RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013 – 2018
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik 74162
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS KESEHATAN Jalan : Bukit Hibul No : 01 Telp (0532) 2071010 Nanga Bulik 74162
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 050 / 590a / IV /DINKES/2014 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan Diktum Ketiga Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/219/III/HUK/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018;
Mengingat
: 1.
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720); 7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014; 2
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspketorat, Dinas Kesehatan Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 86, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 75 Seri D); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 105 Seri E).
3
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KESATU
:
Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.;
KETIGA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Nanga Bulik 2 April 2014
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau
dr. JOZEB HF. RUMOUW, M.Si NIP. 19590912 199103 1 003
4
KATA PENGANTAR
Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 105 Seri E, dokumen tersebut sebagai acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten lamandau untuk kurun waktu tahun 2013-2018, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Millenium Development Goals (MDG’s). Melalui kesempatan ini kami mengajak kepada semua unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna mewujudkan Visi Kabupaten Lamandau “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bebas dari Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) Yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa” dan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau ”Terwujudnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat Menuju Kabupaten Lamandau Sehat Tahun 2018”. Semoga upaya kita mendapatkan ridho dan hidayah-Nya. Amin.
Nanga Bulik, 2 April 2014
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau
dr.JOZEB HF RUMOUW,M.Si NIP. 19590912 199103 1 003
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
i
Daftar Isi
ii
BAB I PENDAHULUAN
1
1.1 LATAR BELAKANG
1
1.2 LANDASAN HUKUM
2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
11
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR
11
2.2 SUMBER DAYA SKPD
17
2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD
18
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
35
37
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
37
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
43 45
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
46
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
48
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
54
4.1 Visi dan Misi SKPD
55
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
54
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
56
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
58
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
LAMPIRAN
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
59
61
BAB I PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam komitmen internasional yang dituangkan dalam Millenium Development Goals (MDGs). Target MDGs yang terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan (target 1), menurunkan angka kematian anak (target 4), meningkatkan kesehatan ibu (target 5), dan memerangi HIV dan AIDS, malaria serta penyakit lainnya (target 6), serta memastikan pelestarian lingkungan hidup (target 7). Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan: 1) Upaya kesehatan, 2) Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber daya manusia kesehatan, 4) Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, 5) Manajemen dan informasi kesehatan, dan 6) Pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan Nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan. Faktor-faktor individu termasuk biologi, demografi dan perilaku berisiko yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya suatu penyakit. Faktor-faktor pada jenjang sosial merupakan struktur jejaring dan komunitas yang menghubungkan individu dengan masyarakat. Struktur-struktur ini sangat penting untuk memahami difusi dan distribusi masalah-masalah kesehatan. Sedangkan faktor jenjang struktural
termasuk
faktor
sosio-ekonomi,
hukum,
kebijakan.
Model
sosio-
epidemiologi ini bersama dengan model sistem kesehatan yang dikembangkan oleh Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
1
WHO (stewardship, financing, healthcare delivery dan resource generation) akan menjadi dasar penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan Kabupaten Lamandau. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa
pembangunan
kesehatan
diselenggarakan
dengan
berasaskan
perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif, serta norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Berdasarkan Undang–Undang No. 32 tahun 2004 tentang Desentralisasi tahun 2004, Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004–2009, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan
Lembaran
Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 105 Seri E), maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis. Dinas Kesehatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lamandau perlu menyusun rencana strategis untuk kurun waktu 2013– 2018 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menerangah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau tahun 2013–2018. Rencana strategis ini selanjutnya akan digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau..
1.2
LANDASAN HUKUM Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau adalah bagian dari
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Lamandau. Dengan demikian landasan Renstra adalah sama dengan landasan Pembangunan Nasional maupun Pembangunan Daerah. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
2
Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,
Kabupaten
Seruyan,
Kabupaten
Sukamara,
Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); c. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); f. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
3
g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); h. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban
Kepala
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); j. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana
Pembangunan
Nasional
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); m. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
4
o. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 20102014; p. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); t. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); u. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); v. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata
Cara
Penyusunan
Perencanaan
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
Pembangunan
Daerah
dan
5
Pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); w. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E); x. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E); y. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Kesehatan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 86 Seri D); z. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122 Seri E).
1.3
MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk tersedianya dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau dalam kurun waktu lima tahun dan sebagai penjabaran kebijakan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018. 1.3.2. Tujuan Adapun tujuan dibuatnya Rencana Strategis ini adalah a)
Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang kesehatan.
b)
Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
6
c)
Tersedianya bahan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
d)
Memudahkan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.
e)
Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program– program yang telah direncanakan.
f)
Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi,
efektivitas
dan
akuntabilitas
dalam
pelaksanaan
pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance..
1.4
SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 secara garis besar disusun dengan sistematika yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang, mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan
daerah,
proses
penyusunan
Renstra
SKPD,
keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD. 1.2 Landasan Hukum,
memuat
penjelasan
tentang undang-
undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3 Maksud dan Tujuan, berisi penjelasan tentang maksud
dan
tujuan dari penyusunan Renstra SKPD. 1.4 Sistematika
Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam
penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
7
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). 2.2 Sumber Daya SKPD, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD,
berisi uraian mengenai tingkat
capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. 2.4 Tantangan dan SKPD,
Peluang
Pengembangan
Pelayanan
mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan
Renstra SKPD Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRWP, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan yang dibutuhkan.
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD,
menguraikan
permasalahan-permasalahan
pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan SKPD. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
8
3.2 Telaahan
Visi,
Misi,
dan
Program Kepala daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih, menguraikan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD. 3.3 Telaahan
Renstra
K/L
dan
Renstra Provinsi, bagian ini
mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktorfaktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga ataupun Renstra SKPD Provinsi. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, menguraikan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis, memuat tentang review kembali faktor-faktor
dari
pelayanan
SKPD
yang
mempengaruhi
permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: gambaran pelayanan SKPD; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD, dan implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
9
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan
Misi
SKPD, pada bagian ini dikemukakan rumusan
pernyataan visi dan misi SKPD. 4.2
Tujuan
dan
Sasaran Jangka
Menengah SKPD,
pada
bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD,
berisi tentang
rumusan
pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF, memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD, pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP, berisi tentang kaidah pelaksanaan Renstra-SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
10
BAB II KONDISI UMUM KABUPATEN LAMANDAU
2.1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 Seri D) dan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau sebagai berikut : a.
KEPALA DINAS
b.
SEKRETARIAT terdiri dari : b.1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program b.2. Sub Bagian Keuangan b.3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
c.
Bidang terdiri dari : c. 1. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN terdiri dari : C.1.1.
SEKSI
PELAYANAN
MEDIK
DAN
PROMOSI
KESEHATAN c.1.2.
SEKSI GIZI
c.1.3.
SEKSI KESEHATAN KELUARGA
c. 2. BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT c.2.1.
SEKSI
PENGENDALIAN
terdiri dari : DAN
PEMBERANTASAN
PENYAKIT Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
11
c.2.2.
SEKSI WABAH DAN BENCANA
c.2.3.
SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN
c. 3. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN terdiri dari : c.3.1.
SEKSI JAMINAN KESEHATAN
c.3.2.
SEKSI KETENAGAAN
c.3.3.
SEKSI
KEFARMASIAN,
SARANA
PRASARANA
KESEHATAN DAN PERIJINAN
Tugas Pokok Dinas Kesehatan adalah melaksanakan melaksanakan desentralisasi
dan
tugas
pembantuan
di
bidang
kesehatan.
Untuk
melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau meyelenggarakan Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan pengembangan sumber daya kesehatan; b. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus; c.
Pembinaan dan pelaksanaan pengendalian, pemberantasan penyakit dan kesehatan lingkungan.
d. Pembinaan dan pengawasan kefarmasian, makanan dan minuman serta pengobatan tradisional serta pengembangan sarana kesehatan; e. Pembinaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya kesehatan, teknologi kesehatan dan gizi serta jaminan kesehatan; f.
Pelaksanaan pelayanan kesehatan meliputi kesehatan pelayanan medik, gizi dan kesehatan keluarga;
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
12
g. Pelaksanaan evaluasi dan penilain pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan nilai DP-3 dan pembinaan karier; h. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan; i.
Penyelenggaraan pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
j.
Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.
Uraian tugas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, Subbag dan Seksi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau sebagai berikut a. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan
serta
menetapkan
program
kerja,
tata
kerja
dan
mengembangkan semua kegiatan di bidang kesehatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas b. Sekretariat Sekretariat
mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program
dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tuga pelayanan administratif serta perlengkapan , keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan Dinas Kesehatan. c.
Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran dinas serta menghimpun bahan penyusunan pelaporan pengendalian program.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
13
d. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan, pembinaan bendahara dan pelaporan pelaksanaan anggaran. e. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat-menturat, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan
masyarakat,
pengelolaan
administrasi
kepegawaian,
penatausahaan barang-barang inventaris serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau. f.
Bidang Pelayanan Kesehatan Bidang
Pelayanan
Kesehatan
mempunyai
tugas
penyelenggaraan
pelayanan medik dan promosi kesehatan, upaya gizi dan kesehatan keluarga. g. Seksi Pelayanan Medik dan Promosi Kesehatan Seksi Pelayanan Medik dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan dasar, bimbingan dan pengendalian
pelayanan
kesehatan
rujukan,
pencegahan
penyakit,
kesehatan jiwa, mata, haji, kesehatan kerja dan kesehatan gigi dan mulut serta promosi kesehatan. h. Seksi Gizi Seksi Gizi mempunyai tugas penyusunan pedoman dan rumusan kebijakan upaya
perbaikan dan peningkatan
gizi keluarga dan
masyarakat,
penyusunan pedoman teknis pelaksanaan surveilans gizi buruk skala kabupaten, penanggulangan dan pemantauan penanggulangan gizi buruk.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
14
i.
Seksi Kesehatan Keluarga Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan Perumusan kebijakan serta rencana upaya perbaikan dan peningkatan kesehatan keluarga, pembinaan dan perbaikan serta peningkatan kesehatan remaja, ibu serta lanjut usia dan perumusan kebijakan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
j.
Bidang Kesehatan Masyarakat Bidang
Kesehatan
Masyarakat
mempunyai
tugas
penyelenggaraan
pengendalian dan pemberantasan penyakit, pengendalian wabah dan bencana serta penyehatan lingkungan. k.
Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
mempunyai tugas
menyediakan, menyimpan dan mendistribusikan vaksin dan alat suntik, melaksanakan sosialisasi program imunisasi, penanggulangan penularan penyakit tertentu dan penyakit tidak menular. l.
Seksi Wabah dan Bencana Seksi
Wabah dan Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan
surveillans epidemiologi, menyediakan informasi tentang penyakit menular, kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa di kecamatan dan menyediakan bantuan teknis untuk penemuan dan pengobatan penyakit kejadian luar biasa penyakit menular dan tidak menular. m. Seksi Kesehatan Lingkungan Seksi
Kesehatan
Lingkungan
mempunyai
tugas
melaksanakan
mensosialisasikan dan penyuluhan kesehatan lingkungan, menyediakan informasi komponen lingkungan dan sanitasi air bersih.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
15
n. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
mempunyai tugas
penyelenggaraan Perencanaan dan pendayagunaan, pendidikan dan pelatihan serta registrasi dan akreditasi, menggali pembiayaan kesehatan, pembinaan dan informasi jaminan kesehatan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan jaminan kesehatan, pembinaan kefarmasian, makanan, minuman dan bahan berbahaya serta pengobatan dan obat tradisional, melaksanakan registrasi, akreditasi, sertifkasi sarana kesehatan, sarana produksi alat kesehatan dan pemberian izin sarana kesehatan. o. Seksi Jaminan Kesehatan Seksi Jaminan Kesehatan
mempunyai tugas menggali pembiayaan
kesehatan, pembinaan dan informasi jaminan kesehatan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan jaminan kesehatan. p. Seksi Ketenagaan Seksi Ketenagaan mempunyai tugas Menetapkan jenis, jumlah dan kualifikasi
tenaga
kesehatan,
penetapan
dan
pemindahan
tenaga
kesehatan strategis, tenaga tertentu antara kabupaten, kota skala provinsi dan pembinaan tenaga kesehatan. q. Seksi Kefarmasian, Sarana Prasarana Keeshatan dan Perijinan Seksi Kefarmasian, Sarana Prasarana Keeshatan dan Perijinan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kefarmasian, makanan, minuman dan bahan berbahaya serta pengobatan dan obat tradisional, melaksanakan registrasi, akreditasi, sertifkasi sarana kesehatan, sarana produksi alat kesehatan dan pemberian izin sarana kesehatan.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
16
2.2. Sumber Daya Kesehatan Untuk penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai dengan pola dan manajemen upaya kesehatan dibutuhkan sumber daya yang memadai. Upaya kesehatan dapat berdayaguna dan berhasilguna bila kebutuhan sumber daya tenaga, biaya dan arana kesehatan terpenuhi. 2.2.1.
Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 sebanyak 360 orang dengan rincian sebagai berikut : r.
s.
t.
Jumlah berdasarkan jenis kelamin No. Jenis Kelamin 2012 1. Pria 156 2. Wanita 204 TOTAL 360
2011 148 200 348
Jumlah 2010 143 180 323
2009 135 189 324
Jumlah pejabat eselon menurut Eselonering No. Eselon Jumlah 2012 2011 2010 2009 1. II.a 0 0 0 0 2. II.b 1 1 1 1 3. III.a 1 1 1 1 4. III.b 3 3 3 4 5. IV.a 15 12 12 11 6. IV.b 0 0 0 0 TOTAL 20 17 17 17
2008 0 1 1 2 11 0 15
Pegawai fungsional No Jenis Pegawai . Fungsional 1. Dokter Umum 2. Dokter gigi 3. Apoteker 4. Asisten apoteker 5. Perawat 6. Bidan 7. Nutrisionis 8. Sanitarian 9. Perawat gigi 10. Analis kesehatan TOTAL
2009 9 1 3 3 95 32 13 4 12 1 173
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
2012 3 1 2 5 154 68 23 5 9 1 271
2011 6 1 2 5 148 60 23 4 9 1 259
Jumlah 2010 6 0 3 3 106 52 19 4 10 2 205
2008 100 121 221
Ket
2008 9 1 3 3 92 28 6 2 10 1 155
17
2.2.2.
Sarana dan Prasarana Kesehatan Selain sumber daya kesehatan juga di dukung oleh Rumah Sakit sebanyak 1 (satu) unit, Puskesmas 11 (sebelas) unit, Puskesmas Pembantu 64 (enam puluh empat) unit dan Poskesdes sebanyak 60 (enam puluh) unit. Jumlah Posyandu pratama aktif di
Kabupaten Lamandau
sebanyak 94 buah posyandu pratama dan di Kabupaten Lamandau belum terdapat posyandu madya, purnama maupun mandiri.
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.3.1.
Angka Kematian a)
Angka Kematian Bayi (AKB) Data kematian yang terdapat pada suatu komunitas dapat diperoleh melalui survei, karena sebagian besar kematian terjadi di rumah, sedangkan data kematian pada fasilitas pelayanan kesehatan hanya memperlihatkan kasus rujukan. mempengaruhi tingkat
Ada banyak faktor yang
AKB tetapi tidak mudah untuk menemukan
faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dari tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat AKB. Berdasarkan laporan data dari puskesmas dan dikompilasi oleh Subdin Pelayanan Kesehatan yang ada di Kabupaten Lamandau pada tahun 2012 jumlah kelahiran hidup adalah 1.166 bayi dengan jumlah kematian bayi yang dilaporkan sebanyak
21
jiwa masih dibawah
angka kematian nasional yang berjumlah 34 per 1000 kelahiran hidup.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
18
Bayi Lahir Mati dan Balita Mati dari Tahun 2006 - 2012 25
21 19
20
17 14
15 10
Lahir mati
9 7
Balita mati
4
5 0 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sumber : Profil Kesehatan Kab. Lamandau Tahun 2006 – 2012
b)
Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) Untuk melihat kecenderungan AKI di Indonesia secara konsisten maka digunakan data hasil SKRT, AKI menurun dari 425 pada tahun 1992 menjadi 373 pada tahun 1995. Pada tahun 2002-2003 AKI menjadi 307 yang diperoleh dari hasil SDKI. Walaupun angka ini terus menurun namun bila dibandingkan dengan target nasional yang akan dicapai pada tahun 2010 yaitu 125 per 100.000 kelahiran hidup, maka apabila penurunannya seperti tahun-tahun sebelumnya, dipekirakan target tersebut akan sulit tercapai. Kematian ibu maternal dipengaruhi juga oleh pertolongan persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan. Di Kabupaten Lamandau pertolongan persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan sebanyak 1.130 orang ( 84,8% ) dan terdapat 1 kasus kematian ibu maternal sepanjang tahun 2012 dengan rentang usia antara 20 – 34 tahun.
c)
Umur Harapan Hidup Waktu Lahir (UHH) Penurunan Angka Kematian Bayi sangat berpengaruh pada kenaikan umur harapan hidup (UHH) waktu lahir. Angka Kematian Bayi sangat peka terhadap perubahan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perbaikan derajat kesehatan tercermin pada penurunan AKB dan kenaikan umur harapan hidup (UHH) pada waktu
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
19
lahir. Meningkatnya umur harapan hidup secara tidak langsung juga memberi gambaran tentang adanya peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat. Selama periode tahun 2005 – 2011, telah terjadi peningkatan tingkat kesehatan masyarakat baik di tingkat provinsi maupun di Kabupaten / Kota di Kalimantan Tengah. Umur harapan hidup Kabupaten Lamandau tahun 2011 adalah 67,21 tahun. Sementara UHH Kalteng mencapai 69,0 tahun dan UHH Nasional mencapai 71,0 tahun. d)
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Seorang ibu mempunyai peran yang sangat
besar di dalam
pertumbuhan bayi dan perkembangan anak. Gangguan kesehatan yang dialami seorang ibu bisa berpengaruh pada kesehatan janin dalam kandungan hingga kelahiran dan masa pertumbuhan bayi dan anaknya. 1)
Pelayanan Antenatal Pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan profesional (dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter umum, bidan dan perawat) kepada ibu hamil selama masa kehamilannya, yang mengikuti program pedoman pelayanan antenatal yang ada dengan titik berat pada kegiatan promotif dan preventif. Hasil pelayanan antenatal dapat dilihat dari cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 merupakan gambaran besaran ibu hamil yang telah melakukan kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal. Sedangkan K4 adalah gambaran besaran ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai dengan standar serta paling sedikit empat kali kunjungan, dengan distribusi sekali pada trimester pertama, sekali pada trimester dua dan dua kali pada trimester ketiga. Pada Tahun 2012 cakupan K1 sebesar 102,3%. Cakupan pelayanan K4 di Kabupaten Lamandau selama tahun 2012 sebesar 90,3 bumil terjadi peningkatan dari tahun
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
20
2011
sebesar
82,1%
dan
menunjukkan
ada
kesadaran
masyarakat untuk memeriksakan kehamilannya. Kecenderungan Bumil
untuk
memeriksakan
kehamilanya
di
Kabupaten
Lamandau dari tahun ke tahun dapat dilihat dari tabel berikut :
Prosentase Cakupan Kunjungan Bumil K4 dari tahun 2006 – 2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
90,3 82,1 73,04 84,52 82,4 68,67
2006
2007
2008
K4
64,86
2009
2010
2011
2012
Sumber Data : Profil Kesehatan Kab Lamandau Tahun 2006 – 2012
2)
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dengan Kompetensi Kebidanan Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa di sekitar persalinan, hal ini disebabkan pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (profesional). Hasil laporan dari Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau tahun 2012 sebesar 84,8% terjadi penurunan dari tahun 2011 yang hanya sebesar 93,5%.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
21
Presentase Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Per Puskesmas Tahun 2012 101,8 96,2 89,2 97,1 39,6 84,9 77,8 92,4 58,8 91,3
0
50
100
150
Sumber : Laporan Bidang Yankes tahun 2012 3)
Ibu Hamil Risiko Tinggi yang Dirujuk Dalam memberikan pelayanan khususnya oleh bidan di desa dan Puskesmas, tidak semua kondisi kehamilan ibu baik-baik saja. Ada beberapa ibu hamil yang tergolong dalam risiko tinggi (risti) dan memerlukan pelayanan kesehatan rujukan. Jumlah ibu hamil risiko tinggi yang ditangani dan dirujuk di Kabupaten Lamandau tahun 2012 sebesar 11 bumil resti.
4)
Kunjungan Neonatus Bayi hingga usia kurang dari satu bulan merupakan golongan umur yang paling rentan atau memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi. Upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut antara lain dengan melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dan pelayanan kepada neonatus (0-28 hari). Dalam pelayanan kesehatan neonatus, petugas selain melakukan pemeriksaan kesehatan bayi juga memberikan konseling perawatan bayi kepada ibu.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
22
Di Kabuaten Lamandau tahun 2012 jumlah kunjungan neonatal sebanyak 3 kali (KN Lengkap) sebesar 1.115 (95,6%) terjadi
peningkatan
cakupan
kunjungan
neonatal
bila
dibandingkan tahun 2011 yang hanya 94,9%. 2.3.2.
Angka Kesakitan Angka kesakitan penduduk didapat dari data yang berasal dari masyarakat (community based data) yang dapat diperoleh melalui studi morbiditas dan hasil pengumpulan data baik dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota maupun dari data sarana pelayanan kesehatan (facility based data) Puskesmas, pustu/polindes yang diperoleh melalui sistem pencatatan dan pelaporan setiap bulannya. a)
Penyakit Menular Penyakit menular yang disajikan dalam profil ini adalah Penyakit Malaria, TB Paru, HIV/ AIDS , Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan Kusta. 1)
Penyakit Malaria Penyakit malaria masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, perkembangan penyakit malaria dipantau melalui annual parasite incidence (API). Dari laporan hasil kegiatan sementara tahun 2012 jumlah penderita malaria klinis sebanyak 362
penderita,
sedangkan
malaria
dengan
pemeriksaan
laboratorium sebanyak 73 orang. Selama ini penderita terbanyak malaria klinis masih terdapat di wilayah Puskesmas Bulik yaitu 246 penderita. 2)
Penyakit TB Paru Menurut hasil Surkesnas 2001, TB Paru menempati urutan ke 3 penyebab kematian umum (9,4%), selain menyerang paru, Tuberculosis dapat menyerang organ lain (extra pulmonary). Di Kabupaten Lamandau tahun 2012 terdapat
jumlah penderita
TB paru 158 penderita dengan penderita TB paru BTA positif (BTA + ) 34 penderita. Hal ini belum dapat menggambarkan yang sebenarnya untuk penyakit TB Paru di Kabupaten Lamandau karena keterbatatsan petugas TB paru terlatih, kurangnya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
23
kemauan dari masyarakat untuk memeriksakan batuk yang dideritanya ke sarana pelayanan kesehatan sehingga perlu penyuluhan dan promosi kesehatan agar ada informasi bagi masyarakat setempat serta belum semua fasilitas kesehatan memiliki kemampuan pemeriksaan TB paru. 3)
Penyakit HIV/ AIDS Peningkatan penyakit HIV/ AIDS terus menunjukkan peningkatan,
meskipun
berbagai
upaya
pencegahan
dan
penanggulangan terus dilakukan. Semakin tingginya mobilitas penduduk
antar
wilayah,
menyebarnya
sentra-sentra
pembangunan ekonomi di Indonesia, meningkatnya perilaku seksual yang tidak aman dan meningkatnya penyalahgunaan NAPZA melalui suntikan, secara simultan telah memperbesar tingkat risiko penyebaran HIV/ AIDS. Saat ini Indonesia telah digolongkan sebagai negara dengan tingkat epidemi yang terkonsentrasi, yaitu adanya prevalensi lebih dari 5% pada sub populasi tertentu, misal pada kelompok pekerja seksual komersial dan penyalahgunaan NAPZA. Tingkat epidemi ini menunjukkan tingkat perilaku berisiko yang cukup aktif menularkan di dalam suatu sub populasi tertentu. Jumlah penderita HIV/ AIDS dapat digambarkan sebagai fenomena gunung es, yaitu jumlah penderita dilaporkan jauh lebih kecil dari pada jumlah sebenarnya. Hal ini berarti bahwa jumlah penderita HIV/ AIDS di Indonesia yang sebenarnya belum diketahui secara pasti. Cara penularan AIDS yang terbesar adalah melalui hubungan heteroseksual yaitu 50,62%, melalui suntikan yang ada kaitannya dengan NAPZA sebesar 26,26% serta melalui hubungan homoseksual sebesar 9,34%. Upaya yang dilakukan dalam rangka pemberantasan penyakit HIV/ AIDS disamping ditujukan pada penanganan penderita yang ditemukan diarahkan pada upaya pemantauan dan pengobatan penderita penyakit menular seksual (PMS). Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
24
Di Kabupaten Lamandau tahun 2012 tidak ditemukan penderita HIV positif berdasarkan hasil pengambilan sampel darah yang dilakukan oleh petugas kesehatan dan diperiksa di Laboratorium
Kesehatan
Daerah
Kalimantan
Tengah
di
Palangka Raya. 4)
Penyakit Kusta Sampai saat ini penyakit kusta masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat. Hal ini terbukti dari masih tingginya jumlah penderita kusta di Indonesia dan merupakan negara dengan urutan ketiga penderita terbanyak di dunia. Penyakit kusta dapat mengakibatkan kecacatan pada penderita. Masalah ini diperberat dengan masih tingginya stigma di kalangan masyarakat dan petugas, akibatnya sebagian penderita dan mantan penderita dikucilkan sehingga tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pekerjaan yang berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan. Jumlah penderita kusta di Kabupaten Lamandau akhir tahun 2012 sebanyak 2 orang. Seluruhnya penderita kusta bertife Multi Basiler (MB).
b)
Penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) PD3I
merupakan
penyakit
yang
diharapkan
dapat
diberantas/ditekan dengan pelaksanaan program imunisasi, pada profil ini penyakit yang akan dibahas antara lain penyakit tetanus neonatorum, campak, difteri, pertusis dan hepatitis B. 1)
Tetanus Neonatorum Tetanus neonatorum adalah bayi lahir hidup normal dan dapat menangis dan menetek selama 2 hari kemudian timbul gejala sulit menetek disertai kejang rangsang pada umur 3- 28 hari.
Tidak
ditemukannya
kasus
tetanus
neonatorum
di
Kabupaten Lamandau.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
25
2)
Campak Campak
merupakan
penyakit
menular
yang
sering
menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB). Sepanjang dua tahun terakhir tahun 2008 – 2011 tidak terdapat kasus campak. 3)
Difteri Difteri termasuk penyakit menular yang jumlah kasusnya relatif rendah. Rendahnya kasus difteri sangat
dipengaruhi
adanya program imunisasi. Tidak ditemukannya kasus difteri di Kabupaten Lamandau. 4)
Pertusis/ Batuk Rejan Tidak ditemukannyakasus pertusis di Kabupaten Lamandau.
5)
Hepatitis B Tidak ditemukannya kasus hepatitis B di Kabupaten Lamandau.
c)
Penyakit Potensi KLB/ Wabah 1)
Demam Berdarah Dengue Upaya pemberantasan DBD dititikberatkan pada penggerakan potensi
masyarakat
untuk
dapat
berperan
serta
dalam
pemberantasan sarang nyamuk (gerakan 3M), pemantauan angka bebas jentik (ABJ) dan penanganan di rumah tangga dan pengasapan (fogging). Di Kabupaten Lamandau tahun 2012 ditemukan 12 kasus DBD dan telah ditangani dengan baik. 2)
Diare Kejadian diare biasanya terjadi menjelang musim kemarau dimana
sumber
air
yang
digunakan
masyarakat
mulai
mengering. Dari data semenatarat terjadi penurunan kasus diare di Kabupaten Lamandau tahun 2012 sebanyak 1.029 kasus dibandingkan tahun 2011 sebanyak 1.679 kasus. Tidak ada laporan kasus bayi dan balita meninggal karena diare.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
26
Jumlah Penderita Diare Di Kabupaten Lamandau tahun 2007 – 2012 3000
2573
2500 2000 1500 1000
1490
1296
1679 kasus
1029 753
500 0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sumber : Profil Dinas Kesehatan Tahun 2007 - 2012 3)
Filariasis Tidak ditemukan
kasus
filariasis
selama
tahun 2011 di
Kabupaten Lamandau.
2.3.3.
STATUS GIZI Status gizi masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator yang lain, antara lain bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), status gizi balita, status gizi wanita usia subur Kurang Energi Kronis (KEK). a)
Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah Berat Badan Lahir Rendah (kurang dari 2.500 gram) merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap kematian perinatal dan neonatal. BBLR dibedakan atas 2 kategori yaitu BBLR karena premature dan BBLR karena intrauterine growth retardation (IUGR), yaitu bayi yang lahir cukup bulan tetapi berat badannya kurang. Di negara berkembang banyak BBLR karena IUGR karena ibu berstatus gizi buruk, anemi, malaria dan menderita penyakit menular seksual (PMS) sebelum konsepsi atau saat kehamilan. Di Kabupaten Lamandau tahun 2012 diperoleh gambaran dari 1.166 kelahiran hidup terdapat 12 bayi berat lahir rendah (1%).
b)
Status Gizi Balita Status
gizi balita
merupakan
salah
satu
indikator yang
menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
27
penilaian status gizi balita adalah pengukuran secara antropometrik yang menggunakan indeks Berat badan menurut umur balita kemudian disetarakan dengan standar baku rujukan WHO-NCHS utuk mengetahui status gizinya. Melalui pemantauan status gizi (PSG) balita di
Kabupaten
Lamandau tahun 2012 tidak ditemukan kasus bayi Gizi Buruk, hal ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk membawa bayi, anak mereka untuk mendapatkan pemeriksaan gizi
sehingga
terpantau pertumbuhan dan perkembangannya. c)
WUS yang mendapat kapsul Yodium Salah satu masalah gizi yang perlu mendapat perhatian adalah gangguan
akibat
kekurangan
yodium
(GAKY).
GAKY
dapat
mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik dan keterbelakangan mental. Gangguan pertumbuhan fisik meliputi pembesaran kelenjar tiroid (gondok), bisu, tuli, kretin (kerdil), gangguan motorik, dan mata juling. Pemberian kapsul Yodium dimaksudkan untuk mencegah lahirnya bayi kretin, karena itu sasaran pemberian kapsul Yodium adalah Wanita Usia Subur (WUS) termasuk ibu hamil dan ibu nifas. 2.3.4.
KESEHATAN LINGKUNGAN a) Rumah Sehat Rumah Sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu rumah yang memiliki jamban yang sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi rumah yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai rumah yang tidak terbuat dari tanah. Berdasarkan laporan dari 4 (empat) Puskesmas di wilayah Kabupaten Lamandau persentase rumah sehat sebesar 98,7% dan telah melebihi target Indonesia Sehat untuk persentase cakupan rumah sehat sebesar 80%. Capaian ini tidak dapat menggambarkan kondisi rumah sehat di Kabupaten Lamandau karena masih ada beberapa wilayah puskesmas yang tidak ada laporannya, sehingga perlu evaluasi dan peningkatan kinerja petugas puskesmas serta kerjasama lintas program dan lintas sektoral dalam mewujudkan rumah sehat di
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
28
Kabupaten Lamandau guna tercapainya masyarakat dan lingkungan yang sehat. b) Tempat-Tempat Umum dan Tempat Pengelolaan Makanan Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Umum Pengelolaan Makanan (TUPM) merupakan suatu sarana yang dikunjungi banyak orang, dan berpotensi menjadi tempat penyebaran penyakit. TUPM meliputi hotel, restoran/R-makan, pasar dan TUPM lainnya. Sedangkan TUPM sehat adalah tempat umum dan tempat pengelolaan makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu memiliki sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi yang baik, luas lantai (luas ruangan) yang sesuai dengan banyaknya pegunjung dan memiliki pencahayaan ruang yang memadai. Data yang diperoleh dari Laporan yang dikirimkan Puskesmas dan kegiatan dari Subdin P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau memperlihatkan bahwa dari jumlah TTU/TUPM yang ada sebanyak 93 buah, yang diperiksa 89 (95,7%). Dari TTU yang diperiksa yang masuk kategori TTU/TUPM Sehat sebanyak 58 buah (75,17%). Angka tersebut belum dapat menggambarkan kondisi TTU/TUPM yang sehat di Kabupaten Lamandau secara keseluruhan karena ada beberapa puskesmas yang tidak ada laporan tentang pengelolaan TTU dan TUPM di wilayah kerjanya, adanya keterbatasan tenaga kesehatan lingkungan untuk mejalankan kegiatan artinya petugas di puskesmas merangkap beberapa pekerjaan dan terdapat beberapa wilayah kerja puskesmas juga yang tidak memiliki TTU dan TUPM yang di maksud. Tiga jenis TUPM diluar TUPM lainnya yang dilakukan pengelolaan dan pemeriksaan yaitu hotel / sederajat untuk tahun 2012 hotel/setingkat yang diperiksa sebanyak 8 buah dan yang sehat sebanyak 8 buah (100%) ; restoran/rumah makan yang ada 44 buah diperiksa 42 buah dan yang sehat 13 buah (30,95%); pasar yang ada 4 buah diperiksa 2 buah dan yang sehat 2 buah (50%). Adapun yang menjadi target Indonesia Sehat untuk pengelolaan kesehatan TTU dan TUPM adalah 80%, melihat hasil tersebut belum sesuai target yang diharapkan namun perlu kerja keras dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
29
pencapaian target tersebut baik dari pihak Puskesmas maupun Dinas Kesehatan untuk meningkatkan cakupan tersebut. Dalam usaha untuk membantu mewujudkan Kabupaten Lamandau yang bersih serta dapat menjadikan TTU sebagai tempat untuk wisata dan salah satunya sebagai pilihan dari warga masyarakat untuk selalu mengunjungi TTU dan TUPM tersebut yang pada harapannya mampu sebagai masukan bagi daerah, dengan banyaknya orang yang keluar masuk ke Kabupaten Lamandau. c) Akses Terhadap Air Bersih Menurut WHO jumlah pemakaian air rumah tangga per kapita sangat terkait dengan risiko kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan higyne. Tahun 2012 Cakupan keluarga dengan akses air bersih / air minum yang terlindung sebanyak 1.108 KK atau 57,7% dari jumlah seluruh keluarga diperiksa sarana air bersihnya. Di Kabupaten Lamandau masyarakatnya masih banyak yang memanfaatkan air sungai sebagai sumber air bersih dalam memenuhi kebutuhan kehidupan
sehari-hari
karena
penduduknya
berada
terletak
di
sepanjang jalur sungai. d) Kepemilikan Sarana Sanitasi Dasar Kepemilikan sarana sanitasi dasar yang dimiliki oleh keluarga meliputi jamban, tempat sampah dan pengelolaan air limbah (PAL). Pada tahun 2012 jumlah KK yang diperiksa jamban ada 1.785 KK dan jamban yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 93%; KK yang diperiksa tempat sampah ada 1.680 KK yang memiliki tempat sampah ada 1.110 KK (66,07%); dan KK yang diperiksa pengelolaan air limbah ada 1.620 KK yang memiliki pengelolaan air limbah ada 1.113 (68,7%). Masih minimnya kesadaran dan kemampuan masyarakat akan pentingnya kepemilikan sarana sanitasi untuk menunjang peningkatan derajat kesehatannya. Luasnya pekarangan halaman rumah, adanya kebiasaan lama yaitu memiliki jamban di sungai dan keterbatasan kepedulian instansi terkait untuk membantu menyediakan sarana sanitasi dasar ini merupakan salah satu kendala dalam mengakses kepemilikan sarana sanitasi di Kabupaten Lamandau.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
30
2.3.5.
PERILAKU KESEHATAN Untuk
menggambarkan
keadaan
perilaku
masyarakat
yang
berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat, disajikan dalam beberapa indikator yaitu persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan
menurut
cara
pengobatan,
persentase
penduduk
yang
melakukan aktifitas fisik, dan kebiasaan mengkonsumsi jenis makanan sehat. Rumah Tangga Sehat merupakan kumpulan dari 10 indikator yang terdiri dari persalinan oleh nakes, balita diberi ASI Eksklusif, mempunyai jaminan pemeliharan kesehatan, tidak merokok, melakukan aktifitas fisik setiap hari, tersedianya akses terhadap air bersih, tersedianya jamban, kesesuaian luas lantai dengan jumlah penghuni dan lantai rumah bukan dari tanah. Dalam 2 (dua) tahun terakhir ini di Kabupaten Lamandau tidak dilaksanakan survey rumah tangga sehat karena banyak kendala diantaranya keterbatasan dana, SDM dan letak dan kondisi geografis wilayah yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya survey tersebut. a) ASI Eksklusif Jumlah bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif di Kabupaten Lamandau tahun 2012 sebesar 59,8%, ada peningkatan dari tahun sebelumnya dan
pemberian ASI eksklusif ini masih perlu dilakukan
pemantauan karena mengingat ASI sangat baik untuk perkembangan dan daya tahan bayi sehingga akan mampu untuk mengurangi risiko gangguan mental pada bayi yang bersangkutan. Namun data ini masih perlu data pendukung lainnya berupa penelitian atau survey khusus tentang penggunaan ASI Eksklusif.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
31
PERSENTASE BAYI YANG DIBERI ASI EKSLUSIF DI KABUPATEN LAMANDAU DARI TAHUN 2010 - 2012
80
80
80
80
76,2 59,8
52,8
60 40
Target
20
Asi Eksl (%)
0 2010
2011
2012
Sumber : Laporan Subdin Yankes 2010 – 2012
b) Posyandu Posyandu
merupakan
Bersumberdaya
salah
Masyarakat
satu
(UKBM)
bentuk yang
Upaya paling
Kesehatan
dikenal
oleh
masyarakat, posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas. Posyandu dikelompokkan menjadi 4 strata. Posyandu Purnama yaitu posyandu dengan cakupan 5 program atau lebih dengan melaksanakan kegiatan 8 kali atau lebih pertahun. Untuk target Posyandu Purnama dan Mandiri (PURI) Nasional adalah 20% sementara target yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamandau adalah
5% dan belum ada posyandu di wilayah Kabupaten Lamandau yang Purnama maupun Mandiri. Sampai tahun 2012 jumlah Posyandu aktif yang ada Kabupaten Lamandau yang dicatat oleh Dinas Kesehatan adalah 94 buah dan keseluruhannya merupakan posyandu pratama. Presentase Posyandu Pratama di Kabupaten Lamandau sebesar 100% dan belum ada Posyandu Madya, Purnama maupun mandiri.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
32
c) Pembiayaan Kesehatan oleh Masyarakat Dalam
rangka
meningkatkan
kepesertaan
masyarakat
dalam
pembiayaan kesehatan, sejak lama dikembangkan berbagai cara untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Di Kabupaten Lamandau
berkembang
berbagai
cara
pembiayaan
kesehatan
praupaya, yaitu asuransi kesehatan ( ASKES ), Jamkesmas/Kartu Sehat, dan Jamkesda/JPKM. Target cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Pra Bayar untuk Kabupaten Lamandau adalah sebesar 35,9%. JUMLAH PESERTA JAMINAN KESEHATAN PRA BAYAR DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012 1507
215
2222
274
2134
220
1400 879 ASKESKIN
1787
189
ASKES
1124
147 566
1418 4143
631 2760 2398
0
2000
4000
6000
Sumber : Data Sementara Akhir Tahun 2012
2.3.6.
PEMBIAYAAN KESEHATAN Pembiayaan kesehatan yang bersumber Pemerintah di Kabupaten Lamandau dari
APBD II dan
DAK. WHO menetapkan bahwa alokasi
kesehatan minimal 5% dari total APBD Kabupaten/Provinsi. Di Kabupaten Lamandau tahun 2012 Alokasi Anggaran kesehatan belanja langsung baru mencapai 6,24% mengalami penurunan bila Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
33
dibandingkan dari tahun 2011 yang Alokasi Anggaran kesehatan 12,41% karena terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada APBD Kab. Lamandau.
Pengukuran
tersebut
hanya
memperhitungkan
Belanja
Langsung saja. Untuk memenuhi pelaksanaan program dan kegiatan yang ada jumlah anggaran kesehatan tersebut masih belum mencukupi program prioritas bidang kesehatan yang telah disusun. Pembelanjaan dari alokasi anggaran masing-masing kabupaten/kota masih tidak proporsional dan perlu perhatian khusus terutama bagi kesehatan sebagai dampak dari keadaan perekonomian Indonesia yang tidak stabil apalagi ditambah dengan adanya krisis global yang melanda dunia.
Prosentase Belanja Langsung Anggaran Kesehatan dibandingkan APBD Kabupaten Lamandau dari Tahun 2007 – 2012 12,41
14 12 10 8
6,23
5,83
6
9,91 6,24
% Anggaran Kesehatan
4,84
4 2 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sumber : DPA Dinas Kesehatan dan DPA RSU Kab. Lamandau Tahun 2007 – 2012 Review pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau berdasarkan SPM dapat dilihat pada tabel 2.3.1. 2.3.7.
REALISASI KEUANGAN Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau pada tahun 2008 – 2013 akan diuraikan pada tabel 2.3.7
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
34
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan pengamatan terhadap lingkungan strategis, dapat diidentifikasi kondisi internal ( kekuatan dan kelemahan ) dan eksternal ( peluang dan ancaman ). Identifikasi atas keempat aspek positif dan negatif organisasi tersebut akan membantu pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan di ambil dalam pencapaian Misi dan Visi organisasi. Analisis lingkungan internal Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau memperhatikan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan dan analisis lingkungan eksternal memperhatikan unsur-unsur peluang dan ancaman sebagai berikut : 2.1.1
KEKUATAN (STRENGTH) a. Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) yang telah dituangkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau. b. Tersedia peralatan penunjang kegiatan seperti alat audio visual dan komputer. c. Adanya Puskesmas yang berpotensi untuk dikembangkan peran dan fungsinya dalam meningkatkan mutu pelayanan. d. Adanya dukungan strategis dan politis ditingkat legislatif maupun eksekutif.
2.1.2
KELEMAHAN (WEAKNESS) a. Belum memadainya tenaga professional b. Belum terlaksananya berbagai pelatihan secara kontinu. c. Masih tingginya morbiditas beberapa penyakit menular dan kecenderungan peningkatan morbiditas beberapa penyakit tidak menular. d. Pelatihan yang dilaksanakan belum terakreditasi sehingga sangat sulit diukur tingkat efektivitasnya. e. Masih rendahnya etos kerja petugas kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan paradigma baru kesehatan. f. Sarana dan prasarana kesehatan yang belum memenuhi syarat baik dari segi mutu maupun jumlah. g. Kondisi geografis yang tidak mendukung, masih ada wilayah yang sangat terpencil sehingga perlu kebijakan khusus penempatan tenaga kesehatan. h. Belum berkembangnya perencanaan, koordinasi terpadu, dan sistem informasi kesehatan.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
35
2.1.3
2.1.4
PELUANG (OPPORTUNITY) a. Kebijakan desentralisasi memungkinkan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan lebih cepat dan sesuai dengan kondisi daerah. b. Sektor kesehatan merupakan prioritas kedua setelah sektor pendidikan dalam kebijakan umum anggaran (KUA) di Kabupaten Lamandau. c. Adanya bantuan dana, sarana dan prasarana dari pihak lain (provinsi dan Kementerian Kesehatan). d. Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. e. Adanya kebijakan nasional yang mendukung program-program kesehatan seperti pemberantasan penyakit, promosi kesehatan, gizi, KIA dan sebagainya. TANTANGAN / ANCAMAN (THREAT) a. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan di bidang kesehatan. b. Tingkat Partisipasi masyarakat yang belum optimal. c. Tingkat mobilitas penduduk yang tinggi memungkinkan adanya penularan penyakit dari luar daerah. d. Persepsi tentang paradigma sehat dan pembangunan berwawasan kesehatan oleh sektor lain masih belum optimal. e. Berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin pesat mendorong percepatan perubahan sosial ekonomi.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
36
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.1.1.
KRITERIA PENENTUAN PRIORITAS MASALAH Dalam penentuan prioritas Masalah dengan menggunakan Teknik PAHO (Pan American Health Organization) yaitu sebagai berikut : Ø M : Magnitude: Berapa banyak yang terkena masalah Ø S : Severity : Tingkat keparahan dampak masalah Ø V : Vulnerability: Teknologi untuk mengatasi Ø C : Community concern: Tingkat kehebohan yang ditimbulkan
3.1.2.
MASALAH KESEHATAN a. Angka Kematian Bayi juga fluktuatif , setiap tahun hampir selalu ada kematian bayi. b.
Angka Kematian Ibu masih fluktuatif bahkan terjadi peningkatan sedangkan indikator kinerja program semakin meningkat (tahun 2011 1 orang dan tahun 2012 tidak ada).
c. Antisipasi Gizi Buruk termasuk bayi dan balita Gizi Kurang dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. d. Peningkatan penyakit menular, yaitu : 1) Penyakit DBD yang mengalami kecenderungan meningkat
dan
antisipasi endemis DBD perlu mendapat perhatian. 2) Angka kasus baru TB-Paru cenderung meningkat setiaa tahunnya (tahun 2011 18 orang dan tahun 2012 menjadi 34 orang). 3) Kasus penyakit malaria yang masih fluktuatif setiap tahunnya. 4) Antisipasi Penyakit HIV-AIDS. e. Kesehatan lingkungan tidak mengalami peningkatan yang dapat memicu meningkatnya permasalahan kesehatan seperti kondisi rumah dan jamban yang tidak sehat. f.
Jaminan kesehatan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam rangka program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Jamkesta) dan
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
37
pelaksanaan Jaminan Sosial Nasional (JSN) melalui BPJS diharapkan pada tahun 2015 dan seterusnya semua penduduk di Kabupaten Lamandau sudah dicakup dengan jaminan pemeliharaan kesehatan g. Kerawanan terhadap kasus kedaruratan, baik medis, bencana alam maupun kecelakaan, memberikan konsekuensi perlunya kesiapsiagaan bencana dengan baik. h. Penyakit degeneratif mulai menjadi permasalahan di Kabupaten Lamandau. Hal ini terlihat bahwa peningkatan penyakit hipertensi dan diabetes melitus di rawat jalan dan rawat inap.
3.1.3.
HUBUNGAN KONSEPTUAL MASALAH KESEHATAN DAN DETERMINAN KESEHATAN
DETERMINAN KESEHATAN
MASALAH KESEHATA N Angka
Pelayanan kesehatan • Kemampuan
Lingkungan • Sosial
Perilaku
Kependudukan
• Kesadaran • Tingkat
Kematian
tenaga
ekonomi
masyarakat
Bayi 17 per
kesehatan
rendah
tentang
pendidikan
1000 KH
dalam
• Lemahnya
pentingnya
masy rendah
regulasi
ANC rendah
penatalaksana an Persalinan
• Kesadaran
resiko tinggi
makan
dan
makanan
kegawatdarur
bergizi
atan kurang
kurang
• KIE petugas belum optimal • Sarana dan prasana
• Sebaran penduduk tidak merata
• Masih adanya persalinan oleh dukun
kesehatan belum memadai Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
38
Antisipasi
• Kemampuan
• Sosial
• Masih ada
• Tingkat
Angka
nakes dalam
ekonomi
kepercayaan
pendidikan
Kematian
penatalaksana
rendah
pada dukun
masyarakat
Ibu
an persalinan
• Pemberdayaa • Motivasi
rendah • Mobilitas
resti dan
n perempuan
periksa
kegawatdarur
rendah
kesehatanren
penduduk
dah
tinggi
atan kurang • Sarana
• Tidak tersedia transportasi
• Pengetahuan • Masih ada
pendukung
setiap saat
masyarakat
angka buta
dalam
pada
rendah
huruf
kegawatdarur
kecamatan
atan Obstetri
sulit
peran serta
• Sarana
masyarakat
kurang • Penatalaksan
komunikasi
aan Protap
belum
Kurang
menjangkau
• SIK Bumil
• Rendahnya
semua wilayah
belum optimal • Kualitas Antenatal Care kurang optimal • Kemampuan deteksi dini resti bumil oleh tenaga kesehatan masih rendah • KIE petugas belum optimal • Profesionalism e tenaga kesehatan masih kurang
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
39
Meningkatn • Motivasi
• Kebersihan
• Pemanfaatan • Tingkat
ya kasus
pelayanan
lingkungan
penyakit
kesehatan
sekolah
• Perilaku
menular,
masyarakat
rendah
buang
yaitu :
rendah
- Angka
• Sarana dan
Kesakitan
prasarana
DBD masih
kurang
Tinggi (17 /
• Penanganan
• Sosial ekonomi rendah • Lingkungan
lahan rendah
kurang baik
huruf
• Perilaku masyarakat
pemukiman
cenderung
yak yang
menumbuhka
- Penemuan
rujukan
mendukung
n sarang
Kasus TB
kurang
kembang biak
nyamuk
Paru
adekuat
nyamuk aides
kasus
Epidemiologi
HIV/AIDS
kurang
-- -
optimal
-
agepty • Rumah sehat kurang • Pengelolaan
• Manajemen
sampah
Meningkatn
program
kurang
ya kasus
kesehatan
malaria
kurang efektif • Teknologi
• Masih ada angka buta
di fasilitas
• Survailance
rendah
sampah
100.000)
- Antisipasi
pendidikan
• Tingkat Penghasilan rendah
penatalaksana • Lemahnya an kurang
• regulasi
efektif • Kemampuan tenaga kesehatan dalam penatalaksana an TB rendah • Banyak masyarakat berobat diluar
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
40
Kabupaten Lamandau • UPK Swasta belum optimal dalam program DOTS • KIE rendah • SIK lemah Antisipasi
• Pelayanan gizi • Keanekaraga
• Keluarga
• Tingkat
Gizi Buruk
kurang
man pangan
sadar gizi
pengetahuan
dan
optimal
tingkat rumah
(Kadarzi)
ibu/keluarga
penanganan
tangga /
masih rendah
rendah
Gizi Kurang
keluarga
• Kemiskinan
rendah • Sosial ekonomi rendah Meningkatn • Kualitas
• Tingkat
• Pola makan
• Tingkat
ya penyakit
Pelayanan
polutan yang
yang kurang
pendidikan
degeneratif
Kesehatan
diatas ambang
sehat
masyarakat
yang kurang
batas
optimal
• Gaya hidup yang tidak
rendah •
sehat Kesehatan
• Tenaga
• Sosial
• Kesadaran
• Tingkat
lingkungan /
kesehatan
ekonomi
masyarakat
pendidikan /
sanitasi
terlatih kurang
rendah
termasuk
pengetahuan
• Lemahnya
perilaku
masyarakat
berdampak
rendah
dasar
regulasi
kesehatan lingkungan masih kurang
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
41
Dari tabel Hubungan Konseptual Antara Masalah Kesehatan Dengan Determinan (Faktor) Masalah dapat diketahui bahwa penyebab-penyebab masalah yang selalu maupun paling sering muncul menjadi penyebab masalah di setiap determinan setelah dikelompokkan antara lain adalah : 1.
Dari sisi Pelayanan kesehatan, permasalahan yang paling sering muncul adalah:
2.
a.
Kurangnya KIE petugas kesehatan (kualitas maupun kwantitas),
b.
Kurangnya kemampuan petugas,
c.
Kurangnya sarana prasarana kesehatan,
d.
Sistem Informasi Kesehatan yang kurang baik,
e.
Lemahnya manajemen program kesehatan dan monitoring evaluasi
f.
Dana pelayanan kesehatan masyarakat yang masih rendah (<10%).
Dari sisi Lingkungan adalah rendahnya : Sosial ekonomi masyarakat, disamping adat-istiadat kurang baik yang berlaku dimasyarakat, serta lingkungan kesehatan yang meliputi sanitasai dasar, kualitas air bersih, dan kondisi lingkungan pemukiman.
3.
Berdasarkan faktor Perilaku : a.
Motivasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan cukup rendah
b.
Peran serta masyarakat,
c.
Kesadaran dan pola makan yang kurang mendukung terciptanya derajat kesehatan yang optimal.
d.
Faktor rendahnya pengetahuan kesehatan masyarakat dan tingginya mobilitas penduduk merupakan faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan dari sisi demografi.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
42
3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah “Terwujudnya
Kesejahteraan
Masyarakat,
Terlaksananya
Tata
Kelola
Pemerintahan Yang Baik Bebas dari Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa” dengan misi sebagai berikut 1)
Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera;
2)
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri;
3)
Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun;
4)
Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau;
5)
Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa;
6)
Meningkatkan
martabat
masyarakat
Kabupaten
Lamandau
melalui
keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya; 7)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis dan serta melayani;
8)
Menumbuhkan kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
9)
Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan;
10) Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
43
Berdasarkan telaahan terhadap 10 (sepuluh) Misi Bupati Lamandau Yahun 2013 – 2018 tersebut terlihat jelas peran serta Dinas Kesehatan sebagaimana terdapat dalam pernyataan Misi No. 3 yaitu “Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun” Berdasarkan hasil analisis situasi dan identifikasi masalah kesehatan yang ada di Kabupaten Lamandau, terlihat betapa berat dan kompleknya permasalahan yang dihadapi dalam rangka peningkatan derajat kesehatan di wilayah Lamandau. Penyebab-penyebab masalah kesehatan yang dapat diidentifikasi tidak hanya faktor-faktor yang ada pada lingkup dan sektor kesehatan
saja,
tetapi
meliputi
berbagai
sektor
seperti
pendidikan,
kependudukan, pertanian, peternakan, perekonomian, sosial, pariwisata, perhubungan, pekerjaan umum, agama, lingkungan hidup dan masih banyak sektor lain yang terkait. Dibutuhkan pula perhatian pada akar masalah yang ada, diantaranya faktor sosial ekonomi yang menentukan situasi dimana masyarakat tumbuh, belajar, hidup, bekerja dan terpapar, serta rentan terhadap penyakit dan komplikasinya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hubungan antara status sosial ekonomi dan kesehatan berlaku secara universal. Tingkat kematian dan tingkat kesakitan secara konsisten didapatkan lebih tinggi pada kelompok dengan sosial ekonomi rendah. Perlu upaya sungguh-sungguh dalam rangka mengurangi disparitas masyarakat terhadap akses pendidikan, pekerjaan, partisipasi sosial dan pelayanan publik. Keberhasilan pembangunan kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan sangat tergantung dari komitmen berbagai pihak, tidak hanya jajaran kesehatan
saja
dalam meningkatkan
pelayanan
kesehatan.
Komitmen
dimaksud harus dibangun mulai dari pimpinan daerah, DPRD, seluruh sektor pemerintahan yang terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), para tokoh masyarakat dan tokoh agama serta kalangan swasta disamping seluruh jajaran Kesehatan di semua tingkatan administrasi mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan pedukuhan.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
44
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 3.3.1
Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Visi Kementerian Kesehatan adalah “ Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan “. Dari Visi tersebut dirumuskan Misi sebagai berikut : 1)
Meningkatkan
derajat
kesehatan
masyarakat,
melalui
pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani; 2)
Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya
kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan
berkeadilan; 3)
Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan;
4)
Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Tujuan
Kementerian
Kesehatan
adalah
Terselenggaranya
pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan adalah : 1)
Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat;
2)
Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular;
3)
Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender;
4)
Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko financial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin;
5)
Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga dari 50persen menjadi 70 persen.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
45
6)
Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan stategis di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK);
7)
Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular;
8)
Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3.3.2
Telaahan Renstra Provinsi Kalimantan Tengah Arah Pembangunan Kalimantan Tengah tahun 2010 -2015 dengan misi kepemimpinan sebagai berikut : 1).
Sinergi Pembangunan Kewilayahan Kalimantan Tengah melalui pemantapan Rencana Penataan Ruang Provinsi (RTRWP) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup.
2).
Mencitapkan pendidikan berkualitas dan terkases serta merata
3).
Menjamin kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau
4).
Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjangkau kantong-kantong
pemukiman
penduduk
dan
memfasilitasi
pembangunan ekonomi rakyat 5).
Pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan
6).
Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah
7).
Terciptanya keruknan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
46
Dari Misi yang dicanangkan diatas maka sektor kesehatan masuk dalam Misi 3 yaitu menjamin kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diperlukan sumber daya manusia yang sehat baik jasmani maupun rohani.
3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan jalan darat sangat berpengaruh dimana jumlah daerah yang sulit dijangkau menjadi berkurang. Perubahan transport sungai menjadi darat mempercepat akses ke pelayanan kesehatan. Masalah utama yang menjadi penyebab menurunnya derajat kesehatan masyarakat miskin adalah rendahnya akses layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman perilaku hidup sehat dan rendahnya kemampuan terhadap layanan kesehatan. Beberapa prasarana kesehatan utama yang keberadaannya akan sangat berpengaruh terhadap luas cakupan pelayanan meliputi Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Pusling, dan Polindes. Perubahan ini harus diikuti dengan perencanaan terutama untuk penempatan sarana dan tenaga kesehatan. Dengan semakin dekatnya jarak antar desa maka pembangunan sarana kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu disesuaikan dengan tata ruang dan wilayah.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
47
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Prioritas
masalah
kesehatan
di
Kabupaten
Lamandau
berdasarkan
permasalahan yang ada sebagai berikut: 1. Angka Kematian Bayi 2. Angka Kematian Ibu 3. Antisipasi Gizi Buruk dan penanganan Bawah Garis Merha (BGM) 4. Penanggulangan penyakit menular, khususnya Demam Berdarah Dengue, TB Paru, Malaria dan HIV / AIDS. 5. Peningkatan Kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar 6. Jaminan kesehatan bagi semua penduduk 7. Kegawatdaruratan dan manajemen bencana 8. Meningkatnya penyakit degeneratif.
3.5.1.
ANALISIS HUBUNGAN KONSEPTUAL a. Masih Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu tahun 2013 di Kabupaten Lamandau cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Target MDG’s 102 per 100.000 Kelahiran Hidup
Penyebab AKI da beberapa faktor, yakni : 1)
Perdarahan pada ibu bersalin yang dapat terjadi sebelum, selama dan sesudah persalinan yang disebabkan karena robekan jalan lahir, retensi placenta, inersia uteri, ruptur uteri, dsb. Perdarahan postpartum juga dapat disebabkan oleh atonia uteri dengan anemia sebagai salah satu penyebab. Permasalahan terkait dengan upaya penatalaksanan kegawatdaruratan obstetrik yang belum optimal.
2)
Eklampsia dan kehamilan ektopik terganggu sebenarnya dapat terdeteksi awal melalui Antenatal Care (ANC) rutin. Masalahnya terletak pada kemampuan petugas dalam hal tatalaksana yang masih kurang, disamping itu perilaku ANC ibu hamil juga rendah.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
48
3)
Penyebab tidak langsung memiliki prevalensi lebih tinggi. Hal ini tampaknya kurang diperhatikan oleh petugas/bidan pada saat ANC.
4)
Faktor sosiogeografis juga memegang peranan penting dalam terjadinya kematian ibu hamil/bersalin. Beberapa hal yang melatarbelakangi kejadian kematian ibu di luar faktor medis, yakni keterlambatan rujukan yang disebabkan 1) keterlambatan dalam mengambil keputusan pada saat merujuk pada bumil resti dan 2) Keterlambatan penderita untuk mencapai sarana pelayanan kesehatan. Kedua keterlambatan tersebut terkait dengan kondisi wilayah di sebagian kecamatan di kabupaten Lamandau, dimana sarana transportasi umum masih menjadi kendala sementara jarak ke RS rujukan cukup jauh. Perlu keterlibatan lintas sektor dalam mendukung Gerakan Sayang Ibu.
Angka kematian bayi di Kabupaten Lamandau pada tahun 2013 yaitu 17 per 1000 KH (target 20 per 1000 KH) / Target MDG’s 32 per 1000 Kelahiran Hidup. Dalam beberapa tahun terakhir angka penurunan menunjukkan stagnasi sedangkan target MDG’s pada tahun 2015 masih jauh dari kondisi yang ada pada saat ini. Beberapa upaya intervensi untuk mendukung akselerasi penurunan AKI dan AKB adalah : 1) KIE kepada ibu hamil 2) Peningkatan ketrampilan tenaga kesehatan 3) Kecepatan pengambilan keputusan rujukan 4) Penambahan tenaga bidan 5) Perbaikan sistem informasi kesehatan 6) Pendampingan persalinan b. Endemisitas Penyakit Menular a) Penyakit DBD Angka kesakitan (Incidence Rate/IR) DBD pada lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Penyakit DBD perlu mendapat perhatian serius karena resiko endemis DBD yang semakin tinggi dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
49
berkaitan dengan rumah bebas jentik. DBD terkait erat dengan kurang efektifnya metode penyuluhan DBD terhadap perubahan yang diharapkan dari perilaku masyarakat khususnya terhadap upaya PSN. Target Penderita DBD yang Ditangani 100%. b) Penyakit Tuberkulosis Penyakit TBC belum dapat dikelola dengan baik, ditandai dengan penemuan penderita yang masih belum sesuai harapan dan tingkat kesembuhan juga belum maksimal. Cakupan penemuan kasus BTA positif selalu di bawah standar nasional. Hal ini terjadi karena kurang optimalnya program case finding TB paru yang selama ini dikerjakan.
Beberapa
penyebabnya
antara
lain
sebagian
masyarakat
Lamandau
(penderita TBC) berobat diluar unit
pelayanan kesehatan Lamandau, banyak penderita (suspek) berobat ke praktisi swasta, namun praktisi swasta belum tercakup program DOTS. Lemahnya sistem informasi kesehatan juga menjadi salah satu faktor rendahnya penemuan kasus TBC.
Faktor-faktor penyebab tingginya kesakitan TB disebabkan oleh: a. Pemahaman penderita tentang bahaya TB dan upaya yang harus diikutinya masih rendah. b. Penderita bosan terhadap lamanya proses pengobatan c.
Efek samping obat pada sebagian penderita yang dirasakan sangat mengganggu.
c) Penyakit HIV/AIDS Penyakit menular seksual dan penderita penyakit HIV AIDS terdapat kecenderungan meningkat. Kondisi ini mengancam upaya pencapaian tujuan MDG’s. Target MDG’s 2014 prevalensi < 0,5% d) Penyakit Malaria Penyakit malaria masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, perkembangan penyakit malaria dipantau melalui annual parasite incidence (API). Dari laporan hasil kegiatan sementara tahun 2012 jumlah penderita malaria klinis sebanyak 362 penderita, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
50
sedangkan malaria dengan pemeriksaan laboratorium sebanyak 73 orang. Selama ini penderita terbanyak malaria klinis masih terdapat di wilayah Puskesmas Bulik yaitu 246 penderita. Target Nasional Menekan jumlah kasus menjadi kurang dari 1 per 1000 kasus malaria positif yang ditemukan melalui pelayanan dan target nasional Indonesia bebas malaria pada tahun 2030 (Kementerian Kesehatan). c. Masih Adanya Bayi Gizi Kurang dan ancaman Gizi Buruk Penderita gizi buruk masih dijumpai di Kabupaten Lamandau dan dalam
beberapa
tahun
terakhir
menunjukkan
kecenderungan
penurunan. Kondisi tersebut juga diperburuk dengan masih adanya potensi peningkatan penderita karena masih belum baiknya perilaku, pelayanan dan kondisi lingkungan sosial ekonomi. Kondisi ini mengancam upaya pencapaian tujuan MDG’s dan target Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan sebesar 100%. d. Kondisi kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar Kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar berperan penting dalam mendukung kesehatan masyarakat. Kondisi ini antara lain meliputi rumah sehat, tempat-tempat umum (termasuk lingkungan kerja), kondisi air bersih dan kepemilikan sanitasi dasar seperti jamban / WC dan air limbah. e. Pentingnya Kegawatdaruratan dan Manajemen Bencana Kenyataan menunjukkan, Kabupaten Kabupaten Lamandau memiliki banyak peristiwa bencana misalnya dalam bentuk banjir di beberapa wilayah, dan angin ribut. Bencana bersumber manusia jumlahnya juga tidak sedikit, misalnya konflik kelompok, kecelakaan juga masih banyak ditemukan. Berbagai bencana tersebut memberikan konsekuensi bagi kesehatan ketika tidak dilakukan persiapan kesiapsiagaan dengan baik. f.
Jaminan Pembiayaan Kesehatan Yang Menyeluruh Besarnya biaya pemerintah untuk pembangunan termasuk pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan. Amanat UU nomor 36 tahun 2009
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
51
tentang Kesehatan agar pembiayaan untuk didorong mendekati 10 % APBD diluar gaji. Upaya mobilisasi dana dan sumberdaya di masyarakat juga belum maksimal dan masih bersifat out of pocket. Ketika biaya kesehatan terus meningkat, mekanisme pembiayaan di Kabupaten Kabupaten Lamandau belum juga berkembang dan sementara
masih
sedikit
Kesehatan
meskipun
masyarakat yang
kemampuan
masyarakat
memiliki untuk
Jaminan membayar
pelayanan cukup baik. g. Penyakit Degeneratif Yang Semakin Tinggi Penyakit degeneratif mulai menjadi permasalahan kesehatan yang serius disamping penyakit-penyakit infeksi. Hal ini dapat dilihat dari penyebab utama kematian di rumah sakit umum Kabupaten Lamandau adalah Hipertensi dan kencing manis / DM. Hal ini terkait dengan perubahan gaya hidup, pola makan dan tingkat stres/ himpitan hidup yang semakin tinggi. Terjadinya perubahan pola demografi dengan meningkatnya
jumlah
usia
lanjut
yang
memberi
konsekuensi
peningkatan jumlah kasus penyakit degeneratif. Selain itu lemahnya sistem informasi kesehatan juga merupakan suatu kendala untuk menanggulangi permasalahan ini, selain itu permasalahan ini akan semakin meningkat mengingat masih belum baiknya perilaku hidup sehat masyarakat.
h. Belum Adanya SIK Yang Handal Sistem informasi kesehatan memang bukan permasalahan kesehatan tetapi ternyata dari hubungan konseptual permasalahan kesehatan dan determinan kesehatan sistem informasi kesehatan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya permasalahan kesehatan tersebut. Selama ini Dinas Kesehatan Lamandau belum mempunyai sistem informasi yang handal. Hampir di semua masalah kesehatan di Kabupaten Lamandau, dengan faktor penyebab tak langsung adalah lemahnya sistem informasi kesehatan. Faktor-faktor yang menyebabkan masih lemahnya SIK antara lain: o
Masih kurangnya komitmen dari pengambil keputusan tentang pentingnya SIK
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
52
o
Masih lemahnya SDM yang menangani SIK
o
Software SIKDA yang difasilitasi Dinas Kesehatan Propinsi Kalteng dan Kementerian Kesehatan belum juga dioperasionalisasi.
i.
Belum Memadainya Regulasi Kesehatan Tingginya angka kematian Ibu dan Bayi, rendahnya penemuan kasus TB, kegawatdaruratan, dan dapat dikatakan bahwa salah satu faktor penyebab tak langsungnya adalah regulasi kesehatan yang belum memadai, sehingga tak mampu melindungi konsumen dari praktek kesehatan yang disediakan oleh pihak swasta.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
53
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. VISI DAN MISI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU 4.1.1.
VISI Pembangunan kesehatan di Kabupaten Lamandaul diselenggarakan dalam upaya mendukung Visi Kementerian Kesehatan RI ”Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”, dan juga sebagai upaya mensukseskan Visi Kabupaten Lamandau Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bebas dari Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) Yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa”, pembangunan
Kesehatan
di
Kabupaten
maka visi
Lamandau
adalah
Terwujudnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat Menuju Kabupaten Lamandau Sehat Tahun 2018.
4.1.2.
MISI Untuk mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau maka Misi yang dibangun adalah sebagai berikut : 1.
Meningkatkan upaya kesehatan yang bermutu dan terjangkau;
2.
Meningkatkan Sumber Daya Kesehatan Secara Merata baik kuantitas maupun kualitas;
3.
Menggerakkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
4.
Mengoptimalkan
kebijakan
dan
Manajemen
Pembangunan
Kesehatan
4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH 4.2.1.
TUJUAN a.
Terselenggaranya upaya kesehatan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau dan bermutu terutama bagi masyarakat miskin, menurunnya angka
kesakitan dan kematian akibat
penyakit dan bencana serta meningkanya status gizi masyarakat
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
54
b.
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan secara proporsional, tersedianya obat dan perbekalan kesehatan secara merata
c.
Terciptanya kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui
pengembangan
upaya
kesehatan
bersumberdaya
masyarakat d.
Tersedianya kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan yang standar guna mendukung penyelenggaran program dan kegiatan
4.2.2.
SASARAN a.
Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
b.
Menurunnya jumlah kasus kesakitan dan kematian akibat penyakit dan bencana
c.
Meningkatnya status gizi masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan
d.
Meningkatnya status kesehatan masyarakat rentan terutama ibu, bayi, anak dan usia lanjut.
e.
Meningkatnya kualitas penyehatan lingkungan
f.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan yang professional
dan
dimanfaatkan
secara berhasil
guna
dan
berdayaguna g.
Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan secara merata dan bermutu
h.
Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang berbasis masyarakat;
i.
Meningkatkan upaya promosi di bidang kesehatan
j.
Menata sistem informasi kesehatan dan pengembangan IPTEK Kesehatan
k.
Menata kualitas perencanaan dan manajemen pembangunan kesehatan
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
55
4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.3.1.
STRATEGI Untuk mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau pada tahun 2018 dan sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan, maka dalam periode 2013 – 2018 pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut : a.
Penyediaan
fasilitas
pelayanan
kesehatan
yang
merata,
Pelayanan
Sarana
terjangkau dan berkualitas b.
Peningkatan
kualitas
Surveilance
dan
Kesehatan c.
Perubahan perilaku masyarakat untuk sadar gizi
d.
Peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat rentan
e.
Peningkatan kualitas lingkungan yang sehat
f.
Meningkatkan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dengan lebih memantapkan sistem mutu
g.
Meningkatkan
pengamanan
dan
ketersediaan
obat
serta
perbekalan kesehatan
4.3.2.
h.
Peningkatan upaya partisipasi masyarakat di bidang kesehatan
i.
Peningkatan upaya promosi kesehatan
j.
Pegembangan sistem informasi kesehatan
k.
Pemantapan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan
KEBIJAKAN Kebijakan DInas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2013 adalah a.
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
b.
Pencegahan dan pemberantasan penyakit dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan
c.
Perbaikan gizi masyarakat
d.
Peningkatan kesehaatan ibu,bayi anak, dan usia lanjut
e.
Penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar
f.
Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
56
g.
Peningkatan
ketersediaan,
keterjangkauan,
pemerataan,
keamanan, mutu dan penggunaan obat. h.
Pemberdayaan Masyarakat untuk hidup sehat
i.
Perubahan Perilaku Masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS)
j.
Penataan dan pengembangan sistem informasi kesehatan
k.
Meningkatkan kualitas manajemen pembangunan kesehatan
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
57
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana program dan kegiatan indikatif Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 sebagaimana terlampir dalam tabel 5.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
58
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU
Sasaran program akan menjadi indikator pencapaian kinerja jangka menengah dan tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau. Sasaran ini mencakup indikator kesehatan yang ada dalam RPJMD Kabupaten Lamandau, MDG’s dan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Lamandau. Indikator strategis dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Lamandau tahun 2013-2018 yaitu :
1.
Meningkatnya status kesehatan, gizi masyarakat dan mencegah meningkatnya resiko penyakit serta pengawasan lingkungan sehat untuk menurunkan angka kesakitan berbasis lingkungan. a.
Usia harapan hidup 68,30 tahun
b.
Angka kematian ibu maksimal 102 per 100.000 kelahiran hidup.
c.
Angka kematian bayi 17 per 1000 kelahiran hidup.
d.
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 92%.
e.
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100%
f.
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90%.
g.
Cakupan pelayanan Nifas 90%
h.
Cakupan kunjungan bayi 95,80%.
i.
Cakupan desa/kelurahan UCI 93%.
j.
Cakupan Pelayanan Anak Balita 85%
k.
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan GAKIN 100%
l.
Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan 100%.
m.
Cakupan balita gizi buruk 0%
n.
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 60%
o.
Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun < 1%.
p.
Persentase penemuan pasien baru TB BTA positif 100%
q.
Penderita DBD yang Ditangani 100%
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
59
r.
Cakupan penderita diare yang ditangani 100%
s.
Cakupan kasus malaria yang ditangani 100%
t.
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 45%
u.
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100%
v.
Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam 100%
w.
2.
Cakupan Rumah Sehat 75%
Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan. a.
Rasio puskemas, poskesdes dan pustu persatuan penduduk 2,11
b.
Jumlah UPTD Dinas Kesehatan yang mendapatkan operasional 11 Puskesmas
c.
3.
Persentase ketersersediaan obat sesuai dengan kebutuhan 94%
Meningkatnya kebutuhan tenaga kesehatan sesuai kualifikasi / kompetensi, sumber daya kesehatan dan pembiayaan kesehatan yang cukup untuk peningkatan status kesehatan masyarakat. a.
Terpenuhinya SDM kesehatan memenuhi kualifikasi dan kompetensi
b.
Terpenuhinya rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk sesuai standar yang diharapkan
c.
Terpenuhinya kualitas bangunan puskesmas dan pustu dalam kondisi baik
d.
Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
e.
Meningkatnya
prosentase
fasilitas
pelayanan
kesehatan,
tenaga
kesehatan dan pengobat tradisional yang teregistrasi dan berijin
4.
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. a.
Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui cakupan Desa Siaga Aktif 96%.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
60
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis Dinas kesehatan dipergunakan sebagai dasar dan acuan dalam
penyusunan
berbagai
kebijakan,
pedoman
dan
arahan
penyelenggaraan pembangunan kesehatan serta pembangunan berwawasan kesehatan. Rencana Strategis berinteraksi
dengan
berbagai
ini merupakan sistem terbuka yang sistem
nasional
lainnya
dalam
suatu
suprasistem, bersifat dinamis dan selalu mengikuti perkembangan. Oleh karena itu tidak tertutup terhadap penyesuaian dan penyempurnaan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis 2013 - 2018
ini sangat
bergantung pada semangat, dedikasi, ketekunan, kerja keras, kemampuan dan ketulusan para penyelenggara, serta sangat bergantung pula pada petunjuk, rahmat, dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018
61
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
1
2
3
4
Meningkatkan kualitas kelembagaan Meningkatnya sarana dan prasarana kelembagaan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
1.02 . 1.02.1 . 01
1.02 . 1.02.1 . 01 . 01
1.02 . 1.02.1 . 01 . 02
1.02 . 1.02.1 . 01 . 06
1.02 . 1.02.1 . 01 . 07
1.02 . 1.02.1 . 01 . 08
1.02 . 1.02.1 . 01 . 10
1.02 . 1.02.1 . 01 . 11
1.02 . 1.02.1 . 01 . 12
1.02 . 1.02.1 . 01 . 14
1.02 . 1.02.1 . 01 . 15
1.02 . 1.02.1 . 01 . 17
1.02 . 1.02.1 . 01 . 18
1.02 . 1.02.1 . 01 . 20
Meningkatnya sarana dan prasarana kelembagaan
Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
6 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya Tersedianya Jasa air dan Listrik Komunikasi,sumber daya air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetak dan Tersedianya barang cetak penggandaan dan penggandaan Penyediaan komponen intalasi listrik/ Tersedianya komponen Penerangan Bangunan Kantor intalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan perundang -undangan bacaan dan peraturan perundang -undangan Penyediaan Makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya Rapatkeluar daerah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Bintek dan Koordinasi dalam daerah Terlaksananya Bintek dan Koordinasi dalam daerah
2015
2016
2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018)
2018
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
7
3.461.000.000,00 100%
Rp
4.621.000.000,00 100%
4.745.000.000,00 100%
12 bulan
Rp
13.800.000,00 12 bulan
Rp
13.800.000,00 12 bulan
Rp
13.800.000,00 12 bulan
Rp
13.800.000,00 12 bulan
Rp
13.800.000,00 60 bulan
Rp
12 bulan
12 bulan
Rp
79.625.000,00 12 bulan
Rp
79.625.000,00 12 bulan
Rp
79.625.000,00 12 bulan
Rp
79.625.000,00 12 bulan
Rp
79.625.000,00 60 bulan
Rp
12 bulan
12 bulan
Rp
267.500.000,00 12 bulan
Rp
267.500.000,00 12 bulan
Rp
267.500.000,00 12 bulan
Rp
267.500.000,00 12 bulan
Rp
267.500.000,00 60 bulan
Rp 1.337.500.000,00 Sekretariat Nanga Bulik
12 bulan
12 bulan
Rp 2.152.306.400,00 12 bulan
Rp 3.039.130.321,00 60 bulan
12 bulan
12 bulan
Rp
46.400.000,00 12 bulan
Rp
46.400.000,00 12 bulan
Rp
46.400.000,00 12 bulan
Rp
46.400.000,00 12 bulan
Rp
46.400.000,00 60 bulan
12 bulan
12 bulan
Rp
62.374.375,00 12 bulan
Rp
62.374.375,00 12 bulan
Rp
62.374.375,00 12 bulan
Rp
62.374.375,00 12 bulan
Rp
62.374.375,00 60 bulan
12 bulan
12 bulan
Rp
31.250.000,00 12 bulan
Rp
31.250.000,00 12 bulan
Rp
31.250.000,00 12 bulan
Rp
31.250.000,00 12 bulan
Rp
31.250.000,00 60 bulan
12 bulan
12 bulan
Rp
6.550.000,00 12 bulan
Rp
6.550.000,00 12 bulan
Rp
6.550.000,00 12 bulan
Rp
6.550.000,00 12 bulan
Rp
6.550.000,00 60 bulan
Rp13.375.827.684,00 Sekretariat Nanga Bulik Rp 232.000.000,00 Sekretariat Nanga Bulik Rp 311.871.875,00 Sekretariat Nanga Bulik Rp 156.250.000,00 Sekretariat Nanga Bulik Rp 32.750.000,00 Sekretariat Nanga Bulik
12 bulan
12 bulan
Rp
11.832.000,00 12 bulan
Rp
11.832.000,00 12 bulan
Rp
11.832.000,00 12 bulan
Rp
11.832.000,00 12 bulan
Rp
11.832.000,00 60 bulan
Rp
12 bulan
12 bulan
Rp
16.658.304,00 12 bulan
Rp
16.658.304,00 12 bulan
Rp
16.658.304,00 12 bulan
Rp
16.658.304,00 12 bulan
Rp
16.658.304,00 60 bulan
Rp
12 bulan
12 bulan
Rp
322.703.921,00 12 bulan
Rp 1.046.880.000,00 12 bulan
75 kali
75 kali
Rp
300.000.000,00 75 kali
Rp
300.000.000,00 75 kali
Rp
300.000.000,00 75 kali
Rp
300.000.000,00 75 kali
Rp
300.000.000,00 375 kali
125 kali
125 kali
Rp
150.000.000,00 125 kali
Rp
150.000.000,00 125 kali
Rp
150.000.000,00 125 kali
Rp
150.000.000,00 125 kali
Rp
150.000.000,00 625 kali
100%
100%
Rp 1.488.000.000,00 100%
Rp 1.046.880.000,00 12 bulan
5.072.000.000,00 100%
21
12 bulan
Rp 2.884.130.321,00 12 bulan
Rp
20
Rp
Rp 1.046.880.000,00 12 bulan
4.917.000.000,00 100%
19
100%
Rp 2.712.130.321,00 12 bulan
Rp
Lokasi
100%
Rp 2.588.130.321,00 12 bulan
Rp
Rp
Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab
Rp 1.046.880.000,00 60 bulan
################### Sekretariat Nanga Bulik
69.000.000,00 Sekretariat Nanga Bulik 398.125.000,00 Sekretariat Nanga Bulik
59.160.000,00 Sekretariat Nanga Bulik 83.291.520,00 Sekretariat Nanga Bulik
Rp 4.510.223.921,00 Sekretariat Nanga Bulik Rp 1.500.000.000,00 Sekretariat Luar Daerah Rp
750.000.000,00 Sekretariat Kab. Lamandau
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
1.02 . 1.02.1 . 02 . 03
Pembangunan Gedung kantor
3 paket
Rp
939.542.500,00 3 paket
Rp
808.542.500,00 3 paket
Rp
845.542.500,00 3 paket
Rp
895.542.500,00 3 paket
Rp
941.542.500,00 15 paket
Rp 4.430.712.500,00 Sekretariat Kab. Lamandau
1.02 . 1.02.1 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya 3 paket pembangunan gedung kantor Jumlah pengadaan 2 paket perlengkapan gedung kantor
2 paket
Rp
247.057.500,00 2 paket
Rp
247.057.500,00 2 paket
Rp
247.057.500,00 2 paket
Rp
247.057.500,00 2 paket
Rp
247.057.500,00 10 paket
Rp 1.235.287.500,00 Sekretariat Kab. Lamandau
1.02 . 1.02.1 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Gedung kantor terpelihara
12 bulan
12 bulan
Rp
Rp
62.500.000,00 60bulan
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai
1 paket
2 paket
Rp
-
Rp
-
100%
Rp
238.900.000,00 100%
Rp
238.900.000,00 100%
Rp
238.900.000,00 100%
Rp
238.900.000,00 100%
Rp 955.600.000,00 Sekretariat Nanga Bulik
-
2 jenis
Rp
238.900.000,00 2 jenis
Rp
238.900.000,00 2 jenis
Rp
238.900.000,00 2 jenis
Rp
238.900.000,00 8 jenis
Rp
Rp
44.000.000,00 75%
Rp
46.000.000,00 75%
Rp
47.000.000,00 75%
Rp
49.000.000,00 75%
Rp 229.000.000,00 Bidang SDK Kab. Lamandau
Rp
44.000.000,00 10 kali
Rp
46.000.000,00 10 kali
Rp
47.000.000,00 10 kali
Rp
49.000.000,00 50 kali
Rp 229.000.000,00 Bidang SDK Luar Daerah ################### Bidang SDK Kab. Lamandau
1.02 . 1.02.1 . 03 . 05
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan pegawai 100%
62.500.000,00 12 bulan
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai
2 jenis
0
Rp
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
65%
75%
Rp
43.000.000,00 75%
Pendidikan formal yang 10 kali diikuti Persentase ketersersediaan 90 obat sesuai dengan kebutuhan
43.000.000,00 10 kali
1.02 . 1.02.1 . 05
1.02 . 1.02.1 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
Persentase Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan peningkatan ketersediaan secara merata dan bermutu
1.02 . 1.02.1 . 15
Program : Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 15 . 01
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Rp 1.118.100.000,00 100%
Rp
238.900.000,00 0
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan secara proporsional, tersedianya obat dan perbekalan kesehatan secara merata
Persentase kapasitas sumber daya aparatur yang baik
5 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
2014
1.02 . 1.02.1 . 02
1.02 . 1.02.1 . 02 . 47
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur perencana
Program dan Kegiatan
Data Capaian Indikator Kinerja pada tahun Program (Outcome) awal dan Kegiatan perencanaan (Output) (2013)
62.500.000,00 12 bulan
Rp 1.155.100.000,00 100%
Rp
0 0
62.500.000,00 12 bulan
Rp 1.205.100.000,00 100%
Rp
0 0
62.500.000,00 12 bulan
Rp 1.251.100.000,00 100%
0 0
0 2 paket
10 kali
Rp
92%
Rp 2.351.000.000,00 93%
Rp 2.016.000.000,00 93%
Rp 2.070.000.000,00 94%
Rp 2.145.000.000,00 94%
Rp 2.213.000.000,00 94%
10 paket
Rp 2.351.000.000,00 10 paket
Rp 2.016.000.000,00 10 paket
Rp 2.070.000.000,00 10 paket
Rp 2.145.000.000,00 10 paket
Rp 2.213.000.000,00 50 paket
Rp 6.217.400.000,00 Sekretariat Kab. Lamandau
Rp Rp
312.500.000,00 Sekretariat Nanga Bulik 238.900.000,00 Sekretariat Nanga Bulik
955.600.000,00 Sekretariat Nanga Bulik
obat dan perbekalan kesehatan
Jumlah pengadaan obat dan 8 paket perbekalan kesehatan
Rp10.795.000.000,00 Bidang SDK Nanga Bulik
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
1
2
3
Kode
Program dan Kegiatan
Data Capaian Indikator Kinerja pada tahun Program (Outcome) awal dan Kegiatan perencanaan (Output) (2013)
2014
Target Terselenggaranya upaya kesehatan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau dan bermutu terutama bagi masyarakat miskin, menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit dan bencana serta meningkanya status gizi masyarakat
Menurunnya jumlah kasus kesakitan dan kematian akibat penyakit dan bencana; Meningkatnya kualitas penyehatan lingkungan; Meningkatnya status kesehatan masyarakat rentan terutama ibu, bayi, anak dan usia lanjut
Persentase jumlah kasus kesakitan dan kematian
4 1.02 . 1.02.1 . 16
5 6 Program : Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan pelayanan
100%
100%
70% 67,36 tahun
70% 67,50 tahun
72% 67,70 tahun
Rapat Kerja Teknis(Rakernis) Bidang Kesehatan Penyelanggaraan penyehatan lingkungan PM2L Bidang Kesehatan Pengelolaan Program JKN / BPJS
1.02 . 1.02.1 . 16 . 21
Penilaian tenaga kesehatan teladan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 25
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Gudang Farmasi Operasional Puskesmas Bulik
12 bulan
Rp
226.500.000,00 12 bulan
2016
Rp
Target
11 12 Rp 1.966.000.000,00 40%
Rp
Rp
Target
13 14 Rp 2.019.000.000,00 42%
100%
73% 67,90 tahun 276.500.000,00 12 bulan
2017
Rp
Rp
74% 68,10 tahun 276.500.000,00 12 bulan
Target
15 16 Rp 2.092.000.000,00 45%
100%
Rp
75% 68,30 tahun 276.500.000,00 12 bulan
Target
17 18 Rp 2.159.000.000,00 45%
100%
Rp
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018)
2018
Rp 19
Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab 20
###################
Lokasi
21 Kab. Lamandau
100%
Rp
75% 68,30 tahun 276.500.000,00 60 bulan
Rp 1.332.500.000,00 Bidang SDK Kab. Lamandau
Terlaksananya RAKERNIS
1 kali
1 kali
Rp
55.000.000,00 1 kali
Rp
55.000.000,00 1 kali
Rp
55.000.000,00 1 kali
Rp
55.000.000,00 1 kali
Rp
55.000.000,00 5 kali
Rp
Pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan Jumlah Desa PM2L
12 bulan
12 bulan
Rp
81.000.000,00 12 bulan
Rp
81.000.000,00 12 bulan
Rp
81.000.000,00 60%
Rp
81.000.000,00 12 bulan
Rp
81.000.000,00 60 bulan
Rp
275.000.000,00 Bidang Yankes 405.000.000,00 Bidang Kesmas Rp 250.000.000,00 Bidang Yankes Rp 2.472.875.000,00 Bidang SDK
3 desa
3 desa
Rp
50.000.000,00 3 desa
Rp
50.000.000,00 3 desa
Rp
50.000.000,00 3 desa
Rp
50.000.000,00 3 desa
Rp
50.000.000,00 15 desa
12 bulan
12 bulan
Rp
420.175.000,00 12 bulan
Rp
420.175.000,00 12 bulan
Rp
473.175.000,00 12 bulan
Rp
546.175.000,00 12 bulan
Rp
613.175.000,00 60 bulan
1 kali
1 kali
Rp
Rp
141.625.000,00 Bidang SDK
12 bulan
12 bulan
Rp.
50.000.000 12 bulan
Rp.
50.000.000 12 bulan
Rp.
50.000.000 12 bulan
Rp.
50.000.000 12 bulan
Rp.
50.000.000 60 bulan
Rp
250.000.000,00 Sekretariat
12 bulan
12 bulan
Rp.
120.000.000 12 bulan
Rp.
120.000.000 12 bulan
Rp.
120.000.000 12 bulan
Rp.
120.000.000 12 bulan
Rp.
120.000.000 60 bulan
Rp
600.000.000,00 Sekretariat
12 bulan
12 bulan
Rp.
100.000.000 12 bulan
Rp.
100.000.000 12 bulan
Rp.
100.000.000 12 bulan
Rp.
100.000.000 12 bulan
Rp.
100.000.000 60 bulan
Rp
500.000.000,00 Sekretariat
12 bulan
12 bulan
Rp.
60.000.000 12 bulan
Rp.
60.000.000 12 bulan
Rp.
60.000.000 12 bulan
Rp.
60.000.000 12 bulan
Rp.
60.000.000 60 bulan
Rp
300.000.000,00 Sekretariat
12 bulan
12 bulan
Rp.
80.000.000 12 bulan
Rp.
80.000.000 12 bulan
Rp.
80.000.000 12 bulan
Rp.
80.000.000 12 bulan
Rp.
80.000.000 60 bulan
Rp
400.000.000,00 Sekretariat
12 bulan
12 bulan
Rp.
60.000.000 12 bulan
Rp.
60.000.000 12 bulan
Rp.
60.000.000 12 bulan
Rp.
60.000.000 12 bulan
Rp.
60.000.000 60 bulan
Rp
300.000.000,00 Sekretariat
12 bulan
12 bulan
Rp.
80.000.000 12 bulan
Rp.
80.000.000 12 bulan
Rp.
80.000.000 12 bulan
Rp.
80.000.000 12 bulan
Rp.
80.000.000 60 bulan
Rp
400.000.000,00 Sekretariat
12 bulan
12 bulan
Rp.
90.000.000 12 bulan
Rp.
90.000.000 12 bulan
Rp.
90.000.000 12 bulan
Rp.
90.000.000 12 bulan
Rp.
90.000.000 60 bulan
Rp
450.000.000,00 Sekretariat
12 bulan
12 bulan
Rp.
70.000.000 12 bulan
Rp.
70.000.000 12 bulan
Rp.
70.000.000 12 bulan
Rp.
70.000.000 12 bulan
Rp.
70.000.000 60 bulan
Rp
350.000.000,00 Sekretariat
12 bulan
12 bulan
Rp.
80.000.000 12 bulan
Rp.
80.000.000 12 bulan
Rp.
80.000.000 12 bulan
Rp.
80.000.000 12 bulan
Rp.
80.000.000 60 bulan
Rp
400.000.000,00 Sekretariat
12 bulan
12 bulan
Rp.
70.000.000 12 bulan
Rp.
70.000.000 12 bulan
Rp.
70.000.000 12 bulan
Rp.
70.000.000 12 bulan
Rp.
70.000.000 60 bulan
Rp
350.000.000,00 Sekretariat
12 bulan
12 bulan
Rp.
70.000.000 12 bulan
Rp.
70.000.000 12 bulan
Rp.
70.000.000 12 bulan
Rp.
70.000.000 12 bulan
Rp.
70.000.000 60 bulan
Rp
350.000.000,00 Sekretariat
12 bulan
12 bulan
Rp.
60.000.000 12 bulan
Rp.
60.000.000 12 bulan
Rp.
60.000.000 12 bulan
Rp.
60.000.000 12 bulan
Rp.
60.000.000 60 bulan
Rp
300.000.000,00 Sekretariat
1 laporan
1 laporan
Rp.
20.000.000 1 laporan
Rp.
20.000.000 1 laporan
Rp.
20.000.000 1 laporan Rp.
20.000.000 1 laporan Rp.
20.000.000 5 laporan Rp
100.000.000,00 Bidang SDK
Kab. Lamandau Kab. Lamandau Kab. Lamandau Kab. Lamandau Kab. Lamandau Kab. Lamandau Kab. Lamandau Kab. Lamandau Kab. Lamandau Kab. Lamandau Kab. Lamandau Kab. Lamandau Kab. Lamandau Kab. Lamandau Kab. Lamandau Kab. Lamandau Kab. Lamandau Kab. Lamandau Kab. Lamandau Kab. Lamandau Kab. Lamandau Kab. Lamandau Kab. Lamandau
1.02 . 1.02.1 . 16 . 27
Operasional Puskesmas Sematu
1.02 . 1.02.1 . 16 . 28
Operasional Puskesmas Bukit Jaya
1.02 . 1.02.1 . 16 . 29
Operasional Puskesmas Delang
1.02 . 1.02.1 . 16 . 30
Operasional Puskesmas Tapin Bini
1.02 . 1.02.1 . 16 . 31
Operasional Puskesmas Kinipan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 32
Operasional Puskesmas Bayat
1.02 . 1.02.1 . 16 . 33
Operasional Puskesmas Merambang
1.02 . 1.02.1 . 16 . 34
Operasional Puskesmas Melata
1.02 . 1.02.1 . 16 . 35
Operasional Puskesmas Kawa
1.02 . 1.02.1 . 16 . 36
Operasional Puskesmas Arga Mulya
1.02 . 1.02.1 . 16 . 37
Operasional Labkesda
1.02 . 1.02.1 . 16 . 38
Magang Tenaga Laboratorium
Tersedianya dana untuk Program JKN Terlaksananya penilaian tenaga kesehatan teladan Tersedianya biaya operasional Tersedianya biaya operasional Tersedianya biaya operasional Tersedianya biaya operasional Tersedianya biaya operasional Tersedianya biaya operasional Tersedianya biaya operasional Tersedianya biaya operasional Tersedianya biaya operasional Tersedianya biaya operasional Tersedianya biaya operasional Tersedianya biaya operasional Tersedianya biaya operasional Terlaksananya magang
1.02 . 1.02.1 . 16 . 39
Magang kedaruratan kebidanan
Terlaksananya magang
1 laporan
1 laporan
Rp.
40.000.000 1 laporan
Rp.
40.000.000 1 laporan
Rp.
40.000.000 1 laporan Rp.
40.000.000 1 laporan Rp.
40.000.000 5 laporan Rp
200.000.000,00 Bidang SDK
1.02 . 1.02.1 . 16 .40
Pengelolaan data tenaga kesehatan
Terlaksanya pengelolaan data tenaga kesehatan
1 laporan
1 laporan
Rp.
5.000.000 1 laporan
Rp.
5.000.000 1 laporan
Rp.
5.000.000 1 laporan Rp.
5.000.000 1 laporan Rp.
5.000.000 5 laporan Rp
25.000.000,00 Bidang SDK
1.02 . 1.02.1 . 17
Program : Pengawasan Obat dan Makanan
Cakupan pemeriksaan IRT dan sarana kesehatan berizin
30%
35%
Rp
54.000.000,00 40%
Rp
56.000.000,00 50%
Rp
57.000.000,00 60%
1.02 . 1.02.1 . 17 . 02
Terlaksananya kegiatan pengawasan keamanan pangan, bahan berbahaya dan sarana kesehatan Inventarisasi dan pemetaan tanaman obat Terlaksanyan inventarisasi dan pemetaan tanamana tradisional asli daerah obat tradisional asli daerah
1 laporan
1 laporan
Rp
24.000.000,00 1 laporan
Rp
26.000.000,00 1 laporan
Rp
27.000.000,00 1 laporan Rp
27.000.000,00 1 laporan Rp
28.000.000,00 5 laporan Rp 132.000.000,00 Bidang SDK Kab.
1.02 . 1.02.1 . 16 . 26
28.325.000,00 1 kali
Rp
28.325.000,00 1 kali
Rp
28.325.000,00 1 kali
Rp
Rp
28.325.000,00 1 kali
60.000.000,00 70%
Rp
Rp
28.325.000,00 5 kali
61.000.000,00 70%
Rp 288.000.000,00 Bidang SDK
obat dan perbekalan kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 17 . 03
Terciptanya kemandirian masyarakat Meningkatkan upaya promosi di bidang untuk hidup bersih dan sehat kesehatan melalui pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat
100%
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Pelayanan masyarkat miskin 12 bulan di Sarana Kesehatan Puskesmas Jaringan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 19
Target
9 10 Rp 1.916.000.000,00 37%
35%
1.02 . 1.02.1 . 16 . 14
1.02 . 1.02.1 . 16 . 20
Rp
33,60%
1.02 . 1.02.1 . 16 . 01
1.02 . 1.02.1 . 16 . 17
Persentase Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan peningkatan ketersediaan secara merata dan bermutu
8
kesehatan dasar masyarakat miskin
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan rumah sehat Usia Harapan Hidup
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan secara proporsional, tersedianya obat dan perbekalan kesehatan secara merata
7
2015
Persentase peningkatan upaya promosi kesehatan
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan, Bahan Berbahaya dan sarana kesehatan berijin
1 laporan
1 laporan
Rp
15.000.000,00 1 laporan
Rp
15.000.000,00 1 laporan
Rp
15.000.000,00 1 laporan Rp
18.000.000,00 1 laporan Rp
18.000.000,00 5 laporan Rp
81.000.000,00 Bidang SDK Kab. Lamandau
15.000.000,00 1 kali
Rp
15.000.000,00 1 kali
Rp
15.000.000,00 1 kali
15.000.000,00 1 kali
15.000.000,00 5 kali
75.000.000,00 Bidang SDK Nanga Bulik
1.02 . 1.02.1 . 15 . 02
Pertemuan Pengelola Obat
Terlaksananya pertemuan pengelola obat
1 kali
1 kali
Rp
1.02 . 1.02.1 . 19
Program : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan Desa Siaga Aktif
96%
96%
Rp
1.02 . 1.02.1 . 19 . 02
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Seminar kesehatan dalam rangka HKN
Jumlah pengadaan media informasi kesehatan Terlaksananya seminar kesehatan dalam rangka HKN
1 paket
1 paket
Rp
95.000.000,00 1 paket
Rp
73.000.000,00 1 paket
Rp
77.000.000,00 1 paket
Rp
81.000.000,00 1 paket
Rp
1 kali
1 kali
Rp
51.000.000,00 1 kali
Rp
51.000.000,00 1 kali
Rp
51.000.000,00 1 kali
Rp
51.000.000,00 1 kali
Rp
1.02 . 1.02.1 . 19 . 07
Lamandau
146.000.000,00 96%
Rp
124.000.000,00 96%
Rp
128.000.000,00 96%
Rp Rp
132.000.000,00 96%
Rp Rp
136.000.000,00 96%
Rp
Rp 666.000.000,00 Bidang Yankes
Kab. Lamandau
85.000.000,00 5 paket
Rp
51.000.000,00 5 kali
Rp
Kab. Lamandau Kab. Lamandau
411.000.000,00 Bidang Yankes 255.000.000,00 Bidang Yankes
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
1
2
3
Kode
Program dan Kegiatan
Data Capaian Indikator Kinerja pada tahun Program (Outcome) awal dan Kegiatan perencanaan (Output) (2013)
2014
Target Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat
Meningkatkan Pelayanan Perbaikan Gizi
Terselenggaranya upaya kesehatan Menurunnya jumlah kasus secara menyeluruh, terpadu, kesakitan dan kematian akibat berkelanjutan, terjangkau dan penyakit dan bencana bermutu terutama bagi masyarakat miskin, menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit dan bencana serta meningkanya status gizi masyarakat
Persentase peningkatan pelayanan gizi
Persentase penurunan jumlah kasus kesakitan dan kematian akibat penyakit dan bencana
4 1.02 . 1.02.1 . 20
5 Program : Perbaikan Gizi Masyarakat
6 Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan
7
2015
Rp
8
100%
100%
Rp
Cakupan pemberian 100% makanan pendamping ASI anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin Persentase Balita Gizi buruk 0%
100%
Rp
Target
9 10 164.000.000,00 100%
-
100%
-
0%
2016
Rp Rp
Rp
Target
11 12 200.000.000,00 100%
-
100%
-
0%
2017
Rp Rp
Rp
Target
13 14 205.000.000,00 100%
-
100%
-
0%
Rp Rp
Rp
Target
15 16 213.000.000,00 100%
-
100%
-
0%
Rp Rp
Rp
Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018)
2018
Target
17 18 219.000.000,00 100%
-
100%
-
0%
Rp 19
20
Rp 1.001.000.000,00 Bidang Yankes
Rp
0%
Rp
Pemberian tambahan makanan dan vitaman
Jumlah pengadaan Makanan 1 paket Tambahan (PMT)
1 paket
Rp
50.000.000,00 1 paket
Rp
60.000.000,00 1 paket
Rp
65.000.000,00 1 paket
1.02 . 1.02.1 . 20 . 15
Pemantauan dan pelacakan Status Gizi
1 laporan
Rp
24.000.000,00 1 laporan
Rp
50.000.000,00 1 laporan
Rp
50.000.000,00 1 laporan Rp
1.02 . 1.02.1 . 20 . 14
Pendataan bayi balita BGM/Bumil KEK
Pelaksanaan kegiatan 1 laporan pemantauan dan pelacakan status gizi Pelaksanaan pendataan bayi 1 laporan balita BGM/Bumil KEK
1 laporan
Rp
20.000.000,00 100%
Rp
20.000.000,00 1 laporan
Rp
20.000.000,00 1 laporan Rp
Jumlah pengadaan buku KMS Jumlah laporan hasil pelaksaan kegiatan Tersedianya biaya operasional posyandu
1 paket
1 paket
Rp
20.000.000,00 1 paket
Rp
20.000.000,00 1 paket
Rp
20.000.000,00 1 paket
Rp
20.000.000,00 1 paket
1 kegiatan
1 kegiatan
Rp
30.000.000,00 1 kegiatan
Rp
30.000.000,00 1 kegiatan Rp
30.000.000,00 1
Rp
30.000.000,00 1
12 bulan
12 bulan
Rp
20.000.000,00 12 bulan
Rp
20.000.000,00 12 bulan
20.000.000,00 12 bulan
Rp
20.000.000,00 12 bulan
Rp
Cakupan desa/kelurahan UCI
92,77%
93%
Rp 1.696.000.000,00 93%
Persentase penemuan 100% pasien baru TB BTA positif Cakupan kasus malaria yang 100% ditangani Cakupan balita dengan 100% pnemumonia yang ditangani
100%
Rp
-
100%
Rp
-
100%
Rp
-
100%
Rp
-
100%
Rp
-
100%
Rp
-
100%
Rp
-
100%
Rp
-
100%
Rp
-
100%
Rp
-
100%
Rp
-
100%
Rp
-
100%
Rp
-
100%
Rp
-
100%
Rp
-
100%
Rp
-
100%
Rp
-
100%
Rp
-
Non Polio AFP raye per 100000 penduduk Penderita DBD yang ditangani Cakupan penderita diare yang ditangani Cakupan Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Terlaksanya fogging / penyemprotan Pelaksanaan kegiatan imunisasi
0%
1%
Rp
-
1%
Rp
-
1%
Rp
-
1%
Rp
-
1%
Rp
-
1%
Rp
-
100%
100%
Rp
-
100%
Rp
-
100%
Rp
-
100%
Rp
-
100%
Rp
-
100%
Rp
-
100%
100%
Rp
-
100%
Rp
-
100%
Rp
-
100%
Rp
-
100%
Rp
-
100%
Rp
-
0%
100%
Rp
-
100%
Rp
-
100%
Rp
-
100%
Rp
-
100%
Rp
-
100%
Rp
-
2 kali
2 kali
Rp
272.720.000,00 2 kali
Rp
272.720.000,00 2 kali
Rp
272.720.000,00 2 kali
Rp
272.720.000,00 2 kali
Rp
272.720.000,00 10 kali
11 puskesmas
11 puskesmas
Rp
251.378.000,00 11
Rp
251.378.000,00 11
Rp
251.378.000,00 11
Rp
251.378.000,00 11
Rp
251.378.000,00 11
1 laporan
Rp
134.000.000,00 1 laporan
Rp
134.000.000,00 1 laporan Rp
134.000.000,00 1
Rp
134.000.000,00 1
Rp
150.000.000,00 5 laporan Rp
1.02 . 1.02.1 . 20 . 13
Pengadaan KMS Bayi/Balita
1.02 . 1.02.1 . 20 . 14
Pertemuan evaluasi Program Gizi
1.02 . 1.02.1 . 20 . 20
Operasional Posyandu
1.02 . 1.02.1 . 22
Program : Pencegahan dan Penenggulangan Penyakit Menular
Rp 1.749.000.000,00 93%
Rp
Rp
kegiatan
Rp 1.796.000.000,00 93%
Rp Rp
65.000.000,00 1 paket
Rp
Rp
-
Rp
305.000.000,00 Bidang Yankes
Kab. Lamandau
58.000.000,00 1 laporan Rp
64.000.000,00 5 laporan Rp
246.000.000,00 Bidang Yankes
Kab. Lamandau
20.000.000,00 1 laporan Rp
20.000.000,00 5 laporan Rp
100.000.000,00 Bidang Yankes
Kab. Lamandau
Rp
20.000.000,00 5 paket
Rp
Rp
30.000.000,00 5
Rp
20.000.000,00 60 bulan
Rp
100.000.000,00 Bidang Yankes 150.000.000,00 Bidang Yankes 100.000.000,00 Bidang Yankes
Kab. Lamandau Kab. Lamandau Kab. Lamandau
Rp 9.022.000.000,00 Bidang Kesmas
Kab. Lamandau
kegiatan
Rp 1.861.000.000,00 93%
Rp
65.000.000,00 5 paket
21 Kab. Lamandau
-
1.02 . 1.02.1 . 20 . 02
Rp
Lokasi
kegiatan
Rp 1.920.000.000,00 93%
1.02 . 1.02.1 . 22 . 01
Penyemprotan / Foging sarang Nyamuk
1.02 . 1.02.1 . 22 . 08
Peningkatan Imunisasi
1.02 . 1.02.1 . 22 . 09
Peningkatan survellance epidemiologi dan Laporan pelaksanaan surveilance epedemiologi penanggulangan wabah
1 laporan
Pelaksanaan penjaringan kasus TBC Pelaksanaan penanggulangan malaria
1 laporan
1 laporan
Rp
444.222.000,00 1 laporan
Rp
497.222.000,00 1 laporan
Rp
526.280.000,00 1 laporan Rp
526.280.000,00 1 laporan Rp
526.280.000,00 5 laporan Rp 2.520.284.000,00 Bidang
11 Puskesmas
11 Puskesmas
Rp
444.600.000,00 11
Rp
444.600.000,00 11
Rp
444.600.000,00 11
444.600.000,00 11
444.600.000,00 11
Pelaksanaan 1 Laporan penanggulangan kasus HIV / AIS 1 laporan Pelaksanaan penanggulangan P2 Kusta Pelayanan pencegahan dan 1 kegiatan penanggulangan penyakit tidak menular
1 Laporan
Rp
72.800.000,00 1 Laporan
Rp
72.800.000,00 1 Laporan Rp
72.800.000,00 1 Laporan Rp
100.000.000,00 1 Laporan Rp
100.000.000,00 5 Laporan Rp
418.400.000,00 Bidang Kesmas
Kab. Lamandau
1 laporan
Rp
36.280.000,00 1 laporan
Rp
36.280.000,00 1 laporan
54.222.000,00 1 laporan Rp
92.022.000,00 1 laporan Rp
135.022.000,00 5 laporan Rp
1 kegiatan
Rp
40.000.000,00 1 kegiatan
Rp
40.000.000,00 1 kegiatan Rp
40.000.000,00 1
40.000.000,00 1
353.826.000,00 Bidang Kesmas 200.000.000,00 Bidang Kesmas
Kab. Lamandau Kab. Lamandau
puskesmas
puskesma s
puskesm as laporan
puskesm as laporan
puskesm as
Rp 1.363.600.000,00 Bidang Kesmas Rp 1.256.890.000,00 Bidang Kesmas 686.000.000,00 Bidang Kesmas
Kab. Lamandau Kab. Lamandau Kab. Lamandau
dan penanggulangan wabah
Terselenggaranya upaya kesehatan Meningkatnya ketersediaan dan secara menyeluruh, terpadu, kemudahan akses masyarakat terhadap berkelanjutan, terjangkau dan pelayanan kesehatan bermutu terutama bagi masyarakat miskin, menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit dan bencana serta meningkanya status gizi masyarakat
Persentase peningkatan ketersediaan dan kemudah akses ke palayanan kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 22 . 13
Penjaringan kasus TBC
1.02 . 1.02.1 . 22 . 14
Penanggulangan Malaria
1.02 . 1.02.1 . 22 . 15
Penanggulangan HIV AIDS
1.02 . 1.02.1 . 22 . 16
Penanggulangan P2 Kusta
1.02 . 1.02.1 . 22 . 20
Pemberantasan Penyakit Tidak Menular
Puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 25.01
Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya
Rasio puskemas, poskesdes 1,94 dan pustu persatuan penduduk
1,94
Rp 8.455.000.000,00 1,94
1.02 . 1.02.1 . 25.02
Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya
Jumlah pengadaan / pembangunan sarana dan prasarana kesehatan pendukung pelayanan kesehatan
0 paket
Rp
0 paket
-
2 paket
Puskesma s
Rp 9.845.000.000,00 2
Rp
500.000.000,00 2 paket
Rp
Puskesm as
kegiatan
Rp10.109.000.000,00 2
Rp
500.000.000,00 2 paket
Rp
Rp
Puskesm as
kegiatan
Rp10.476.000.000,00 2,11
Rp
500.000.000,00 2 paket
Rp
Rp
Puskesm as
40.000.000,00 5
kegiatan
Rp10.808.000.000,00 2,11
Rp
500.000.000,00 8 paket
Kesmas Rp 2.223.000.000,00 Bidang Kesmas
Rp
Kab. Lamandau Kab. Lamandau
################### Sekretariat Kab. Lamandau
Rp 2.000.000.000,00 Sekretariat Kab. Lamandau
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
1
2
3
Kode
Program dan Kegiatan
Data Capaian Indikator Kinerja pada tahun Program (Outcome) awal dan Kegiatan perencanaan (Output) (2013)
2014
Target 4 1.02 . 1.02.1 . 25.07
Terciptanya kemandirian masyarakat Meningkatkan upaya promosi di bidang untuk hidup bersih dan sehat kesehatan melalui pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat
Terselenggaranya upaya kesehatan Meningkatnya status kesehatan masyarakat rentan terutama ibu, bayi, secara menyeluruh, terpadu, anak dan usia lanjut. berkelanjutan, terjangkau dan bermutu terutama bagi masyarakat miskin, menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit dan bencana serta meningkanya status gizi masyarakat
Indikator Kegiatan
Peningkatan status kesehatan masyarakat rentan terutama ibu, bayi, anak dan usia lanjut
8
Rp
Target
Rp
Target
11 12 Rp 3.390.000.000,00 5 paket
Rp
Target
13 14 Rp 3.654.000.000,00 5 paket
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018)
2018
Rp
Target
15 16 Rp 4.021.000.000,00 5 paket
Rp
Target
Jumlah pembangunan / rehabilitasi pustu polindes
5 paket
5 paket
9 10 Rp 3.000.000.000,00 5 paket
17 18 Rp 4.353.000.000,00 60 paket
Jumlah pembangunan / rehabilitasi rumah dinas Jumlah pembangunan / rehab puskesmas dan jaringannya Jumlah pembangunan / Rehab posyandu
3 paket
0 paket
Rp
0 paket
10 paket
Rp 3.000.000.000,00 10 paket
Rp 3.000.000.000,00 10 paket
Rp 3.000.000.000,00 10 paket
Rp 3.000.000.000,00 10 paket
Rp 3.000.000.000,00 50 paket
0 paket
7 paket
Rp 2.455.000.000,00 7 paket
Rp 2.455.000.000,00 7 paket
Rp 2.455.000.000,00 7 paket
Rp 2.455.000.000,00 7 paket
Rp 2.455.000.000,00 35 paket
Rp 19
Pembangunan/Rehab Rumah Dinas
1.02 . 1.02.1 . 25.12
Pembangunan Posyandu
1.02 . 1.02.1 . 29
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja
Cakupan penjaringan kesehatan anak SD dan setingkat
31,30%
35%
Rp
Terlaksananya lomba balita sehat Terlaksananya pelatihan dokter kecil Terlaksananya kegiatan evaluasi KIA Terlaksananya bimtek pelayanan dasar Terlaksananya pelatihan kader kesehatan
1 kali
1 kali
Rp
62.400.000,00 1 kali
Rp
67.400.000,00 1 kali
Rp
72.400.000,00 1 kali
Rp
78.400.000,00 1 kali
Rp
1 kali
1 kali
Rp
25.800.000,00 1 kali
Rp
25.800.000,00 1 kali
Rp
25.800.000,00 1 kali
Rp
25.800.000,00 1 kali
Rp
0 kali
1 kali
Rp
23.500.000,00 1 kali
Rp
23.500.000,00 1 kali
Rp
23.500.000,00 1 kali
Rp
23.500.000,00 1 kali
0 kali
1 kali
Rp
30.000.000,00 1 kali
Rp
30.000.000,00 1 kali
Rp
30.000.000,00 1 kali
Rp
30.000.000,00 1 kali
1 kali
1 kali
Rp
24.300.000,00 1 kali
Rp
24.300.000,00 1 kali
Rp
24.300.000,00 1 kali
Rp
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
100%
100%
Rp
320.000.000,00 100%
Rp
338.000.000,00 100%
Rp
347.000.000,00 100%
Rp
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Cakupan pelayanan nifas Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan kunjungan bayi Cakupan pelayanan anak balita AKI per 100000 Kelahiran Hidup AKB per 1000 Kelahiran HIdup Terlaksananya orientasi pemanfaatn kohort Terlaksananya pelatihan penangan asfiksia Pelaksanaan sosialisasi kemitraan bidan dan dukun
90,26%
91%
Rp
-
91%
Rp
-
91%
Rp
-
92%
Rp
-
92%
Rp
-
92%
Rp
-
84,83% 100%
85% 100%
Rp Rp
-
85% 100%
Rp Rp
-
90% 100%
Rp Rp
-
90% 100%
Rp Rp
-
90% 100%
Rp Rp
-
90% 100%
Rp Rp
-
84,83%
90%
Rp
-
90%
Rp
-
90%
Rp
-
90%
Rp
-
90%
Rp
-
90%
Rp
-
95,63% 78,80%
95,70% 80,00%
Rp Rp
-
95,70% 80,00%
Rp Rp
-
95,70% 80,00%
Rp Rp
-
95,80% 82,00%
Rp Rp
-
95,80% 85,00%
Rp Rp
-
95,80% 85,00%
Rp Rp
-
98
<102
Rp
-
<102
Rp
-
<102
Rp
-
<102
Rp
-
<102
Rp
-
<102
Rp
-
17,7
17,7
Rp
-
17,7
Rp
-
17,5
Rp
-
17
Rp
-
17
Rp
-
17
Rp
1 kali
1 kali
Rp
50.000.000,00 1 kali
Rp
50.000.000,00 1 kali
Rp
50.000.000,00 1 kali
Rp
50.000.000,00 1 kali
Rp
50.000.000,00 5 kali
Rp
1 kali
1 kali
Rp
40.000.000,00 1 kali
Rp
40.000.000,00 1 kali
Rp
40.000.000,00 1 kali
Rp
40.000.000,00 1 kali
Rp
40.000.000,00 5 kali
Rp
1 laporan
1 laporan
Rp
50.000.000,00 1 laporan
Rp
50.000.000,00 1 laporan
Rp
50.000.000,00 1 laporan Rp
50.000.000,00 1 laporan Rp
50.000.000,00 5 laporan Rp
Pelaksaaan pertemuan dan pelacakan AMP Pelaksanaan penjaringan bumi resti
1 laporan
1 laporan
Rp
90.000.000,00 1 laporan
Rp
99.000.000,00 1 laporan
Rp
104.000.000,00 1 laporan Rp
110.000.000,00 1 laporan Rp
115.000.000,00 5 laporan Rp
1 laporan
1 laporan
Rp
90.000.000,00 1 laporan
Rp
99.000.000,00 1 laporan
Rp
103.000.000,00 1 laporan Rp
109.000.000,00 1 laporan Rp
115.000.000,00 5 laporan Rp
Rp
52.000.000,00 4 dokumen
Rp
53.000.000,00 4 Rp dokumen
55.000.000,00 4 Rp dokumen
1.02 . 1.02.1 . 29.09
Lomba Balita sehat
1.02 . 1.02.1 . 29.10
Pelatihan dokter kecil
1.02 . 1.02.1 . 29.12
Kegiatan Evaluasi Program KIA
1.02 . 1.02.1 . 29.13
Bimtek Pelayanan Dasar
1.02 . 1.02.1 . 29.13
Pelatihan Kader Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 32
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Orientasi Pemanfaatan kohort bayi balita di puskesmas Pelatihan Penanganan Asfeksia Kegiatan Sosialisasi Kemitraan Bidan dan Dukun
1.02 . 1.02.1 . 32.06
Pertemuan dan pelacakan AMP
1.02 . 1.02.1 . 32.07
Penjaringan Bumil Resti
1.02 . 1.02.1 . 34
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Jumlah dokumen profil kesehatan dan dokumen perencanaan yang dihasilkan
4 dokumen
4 dokumen
Rp
1.02 . 1.02.1 . 34.01
Kebijakan dan Manjemen Pembangunan Kesehatan
Pelaksanaan kegiatan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
1 kali
1 kali
Rp
JUMLAH
-
2 paket
166.000.000,00 45%
50.000.000,00 4 dokumen
50.000.000,00 1 kali 20.310.000.000
Rp
Rp
Rp
500.000.000,00 2 paket
171.000.000,00 50%
52.000.000,00 1 kali 22.539.000.000
Rp
Rp
Rp
500.000.000,00 2 paket
176.000.000,00 55%
53.000.000,00 1 kali 23.145.000.000
Rp
Rp
Rp
500.000.000,00 2 paket
182.000.000,00 60%
Rp
500.000.000,00 8 paket
Lokasi
20
21
Rp 2.000.000.000,00 Sekretariat Kab. Lamandau Rp15.000.000.000,00 Sekretariat Kab. Lamandau Rp12.275.000.000,00 Sekretariat Kab. Lamandau Rp 883.000.000,00 Bidang Yankes
Kab. Lamandau
84.400.000,00 5 kali
Rp
25.800.000,00 5 kali
Rp
Rp
23.500.000,00 5 kali
Rp
Rp
30.000.000,00 5 kali
Rp
24.300.000,00 1 kali
Rp
24.300.000,00 5 kali
Rp
365.000.000,00 Bidang Yankes 129.000.000,00 Bidang Yankes 117.500.000,00 Bidang Yankes 150.000.000,00 Bidang Yankes 121.500.000,00 Bidang Yankes
Kab. Lamandau Kab. Lamandau Kab. Lamandau Kab. Lamandau Kab. Lamandau
359.000.000,00 100%
Rp
370.000.000,00 100%
Rp 1.734.000.000,00 Bidang Yankes
Kab. Lamandau
55.000.000,00 1 kali 23.983.000.000
Rp
Rp
188.000.000,00 60%
Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab
Rp18.418.000.000,00 Sekretariat Kab. Lamandau
Pembangunan / Rehab Puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 32.05
Persentase pengembang an dan penataan informasi dan IPTEK Kesehatan serta peningkatan kualitas dan manajemen pembanguna n kesehatan
7
2017
1.02 . 1.02.1 . 25.10
1.02 . 1.02.1 . 32.04
Menata sistem informasi kesehatan dan pengembangan IPTEK Kesehatan; Menata kualitas perencanaan dan manajemen pembangunan kesehatan
6
2016
1.02 . 1.02.1 . 25.11
1.02 . 1.02.1 . 32.03
Tersedianya kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan yang standar guna mendukung penyelenggaran program dan kegiatan
5 Pembangunan/rehab pustu polindes
2015
250.000.000,00 Bidang Yankes 200.000.000,00 Bidang Yankes 250.000.000,00 Bidang Yankes
Kab. Lamandau Kab. Lamandau Kab. Lamandau
518.000.000,00 Bidang Yankes 516.000.000,00 Bidang Yankes
Kab. Lamandau Kab. Lamandau
59.000.000,00 20 Rp 269.000.000,00 Sekretariat Kab. dokumen Lamandau
59.000.000,00 5 kali 24.744.000.000
Rp
269.000.000,00 Sekretariat Kab. Lamandau 114.721.000.000
Tabel 2.3.1 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2008 - 2012
NO
Indikator Kinerja SPM
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1 2
Cakupan kunjungan ibu hamil K4. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Cakupan pelayanan Nifas Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi. Cakupan desa/kelurahan UCI. Cakupan Pelayanan Anak Balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan GAKIN Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB Aktif Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun. b. Penemuan penderita pneumonia balita c. Penemuan pasien baru TB BTA + d. Penderita DBD yang Ditangani e. Penemuan penderita diare Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Cakupan desa siaga aktif
85 100
85 100
85 100
85 100
85 100
85 100
80
80
80
80
80
80
80 80 90 90 90 100 100 90 60
80 80 90 90 90 100 100 90 60
80 80 90 90 90 100 100 90 60
80 80 90 90 90 100 100 90 60
80 80 90 90 90 100 100 90 60
80 80 90 90 90 100 100 90 60
66,76 78,11 100,00 85,14 63,86 5,96 100,00 73,50
2 100 100 100 100 100 100 100 100 80
2 100 100 100 100 100 100 100 100 80
2 100 100 100 100 100 100 100 100 80
2 100 100 100 100 100 100 100 100 80
2 100 100 100 100 100 100 100 100 80
2 100 100 100 100 100 100 100 100 80
0,28 62,93 100,00 100,00 100,00 81,49 7,10 34,94
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
68,67 2,43
68,7 2,1
Rasio Capaian pada Tahun ke-
80,10 100,00
82,06 100,00
90,26 100,00
80,79 2,43
80,82 2,10
94,23 100,00
96,54 100,00
106,19 100,00
80,8 100 85,1 63,8 53,1 100 73,5
85,58 76,39 100,00 3,95 57,83 6,11 48,09 100,00 -
93,47 100,00 100,00 78,99 98,80 76,80 28,36 100,00 96,39 65,62
84,83 84,83 100,00 95,63 92,77 76,80 100,00 100,00 31,30 65,62
83,45 97,64 125,00 94,60 70,95 6,62 100,00 122,50
86,38 101,00 125,00 94,56 70,89 59,00 100,00 122,50
106,97 95,48 125,00 4,39 64,26 6,78 48,09 100,00 -
116,84 125,00 125,00 87,77 109,77 85,34 28,36 100,00 107,10 109,36
106,04 106,04 125,00 106,25 103,08 85,34 100,00 100,00 34,78 109,36
100,00 100,00 100,00 20 34,94
100,00 100,00 100,00 53,99 0,04 34,94
0,00 100,00 100,00 100,00 27,00 100,00 100,00 92,77
100,00 100,00 100,00 100,00 33,60 100,00 100,00 100,00 96,00
13,85 62,93 100,00 100,00 100,00 81,49 7,10 43,67
100,00 100,00 100,00 20,00 43,67
100,00 100,00 100,00 53,99 0,04 43,67
0,00 100,00 100,00 100,00 27,00 100,00 100,00 115,96
100,00 100,00 100,00 100,00 33,60 100,00 100,00 100,00 120,00
69,1
Tabel 2.3.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2009 - 2013 Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)
Rata-rata Pertumbuhan
Uraian ***)
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
Anggaran
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
93,60 94,82 94,82 92,86
94,98 95,79 95,79 94,17
94,33 96,36 96,36 92,70
93,43 97,34 97,34 88,74
93,24 99,11 99,11 86,62
BELANJA DAERAH Belanja tidak langsung - Belanja pegawai Belanja langsung
Rp 24.567.841.575,00 Rp 19.088.612.008,00 Rp 28.260.711.001,00 Rp 24.939.140.047,00 Rp 27.320.763.694,00 Rp 22.994.935.117,00 Rp 18.130.146.679,00 Rp 26.658.137.001,00 Rp Rp 9.232.356.675,00 Rp 9.543.566.940,00 Rp 12.552.335.748,00 Rp 13.588.399.365,00 Rp 14.483.697.000,00 Rp 8.753.765.007,00 Rp 9.141.555.048,00 Rp 12.095.956.609,00 Rp 13.588.399.365 Rp 14.483.697.000,00 Rp 8.753.765.007,00 Rp 9.141.555.048,00 Rp 12.095.956.609,00 Rp Rp 9.232.356.675,00 Rp 9.543.566.940,00 Rp 12.552.335.748,00 Rp Rp 15.335.484.900,00 Rp 9.545.045.068,00 Rp 15.708.375.253,00 Rp 11.350.740.682,00 Rp 12.837.066.694,00 Rp 14.241.170.110,00 Rp 8.988.591.631,00 Rp 14.562.180.392,00 Rp
23.299.450.429,00 13.226.617.583,00 13.226.617.583,00 10.072.832.846,00
Rp Rp Rp Rp
25.474.153.628,00 14.354.069.046,00 14.354.069.046,00 11.120.084.582,00
4,71 9,95 9,95 2,43
Realisasi 18
93,91 96,68 96,68 91,02
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan
NO.
TUJUAN
1 1
2 Terselenggaranya upaya kesehatan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau dan bermutu terutama bagi masyarakat miskin, menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit dan bencana serta meningkanya status gizi masyarakat
SASARAN 3 Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
Menurunnya jumlah kasus kesakitan dan kematian akibat penyakit dan bencana
INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 5 1,94
4
Meningkatnya status kesehatan masyarakat rentan terutama ibu, bayi, anak dan usia lanjut.
3 7 2,11
4 8 2,11
5 9 2,11
Rasio puskemas, poskesdes dan pustu persatuan penduduk
Penderita DBD yang ditangani
100%
100%
100%
100%
100%
67,50 tahun 100% Penderita Diare yang ditangani 1% Penemuan Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 Tahun 100% Persentase Penemuan Pasien penderita TBC BTA+ 93% Persentase Desa/Kelurah an UCI Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 100%
67,70 tahun 100% 1% 100% 93% 100%
67,90 tahun 100% 1% 100% 93% 100%
68,10 tahun 100% 1% 100% 93% 100%
68,30 tahun 100% 1% 100% 93% 100%
jam Penemuan penderita diare dan ditangani Cakupan malaria Positif (+) yang ditangani
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
Persentase Gizi buruk mendapat perawatan
100%
100%
100%
100%
100%
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin Cakupan gizi buruk
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Cakupan kunjungan ibu hamil K4
91%
91%
91%
92%
92%
Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Cakupan pelayanan nifas Cakupan kunjungan bayi Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan pelayanan anak balita
102 17,7 100% 90% 85% 95,70% 100% 80,00%
102 17,7 100% 90% 85% 95,70% 100% 80,00%
102 17,5 100% 90% 90% 95,70% 100% 80,00%
102 17 100% 90% 90% 95,80% 100% 82,00%
102 17 100% 90% 90% 95,80% 100% 85,00%
70,00%
72,00%
73,00%
74,00%
75,00%
Usia Harapan Hidup
Meningkatnya status gizi masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan
2 6 1,94
Meningkatnya kualitas penyehatan Cakupan Rumah Sehat lingkungan
NO.
TUJUAN
1 2
2 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan secara proporsional, tersedianya obat dan perbekalan kesehatan secara merata
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 5 6 7 8 9
3 Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan yang professional dan dimanfaatkan secara berhasil guna dan berdayaguna
4 Jumlah pelatihan bidang kesehatan yang diselenggarakan
Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan secara merata dan bermutu
Ketersediaan obat sesuai kebutuhan
92%
93%
93%
94%
94%
Pemeriksaan produk obat dan makanan memenuhi syarat kesehatan
100%
100%
100%
100%
100%
3 kali
3
4
Terciptanya kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat
5 kali
5 kali
8 kali
8 kali
Meningkatnya sarana dan Persentase Desa Siaga Aktif prasarana kesehatan yang berbasis masyarakat;
96%
96%
96%
96%
96%
Meningkatkan upaya promosi di bidang kesehatan
35%
45%
50%
55%
60%
Persentase Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Tersedianya kebijakan dan manajemen Menata sistem informasi kesehatan Jumlah Profil Kesehatan Kabupaten yang disusun pembangunan kesehatan yang standar guna dan pengembangan IPTEK Kesehatan mendukung penyelenggaran program dan kegiatan
Menata kualitas perencanaan dan manajemen pembangunan kesehatan
1 1 1 1 1 dokume dokume dokume dokume dokume n n n n n
Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun
3 3 3 3 3 dokume dokume dokume dokume dokume n n n n n
Jumlah UPTD Dinas Kesehatan yang mendapatkan operasional
11 11 11 11 11 Puskes Puskes Puskes Puskes Puskes mas mas mas mas mas