RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jalan Majapahit No. 54 Mataram 83115 Telp. : (0370) 633071, Fax. : (0370) 633961

Website: www.dishut.ntbprov.go.id, Email : [email protected]

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEHUTANAN PROVINSI NTB TAHUN 2013 - 2018

MATARAM,

OKTOBER 2014

PEMERINTAH PROVINSI NTB RENSTRA DINAS KEHUTANAN PROV.NTB TAHUN 2013-2018

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadlirat Allah SWT-Tuhan Yang Maha Esa, atas curahan rahmat dan karunianya yang tak ternilai harganya berupa sumber daya hutan sebagai ekosistem penyangga kehidupan dan merupakan bagian asset yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Nusa Tenggara Barat memiliki sumberdaya hutan 53,18 % dari luas wilayah daratan berperan sangat penting mendukung pembangunan daerah pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Potensi Sumberdaya hutan tersebut harus dikelola dengan sebaik-baiknya secara rasional, arif dan berkeadilan serta bertanggung gugat untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat Nusa Tenggara Barat. Mengingat permasalahan pembangunan kehutanan dan kebutuhan masyarakat akan fungsi hutan dimasa mendatang semakin komplek, maka perlu dirumuskan pengelolaan hutan jangka menengah yang prioritas sesuai visi dan misi pemerintahan daerah Nusa Tenggara Barat periode Tahun 2013-2018 dalam rencana strategis. Akhirnya Rencana Strategis ini dapat disusun berkat bantuan pemikiran semua pihak yang telah memberikan sumbangsihnya disampaikan apresiasi penghargaan ucapan terima kasih, semoga bermanfaat dan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkahi upaya kita Amiin.

Mataram,

Oktober 2014

KEPALA DINAS KEHUTANAN

Ir. ANDI PRAMARIA, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19611122 198903 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi BAB. I

PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang

1

1.2. Landasan Hukum

2

1.3. Maksud dan Tujuan

3

1.4. Sistematika Penulisan

3

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI NTB

5

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

5

2.2. Susunan Kepegawaian dan Aset yang Dikelola

8

2.3. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

11

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

13

3.1. Gambaran Umum Daerah Terkait dengan Pelayanan SKPD

13

3.2. Hasil-hasil yang Dicapai Lima Tahun Sebelumnya

17

3.3. Analisis Isu Strategis Terkait dengan Tugas dan Fungsi SKPD

31

3.4. Analisis Lingkungan Strategis

36

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

38

4.1. Visi dan Misi

38

4.2. Tujuan dan Sasaran

41

4.3. Strategi dan Kebijakan

43

BAB. V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

45

BAB. VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

58

BAB VII

PENUTUP

64

BAB. II

BAB. III

BAB. IV

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi berupa kawasan hutan yang mencapai 53,18 % dari luas wilayah daratannya. Posisi strategis sumberdaya hutan tersebut dalam konteks pembangunan daerah memiliki dua fungsi utama, yaitu peran hutan dalam pembangunan ekonomi dan peran hutan dalam pelestarian lingkungan hidup. Kedua peran tersebut harus mempertimbangkan kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan ekonomi daerah dan masyarakat serta kontribusinya dalam menjaga keseimbangan sistem tata air, tanah dan udara sebagai unsur utama daya dukung lingkungan Potensi sumberdaya hutan tersebut harus dikelola dengan sebaikbaiknya secara rasional, arif dan berkeadilan serta bertanggung gugat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Nusa Tenggara Barat. Mempertimbangkan kebutuhan akan fungsi hutan dan permasalahan yang akan timbul, maka perlu dirumuskan pengelolaan hutan jangka menengah sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang sistem pembangunan nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana strategis SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana ini merupakan sebuah pendekatan untuk mencapai tujuan dengan mengarahkan pada pengambilan keputusan terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD tersebut. Renstra merupakan

Dinas

Kehutanan

kerangka

kerja

Provinsi

Dinas

NTB

Kehutanan

Tahun Provinsi

2013-2018 NTB

ini

dalam

melaksanakan pembangunan kehutanan di Provinsi NTB. Renstra ini disusun berrdasarkan isu-isu strategis di bidang kehutanan, analisis yang mendalam dan perumusan strategi yang akan dilakukan serta kajian terhadap kondisi periode sebelumnya. Rencana pengelolaan

strategis

hutan

yang

ini

berisi

berbagai

sesuai dengan

program

prinsip-prinsip

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2013 - 2018

dan

kegiatan

pembangunan 1

kehutanan

berkelanjutan

dengan

pertimbangan

sosial,

ekonomi

dan

lingkungan. Renstra ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Bidang dan Unit Pelaksana Tugas Daerah yang merupakan rincian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB. Renstra ini diharapkan dapat mencerminkan komitmen kuat dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB untuk melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari melalui pendekatan baru yang diharapkan mampu mengakomodir kepentingan seluruh pihak terkait. 1.2 Landasan Hukum Renstra Dinas Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2013-2018 didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku antara lain : a. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT. b. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. c.

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

d. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota e. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. f.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah g. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan. h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah i.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB.


2

j.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi NTB

k. Peraturan Daerah Nomor: 2 Tahun 2014 tentang RPJMD NTB 2013 – 2018. l.

Peraturan Gubernur NTB No. 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

m. Keputusan

Kepala

Dinas

Kehutanan

Provinsi

NTB

Nomor

:

188/24/Kpts/Dishut/2014 tentang Penunjukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2013-2018. 1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dimaksudkan agar terwujud kesinambungan program dan kegiatan dalam kurun waktu 2013-2018. Hal ini penting agar hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai sebelumnya dapat dipertimbangkan sebagai acuan sasaran periode berikutnya untuk kemudian dapat dipertajam prioritas sasaran kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Kehutanan Provinsi NTB. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi NTB 2013-2018 ini antara lain : a. Merumuskan strategi, program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi NTB dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi 2013-2018. b. Memberikan arah pembangunan sektor kehutanan di Provinsi NTB 20132018. c.

Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi NTB.

d. Menjadi dasar penilaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi NTB dalam kurun waktu 2013-2018. 1.4 Sistematika Tulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN, bab ini merupakan penjelasan secara garis besar dari Renstra Dinas Kehutanan Provinsi NTB. Hal-hal yang termuat dalam bab ini antara lain Latar belakang penyusunan Renstra, Aturan-aturan hukum yang menjadi landasan penyusunan Renstra,


3

Maksud

dan

tujuan

penyusunan

Renstra

serta

Sistematika

penulisan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi NTB 2013-2018. BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI NTB, bab INI menyajikan data dan informasi mengenai organisasi Dinas Kehutanan Provinsi NTB yang meliputi kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumberdaya aparatur serta sarana dan prasarana aset yang dikelola dan jenis pelayanan serta kelompok sasarannya.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, bab ini menyajikan tentang gambaran umum daerah terkait dengan pelayanan SKPD Dinas Kehutanan. Selanjutnya dijelaskan hasil capaian dari lima tahun sebelumnya. Dilanjutkan dengan analisis

isu-isu

strategis,

disertai

dengan

analisis

terhadap

lingkungan strategis baik terkait dengan kondisi internal maupun eksternal. BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN. Bab ini mengemukakan pernyataan visi dan misi Dinas Kehutanan Provinsi NTB. Pada bagian ini juga dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Kehutanan Provinsi NTB dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sampai dengan Tahun 2018.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan dengan masingmasing

indikatornya,

kelompok

sasaran

serta

alternatif

pendanaannya secara indikatif. BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD. Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kehutanan Provinsi NTB yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII

PENUTUP


4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2.1.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 21 Tahun 2008, Kepala Dinas Kehutanan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kehutanan berdasarkan Azas Otonomi, Tugas Pembantuan dan Tugas Dekonsentrasi. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Kehutanan menyelenggarakan beberapa fungsi antara lain : a. Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan; b. Perencanaan program dan kegiatan bidang kehutanan; c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan; d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang kehutanan; e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang kehutanan; f.

Pelaksanaan

tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Gubernur

sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya. Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi NTB, terdiri dari : A. Kepala Dinas; B. Sekretariat; Sekretariat dalam

mempunyai tugas

melaksanakan

membantu

pembinaan

administrasi

Kepala yang

Dinas meliputi

ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. C. Bidang Planologi dan Pengamanan Hutan; Bidang

Planologi

tugas melaksanakan

dan

Pengamanan

Hutan

mempunyai

penyusunan pedoman/petunjuk, perencanaan

kegiatan, pembinaan, pengawasan

dan

pengendalian,


serta

5

monitoring

dan

evaluasi

dalam

urusan

planologi

dan

pengamanan hutan. Bidang Planologi dan Pengamanan Hutan, membawahi : 1. Seksi Inventarisasi dan Rencana Pengelolaan Hutan; 2. Seksi Kawasan Hutan; 3. Seksi Pengamanan Hutan. D. Bidang Pemanfaatan Hutan. Bidang Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman/petunjuk, perencanaan pengawasan dan pengendalian, serta

kegiatan, pembinaan,

monitoring

dan

evaluasi

dalam bidang pemanfaatan hutan pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi dan kawasan taman hutan raya lintas kabupaten/kota. Bidang Pemanfaatan Hutan, membawahi : 1. Seksi Budidaya dan Produksi Hasil Hutan; 2. Seksi Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan; 3. Seksi Aneka Usaha Kehutanan. E. Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Hutan Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman/petunjuk,

kegiatan, pembinaan,

pengawasan pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam bidang rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan. Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Hutan, membawahi : 1. Seksi Reboisasi; 2. Seksi Rehabilitasi Lahan; 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Lahan. F. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari : 1. UPTD Balai Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan 2. UPTD Taman Hutan Raya Nuraksa 3. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat G. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari : 1. Fungsional Perencana 2. Fungsional Surveyor Pemetaan 3. Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan 4. Fungsional Polisi Hutan


6

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat KEPALA DINAS KEHUTANAN PROV. NTB SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

PERENCANA

PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

KASUBAG PROGRAM DAN PELAPORAN

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KABID PLANOLOGI DAN PENGAMANAN HUTAN

KABID PEMANFAATAN HUTAN

KABID REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN

KASIE KAWASAN HUTAN

KASIE BUDIDAYA DAN PRODUKSI HASIL HUTAN

KASIE REBOISASI

KASIE INVENTARISASI DAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN

KASIE PENGOLAHAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN

KASIE REHABILITASI LAHAN

KASIE PENGAMANAN HUTAN

KASIE ANEKA USAHA KEHUTANAN

KASIE KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN

KA. BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

KASUBAG TATA USAHA

KASUBAG KEUANGAN

POLISI KEHUTANAN

SURVEYOR

KASIE BUDIDAYA DAN PRODUKSI

KASIE PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

KA. BALAI PERBENIHAN DAN PEMBIBITAN TANAMAN HUTAN

KASUBAG TATA USAHA


KASIE PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

KASIE PEMBIBITAN TANAMAN HUTAN

KA. BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA

KASUBAG TATA USAHA

KASIE KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

KASIE PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN

7

2.2.

Susunan Kepegawaian dan Aset yang Dikelola A. Susunan kepegawaian Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Sampai dengan akhir tahun 2013, jumlah pegawai Dinas Kehutanan Provinsi NTB adalah sejumlah 120 orang yang terdiri atas 78 orang staf dan 32 orang

pejabat

struktural

dan

fungsional.

Komposisi

pegawai

berdasarkan golongan kepangkatan, didominasi oleh pegawai golongan III (67,23 %) dan golongan II (24,37 %), sedangkan sisanya 6,72 % dengan golongan IV dan 1,68 % pada golongan I. Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan GOLONGAN / RUANG

ESELON

NON ESELON

GOLONGAN IV

-

1

6

JUMLAH TENAGA STAF FUNGSIONAL 1 2 10

Golongan Golongan Golongan Golongan Golongan

-

1 -

4 2

1

2

-

1 4 5

GOLONGAN III Golongan III/d Golongan III/c Golongan III/b Golongan III/a

-

-

1 1 -

20 12 8 -

14 3 5 4 2

44 2 6 17 19

79 18 19 21 21

GOLONGAN II Golongan II/d Golongan II/c Golongan II/b Golongan II/a

-

-

-

-

-

29 2 3 17 7

29 2 3 17 7

GOLONGAN I Golongan I/d Golongan I/c Golongan I/b Golongan I/a TOTAL

-

1

7

21

16

2 2 75

2 2 120

IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a

I

II

III

IV

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai laki-laki berjumlah 93 orang (77,50%) dan pegawai perempuan berjumlah 27 orang (22,50%). Dari


8

jumlah tersebut, pejabat Eselon II adalah laki-laki, pejabat Eselon III 6 orang (85,71%) adalah laki-laki dan 1 orang (14,29 %) adalam perempuan, Eselon IV 16 orang (76,19 %) adalah laki-laki dan 5 orang (23,81%) adalah perempuan, sedangkan staf 70 orang (76,92 %) lakilaki dan 21 orang (23,08%) perempuan. Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin

Jabatan

L

Persentase

Jumlah

P

L

P

Eselon II

1

0

1

100,00

0,00

Eselon III

6

1

7

85,71

14,29

Eselon IV

16

5

21

76,19

23,81

Staf

70

21

91

76,92

23,08

93

27

120

77,50

22,50

Total

Komposisi golongan kepangkatan juga didukung oleh faktor tingkat pendidikan yang didominasi oleh SLTA, S1 dan S2 dengan perincian sebagai berikut : Tabel 2.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pendidikan

Jumlah

SD SLTP SLTA D1 D2 D3 S1 S2 TOTAL

Persentase

2 1 52 0 0 5 46 14 120

1,68 0,84 43,70 0,00 0,00 4,20 37,82 11,76 100

Dari komposisi tersebut di atas, dukungan tenaga teknis juga berupa ketersediaan pegawai dengan kualifikasi Perencana, Pengendali Ekosistem Hayati, Surveyor, Polisi Hutan termasuk kualifikasi tenaga teknis menengah yang berasal dari lulusan Sekolah Kehutanan Menengah Atas. Selain itu, terdapat pegawai Dinas Kehutanan Provinsi NTB yang memiliki kualifikasi Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari

(WASGANISPHPL)

dalam

beberapa

jenis

yaitu

Pengukuran dan Pengujian Kayu Bulat Rimba Indonesia (6 orang), Pengukuran dan Pengujian Kayu Gergajian Rimba Indonesia (5 orang),


9

Perencanaan Hutan (2 orang) dan Pembinaan Hutan (1 orang). Dukungan kualifikasi tenaga teknis kehutanan ini tentunya juga akan didukung oleh pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan RI yang ada di NTB dan pada masing-masing Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota se Provinsi NTB dengan tingkat pendidikan dan kualifikasi berbagai bidang. B. Aset yang dikelola Dinas Kehutanan Provinsi NTB memiliki

sarana dan prasarana

untuk mendukung kegiatan kantor dengan lokasi dari ibukota provinsi sampai dengan tingkat lapangan di kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sarana prasarana tersebut berupa bangunan kantor di Jalan Majapahit Nomor 54 Mataram dan Bangunan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat di daerah Sayang-sayang sampai

dengan

bangunan

Pos

Jaga

dan

kantor-kantor

Satuan

Pengelolaan Hutan (SPH) di kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah sebagian dari bangunan-bangunan tersebut khususnya di kabupaten/kota saat ini peruntukkan adalah untuk kepentingan di luar sektor kehutanan. Seharusnya

bangunan-bangunan

tersebut

bisa

dioptimalkan

keberadaannya sebagai pendukung kegiatan sektor kehutanan di tingkat lapangan. Selain itu banyak tersedia aset berupa lahan kosong yang tentunya bisa diarahkan sebagai lokasi pengembangan kegiatan pembibitan tanaman kehutanan. Tabel 2.3. Aset tidak bergerak No 1

Jenis Aset Bangunan gedung tempat

Luas/ Panjang 1.384

Nilai 1.038.997.199

kerja 2

Bangunan gedung tempat

174

73.119.400

tinggal 3

Bangunan air irigasi

115.680.000

4

Jalan dan jembatan

49.879.000

TOTAL


1.277.675.599

10

Dukungan sarana juga berupa kendaraan dinas roda dua, roda 3 dan roda empat dengan fungsi operasional kantor sampai kendaraan dengan kualifikasi kendaraan lapangan. Kegiatan pada Dinas Kehutanan Provinsi NTB juga didukung dengan tersedianya alat berupa penentu Global Positioning System (GPS), PC Unit, Laptop, Ploter, Printer, Planitop, Optical Pantograf, Teodolit, Altimeter, Telescope, Curve meter, kompas, peralatan pemetaan ukur, serta ketersediaan alat komunikasi dan jaringan internet. Tabel 2.4. Aset bergerak No

Jenis Aset

Jumlah

1

Alat-alat bantu

2

2

Alat angkutan darat bermotor

136

2.303.633.000

3

Alat bengkel dan alat ukur

13

65.096.667

4

Alat pertanian

1

3.000.000

5

Alat kantor dan rumah tangga

1.773

6

Alat studio dan alat komunilasi

146

343.230.720

7

Alat laboratorium

5

26.780.704

8

Barang-barang perpustakaan

1

10.500.000

TOTAL

2.3.

Nilai 2.250.000

1.328.464.994

4.082.956.085

Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Dinas Kehutanan Prov. NTB sesuai dengan tupoksinya memberikan pelayanan terkait dengan bidang kehutanan baik itu untuk kepada pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Tabel 2.5. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

No 1

Bidang Sekretariat

2

Planologi dan Pengamanan Hutan

3

Pemanfaatan Hutan

Jenis Pelayanan Pelaksanaan persiapan perumusan kebijakan dan koordinasi Pengelolaan urusan keuangan Pelaksanaan pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan keprotokolan Pengelolaan urusan inventarisasi dan rencana pengelolaan hutan Pengelolaan urusan kawasan hutan Pengelolaan urusan pengamanan hutan Pelaksanaan urusan budidaya dan produksi hasil hutan


Kelompok Sasaran Internal Internal Internal Pemerintah, swasta Pemerintah Pemerintah, masyarakat, swasta Pemerintah, masyarakat, swasta

11

No

Bidang

Jenis Pelayanan Pelaksanaan urusan pengolahan dan peredaran hasil hutan Pelaksanaan urusan aneka usaha kehutanan

4

Rehabilitasi dan Konservasi Hutan

Pelaksanaan urusan reboisasi Pelaksanaan urusan rehabilitasi lahan dan urusan konservasi sumber daya hutan

5

6

7

Balai perbenihan dan pembibitan tanaman hutan Balai taman hutan raya nuraksa Balai kesatuan pengelolaan hutan rinjani barat

Pelaksanaan urusan pembenihan tanaman hutan Pelaksanaan urusan pembibitan tanaman hutan Pelaksanaan urusan konservasi sumberdaya alam di wilayah Tahura Pelaksanaan urusan pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah Tahura Pelaksanaan urusan budidaya dan produksi hasil hutan di wilayah KPH Rinjani Barat Pelaksanaan urusan pengolahan dan pemasaran hasil hutan di wilayah KPH Rinjani Barat


Kelompok Sasaran Pemerintah, masyarakat, swasta Masyarakat, swasta Pemerintah, masyarakat, swasta Pemerintah, masyarakat, swasta Masyarakat, swasta Masyarakat Masyarakat, swasta Masyarakat, swasta Masyarakat, swasta Masyarakat, swasta

12

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD 3.1.

Gambaran Umum Daerah Terkait dengan Pelayanan SKPD Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan tersebut merupakan salah satu ekosistem yang berperan sebagai penyangga kehidupan dan penyeimbang lingkungan hidup baik yang bersifat lokal maupun global. Memperhatikan peran hutan yang sangat penting bagi negara dan bagi hajat hidup orang banyak, maka pemerintah mempunya kewajiban

untuk

menguasai,

melindungi dan

mengelola

kawasan hutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bentuk peran pemerintah adalah penetapan kawasan hutan.

Berdasarkan

Undang-undang

Nomor

41

tentang

Kehutanan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, kawasan hutan disebutkan sebagai wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Selanjutnya, Undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikelola oleh negara untuk memberikan manfaat yang serbaguna bagi masyarakat Indonesia sehingga wajib disyukuri dan dikelola secara optimal bagi generasi sekarang dan mendatang. Penetapan kawasan hutan tersebut juga ditujukan untuk menjaga dan mengamankan keberadaan kawasan hutan sebagai penggerak perekonomian lokal, regional dan nasional. Provinsi NTB terdiri dari 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang terletak antara 115o46’ – 119o10’ BT dan 8o10’ – 9o5’ LS. Luas wilayah provinsi NTB 2.015.315 Ha. Dari luas wilayah tersebut, 53,18% atau 1.071.722,83 Ha adalah kawasan hutan. Kawasan hutan tersebut terbagi berdasarkan fungsinya yaitu Hutan Konservasi seluas 173.636,40 Ha, Hutan Lindung seluas 447.272,86 Ha, dan Hutan Produksi seluas 450.813,57 Ha. Secara rinci, luas hutan berdasarkan fungsinya dapat dilihat pada tabel berikut:


13

Tabel 3.1. Data Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi Hutan No

Fungsi Hutan

Luas (Ha)

1

Hutan Konservasi - Cagar Alam - Taman Nasional - Suaka Margasatwa - Taman Buru - Taman Wisata Alam - Taman Hutan Raya 2 Hutan Lindung 3 Hutan Produksi - Hutan Produksi Tetap - Hutan Produksi Terbatas TOTAL Sumber: Statistik Dinas Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2012 Hutan

Konservasi

adalah

kawasan

173.636,40 36.832,61 41.330,00 21.674,68 48.668,05 21.976,06 3.155,00 447.272,86 450.813,57 160.085,74 290.727,83 1.071.722,83

hutan dengan

ciri

khas

tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan

sistem

penyangga

kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Hutan Produksi

adalah

kawasan

hutan

yang

mempunyai

fungsi

pokok

memproduksi hasil hutan. Dinas kehutanan Provinsi NTB, sebagai pemegang amanat dalam mengelola kawasan hutan di Provinsi NTB berusaha untuk memenuhi tugas utamanya dalam mengelola kawasan hutan yaitu untuk menjaga kelestarian hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hutan yang lestari diwujudkan

melalui

kegiatan

rehabilitasi

dan

perlindungan

serta

pengamanan kawasan hutan. Dalam mekanisme pengelolaannya, untuk hutan yang lestari dititikberatkan pada penanganan lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Berdasarkan penafsiran citra lansat tahun 2010 diketahui bahwa luas lahan kritis di Provinsi NTB adalah seluas 444.409,19 Ha dengan komposisi lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 181.188,66 Ha (40,77 % dari luas lahan kritis) dan lahan kritis di luar kawasan hutan seluas 263.220,53 Ha (59,23 % dari luas lahan kritis). Penanganan lahan kritis dilakukan dengan pola partisipatif bekerjasama dengan stakeholder kehutanan di berbagai lapisan yang nantinya akan menjadi salah satu indikator kinerja Dinas Kehutanan Provinsi NTB selaku


14

SKPD pembantu Gubernur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kehutanan. Sedangkan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera diwujudkan dengan memberikan akses serta mendorong masyarakat sekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan. Desa sekitar hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan langsung dengan kawasan hutan atau kawasan sekitar hutan. Masyarakat yang berada di desa tersebut melakukan aktivitas atau kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya. Kawasan hutan NTB berbatasan langsung dengan 461 desa dari total 1.117 desa se-NTB. Pemberian hak kelola kawasan hutan kepada masyarakat tersebut dilakukan melalui program Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan serta pengembangan hasil hutan bukan kayu. Dalam kurun waktu 2009-2013, Dinas Kehutanan Provinsi NTB telah mendorong pembangunan Hutan Tanaman baik oleh swasta melalui Hutan Tanaman Industri (HTI) maupun kelompok masyarakat sekitar hutan melalui Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Dari target pembangunan HTI seluas 24.000 Ha, Dinas Kehutanan Provinsi NTB berhasil mendorong masuknya investor yang bergerak di pembangunan hutan tanaman yaitu PT. Usaha Tani Lestari dengan luas izin 22.820 Ha, PT. Koinesia dengan luas izin 41.960 Ha dan PT. Sadhana Arif Nusa dengan luas izin 3.810 Ha. Kawasan Hutan Produksi yang dicadangkan untuk pembangunan HTR seluas 4.396 ha. Dari luasan tersebut, yang telah dibebani Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) adalah seluas 1.728,81 Ha. Jika dibandingkan dengan Tahun 2011, terdapat penambahan luas areal HTR yang sudah memiliki izin yaitu seluas 492,27 Ha. Penambahan areal ini berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Jumlah luas areal HTR yang sudah berijin, sampai dengan Tahun 2012 mencapai kurang lebih 39 % dari luas areal yang telah dicadangkan. Dinas Kehutanan Provinsi NTB juga berhasil mendorong masuknya investasi di bidang pengelolaan hasil hutan kayu pada hutan alam yaitu atas nama PT. Agro Wahana Bumi (AWB) dengan luasan 28.644 Ha. Selain

melalui HTR, masyarakat

juga diberikan

akses untuk

memanfaatkan kawasan hutan melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm). Dinas Kehutanan Provinsi telah berhasil memfasilitasi dan mendorong terbitnya keputusan Menteri Kehutanan tentang pencadangan areal HKm pada 12


15

lokasi dengan total luas 14.836,50 Ha. Dari luasan tersebut, 10.469,58 Ha sudah ditetapkan menjadi Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm). Sektor

Kehutanan

juga

memberikan

sumbangan

terhadap

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jika mengacu kepada indikator kinerja

utama

Kementerian

Kehutanan

dimana

diharapkan

terjadi

peningkatan jumlah PNBP sebesar 10 % dalam kurun waktu 5 tahun (2009 – 2013 ), jumlah PNBP Tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 205 % jika dibandingkan dengan Tahun 2009. Hal ini jauh di atas target Kementerian Kehutanan yaitu 10 % (2 % per tahun). Data rinci capaian PNBP dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebagai berikut : Tabel 3.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2009-2013 Tahun

DR

Tahun

PSDH

2009 2010 2011 2012 2013

596.126.350,00 444.540.421,18 2.244.523.174,64 2.363.225.174,61 1.309.000.015,03 6.957.415.135,46

2009 2010 2011 2012 2013

237.462.002,00 112.326.095,00 946.391.878,00 847.797.809,00 399.035.256,00 2.543.013.040,00

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2012 Untuk mendukung program rehabilitasi hutan dan lahan Dinas Kehutanan Provinsi NTB telah melaksanakan pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan sebanyak 5.554.500 batang melalui pola konvensional sebanyak 1.245.000 batang, bibit bakti sosial di Pulau Sumbawa sebanyak 780.000 batang, penguatan kelembagaan Pondok Pesantren (Ponpes) sebanyak 2.140.000 batang, ujicoba pot tray sebanyak 1.500 batang, pembuatan persemaian semi permanen sebanyak 855.000 batang, ujicoba anakan tanaman unggulan NTB sebanyak 33.000 batang dan persemaian trembesi 500.000 batang. Untuk mendukung kegiatan rehabilitasi telah dilaksanakan

kegiatan

pemberdayaan

masyarakat

kepada

242

unit

kelompok masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. kegiatan ini dilakukan melalui pelatihan pembuatan persemaian dan penanganan pasca panen antara lain melalui pembuatan bibit 68 kelompok, rehabilitasi areal taman hutan raya 23 kelompok, pembuatan demplot tanaman mangrove 37 kelompok, rehabilitasi sumber mata air 35 kelompok, silvopastura 17 kelompok, pengembangan benih

tanaman

kehutanan

25 kelompok,

pengembangan aneka usaha kehutanan (AUK) dan Jasling 30 kelompok, Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2013 - 2018

16

pembangunan MKKHD 20 kelompok dan pengembangan AUK pada areal KPH Rinjani Barat sebanyak 7 kelompok. 3.2.

Hasil-hasil yang Dicapai Lima Tahun Sebelumnya Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan diarahkan pada program-program pembangunan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan dan strategi pembangunan kehutanan Provinsi NTB yang tertuang dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi NTB 2009-2013. Realisasi pelaksanaan pembangunan bidang kehutanan berdasarkan Renstra Dinas

Kehutanan

Provinsi

NTB

2009-2013

merupakan

gambaran

pelaksanaan dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan

Provinsi

NTB

dalam

memecahkan

permasalahan

bidang

kehutanan dan mendukung tercapaianya sasaran dan indikator kinerja yang telah

ditetapkan

oleh

Pemerintah

Provinsi

NTB

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2009-2013. Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi NTB 2009-2013 akan menjadi salah satu acuan dalam menetapkan sasaran program dan kegiatan dalam

Renstra

2013-2018.

Gambaran

umum

pencapaian

kegiatan

kehutanan dalam pelaksanaan Renstra 2009-2013 adalah sebagai berikut : Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama Dishut Prov. NTB sesuai RPJMD 2009-2013 No

Indikator Kinerja Utama

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

1

Menurunkan lahan kritis ≤ 507.778,17 Ha

Target Realisasi

492.605 492.175

455.184 444.409

412.889 396.179

355.000 338.289

297.754 281.123

2

Mempertahan kan kawasan hutan tetap seluas 1.069.997,78 Ha Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Membentuk MKKHD

Target Realisasi

1.069.997,78 1.069.997,78

1.069.997,78 1.069.997,78

1.069.997,78 1.071.722,83

1.071.722,83 1.071.722,83

1.071.722,83 1.071.722,83

Target Realisasi Target Realisasi

1 1

3 8 1 1

3 8 3 3

3 12 3 3

3 12* 3 4**

3 4

0 0

Ket: *) Termasuk KPH Kabupaten yang kewenangan pengelolaannya berada pada Pemerintah Kabupaten. **) MKKHD Tatar Sepang, MKKHD Tambora, MKKHD Parado dan ODTW Gunung Sasak

Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut dicapai melalui kegiatan: 1. Menurunkan Luas Lahan Kritis ( ≤ 507.778,17 Ha ) Untuk menurunkan luas lahan kritis, upaya yang telah dilakukan adalah melalui :


17

(a) Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dengan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan tanaman, pengembangan hasil hutan bukan kayu & jasa lingkungan, pengembangan aneka usaha kehutanan pada wilayah KPH Rinjani Barat, (b) Program rehabilitasi hutan dan lahan dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan melalui pembibitan tanaman hutan, rehabilitasi dan pemantapan Taman Hutan Raya (Tahura), rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah cathment area atau sumber mata air, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan melalui pola silvopastura, pengembangan perbenihan tanaman hutan, (c) Program peningkatan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungan (DAS)

berbasis

pengembangan

pemberdayaan perhutanan

masyarakat

sosial,

dengan

penyelenggaraan

kegiatan Rehabilitasi

Hutan dan Lahan (RHL) dan reklamasi hutan di DAS prioritas, pembinaan

penyelenggaraan

pengelolaan

DAS,

pengembangan

perbenihan tanaman hutan, pengadaan bibit Kebun Bibit Rakyat (KBR),

pengadaan

bibit

penghijauan

lingkungan,

rehabilitasi

mangrove, pembuatan persemaian bibit untuk masyarakat, reboisasi pengkayaan

pada

hutan

konservasi,

pembuatan

hutan

kota,

persemaian permanen, kegiatan reklamasi hutan oleh perusahaan di areal pinjam pakai kawasan hutan, reboisasi pengkayaan pada hutan lindung dan produksi, (d) Program peningkatan usaha kehutanan dengan kegiatan peningkatan usaha hutan tanaman, perencanaan pemanfaatan dan peningkatan usaha kawasan hutan dan kegiatan peningkatan usaha industri primer kehutanan. 2. Mempertahankan Kawasan Hutan Tetap ( 1.069.997,78 Ha) Untuk mempertahankan kawasan hutan tetap, upaya yang telah dilakukan adalah melalui : (a) Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan dengan kegiatan operasi pengamanan hutan lintas kab/kota, (b) Program perencanaan dan pengembangan hutan dengan kegiatan orientasi batas kawasan hutan dalam rangka pemeliharaan batas, (c) Program rehabilitasi hutan dan lahan dengan kegiatan rehabilitasi dan pemantapan Taman Hutan raya (Tahura),


18

(d) Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dengan kegiatan pengembangan, pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan, (e) Program peningkatan usaha kehutanan dengan kegiatan peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan, (f) Program perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan dengan kegiatan penyiapan pemantapan kawasan hutan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, identifikasi dan inventarisasi permasalahan tenurial kawasan hutan, (g) Program konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan dengan kegiatan pengendalian kebakaran hutan, penyidikan dan pengamanan hutan (h) Program penataan kawasan dengan kegiatan pemeliharaan batas kawasan konservasi, sosialisasi batas kawasan konservasi. (i) Program penanganan tindak pidana kehutanan dengan kegiatan penyelesaian

kasus

hukum

kejahatan

kehutanan,

pencegahan,

pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan, operasi pengamanan hutan, penanganan perambahan dan penanganan pasca operasi perambahan dikawasan konservasi. 3. Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) ( 3 unit) Untuk operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan (KPH), upaya yang telah dilakukan adalah melalui : (a) Program perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan dengan kegiatan pembangunan KPH, (b) Program peningkatan usaha kehutanan dengan kegiatan perencanaan pemanfaatan dan peningkatan usaha kawasan hutan. 4. Terbentuknya Model Konservasi Keanekaragaman Hayati Daerah ( 3 lokasi ) Untuk terbentuknya model konservasi keanekaragaman hayati daerah, upaya yang telah dilakukan adalah melalui : (a) Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan dengan kegiatan pembangunan Model Konservasi Keanekaragaman Hayati Daerah (MKKHD),


19

(b) Program konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan dengan kegiatan pengembangan kawasan konservasi, ekosistem esensial dan pembinaan hutan lindung. Tabel 3.4. Total Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Kehutanan Prov. NTB Tahun 2009-2013 TOTAL 2009-2013 NO

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

Realisasi

TOTAL BTL DAN BL (I + II)

59.417.679.433

Keu (Rp) 54.957.222.667

I

Belanja Tidak Langsung

36.574.690.123

33.846.725.824

92,54

100,00

II

Belanja Langsung

22.842.989.310

21.231.116.338

92,94

98,73

1

Program pelayanan administrasi perkantoran

2.408.143.900

2.296.685.199

95,37

99,60

22.605.000

17.950.254

79,41

100,00

2

3

5

Fisik (%) 99,38

-

Penyediaan jasa surat menyurat

-

Penyediaan jasa komunikasi; sumberdaya air dan listrik

369.400.000

318.352.235

86,18

96,00

-

Penyediaan jasa administrasi keuangan

350.903.500

346.161.944

98,65

100,00

-

Penyediaan jasa kebersihan kantor

155.504.000

155.501.966

100,00

100,00

-

Penyediaan alat tulis kantor

97.137.100

95.325.512

98,14

100,00

-

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor

17.000.000

16.999.100

99,99

100,00

-

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

112.583.000

108.207.835

96,11

79,80

-

Penyediaan bhn bacaan & peraturan perundang-undangan

78.175.000

70.689.620

90,42

99,80

-

Penyediaan makanan dan minuman

34.678.000

32.535.600

93,82

100,00

-

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

595.655.000

580.357.794

97,43

100,00

-

Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran

526.863.300

507.107.804

96,25

100,00

-

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

16.140.000

16.067.890

99,55

100,00

-

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

31.500.000

31.424.850

99,76

100,00

1.507.863.500

1.390.349.296

92,21

99,80

1.194.478.000

1.094.752.987

91,65

99,60

306.385.500

288.586.228

94,19

100,00

7.000.000

7.000.000

100,00

100,00

272.472.500

266.151.091

97,68

100,00

272.472.500

266.151.091

97,68

100,00

404.679.000

344.760.352

85,19

97,50

248.750.000

229.807.115

92,38

100,00 100,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur -

Pemeliharaan rutin/ berkala kend. dinas/ operasional

-

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor

-

Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair

Program peningkatan disiplin aparatur -

4

% 92,49

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur -

Pembinaan , pengendalian dan pengawasan kepegawaian

-

Bimbingan dan pelatihan olah raga aparatur

1.800.000

1.800.000

100,00

-

Pelatihan dan pendidikan formal

4.750.000

-

-

-

-

Pembinaan mental dan fisik aparatur

5.600.000

4.099.760

73,21

100,00

-

Peningkatan iman dan taqwa aparatur

34.300.000

27.459.450

80,06

100,00

-

Peningkatan keterampilan dan profesionalisme

6.000.000

2.400.000

40,00

100,00

-

Pengembangan sistem informasi manajemen daerah

4.000.000

4.000.000

100,00

100,00

-

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

48.479.000

32.849.370

67,76

100,00

-

Penilaian kinerja SKPD

1.000.000

-

-

-

-

Peningkatan SDM aparatur

50.000.000

42.350.000

84,70

100,00

374.474.500

354.350.906

94,63

100,00

78.445.000

78.215.554

99,71

100,00

6.750.000

5.250.150

77,78

100,00

Prog peningkatan pengemb sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan - Peningkatan pengawasan dan pengendalian keuangan -

Peny lap. capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD

-

Penyusunan Rencana Kinerja (RENJA)

20.100.000

20.100.000

100,00

100,00

-

Peningkatan manajemen aset barang daerah

58.620.000

49.457.694

84,37

100,00

-

Penyusunan RKA dan DPA SKPD

41.629.500

41.629.500

100,00

100,00

-

Peningkatan tertib inventaris barang daerah

138.730.000

129.776.202

93,55

100,00


20

TOTAL 2009-2013 NO

6

7

8

9

10

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

Realisasi

21.800.000

Keu (Rp) 21.520.960

% 98,72

Fisik (%) 100,00

-

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

-

Penyusunan dokumen pelaporan akuntabilitas SKPD

8.400.000

8.400.000

100,00

100,00

Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

2.261.063.650

2.035.638.713

90,03

97,00

353.849.250

302.052.578

85,36

95,00

18.129.000

18.118.123

99,94

100,00

-

Pengembangan hutan tanaman

-

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan

-

Pengemb pengujian & pengendalian peredaran hasil hutan

221.410.000

204.918.698

92,55

100,00

-

Pengendalian produksi hasil hutan

38.696.000

37.980.130

98,15

100,00

-

Inventarisasi potensi KPH Rinjani Barat

64.895.000

62.325.158

96,04

100,00

-

Inventarisasi hutan tanaman di KPH lintas Kab/ Kota

96.475.000

87.512.473

90,71

100,00

-

Penyebarluasan informasi kehutanan

55.039.000

14.976.112

27,21

50,00

-

Inventarisasi potensi KPH Batulanteh

117.591.250

115.333.498

98,08

100,00

-

Penyusunan data dan informasi KPH

68.300.000

65.397.250

95,75

100,00

-

Pengembangan HHBK & jasling

302.515.000

275.011.627

90,91

97,00

-

Pengemb aneka usaha kehutanan pd wil KPH Rinbar

143.500.000

115.287.900

80,34

100,00

-

Pemanfaatan kawasan hutan tanaman

19.110.000

19.035.471

99,61

100,00

-

Pengemb. aneka usaha kehutanan pada wilayah KPH

761.554.150

717.764.786

94,25

100,00

12.344.260.816

11.616.591.609

94,11

99,84

Program rehabilitasi hutan dan lahan -

Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

3.422.655.850

3.250.789.284

94,98

100,00

-

Rehabilitasi dan pemantapan kawasan hutan raya

238.044.500

232.221.142

97,55

100,00

-

Pembuatan demplot penanaman mangrove

419.144.500

408.873.242

97,55

100,00

-

Rehabilitasi hutan dan lahan melalui RSMA

1.459.518.816

1.425.904.500

97,70

100,00

-

Pemberdayaan masy hutan melalui keg silvopasture

1.160.528.750

1.087.760.504

93,73

99,33

-

Rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan KIM

263.913.750

239.467.066

90,74

100,00

-

Pengembangan benih tanaman kehutanan

301.275.000

259.804.683

86,24

100,00

-

Pengemb. aneka usaha kehutanan HHBK & jasling

308.869.000

284.937.300

92,25

100,00

-

Pemb. model konservasi keanekaragaman hayati daerah

1.227.810.800

1.171.699.846

95,43

100,00

-

Fasilitasi pemberdayaan masy dlm pengemb. HHBK

210.230.000

165.303.849

78,63

93,75

-

Pengembangan hutan tanaman

41.322.000

35.326.178

85,49

100,00

-

Pengemb. aneka usaha kehutanan pada wil KPH Rinbar

187.219.000

180.834.832

96,59

100,00

-

Rehab hutan dan lahan melalui pembibitan tanaman hutan

778.900.000

752.728.960

96,64

100,00

-

Rehabilitasi dan pemantapan Taman Hutan Raya

1.883.435.850

1.691.479.019

89,81

100,00

-

Rehabilitasi hutan dan lahan pada cathment area & RSMA

205.266.000

195.823.764

95,40

100,00

-

Rehabilitasi hutan dan lahan melalui pola sylvopasture

236.127.000

234.208.844

99,19

100,00

Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan - Operasi pengamanan hutan lintas daerah

1.309.146.000

1.080.200.697

82,51

95,00

638.228.000

480.621.720

75,31

91,67

-

Operasi pengamanan hutan partisipatif

215.100.000

149.804.910

69,64

100,00

-

Pemb, Model Konservasi Keanekaragaman Hayati Daerah

455.818.000

449.789.250

98,68

100,00

1.871.760.344

1.761.035.795

94,08

100,00 100,00

Program perencanaan dan pengembangan hutan -

Pengukuran garis ikatan ke jaringan titik control

270.980.000

268.888.469

99,23

-

Penyusunan rencana pembangunan kehutanan

999.031.344

926.913.577

92,78

99,17

-

Penyusunan draft Raperda bidang kehutanan

75.418.000

74.618.569

98,94

100,00

-

Fasilitasi legalisasi batas kelola HKm

186.885.000

183.309.240

98,09

150,00

-

Penyusunan peraturan hukum bidang kehutanan

109.290.000

82.606.274

75,58

100,00

-

Penyusunan rencana pengelolaan hutan

30.250.000

30.059.425

99,37

100,00

-

Penyebarluasan informasi kehutanan

115.950.000

112.022.030

96,61

100,00

-

Orientasi bts kwsan htn dlm rangka pemeliharaan bts

83.956.000

83.956.000

100,00

100,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat

79.125.100

74.440.894

94,08

100,00

-

Sosialisasi kebij dlm rangka peningktn partisipasi masy

55.697.800

53.364.062

95,81

100,00

-

Koordinasi & konsultasi prog pemberd masy. pedesaan

8.000.000

5.943.200

74,29

100,00

-

Pembinaan, monev program pemberd masy pedesaan

15.427.300

15.135.724

98,11

100,00


21

TOTAL 2009-2013 NO

11

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

Program koordinasi dan sinergi dengan Kab/ Kota -

Pembinaan pembangunan ekonomi Kabupaten/ Kota

Realisasi Keu (Rp)

%

Fisik (%)

10.000.000

9.670.000

96,70

100,00

10.000.000

9.670.000

96,70

100,00

Uraian capaian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan Dinas Kehutanan Provinsi NTB melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan antara lain melalui : a. Pengembangan Hutan Tanaman Dalam kurun waktu 2009-2013, Dinas Kehutanan Provinsi NTB telah membangun Hutan Tanaman Cadangan Pangan dan Energi (HTCPE) seluas 50 Ha di wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan jenis tanaman berupa lamtoro, mahoni, gamal dan nangka. Kegiatan ini kemudian diikuti dengan kegiatan pemeliharaan pada tahun 2010-2013. Pada Tahun 2010 juga dilaksanakan kegiatan pemeliharaan I terhadap tanaman unggulan campuran di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Sebagai kegiatan pendukung, pada Tahun 2009 s/d 2013 telah dilaksanakan

bimbingan

teknis

sebagai

upaya

pemberdayaan

masyarakat. Kegiatan ini difokuskan pada areal-areal pembangunan hutan tanaman baik berupa Hutan Tanaman Cadangan Pangan dan Energi (HTCPE), Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang berada di 5 kabupaten/kota yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa dan Dompu. Materi yang umumnya disampaikan adalah terkait dengan penanganan produk pasca panen, penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Usaha (RKU) kelompok serta pengembangan koperasi kelompok tani yang sudah ada. Dari target pembangunan HTI seluas 24.000 Ha, Dalam kurun waktu 2009-2013, Dinas Kehutanan Provinsi NTB berhasil mendorong masuknya investor yang bergerak di pembangunan hutan tanaman yaitu PT. Usaha Tani Lestari dengan luas izin 22.820 Ha, PT. Koinesia dengan


22

luas izin 41.960 Ha dan PT. Sadhana Arif Nusa dengan luas izin 3.810 Ha. Di Provinsi NTB, kawasan Hutan Produksi yang dicadangkan untuk pembangunan HTR seluas 4.396 ha. Dari luasan tersebut, yang telah dibebani Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) adalah seluas 1.728,81 Ha. Jika dibandingkan dengan Tahun 2011, terdapat penambahan luas areal HTR yang sudah memiliki izin yaitu seluas 492,27 Ha. Penambahan areal ini berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Jumlah luas areal HTR yang sudah berijin, sampai dengan Tahun 2012 mencapai kurang lebih 39 % dari luas areal yang telah dicadangkan. Masing-masing lokasi HTI memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi yang apabila tidak dilakukan pengawasan yang ketat akan menimbulkan masalah di kemudian hari. HTI yang berada di Kabupaten Dompu dan Bima tampak tidak terawat dan ditinggal oleh pengelolanya. Informasi yang diperoleh di lapangan, bahwa permasalahan utamanya adalah terkait modal perusahaan. Sedangkan lokasi HTI di Pulau Lombok, permasalahan utama adalah resistensi dari masyarakat sekitar areal HTI terhadap keberadaan perusahaan “kayu” di sekitar mereka. Dibutuhkan sosialisasi dan pendekatan yang intensif dari pihak pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) demi menghindari konflik antara masyarakat setempat dan perusahaan. b. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Dalam rangka mendukung upaya pengelolaan dan pemanfaatan hutan, Dinas Kehutanan Provinsi NTB memandang perlu untuk melakukan penyebarluasan informasi mengenai berbagai kegiatan dan hasil-hasil kegiatan serta produk yang dihasilkan dari kegiatan di bidang kehutanan. Dalam kurun waktu Tahun 2009-2013, Dinas Kehutanan telah melaksanakan sosialisasi rencana aksi pembangunan kehutanan “NTB Hijau” di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok masing-masing 1 kali dan mengikuti Pameran NTB Expo sebanyak 3 kali pada Tahun 2009 dan 2010. Selain itu, Dinas Kehutanan Provinsi NTB juga melaksanakan promosi sampai ke tingkat nasional pada Tahun 2010.


23

Terkait dengan pemanfaatan hutan, Dinas Kehutanan Provinsi NTB berhasil mendorong masuknya investasi di bidang pengelolaan hasil hutan kayu pada hutan alam yaitu atas nama PT. Agro Wahana Bumi (AWB) dengan luasan 28.644 Ha. Saat ini perusahaan tersebut sedang melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Usaha (RKU). Dalam kurun waktu Tahun 2009-2013, jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima dari kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan cenderung mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya jumlah produksi kayu dari areal Ijin Pemanfaatan kayu (IPK) yang selama ini menjadi penyumbang terbesar PNBP dari sektor kehutanan di Provinsi NTB. Namun demikian, jika mengacu kepada indikator kinerja utama Kementerian Kehutanan dimana diharapkan terjadi peningkatan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 10 % dalam kurun waktu 5 tahun (2009 – 2013 ), jumlah PNBP Tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 205 % jika dibandingkan dengan Tahun 2009. Hal ini jauh di atas target Kementerian Kehutanan yaitu 10 % (2 % per tahun). Data rinci capaian PNBP dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebagai berikut : Tabel 3.5. Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2009-2013 Tahun

DR

Tahun

PSDH

2009 2010 2011 2012 2013

596.126.350,00 444.540.421,18 2.244.523.174,64 2.363.225.174,61 1.309.000.015,03 6.957.415.135,46

2009 2010 2011 2012 2013

237.462.002,00 112.326.095,00 946.391.878,00 847.797.809,00 399.035.256,00 2.543.013.040,00

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2012 Adapun persentase PNBP di atas, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut : Tabel 3.6. Perbandingan PNBP kurun waktu 2009-2013 Tahun

Persentase dibanding tahun sebelumnya (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2009-2013

Tahun 0

74,57 504,91 105,29 55,39 219,58

Persentase dibanding tahun sebelumnya (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2009-2013

0 47,30 842,54 89,58 47,07 168,04

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2012


24

c. Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi NTB dalam kurun waktu 2009-2013 telah melaksanakan Diklat Pengukuran dan pengenalan jenis kayu rakyat sebanyak 1 angkatan yaitu 40 orang. Selain itu, pada Tahun 2012 mendapatkan dukungan dari Kementerian Kehutanan sebanyak 1 angkatan 40 orang dan dari Lembaga Swadaya Masyarakat SAMANTA 2 angkatan sebanyak 60 orang. Selain itu Dinas Kehutanan Provinsi NTB mendapatkan dukungan dari BP2HP Wilayah IX Denpasar sebanyak 98 orang, sehingga total Kepala Desa/Lurah yang telah mendapatkan pembekalan sebanyak 238 orang. Dari sejumlah itu, sudah ada 140 orang yang mendapatkan penetapan sebagai penerbit SKAU dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota. Dalam rangka pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan, Dinas Kehutanan Provinsi secara rutin setiap tahunnya melaksanakan pengawasan penggunaan SKSKB, pemantauan peneriaan iuran kehutanan, pembinaan terkait pelaporan pejabat PUHH. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis setiap tahunnya dalam rangka antisipasi dinamika aturan dan kebijakan bidang pengolahan dan peredaran hasil hutan yang sangat dinamis. d. Pengendalian Produksi Hasil Hutan. Program ini dilakukan melalui monitoring dan evaluasi terhadap ijin-ijin pemanfaatan kayu baik yang berasal dari hutan negara maupun hutan rakyat. Data pada tabel jumlah produksi menunjukkan bahwa sebagian besar kayu yang dimanfaatkan berasal dari kayu rakyat. Kayu dari hutan negara hanya berasal dari 2 unit IPK Pinjam Pakai yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu IPK PT. Newmont Nusa Tenggara dan IPK Bintang Bano. Pada Tahun 2010 dan 2011, Dinas Kehutanan Provinsi mendorong terbentuknya 2 (dua) unit industri primer hasil hutan kayu yang juga bertempat di Kabupaten Sumbawa Barat atas nama CV. Veneeria dan HM. Syafi’i dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 m3/tahun. Pengendalian produksi hasil hutan juga dilakukan dengan pengawasan terhadap pembuatan dan pengesahan Laporan Hasil Produksi pada masing-masing IPK. Setiap tahun dilakukan penetapan Pembuat Laporan Hasil Produksi pada masing-masing IPK. Selanjutnya,


25

terhadap pelaksanaan penebangan di areal IPK tersebut dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penatausauhaannya. Sejak akhir Tahun 2012, dengan terbitnya Permenhut Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak, tidak ada lagi data perijinan kayu rakyat karena dalam aturan tersebut disebutkan bahwa dalam pemanfataan kayu rakyat tidak diperlukan perijinan. Dari hasil identifikasi potensi bahan baku yang dilaksanakan di Pulau Lombok pada Tahun 2012, diketahui bahwa terdapat 27 jenis pohon yang berpotensi menghasilkan bahan baku dengan rata-rata potensinya berkisar antara 26 m3 s/d 66 m3 per hektarnya. Lokasi pengembangan hutan rakyat berada pada lahan kebun, penggir jalan, halaman rumah, pinggir kali dengan luas bervariasi antara 0,1 s/d 1,2 Ha. e. Inventarisasi Potensi KPH Untuk melengkapi data potensi sumber daya alam yang ada di kawasan hutan dalam rangka mendukung pembangunan KPH, Dinas Kehutanan Provinsi NTB telah melaksanakan inventarisasi potensi pada areal KPH Rinjani Barat, KPH Mareje Aik Bukak, KPH Batulanteh dan KPH Lintas kabupaten/kota. Masing-masing kegiatan inventarisasi telah tersusun dalam bentuk dokumen Laporan Hasil inventarisasi. Dari hasil inventarisasi diperoleh data bahwa kondisi areal pada KPH-KPH tersebut masih cukup baik dengan keragaman potensi bukan hanya berupa kayu, melainkan juga non kayu dan jasa lingkungan. Selain itu, ditemukan beberapa tegakan jenis tanaman tertentu yang secara teori bukan merupakan jenis tanaan endemik wilayah nusa tenggara misalnya meranti dan tengkawang. Keberadaan tegakan tersebut dapat diarahkan untuk pengembangan sumber tegakan benih yang dapat dijadikan sebagai alternatif jenis tanaman yang bisa dikembangan di hutan negara. 2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berdasarkan progres fisik pembangunan kehutanan dari Tahun 2009 s/d 2013, dalam kurun waktu tersebut Dinas Kehutanan Provinsi NTB telah melaksanakan

pembuatan

bibit/benih

tanaman

kehutanan

sebanyak

5.554.500 batang melalui pola konvensional sebanyak 1.245.000 batang,


26

bibit bakti sosial di Pulau Sumbawa sebanyak 780.000 batang, penguatan kelembagaan ponpes sebanyak 2.140.000 batang, ujicoba pot tray sebanyak 1.500 batang, pembuatan persemaian semi permanen sebanyak 855.000 batang, ujicoba anakan tanaman unggulan NTB sebanyak 33.000 batang dan persemaian trembesi 500.000 batang. Kegiatan rehabilitasi dan pemantapan kawasan hutan raya dilakukan melalui pemeliharaan satwa berupa rusa sebanyak 8 ekor dan pembelian rusa 1 ekor, penanaman baru tanaman langka seluas 8 ha, pemeliharaan tanaman tahun I dan II, penanaman pada arboretum seluas 10 ha, penataan trayek batas sepanjang 120 km, reboisasi pada kawasan Tahura seluas 600 ha, pemeliharaan tanaman seluas 900 ha dan pembangunan sarana prasarana di areal Tahura dan penyusunan desain tapak pada Tahun 2013. Dinas Kehutanan Provinsi NTB dalam kurun waktu 2009-2012 melakukan penanaman mangrove dalam bentuk demplot seluas 45 Ha yang ditindaklanjuti dengan kegiatan pemeliharaan I dan II pada lokasi yang sama. Pemberdayaan masyarakat dilakukan terhadap 7 kelompok tani hutan mangrove

melalui

pelatihan

persemaian

dan

penanganan

produksi

mangrove. Terhadap

sumber

mata

air,

dilaksanakan

rehabilitasi

melalui

penanaman baru seluas 400 ha di 7 kabupaten yang diikuti dengan pemeliharaan I dan II. Selain itu, Dinas Kehutanan Provinsi NTB membangun kantong air di wilayah-wilayah sekitar mata air yaitu 8 unit di Pulau Lombok dan 7 unit di Pulau Sumbawa. Dinas

Kehutanan

Provinsi

melaksanakan

Kampanye

Indonesia

Menanam (KIM) sebanyak 3 kali pada Tahun 2009-2011 bertempat di Kabupaten Dompu. Sejak Tahun 2012, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi NTB. Selain itu, dilaksanakan pengembangan benih tanaman kehutanan melalui identifikasi pohon induk sebagai sumber benih unggul di 20 lokasi yang didukung dengan sosialisasi perbenihan bagi kelompok sumber benih di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, Sumbawa, Dompu dan Bima. Pengembangan aneka usaha kehutanan berupa pengembangan HHBK dan jasa lingkungan berupa pembuatan demplot sukun seluas 30 Ha di Kabupaten Dompu dan Lombok Barat, Demplot nyamplung 30 Ha di Kabupaten Dompu dan Lombok Barat yang diikuti dengan kegiatan


27

pemeliharaan

I

namun

tidak

dilakukan

Pemeliharaan

II

karena

,

pengembangan kelompok usaha HKm untuk 2 kelompok tani di Lombok Tengah, pembinaan kelompok tani madu hutan di 8 kabupaten/kota Se NTB. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dilakukan melalui penanaman bambu seluas 20 Ha dan rumput ketak seluas 5 Ha, penyediaan alat pengukur kadar air madu sebanyak 5 unit di sentra penghasil madu, pemberian bantuan bibit jenis buah-buahan misalnya nangka, durian, sukun dan tanaman kehutanan berupa mahoni dan sengon serta pelatihan pengolahan produk HKm untuk 12 kelompok tani. Selain

itu,

Dinas

Kehutanan

Provinsi

NTB

juga

melakukan

pengembangan aneka usaha kehutanan di wilayah KPH Rinjani Barat berupa penanaman bambu seluas 10 ha yang telah dilakukan pemeliharaan tahun I, penanaman rumput ketak di wilayah Lombok Barat seluas 30 ha disertai dengan pemeliharaan tahun I, serta penanaman pandan seluas 5 ha untuk mendukung pengembangan industri kreatif di bidang pariwisata. Selain itu, terdapat kegiatan RHL dengan proporsi tanaman karet 75 % dan sengon 25 % seluas 75 ha. Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi NTB melengkapi dengan pengadaan kendaraan roda 2 untuk tenaga pengamanan hutan dan penyuluh kehutanan sebanyak 9 unit, kendaraan roda 3 untuk distribusi bibit sebanyak 6 unit. Dalam kurun waktu Tahun 2009-2013, untuk mendukung kegiatan rehabilitasi telah dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada 242 unit kelompok masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. kegiatan ini dilakukan melalui pelatihan pembuatan persemaian dan penanganan pasca panen antara lain melalui pembuatan bibit 68 kelompok, rehabilitasi areal taman hutan raya 23 kelompok, pembuatan demplot tanaman mangrove 37 kelompok, rehabilitasi sumber mata air 35 kelompok, silvopastura 17 kelompok, pengembangan benih

tanaman

kehutanan

25 kelompok,

pengembangan Aneka Usaha Kehutanan (AUK) dan Jasling 30 kelompok, pembangunan MKKHD 20 kelompok dan pengembangan AUK pada areal KPH Rinjani Barat sebanyak 7 kelompok. Berdasarkan memori serah terima jabatan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB, diperoleh data bahwa terlihat dampak dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area melalui berbagai sumber dana menampakkan keberhasilan dengan munculnya sumber mata air baru di dalam kawasan hutan sebanyak 155 mata air.


28

3. Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Hutan Program pengamanan

ini hutan

dilaksanakan lintas

daerah

dalam

bentuk

setiap

kegiatan

tahunnya

di

operasi seluruh

kabupaten/kota se NTB. Dalam rangka peningkatan kapasitas, petugas Polhut juga diikutsertakan dalam pelatihan menembak bagi 63 orang dalam kurun waktu 5 tahun. Terkait dengan batas kelola Tahura yang belum jelas sehingga diperlukan pemantapa kawasan Tahura melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai pihak, pada tanggal 31 Januari 2013 telah dilakukan rapat pembahasan trayek Tahura yang menghasilkan “Piagam Kesepakatan” yang antara lain berisi kesanggupan masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan pengelolaan hutan khususnya areal Tahura bersama pemerintah.

4. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Dalam rangka menjaga kepastian letak batas-batas kawasan hutan, Dinas Kehutana Provinsi NTB telah melaksanakan pengikatan pal batas ke jaringan titik kontrol sepanjang 185 km yaitu Kabupaten Dompu 65 km dan Kabupaten Bima 120 km. sebagai langkah antisipasi terhadap kerawanan sumber bencana, pada Tahun 2009 telah dilaksanakan identifikasi kawasan hutan sumber bencana di 20 lokasi yang berada di dalam kawasan hutan. Selain itu, untuk keperluan perencanaan dan pengembangan hutan, areal HKm di Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur telah dilakukan penataan batas lokasinya. Sebagai pendukung kegiatan, telah dilakukan pemberdayaan terhadap masyarakat pada Tahun 2009 dan 2010 sebanyak 4 kelompok. Dalam kurun waktu 2009-2013, Dinas Kehutanan Provinsi NTB secara rutin setiap tahunnya melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan kehutanan di 9 kabupaten/kota, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, Laporan Kinerja setiap tahunnya. Selain itu, setiap tahunnya secara rutin dilaksanakan rapat evaluasi, ,rapat Musrenbanghutda dengan melibatkan seluruh UPT Kementerian Kehutanan RI yang bertempat di NTB dan yang bertempat di Bali namun wilayah kerjanya sampai ke NTB serta Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota se NTB. Dalam pertemuan ini dibahasa realisasi dan kemajuan program dan kegiatan bidang kehutanan yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi


29

serta rencana kegiatan ke depan. Hal in penting sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan lokasi dari masing-masing instansi. Pelaksanaan program ini juga dilakukan melalui penyusunan draft rancangan peraturan daerah terkait dengan bidang kehutanan antara lain terkait dengan pengendalian industri. Hasilnya adalah berupa penerbitan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Gubernur NTB kepada Bupati/Walikota se NTB untuk penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas produksi sampai dengan 2.000 m3/tahun. Selain itu, telah diinisiasi penyusunan rancangan peraturan daerah terkait dengan tata niaga kayu bakar dan peraturan gubernur tentang sumbangan pihak III hasil pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan pada KPH Rinjani Barat. Penyusunan berbagai rancangan aturan daerah ini telah dilakukan konsultasi publik ke seluruh kabupaten/kota se NTB. Pada tahun

2010

s/d

2012 Dinas

Kehutanan

Provinsi NTB

memfasilitasi pelaksanaan penentuan legalisasi batas kelola HKm yaitu seluas 500 ha di Sesaot-Lombok Barat, 20 km di Kabupaten Bima dan 895 ha di Kabupaten Bima. Pada kawasan hutan di Kabupaten Dompu dan Bima dilakukan orientasi batas kawasan hutan sepanjang 120 km. Dalam rangka penyebarluasan

informasi

dan

penggalian

ide,

permasalahan, rencana program dan kegiatan telah dilaksanakan koordinasi pembangunan ekonomi bidang kehutanan dengan kabupaten/kota. Selain itu,

Dinas

Kehutanan

Provinsi

NTB

turut

serta

dalam

pameran

pembangunan kehutanan pada Tahun 2013. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, berbagai program dan capaian hasil kegiatan dapat diketahui oleh berbagai pihak dalam rangka menggali gagasan-gagasan untuk pembangunan kehutanan ke depannya. Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh sinergitas antara program dan kegiatan pembangunan kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi NTB dengan Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota se NTB. Selain itu, dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan, dilaksanakan sosialisasi pembangunan kehutanan ke masing-masing kabupaten/kota se NTB termasuk melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan fokus pada desa-desa yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan Negara.


30

3.3.

Analisa Isu Strategis Terkait dengan Tupoksi Beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini dan menjadi landasan dalam

perumusan

dan

penetapan

program,

kegiatan

dan

target

pembangunan kehutanan sesuai dengan indikator kinerja Provinsi NTB adalah sebagai berikut :  Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan termasuk di dalamnya pemanfaatan

jasa lingkungan, pariwisata alam, PNBP

kehutanan yang berasal dari HHBK.  Tingginya gangguan keamanan hutan baik terhadap kawasan dan hasil hutannya yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan sumber daya hutan dan terjadinya bencana alam berupa banjir dan tanah longsor.  Keberadaan lahan kritis yang berdampak pada menurunnya daya dukung DAS. Berdasarkan data statistik Dinas Kehutanan Provinsi NTB,Luas lahan kritis di Provinsi NTB seluas ± 444.409,19 Ha yang kondisinya didominasi oleh areal dengan tingkat kekritisan agak kritis.  Terdapat kesenjangan antara suply dan demand kebutuhan kayu masyarakat. Kemampuan suplai kayu Provinsi NTB sebesar 55.000 m3 sementara demand sebesar 210.000 m3 kayu bulat atau setara dengan 105.000 m3 kayu olahan, sehingga masih terdapat kekurangan suplai sebesar 50.000 m3 kayu olahan atau 100.000 m3 kayu bulat. Kebutuhan kayu bakar mencapai 480.000 m3 per tahun untuk keperluan industri kecil dan rumah tangga. Sejalan dengan kenaikan harga BBM dan distribusi bahan bakar fosil yang semakin sulit, terdapat kecenderung peningkatan kebutuhan bahan bakar kayu. Jika harga BBM, batubara dan gas terus naik, oven tembakau virginia sebanyak 13.509 unit di P. Lombok diperkirakan memerlukan 480.000 m3 kayu bakar per tahun, sehingga total kebutuhan kayu bakar di Provinsi NTB mendekati 960.000 m3 . Kekurangan tersebut diperkirakan diisi oleh aktivitas illegal

logging dan illegal trading.  Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan petugas kehutanan terhadap aturan di bidang kehutanan

di tingkat lapangan

masih rendah. Hal ini disebabkan antara lain karena kurangnya penyebaran data dan informasi kehutanan dalam bentuk yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak.. selain itu, hal ini juga merupakan akibat dari sangat dinamisnya perubahan aturan dan


31

kebijakan di bidang kehutanan. Akibatnya, kuantitas dan kualitas SDM kehutanan

baik

pada

tataran

pemerintah

terutama

pemerintah

kabupaten/kota dan masyarakat khususnya yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan menjadi sangat terbatas.  Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan pada wilayah pemanfaatan hutan kemasyarakatan masih terkendala kurangnya keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil panen dari areal kelola masyarakat baik di dalam dan di sekitar kawasan hutan.  Tidak

tertibnya

penyampaian

laporan

oleh

masing-masing

kabupaten/kota menyebabkan minimnya data yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi NTB. Tidak tertibnya pelaporan tersebut juga menyebabkan fluktuasi data yang cukup signifikan pada setiap tahunnya karena data dan informasi yang dihimpun dan kemudian disajikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi NTB sebagian besar berasal dari pelaporan Dinas Kehutanan Kabupaten/kota.  Investasi bidang kehutanan masih terhambat oleh permasalahan tenurial dan perbedaan pemahaman antara instansi perijinan dengan instansi teknis kehutanan. Hal ini berpotensi menurunnya minat pelaku usaha untuk berinvestasi di bidang kehutanan.  Dukungan sarana dan prasarana kehutanan masih minim terutama bagi tenaga yang berada di tingkat lapangan.  Teknologi di bidang pemanfaatan hutan belum sampai ke tahap aplikasi.  Terbatasnya alokasi anggaran di bidang kehutanan, apalagi jika dibandingkan dengan luasan kawasan hutan yang mencapai 53 % dari luas daratan Provinsi NTB. Tabel 3.7. Keterkaitan Masalah dengan Isu No 1

Bidang Pemanfaatan Hutan

Masalah Data potensi belum mantap Produksi kayu berijin terbatas

2

Planologi dan Pengamanan Hutan

Anggaran pendampingan masyarakat terbatas Kemampuan SDM terkait teknologi hasil hutan kurang Jumlah Polhut kurang Permasalahan tenurial membutuhkan keterlibatan multipihak

Isu Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan Terdapat kesenjangan antara suply dan demand kebutuhan kayu masyarakat Kurangnya keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil hutan Teknologi di bidang pemanfaatan hutan belum sampai ke tahap aplikasi Tingginya gangguan keamanan hutan Investasi bidang kehutanan masih terhambat oleh permasalahan tenurial dan perbedaan pemahaman antara instansi perijinan dengan instansi teknis kehutanan


32

No 3 4

Bidang

Masalah

Rehabilitasi dan Konservasi Hutan Sekretariat

Isu

Anggaran rehabilitasi hutan dan lahan tidak sebanding dengan luas lahan kritis Pembinaan SDM masih minim

Tidak adanya petugas khusus untuk pengumpulan data kehutanan sampai tingkat kecamatan Kemampuan membuka alternatif pendanaan dari luar masih kurang 5

BPPTH

6

Tahura Nuraksa

7

KPH Rinjani Barat

Pengelolaan sumber benih belum optimal Terbatasnya anggaran dan SDM untuk tenaga di tingkat tapak Terbatasnya anggaran dan SDM untuk tenaga di tingkat tapak

Pengelolaan

hutan

lestari

Keberadaan lahan kritis yang berdampak pada menurunnya daya dukung DAS Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan petugas kehutanan terhadap aturan di bidang kehutanan di tingkat lapangan masih rendah Tidak tertibnya penyampaian laporan oleh masing-masing kabupaten/kota menyebabkan minimnya data yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi NTB Terbatasnya alokasi anggaran di bidang kehutanan, apalagi jika dibandingkan dengan luasan kawasan hutan yang mencapai 53 % dari luas daratan Provinsi NTB Kurangnya ketersediaan benih bersertifikat Dukungan sarana dan prasarana kehutanan masih minim terutama bagi tenaga yang berada di tingkat lapangan Dukungan sarana dan prasarana kehutanan masih minim terutama bagi tenaga yang berada di tingkat lapangan

merupakan

cita-cita

dalam

proses

pembangunan kehutanan. Pengelolaan tersebut mengedepankan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan dengan tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan. Konsep pembangunan hutan lestari antara lain bahwa pengelolaan hutan diarahkan untuk penggunaan sumberdaya ekosistem yang berkelanjutan, bersifat menyeluruh, berbasis ekosistem, dilakukan berdasarkan perspektif bentang alam dan diarahkan pada pencapaian tujuan dengan multikriteria. Namun dihadapkan

demikian,

pada

pengelolaan

sumberdaya

permasalahan-permasalahan

yang

hutan

senantiasa

sangat

dinamis.

Dinamika tersebut terkait dengan adanya pengaruh dari tindakan manusia serta adanya gangguan alam. Berdasarkan kajian terhadap kondisi dan permasalahan yang diuraikan di atas, dapat disebutkan beberapa issu-issu strategis terkait dengan pembangunan kehutanan di NTB yang wajib mendapat perhatian antara lain : 1. Kerusakan hutan dan lahan Keadaan ini antara lain disebabkan oleh terjadinya berbagai tindak pidana kehutanan yang cukup beragam antara lain pengangkutan hasil hutan tanpa disertai dokumen legalitas kayu, penebangan liar,


33

penggembalaan dan lain sebagainya. Permintaan atau kebutuhan kayu yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaannya menyebabkan terbukanya pasar untuk kayu yang berasal dari sumber yang tidak sah. Akibat dari adanya gangguan hutan tersebut telah menimbulkan kerusakan hutan yang berakibat adanya kerugian bagi negara berupa hilangnya potensi penerimaan negara bukan pajak serta kerugian berupa hilangnya nilai fungsi dari hutan itu sendiri. Gangguan keamanan hutan belum terpetakan dalam bentuk konsentrasi, lokasi dan intensitas gangguan sehingga perencanaan dalam rangka pengendalian dan pengamanan hutan belum dilaksanakan secara tepat sasaran. Hal inilah yang kemudian membuat pelaksanaan kegiatan pengamanan hutan masih belum sepadan dengan intensitas gangguan yang berlangsung. 2. Belum Optimalnya Kegiatan Pemanfaatan Hutan Secara keseluruhan, kawasan hutan di Provinsi NTB memiliki berbagai

potensi

yang

dapat

dikembangkan

dalam

rangka

pembangunan di sektor kehutanan dan mendukung pembangunan di sektor lainnya. Namun demikian, potensi tersebut belum tergali dan dieksplorasi secara nyata sehingga belum termanfaatkan secara optimal. Pengelolaan kawasan hutan di NTB masih terfokus pada upaya-upaya pemanfaatan hasil hutan kayu sebagai kegiatan utamanya baik secara legal maupun illegal. Selain itu, upaya pemanfaatan HHBK masih dilakukan secara tradisional dengan melakukan pemungutan langsung dari kawasan hutan tanpa disertai dengan perijinan. Perlu

adanya

upaya

yang

sungguh-sungguh

dalam

mengoptimalkan berbagai potensi tersebut melalui monitoring dan evaluasi terhadap perijinan yang sudah ada, mendorong masyarakat untuk mengurus perijinan HHBK, peningkatan akses masyarakat dalam turut serta mengelola hutan termasuk pengembangan potensi jasa lingkungan sumber daya hutan sebagai obyek dan daya tarik wisata. Namun demikian, eksploitasi sumberdaya kehutanan tersebut juga harus mengindahkan kemampuan dan daya dukung dari sumberdaya tersebut agar tidak menyebabkan terjadinya kerusakan dan merosotnya kualitas lingkungan hidup.


34

3. Tingginya Permasalahan Tenurial Dalam Kawasan Hutan Tingkat kemiskinan Provinsi NTB berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2013 adalah sebesar 17, 25 %. Jumlah penduduk ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode Maret – September 2012 yaitu sebesar 828,330 orang atau 18,02 persen dari jumlah penduduk. Dari sejumlah itu, penduduk miskin di daerah pedesaan berjumlah sekitar 412.940 orang atau sekitar 15,41 %. Memperhatikan bahwa banyak desa di masing-masing kabupaten yang letaknya berbatasan dengan kawasan hutan tentu akan turut memberikan tekanan sosial dan ekonomi terhadap kawasan hutan. Luas lahan rata-rata petani di NTB hanya mencapai 0,3 ha/KK dengan pola pengelolaan yang mengedepankan ekstensifikasi lahan pertanian menjadikan kawasan hutan sebagai areal yang logis sebagai arah pengembangan. Kondisi kemiskinan ini juga menjadikan setiap kegiatan pembangunan termasuk pembangunan kehutanan harus diarahkan untuk pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan namun di sisi lain keberadaan dan kondisi hutan harus dijaga dan dipelihara. 4. Belum Mantapnya Kelembagaan Pengelolaan Hutan Dari 23 KPH yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan RI, sampai dengan saat ini baru 12 unit yang beroperasi baik berupa KPH Lintas yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi maupun KPH Kabupaten yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Dalam rangka pemantapan pengelolaan kawasan, keberadaan institusi sampai ke tingkat tapak berupa KPH dan Tahura harus didorong sampai kemudian seluruh kawasan hutan di Provinsi NTB dikelola oleh masing-masing KPH sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga sektor kehutanan juga menyebabkan belum optimalnya pengelolaan kawasan. Masyarakat masih belum menjadikan kelompok tani hutan sebagai landasan dalam melaksanakan kehutanan

pengelolaan

masih

hutan.

terkendala

Penegakan

dengan

hukum

terbatasanya

di

jumlah

sektor Polisi

Kehutanan dan tenaga penyidik di bidang kehutanan. Selain itu, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi belum menyentuh pada aspek aplikasi karena membutuhkan biaya yang cukup besar.


35

3.4.

Analisa Lingkungan Strategis Berdasarkan gambaran kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh pembangunan bidang kehutanan di NTB saat ini, dapat disampaikan analisis strategis terhadap kondisi lingkungan internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan serta kondisi lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman, secara berturut-turut berdasarkan peringkatnya pada masingmasing faktor berdasarkan perbandingan berpasangan dengan faktor-faktor lainnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor internal dan eksternal tersebut kemudian diperoleh alternatif strategi yang dibagi dalam: a. Strategi SO (menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang) b. Strategi ST (menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman) c. Strategi WO (mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang) d. Strategi WT (meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman) Tabel 3.8. Matriks SWOT Penentuan Strategi Komitmen Pemerintah Kekuatan (Strength) 1. Kawasan hutan yang mantap 2. Adanya organisasi tingkat tapak Lingkungan Internal

Kelemahan (Weaknesses) 1. Implementasi pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan belum efektif

3. Kepastian anggaran dari pemerintah daerah 4. Ketersediaan aparatur bidang kehutanan

2. Terbatasnya alokasi anggaran bidang kehutanan 3. Sarana prasarana tingkat lapangan belum memadai

5. Tersedianya SOP, Juklak dan

4. Kapasitas SDM dalam

Lingkungan

Juknis berbagai kegiatan

pengelolaan hutan

Eksternal

kehutanan 6. Sarpras kantor yang memadai

5. Kurang proaktif berkoordinasi dengan pihak lain 6. Sistem pengelolaan data dan informasi bidang kehutanan belum baik

Peluang (Opportunity) 1. Potensi sumberdaya hutan

Strategi SO 1. Mengembangkan jaringan

yang tersebar di dalam dan di

kerjasama dengan lembaga-

luar kawasan hutan

lembaga terkait baik di tingkat

2. Peluang pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak 3. Tersedianya regulasi yang mendukung sektor kehutanan 4. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan 5. Dukungan pembiayaan dari

lokal dan nasional 2. Membangun kemitraan antara Dinas Kehutanan dengan pelaku usaha dan masyarakat 3. Penyempurnaan data potensi sumber daya hutan 4. Pengembangan hasil hutan

Strategi WO 1. Reformasi birokrasi dan koordinasi 2. Evaluasi berkala terhadap capaian visi dan misi dinas 3. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan hutan 4. Mendorong investasi usaha bidang kehutanan 5. Implementasi teknologi bidang kehutanan

bukan kayu


36

APBN 6. Adanya investor bidang penggunaan dan pemanfaatan hutan 7. IPTEK bidang kehutanan

5. Optimalisasi pengawasan kegiatan penggunaan dan pemanfaatan hutan 6. Menyusun arahan penggunaan kawasan hutan

semakin berkembang Ancaman (Threats) 1. Terjadinya pelanggaran dan

Strategi ST 1. Peningkatan peran KPH dan

tindak pidana dalam hal

Tahura dalam pengelolaan

penggunaan dan pemanfaatan

hutan di tingkat tapak

hutan 2. Kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan 3. Aplikasi teknologi

2. Membangun sistem koordinasi berbasis sistem informasi

Strategi WT 1. Distribusi data dan informasi kepada para pihak 2. Optimalisasi petugas lapangan 3. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat

antara provinsi dan kabupaten 3. Peningkatan peran serta

membutuhkan waktu dan

masyarakat dalam kegiatan

biaya yang besar

pengelolaan hutan

4. Meningkatnya potensi terjadinya bencana alam 5. Perubahan aturan dan kebijakan bidang kehutanan sangat dinamis


37

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.

Visi dan Misi SKPD Kondisi sumberdaya hutan di Provinsi NTB menunjukkan bahwa hutan memiliki kedudukan, fungsi dan peran yang sangat penting bagi pembangunan di Provinsi NTB. Dengan demikian, pengelolaannya harus dilakukan bersama-sama secara efektif, efisien oleh seluruh pihak yang terkait dengan pembangunan kehutanan. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka Dinas Kehutanan Provinsi NTB perlu menetapkan visi yang ingin diwujudkan dalam periode lima tahun ke depan. Visi tersebut merupakan gambaran umum dari keadaan yang ingin dicapai Dinas Kehutanan Provinsi NTB pada akhir Tahun 2018. Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi NTB, permasalahan yang dihadapi serta program sektor kehutanan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018, Visi Dinas Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2013-2018 adalah : “MEWUJUDKAN

PENGELOLAAN

SUMBERDAYA

HUTAN

YANG

OPTIMAL UNTUK MENDUKUNG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT” Pengelolaan hutan yang dimaksud adalah meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan

rencana

pengelolaan

hutan,

pemanfaatan

hutan

dan

penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam. Upaya pengelolaan tersebut tidak berarti melakukan eksploitasi secara berlebihan melainkan harus disesuaikan dengan daya dukung sumberdaya tersebut untuk menghindari terjadinya kerusakan dan merosotnya kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan harus dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumberdaya hutan yang ada baik berupa kawasan hutan, hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan sumberdaya lainnya serta meningkatkan nilai tambah dari model pengelolaan sumberdaya hutan yang telah berlangsung saat ini sehingga akan mengarah pada upaya peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Upaya partisipatif,

pengelolaan terpadu,

berkelanjutan, berintegritas

aspiratif,

dengan moral

dilakukan

berkeadilan,

didukung

yang

baik,

secara

oleh

terencana,

berkesinambungan

sumberdaya

profesional,

transparan,

manusia

kompeten

dan

dan yang

mampu

bekerjasama. Selain itu harus memperhatikan nilai budaya masyarakat yang


38

didasari pada kebijakan kehutanan nasional, kebijakan provinsi, kabupaten / kota untuk diimplementasikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian untuk memperoleh manfaat optimal dan lestari. Mendukung Kesejahteraan Masyarakat berarti sektor kehutanan diharapkan dapat menjadi pendukung utama dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat baik dari aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Sektor kehutanan harus mampu menjadi alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan sumber pangan dan kebutuhan ruang yang terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hutan dengan kondisi sumber daya dan pengelolaan yang optimal diharapkan dapat mendorong terciptanya lapangan kerja, kesempatan usaha, dan peningkatan pendapatan. Penerapan teknologi budidaya hutan dan pertanian yang baik berupa agroforestry dapat meningkatkan keanekaragaman hasil tanaman misalnya bahan pangan dan bahan obat-obatan, sehingga membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara adil maka diperlukan pengembangan manajemen hutan dan pemanfaatan lahan secara kolaboratif/partisipatif, keterbukaan akses dan pengembangan kapasitas masyarakat. Untuk

mewujudkan

visi

pembangunan

kehutanan

tersebut

dirumuskan ke dalam MISI sebagai berikut : 1. Meningkatkan

kualitas

perencanaan

kehutanan

berbasis

kewilayahan Menitikberatkan pada model perencanaan kehutanan yang berbasis

kewilayahan

(spasial)

dengan

membentuk

arahan

indikatif pemanfaatan kawasan hutan yang sesuai dengan kajian dan

analisis

memberikan

fungsinya. panduan

Hal

yang

ini

dilakukan

komprehensif

untuk

untuk

mengenai

model

perencanaan kehutanan khususnya untuk jangka menengah. 2. Penguatan entitas pengelola kehutanan di tingkat tapak Penguatan

entitas

pengelola

kehutanan

khususnya

di

tingkat tapak tujuannya adalah untuk meningkatkan tugas dan fungsi

entitas

kehutanan

dalam

proses


pembangunan

39

kehutanan.

Keberadaan

organisasi

kelola

kehutanan

di

tingkat

tapak diharapkan ini akan membangun sinergi yang kuat antara masyarakat

sekitar

hutan

selaku

kehutanan

dengan

Dinas

Kehutanan

proses

pembangunan

pelaku

kehutanan

utama

selaku

mulai

pembangunan

regulator

dari

dalam

perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan kehutanan. 3. Meningkatkan

pola

rehabilitasi

berbasis

pemanfaatan

sumberdaya hutan (HHK, HHBK dan jasa lingkungan) Menitikberatkan

pada

upaya

rehabilitasi

tidak

dengan

menggunakan pendekatan penanaman saja namun juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggali potensi sumberdaya hutan untuk diolah dan dimanfaatkan. Selain menggali potensi yang belum dimanfaatkan, maka dipandang penting untuk meningkatkan nilai tambah bagi potensi yang selama ini telah dimanfaatkan sehingga dapat meningkatkan

pendapatan

yang

berimplikasi pada kesejahteraan

masyarakat. Masyarakat

khususnya yang

tinggal dan

menggantungkan

harapan hidupnya dari kawasan hutan merupakan subjek pembangunan kehutanan yang selama ini belum teroptimalkan peran dan fungsinya. Dengan ini diharapkan dapat lebih mengakomodir peran dan fungsi tersebut agar dalam proses perencanaan pembangunan kehutanan lebih mampu membuka ruang untuk memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat sekitar hutan untuk turut terlibat dalam upaya rehabilitasi, tidak lagi sebagai objek namun menjadi subjek yang memiliki kesetaraan tugas dan fungsi dengan Dinas Kehutanan selaku pemegang kebijakan pembangunan kehutanan di Provinsi NTB. Hal ini semua akan mengarah pada meningkatnya rasa memiliki masyarakat sekitar hutan terhadap kawasan hutan sehingga dengan sendirinya akan ikut menjaga dan melestarikan kawasan hutan yang ada di sekitarnya. 4. Memantapkan pola perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan Perlindungan kawasan hutan merupakan suatu langkah untuk bersama-sama melakukan perlindungan terhadap hutan dan segala yang ada di dalamnya. Perlindungan dimaksud tidak hanya terhadap


40

gangguan keamanan yang terjadi didalam kawasan namun juga terhadap gangguan yang terjadi terhadap kawasan hutan itu sendiri. Berbagai usaha untuk meminimalisir sertifikasi, perambahan dan penggunaan kawasan hutan tanpa ijin merupakan bentuk kegiatan untuk mempertahankan fungsi kawasan hutan sebagai sebuah kawasan tutupan negara yang legal. 5. Memantapkan data pembangunan kehutanan dan kompetensi Sumberdaya Manusia Fungsi kehutanan

perencanaan merupakan

dan

salah

evaluasi satu

dalam

faktor

kunci

pembangunan keberhasilan

pembangunan kehutanan itu sendiri. Perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan basis evaluasi program dan kegiatan akan dapat mengukur seberapa efisien pelaksanaan pembangunan tersebut untuk kemudian dapat menentukan strategi pelaksanaan rencana berikutnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2013-2018 sesuai dengan visi dan misi tersebut di atas adalah sebagai berikut: Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO

TUJUAN

SASARAN

1

Menciptakan iklim kerja yang berbasis pada data dengan didukung kualitas SDM yang baik

Tersediannya dukungan untuk peningkatan SDM dan sarpras pendukung pelaksanaan pembangunan kehutanan Tersedianya dokumen perencanaan kehutanan Tersedianya data dan laporan hasil pembangunan kehutanan

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE KONDISI 2014 2015 2016 2017 2018 AKHIR

Persentase ketersediaan sarpras pendukung

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah SDM yang meningkat kualitasnya Jumlah dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun Jumlah laporan hasil pembangunan kehutanan yang tersusun

2 orang

2 orang

2 orang

2 orang

2 orang

10 orang

6 judul

5 judul

5 judul

5 judul

5 judul

26 judul

4 judul

4 judul

4 judul

4 judul

4 judul

20 judul


41

NO

TUJUAN

2

Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rahabilitasi hutan dan lahan dengan berbasis pada pemanfaatan hutan

SASARAN Meningkatnya pemanfaatan hasil hutan unggulan

Jumlah produksi yang meningkat

10 ton

20 ton

20 ton

20 ton

30 ton

100 ton

Optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan kehutanan

Jumlah lokasi jasa lingkungan yang di kembangkan Jumlah kelompok masyarakat dan pelaku usaha yang terlibat

-

6 lokasi

2 lokasi

2 lokasi

2 lokasi

6 lokasi

-

-

2 unit

3 unit

2 unit

7 unit

Luas peningkatan penutupan lahan Jumlah daerah tangkapan air yang tertangani Luas lahan yang terfasilitasi untuk masyarakat

2.596 Ha

1.950 Ha

1.200 Ha

1.300 Ha

1.400 Ha

8.446 Ha

2 titik

2 titik

5 titik

5 titik

5 titik

19 titik

-

-

3.000 ha

1.000 ha

2.000 ha

6.000 ha

Jumlah Perda yang mendukung pengelolaan tingkat tapak oleh KPH dan Tahura Jumlah unit KPH dan Tahura yang operasional secara optimal Persentase kasus pidana kehutanan yang diselesaikan

-

2 judul

-

-

-

2 judul

2 unit

2 unit

3 unit

4 unit

5 unit

5 unit

30%

30%

30%

30%

30%

30%

Jumlah dokumen pemantauan evaluasi pelaporan cadangan karbon yang tersusun Jumlah kawasan hutan yang bebas dari masalah

1 judul

1 judul

1 judul

1 judul

1 judul

5 Judul

-

3 lokasi

3 lokasi

7 lokasi

3 lokasi

16 lokasi

Terfasilitasinya masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan Meningkatnya penutupan lahan Tertanganinya daerah tangkapan air

3

4

Mengoptimalkan KPH dan Tahura sebagai organisasi pengelola di tingkat tapak

Mengoptimalkan pola perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan


INDIKATOR SASARAN

Terfasilitasinya masyarakat untuk ikut dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan Menguatnya kedudukan KPH dan Tahura sebagai organisasi pengelola di tingkat tapak

Terselesaikannya kasus tindak pidana kehutanan Terpantaunya cadangan karbon tingkat Provinsi

Terjaminnya kawasan hutan bebas masalah


42

NO

TUJUAN

5

Mengoptimalkan fungsi kawasan hutan sebagai basis dalam perencanaan kehutanan

4.3.

SASARAN Tersusunnya dokumen perencanaan kehutanan jangka menengah tingkat provinsi yang mantap


INDIKATOR SASARAN Jumlah dokumen yang disusun

-

1 judul

-

-

-

1 judul

Strategi dan Kebijakan SKPD Untuk menjabarkan seluruh misi sebagaimana tersebut di atas menjadi satu tahapan proses yang komprehensif dalam bentuk program prioritas dan kegiatan pokok dengan memperhitungkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka Dinas Kehutanan Provinsi NTB menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel. 4.2. Kaitan antara Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ISU STRATEGIS

: 1. Kerusakan hutan dan lahan 2. Belum Optimalnya Kegiatan Pemanfaatan Hutan 3. Tingginya Permasalahan Tenurial Dalam Kawasan Hutan

VISI MISI I Tujuan Mengoptimalkan fungsi kawasan hutan sebagai basis dalam perencanaan kehutanan MISI II Tujuan Mengoptimalkan KPH dan Tahura sebagai organisasi pengelola di tingkat tapak

4. Belum Mantapnya Kelembagaan Pengelolaan Hutan : Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Yang Optimal Untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat : Meningkatkan kualitas perencanaan kehutanan berbasis kewilayahan Sasaran Strategi Kebijakan Tersusunnya dokumen perencanaan kehutanan jangka menengah tingkat provinsi yang mantap

1. Penyusunan arahan Pemantapan model penggunaan kawasan perencanaan berbasis 2. Pelaksanaan kewilayahan monitoring pola penggunaan dan pemanfaatan kawasan : Penguatan entitas pengelola kehutanan di tingkat tapak Sasaran

Strategi

Menguatnya kedudukan KPH dan Tahura sebagai organisasi pengelola di tingkat tapak

1. Peningkatan peran KPH dan Tahura 2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional ditingkat tapak 3. Penyediaan petugas lapangan yang berkualitas

Kebijakan Penguatan kelembagaan di tingkat tapak


43

MISI III Tujuan Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rahabilitasi hutan dan lahan dengan berbasis pada pemanfaatan hutan

MISI IV Tujuan Mengoptimalkan pola perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan

MISI V

: Meningkatkan pola rehabilitasi berbasis pemanfaatan sumberdaya hutan (HHK, HHBK dan jasa lingkungan) Sasaran Strategi Kebijakan 1. Meningkatnya 1. Peningkatan peran 1. Pelaksanaan rehabilitasi penutupan lahan kelompok hutan dan lahan dengan 2. Tertanganinya masyarakat dan pemberdayaan daerah tangkapan dunia usaha dalam masyarakat air kegiatan rehabilitasi 2. Pemanfaatan potensi 3. Meningkatnya hutan dan lahan sumberdaya hutan pemanfaatan hasil 2. Pengelolaan unggulan hutan unggulan kawasan hutan 4. Optimalisasi partisipatif pemanfaatan jasa 3. Pengembangan hasil lingkungan hutan unggulan kehutanan 4. Implementasi 5. Terfasilitasinya teknologi dalam masyarakat untuk pemanfaatan ikut dalam kegiatan sumberdaya hutan rehabilitasi hutan 5. Mendorong investasi dan lahan sektor kehutanan 6. Terfasilitasinya masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan : Memantapkan pola perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan Sasaran

Strategi

Kebijakan

1. Terjaminnya 1. Penguatan jaringan Perlindungan partisipatif kawasan hutan dalam perlindungan kawasan hutan bebas masalah kawasan hutan 2. Terselesaikannya 2. Penyediaan data dan kasus tindak informasi kawasan pidana kehutanan hutan bermasalah 3. Terpantaunya cadangan karbon tingkat Provinsi : Memantapkan data pembangunan kehutanan dan kompetensi SDM

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan


1. Tersediannya dokumen perencanaan kehutanan 2. Tersediannya data dan laporan hasil pembangunan kehutanan 3. Tersediannya dukungan untuk peningkatan SDM dan sarpras pendukung pelaksanaan pembangunan kehutanan

1. Penyempurnaan data pembangunan kehutanan 2. Penguatan koordinasi jaringan distribusi dan sistem informasi kehutanan 3. Pelaksanaan evaluasi berkala capaian kinerja 4. Pelaksanaan reformasi birokrasi

1. Penguatan fungsi monitoring dan evaluasi pembangunan kehutanan 2. Peningkatan kapasitas SDM


44

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mendukung pencapaian visi misi Dinas Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2013-2018, maka perlu dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan yang secara berkesinambungan merupakan tahapan pencapaian visi Dinas Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2013-2018. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan

dengan

berpedoman

pada

program pembangunan daerah dalam

RPJMD 2013-2018 sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 5. Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan 6. Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan Rencana

program

dan

kegiatan

yang

telah

ditetapkan

tersebut,

selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama 5 tahun yang akan datang. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi selama 5 tahun kedepan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi indikator capaian setiap tahunnya. Sedangkan pendanaan indikatif diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penjabaran

rencana

program,

kegiatan, indikator

kinerja,

dan

pendanaan indikatif Dinas Kehutanan Provinsi NTB selama tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


45

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE

1

2

3

4


Tersediannya dukungan untuk peningkatan SDM dan sarpras pendukung pelaksanaan pembangunan kehutanan

Persentase ketersediaan sarpras pendukung

2.02.0 1.01

PROGRAM/ KEGIATAN

5

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA AWAL PEREN CANAAN

6

7

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014 TARGET 8

2015 PAGU (x Ribu) 9

TARGET 10


TARGET 12


TARGET 14

KONDISI AKHIR PERIODE


TARGET 16

PAGU (x Ribu) 17

TARGE T 18

PAGU (x Ribu) 19

UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB

LOKASI

20

21

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pelayanan administrasi pemerintahan

-

100%

603.681

100%

1.656.8 07

100%

610.124

100%

668.549

100%

668.549

100%

4.207.71 0

Sekretaris

Penyediaan jasa surat menyurat

tersedianya kebutuhan surat menyurat

-

1 tahun

3.300

1 tahun

3.300

1 tahun

3.300

1 tahun

3.300

1 tahun

3.300

5 tahun

16.500

Sekretaris

Mataram

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

tersedianya kebutuhan rekening telpon, internet dan listrik

-

1 tahun

83.700

1 tahun

98.400

1 tahun

83.700

1 tahun

83.700

1 tahun

83.700

5 tahun

433.200

Sekretaris

Mataram

Penyediaan jasa administrasi keuangan

tersediannya pembayaran honoraium tim pengelola keuangan dan barang tersedianya alat kebersihan dan jasa kebersihan kantor

-

1 tahun

96.356

1 tahun

133.556

1 tahun

73.544

1 tahun

73.544

1 tahun

73.544

5 tahun

450.544

Sekretaris

Mataram

-

1 tahun

62.080

1 tahun

68.400

1 tahun

62.080

1 tahun

62.080

1 tahun

62.080

5 tahun

316.720

Sekretaris

Mataram

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

tersediannya alat tulis kantor tersediannya surat dinas dan kelengkapan administrasi perkantoran

-

1 tahun

10.000

1 tahun

10.050

1 tahun

10.000

1 tahun

10.000

1 tahun

10.000

5 tahun

50.050

Sekretaris

Mataram

-

1 tahun

9.500

1 tahun

11.000

1 tahun

9.500

1 tahun

9.500

1 tahun

9.500

5 tahun

49.000

Sekretaris

Mataram

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.

tersedianya alat elektronik dan kelistrikan

-

1 tahun

3.900

1 tahun

9.500

1 tahun

3.900

1 tahun

3.900

1 tahun

3.900

5 tahun

25.100

Sekretaris

Mataram

Penyediaan jasa kebersihan kantor


46

TUJUAN

1

SASARAN

2

INDIKATOR SASARAN

3

KODE

4

PROGRAM/ KEGIATAN

5



TARGET

PAGU (x Ribu)

10

PAGU (x Ribu) 11

TARGET 12


TARGET 14


TARGET 16

PAGU (x Ribu)

TARGE T

PAGU (x Ribu)

20

LOKASI

17

18

19

1 tahun

17.600

1 tahun

897.670

1 tahun

150.000

1 tahun

100.000

1 tahun

100.000

5 tahun

1.265.27 0

Sekretaris

Mataram

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

tersedianya kebutuhan bahan bacaan surat kabar nasional dan peraturan peru ndang undangan bidang kehutanan tersediannya konsumsi untuk rapat kedinasan tersediannya dana dalam mendukung kegiatan koordinasi/kons ultasi /singkronisasi / rapat / pertemuan lainnya ke Jakarta / provinsi lainnya Tersediannya anggaran untuk honorarium PTT

-

1 tahun

11.200

1 tahun

16.400

1 tahun

11.200

1 tahun

11.200

1 tahun

11.200

5 tahun

61.200

Sekretaris

Mataram

-

1 tahun

14.225

1 tahun

12.200

1 tahun

10.000

1 tahun

14.225

1 tahun

14.225

5 tahun

64.875

Sekretaris

Mataram

-

1 tahun

80.800

1 tahun

121.900

1 tahun

75.000

1 tahun

100.000

1 tahun

100.000

5 tahun

477.700

Sekretaris

Mataram

-

1 tahun

67.100

1 tahun

71.100

1 tahun

67.100

1 tahun

67.100

1 tahun

67.100

5 tahun

339.500

Sekretaris

Mataram

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

Terselenggaran ya rapat koordinasi dan pengendalian evaluasi bidang kehutanan

-

1 tahun

30.800

1 tahun

61.831

1 tahun

30.800

1 tahun

60.000

1 tahun

60.000

5 tahun

243.431

Sekretaris

Mataram

Penyediaan alat listrik dan elektronik

Tersedianya alat listrik dan elektronik

-

1 tahun

55.200

1 tahun

118.000

1 tahun

10.000

1 tahun

50.000

1 tahun

50.000

5 tahun

283.200

Sekretaris

Mataram


9

TARGET

2016

-

Penyediaan jasa administrasi teknis dan perkantoran

8

2015


tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

7

2014


Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan makanan dan minuman

6

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

21

47

TUJUAN

1

SASARAN

2

INDIKATOR SASARAN

3

KODE

4

2.02.0 1.02

Jumlah SDM yang meningkat kualitasnya

2.02.0 1.05

PROGRAM/ KEGIATAN

5



TARGET

PAGU (x Ribu) 9

TARGET 10


TARGET 12


TARGET 14


TARGET 16

PAGU (x Ribu)

TARGE T

PAGU (x Ribu)

20

LOKASI

17

18

19

-

1 tahun

57.920

1 tahun

23.500

1 tahun

10.000

1 tahun

20.000

1 tahun

20.000

5 tahun

131.420

Sekretaris

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase pemeliharan sarpras aparatur

-

100%

429.800

100%

352.900

100%

335.000

100%

335.000

100%

335.000

100%

1.787.70 0

Sekretaris

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Tersediannya dana pemeliharaan berkala setiap tahun

-

1 tahun

147.000

1 tahun

45.200

1 tahun

45.000

1 tahun

45.000

1 tahun

45.000

5 tahun

327.200

Sekretaris

Mataram

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional

Tersediannya dana pemeliharaan kendaraan dinas berkala

-

1 tahun

263.000

1 tahun

280.500

1 tahun

263.000

1 tahun

263.000

1 tahun

263.000

5 tahun

1.332.50 0

Sekretaris

Mataram

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Dukungan dana untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Jumlah calon pejabat fungsional

-

1 tahun

19.800

1 tahun

27.200

1 tahun

27.000

1 tahun

27.000

1 tahun

27.000

5 tahun

128.000

Sekretaris

Mataram

100 %

70.450

100 %

115.930

100 %

70.450

100 %

70.450

100 %

70.450

100 %

397.730

Sekretaris

-

2 orang

50.000

2 orang

50.000

2 orang

50.000

2 orang

50.000

2 orang

50.000

10 orang

250.500

Sekretaris

Prov. Lainnya

Pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian

Jumlah berkas kepegawaian yang diselesaikan

-

1 berkas

10.350

1 berkas

52.630

1 berkas

10.350

1 berkas

10.350

1 berkas

10.350

5 berkas

94.030

Sekretaris

Mataram

Pembinaan mental dan fisik aparatur

Dukungan anggaran untuk narasumber imtaq

-

48 kali

10.100

48 kali

13.300

48 kali

10.100

48 kali

10.100

48 kali

10.100

240 Kali

53.700

Sekretaris

Mataram


8

2015


Bahan publikasi, dan bahan pameran

Peningkatan SDM Aparatur

7

2014


Penyebarluasan Informasi Kehutanan

Program Peningkatan Kapaistas Sumberdaya Aparatur

6


21 Mataram

48

TUJUAN

1

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE

PROGRAM/ KEGIATAN



TARGET

PAGU (x Ribu)

10

PAGU (x Ribu) 11

TARGET

PAGU (x Ribu) 13

TARGET

PAGU (x Ribu) 15

TARGET

17

TARGE T

19

20

21

5

Persentase pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

100%

273.497

100%

228.425

100%

231.000

100%

234.750

100%

234.750

100%

1.202.42 2

Sekretaris

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Renstra Dishut 2013 - 2018 yang dibuat, Dokumen RKA SKPD, Dokumen RKA DPA Perubahan Dan Rencana Kerja SKPD yang dibuat Dokumen Monitoring evaluasi Pembangunan Kehutanan

-

4 judul

18.000

3 Judul

48.700

3 Judul

50.000

3 Judul

50.000

3 Judul

50.000

16 judul

216.700

Sekretaris

Mataram

-

1 judul

134.722

1 judul

65.600

1 judul

65.000

1 judul

65.000

1 judul

65.000

5 judul

395.322

Sekretaris

Se-NTB

Rumusan kesepakatan pengelolaan hutan antar stakeholders

-

1 judul

Sekretaris

Mataram

Penyusunan Statistik Dinas Kehutanan NTB

Dokumen Statistik SKPD yang dibuat

-

1 judul

46.675

1 judul

46.875

1 judul

45.000

1 judul

45.000

1 judul

45.000

5 judul

228.550

Sekretaris

Se-NTB

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Laporan Akuntabilitas SKPD yang dibuat

-

1 judul

17.950

1 judul

18.200

1 judul

20.000

1 judul

20.000

1 judul

20.000

5 judul

96.150

Sekretaris

Mataram

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Laporan Keuangan (Neraca Keuangan dan Neraca Aset Daerah) SKPD yang dibuat

-

1 judul

17.400

1 judul

15.200

1 judul

16.000

1 judul

16.000

1 judul

16.000

5 judul

80.600

Sekretaris

Mataram

1 judul

18

PAGU (x Ribu)

LOKASI

Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 judul

16

PAGU (x Ribu)

4

1 judul

14

2018

2.02.0 1.06

1 judul

12

2017

3


9

TARGET

2016

Jumlah dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun

Jumlah laporan hasil pembangunan kehutanan yang tersusun

8

2015


2

Tersedianya data dan laporan hasil pembangunan kehutanan

7

2014


Tersedianya dokumen perencanaan kehutanan

Penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan

6


5 judul

49

TUJUAN

1

Meningkatka n peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rahabilitasi hutan dan lahan dengan berbasis pada pemanfaatan hutan

SASARAN

2

Meningkatnya pemanfaatan hasil hutan unggulan

Optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan kehutanan

INDIKATOR SASARAN

3

Jumlah produksi yang meningkat

Jumlah lokasi jasa lingkungan yang di kembangkan

KODE

4

2.02.0 1.15

PROGRAM/ KEGIATAN

5




6

2014

2015 PAGU (x Ribu)

TARGET

7

8

TARGET

9

10

2016 PAGU (x Ribu)

TARGET

11

12

2017 PAGU (x Ribu)

TARGET

13

14


2018 PAGU (x Ribu)

TARGET

15

16

PAGU (x Ribu) 17

TARGE T 18

PAGU (x Ribu) 19

UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB 20

LOKASI

21

Peningkatan tertib Inventaris Barang Daerah

Tersedianya data dan informasi mengenai aset Pemprov. Yang dikelola dinas

-

1 judul

38.750

1 judul

33.850

1 judul

35.000

1 judul

38.750

1 judul

38.750

5 judul

185.100

Sekretaris

Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

Persentase pelaksanaan kegiatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

-

100%

162.735

100%

563.133

100%

350.000

100%

350.000

100%

330.000

100%

1.755.86 8

Bid. Pemanfaatan Hutan

Pengembangan hasil hutan nonkayu

Jumlah HHBK unggulan yang didata secara valid (Gaharu, kemiri, ketak, rotan, madu)

-

1 jenis

115.140

1 jenis

139.083

1 jenis

100.000

1 jenis

100.000

-

100.000

4 jenis

554.223


Se-NTB

Jumlah ijin pemungutan HHBK yang difasilitasi

-

-

1 jenis

1 jenis

1 jenis

1 jenis

4 ijin, 4 jenis


Se-NTB

Jumlah produksi HHBK unggulan

-

10 ton

20 ton

20 ton

20 ton

30 ton

100 ton


Se-NTB

Jumlah model unit usaha skala mikro berbasis HHBK yang terbentuk

-

-

-

-

-

1 unit

1 unit


Se-NTB

Kawasan geopark yang dikembangkan

-

-

Pengembangan jasa lingkungan wisata alam


-

6 lokasi

201.800

2 lokasi

40.000

2 lokasi

40.000

2 lokasi

40.000

6 lokasi

321.800

Se-NTB

Se-P. Lombok, Kab. Dompu, Kab. Bima

50

TUJUAN

1

SASARAN

2 Terfasilitasiny a masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan

INDIKATOR SASARAN

3 Jumlah kelompok masyarakat dan pelaku usaha yang terlibat

KODE

4

PROGRAM/ KEGIATAN

5 Pengembangan kawasan hutan produksi




6

2014

2015 PAGU (x Ribu)

TARGET

7

8

TARGET

9

-

-

Unit pengelola HT yang disertifikasi

-

-

-

Jumlah kelompok yang disosialisasi dan diidentifikasi mengenai komoditas tanaman bawah tegakan HTR Jumlah kelompok yang didampingi dalam pengembangan usaha berbasis komoditas tanaman bawah tegakan Jumlah kelompok yang diinisiasi dengan pelaku usaha dan swasta (HTI) untuk membangun jejaring pemasaran

-

-

1 kelompok

-

-

-

-


-

10

Unit pengelola HA yang disertifikasi

-

2016 PAGU (x Ribu)

TARGET

11 159.700

12 1 unit

2017 PAGU (x Ribu)

TARGET

13

14

60.000


2018 PAGU (x Ribu)

TARGET

15 60.000

16 -

PAGU (x Ribu) 17 50.000

TARGE T 18 1 unit

PAGU (x Ribu) 19 329.700


LOKASI

21


Kab. Dompu

1 unit

-

1 unit


Se-NTB

-

-

-

1 kelomp ok


Se-NTB

-

1 kelompok

-

-

1 kelomp ok


Se-NTB

-

-

1 kelompok

1 kelomp ok


Se-NTB

51

TUJUAN

1

SASARAN

2

INDIKATOR SASARAN

3

KODE

4

PROGRAM/ KEGIATAN

5

Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan

Pengendalian Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan




6

2014

7

2015

TARGET

PAGU (x Ribu)

8

9

2016

TARGET

PAGU (x Ribu)

10

11

TARGET

PAGU (x Ribu)

12

13

TARGET

PAGU (x Ribu)

14

15

16

17

Se-NTB

1 kelompok

3 kelomp ok

Bid. Rehabilitasi dan Konservasi Hutan

Se-NTB

1 Unit

3 Unit


Se-NTB


Se-NTB

-

-

1 kelompok

1 kelompok

1 kelompok

-

-

-

1 kelompok

1 kelompok

-

-

-

1 Unit

1 Unit

Tersedianya data dan informasi potensi sumber PNBP sektor kehutanan

-

1 judul

47.595

1 judul

62.550

1 judul

50.000

1 judul

50.000

21


1 unit

100.000

20

3 kelomp ok

-

1 kelompok

19

Se-NTB

-

100.000

18


-

1 kelompok

PAGU (x Ribu)

LOKASI

Se-NTB

Jumlah kelompok yang disosialisasi dan diidentifikasi mengenai produk unggulan HKm Jumlah kelompok yang didampingi dalam pengembangan usaha berbasis produk unggulan Jumlah kelompok yang diinisiasi dengan pelaku usaha untuk membangun jejaring pemasaran Jumlah unit usaha skala mikro pada kelompok HKm yang berbadan hukum

-

TARGE T



-

-

-

TARGET

PAGU (x Ribu)

-

-

-

2018

Jumlah unit usaha skala mikro pada kelompok HTR yang berbadan hukum


-

2017


1 kelompok

1 judul

1 unit

100.000

40.000

3 kelomp ok

5 judul

300.000

250.145

52

TUJUAN

1

SASARAN

2

Meningkatnya penutupan lahan

INDIKATOR SASARAN

3

Luas peningkatan penutupan lahan

KODE

4

2.02.0 1.16

PROGRAM/ KEGIATAN

5




6

2014

7

2015

TARGET

PAGU (x Ribu)

8

9

2016

TARGET

PAGU (x Ribu)

10

11

2017


2018

TARGET

PAGU (x Ribu)

TARGET

PAGU (x Ribu)

12

13

14

15

TARGET

PAGU (x Ribu)

16

17

TARGE T

PAGU (x Ribu)

18

19


LOKASI

21

Jumlah wilayah yang diidentifikasi dan diverifikasi mengenai Hutan Hak

-

4 Kabupate n se-P. Lombok

5 Kab./Kot a se-P. Sumbaw a

-

-

9 Kab./Ko ta


Se-NTB

Jumlah lokasi Hutan Hak yang diinventarisasi potensinya

-

-

-

4 lokasi

-

4 lokasi


Se-NTB

Jumlah lokasi Hutan Hak yang diusulkan untuk disertifikasi

-

-

-

-

-

1 unit


Se-NTB

Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

Persentase pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan

-

100%

2.315.4 50

100%

2.841.5 41

100%

2.470.0 00

100%

2.795.0 00

100%

2.970.0 00

100%

13.391.9 91


Reboisasi Sumber Daya Hutan

Luas kawasan hutan yang ditanam dan dipelihara

-

1.226 Ha

1.236.5 50

600 Ha

1.193.7 00

800 Ha

1.600.0 00

900 Ha

1.800.0 00

1000 Ha

2.000.0 00

4.526 Ha

7.830.25 0


Se-NTB

Penghijauan Lingkungan

Luas lahan di luar kawasan hutan yang ditanam dan dipelihara

-

570 Ha

200.000

100 Ha

200.000

100 Ha

200.000

100 Ha

200.000

100 Ha

200.000

970 Ha

1.000.00 0

KPH dan Tahura

Se-NTB

Pengembangan perbenihan tanaman hutan

Jumlah benih yang tersedia

-

5 jenis

57.950

5 jenis

58.600

5 jenis

60.000

5 jenis

60.000

5 jenis

60.000

5 jenis

296.550

Balai Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan

Se-NTB

Penyediaan bibit tanaman kehutanan

Jumlah bibit tersedia

-

400.000 batang

445.950

625.000 batang

884.241

150.000 batang

200.000

150.000 batang

200.000

150.000 batang

200.000

1.475.0 00 batang

1.930.19 1

Balai Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan

Mataram


1 unit

53

TUJUAN

1

SASARAN

2 Terfasilitasinya masyarakat untuk ikut dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan

Mengoptimal kan KPH dan Tahura sebagai organisasi pengelola di tingkat tapak

Menguatnya kedudukan KPH dan Tahura sebagai organisasi pengelola di tingkat tapak

INDIKATOR SASARAN

3 Luas lahan yang terfasilitasi untuk masyarakat

Jumlah Perda yang mendukung pengelolaan tingkat tapak oleh KPH dan Tahura

KODE

4

PROGRAM/ KEGIATAN

5 Fasilitasi areal HKm dan HTR

Penguatan kelembagaan KPH

Penguatan kelembagaan Tahura




6

2014

2015 PAGU (x Ribu)

TARGET

7

8

PAGU (x Ribu)

TARGET

9

10 -

TARGET

11 -

2017 PAGU (x Ribu)

TARGET

2018 PAGU (x Ribu)

TARGET

12

13

14

15

16

17

75.000

1.000 ha

30.000

2.000 ha

50.000

20 Bid. Rehabilitasi dan Konservasi Hutan

Se-NTB


Se-NTB

KPH

Se-NTB

Bid. Planologi dan Pengamanan Hutan

Se-NTB

Tahura

Kab. Lobar

1 judul

Tahura

Kab. Lobar

-

2.579,1 9 Ha

Tahura

Kab. Lobar

1 judul

1 judul

Tahura

Kab. Lobar

Luas areal HTR yang dimonitoring IUPHHK-HTR

-

-

Jumlah Perda KPH yang dibuat

-

-

Jumlah kelembagaan KPH yang difasilitasi

-

-

Jumlah perda Tahura yang tersusun

-

-

Jumlah SK Menteri Kehutanan yang difasilitasi tentang perubahan penunjukan batas Tahura

-

-

-

1 judul

-

-

Luas kawasan Tahura yang ditata batas

-

-

-

-

2.579,19 Ha

Jumlah SK Menteri yang difasilitasi terkait penetapan batas fungsi Tahura

-

-

-

-

-

1 judul

2.000 Ha

175.000

1 unit

-

1 Judul

-

-

4.000 ha

2.000 Ha

30.000

1 unit

125.000

18

PAGU (x Ribu)

-

3.000

1 unit

30.000

-

-

30.000

1 unit

150.000

LOKASI

19

-

-

TARGE T


155.000

-

-

PAGU (x Ribu)

1.000 ha

Luas areal HKm yang difasilitasi penetapan areal kerja oleh Menteri Kehutanan


-

2016


-

1 judul

238.000

4 unit

30.000

1 judul

335.000

21

54

TUJUAN

1

SASARAN

2

INDIKATOR SASARAN

3

KODE

4

Jumlah unit KPH dan Tahura yang operasional secara optimal

PROGRAM/ KEGIATAN

5 Penguatan perencanaan organisasi tingkat tapak

Pengembangan SDM dan Sarpras pendukung KPH dan Tahura

Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rahabilitasi hutan dan lahan dengan berbasis pada pemanfaatan hutan

Tertanganinya daerah tangkapan air

Jumlah daerah tangkapan air yang tertangani

2.02.0 1.26

Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam




6

2014 TARGET

7

8

2015 PAGU (x Ribu)

TARGET

9

10

TARGET

11

12

13

14

20

Se-NTB

4 judul

KPH dan Tahura

Se-NTB

1 judul

4 judul

KPH

Se-NTB

1 unit

1 unit

KPH

Se-NTB

KPH

Se-NTB

5 paket

Tahura

Kab. Lobar

90 orang

KPH dan Tahura

Se-NTB

1 judul

1 judul

Tersedianya dokumen Bussines Plan KPH Fasilitasi kemitraan dalam rangka pengembangan jasa lingkungan

-

-

1 judul

1 judul

1 judul

-

-

-

-

-

Jumlah KPH NTB yang disediakan sarpras

-

1 unit

Jumlah sapras Tahura yang dibangun

-

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Jumlah SDM pengelola KPH dan Tahura yang dilatih untuk pengembangan jasa lingkungan

-

-

-

30 orang

30 orang

30 orang

Persentase pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam

-

100 %

132.935

100 %

138.725

100 %

135.000

100 %

135.000

4 unit

100 %

100.000

300.000

135.000

18

PAGU (x Ribu)

KPH dan Tahura

1 Judul

17

TARGE T

LOKASI

19

1 judul

250.000

PAGU (x Ribu)


350.000

1 judul

3 unit

75.000

16

-

200.000

1 Judul

15

-

2 unit

75.000

TARGET

Dokumen Design Tapak KPH dan Tahura yang tersusun

130.000

1 Judul

TARGET

PAGU (x Ribu)

1 judul

-

75.000

PAGU (x Ribu)

2018

-

350.000

1 Judul

PAGU (x Ribu)

2017

Tersedianya dokumen RP KPH dan Tahura


25.000

2016


5 judul

4 unit

100 %

1.230.00 0

676.660

21


55

TUJUAN

1

SASARAN

2

INDIKATOR SASARAN

3

KODE

4

PROGRAM/ KEGIATAN

5 Penanganan Titik Mata Air

Mengoptimal kan pola perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan

Terselesaikan nya kasus tindak pidana kehutanan

Persentase kasus pidana kehutanan yang diselesaikan

2.02.0 1.17



6

7

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014 TARGET 8

2015 PAGU (x Ribu) 9 132.935

TARGET 10 1 unit

2016 PAGU (x Ribu)

TARGET

11 138.725

12

PAGU (x Ribu)

TARGET

13 135.000

14

PAGU (x Ribu)

TARGET

15 135.000

16

17 135.000

TARGE T 18

19

20

676.660


Se-NTB

21


Se-NTB

Jumlah mata air yang tertangani

-

2 titik

Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan

Persentase pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan

-

100%

314.855

100%

564.230

100%

390.000

100%

440.000

100%

390.000

100%

2.099.08 5


Operasi pengamanan hutan partisipatif

Jumlah kasus tindak pidana kehutanan yang ditangani

-

10 kasus

84.150

10 kasus

231.210

10 kasus

100.000

10 kasus

100.000

10 kasus

100.000

50 kasus

615.360


Se-NTB

Jumlah pemberkasan tindak pidana kehutanan yang ditangani

-

6 berkas

6 berkas

6 berkas

6 berkas

6 berkas

30 berkas


Mataram

Jumlah tindak pidana kehutanan yang divonis pengadilan

-

2 vonis

2 vonis

2 vonis

2 vonis

2 vonis

10 vonis


Mataram

5 titik

5 unit

PAGU (x Ribu)

LOKASI

1 unit

5 titik

1 unit

PAGU (x Ribu)

-

5 titik

1 unit

2018


Jumlah bangunan sipil teknis dan KTA yang dibangun

2 titik

1 unit

2017


19 titik

Terpantaunya cadangan karbon tingkat Provinsi

Jumlah dokumen pemantauan evaluasi pelaporan cadangan karbon yang tersusun

Pemantauan evaluasi dan Pelaporan cadangan karbon

Laporan hasil PEP cadangan karbon Provinsi NTB

-

1 judul

201.555

1 judul

118.520

1 judul

120.000

1 judul

120.000

1 judul

120.000

5 Judul

680.075


Se-NTB

Terjaminnya kawasan hutan bebas masalah

Jumlah kawasan hutan yang bebas dari masalah

Fasilitasi Penyelesaian Tenurial Kawasan Hutan

Persetujuan substansi kehutanan dalam RTRWP NTB

-

1 judul

29.150

1 judul

114.500

-

50.000

-

100.000

-

50.000

1 judul

343.650


Mataram dan Jakarta


56

TUJUAN

1

Mengoptimal kan fungsi kawasan hutan sebagai basis dalam perencanaan kehutanan

SASARAN

2

Tersusunnya dokumen perencanaan kehutanan jangka menengah tingkat provinsi yang mantap

INDIKATOR SASARAN

KODE

3

4

Jumlah dokumen yang disusun

PROGRAM/ KEGIATAN

5




6

2014

7

2015

TARGET

PAGU (x Ribu)

8

9

2016

TARGET

PAGU (x Ribu)

10

11

TARGET

PAGU (x Ribu)

12

13

TARGET

PAGU (x Ribu)

14

15

16

17

PAGU (x Ribu)

18

19

Sosialisasi batas kawasan hutan

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi terkait batas kawasan hutan

-

-

-

-

-

4 lokasi (240 orang)

80.000


80.000


80.000


Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pola Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan

Tersedianya rencana kehutanan tingkat provinsi

-

-

-

1 judul

100.000

-

40.000

-

40.000

-

40.000

1 judul

Tersedianya data dan informasi mengenai penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan

-

-

-

-

1 judul


3 lokasi

TARGE T

-

6.456. 691

7 lokasi

TARGET

PAGU (x Ribu)

-

4.303. 403

3 lokasi

2018

Jumlah lokasi yang difasilitasi penyelesaian masalah tenurial

TOTAL

3 lokasi

2017


1 judul

4.591. 574

5.028. 749

21 Se-NTB

240.000


Se-NTB

220.000


Mataram


Se-NTB

3 judul

5.133. 749

20

LOKASI


16 lokasi

1 judul


25.514. 166

57

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator Kinerja diharapkan menjadi alat ukur kuantitatif dan atau kualitatif untuk menggambarkan tingkat capaian kinerja dari sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi NTB 2013-2018. Dinas Kehutanan Provinsi NTB melalui Renstra 2013-2018 wajib mendukung visi, misi, tujuan, sasaran yang ada dalam RPJMD Provinsi NTB 2013-2018 dengan memperhatikan program prioritas pembangunan daerah dan bidang urusannya dimana Dinas Kehutanan menjadi salah satu SKPD penanggungjawabnya. Beberapa tujuan dan sasaran yang kemudian terkait dengan bidang urusan dan tanggungjawab sektor kehutanan antara lain : 1. Misi Kelima “ Meningkatkan Kesejahteraaan Masyarakat, mempercepat Penurunan Kemiskinan dan Mengembangkan Keunggulan Daerah” dengan tujuannya adalah Meningkatkan efektifitas pemanfaatan sumberdaya alam. Prioritas pembangunannya adalah agroindustri dan ketahanan pangan. Sasaran yang terkait dengan sektor kehutanan antara lain : a. Tersedianya data dan informasi potensi sumber daya alam. Strategi dan arah kebijakannya adalah dengan identifikasi dan inventarisasi data sumberdaya alam dengan fokus pada pengembangan sistem informasi dalam rangka mendukung program prioritas berupa pengembangan data/informasi/statistik daerah.

Indikator kinerjanya adalah : Data dan informasi kegiatan yang disusun sebanyak 2 kegiatan b. Terwujudnya produk SDA yang berkualitas ekonomi tinggi dan memenuhi standar pasar. Strategi dan kebijakannya adalah melalui ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi hasil hutan kayu dan bukan kayu yang diarahkan pada komoditi gaharu, ketak, kemiri, madu dan rotan. Fokus kebijakannya adalah melalui kerjasama dengan berbagai lembaga riset dan pelaku

usaha

dan

pengembangan

HHBK melalui

PHBM. Program

prioritasnya adalah Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

Indikator kinerjanya adalah : Meningkatnya produksi hasil hutan bukan kayu sebesar 100 ton/1 lokasi, dari 300 ton/lokasi menjadi 400 ton/lokasi. 2. Misi

Ketujuh

Berkelanjutan”

“

Memantapkan dengan

tujuan

Pengelolaan Meningkatkan

Lingkungan efektifitas


Hidup

Yang

pengelolaan

58

Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Sasaran yang terkait dengan sektor kehutanan antara lain : a. Terwujudnya masyarakat yang sadar kelestarian lingkungan hidup melalui strategi sosialisasi, edukasi dan regulasi masyarakat yang diarahkan ada masyarakat sekitar kawasan hutan sesuai dengan RTRW Provinsi NTB. Program prioritasnya adalah rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

Indikator kinerjanya antara lain: 

Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi seluas 20.000 Ha per tahun.



Terlaksananya pemantauan inventarisasi dan identifikasi dampak PI dan PLO melalui program prioritas perlindungan dan konservasi sumberdaya alam

b. Terwujudnya sumberdaya alam yang lestari dengan strategi dan kebijakan umum berupa sosialisasi, rehabilitasi, regulasi dan konservasi sumberdaya alam yang dilakukan dengan mengembangkan model pengelolaan kawasan berbasis adaptasi dan mitigasi bencana serta perubahan iklim. Program prioritasnya adalah Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.

Indikator kinerjanya antara lain: 

Bertambahnya jumlah areal hutan yang terlindungi dan dikonservasi sebesar 100 ha, dari 250 ha menjadi 350 Ha melalui program prioritas perlindungan dan konservasi sumber daya hutan.



Terlaksananya pemantauan inventarisasi dan identifikasi dampak PI dan PLO melalui program prioritas perlindungan dan konservasi sumberdaya alam



Terlaksananya penanganan titik mata air dari 9 unit menjadi 45 unit melalui rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam.

Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi NTB yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 adalah sebagaimana di bawah ini :


59

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi NTB Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No

Indikator

Satuan

Kondisi Awal

2014

Target Capaian Setiap Tahun 2015 2016 2017 1 0 0

1

Data dan informasi sumberdaya alam yang tersusun

Keg

2

0

2

Ton

300

10

20

20

3

Hasil hutan bukan kayu (gaharu, ketak, kemiri, madu, rotan) Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi

Ha

226.655

20.000

20.000

4

Areal hutan yang terlindungi dan dikonservasi

Ha

250

20

5

Terlaksananya pemantauan inventarisasi dan identifikasi dampak PI dan PLO

Dok

0

6

Terlaksananya penanganan titik mata air dan tersediannya informasi melalui buku dan peta

Titik

9


Kondisi Akhir

2018 1

2

20

30

400

20.000

20.000

20.000

326.655

20

20

20

20

350

1

1

1

1

1

5

2

2

12

10

10

45

60

Tabel 6.2. Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi NTB NO

INDIKATOR

1

Jumlah HHBK unggulan yang didata secara valid (Gaharu, kemiri, ketak, rotan, madu) Jumlah ijin pemungutan HHBK yang difasilitasi Jumlah produksi HHBK unggulan Jumlah model unit usaha skala mikro berbasis HHBK yang terbentuk Kawasan geopark yang dikembangkan Unit pengelola HA yang disertifikasi Unit pengelola HT yang disertifikasi Jumlah kelompok yang disosialisasi dan diidentifikasi mengenai komoditas tanaman bawah tegakan HTR Jumlah kelompok yang didampingi dalam pengembangan usaha berbasis komoditas tanaman bawah tegakan Jumlah kelompok yang diinisiasi dengan pelaku usaha dan swasta (HTI) untuk membangun jejaring pemasaran Jumlah unit usaha skala mikro pada kelompok HTR yang berbadan hukum

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Jumlah kelompok yang disosialisasi dan diidentifikasi mengenai produk unggulan HKm Jumlah kelompok yang didampingi dalam pengembangan usaha berbasis produk unggulan Jumlah kelompok yang diinisiasi dengan pelaku usaha untuk membangun jejaring pemasaran Jumlah unit usaha skala mikro pada kelompok HKm yang berbadan hukum Tersedianya data dan informasi potensi sumber PNBP sektor kehutanan Jumlah wilayah yang diidentifikasi dan diverifikasi mengenai Hutan Hak Jumlah lokasi Hutan Hak yang diinventarisasi potensinya Jumlah lokasi Hutan Hak yang diusulkan untuk disertifikasi


TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2014 1 jenis

2015 1 jenis

1 jenis

1 jenis

-

KONDISI AKHIR 4 jenis

10 ton -

1 jenis 20 ton -

1 jenis 20 ton -

1 jenis 20 ton -

1 jenis 30 ton 1 unit

4 ijin, 4 jenis 100 ton 1 unit

-

6 lokasi 1 kelompok

2 lokasi 1 unit

2 lokasi

-

1 unit -

2 lokasi -

6 lokasi 1 unit 1 unit 1 kelompok

-

-

1 kelompok

-

-

1 kelompok

-

-

-

1 kelompok

-

-

-

-

1 unit

1 unit

-

-

1 kelompok

1 kelompok

1 kelompok

3 kelompok

-

-

1 kelompok

1 kelompok

1 kelompok

3 kelompok

-

-

1 kelompok

1 kelompok

1 kelompok

3 kelompok

-

-

1 Unit

1 Unit

1 Unit

3 Unit

1 judul

1 judul

1 judul

1 judul

1 judul

5 judul

4 Kabupaten seP. Lombok -

5 Kab./Kota se-P. Sumbawa -

-

-

9 Kab./Kota

4 lokasi -

-

4 lokasi 1 unit

2016

2017

1 unit

2018

1 kelompok

61

NO 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

INDIKATOR Luas kawasan hutan yang ditanam dan dipelihara Luas lahan di luar kawasan hutan yang ditanam dan dipelihara Jumlah benih yang tersedia Jumlah bibit tersedia Jumlah bangunan sipil teknis dan KTA yang dibangun Jumlah mata air yang tertangani Luas areal HKm yang difasilitasi penetapan areal kerja oleh Menteri Kehutanan Luas areal HTR yang dimonitoring IUPHHK-HTR Jumlah Perda KPH yang dibuat Jumlah kelembagaan KPH yang difasilitasi Jumlah perda Tahura yang tersusun Jumlah SK Menteri Kehutanan yang difasilitasi tentang perubahan penunjukan batas Tahura Luas kawasan Tahura yang ditata batas Jumlah SK Menteri yang difasilitasi terkait penetapan batas fungsi Tahura Tersedianya dokumen RP KPH dan Tahura Dokumen Design Tapak KPH dan Tahura yang tersusun Tersedianya dokumen Bussines Plan KPH Fasilitasi kemitraan dalam rangka pengembangan jasa lingkungan Jumlah KPH NTB yang disediakan sarpras Jumlah sapras Tahura yang dibangun Jumlah SDM pengelola KPH dan Tahura yang dilatih untuk pengembangan jasa lingkungan Jumlah kasus tindak pidana kehutanan yang ditangani Jumlah pemberkasan tindak pidana kehutanan yang ditangani Jumlah tindak pidana kehutanan yang divonis pengadilan Laporan hasil PEP cadangan karbon Provinsi NTB Persetujuan substansi kehutanan dalam RTRWP NTB Jumlah lokasi yang difasilitasi penyelesaian masalah tenurial


TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2014 1.226 Ha 570 Ha 5 jenis 400.000 batang 1 unit 2 titik -

2015 600 Ha 100 Ha 5 jenis 625.000 batang 1 unit 2 titik -

2016 800 Ha 100 Ha 5 jenis 150.000 batang 1 unit 5 titik 1.000 ha



KONDISI AKHIR 4.526 Ha 970 Ha 5 jenis 1.475.000 batang 5 unit 19 titik 4.000 ha

-

1 judul 1 unit 1 Judul -

2.000 Ha 1 unit 1 judul

1 unit -

1 unit -

2.000 Ha 1 judul 4 unit 1 judul 1 judul

-

-

-

2.579,19 Ha -

1 judul

2.579,19 Ha 1 judul

1 judul -

1 Judul 1 judul 1 judul -



1 Judul 1 judul 1 judul 1 unit

5 judul 4 judul 4 judul 1 unit

1 unit 1 paket -

1 paket -

2 unit 1 paket 30 orang




10 kasus 6 berkas 2 vonis 1 judul 1 judul -

10 kasus 6 berkas 2 vonis 1 judul 1 judul 3 lokasi

10 kasus 6 berkas 2 vonis 1 judul 3 lokasi



50 kasus 30 berkas 10 vonis 5 Judul 1 judul 16 lokasi

62

NO

INDIKATOR

47

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi terkait batas kawasan hutan Tersedianya rencana kehutanan tingkat provinsi Tersedianya data dan informasi mengenai penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan

48 49


TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2014

2015

-

-

-

1 judul -

2016 4 lokasi (240 orang) 1 judul



KONDISI AKHIR 12 lokasi (720 orang) 1 judul 3 judul

63

BAB VII PENUTUP Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan berbagai tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu Tahun 2014 sampai dengan 2018. Renstra Dinas Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2013-2018 ini akan menjadi kerangka kerja Dinas Kehutanan Provinsi NTB dalam melaksanakan pembangunan kehutanan di Provinsi NTB. Renstra ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Bidang dan Unit Pelaksana Tugas Daerah yang merupakan rincian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB. Renstra ini disusun berdasarkan telaahan terhadap isu-isu strategis di bidang kehutanan, analisis yang mendalam dan perumusan strategi yang akan dilakukan serta kajian terhadap capaian periode renstra sebelumnya. Rencana strategis ini berisi berbagai program dan kegiatan pengelolaan hutan yang sesuai dengan

prinsip-prinsip

pembangunan

kehutanan

berkelanjutan

dengan

pertimbangan sosial, ekonomi dan lingkungan. Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Provinsi NTB, Renstra ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hal pengembangan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana ini menggambarkan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan kehutanan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi NTB dengan dukungan dari berbagai pihak baik dari instansi kehutanan, masyarakat dan lembaga non pemerintah bahkan pelaku usaha. Renstra Dinas Kehutanan Provinsi NTB merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi NTB sehingga periode Renstra ini mengikuti periode berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi NTB yang secara bertahap akan menuju pada visi yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut. Renstra ini juga diharapkan menjadi panduan bagi pihak lain di luar Dinas Kehutanan Provinsi NTB untuk turut mengambil peran sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Renstra Dinas Kehutanan Provinsi NTB ini akan diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB. Segala capaian kinerja Dinas 64 Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2013 - 2018

Kehutanan

Provinsi

NTB

tersebut

nantinya

akan

menjadi

bagian

dari

pertanggungjawaban Dinas kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dalam pelaksanaannya akan dilakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaiannya dan kemudian akan disebarluaskan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.


65

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Recommend Documents