RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

Alamat : Jalan Bukit Hibul Timur Nomor 74 Nanga Bulik

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

( DPPKAD ) Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 74 Nanga Bulik 74611 Telp. (0532) 2071013 Fax. (0532) 2071012 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 050/ /DPPKAD.A/IV/2014 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018 KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Diktum Ketiga Keputusan Bupati Lamandau Nomor :188.45/219/III/HUK/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018, perlu menetapkan Keputusan Kepala DPPKAD Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) DPPKAD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018; Mengingat

: 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720); 7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 2014; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

18. Peraturan Daerah ....................

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan LembaranProvinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 Seri D). 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 105 Seri E). MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU

:

Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) DPPKAD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 Tahun 2013-2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Rencana Strategis (Renstra) DPPKAD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPPKAD Kabupaten Lamandau.

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik Pada tanggal 01 April 2014 Kepala DPPKAD Kabupaten Lamandau,

Drs. ABISUA Pembina UtamaMuda NIP. 19641115 199003 1 015

DAFTAR ISI Halaman SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU

V

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DPPKAD KAB. LAMANDAU KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

BAB II

PENDAHULUAN…………………………………… :

I-1

1.1 Latar Belakang…………………………………

I-1

1.2 Landasan Hukum………………………………

I-3

1.3 Maksud dan Tujuan……………………………

I-8

1.4 Sistematika Penulisan………………………..

I-10

GAMBARAN : PELAYANAN SKPD……………..

II-12

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD……………………………………………. 2.2 Sumber Daya SKPD…………………………… 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD…………………….. 2.4 Tantangan

dan

Peluang

ISU: – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI……………........ 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD……………………………………………. 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

dan

Wakil

II-19 II-22

Pengembangan

Pelayanan SKPD……………………................. BAB III

II-12

Kepala

II-23 III-25

III-25

Daerah

Tepilih……………………………………………

III-27

3.3 Telaahan Renstra Dina Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah…………………..

III-30

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan

Hidup

Strategis

……………………...............................................

III-32

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis.....….................

III-32

BAB IV

VISI, : MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN……………........ 4.1 Visi dan Misi...…………………………………. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.............................................................….

BAB V

BAB VI

BAB VII

IV-34 IV-34 IV-36

4.3 Strategi dan Kebijakan………....................….

IV-38

RENCANA : PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF………………………..……………........

V-40

INDIKATOR : KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD………………………..……………...............

VI-41

PENUTUP………………………..…………….......... :

VII-42

DAFTAR TABEL

Tabe

PencapaianKinerjaPelayananSKPD

l 2.1 Tabe

AnggarandanRealisasiPendanaanPelayananSKPD

l 2.2 Tabe

TujuandanSasaranJangkaMenengahPelayananSKPD

l 4.1 Tabe

Rencana

Program,

Kegiatan,

IndikatorKinerja,

l 5.1

KelompokSasarandanPendanaanIndikatif

Tabe

IndikatorKinerjaSKPD Yang MengacuPadaTujuandanSasaranRPJMD

l 6.1 Tabe

FaktorPenghambatdanPendorongPelayananSKPDTerhadapPencapaianMisi

l

, Visidan Program Kepala Daerah danWakilKepala Daerah

C.11 TabelTujuan, Sasaran, StrategidanKebijakan

Tabel 2.21

Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2006 s.d 2010

II.19

Kabupaten Lamandau Tabel 2.22

Rasio Ketergantungan Tahun 2006 s.d 2010

II.19

Kabupaten Lamandau Tabel 2.23

Pencapaian Kinerja Indikator Daerah Kabupaten Lamandau

Makro Pembangunan

II.20

Tabel 2.24

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten

II.21

Lamandau Tahun 2009-2012 Tabel 2.25

Evaluasi dan Realisasi RKPD Kabupaten Lamandau

II.60

Tahun 2011 Tabel 3.1

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten

III-11

Lamandau Tahun 2010-2014 Tabel 3.2

Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah

III-12

Kabupaten Lamandau Tahun 2010-2014 Tabel 3.3

Realisasi dan Proyeksi Pagu Indikatif Belanja Tidak

III-13

Langsung Kabupaten Lamandau Tahun 2010-2014 Tabel 3.4

Realisasi dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah

III-14

Kabupaten Lamandau Tahun 2010-2014 Tabel 3.5

Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi Pagu Indikatif

III-15

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2010-2014 Tabel 5.1

Rekapitulasi Belanja per SKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2013

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran.

Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

V-2

Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Presiden selama 5 (lima) tahun, ditempuh melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda pembangunan nasional, memuat sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program pembangunan. Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah sebagaimana halnya Bupati Lamandau juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjabarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman kepada RPJP Daerah disamping memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah ini memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, serta program kewilayahan dilengkapi dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM daerah menjadi acuan/pedoman bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Renstra SKPD tahun 2013-2018.

Renstra Dinas PPKAD 2013-2018

Page1

Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Fungsi Renstra SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan

Aset

Daerah

Kabupaten

Lamandau

dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah adalah memberikan gambaran tentang

program

dan

kegiatan

prioritas

terutama

mengenai

pengelolaan pendapatan dan keuangan serta aset daerah yang menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pada dasarnya PAD sebagai sumber pendapatan daerah merupakan

sumber

penerimaan

yang

sangat

potensial

dalam

mendukung struktur APBD serta meningkatkan kemampuan daerah dalam

membiayai

semua

kegiatan

yang

telah

direncanakan.

Konsekuensi dari hal tersebut adalah semua sasaran penerimaan yang telah ditetapkan dalam pos penerimaan harus dapat direalisasikan guna

mendukung

pelaksanaan

semua

program

pembangunan

daerah.PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah masih memerlukan optimalisasi pemungutan, pencegahan kebocorandan mengkaji kemungkinan menggali sumber-sumber

PAD baru yang

tidak memberatkan masyarakat, agar pelaksanaan otonomi daerah benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.Untuk itu diperlukan upaya-upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penggalian dana yang berasal dari pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah dengan memperhatikan semua pedoman pemungutan yang masih


Page2

berlaku maupun ketentuan-ketentuan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah. Renstra SKPD tahun 2013 – 2018 disusun dengan melibatkan berbagai pihak, baik itu dari Instansi Pemerintah maupun dari masyarakat melalui Musrenbang dan Forum Gabungan SKPD yang telah dilaksanakan sebelumnya.Semua usulanprogram dan kegiatan diterima dan selanjutnya ditelaah,program dan kegiatan yang menjadi prioritas.

1.2.

Landasan Hukum Landasan

hukum

dalam

penyusunan

Rencana

Strategis

(Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau ini adalah : 1.

Undang-Undang Nomor

5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; 2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4286);

3.

Undang–Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Renstra Dinas PPKAD 2013-2018

Page3

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang–Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 7.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);


Page4

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang

Wilayah

Nasional

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);


Page5

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

5 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun

2011

tentang

Perubahan

Kedua

atas

Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah

(Berita

Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);


Page6

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2010 – 2015 (Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau

Tahun

2005-2025

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 Seri D); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Lamandau

Tahun

2013-2018

Kabupaten

Lamandau

Tahun

2014

Nomor

122,

Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 105 Seri E).


Page7

1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2013 – 2018 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lamandau adalah sebagai dokumen induk perencanaan jangka menengah periode tahun 2013-2018, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif setiap tahun. Untuk mencapai maksud tersebut, Renstra SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau antara lain memuat tentang : a.

Hasil indentifikasi dan analisis permasalahan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah, baik yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang pada saat ini untuk memperoleh perhatian khususnya untuk lima tahun yang akan datang.

b.

Rumusan agenda pokok pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah berdasarkan hasil indentifikasi dan analisis permasalahan

sebagai penjabaran pokok dari Visi dan Misi

Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau, yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati, dan menuangkannya menjadi butir-butir strategi, arah kebijakan dan kondisi yang diinginkan 5 (lima) tahun yang akan datang.


Page8

c.

Detail program dan kegiatan indikatif berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Program yang dimaksud merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dokumen Renstra SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau

bertujuan untuk : 1.

Pelaksanaan dari dokumen perencanaan dan sebagai dasar penyusunan Renja SKPD.

2.

Pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sesuai Misi Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau.

3.

Mendukung koordinasi antar instansi pengelola pendapatan daerah.

4.

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antara SKPD Daerah, Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan Daerah.

5.

Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

6.

Menggalang partisipasi masyarakat.

7.

Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.


Page9

1.4.

Sistematika Penulisan Rencana

Strategis

(Renstra)

Dinas

PPKAD

Kabupaten

Lamandau disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut : Bab I.

Pendahuluan Pada Bab I dijelaskan tentang Latar Belakang RENSTRA, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II.

Gambaran Pelayanan SKPD Bab II memberikan penjelasan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Bab III.

Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pada

Bab

ini

dikemukakan

mengenai

Identifikasi

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis. Bab IV.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran

Jangka

Menengah

SKPD,

serta

Strategi

dan

Kebijakan.


Page10

Bab V.

Rencana

Program

dan

Kegiatan,

Indikator

Kinerja,

Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif. Pada bab ini menggambarkan tentang program-program dan kegiatan-kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2013-2018. Bab VI.

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. Pada bagian ini diungkapkan tentang indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai

SKPD

komitmen

dalam

untuk

lima

tahun

mendukung

mendatang

pencapaian

sebagai

tujuan

dan

sasaran RPJMD. Bab VII.

Penutup.


Page11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

2.1.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPPKAD 2.1.1.

Tugas Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau, bahwa tugas pokok Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Secara teknis operasional bahwa Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dibidang pendapatan, yaitu melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan pendapatan lainnya yang sah, serta melakukan pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan/aset daerah.

2.1.2.

Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana disebutkan di atas Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau menyelenggarakan fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

b.

Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;

c.

Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah;

d.

Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;


Page12

e.

Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas atau fungsi Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau;

f.

Pembinaan,pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

2.1.3.

g.

Penyelenggaraan pembinaan unit pelaksana teknis dinas; dan

h.

Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

Struktur Organisasi Susunan

organisasi

Dinas

PPKAD

Kabupaten

Lamandau

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 terdiri dari : 1.

Kepala

Dinas,

mempunyai

tugas

memimpin,

membina,

membimbing, memberi petunjuk dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur

pembantu

dan

pelaksana

serta

merumuskan

kebijakan, mengkoordinasikan, mengembangkan pendapatan, pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah, dan melakukan pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau. 2.

Sekretaris, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif, pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan perlengkapan


rumah

urusan

tangga

dan

kepegawaian, keuangan, hubungan

masyarakat, Page13

organisasi dan tatalaksana pada DPPKAD Kabupaten Lamandau. Sekretaris membawahkan : a.

Sub

Bagian

Perencanaan

dan

Pengendalian

Program,

mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran dinas serta menghimpun bahan penyusunan pelaporan pengendalian program; b.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan, pembinaan bendahara dan pelaporan pelaksanaan anggaran; dan

c.

Sub

Bagian

Umum,Kepegawaian

dan

Perlengkapan,

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat-menyurat, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat, pengelolaan

administrasi

kepegawaian,

penatausahaan

barang-barang inventaris kantor serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua bidang di Lingkungan DPPKAD Kabupaten Lamandau. 3.

Bidang

Pendapatan,

penerimaan

daerah,

mempunyai melaksanakan

tugas

mengkoordinasikan

pendaftaran,

pendataan,

penetapan dan penagihan pajak daerah serta perencanaan, pengawasan dan pembinaan pendapatan asli daerah dan pajak bumi dan bangunan. Kepala Bidang Pendapatan membawahkan : a.

Seksi Pendataan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pendapatan meliputi pendataan wajib pajak daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) serta melakukan pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan berkas


Page14

serta melakukan pengolahan data yang meliputi subjek dan objek pajak daerah PBB dan BPHTB; b.

Seksi

Penetapan

dan

Penagihan,

mempunyai

tugas

melaksanakan kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan tatausaha

penerimaan,

piutang,

penagihan,

usul

penghapusan, restitusi dan kompensasi, keberatan dan pengurangan sanksi administrasi serta pembetulan surat keputusan

keberatan

dan

surat

keputusan

pemberian

pengurangan pajak daerah, PBB dan BPHTB, menghitung dan mengusulkan penetapan, melaksanakan penagihan pajak daerah, PBB dan BPHTB, menerbitkan Surat Ketetapan pajak dan menyiapkan daftar ketetapan pajak; dan c.

Seksi

Pembinaan

menyusun

dan

kebijakan

Pengawasan,

teknis

mempunyai

pemungutan,

tugas

pemeriksaan,

pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan pajak daerah, PBB sektor perkotaan dan pedesaan dan BPHTB, melaksanakan

pelaporan,

mengkoordinasikan pengembangan,

pertanggungjawaban,

pelaksanaan

pengkajian

dan

tugas

dan

penyuluhan,

serta fungsi, serta

mengadakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.


Page15

4.

Bidang Anggaran, mempunyai tugas merumuskan kebijakan sistem penganggaran, penerpan system aplikasi penganggaran, menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD, menyusun pedoman pelaksanaan APBD, melakukan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan APBD dan merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala Bidang Anggaran membawahkan : a.

Seksi Penyusunan Anggaran, mempunyai tugas menyusun pedoman

teknis

penganggaran,

standar

biaya

umum,

menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancanagan perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD atau perubahan APBD, menyiapkan bahan rapat evaluasi rancangan APBD dan penyesuaian hasil evaluasi, penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran SKPD (DPA-SKPD) atau dokumen perubahan pelaksanaan anggaran SKPD (DPPA-SKPD); dan b.

Seksi Pelaksanaan Anggaran, mempunyai tugas menyusun, menyiapkan

pedoman

teknis

pelaksanaan

APBD

dan

perubahan APBD, menyiapkan bahan persetujuan revisi program/kegiatan, menyiapkan data dan informasi untuk pubikasi, menyimpan dan mengamankan database dan dokumen APBD, penatausahaan administrasi pelaksanaan APBD.


Page16

5.

Bidang Perbendaharaan, mempunyai tugas menginventarisir dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD, melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah. Kepala Bidang Perbendaharaan membawahkan : a.

Seksi

Pengelolaan

Kas

Daerah,

mempunyai

tugas

melaksanakan pengelolaan administrasi kas daerah secara sistematis dan

kronologis,

menyiapkan

dan

menyusun

laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku; b.

Seksi Belanja Pegawai, mempunyai tugas menyiapkan surat perintah

pencairan dana (SP2D)

Belanja Gaji, menguji

kebenaran penagihan belanja gaji dan pelayanan public serta melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan; dan c.

Seksi

Pembiayaan,

Investasi

dan

Pinjaman

Daerah,

mempunyai tugas menyiapkan surat perintah pencairan dana (SP2D) belanja langsung, menguji kebenaran penagihan, melaksanakan

pelayanan

public

dan

melakukan

penatausahaan administrasi keuangan pada belanja tidak langsung dan belanja langsung.


Page17

6.

Bidang Akuntansi, mempunyai tugas melaksanakan pencatatan dan penatausahaan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah, melaksanakan akuntansi keuangan daerah, mengembangkan

sistem

akuntansi,

menyiapkan

laporan

keuangan dan menyajikan informasi keuangan daerah. Kepala Bidang Akuntansi membawahkan : a.

Seksi

Verifikasi,

mempunyai

tugas

melaksanakan

penelitian/pemeriksaan, konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD dan kas daerah; b.

Seksi

Pembukuan,

pembukuan

mempunyai

sistem

akuntansi

tugas

dan

melaksanakan

menyusun

laporan

keuangan daerah; dan c.

Seksi

Akuntansi

dan

Pelaporan,

mempunyai

tugas

melaksanakan perumusan kebijakan akuntansi keuangan SKPD dan menyajikan informasi keuangan daerah. 7.

Bidang

Kekayaan

merumuskan

dan

kebijakan

Aset

Daerah,

mempunyai

tugas

dan

pedoman

pengelolaan

serta

penghapusan barang milik daerah. Kepala Bidang Kekayaan dan Aset Daerah membawahkan : a.

Seksi Pengadaan, mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan pedoman pengelolaan terhadap pengadaan barang milik daerah;

b.

Seksi

Pemeliharaan,

mempunyai

tugas

merumuskan

kebijakan dan pedoman pengelolaan terhadap pemeliharaan barang milik daerah; dan Renstra Dinas PPKAD 2013-2018

Page18

c.

Seksi Inventarisasi dan Penghapusan, mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan pedoman pengelolaan terhadap inventarisasi serta penghapusan barang milik daerah.

2.2.

Sumber Daya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau pada tahun 2014 adalah sebanyak 38 orang Pegawai Negeri Sipil. Secara rinci Data Kepegawaian Dinas PPKAD Kabupaten Lamandausampai dengan tahun 2014dapat disajikan pada Tabel berikutini : Tabel 1 Data PNS dan Pegawai Kontrak DPPKAD Kabupaten LamandauPer 1 Maret 2014 Berdasarkan Golongan / Ruang, Kelamin dan Pendidikan No Gol / Ruang 1 IV d 2 IV c 3 IV b 4 IV a 5 III d 6 III c 7 III b 8 III a 9 II d 10 II c 11 II b 12 II a 13 Id 14 Ic 15 Ib 16 Ia 17 Peg. Kontrak 18 THL

Kelamin LK PR 1 1 2 2 4 4 4 3 2 1 1 1 2 8 1 1 14 5


SD SLTP 1 JUMLAH

Pendidikan SLTA D1 D2 1 1 9 1 -

D3 2 1 -

S1 4 7 4 5 -

S2 1 1 1 -

Jlh 1 1 4 8 4 5 2 3 9 1 19 57 Page19

Sampai dengan tahun 2014 masih terdapat 10 buah jabatan eselon IV yang belum terisi karena terbatasnya SDM yang sesuai dengan tuntutan profesionalisme bidang tugas, sehingga mekanisme dalam sistem pelayanan publik belum berjalan secara optimal. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau Per 31 Desember

2013meliputi tanah, kantor, kendaraan, dan

peralatan elektronik.


Page20

Tabel 2 Data Peralatan Pendukung Operasional No. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Nama Fasilitas 2 Gedung Kantor Pos Retribusi Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Komputer Laptop Mesin Tik Printer Mesin Perforasi Genset Rumah Penjaga Meja Kerja Kursi Kerja Meja / Kursi Tamu Filling Kabinet Lemari Besi Lemari Arsip Kayu Brankas Televisi Parabola AC Pesawat Telepon Slide Proyektor Handy Camera Kulkas Mini Kamera Digital Kursi Lipat Kursi Rapat Mesin Potong Rumput Mesin Pompa Air Wireless Kipas Angin Faximili Gudang Arsip GPS Tablet Tanah


Jumlah 3 2 Unit 4 Buah 3 Unit 25 Unit 23 Unit 10 Unit 3 Buah 32 Buah 1 Buah 2 Buah 1 Unit 60 Buah 35 Buah 3 Set 40 Buah 10 Buah 6 Buah 2 Buah 1 Buah 1 Set 4 Buah 1 Paket 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 61 Buah 20 Buah 1 Buah 3 Unit 1 Unit 6 Buah 1 Buah 1 bangunan 1 unit 15 unit 11.758 m²

Keterangan 4 Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Page21

2.3.

Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau Berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan

sasaran/target

renstra

periode

sebelumnya,

dan/atauindikator

kinerja

pelayanan SKPD, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Pelaksanaan pelayanan pada Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau adalah sebagai koordinator untuk merumuskan kebijakan dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah dan melakukan pembinaan administrasi keuangan daerah. Capaian kinerja pelayanan Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau berdasarkan tugas dan fungsi menurut indikator sasaran/target serta anggaran dan realisasi Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau periode 20082013 disajikan dalam Tabel 2.1,Tabel 2.2.danTabel 2.3.


Page22

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Tantangan

yang

dihadapi

dalam

upaya

untuk

meningkatkan

pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan serta aset daerah antara lain : a.

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan pengetahuan, aparatur Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau dituntut untuk selalu mengikuti perubahan-perubahan tersebut meskipun dengan jumlah personil yang sangat terbatas, baik itu aparatur pemungut pajak maupun aparatur pengelola keuangan dan aset daerah.

b.

Masih banyak masyarakat yang kurang memahami peran penting mereka dalam pengelolaan Pajak Daerah, sehingga dituntut sumber daya aparatur Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai Pajak Daerah, manfaat dari pajak daerah itu sendiri dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pajak daerah.

c.

Terbatasnya sarana pendukung kegiatan operasional baik untuk pemungutan pajak maupun pengelolaan keuangan dan aset daerah, aparatur

Dinas

PPKAD

mengoptimalkansarana

Kabupaten

yang

ada

Lamandau

dengan

dituntut

untuk

sebaik-baiknya

untuk

menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.


Page23

Peluang yang mungkin diterapkan dalam upaya pengembangan pelayanan antara lain : a.

Pada tahun 2014, berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa PBB-P2 pengelolaannya akan diserahkan kepada Daerah. Ini berarti bahwa PBB-P2 akan menjadi pajak daerah, dengan demikian daerah

mempunyai

peluang

besar

untuk

meningkatkan

potensi

pendapatan asli daerah. b.

Sosialisasi tentang pajak dan retribusi daerah akan diarahkan langsung kepada masyarakat (wajib pajak), tidak lagi hanya melalui aparat desa atau tokoh masyarakat saja sehingga potensi penerimaan pajak daerah diharapkan dapat meningkat.

c.

Penerapan teknologi informasi (SIMDA BMD) dalam pengelolaan aset daerah.

d.

Penerapan teknologi informasi (SIMDA Keuangan) dalam pengelolaan keuangan daerah.

e.

Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam peningkatan pendapatan daerah.


Page24

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu : a.

Masih terbatasnya jumlah personil untuk petugas pemungut pajak dan retribusi daerah dan kurangnya sarana kerja yang dimiliki sehingga mengakibatkan belum optimalnya kinerja aparatur pemungut pajak daerah mengingat luasnya Wilayah Kabupaten Lamandau.

b.

Kurangnya koordinasi antar dinas terkait pengelola pendapatan daerah dengan Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau dan ini berdampak pada penetapan target pendapatan dari masing-masing instansi terkait tersebut.

c.

Pengetahuan masyarakat yang masih minim tentang pajak dan retribusi daerah juga menjadi kendala yang cukup besar dan hal ini mengakibatkan banyak masyarakat (wajib pajak) yang tidak memiliki

NPWPD serta tidak bersedia untuk melaksanakan

kewajiban membayar pajak.


Page25

d.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau

seringkali

mengalami

kesulitan

terutama

karena

terjadinya perubahan perundang-undangan yang mengharuskan SKPD untuk melakukan penyesuaian dengan aturan yang berlaku, dan ini memerlukan waktu yang cukup lama dan sumber daya yang ada pada SKPD terbatas. e.

Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau juga masih mengalami kendala dalam pengelolaan asset daerah, hal ini dikarenakan minimnya aparatur yang ada serta kualitas SDM yang masih belum memadai sedangkan aset yang dikelola begitu besar dan tersebar di 8 (delapan) kecamatan se-Kabupaten Lamandau.

f.

Aplikasi Simda Keuangan dan Simda BMD masih belum maksimal dalam penggunaannya dikarenakan sistem yang ada pada saat ini masih belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga aplikasi yang ada harus segera diupdate sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.


Page26

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Menelaah visi, misi, dan programkepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamandau terpilih periode 20132018 yaitu : “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”, dengan Misi : 1. Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi penduduk miskin dan angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera; 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri; 3. Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun; 4. Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau; Renstra Dinas PPKAD 2013-2018

Page27

5. Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa; 6. Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya; 7. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani; 8. Menumbuhkembangkan

kehidupan

beragama

agar

mempunyai

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 9. Menjadikan sector pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan; dan 10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau. Hal ini ditunjukkan melalui: a. Pernyataan misi ke-1 : Pada misi ini sangat jelas peran penting dari Dinas PPKAD untuk meningkatkan

pendapatan

masyarakat

demi

kesejahteraan

masyarakat. b. Pernyataan misi ke-7 : Peran serta Dinas PPKAD diperlukan dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan aset daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN, berwibawa dan tulus melayani masyarakat.


Page28

Tugas dan Fungsi Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih tersebut di atas adalah : Tugas Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau adalah membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dibidang pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah, dan melakukan pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah. Fungsi Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau adalah : a.

Melaksanakan pemungutan pajak daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b.

Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.

c.

Mengkoordinasikan penyusunan RAPBD dan Rancangan Perubahan APBD.

d.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

e.

Menyusun

Laporan

Keuangan

Daerah

dalam

rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. f.

Mengesahkan DPA SKPD/DPPA SKPD.

g.

Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.

h.

Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan sistem pengeluaran kas daerah.

i.

Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD).

j.

Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.

k.

Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.


Page29

l.

Menyajikan informasi keuangan daerah.

m. Melaksanakan

kebijakan

dan

pedoman

pengelolaan

serta

penghapusan barang milik daerah. n.

Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

3.3. Telaahan Renstra Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Telaahan terhadap Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 bertujuan untuk mengemukakan apa saja yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan SKPD. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2015, Visi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah : “Mewujudkan

Peningkatan

Pendapatan

Daerah

yang

Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Berkualitas”. Sedangkan Misi

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2010-2015 adalah : 1.

Menggali

dan

Mengembangkan

Sumber-Sumber

Pendapatan

Daerah. 2.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

3.

Menjalin Jejaring Kerja (Networking).

4.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Organisasi.


Page30

Berdasarkan visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, maka Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau dapat memperhatikan beberapa hal yang bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan SKPD untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut : 1.

Intensif melakukan koordinasi dan konsultasi mengenai potensi daerah yang bisa digali dan kembangkan sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

2.

Semakin

mengoptimalkan

kualitas

pelayanan

terhadap

pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset milik daerah. 3.

Selalu

mengedepankan

pendapatan

daerah,

Dinas/Badan/SKPD

kerjasama juga

antar

koordinasi

instansi dengan

pengelola seluruh

dalam hal pengelolaan keuangan dan aset

daerah demi terciptanya pemerintahan yang baik. 4.

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi setiap aparatur Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau demi peningkatan kualitas SDM dalam melayani publik.


Page31

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam hal ini sedang dalam proses penyelesaian oleh pihak terkait..

3.5. Penentuan Isu- Isu Strategis Penentuan isu-isu strategis Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau dapat dirumuskan sebagai berikut : 1.

Koordinasi yang solid dengan instansi pengelola retribusi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau.

2.

Pengalihan PBB-P2 pada tahun 2014 menjadi pajak daerah menjadi potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Lamandau.

3.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara otomatis memampukan daerah untuk membiayai pembangunan yang merata dan sejahtera.

4.

Peningkatan mutu pelayanan administrasi pengelolaan pajak daerah yang tertib dan akurat, baik itu SDM maupun sarana dan prasarana.

5.

Regulasi peraturan daerah tentang pengelolaan pajak daerahdemi peningkatan pendapatan pajak daerah.

6.

Peningkatan

mobilisasi

pelayanan

pajak

daerah

dalam

rangka

menjangkau wajib pajak. 7.

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari seberapa banyak asset / kekayaan yang dihasilkan / dicapai oleh daerah itu dalam tiap-tiap tahun anggaran, oleh sebab itu pengelolaan kekayaan dan aset daerah perlu dilakukan secara profesional, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.


Page32

8.

Penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu.

9.

Peningkatan Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

10. Penatausahaan aset daerah secara tertib.


Page33

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Perumusan visi dan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, fungsi dan tugas pokok yang telah diuraikan. Disamping itu visi dan misi ini pula harus sejalan dan mendukung Visi dan Misi Kabupaten Lamandau yang merupakan visi dan misi Bupati Lamandau periode 2013 - 2018. Sejalan dengan itu maka visi DPPKAD Kabupaten Lamandau adalah “Terwujudnya

pengelolaan

Keuangan

dan

Aset

Daerah

yang

akuntabel dan professional serta meningkatnya Pendapatan Daerah sebagai penyangga pembangunan Kabupaten Lamandau menuju masyarakat yang maju dan sejahtera”. Makna yang terkandung didalam visi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.

Akuntabel atau akuntabilitas (pertanggung jawaban) dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya.


Page34

2.

Profesional

adalah

sifat-sifat

(kemampuan,

kemahiran,

cara

pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seseorang. Profesional itu adalah seseorang yang memiliki 3 (tiga) hal, yaitu : -

Skill, yang artinya seseorang itu benar-benar ahli dibidangnya.

-

Knowledge, selain ahli dan menguasai, minimal mengetahui dan berwawasan tentang ilmu pengetahuan lain yang berhubungan dengan bidangnya.

-

Attitude,

bukan

hanya

pintar

dan

cerdas,

tetapi

juga

mempunyai etika yang diterapkan dalam bidangnya. Pengertian lain dari professional adalah mampu menata, mengelola dan mengendalikan dengan baik, terampil, berpengalaman dengan pengalaman yang cukup bervariasi, menguasai standar pendidikan minimal, menguasai standar penerapan ilmu dan praktek, kreatif dan berpandangan luas yang sudah dibuktikan dalam praktek, serta memiliki

kecakapan

dan

keahlian

yang

cukup

tinggi

dan

berkemampuan memecahkan problem teknis. 3.

Maju artinya membawa kedalam keadaan yang lebih baik dan lebih sempurna.

4.

Sejahtera, menunjukan keadaan yang baik dimana masyarakat hidup dalam kemakmuran, sehat dan damai.


Page35

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau sebagai berikut : 1.

Meningkatkan

sumber

daya

manusia

aparatur

pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah yang beriman, taqwa, dan berwawasan kebangsaan. 2.

Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

3.

Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan bertanggungjawab

dengan

pemanfaatan

IPTEK,

dan

sesuai

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 4.

Meningkatkan kapasitas SDM pada DPPKAD yang solid, berwawasan luas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, inovatif, dan taat azaz.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau.


Page36

Tujuan jangka menengah Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau adalah “Ketepatan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta semakin meningkatnya realisasi pendapatan daerah demi terciptanya masyarakat yang maju dan sejahtera”. Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu Rencana Strategis SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau sebagai berikut : 1.

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah;

2.

Meningkatnya pendapatan asli daerah;

3.

Penetapan anggaran yang tepat waktu; dan Keterkaitan antara tujuan, sasaran dengan indikator capaiannya

dapat dilihat pada tabel 4.1.


Page37

4.3. Strategi dan Kebijakan Strategi indikatif

adalah

untuk

langkah-langkah

mewujudkan

visi

berisikan

dan

misi.

program-program Kebijakan

adalah

arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kebijakan

diambil

sebagai

arah

dalam

menentukan

bentuk

konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan programprogram pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan adalah : •

Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan SDM aparatur pada Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau.

•

Meningkatkan pemahaman tentang Tupoksi Dinas dan pada Unit Kerja masing-masing.

•

Pendelegasian tugas dan wewenang pada masing-masing bidang tugas.

•

Menerapkan punishment and reward terhadap aparatur sesuai hasil pelaksanaan tugas masing-masing.

•

Melakukan

koordinasi

yang

intensif dengan

Dinas /

Badan

pengelola pendapatan. •

Menyusun sisdur yang efektif, efisien dan mudah dipahami dan diterapkan.


Page38

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi adalah : •

Mengoptimalkan

keberadaan

SDM

Dinas

PPKAD

Kabupaten

Lamandau. •

Meningkatkan daya dukung, prasarana dan sarana kerja Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau.

•

Melaksanakan penyusunan sisdur peningkatan pendapatan dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK melalui SIMPATDA.

•

Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan berbagai pihak terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah,

•

Melaksanakan penyusunan sisdur pengelolaan keuangan (SIMDA Keuangan).

•

Melaksanakan penyusunan sisdur pengelolaan Aset Daerah / Barang Milik Daerah.

•

Penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP).


Page39

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 terdiri dari 9 (Sembilan) program, dan diharapkan program-program ini nantinya dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Adapun programprogram yang akan dilaksanakan dapat di lihat pada tabel 5.1.


Page40

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan / program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan / atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan / atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 6.1. Penetapan indikator kinerja akan digunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana strategis, mengingat rencana kinerja merupakan gambaran organisasi dimasa yang akan datang.


Page41

BAB VII PENUTUP

Demikian

Rencana

Strategis (Renstra)

Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau periode 2013-2018 direncanakan dan disusun sebagai acuan

dan kerangka program kegiatan dalam rangka

melaksanakan misi, dan mewujudkan visi pembangunan daerah otonomi yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Nanga Bulik, 01 April 2014 Kepala DPPKAD Kabupaten Lamandau

Drs. ABISUA Pembina Utama Muda NIP. 19641115 199003 1 015


Page42


Page43

TABEL 2.1 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NO.

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK TARGET DAN FUNGSI SPM

(1) (2) 1. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

(3)

TARGET IKK (4) Jumlah dan macam Pajak dan Retribusi daerah

TARGET INDIKATOR LAINNYA (5)

TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-

REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-

RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-

2009 (6) 11;30

2010 (7) 11;30

2011 (8) 11;30

2012 (9) 11;30

2013 (10) 11;30

2009 (11) 6;13

2010 (12) 6;13

2011 (13) 9;13

2012 (14) 9;13

2013 (15) 9;21

2009 2010 2011 2012 2013 (16) (17) (18) (19) (20) 54,54% ; 43,33% 54,54% ; 43,33% 81,81% ; 43,33% 81,81% ; 43,33% 81,81% ; 70%

2. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban yang handal dan tepat waktu

-

Jumlah buku laporan keuangan yang dibuat

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

3. Tersedianya Data BMD yang handal

-

Jumlah buku data laporan barang milik daerah yang dibuat

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

Jumlah data barang yang dihapus

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

-

10%

10%

10%

10%

10%

3,08%

-33,96%

-6,02%

27,66%

61,40%

30,8

-339,60

-60,20

277

614

-

31-Des-09

31-Des-10

100

100

100

100

100

4. Persentase peningkatan PAD dibandingkan tahun sebelumnya

-

5. Penetapan Perda APBD tepat waktu

-

Persentase peningkatan PAD Tingkat ketepatan waktu penetapan Perda APBD

31-Des-11 31-Des-12 31-Des-13 31-Des-09 31-Des-10 31-Des-11 31-Des-12 31-Des-13

Nanga Bulik, 01 April 2014 Kepala Dinas PPKAD


TABEL 2.1 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NO.

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK TARGET DAN FUNGSI SPM

(1) (2) 1. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

(3)

TARGET IKK (4) Jumlah dan macam Pajak dan Retribusi daerah

TARGET INDIKATOR LAINNYA (5)

TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-

REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-

RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-

2009 (6) 11;30

2010 (7) 11;30

2011 (8) 11;30

2012 (9) 11;30

2013 (10) 11;30

2009 (11) 6;13

2010 (12) 6;13

2011 (13) 9;13

2012 (14) 9;13

2013 (15) 9;21

2009 2010 2011 2012 2013 (16) (17) (18) (19) (20) 54,54% ; 43,33% 54,54% ; 43,33% 81,81% ; 43,33% 81,81% ; 43,33% 81,81% ; 70%

2. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban yang handal dan tepat waktu

-

Jumlah buku laporan keuangan yang dibuat

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

3. Tersedianya Data BMD yang handal

-

Jumlah buku data laporan barang milik daerah yang dibuat

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

Jumlah data barang yang dihapus

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

-

10%

10%

10%

10%

10%

3,08%

-33,96%

-6,02%

27,66%

61,40%

30,8

-339,60

-60,20

277

614

-

31-Des-09

31-Des-10

100

100

100

100

100

4. Persentase peningkatan PAD dibandingkan tahun sebelumnya

-

5. Penetapan Perda APBD tepat waktu

-

Persentase peningkatan PAD Tingkat ketepatan waktu penetapan Perda APBD

31-Des-11 31-Des-12 31-Des-13 31-Des-09 31-Des-10 31-Des-11 31-Des-12 31-Des-13

Nanga Bulik, 01 April 2014 Kepala Dinas PPKAD


TABEL 2.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU ANGGARAN PADA TAHUN KE-

URAIAN (1) BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

2010 (4)

2008 (2)

2009 (3)

4.471.438.200

5.033.701.085

5.159.254.536

4.856.411.705

7.477.773.885 Rp 1.330.541.735 Rp

6.239.849.148 Rp 1.544.939.224 Rp

BELANJA LANGSUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah - Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten

Rp Rp

7.499.494.330 Rp 1.188.964.450 Rp

7.271.696.000 Rp 990.484.250 Rp

Rp

16.350.000 Rp

10.000.000 Rp

Rp

28.200.000 Rp

25.000.000 Rp

Rp Rp

23.700.000 Rp 20.000.000 Rp

- Rp - Rp

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

91.176.600 225.040.000 10.772.950 9.050.000 177.343.750 125.000.200

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

50.000.000 213.420.000 27.500.000 6.250.000 75.000.000 83.760.000

RASIO ANTARA REALISASI DAN RATA-RATA ANGGARAN TAHUN KEPERTUMBUHAN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ANGGARAN REALISASI (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-

2011 (5)

2012 (6)

2013 (7)

2008 (8)

2009 (9)

4.449.509.649

4.567.506.535

1.527.828.225

5.528.976.750 Rp 1.433.027.700 Rp

6.886.888.000 Rp 1.353.428.750 Rp

5.087.690.136 Rp 816.356.986 Rp

2010 (10)

2011 (11)

2012 (12)

2013 (13)

2.989.051.807

3.164.398.525

4.107.407.036

3.989.800.611

4.560.742.709

2,93

1,68

1,63 1,18

1,12

1,00

0,81%

86,96%

6.523.926.866 Rp 763.849.606 Rp

6.096.376.488 Rp 1.049.929.915 Rp

4.957.968.309 Rp 1.155.708.879 Rp

4.732.666.796 Rp 1.255.407.305 Rp

6.262.259.012 1.280.586.237

1,47 1,46

1,11 1,30

1,23 1,26 1,27 1,34

1,17 1,14

1,10 1,06

-13,36% 5,71%

11,71% 39,43%

Rp

10.000.000

Rp

3.949.000

Rp

3.949.000

Rp

8.305.000

Rp

7.867.500

Rp

4.050.000

Rp

3.600.000

Rp

3.900.000

Rp

3.900.000

1,97

1,27

2,30 2,78

1,01

1,01

-217,26%

-104,63%

46.020.000 Rp

94.500.000

Rp

87.000.000

Rp

87.000.000

Rp

15.368.207

Rp

16.276.526

Rp

23.179.273

Rp

32.807.463

Rp

58.751.377

Rp

60.054.137

1,83

1,54

1,99 2,88

1,48

1,45

75,56%

111,04%

6.800.000 -

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

12.595.000 20.000.000

Rp Rp

-

Rp Rp

2.850.000 -

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

1,88 1,00

0,00 0,00

2,39 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

62.286.800 194.691.000 122.462.255 76.830.625 134.332.500

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

72.015.480 418.936.000 51.498.000 45.834.425 78.200.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

66.300.000 525.208.800 53.064.000 49.835.000 52.965.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

63.240.000 494.008.800 53.064.000 49.835.000 40.000.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

38.306.000 128.433.000 8.380.000 2.546.000 112.528.929 69.452.800

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

24.454.000 144.871.300 12.610.000 5.806.000 68.773.500 53.545.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

24.056.250 179.849.000 73.135.800 76.743.750 119.095.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

29.824.900 373.165.509 45.984.600 35.697.125 72.147.300

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

38.762.075 498.496.743 45.265.200 49.812.500 50.937.800

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

56.086.100 492.000.000 53.064.000 49.800.000 40.000.000

2,38 1,75 1,29 3,55 1,58 1,80

2,04 1,47 2,18 1,08 1,09 1,56

2,59 1,08 1,67 0,00 1,00 1,13

2,41 1,12 1,12 0,00 1,28 1,08

1,71 1,05 1,17 0,00 1,00 1,04

1,13 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00

-62,58% 52,38% 3,52%

14,99% 106,42% 70,37%

-193,67% -163,43%

-139,91% -108,72%

9.300.000

Rp Rp Rp

20.000.000 Rp 54.885.250 Rp 19.945.700 Rp

15.000.000 Rp - Rp 15.000.000 Rp

77.500.000 11.118.555

Rp Rp Rp

30.000.000 36.499.000

Rp Rp Rp

11.770.000 20.000.000

Rp Rp Rp

14.527.500 20.000.000

Rp Rp Rp

6.780.000 55.300.000 16.148.000

Rp Rp Rp

10.937.500 14.731.500

Rp Rp Rp

62.473.800 11.118.390

Rp Rp Rp

6.527.000 21.069.500

Rp Rp Rp

7.760.000 9.136.000

Rp Rp Rp

9.682.000 20.000.000

2,95 0,99 1,24

1,37 0,00 1,02

1,24 4,60 0,00 0,00 1,00 1,73

1,52 0,00 2,19

1,50 0,00 1,00

-246,93%

-700,91%

-80,84%

-71,18%

Rp Rp

12.500.000 Rp 80.000.000 Rp

12.000.000 Rp 70.000.000 Rp

16.500.000 138.700.000

Rp Rp

18.000.000 93.756.000

Rp Rp

18.000.000 124.880.000

Rp Rp

18.000.000 124.880.000

Rp Rp

6.970.000 56.235.000

Rp Rp

10.925.000 48.442.500

Rp Rp

13.605.000 83.695.000

Rp Rp

17.890.000 74.431.000

Rp Rp

17.980.000 72.745.000

Rp Rp

18.000.000 94.000.000

1,79 1,42

1,10 1,45

1,21 1,01 1,66 1,26

1,00 1,72

1,00 1,33

31,44% 12,23%

80,46% 33,85%

Rp

225.000.000 Rp

Rp

270.000.000

Rp

328.111.260

Rp

298.805.900

Rp

248.474.450

Rp

223.880.200

Rp

256.871.780

Rp

269.999.152

Rp

323.445.482

Rp

288.014.110

Rp

248.000.000

1,01

1,14

1,00 1,01

1,04

1,00

2,38%

5,79%

Rp Rp

50.000.000 Rp - Rp

95.000.000 Rp - Rp

164.000.000 -

Rp Rp

247.089.059 20.500.000

Rp Rp

101.250.000 20.000.000

Rp Rp

116.450.000 20.000.000

Rp

35.128.850

Rp Rp

87.737.500 -

Rp Rp

106.079.500 -

Rp Rp

98.669.000 20.450.000

Rp Rp

94.446.500 19.400.000

Rp Rp

116.000.000 20.000.000

1,42 0,00

1,08 0,00

1,55 2,50 0,00 1,00

1,07 1,03

1,00 1,00

-7,92%

83,85%

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Rp

51.330.000

72.000.000

Rp

44.400.000

Rp

74.000.000

Rp

33.500.000

Rp

33.000.000

Rp

50.505.000

Rp

59.233.000

Rp

43.875.000

Rp

68.281.500

Rp

12.750.000

Rp

25.000.000

1,02

1,22

1,01 1,08

2,63

1,32

-115,86%

-371,07%

Rp Rp

51.330.000 Rp - Rp

72.000.000 Rp - Rp

16.500.000 27.900.000

Rp Rp

26.250.000 47.750.000

Rp Rp

33.500.000

Rp Rp

33.000.000 -

Rp

50.505.000

Rp Rp

59.233.000 -

Rp Rp

16.200.000 27.675.000

Rp Rp

25.750.000 42.531.500

Rp Rp

12.750.000

Rp Rp

25.000.000 -

1,02 0,00

1,22 0,00

1,02 1,02 1,01 1,12

0,00 0,00

1,32 0,00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR - Pendidikan dan Pelatihan Formal - Bimbingan Teknis Implementasi/Sosialisasi Teknis Peraturan Perundang-undangan - Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset/Barang Daerah

Rp

280.000.000

Rp

393.000.000

Rp

115.000.000

Rp

75.000.000

Rp

75.000.000

Rp

102.064.100

Rp

29.950.000

Rp

155.399.120

Rp

108.547.945

Rp

65.178.500

Rp

75.000.000

2,74

1,67

2,53 1,06

1,15

1,00

-667,80%

-256,66%

Rp

155.000.000 Rp

50.000.000 Rp

2.575.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

33.960.000

Rp

29.950.000

Rp

2.575.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

4,56

1,67

1,00 0,00

0,00

0,00

Rp

125.000.000 Rp

- Rp

172.425.000

Rp

115.000.000

Rp

75.000.000

Rp

75.000.000

Rp

68.104.100

Rp

-

Rp

27.866.000

Rp

108.547.945

Rp

65.178.500

Rp

75.000.000

1,84

0,00

6,19 1,06

1,15

1,00

Rp

- Rp

- Rp

0,00

0,00

1,74 0,00

0,00

0,00

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA - Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Rp

-

-

2,00

1,00

Rp

- Rp

-167,73%

-157,63%

-2479,49%

-2303,79%

-2,11%

-344,01%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR - Pembangunan Pagar Tahap II Lanjutan - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Pembuatan Tempat Pemasangan Reklame - Pengadaan Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - Pengadaan Tanah/Lahan untuk Lokasi Pasar Induk Nanga Bulik - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Rp

Rp

Rp

292.554.250

50.000.000

218.000.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

124.958.120

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

20.000.000

Rp

10.000.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

10.000.000

Rp

10.000.000

- Rp

-

Rp

-

Rp

20.000.000

Rp

10.000.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

10.000.000

Rp

10.000.000

0,00

0,00

0,00 0,00

2,00

1,00

716.617.250 345.850.000 115.400.000 74.999.250

Rp Rp Rp Rp Rp

1.066.931.950 84.000.000 155.363.750 -

Rp Rp Rp Rp Rp

404.022.000 35.846.000 112.075.000 -

Rp Rp Rp Rp Rp

943.086.000 151.000.000 -

Rp Rp Rp Rp Rp

1.215.240.000 284.600.000 6.000.000 -

1,16 1,05 1,02 1,01

1,04 0,00 1,01 1,02 1,06

1,13 0,00 1,00 1,59 0,00

1,22 0,00 1,06 1,07 0,00

1,14 0,00 0,00 1,05 0,00

1,05 0,00 1,05 1,00 0,00

Rp Rp Rp Rp Rp

1.712.746.730 628.540.000 64.400.000 130.000.000

Rp Rp Rp Rp Rp

746.675.000 350.000.000 117.500.000 79.175.000

Rp Rp Rp Rp Rp

1.210.491.250 84.000.000 247.783.750 -

Rp Rp Rp Rp Rp

490.977.599 37.924.000 119.900.000 -

Rp Rp Rp Rp Rp

1.077.084.000 159.000.000 -

Rp Rp Rp Rp Rp

1.274.134.000 300.000.000 6.000.000 -

Rp Rp Rp

1.475.783.500 599.490.000 63.400.000

Rp

128.300.000

Rp Rp Rp Rp Rp

Rp Rp

185.000.000 300.000.000

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

180.390.000 220.755.000

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

1,03 1,36

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Rp Rp

282.706.730 50.000.000

Rp Rp

50.000.000

Rp Rp

21.477.500

Rp Rp

9.749.599

Rp Rp

35.000.000

Rp Rp

26.905.000

Rp Rp

255.737.000 3.985.500

Rp Rp

48.251.000

Rp Rp

8.599.000

Rp Rp

5.371.000

Rp Rp

6.548.000

Rp Rp

20.145.000

1,11 12,55

0,00 1,04

0,00 0,00 2,50 1,82

0,00 5,35

0,00 1,34

ANGGARAN PADA TAHUN KE-

URAIAN (1) - Pemeliharaan Bangunan Pasar Daerah Nanga Bulik - Pemeliharaan dan Pengembangan SIMPATDA - Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Pembangunan Selasar - Pembangunan Gudang - Pengadaan Teralis dan Gorden Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - Pengadaan Meubeleur - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - Pembangunan Aula DPPKAD Tahap I dan lanjutan - Pembuatan/Penambahan Jaringan Komputer PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR - Pelatihan Petugas Pengelola PBB - Studi Pengembangan PAD (RETIKATPATDA) - Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa - Sosialisasi Perda Pajak Daerah, Penyuluhan dan Pelatihan bagi Petugas Pengelola dan Penyuluhan PBB - Studi Banding Pengelolaan Pajak - Bintek Pengadaan Barang Daerah dan Sosialisasi Permendagri 17 Tahun 2007 - Pelatihan Administrasi Keuangan Desa PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - Penyusunan Laporan Barang Daerah - Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan dan Implementasi Simda Penatausahaan - Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Modal Daerah - Rekonsiliasi Realisasi Anggaran SKPD dan PPKD - Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD - Pelaporan Keuangan untuk Tingkat Provinsi dan Pusat - Verifikasi, Analisis Data dan Pembuata SPJ SKPD dan PPKD - Inventarisasi Aset dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah - Penyusunan Standar Operation Procedure (SOP) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Penggajian Pegawai pada SKPD - Penyusunan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah - Penyusunan Profil DISPENDA Kab. Lamandau - Sosialisasi SISDUR Pengelolaan Keuangan Daerah - Pembinaan Administrasi Keu pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada 8 Kecamatan - Penyusunan Perubahan SISDUR Pengelolaan Keuangan Daerah

2008 (2)

2009 (3)

2010 (4)



2011 (5)

2012 (6)

2013 (7)

2008 (8)

2009 (9)

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

25.000.000 28.100.000 -


100.000.000 50.000.000 -


127.000.000 277.150.000 324.150.000 98.930.000


191.880.000 -


164.950.000 -


58.000.000 -

Rp

5.256.000

Rp

18.470.000

Rp Rp Rp Rp Rp

19.000.000 -

Rp Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp Rp

30.000.000 -

Rp Rp Rp Rp Rp

41.099.000 50.257.500 40.167.500 -

Rp Rp Rp Rp Rp

28.134.000 30.000.000 500.000.000 160.000.000

Rp Rp Rp Rp Rp

33.229.000 850.000.000 -

Rp

Rp Rp Rp

640.000.000 -

Rp Rp Rp

500.000.000 200.000.000 300.000.000

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

242.792.500 -

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

-

Rp

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

242.792.500

Rp

-

Rp

-

Rp Rp

215.000.000 85.000.000

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

Rp Rp

140.000.000 200.000.000

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp

200.000.000

Rp

175.000.000

Rp

617.849.250

Rp

867.740.250

Rp

926.210.750

Rp

1.360.940.250

Rp Rp

-

Rp Rp

50.000.000 25.000.000

Rp Rp

39.650.000

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

Rp

-

Rp

25.000.000

Rp

30.900.000

Rp

-

Rp

-

Rp Rp

200.000.000 -

Rp Rp

75.000.000 -

Rp Rp

111.200.000 19.043.000

Rp Rp

-

Rp Rp

Rp

-

Rp

-

Rp

417.056.250

Rp

200.000.000

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

Rp

-

Rp

-

Rp

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp

2.120.245.900

Rp

Rp

495.000.000

Rp

Rp Rp Rp

40.812.500 120.000.000 250.000.000

Rp Rp

2010 (10)

2011 (11)

2012 (12)

2013 (13)


94.900.000 37.217.000 -


107.110.000 274.530.000 321.568.000 86.794.200


183.750.000 -


120.730.000 -


39.000.000 -

4,76 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1,05 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1,19 1,01 1,01 1,14

0,00 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1,37 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1,49 0,00 0,00 0,00

-

Rp Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp Rp

28.967.000 -

Rp Rp Rp Rp Rp

16.880.000 50.100.000 -

Rp Rp Rp Rp Rp

5.828.000 27.450.000 494.292.000 137.238.000

Rp Rp Rp Rp Rp

19.095.000 846.400.000 -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,04 0,00 0,00 0,00 0,00

2,43 1,00 0,00 0,00 0,00

4,83 0,00 1,09 1,01 1,17

1,74 0,00 0,00 1,00 0,00

327.970.900

Rp Rp Rp

440.855.750 149.365.000 291.490.750

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

212.095.000 -

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

-

1,95 0,00 0,00

1,13 1,34 1,03

1,14 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Rp

-

Rp

-

Rp

212.095.000

Rp

-

Rp

-

0,00

0,00

0,00 1,14

0,00

0,00

147.658.000 82.582.000

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

1,46 1,03

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Rp Rp

97.730.900 -

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

1,43 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Rp

106.630.750

Rp

153.850.550

Rp

442.352.750

Rp

561.316.349

Rp

882.310.600

Rp

1.005.092.650

1,88

1,14

1,40 1,55

1,05

1,35

-

Rp Rp

38.661.750 22.771.000

Rp Rp

28.113.500

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

0,00 0,00

1,29 1,10

0,00 0,00 1,41 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Rp

-

Rp

22.041.000

Rp

17.860.050

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0,00

1,13

1,73 0,00

0,00

0,00

-

Rp Rp

-

Rp Rp

70.376.800 -

Rp Rp

96.420.850 8.024.600

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

1,88 0,00

1,07 0,00

1,15 0,00 2,37 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Rp

587.833.100

Rp

350.000.000

Rp

-

Rp

291.933.750

Rp

101.367.000

Rp

570.411.500

Rp

-

0,00

0,00

1,43 1,97

1,03

0,00

26.815.000 18.193.750

Rp Rp

26.815.000 18.193.750

Rp Rp

26.815.000 18.193.750

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

20.522.500 18.154.000

Rp Rp

18.491.000 17.636.250

Rp Rp

21.730.650 18.000.000

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 1,31 0,00 1,00

1,45 1,03

1,23 1,01

Rp

305.962.500

Rp

123.762.400

Rp

98.762.500

Rp

-

Rp

-

Rp

203.459.319

Rp

118.615.100

Rp

98.762.000

0,00

0,00

0,00 1,50

1,04

1,00

-

Rp

148.624.000

Rp

-

Rp

27.145.000

Rp

43.624.000

Rp

43.624.000

Rp

-

Rp

-

Rp

122.005.055

Rp

43.511.000

Rp

43.600.000

0,00

0,00

0,00 1,22

1,00

1,00

27.145.000

Rp

27.145.000

Rp

-

Rp

-

Rp

25.454.125

Rp

25.423.750

Rp

27.000.000

0,00

0,00

0,00 1,07

1,07

1,01

Rp Rp

-

Rp Rp

141.000.000 -

Rp Rp

23.837.500 75.000.000

Rp Rp

796.400.000 -

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

70.354.350 -

Rp Rp

17.212.000 71.010.000

Rp Rp

796.000.000 -

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 2,00 0,00 0,00

1,38 1,06

1,00 0,00

774.275.000

Rp

1.186.963.775

Rp

-

Rp

-

Rp

1.846.154.950

Rp

963.650.000

Rp

2.387.963.625

Rp

1.326.176.750

Rp

604.363.800

Rp

889.533.853

Rp

1.655.140.498

Rp

833.989.885

Rp

2.294.740.125

1,60

1,28

1,33 1,12

1,16

1,04

-

Rp

-

Rp

-

Rp

480.370.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

1,03

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

4.999.800 -

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

-

0,00 24,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

120.000.000

Rp

-

Rp

27.925.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

27.825.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

1,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

Rp

106.630.750

124,44%

165,70%

-135,30%

-75,92%


URAIAN (1) - Intensifikasi Pemungutan Pajak, Retribusi Daerah dan PBB, Pekan Panutan PBB - Monitoring Penyampaian SPPT PBB, SKPD, SKRD dan Pembayaran PBB - Penyampaian Ketetapan dan Monitoring SPPT PBB, SKPD dan SKRD - Pendataan dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah dan PBB - Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Penghasilan OPDN dan PPh Psl 21 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah - Pekan Pelayanan Pembayaran, Monitoring, Intensifikasi Pemungutan dan Penyampaian SPPT PBB - Pendataan, Penilaian dan Rakor PBB - Studi Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah - Penyuluhan, Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Perdesaan (PM2L) - Pendataan, Penilaian serta Intensifikasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah - Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB dan PPh Psl 21,25 dan 29 OPDN se-Kalteng - Pengembangan SIMPATDA - Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan - Studi Pengembangan PERUSDA - Rakor PBB - Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak dan Retribusi daerah - Pengembangan SISMIOP - Pelatihan untuk Petugas Pemungut PBB - Penyusunan Rancangan APBD TA. 2014 - Penyusunan Rancangan Perubahan APBD TA. 2013 - Penatausahaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan - Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Online - Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA Gaji - Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah - Pengelolaan Kas Daerah - Penyusunan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), HSBGN dan HSBJ - Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Anggaran (SPD) - Pengelolaan PBB dan BPHTB - Pengelolaan Administrasi Belanja Tidak Langsung PPKD PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA - Pelatihan Bagi Bendahara Desa se-Kabupaten Lamandau - Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah (PM2L) - Pelatihan Penataan dan Pengelolaan Aset Desa (PM2L) PROGRAM PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN - Penyusunan APBD TA. 2009,2010, 2011, 2012, 2013 - Penyusunan Perubahan APBD TA. 2008, 2009, 2010 2011, 2012, 2013 - Penataan Database Penyusunan Anggaran - Penyusunan SISDUR Pengelolaan Keuangan

2008 (2)

2009 (3)

Rp

382.220.000

Rp

Rp

120.000.000

Rp

102.907.400

Rp

2010 (4)



2011 (5)

2012 (6)

2013 (7)

2008 (8)

2009 (9)

292.500.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

304.942.800

Rp

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

37.745.050

Rp

132.500.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

70.485.000

211.381.000

Rp

269.900.000

Rp

238.057.725

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

Rp

110.000.000

Rp

79.375.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

Rp

-

Rp

-

Rp

32.087.500

Rp

20.000.000

Rp

20.000.000

Rp

27.910.600

Rp

-

Rp

-

Rp

137.600.000

Rp

-

Rp

-

Rp

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

203.229.450 255.659.800 257.479.300

Rp Rp Rp

207.345.450 210.000.000 -

Rp Rp Rp

150.000.000 -

Rp

-

Rp

-

Rp

62.850.000

Rp

75.000.000

Rp

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

269.009.500

Rp Rp Rp Rp Rp

140.000.000

Rp Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp Rp

349.200.000 55.000.000 538.000.000 122.600.000 -

Rp Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp Rp

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

Rp

-

Rp

-

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

Rp

-

Rp

-

Rp Rp

2010 (10)

2011 (11)

2012 (12)

2013 (13)

258.242.450

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

1,25

1,13

0,00 0,00

0,00

0,00

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

3,18

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

Rp

106.491.500

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

1,46

1,24

0,00 0,00

0,00

0,00

165.554.400

Rp

209.549.150

Rp

189.068.900

Rp

-

Rp

-

Rp

-

1,28

1,29

1,26 0,00

0,00

0,00

105.990.900

Rp

30.080.700

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

1,04

2,64

0,00 0,00

0,00

0,00

Rp

-

Rp

31.925.000

Rp

19.931.500

Rp

19.930.900

Rp

27.897.500

0,00

0,00

1,01 1,00

1,00

1,00

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

Rp Rp Rp

149.702.750 -

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

143.829.406 229.870.547 256.478.000

Rp Rp Rp

153.138.250 183.462.000 -

Rp Rp Rp

148.444.500 -

Rp Rp Rp

149.000.000 -

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,41 1,35 1,11 1,14 1,00 0,00

1,01 0,00 0,00

1,00 0,00 0,00

-

Rp

-

Rp

-

Rp

38.362.000

Rp

30.085.350

Rp

-

Rp

-

0,00

0,00

1,64 2,49

0,00

0,00

Rp

263.702.850

Rp

297.328.500

Rp

-

Rp

-

Rp

236.223.950

Rp

244.398.660

Rp

297.300.000

0,00

0,00

0,00 1,14

1,08

1,00

Rp Rp Rp Rp Rp

210.000.000

Rp Rp Rp Rp Rp

170.841.000 199.798.150

Rp Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp Rp

335.379.248 50.330.700 532.000.000 114.589.500 -

Rp Rp Rp Rp Rp

167.764.925

Rp Rp Rp Rp Rp

170.800.000 199.798.150

0,00 0,00 0,00 0,00 1,09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,04 1,09 1,01 1,07 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1,25

0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

-

Rp Rp Rp Rp Rp

75.000.000 44.947.150 200.000.000 -

Rp Rp Rp Rp Rp

173.089.400 119.050.000

Rp Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp Rp

64.097.750 44.746.650 144.606.500 -

Rp Rp Rp Rp Rp

173.000.000 119.000.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,17 1,00 1,38 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

70.327.000 80.000.000

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

70.300.000 79.000.000

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1,00 1,01

-

Rp

-

Rp

-

Rp

80.000.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

79.000.000

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1,01

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

80.000.000 100.935.500

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

20.000.000 100.900.000

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

4,00 1,00

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

218.491.250

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

218.400.000

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1,00

-

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

20.000.000 560.644.475 39.845.000

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

19.900.000 530.644.475 39.800.000

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,01 1,06 1,00

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

392.421.375

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

356.600.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

134.691.375

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

134.600.000

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1,00

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

182.750.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

150.750.000

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1,21

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

74.980.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

71.250.000

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1,05

Rp Rp

550.407.250 300.000.000

Rp Rp

869.445.375 280.000.000

Rp Rp

570.768.125 337.005.625

Rp Rp

391.693.750 221.907.500

Rp Rp

294.453.050 159.230.750

Rp Rp

-

Rp Rp

545.617.250 297.695.000

Rp Rp

761.270.760 273.993.150

Rp Rp

538.736.100 307.382.000

Rp Rp

335.073.284 197.747.415

Rp Rp

265.877.106 145.176.556

Rp Rp

-

1,01 1,01

1,14 1,02

1,06 1,17 1,10 1,12

1,11 1,10

0,00

Rp Rp

200.000.000 -

Rp Rp

199.500.000 20.000.000

Rp Rp

181.400.000 -

Rp Rp

139.786.250 -

Rp Rp

109.704.800 -

Rp Rp

-

Rp

197.515.000

Rp Rp

120.550.650 -

Rp Rp

178.991.800 -

Rp Rp

111.042.119 -

Rp Rp

98.036.050 -

Rp Rp

-

1,01 0,00

1,65 0,00

1,01 1,26 0,00 0,00

1,12 0,00

0,00 0,00

Rp

128.263.800

1,10

Desa - Penyusunan Ranperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah - Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Anggaran (SPD) - Penyusunan SISDUR Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp

-

Rp

2009 (3) 140.000.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

2009 (9) 138.621.025

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

RASIO ANTARA REALISASI DAN RATA-RATA ANGGARAN TAHUN KEPERTUMBUHAN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ANGGARAN REALISASI (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Rp

-

Rp

150.000.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

149.297.675

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0,00

1,00

0,00 0,00

0,00

0,00

Rp

50.407.250

Rp

29.945.375

Rp

52.362.500

Rp

30.000.000

Rp

25.517.500

Rp

-

Rp

29.368.850

Rp

52.362.300

Rp

26.283.750

Rp

22.664.500

Rp

-

1,00

1,02

1,00 1,14

1,13

0,00

Rp

-

Rp

50.000.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

49.439.410

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0,00

1,01

0,00 0,00

0,00

0,00

PROGRAM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH - Pengelolaan Kas Daerah - Penatausahaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan - Pemeliharaan SIMAKDA dan Pengembangan SIMGAJI - Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Dinas Daerah secara Online - Perbaikan Jaringan Online Pengelolaan Keuangan Daerah - Pengembangan Sistem Aplikasi Gaji SKPD - Pemeliharaan Aplikasi SIMDA Keuangan - Peningkatan Aplikasi SIMGAJI Online - Pemeliharaan Jaringan Komputer/Online Server/DPPKAD dan klient/SKPD - Pemeliharaan Aplikasi/Software SIMDA Keu dan SIMDA Gaji

Rp Rp

555.800.000 130.800.000

Rp Rp

2.943.816.375 130.800.000

Rp Rp

636.679.500 149.800.000

Rp Rp

476.932.000 144.587.500

Rp Rp

311.262.500 100.935.500

Rp Rp

-

Rp Rp

261.376.100 72.975.975

Rp Rp

2.895.498.450 115.255.250

Rp Rp

573.426.450 121.912.800

Rp Rp

394.500.554 137.494.954

Rp Rp

250.637.275 93.979.275

Rp Rp

-

2,13 1,79

1,02 1,13

1,11 1,21 1,23 1,05

1,24 1,07

0,00

Rp

325.000.000

Rp

148.016.375

Rp

156.879.500

Rp

102.344.500

Rp

70.327.000

Rp

-

Rp

90.357.125

Rp

140.974.200

Rp

124.513.650

Rp

102.290.950

Rp

67.925.900

Rp

-

3,60

1,05

1,26 1,00

1,04

0,00

Rp

100.000.000

Rp

165.000.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

98.043.000

Rp

163.400.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

1,02

1,01

0,00 0,00

0,00

0,00

Rp

-

Rp

2.500.000.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

2.475.869.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0,00

1,01

0,00 0,00

0,00

0,00

Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp

250.000.000 80.000.000 -

Rp Rp Rp Rp

170.000.000 60.000.000

Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp

247.000.000 80.000.000 -

Rp Rp Rp Rp

146.735.650 7.979.000

Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp

-

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1,01 1,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,16 7,52

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

80.000.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

71.408.100

Rp

-

0,00

0,00

0,00 0,00

1,12

0,00

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

60.000.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

17.324.000

Rp

-

0,00

0,00

0,00 0,00

3,46

0,00

PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH - Pengelolaan dan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah - Penghapusan Aset/Barang Daerah - Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah secara Online - Penatausahaan Penyusunan Aset seluruh SKPD - Pelatihan Penataan dan Pengelolaan Aset Desa (PM2L) - Penyusunan Sisdur Pengelolaan Aset/Barang Daerah - Inventarisasi Barang Milik Daerah - Pemeliharaan software dan haedware SIMDA BMD - Penyusunan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), HSBGN dan HSBJ

Rp

200.000.000

Rp

150.000.000

Rp

1.487.080.250

Rp

189.618.875

Rp

394.788.750

Rp

-

Rp

75.208.800

Rp

98.437.700

Rp

1.336.191.350

Rp

63.282.300

Rp

213.430.125

Rp

-

2,66

1,52

1,11 3,00

1,85

Rp Rp

200.000.000 -

Rp Rp

150.000.000 -

Rp Rp

125.000.000

Rp Rp

112.532.000

Rp Rp

71.500.000

Rp Rp

-

Rp

75.208.800

Rp Rp

98.437.700 -

Rp Rp

48.488.975

Rp Rp

36.495.550

Rp Rp

11.643.125

Rp Rp

-

2,66 0,00

1,52 0,00

0,00 0,00 2,58 3,08

0,00 6,14

0,00 0,00

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

948.000.000 47.030.000

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

930.053.000 43.905.000

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

0,00 0,00

0,00 0,00

1,02 0,00 1,07 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Rp

-

Rp

-

Rp

62.050.250

Rp

77.086.875

Rp

75.000.000

Rp

-

Rp

-

Rp

37.475.150

Rp

26.786.750

Rp

32.918.000

Rp

-

0,00

0,00

1,66 2,88

2,28

0,00

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

55.000.000 250.000.000

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

52.638.000 223.631.225

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

0,00 0,00

0,00 0,00

1,04 0,00 1,12 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

50.000.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

1.025.000

Rp

-

0,00

0,00

0,00 0,00 48,78 0,00

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

198.288.750

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

167.844.000

Rp

-

0,00

0,00

0,00 0,00


URAIAN 2008 (2)

(1)

2010 (4)


2011 (5)

2012 (6)

2013 (7)

2008 (8)

Rp

50.407.250

2010 (10)

2011 (11)

2012 (12)

2013 (13)

1,18

0,00

Tabel 2.3 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAUPATEN LAMANDAU TAHUN 2009 - 2013

URAIAN 1 Bidang Pemerintahan Umum DPA DPPKAD Kab Lamandau

2009 2 Rp

Rp

7.271.696.000

2009 6.523.926.866

2009 1,11 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi

2010 3

ANGGARAN PADA TAHUN KE 2011 4 Rp

6.239.849.148

Rp

2012 5

Rp

7.477.773.885

5.528.976.750

Rp

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE 2010 2011 2012 6.096.376.488 Rp 4.957.968.309 Rp 4.732.666.796 RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE 2010 2011 2012 1,23 1,26 1,17 -13,36% 11,71

Tabel 2.3 DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN TAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAUPATEN LAMANDAU TAHUN 2009 - 2013 ANGGARAN PADA TAHUN KE 2013 6 Rp

6.886.888.000

Rp

2013 6.262.259.012

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -

RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE 2013 1,10 -13,36% 11,71

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau

NO.

TUJUAN

(1) (2) 1 Ketepatan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta semakin meningkatnya realisasi penerimaan daerah demi terciptanya masyarakat yang maju dan sejahtera

SASARAN (3) Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

INDIKATOR SASARAN (4) Tersusunnya Laporan Keuangan dan pertanggungjawaban yang handal dan tepat waktu

2014 (5) Tepat waktu

2015 2016 2017 2018 (6) (7) (8) (9) Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu

Tertib Administrasi Barang Milik Daerah

100%

100%

100%

100%

100%

Rasio Pemanfaatan Aset

100%

100%

100%

100%

100%

Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan Tahun sebelumnya

10%

10%

10%

10%

10%

Penetapan Anggaran yang Tepat Waktu

Penetapan Perda APBD tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE

(2)

(3)

(4)

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN

(6)

(7)

2014 Target

(1) Ketepatan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta semakin meningkatnya realisasi penerimaan daerah demi terciptanya masyarakat yang maju dan sejahtera

Meningkatnya pelayanan, Sarana dan Prasarana serta kualitas sumber daya aparatur DPPKAD

Persentase Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana serta kualitas sumber daya aparatur

1.20.1.20.11.01

(5) BELANJA LANGSUNG Pelayanan Administrasi Perkantoran

(8)

2015 Rp

Target

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

100%

(9) (10) Rp 6.425.114.406 Rp 1.484.234.550 100%

2016 Rp

Target

2017 Rp

Target

Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra

2018 Rp

Target

Rp

Target

UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJ AWAB

LOKASI

Rp

(11) (12) Rp 6.628.000.000 Rp 1.531.000.000 100%

(13) (14) Rp 6.805.000.000 Rp 1.572.000.000 100%

(15) (16) Rp 7.052.000.000 Rp 1.629.000.000 100%

(17) (19) Rp 7.275.000.000 Rp 1.681.000.000 100%

(18) Rp 34.185.114.406 Rp 7.897.234.550

(20)

(21)

Sekretariat

Nanga Bulik

1.20.1.20.11.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya perangko dan materai

12 bulan

12 bulan

Rp

7.500.000 12 bulan

Rp

7.500.000 12 bulan

Rp

7.500.000 12 bulan

Rp

7.500.000 12 bulan

Rp

7.500.000 60 bulan

Rp

37.500.000

Sekretariat

Nanga Bulik

1.20.1.20.11.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya air bersih, lancarnya komunikasi dan listrik

12 bulan

12 bulan

Rp

120.000.000 12 bulan

Rp

116.781.750 12 bulan

Rp

120.000.000 12 bulan

Rp

154.871.200 12 bulan

Rp

200.880.000 60 bulan

Rp

712.532.950

Sekretariat

Nanga Bulik

1.20.1.20.11.01.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah perpanjangan perizinan dan service kendaraan dinas/ operasional selama 1 tahun

3 mobil 24 kendaraan roda dua

3 mobil 26 roda dua

Rp

150.000.000 3 mobil 28 roda dua

Rp

150.000.000 3 mobil 28 roda dua

Rp

170.000.000 3 mobil 28 roda dua

Rp

170.000.000 3 mobil 28 roda dua

Rp

170.000.000 3 mobil 28 roda dua

Rp

810.000.000

Sekretariat

Nanga Bulik

1.20.1.20.11.01.07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya dana untuk jasa administrasi keuangan

12 bulan

12 bulan

Rp

564.523.800 12 bulan

Rp

614.008.800 12 bulan

Rp

591.880.000 12 bulan

Rp

614.008.800 12 bulan

Rp

620.000.000 60 bulan

Rp

3.004.421.400

Sekretariat

Nanga Bulik

1.20.1.20.11.01.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya dana untuk jasa kebersihan kantor

12 bulan

12 bulan

Rp

59.664.000 12 bulan

Rp

55.500.000 12 bulan

Rp

55.500.000 12 bulan

Rp

55.500.000 12 bulan

Rp

55.500.000 60 bulan

Rp

281.664.000

Sekretariat

Nanga Bulik

1.20.1.20.11.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

12 bulan

12 bulan

Rp

39.418.750 12 bulan

Rp

40.000.000 12 bulan

Rp

40.000.000 12 bulan

Rp

40.000.000 12 bulan

Rp

40.000.000 60 bulan

Rp

199.418.750

Sekretariat

Nanga Bulik

1.20.1.20.11.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

12 bulan

Rp

31.873.550 12 bulan

Rp

40.000.000 12 bulan

Rp

40.000.000 12 bulan

Rp

40.000.000 12 bulan

Rp

40.000.000 60 bulan

Rp

191.873.550

Sekretariat

Nanga Bulik

1.20.1.20.11.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

12 bulan

Rp

22.345.000 12 bulan

Rp

28.000.000 12 bulan

Rp

28.000.000 12 bulan

Rp

28.000.000 12 bulan

Rp

28.000.000 60 bulan

Rp

134.345.000

Sekretariat

Nanga Bulik

1.20.1.20.11.01.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga

12 bulan

12 bulan

Rp

15.570.000 12 bulan

Rp

20.000.000 12 bulan

Rp

20.000.000 12 bulan

Rp

20.000.000 12 bulan

Rp

20.000.000 60 bulan

Rp

95.570.000

Sekretariat

Nanga Bulik

1.20.1.20.11.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

12 bulan

12 bulan

Rp

34.000.000 12 bulan

Rp

25.000.000 12 bulan

Rp

34.000.000 12 bulan

Rp

34.000.000 12 bulan

Rp

34.000.000 60 bulan

Rp

161.000.000

Sekretariat

Nanga Bulik

1.20.1.20.11.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk Rapat dan Tamu

12 bulan

12 bulan

Rp

33.680.000 12 bulan

Rp

45.000.000 12 bulan

Rp

65.120.000 12 bulan 10 kali 12 bulan

Rp

65.120.000 12 bulan

Rp

65.120.000 60 bulan

Rp

274.040.000

Sekretariat

Nanga Bulik

1.20.1.20.11.01.18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah kunjungan rapat/ koordinasi ke luar daerah

63 kali

58 kali

Rp

289.209.450 63 kali

Rp

289.209.450 63 kali

Rp

290.000.000 63 kali

Rp

290.000.000 63 kali

Rp

290.000.000 310 kali

Rp

1.448.418.900

Sekretariat

Luar Daerah

1.20.1.20.11.01.19

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah kunjungan rapat/ koordinasi ke dalam daerah

110 kali

135 kali

Rp

116.450.000 135 kali

Rp

100.000.000 135 kali

Rp

110.000.000 135 kali

Rp

110.000.000 135 kali

Rp

110.000.000 675 kali

Rp

546.450.000

Sekretariat

Dalam Daerah

1.20.1.20.11.02

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

100%

Rp 1.149.536.406 100%

Rp 1.186.000.000 100%

Rp 1.217.000.000 100%

Rp 1.262.000.000 100%

Rp 1.302.000.000 100%

Rp

6.116.536.406

Sekretariat

Nanga Bulik

1.20.1.20.11.02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan

1 mobil 2 kendaraan roda dua

2 roda dua

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

110.000.000

Sekretariat

Nanga Bulik

50.000.000

-

- 2 roda dua

60.000.000

- 4 roda dua


(1)

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tersusunnya Laporan Keuangan dan pertanggungjawaban yang handal dan tepat waktu

2015

2016

2017

2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(19)

(18)


LOKASI

(20)

(21)

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan

1 paket

1 paket

Rp

25.000.000 1 paket

Rp

60.000.000 1 paket

Rp

36.983.594 1 paket

Rp

72.000.000 1 paket

Rp

80.000.000 5 paket

Rp

273.983.594

Sekretariat

Nanga Bulik

1.20.1.20.11.02.10

Pengadaan Meubelair

Jumlah Meubelair yang diadakan

1 paket

1 paket

Rp

182.400.000 1 paket

Rp

15.000.000

Rp

-

Rp

- 1 paket

Rp

30.000.000 3 paket

Rp

227.400.000

Sekretariat

Nanga Bulik

1.20.1.20.11.02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

12 bulan

12 bulan

Rp

45.006.406 12 bulan

Rp

45.016.406 12 bulan

Rp

45.016.406 12 bulan

Rp

65.000.000 12 bulan

Rp

70.000.000 60 bulan

Rp

270.039.218

Sekretariat

Nanga Bulik

1.20.1.20.11.02.28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah jenis peralatan kantor yang terpelihara dan jumlah waktu pemeliharaan

11 jenis 12 bulan

11 jenis 12 bulan

Rp

65.000.000 11 jenis 12 bulan

Rp

35.983.594 11 jenis 12 bulan

Rp

65.000.000 11 jenis 12 bulan

Rp

65.000.000 11 jenis 12 bulan

Rp

65.000.000 11 jenis 12 bulan

Rp

295.983.594

Sekretariat

Nanga Bulik

1.20.1.20.11.02.120

Pembangunan Aula Kantor

Jumlah aula kantor yang dibangun

1 bangunan

1 unit

Rp

500.000.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

Rp

500.000.000

Sekretariat

Nanga Bulik

1.20.1.20.11.02.125

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan

1 paket

1 paket

Rp

282.130.000 1 paket

Rp

30.000.000 1 paket

Rp

70.000.000

Rp

-

Rp

447.130.000

Sekretariat

Nanga Bulik

1.20.1.20.11.02.126

Penataan Halaman Aula dan Halaman Gedung Kantor

Jumlah volume penataan halaman

0%

Rp

1.20.1.20.11.03

Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat Kepatuhan Pegawai

100%

100%

Rp

45.050.000 100%

Rp

46.000.000 100%

Rp

48.000.000 100%

Rp

1.20.1.20.11.03.02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas pegawai yang disediakan

50 stel

70 stel

Rp

45.050.000 50 stel

Rp

21.000.000 50 stel

Rp

23.000.000 50 stel

1.20.1.20.11.03.03

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Jumlah Pakaian khusus harihari tertentu pegawai yang disediakan

50 stel

0%

Rp

- 50 stel

Rp

25.000.000 50 stel

Rp

25.000.000 50 stel

1.20.1.20.11.05

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

70%

80%

Rp

100.000.000 80%

Rp

103.000.000 80%

Rp

106.000.000 80%

Rp

110.000.000 80%

Rp

1.20.1.20.11.05.03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/kursus

10 orang

10 orang

Rp

100.000.000 10 orang

Rp

103.000.000 10 orang

Rp

106.000.000 10 orang

Rp

110.000.000 10 orang

Rp

1.20.1.20.11.15

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Pameran Tingkat Kabupaten

Ada

Ada

Rp

20.000.000 Ada

Rp

21.000.000 Ada

Rp

21.000.000 Ada

Rp

22.000.000 Ada

Rp

Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten

Jumlah partisipasi dalam penyelenggaraan pameran

5 kali

1 kali

Rp

20.000.000 1 kali

Rp

21.000.000 1 kali

Rp

21.000.000 1 kali

Rp

22.000.000 1 kali

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Persentase Desa Terprogram BBGRM

100,00%

100,00%

Rp

20.000.000 14,46%

Rp

21.000.000 18,07%

Rp

21.000.000 21,69%

Rp

Jumlah partisipasi dalam pelaksanaan bulan bhakti gotong royong

15 kali

3 kali

Rp

20.000.000 3 kali

Rp

21.000.000 3 kali

Rp

21.000.000 3 kali

Rp

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan

Tingkat Ketepatan Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Rp

948.911.500 Tepat Waktu

Rp


Rp 1.005.000.000 Tepat Waktu

Jumlah asistensi dalam penyusunan laporan keuangan

8 kali

2 kali

Rp

300.000.000 2 kali

Rp

330.000.000 2 kali

Rp

1.20.1.20.11.01.06.08

Rekonsiliasi Realisasi Anggaran SKPD dan PPKD

Jumlah waktu pelaksanaan rekonsiliasi

12 kali

12 kali

Rp

13.647.500 12 kali

Rp

20.000.000 12 kali

Rp

20.548.000 12 kali

Rp

1.20.1.20.11.01.06.09

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD

Tepat waktunya penyusunan laporan keuangan pertanggungjawaban APBD

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Rp


Rp


Rp


1.20.1.20.11.01.06.10

Pelaporan Keuangan untuk Tingkat Provinsi dan Pusat

Jumlah pelaporan yang dilaksanakan

12 kali

12 kali

Rp

43.624.000 12 kali

Rp

43.624.000 12 kali

Rp

60.000.000 12 kali

1.20.1.20.11.30.03

Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(7)

2014


1.20.1.20.11.02.09

1.20.1.20.11.30

Ketepatan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta semakin meningkatnya realisasi penerimaan daerah demi terciptanya masyarakat yang maju dan sejahtera


1.20.1.20.11.01.06

1.20.1.20.11.01.06.07 Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

-

25%

Rp 1.000.000.000

50%

Rp 1.000.000.000

75%

400.000.000 2 kali

- 1 unit

1 paket

Rp

100%

Rp

992.000.000 100%

Rp

2.000.000.000

Sekretariat

Nanga Bulik

49.000.000 100%

Rp

51.000.000 100%

Rp

239.050.000

Sekretariat

Nanga Bulik

Rp

24.000.000 50 stel

Rp

26.000.000 330 stel

Rp

139.050.000

Sekretariat

Nanga Bulik

Rp

25.000.000 50 stel

Rp

25.000.000 250 stel

Rp

100.000.000

Sekretariat

Nanga Bulik

113.000.000 80%

Rp

532.000.000

Sekretariat

Luar Daerah

113.000.000 50 orang

Rp

532.000.000

Sekretariat

Luar Daerah

23.000.000 Ada

Rp

107.000.000

Sekretariat

Nanga Bulik

Rp

23.000.000 5 kali

Rp

107.000.000

Sekretariat

Nanga Bulik

22.000.000 25,30%

Rp

23.000.000 25,30%

Rp

107.000.000

Sekretariat

Kabupaten Lamandau

22.000.000 3 kali

Rp

23.000.000 15 kali

Rp

107.000.000

Sekretariat

Kabupaten Lamandau

Rp 1.074.000.000 Tepat Waktu

Rp

5.047.911.500

Bidang Akuntansi

Nanga Bulik

Rp

410.000.000 10 kali

Rp

1.840.000.000

Bidang Akuntansi

Nanga Bulik

20.548.000 12 kali

Rp

21.900.000 60 kali

Rp

96.643.500

Bidang Akuntansi

Kabupaten Lamandau

Rp


Rp


Rp

506.073.206

Bidang Akuntansi

Nanga Bulik

Rp

45.573.844 12 kali

Rp

45.573.844 60 kali

Rp

238.395.688

Bidang Akuntansi

Luar Daerah

Rp 1.000.000.000

Rp 1.041.000.000 Tepat Waktu Rp

400.000.000 2 kali

65.000.000 4 paket


(1)

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)



Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan Tahun sebelumnya

Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah


(7)

2014

2015

2016

2017


2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(19)

(18)

1.20.1.20.11.01.06.11

Verifikasi, Analisis Data dan Pembuatan SPJ SKPD dan PPKD

Terlaksananya kegiatan verifikasi, analisis data dan pembuatan SPJ SKPD dan PPKD

12 bulan

12 bulan

Rp

17.657.500 12 bulan

Rp

27.145.000 12 bulan

Rp

28.462.500 12 bulan

Rp

28.462.500 12 bulan

Rp

28.462.500 60 bulan

Rp

130.190.000

1.20.1.20.11.01.06.12

Inventarisasi Aset dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Jumlah dokumen laporan barang daerah

36 buku

36 buku

Rp

480.320.000 36 buku

Rp

457.830.875 36 buku

Rp

394.589.375 36 buku

Rp

443.868.856 36 buku

Rp

460.000.000 180 buku

Rp

2.236.609.106

1.20.1.20.11.01.17

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


WDP

WTP

Rp 2.557.381.950 WTP

Penyampaian LKPD

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tertib Administrasi BMD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

100%

1.20.1.20.11.01.17.48

Penghapusan Aset/Barang Daerah

Jumlah dokumen laporan realisasi penghapusan BMD

18 dokumen

18

Rp

1.20.1.20.11.01.17.44

Penyusunan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) dan Harga Satuan Barang/Jasa (HSBJ)

Tersedianya Buku Standar HSPK,HSBHN dan HSBJ yang dicetak

56 buku

56 buku

Rp

1.20.1.20.11.01.

Pelatihan bagi Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Daerah

Jumlah pelatihan dan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan

-

1.20.1.20.11.01.17.45

Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Anggaran (SPD)

Terlaksananya pengelolaan administrasi pelaksanaan anggaran (SPD)

12 bulan

12 bulan

Rp

20.000.000 12 bulan

1.20.1.20.11.01.17.47

Pengelolaan Administrasi Belanja Tidak Langsung (PPKD)

Terlaksananya pengelolaan administrasi untuk PPKD (bantuan dan hibah)

12 bulan

12 bulan

Rp

1.20.1.20.11.01.17.49

Penatausahaan dan Rekonsiliasi PFK

Terlaksananya penatausahaan dan rekonsiliasi PFK (SP2D)

12 bulan

12 bulan

1.20.1.20.11.01.17.04

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersedianya Buku Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah

50 buku

1.20.1.20.11.01.17.43

Pengelolaan Kas Daerah

Terlaksananya pengelolaan kas daerah yang tertib

1.20.1.20.11.01.17.51

Intensifikasi Pemungutan dan Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah

1.20.1.20.11.01.17.52

Gerakan Sadar Membayar Pajak (GSM) PBB

1.20.1.20.11.01.17.53

1.20.1.20.11.01.17.54

167.055.000 56 buku

Rp

Rp

- 1 kali 115 orang

80.000.000 18

118.000.000 56 buku

Rp 2.709.000.000 WTP

Rp

Rp

80.000.000 18

118.000.000 56 buku

Rp 2.807.000.000 WTP

Rp

Rp

80.000.000 18

120.000.000 56 buku

Rp 2.895.000.000 WTP

LOKASI

(20)

(21)

Bidang Akuntansi

Nanga Bulik

Bidang Kekayaan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamandau

Rp 13.606.381.950 DPPKAD

Nanga Bulik

100% Rp

80.000.000 90

Rp

400.000.000


Kabupaten Lamandau

Rp

130.000.000 280

Rp

653.055.000


Kabupaten Lamandau

Rp

110.000.000


Nanga Bulik

- 1 kali 115 orang

110.000.000

Rp

-

Rp

-

Rp

Rp

15.000.000 12 bulan

Rp

20.000.000 12 bulan

Rp

20.000.000 12 bulan

Rp

20.000.000 60 bulan

Rp

95.000.000

Bidang Perbendaharaan

Nanga Bulik

39.845.000 12 bulan

Rp

35.000.000 12 bulan

Rp

39.845.000 12 bulan

Rp

39.845.000 12 bulan

Rp

39.845.000 60 bulan

Rp

194.380.000


Nanga Bulik

Rp

150.000.000 12 bulan

Rp

86.945.850 12 bulan

Rp

150.000.000 12 bulan

Rp

150.000.000 12 bulan

Rp

150.000.000 60 bulan

Rp

686.945.850


Dalam dan Luar Daerah

50 buku

Rp

18.978.700 50 buku

Rp

70.000.000 50 buku

Rp

20.000.000 50 buku

Rp

20.000.000 50 buku

Rp

20.000.000 250 buku

Rp

148.978.700

Bidang Anggaran

Nanga Bulik

12 bulan

12 bulan

Rp

100.373.000 12 bulan

Rp

100.935.500 12 bulan

Rp

100.935.500 12 bulan

Rp

100.935.500 12 bulan

Rp

100.935.500 60 bulan

Rp

504.115.000


Nanga Bulik

Jumlah lokasi intensifikasi dan penyampaian ketetapan

8 kecamatan 81 desa 3 kelurahan

8 kec 81 desa 3 kel

Rp

150.000.000 8 kec 81 desa 3 kel

Rp

150.000.000 8 kec 81 desa 3 kel

Rp

150.000.000 8 kec 81 desa 3 kel

Rp

150.000.000 8 kec 81 desa 3 kel

Rp

150.000.000 8 kec 81 desa 3 kel

Rp

750.000.000

Bidang Pendapatan

8 kec 81 desa 3 kel

Jumlah waktu pelaksanaan kegiatan

1 kali

1 kali

Rp

181.714.350 1 kali

Rp

150.000.000 1 kali

Rp

150.000.000 1 kali

Rp

150.000.000 1 kali

Rp

150.000.000 5 kali

Rp

781.714.350

Bidang Pendapatan

Kabupaten Lamandau

Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya Jumlah lokasi pendataan dan penilaian pajak lainnya

8 kecamatan 81 desa 3 kelurahan

8 kec 84 desa 3 kel

Rp

230.463.500 8 kec 84 desa 3 kel

Rp

120.000.000 8 kec 84 desa 3 kel

Rp

130.000.000 8 kec 84 desa 3 kel

Rp

130.000.000 8 kec 84 desa 3 kel

Rp

140.000.000 8 kec 81 desa 3 kel

Rp

750.463.500

Bidang Pendapatan

Kabupaten Lamandau

Monitoring dan Evaluasi PAD

4 kali

6 kali

Rp

162.258.650 6 kali

Rp

120.000.000 6 kali

Rp

130.000.000 6 kali

Rp

140.000.000 6 kali

Rp

150.000.000 30 kali

Rp

702.258.650

Bidang Pendapatan

Kabupaten Lamandau

Jumlah monev yang dilaksanakan

Rp

80.000.000 18

Rp 2.638.000.000 WTP



(1)

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Penetapan Anggaran yang Tepat Waktu

Penetapan Perda APBD tepat waktu


(7)

1.20.1.20.11.01.17.55

Pemuktahiran Sistem Informasi Perpajakan Daerah

Jumlah waktu pemuktahiran sistem informasi pajak daerah

1 kali

1.20.1.20.11.01.17.56

Pemeliharaan SIMPATDA

Jumlah waktu pemeliharaan

12 bulan

1.20.1.20.11.01.17.58

Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB

Jumlah lokasi pendataan dan penilaian PBB dan BPHTB

1.20.1.20.11.01.17.36

Penyusunan Rancangan APBD

Waktu penyusunan rancangan APBD dan jumlah buku yang dicetak (pidato pengantar, nota keuangan, rancangan APBD, dan Perbup)

Tepat Waktu 30 buku

1.20.1.20.11.01.17.37

Penyusunan Rancangan Perubahan APBD

Waktu penyusunan rancangan perubahan APBD dan jumlah buku dicetak (pidato pengantar, nota keuangan, rancangan APBD, dan Perbup)

Tepat Waktu 30 buku

1.20.1.20.11.01.17.50

Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Terlaksananya penyerahan DPA

1.20.1.20.11.01.17.38

Pelatihan Aplikasi SIMDA Keuangan Berbasis Akrual

Jumlah peserta pelatihan

1.20.1.20.11.01.17.40

Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Online

Jumlah waktu pengelolaan dan pengembangan jaringan

12 bulan

1.20.1.20.11.01.17.41

Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIMDA Keu dan SIMDA Gaji

Jumlah waktu pengelolaan dan pengembangan aplikasi

1.20.1.20.11.01.17.42

Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIMDA BMD

1.20.1.20.11.01.19

2014

2015

2016

2017


2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(19)

(18)

800.000.000 1 kali

(20)

(21)

Bidang Pendapatan

Kabupaten Lamandau

Rp

150.000.000

Bidang Pendapatan

Nanga Bulik

639.000.000 8 kec 84 desa 3 kel

Rp

1.925.341.700

Bidang Pendapatan

Kabupaten Lamandau

Rp

225.670.850 Tepat waktu 150 buku

Rp

1.034.264.600 Bidang Anggaran

Nanga Bulik


Rp


Rp

721.044.600 Bidang Anggaran

Nanga Bulik

1 kali

Rp

Rp


Nanga Bulik

-

Rp

-

Rp


Nanga Bulik

60.000.000 12 bulan

Rp

60.000.000 60 bulan

Rp

330.000.000 Bidang Anggaran Kabupaten Lamandau

Rp

60.000.000 12 bulan

Rp

60.000.000 60 bulan

Rp

300.000.000 Bidang Anggaran Kabupaten Lamandau

Rp

60.000.000 12 bulan

Rp

60.000.000 60 bulan

Rp

260.000.000

Bidang Kekayaan dan Aset

Nanga Bulik

Rp

532.000.000

DPPKAD

Kabupaten Lamandau

56.500.000 15 bulan 15 desa

Rp

266.000.000


Kabupaten Lamandau

56.500.000 3 bulan 15 desa

Rp

266.000.000

Bidang Pendapatan

Kabupaten Lamandau

-

Rp

-

-

Rp

- 8 kec 84 desa 3 kel

Rp

200.000.000 8 kec 84 desa 3 kel

Rp

489.670.850 8 kec 84 desa 3 kel

Rp

596.670.850 8 kec 84 desa 3 kel

Rp

Tepat waktu 30 buku

Rp


Rp


Rp


Rp


Tepat waktu 30 buku

Rp


Rp


Rp


Rp

1 kali

Rp

19.050.000

1 kali

Rp

19.050.000

1 kali

Rp

19.050.000

1 kali

Rp

19.050.000

-

Rp

-

200 orang Rp

141.570.000

-

Rp

-

-

Rp

-

12 bulan

Rp

60.000.000 12 bulan

Rp

90.000.000 12 bulan

Rp

60.000.000 12 bulan

Rp

12 bulan

12 bulan

Rp

60.000.000 12 bulan

Rp

60.000.000 12 bulan

Rp

60.000.000 12 bulan

Jumlah waktu pengelolaan dan pengembangan aplikasi

12 bulan

12 bulan

Rp

20.000.000 12 bulan

Rp

60.000.000 12 bulan

Rp

60.000.000 12 bulan

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Persentase Desa Terprogram PM2L

100%

100%

Rp

1.20.1.20.11.01.19.06

Pelatihan Penataan dan Pengelolaan Aset Desa (PM2L)

Jumlah waktu pelaksanaan kegiatan dan jumlah desa lokasi PM2L

3 bulan 3 desa

3 bulan 3 desa

Rp

50.000.000 3 bulan 3 desa

Rp

51.500.000 3 bulan 3 desa

Rp

53.000.000 3 bulan 3 desa

Rp

55.000.000 3 bulan 3 desa

Rp

1.20.1.20.11.01.17.57

Sosialisasi serta Penyuluhan Pajak Daerah (PM2L)

Jumlah waktu pelaksanaan kegiatan dan jumlah desa yang menjadi lokasi sosialisasi

3 bulan 3 desa

3 bulan 3 desa

Rp

50.000.000 3 bulan 3 desa

Rp

51.500.000 3 bulan 3 desa

Rp

53.000.000 3 bulan 3 desa

Rp

55.000.000 3 bulan 3 desa

Rp

100.000.000 100%

Rp

Rp

30.000.000

12 bulan

103.000.000 100%

Rp

Rp

Rp

541.000.000 1 kali

2.872.000.000

Rp

12 bulan

531.000.000 1 kali

30.000.000

12 bulan

106.000.000 100%

LOKASI

Rp

1 kali

Rp


Rp

Rp

Rp

500.000.000 1 kali

40.000.000

Rp

12 bulan Rp

110.000.000 100%

Rp

500.000.000 6 kali

50.000.000 48 bulan

19.050.000 5 kali

200 orang

113.000.000 100%

Tabel 6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGAJU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO. (1) 1

INDIKATOR (2) Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

2013 (3) 9 ; 21

2014 (4) 11;30

2015 (5) 11;30

2016 (6) 11;30

2017 (7) 11;30

2018 (8) 11;30

Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (9) 100%

2

Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban yang handal dan tepat waktu

Tepat waktu

Tepat Waktu

100%

3


75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5

Persentase peningkatan PAD dibandingkan tahun sebelumnya

52,16%

10%

10%

10%

10%

10%

50%

6

Penetapan Perda APBD

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

100%

7


WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

TABEL C.11 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi

: Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi 1 : Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi penduduk miskin dan angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera. Misi 7 : Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis dan melayani. Faktor Misi dan Program KDH dan Wakil No. Permasalahan Pelayanan SKPD KDH Terpilih Penghambat Pendorong (1)

(2) Misi 1 Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi penduduk miskin dan angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera Misi 7 Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan kuat, berwibawa, demokratis dan melayani. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

(3)

Belum optimalnya kinerja aparatur pemungut pajak daerah mengingat luasnya wilayah Kabupaten

(4)

Terbatasnya jumlah personil untuk petugas pemungut pajak dan retribusi daerah serta

(5)

Pada tahun 2014 berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan

No.

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih

(1)

(2)

Faktor Permasalahan Pelayanan SKPD (3) Lamandau

Penghambat (4) kurangnya sarana kerja yang dimiliki

Banyak masyarakat (Wajib Pajak) tidak memiliki NPWP serta tidak bersedia untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak

Pengetahuan masyarakat yang masih minim tentang pajak dan retribusi daerah

Sering terjadinya perubahan perundang-undangan dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang mengharuskan SKPD untuk melakukan penyesuaian dengan aturan yang berlaku Belum optimalnya kinerja aparatur bidang kekayaan dan aset daerah dalam

Memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan penyesuaian tersebut dengan kondisi terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang ada pada SKPD Minimnya jumlah aparatur yang ada serta kualitas SDM yang masih belum

1

Pendorong (5) Retribusi Daerah menyebutkan bahwa PBB-P2 pengelolaannya akan diserahkan kepada daerah Adanya sosialisasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang diarahkan langsung kepada masyarakat (Wajib Pajak), dan tidak lagi hanya melalui aparat desa atau tokoh masyarakat saja, sehingga potensi penerimaan pajak daerah diharapkan dapat meningkat Penerapan teknologi informasi SIMDA Keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah

Penerapan teknologi informasi SIMDA BMD dalam

No.

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih

(1)

(2)

Faktor Permasalahan Pelayanan SKPD (3) mengelola aset daerah Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD masih belum maksimal dalam penggunaannya

Penghambat (4) memadai mengingat besarnya aset yang dikelola Sistem aplikasi yang ada masih belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pendorong (5) pengelolaan aset daerah Aplikasi yang ada harus selalu di-up date sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Visi

: Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi 1 : Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi penduduk miskin dan angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera. Misi 7 : Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis dan melayani. Tujuan (1) Ketepatan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta semakin meningkatnya realisasi pendapatan daerah demi terciptanya masyarakat yang maju dan sejahtera.

Sasaran (2) 1 Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Strategi (3) 1 Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan SDM aparatur pada Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau .

2 Meningkatnya pendapatan asli daerah. 3 Penetapan anggaran yang tepat waktu.

2 Meningkatkan pemahaman tentang tupoksi dinas dan pada unit kerja masing-masing. 3 Pendelegasian tugas dan wewenang pada masing-masing bidang tugas. 4 Menerapkan punishment dan reward terhadap aparatur sesuai hasil pelaksanaan tugas masing-masing. 5 Melakukan koordinasi yang intensif dengan dinas / badan pengelola pendapatan. 6 Menyusun sisdur yang efektif , efisien dan mudah dipahami serta diterapkan.

Kebijakan (4) 1 Mengoptimalkan keberadaan SDM Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau. 2 Meningkatkan daya dukung, prasarana dan sarana kerja Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau. 3 Melaksanakan penyusunan sisdur peningkatan pendapatan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui SIMPATDA. 4 Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan berbagai pihak terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah. 5 Melaksanakan penyusunan sisdur pengelolaan keuangan (SIMDA Keu) 6 Melaksanakan penyusunan sisdur pengelolaan aset daerah (SIMDA BMD) 7 Penyusunan SOP.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Visi

: Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan profesional serta meningkatnya pendapatan daerah sebagai penyangga pembangunan Kabupaten Lamandau menuju masyarakat yang maju dan sejahtera. Misi 1 : Menigkatkan sumber daya manusia aparatur pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang beriman, taqwa dan berwawasan kebangsaan. Misi 2 : Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Misi 3 : Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan bertanggungjawab dengan pemanfaatan IPTEK, dan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Misi 4 : Meningkatkan kapasitas SDM pada DPPKAD yang solid, berwawasan luas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, inovatif dan taat azaz. Tujuan (1) Ketepatan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta semakin meningkatnya realisasi pendapatan daerah demi terciptanya masyarakat yang maju dan sejahtera.

Sasaran (2) 1 Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Strategi (3) 1 Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan SDM aparatur pada Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau .

2 Meningkatnya pendapatan asli daerah. 3 Penetapan anggaran yang tepat waktu.

2 Meningkatkan pemahaman tentang tupoksi dinas dan pada unit kerja masing-masing. 3 Pendelegasian tugas dan wewenang pada masing-masing bidang tugas. 4 Menerapkan punishment dan reward terhadap aparatur sesuai hasil pelaksanaan tugas masing-masing. 5 Melakukan koordinasi yang intensif dengan dinas / badan pengelola pendapatan. 6 Menyusun sisdur yang efektif , efisien dan mudah dipahami serta diterapkan.

Kebijakan (4) 1 Mengoptimalkan keberadaan SDM Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau. 2 Meningkatkan daya dukung, prasarana dan sarana kerja Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau. 3 Melaksanakan penyusunan sisdur peningkatan pendapatan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui SIMPATDA. 4 Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan berbagai pihak terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah. 5 Melaksanakan penyusunan sisdur pengelolaan keuangan (SIMDA Keu) 6 Melaksanakan penyusunan sisdur pengelolaan aset daerah (SIMDA BMD) 7 Penyusunan SOP.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Recommend Documents