RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2010-2015
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jl. Cinduo Mato-Simpang Ampek , Telp./Faks. (0753) 7464167
Daftar Isi Halaman Kata Pengantar .................................................................................................................. i Daftar Isi ................................................................................................................................ ii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1 1.1. Latar Belakang ................................................................................. 1 1.2. Landasan Hukum ............................................................................ 2 1.3. Maksud dan Tujuan ....................................................................... 3 1.4. Hubungan Renstra BPBD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .................................................................... 4 1.5. Sistematika Penulisan ................................................................... 4 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD .......................................................... 6 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD .................... 6 2.2. Sumber Daya BPBD ........................................................................ 25 2.3. Kinerja Pelayanan BPBD ............................................................. 28 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD .................................................................................................... 32 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI .............................................................................................................. 34 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD ............................................................... 34 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ................................................... 41 3.3. Telaahan Renstra BNPB .............................................................. 42 3.4. Telaahan RTRW ............................................................................. 47 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ....................................................... 48 BAB IV VISI, MISI, PRINSIP-PRINSIP, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .................................................................. 53 4.1. Visi dan Misi BPBD ......................................................................... 53 4.2. Prinsip-prinsip ................................................................................. 54 4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD .................... 55 4.4. Strategi dan Arah Kebijakan ...................................................... 56 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ....................................................................................................... 57 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ........................................................... 60 BAB VII PENUTUP ......................................................................................................... 62
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Perencanaan
pembangunan
sebagaimana
diamanatkan
dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, prioritas utama
dalam
penyelenggaraan
Penanggulangan
Bencana
adalah
pengurangan risiko bencana sebagaimana dinyatakan dalam Hyogo Framework of Action 2005-2015 for Disaster Resilient Nations and Community (Kerangka Aksi Hyogo) dan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kerangka Penanggulangan Bencana di daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengenal adanya sistem penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang instrumen utamanya terkait dengan sistem perencanaan pembangunan seperti Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Daerah (Renaksi PRBD), Rencana Kontinjensi (Renkon), dan lain-lain. Selanjutnya, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dalam periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Penanggulangan Bencana.
1
Dengan
mempertimbangkan
potensi,
kondisi,
permasalahan,
tantangan dan peluang yang ada di Pasaman Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat maka Visi Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan sebagai berikut: “Membangun Pasaman Barat di atas Tadah Agama Untuk Kesejahteraan Umat dan Akhirat”. Dalam upaya mendukung pencapaian Visi Pemerintah Daerah tersebut, BPBD Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2015 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan bidang Penanggulangan Bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Disamping itu, Renstra ini juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Penanggulangan Bencana di Pasaman Barat.
1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Pasaman Barat ini adalah: 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6.
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2
7.
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
8.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 85 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat;
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan
Renstra
BPBD
Kabupaten
Pasaman
Barat
ini
dimaksudkan untuk memberikan pedoman perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, arahan kebijakan serta strategi pembinaan dan pemberdayaan dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Pasaman Barat dalam kurun waktu 2010-2015. Berdasarkan uraian maksud di atas, maka tujuan dari penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Pasaman Barat adalah : a.
Memberikan pedoman pada sekretariat, bidang, sub bagian, seksi serta staf BPBD dalam penyusunan perencanaan serta dalam penentuan skala prioritas program dan kegiatan Penanggulangan Bencana yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun mendatang;
b.
Mendukung upaya pencapaian visi dan misi Bupati di bidang Penanggulangan Bencana di Pasaman Barat;
c.
Menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya yang ada;
d.
Membangun sistem akuntabilitas kinerja BPBD sebagai salah satu institusi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam Penanggulangan Bencana;
3
e.
Mewujudkan
perencanaan
dan
pelaksanaan
penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
1.4. Hubungan Renstra BPBD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Pasaman Barat dapat menjadi langkah awal bagi penguatan BPBD ataupun bagi penguatan sistem penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara keseluruhan di Pasaman Barat. Renstra merupakan salah satu dokumen perencanaan yang berguna untuk memandu kinerja BPBD untuk 5 (lima) tahun ke depan. Namun, Renstra juga merupakan dokumen yang menjamin konsistensi BPBD dengan RPJMD yang digariskan oleh Bupati. Dengan demikian, posisi strategis dokumen Renstra BPBD adalah sebagai berikut: 1.
Menjamin pencapaian tujuan strategis BPBD dalam membangun masyarakat dan wilayah yang lebih aman dari bencana;
2.
Bersama dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman Barat, Renstra BPBD merupakan alat untuk memandu penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan BPBD;
3.
Merupakan alat monitoring dan evaluasi bagi pencapaian kinerja BPBD;
4.
Memandu
road
map
pembentukan
sistem
penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana di Pasaman Barat.
1.5. Sistematika Penulisan Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), maka struktur Renstra SKPD yang menjadi acuan penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :
4
Bab I
: Pendahuluan (mencakup latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan rencana strategis dengan dokumen perencanaan lain, dan sistematika penulisan)
Bab II
: Gambaran Pelayanan SKPD (mencakup tugas, fungsi dan struktur organisasi, serta sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan organisasi)
Bab III
: Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (mencakup identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan organisasi; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; telaahan Renstra Provinsi; serta penentuan isu-isu strategis)
Bab IV
: Visi, Misi, Prinsip-prinsip, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (mencakup visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan organisasi)
Bab V
: Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Bab VI
: Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bab VII
: Penutup
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Berdasarkan Undang‐Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat, maka tugas pokok BPBD Kabupaten Pasaman sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 02.a Tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1.
Menetapkan pedoman sesuai kebijkan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2.
Menetapkan
standardisasi
serta
kebutuhan
penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang‐undangan; 3.
Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4.
Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
5.
Melaksanakan
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana
pada
wilayahnya; 6.
Melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7.
Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8.
Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9.
Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang‐ undangan.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, BPBD Kabupaten Pasaman Barat memiliki fungsi:
6
1.
Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2.
Pengkordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 85 Tahun 2011
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas BPBD Kabupaten Pasaman Barat, struktur organisasi BPBD Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari : 1. Kepala 2. Unsur Pengarah 3. Unsur Pelaksana, terdiri dari : 1. Kepala Pelaksana Badan 2. Sekretariat Pelaksana, terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Program; c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari: a.
Seksi Pencegahan;
b.
Seksi Kesiapsiagaan.
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari: a. Seksi Kedaruratan; b. Seksi Logistik. 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari: c. Seksi Rehabilitasi; d. Seksi Rekonstruksi. 6. Kelompok Jabatan Fungsional
7
Sedangkan tugas pokok dan fungsi unsur‐unsur BPBD Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 85 Tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1.
Kepala Badan, Sekretaris Daerah (ex-officio) Tugas pokok: Melaksanakan penetapan pedoman dan pengarahan terhadap masa penanggulangan
bencana
yang
mencakup
pencegahan
bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara dan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta menetapkan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang‐undangan
dalam
menyusun
penetapan
dan
menginformasikan peta rawan bencana, menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dan melaporkan berdasarkan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana kepada Bupati serta bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran yang diterima baik langsung serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Fungsi: a.
Perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi akibat bencana secara adil dan merata;
b.
Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
c.
Perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana;
d.
Perumusan dan penetapan kebijakan operasional penyusunan, penetapan dan pengembangan informasi peta rawan bencana;
8
e.
Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pengembangan informasi daerah rawan bencana;
f.
Perumusan dan penetapan kebijakan operasional dan prosedur tetap penanggulangan bencana;
g.
Perumusan dan penetapan kebijakan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana;
h.
Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
i.
Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
j.
Penyampaian laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;
k.
Pelaksanaan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.
2.
Unsur Pengarah Unsur
Pengarah
Penanggulangan
Bencana
mempunyai
tugas
memberikan masukan dan saran kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana. 3.
Unsur Pelaksana a.
Kepala Pelaksana Tugas pokok: Melaksanakan kebijakan teknis operasional dan pengelolaan urusan administrasi Badan dan penyelenggaraan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang perencanaan, pengawasan, dan penyediaan sarana dan prasaana umum serta melaksanakan system pengendalian intern di masisng‐masing lingkungan; Fungsi: a. Perumusan,
pelaksanaan
dan
pengoordinasian
kebijakan,
pedoman serta petunjuk teknis bidang pelayanan penanganan penanggulangan bencana;
9
b. Perumusan,
pelaksanaan
dan
pengoordinasian
kebijakan,
pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan sesuai bidang urusan/kewenangan pemerintah daerah; c. Perumusan,
pelaksanaan
tugas
sesuai
fungsi
koordinasi,
komando dan unsur pelaksana dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal yang ada serta lembaga lain pada penanganan serta langkah‐langkah lain yang diperlukan tahap pra bencana dan pasca bencana, darurat bencana; d. Perumusan, pedoman
pelaksanaan
serta
petunjuk
dan
pengoordinasian
teknis
pembinaan
kebijakan, administrasi
penyelenggaraan penanganan penanggulangan bencana; e. Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan penyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama di bidang penanganan penanggulangan bencana; f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dalam tanggap darurat dengan unit kerja terkait di bidang penanganan penanggulangan bencana; g. Bertanggungjawab
atas
perencanaan
dan
pelaksanaan
operasional serta pencapaian program dan atau kegiatan/tugas dalam lingkup tugas unsur pelaksana; h. Pelaksanaan dan tugas‐tugas lain yang diberikan pimpinan;
b.
Sekretarias Pelaksana Tugas pokok: Menyelenggarakan
kebijakan
teknis
pengelolaan
urusan
ketatausahaan kantor dalam arti melaksanakan administrasi umum dan
kepegawaian,
ketaterausahaan
administrasi
meliputi
urusan
keuangan,
perencanaan,
surat menyurat,
kearsipan,
ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumah tanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, urusan hukum, organisasi dan tatalaksana, kehumasan, evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis tenaga fungsional.
10
Fungsi: a.
Menghimpun peraturan perundang–undangan, pedoman dan petunjuk
teknis
berhubungan
serta
bahan‐bahan
dengan
pelaksana
kerja
lainnya
urusan
yang
ketatausaha,
kepegawaian, urusan Rumah Tangga, Perlengkapan, Keuangan, Pendataan, Evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman dan landasan ; b.
Mencari, mengumpulkan, penghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan urusan bidang pelayanan pada sekretariat pelaksana;
c.
Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan pada sekretariat pelaksana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
d.
Menyusun rencana kerja tahunan sekretariat pelaksana sesuai dengan program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
e.
Menyusun program dan rencana kerja berbasis kinerja sekretariat Pelaksana;
f.
Melaksanakan, menghimpun dan mengkoordinasikan dengan masing‐masing seksi dalam penyusunan program dan rencana kerja tahunana yang meliputi (Renstra , Renja, Lakip, LPPD dan LKPJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g.
Meniapkan pembuatan kartu pegawai, Karis/ Karsu dan Kartu Taspen;
h.
Menyiapkan pedoman pelaksanaan dan tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah;
i.
Menyusun standarelayanan umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
j.
Menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dapat melaksanakan kegiatan yang meliputi 1) Program peraencanaan penanggulangan bencana;
11
2) Program perencanaan resiko rencana; 3) Program pencegahan bencana; 4) Program pemanduan dalam perencanaan pembangunan; 5) Program perencanaan analisis resiko bencana; 6) Program pemberian pelatihan dan peningkatan pendidikan sesuai dengan bidang teknisnya; 7) Program persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; k.
Mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
l.
Melaksanakan administrasi surat masuk dan surat keluar, perjalanan dinas, keprotokolan, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian,
data
dan
bahan,
penggandaan
serta
pendistribusiannya; m.
Menyelenggarakan ekspedisi surat masuk dan surat keluar;
n.
Mengusulkan pelelangan barang dan penghapusan barang dilingkup badan;
o.
Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan Badan;
p.
Menyiapkan barang dan perlengkapan Badan;
q.
Menyiapkan DP3, menyusun DUK,Bezetting Pegawai;
r.
Menyiapkan bahan dan meneliti usulan kenaikan pangkat, gaji, berkala, cuti dan pensiun pegawai;
s.
Menyiapkan perbuatan pegawai, Karis/Karsu dan Kartu Taspen;
t.
Mengusulkan pimpinan kegiatan dan pemegan kas;
u.
Membuat laporan mutasi barang;
v.
Menyiapkan surat teguran pelanggaran disiplin pegawai;
w.
Menyiapkan bahan usulan dan persyaratan pegawai yang akan mengikuti tugas belajar, izin belajar, diklat sruktural dan fungsional;
x.
Memproses pegawai yang akan pindah dan yang akan ditempatkan;
y.
Melaksanakan dan melaporkan kehadiran pegawai dan apel;
12
z.
Menyiapkan bahan urusan organisasi tatalaksana dan kehumasan kantor;
aa.
Menyiapkan bahan usulan kesejahteraan pegawai;
bb.
Memberikan pembinaan administrasi dalam pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
cc.
Menyiapkan bahan usulan untuk penghargaan/pemberian tanda kehormatan pegawai;
dd.
Menyiapkan
mengkoordinasikan
bahan
dalam
rangka
penyusunan Rencana Anggaran Satuan kerja; ee.
Meneliti laporan SPJ Pemegang kas;
ff.
Menyelenggarakan
anggaran
belanja
kantor
dengan
berpedoman kepada APBD yang telah ditetapkan; gg.
Menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai, lembur, perjalanan dinas dan transport serta kesejahteraan pegawai;
hh.
Mengoordinasikan
pelaksana
anggaran
satuan
kerja,
penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggung jawaban, pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan hasil verifikasi; ii.
Menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan rangka pemeriksaan keuangan;
jj.
Mengoordinasikan
pelaksanaan
pengumpulkan
dan
pengolahan data bidang kesekratariatan pelaksana; kk.
Mengoordinasikan penyiapan bahan dan pembuatan laporan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi;
ll.
Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data informasi singkronisasikan
dan analisis data dibidang
sekretariat pelaksana; mm. Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan perumusan program rencana pembangunan pada masing‐ masing seksi; nn.
Melaksanakan,
menyusun
program
serta
memfasilitas
perencangan produk hukum daerah di bidang kesekretrariatan pelaksana serta membuat lapotan kerja;
13
oo.
Mengumpulkan, membuat
menghimun,
bahan
laporan
mengkoordinasikan
kegiatan
berkala,
dan
kemajuan
pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidentil; pp.
Melaksana inventarisasi dan dokumen kegiatan pembangunan badan;
qq.
Melaksanakan
pengawasan
dan
evaluasi
administrasi
pelaksaan kegiatan pembangunan badan; rr.
Memantau, dan merekap pencapaian hasil kerja bidang sekretarian pelaksana;
ss.
Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait;
tt.
Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut aturan yang berlaku;
uu.
Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
vv.
Mempertanggung jawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku;
ww. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas; xx.
Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan.
Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari: 1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok: a.
Menghimpun
dan
mempelajari
peraturan perundang‐
undangan di bidang urusan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b.
Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan
dengan
bidang
urusan
umum
sebagai
pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c.
Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang urusan umum;
14
d.
Melakukan
pengendalian
surat
masuk,
surat
keluar,
administrasi perjalanan dinas dan tata kearsipan lainnya; e.
Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
f.
Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang urusan kepegawaian;
g.
Menyiapkan
bahan
pengelolaan
kepegawaian
dan
administrasi usulan mutasi, promosi pegawai meliputi kenaikan pangkat, promosi jabatan, pindah, pensiun dan lain‐lain; h.
Mengelola administrasi kepegawaian meliputi pengurusan berkala, cuti, kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, tabungan asuransi pegawai negeri, asuransi tabungan perumahan, asuransi kesehatan dan lain‐lain;
i.
Menyiapkan dan menata file pegawai, bezetting dan DUK pegawai;
j.
Menyiapkan bahan pembinaan dan disiplin pegawai;
k.
Menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
l.
Melakukan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi terhadap kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
m. Menghimpun program kerja dalam rangka evaluasi tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah; n.
Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
o.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.
2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok:
15
a.
Menghimpun
dan
mempelajari
peraturan perundang‐
undangan di bidang urusan keuangan
sebagai pedoman
pelaksanaan tugas; b.
Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
c.
Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang urusan keuangan;
d.
Mempersiapkan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan dinas dan perbendaharaan dinas berdasarkan peraturan perundang‐undangan;
e.
Mempersiapkan bahan dalam rangka menyusun anggaran kinerja dinas dan melakukan perubahan atau tambahan anggaran pendapatan dan belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan usulan masing‐masing bidang;
f.
Melakukan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g.
Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan
dan
pengelola
keuangan
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah; h.
Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai peranggungjawaban tugas pada atasan;
i.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.
16
3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok: a.
Menghimpun
dan
mempelajari
peraturan perundang‐
undangan di bidang program dan pelaporan; b. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang program dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. Menyusun rencana kerja dan program kerja sub bagian program dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; d. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran; e. Melaksanakan perencanaan program; f. Mempersiapkan bahan dalam rangka evaluasi dan pelaporan kegiatan pada badan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan berdasarkan peraturan perundang‐undangan; g. Menghimpun program kerja badan dalam rangka evaluasi tugas badan; h. Menyusun rencana strategis dan rencana kinerja tahunan badan; i.
Menghimpun bahan dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan kinerja dinas secara berkala yang merupakan kewajiban dinas seperti : AKIP, LAKIP, LKPJ, LPPD, dan lain‐ lain;
j.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.
17
c.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Tugas pokok: Mengoordinasikan
dan
melaksanakan
kebijakan
di
bidang
pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana. Fungsi: -
perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
-
pengkoordinasian
dan
pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana; -
pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
-
pemantauan,
evaluasi
dan
analisis
pelaporan
di
bidang
pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana; -
pelaksanaan tugas‐tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari: 1.
Seksi Pencegahan, mempunyai tugas pokok: a. Menyusun rencana kegiatan Sub. Bidang Pencegahan berdasarkan langkah‐langkah
operasional
Bidang
dan
evaluasi
tahun
sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas; b. Melaksanakan kegiatan pencegahan penanggulangan bencana meliputi identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana untuk mengurangi dan menghilangkan resiko bahaya; c. Melaksanakan mitigasi melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana;
18
d. Memberikan
peringatan
dini
kepada
masyarakat
tentang
kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat secara langsung atau melalui media; e. Melaksanakan
pemberdayaan
masyarakat
dalam
rangka
pencegahan dan mitigasi pada tahap bencana; f.
Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
g. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang pencegahan pada saat pra bencana dan pengurangan resiko bencana; h. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana ; i.
Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana dengan menyusun Rencana Aksi Daerah;
j.
Menyiapkan bahan kerjasama di bidang pencegahan pada saat pra bencana pengurangan resiko bencana;
k. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana ; l.
Menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
m. Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang pencegahan pada saat prabencana serta pengurangan resiko bencana; n. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang pencegahan pada saat prabencana serta pengurangan resiko bencana; o. Menyiapkan bahan pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah ; p. Menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi ; q. Menyiapkan
bahan,
melaksanakan
evaluasi
kegiatan
dan
menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan rencana penanggulangan bencana, fasilitasi upaya pengurangan risiko
19
bencana, analisis risiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana ; r.
Membuat laporan pencegahan penanggulangan bencana secara bulanan, triwulan dan tahunan erta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
s. Melaksanakan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Seksi Kesiapsiagaan, mempunyai tugas pokok: a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana; b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana; c. Menyiapkan
bahan
pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana; d. Menyiapkan bahan kerjasama di bidang kesiapsiagaan pada prabencana, peringatan dini dan mitigasi bencana; e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana; f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang Kesiapsiagaan pada pra bencana; g. Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang Kesiapsiagaan pada prabencana, peringatan dini dan mitigasi bencana; h. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang Kesiapsiagaan pada prabencana, peringatan dini dan mitigasi bencana; i.
Melaksanakan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
20
d.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Tugas pokok: Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Fungsi: a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan
bencana
pada
saat
tanggap
darurat,
penanganan pengungsi dan dukungan logistik; c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; d. Pelaksanaan kerja sama di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; e. Pemantauan,
evaluasi
dan
analisis
pelaporan
tentang
pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; f. Pelaksanaan tugas‐tugas lain yang diberikan kepala Badan.
Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari: 1) Seksi Kedaruratan, mempunyai tugas pokok: a. Menyiapkan
bahan
perencanaan
kebijakan
di
bidang
Kedaruratan dalam penanggulangan bencana baik bencana alam
kebakaran
maupun
bencana
alam
lainnya
dan
penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ; b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang edaruratan dalam penanggulangan bencana alam kebakaran
21
maupun bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat; c. Menyiapkan
bahan
pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
Kedaruratan dalam penanggulangan bencana alam kebakaran maupun bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat; d. Menyiapkan bahan kerjasama di bidang Kedaruratan dalam penanggulangan bencana alam kebakaran maupun bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ; e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang Kedaruratan dalam penanggulangan bencana alam kebakaran maupun bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat; f. Menyiapkan
bahan
dan
menyusun
laporan
di
bidang
Kedaruratan dalam penanggulangan bencana alam kebakaran maupun bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ; g. Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang Kedaruratan dalam penanggulangan bencana alam kebakaran maupun bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ; h. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang Kedaruratan dalam penanggulangan bencana alam kebakaran maupun bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ; i.
Melaksanakan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
22
2)
Seksi Logistik, mempunyai tugas pokok: a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang dukungan logistik; b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang dukungan logistik; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan logistik ; d. Menyiapkan bahan kerjasama di bidang dukungan logistik ; e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang dukungan logistik ; f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang dukungan logistik; g. Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang dukungan logistik ; h. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang dukungan logistik ; i.
Melaksanakan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
e.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tugas pokok: Mengkoordinasikan
dan
melaksanakan
kebijakan
di
bidang
penanggulangan bencana pada pasca bencana. Fungsi: -
Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
-
Pengkoordinasian
dan
pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
penanggulangan bencana pada pasca bencana; -
Pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
-
Pemantauan,
evaluasi
dan
analisis
pelaporan
di
bidang
penanggulangan bencana pada pasca bencana;
23
-
Pelaksanaan tugas‐tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari: 1) Seksi Rehabilitasi, mempunyai tugas pokok: -
Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang rehabilitasi pasca bencana ;
-
Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang rehabilitasi pasca bencana;
-
Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan logistik;
-
Menyiapkan bahan kerjasama di bidang rehabilitasi pasca bencana;
-
Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang rehabilitasi pasca bencana ;
-
Menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang rehabilitasi pasca bencana ;
-
Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang rehabilitasi pasca bencana;
-
Menyiapkan bahan evaluasi di bidang rehabilitasi pasca bencana ;
-
Melaksanakan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2) Seksi Rekonstruksi, mempunyai tugas pokok: -
Menyiapkan
bahan
perencanaan
kebijakan
di
bidang
rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik; -
Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
24
-
Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
-
Menyiapkan bahan kerjasama di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
-
Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;
-
Menyiapkan
bahan
dan
menyusun
laporan
di
bidang
rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik; -
Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
-
Menyiapkan bahan evaluasi di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
-
Melaksanakan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
f.
Kelompok Jabatan Fungsional Tugas pokok: Melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
2.2. Sumber Daya BPBD 2.2.1. Susunan Kepegawaian Susunan kepegawaian BPBD Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan jabatan, eselonering dan status kepegawaian adalah sebagai berikut: No. 1. 2. 3.
Nama Jabatan Kepala (ex-officio) Pengarah Kepala Pelaksana
Eselon IB ‐ IIB
Status PNS PTT 1 ‐ ‐ ‐ 1 ‐
Jumlah 1 ‐ 1
25
4.
5.
6.
7.
Sekretaris Pelaksana a. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Staf b. Kasubbag. Keuangan Staf c. Kasubbag. Program Staf Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan a. Kasi. Pencegahan Staf b. Kasi. Kesiapsiagaan Staf Kabid. Kedaruratan dan Logistik a. Kasi. Kedaruratan Staf b. Kasi. Logistik Staf Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi a. Kasi. Rehabilitasi Staf b. Kasi. Rekonstruksi Staf Jumlah
IIIB IVA ‐ IVA ‐ IVA ‐ IIIB IVA ‐ IVA ‐ IIIB IVA ‐ IVA ‐ IIIB IVA ‐ IVA ‐
1 1 1 1 4 1 ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1 ‐ 1 ‐ 1 1 ‐ 1 ‐
‐ ‐ 6 ‐ ‐ ‐ 2 ‐ ‐ 1 ‐ 1 ‐ ‐ 102 ‐ 1 ‐ ‐ 1 ‐ 1
1 1 7 1 4 1 2 1 ‐ 1 ‐ 1 1 1 102 1 1 1 1 1 1 1 133
Sedangkan untuk tingkat pendidikan aparatur BPBD Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Tingkat Pendidikan
Jumlah (orang)
S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD Jumlah
‐ 2 24 7 99 ‐ ‐ 132
2.2.2. Perlengkapan Kondisi aktual perlengkapan yang ada di BPBD Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari: No. I. A. 1. B. 1.
Uraian Perlengkapan Peralatan dan mesin Alat-alat angkutan/kendaraan roda 4 Kendaraan roda empat Alat-alat angkutan/kendaraan roda 6 Kendaraan roda enam/Mobil Damkar
Jumlah
Keterangan
6 unit
Baik
4 unit
Baik
26
No.
Uraian Perlengkapan
C. 1. D. 1.
Alat-alat Angkutan/Kendaraan Roda 2 Sepeda motor Alat-alat angkutan kendaraan laut/danau Perahu karet
2. 3. E. 1. 2.
Perahu Aluminium Speed boat Alat-alat bengkel Mesin chain saw Genset multi equitment
F. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. G. 8. 9. 10. 17. 18. 19. 20. 21. 22. H. 1. 2. 3. 4. I. 1. 3. 4. 5. 15.
Peralatan kantor Mesin tik Kulkas Faksimili Parabolla antena Receiver/decoder Router GPS Brankas Stabilizer Televisi Tabung racun api/tabung pemadam kebakaran Lampu senter HID Water Treatment Portable Pelampung pompa air Perlengkapan kantor Tenda penampung/pleton Tenda penampung/posko Tenda penampung/keluarga Papan data Kamera digital Alat pendingin/AC Kipas Angin Vacum Cleaner Dispenser Peralatan Komputer Notebook Komputer PC Printer Scaner Meubelair Lemari arsip Meja pimpinan eselon II Meja biro eselon IV Meja ½ biro Meja staf Lemari pakaian
16. 18. 22. 23.
Kursi tamu sofa Kursi putar Meja komputer Lemari
Jumlah
Keterangan
9 unit
Baik
4 buah 1 buah 1 unit
2 Baik/2 Rusak Berat Baik Baik
1 buah 6 unit
Baik Baik
3 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 3 unit 3 buah 1 buah 4 unit 5 unit 1 unit 1 unit 2 unit
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
2 buah 2 buah 55 buah 3 buah 7 unit 2 buah 2 unit 1 unit 1 unit
Baik Kurang baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
8 unit 3 unit 16 unit 1 unit
Baik Baik Baik Baik
5 buah 1 unit 1 unit 20 unit 20 unit 3 unit
Baik Baik Baik Baik Baik 2 baik/1 kurang baik Baik Baik Baik Baik
2 set 10 buah 3 unit 1 unit
27
No.
Uraian Perlengkapan
Jumlah
Keterangan
10 buah 1 unit 30
5 baik/5 kurang baik Baik Baik
25.
Kursi lipat
31. 34. J. 1. 2. 3. K. 1.
Filling kabinet Kursi staff Alat-alat studio Projector + Attachment Wireless amplifire Handycam alat-alat komunikasi Handy Talky (HT)
1 unit 1 unit 1 unit
Baik Baik Baik
15 unit
2. 3. 4.
Radio HF/FM Radio SSB Peralatan antena UHF lain‐lain
4 unit 1 unit 1 unit
14 Baik/1 kurang baik Baik Baik Baik
2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana telah diatur dalam Undang‐Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang terbagi dalam beberapa tahap kegiatan yaitu pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Keterkaitan antara kegiatan penanggulangan bencana tersebut dapat dilihat pada diagram di bawah ini.
Diagram 2.1. Kegiatan Penanggulangan Bencana
28
Secara garis besar penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dapat dijelaskan sebagai berikut: i.
Pra Bencana a.
b.
Tidak Terjadi Bencana -
Perencanaan Penanggulangan Bencana;
-
Pengurangan risiko bencana;
-
Pencegahan;
-
Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
-
Persyaratan analisis risiko bencana;
-
Penegakan rencana tata ruang;
-
Pendidikan dan pelatihan;
-
Persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana.
Terdapat Potensi Bencana 1) Mitigasi Bencana -
Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan;
-
Pelaksanaan penataan ruang;
-
Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan secara konvensional maupun moderen.
2) Kesiapsiagaan -
Penyusunan
dan
uji
coba
rencana
penanggulangan
kedaruratan bencana; -
Pengorganisasian,
pemasangan
dan
pengujian
sistem
peringatan dini; -
Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
-
Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
-
Penyiapan lokasi evakuasi;
-
Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
29
-
Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
3) Peringatan Dini
ii.
-
Pengamatan gejala bencana atau deteksi dini;
-
Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
-
Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
-
Penyebarluasan informasi tentang peringatan dini bencana;
-
Pengambilan tindakan oleh masyarakat.
Tanggap Darurat a.
Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya
b.
-
Cakupan lokasi bencana;
-
Jumlah korban;
-
Kerusakan prasarana dan sarana;
-
Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
-
Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
Penentuan status keadaan darurat bencana Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan:
c.
d.
-
Skala bencana skala Nasional dilakukan oleh Presiden;
-
Skala Provinsi dilakukan oleh Gubernur;
-
Skala Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.
Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana -
Pencarian dan penyelamatan korban;
-
Pertolongan darurat;
-
Evakuasi korban.
Pemenuhan kebutuhan dasar -
Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
-
Pangan;
-
Sandang;
-
Pelayanan kesehatan;
-
Pelayanan psikososial;
30
e.
Penampungan dan tempat hunian.
Perlindungan terhadap kelompok rentan Memberikan
prioritas
penyelamatan,
evakuasi,
pengamanan,
pelayanan kesehatan, dan psikososial kepada kelompok rentan:
f.
-
Bayi, balita, dan anak‐anak;
-
Ibu hamil atau menyusui;
-
Penyandang cacat;
-
Orang usia lanjut.
Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital dan memperbaiki dan atau mengganti kerusakan akibat bencana.
iii.
Pasca Bencana a.
b.
Rehabilitasi -
Perbaikan lingkungan daerah bencana;
-
Perbaikan prasarana dan sarana umum;
-
Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
-
Pemulihan sosial psikologis;
-
Pelayanan kesehatan;
-
Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
-
Pemulihan sosial ekonomi budaya;
-
Pemulihan keamanan dan ketertiban;
-
Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
-
Pemulihan fungsi pelayanan publik.
Rekonstruksi -
Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
-
Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
-
Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
-
Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan material yang lebih baik dan tahan bencana;
-
Partisipasi
dan
peran
serta
lembaga
dan
organisasi
kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; -
Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
31
-
Peningkatan fungsi pelayanan publik;
-
Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Tantangan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut: 1.
Potensi bencana sukar diantisipasi.
2.
Situasi politik yang kurang stabil.
3.
Kelembagaan
4.
a.
Dukungan lembaga legislatif belum fokus pada kebencanaan.
b.
Belum adanya mekanisme koordinasi eksternal.
c.
Adanya mutasi/rotasi pegawai negeri.
d.
Terbatasnya anggaran dan pendapatan daerah.
Kepemimpinan: koordinasi ke luar dalam membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan.
5.
Pengetahuan: belum memadainya kapasitas sumber daya manusia BPBD Kabupaten/kota.
6.
Akuntabilitas: kurang yakinnya pemangku kepentingan terhadap peran dan kinerja BPBD. Sedangkan peluang dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
di Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut: 1.
Kelembagaan a.
Misi dan strategi: bencana menjadi prioritas pembangunan.
b.
Sistem dan mekanisme: dukungan peraturan berupa Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati.
c.
Sumber daya manusia dan mitra: ‐
Adanya BPBD Kabupaten/kota yang memiliki pengalaman.
‐
Tersedianya tenaga ahli di bidang kebencanaan (praktisi daerah dan nasional).
‐
Adanya dukungan lembaga nasional dan internasional (LSM, swasta, dan perguruan tinggi).
32
2.
Pengetahuan a.
Adanya kepedulian Pemerintah Daerah (Bupati) terhadap bencana.
b.
SKPD, mitra dan masyarakat memiliki kepedulian terhadap: ‐
Isu‐isu bencana.
‐
BPBD sebagai penyelenggara Penanggulangan Bencana di daerah.
‐ 3.
Adanya media massa dan jurnalis peduli bencana.
Akuntabilitas a.
Dipercaya menyalurkan dana bantuan bencana.
b.
Kinerja mulai diakui berupa perolehan penghargaan.
33
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi
Permasalahan
Berdasarkan
Tugas
dan
Fungsi
Pelayanan BPBD 3.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Pasaman Barat merupakan daerah yang dilalui garis khatulistiwa, dimana letak geografis Kabupaten Pasaman Barat terletak pada 0003’ LU – 0011’ LS dan 99010’ – 100004’ BT, dengan luas wilayah sekitar 3.887,77 km2. Dimana Kabupaten Pasaman Barat berada pada ketinggian 0 – 2912 mdpl, dengan struktur wilayah sebagian besar datar, serta sebagian lagi berbukit, pegunungan dan pulau-pulau kecil. Luas perairan laut Pasaman Barat diperkirakan ± 3.000 km2 dengan panjang garis pantai mencapai 152 km. Kabupaten Pasaman Barat dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 38 Tahun 2003, bersama Kabupaten Darmasraya dan Kabupaten Solok Selatan, secara administrasi Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 11 Kecamatan, 19 Nagari dan 204 Jorong. Posisi Pasaman Barat terletak di hadapan jalur pertemuan dua lempeng bumi dan juga segmen patahan bumi sehingga menyebabkan Kabupaten Pasaman Barat termasuk salah satu wilayah yang memiliki potensi risiko bencana yang tinggi di Indonesia. Bencana alam yang berpotensi terjadi di kawasan ini adalah gempa tektonik, tsunami, gempa vulkanik, longsor, abrasi pantai, badai, kebakaran dan juga banjir. Pergerakan lempeng bumi yang membujur di sepanjang pesisir bagian Barat Pulau Sumatera sangat rentan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami, ditambah lagi dengan keberadaan empat segmen aktif patahan bumi yaitu segmen Sianok, segmen Suliki, segmen Sumani dan segmen Sumpur yang berpotensi menimbulkan gempa di kawasan Bukit Barisan yang melintasi Pasaman Barat. Keberadaan beberapa sungai besar di Pasaman Barat (Batang Pasaman, Batang Batahan, Batang Tongar, Batang Biluan, Batang Sikabau,
34
Batang Partupangan dan lain-lain), juga berpotensi untuk terjadinya ancaman banjir dan longsor selama musim hujan. Ancaman bencana lain seperti angin puting beliung, epidemi penyakit dan konflik sosial juga sangat potensial terjadi di Kabupaten Pasaman Barat. Perubahan iklim yang berdampak secara global juga berimplikasi pada wilayah Pasaman Barat terutama mempengaruhi tingkat ancaman bencana yang terkait dengan hidrometeorologis, serta mempengaruhi tingkat kerentanan wilayah dan penduduk. Peningkatan risiko bencana yang dipengaruhi perubahan iklim tersebut menyebabkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman Barat perlu mensinergiskan antara mitigasi dan adaptasi
perubahan
iklim
dalam
rangka
membangun
ketangguhan
menghadapi bencana. Pemerintah daerah dan masyarakat telah menyadari potensi bencana luar biasa tersebut, dan sejumlah langkah yang merupakan bagian dari mitigasi bencana telah dilakukan dengan dukungan berbagai pihak. Pengadaan
dan
pemasangan
sejumlah
peralatan
moderen
terkait
penanggulangan bencana telah dilakukan, beragam media visual dan elektronik telah dibuat dan disosialisasikan kepada penduduk di kawasan yang terancam bencana, termasuk kepada komunitas pendidikan. Jalur evakuasi telah ditetapkan, latihan evakuasi telah diadakan beberapa kali, dan lain sebagainya. Dalam kerangka hukum dan kebijakan, Pemerintah Kabupaten Pasaman
Barat
telah
mengeluarkan
sejumlah
peraturan
terkait
penanggulangan bencana, diantaranya Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010
tentang
Pembentukan
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat.
3.1.2. Permasalahan Penanggulangan Bencana Daerah Penanggulangan Bencana dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Sedangkan fungsifungsi Penanggulangan Bencana lebih detail dikelompokkan dalam sistem
35
penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pra bencana meliputi situasi tidak terjadi bencana yang terkait dengan aspek pencegahan serta situasi terdapat potensi bencana yang terkait dengan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat bencana meliputi upaya penanganan tanggap darurat dan pemulihan awal. Sedangkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pasca bencana meliputi upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Untuk melihat tingkat ketahanan terhadap risiko bencana dan relevansi pengurangan risiko bencana digunakan lima prioritas dalam Kerangka Aksi Hyogo sebagai parameter pencapaian. Secara garis besar kategori penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 3.1. Kategori penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Berdasarkan diagram di atas, masalah Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat dapat dirinci sebagaimana pada tabel-tabel berikut ini.
36
Tabel 3.1. Masalah Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat pada saat pra bencana Prioritas Aksi Memastikan PRB menjadi prioritas pembangunan daerah dengan basis kelembagaan yang kuat untuk implementasinya
Masalah Penanggulangan Bencana pada saat Pra Bencana • Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah • Lemahnya kemampuan sumber daya manusia staf Pemerintah Daerah • Kelembagaan belum representative • Lemahnya koordinasi antar instansi • Lemahnya penerapan aturan daerah tentang bangunan • Belum ada aturan turunan dari Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana/BPBD • Masih terdapat kebijakan yang tumpang tindih atau kurang mendukung upaya Penanggulangan Bencana, baik di tingkat pusat maupun daerah • Belum adanya kejelasan peran dan fungsi BPBD dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi atas kegiatan/proyek yang dilaksanakan SKPD lain terkait penyelenggaraan Penanggulangan Bencana • Belum ada aturan turunan dari Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana/BPBD • Perencanaan Penanggulangan Bencana belum terintegrasi dengan pembangunan secara berkelanjutan • Kurangnya perencanaan terpadu Penanggulangan Bencana dengan pembangunan secara berkelanjutan • Belum adanya RAD-PRB • Rencana Penanggulangan Bencana perlu direvisi pasca gempa tahun 2009
Mengidentifikasi, melakukan assesment dan monitoring risiko bencana serta meningkatkan
• Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) belum terintegrasi dengan peta risiko • Peta risiko masih belum detail • Analisis kerentanan dan kapasitas masih belum
37
Prioritas Aksi kehandalan peringatan dini
Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan di semua level
Masalah Penanggulangan Bencana pada saat Pra Bencana mendalam • Dampak perubahan iklim yang mempengaruhi variabel risiko bencana (ancaman bencana, kerentanan maupun kapasitas) masih belum diperhitungkan secara mendalam dalam kajian risiko bencana • Sosialisasi Penanggulangan Bencana ke masyarakat kurang • Upaya penguatan masyarakat dalam rangka PRB belum terintegrasi antar sektor dan tidak berkelanjutan • Lemahnya kesadaran masyarakat akan potensi bencana • Media pembelajaran untuk PRB belum tersedia • Hasil kajian kebencanaan dan PRB belum terdokumentasi dan terdiseminasikan • Kajian terkait perubahan iklim belum menjadi kesatuan dalam upaya PRB • PRB di sekolah baru rintisan awal
Mengurangi akar kerentanan penyebab risiko
• Lemahnya tindakan pencegahan • Belum ada building code • Lemahnya penegakan hukum terkait Penanggulangan Bencana • Program-program Pemerintah terkait livelihood belum menggunakan analisis risiko dan analisis dampak perubahan iklim • Kurangnya analisis kebutuhan mitigasi bencana
Menguatkan kesiapsiagaan terhadap bencana untuk menjamin respon yang efektif di semua level
• Belum adanya Renkon untuk berbagai macam ancaman bencana • Lemahnya peringatan dini untuk berbagai macam ancaman bencana • Belum lengkapnya Protap Penanggulangan Bencana • Masih kurangnya drill/gladi • Belum mamadainya kapasitas TRC BPBD dan belum terbentuknya tim siaga bencana di tingkat
38
Prioritas Aksi
Masalah Penanggulangan Bencana pada saat Pra Bencana Nagari/Desa • Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam respon kedaruratan belum berjalan baik
Tabel 3.2. Masalah Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat pada saat bencana Aspek Kedaruratan Koordinasi
Masalah Penanggulangan Bencana pada Saat Bencana • Koordinasi antar instansi terkendala • Perlu dipikirkan kerjasama antar wilayah karena kondisi Penanggulangan Bencana pada satu daerah dengan daerah lainnya tidak sama • Belum memadainya sistem peringatan dini, data base kebencanaan, Renkon dan kebijakan operasionalnya dalam penanganan tanggap darurat • Perlu diperjelas kebijakan anggaran terkait ketersediaan dan sistem pengelolaan dana tidak terduga dari APBD dan dana on call dari APBN
Komando
• Butuh ketegasan komando saat kedaruratan
Kaji cepat
• Butuh akurasi data • Buruknya basis data korban, kerusakan, pengungsi, dll.
Status bencana
• Butuh otoritas untuk menyatakan status bencana mengingat belum adanya Peraturan Presiden tentang status bencana sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
Penyelamatan dan evakuasi
• Penanganan darurat tidak merata • Protap tidak jelas dan personil kurang siap • Penetapan aturan main dalam komunikasi • Sumber daya belum optimal • Kendala transportasi • Kendala peralatan
39
Aspek Kedaruratan
Masalah Penanggulangan Bencana pada Saat Bencana • Butuh ketegasan komando • TRC membutuhkan tim khusus terlatih, peralatan, sertifikasi, lingkup kerja yang jelas, peningkatan sumber daya manusia, peralatan perorangan • Butuh Tim SAR yang terlatih dalam berbagai medan
• Belum lengkapnya data dan informasi potensi tim evakuasi dari masyarakat dan dunia usaha, serta belum jelasnya sistem komando (terkait dengan Renkon dan Protap penanganan tanggap darurat) Kebutuhan dasar
• Kendala pengelolaan bantuan (petugas, manajemen, gudang) • Butuh sumber daya khusus tanggap darurat • Sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang tersedia pada komunitas tidak terdata dengan baik (pendekatan lebih bersifat relief dan bukan pemberdayaan)
Perlindungan
• Perspektif gender dan kelompok rentan serta hak-hak pemenuhan kebutuhan masih lemah
Pemulihan awal
• Keterbatasan pelayanan medis darurat • Pelibatan sektor swasta masih belum optimal • Peran dan fungsi BPBD dalam proses pelaksanaan kegiatan/proyek yang dilaksanakan SKPD lain belum jelas
Tabel 3.3. Masalah Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat pada saat pasca bencana Aspek Pasca Bencana Rehabilitasi
Masalah Penanggulangan Bencana pada saat Pasca Bencana • Ketidakpastian koordinasi dalam melakukan rehabilitasi • Data korban jiwa dan korban selamat • Data kebutuhan korban
40
Aspek Pasca Bencana
Masalah Penanggulangan Bencana pada saat Pasca Bencana • Tidak meratanya distribusi • Pendataan yang tidak akurat dan tidak lengkap • Batas waktu pemberian bantuan kurang jelas • Kejelasan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan rehabilitasi • Lemahnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi
Rekonstruksi
• Data kerusakan rumah/bangunan • Pendataan yang tidak akurat dan tidak lengkap • Perlu rumusan yang jelas tentang standar kerusakan rumah • Tidak meratanya distribusi • Bantuan tidak sesuai kebutuhan dan berkualitas rendah • Kejelasan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan rekonstruksi • Lemahnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rekonstruksi
3.2. Telaahan Visi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015 merupakan rencana pelaksanaan tahap kedua dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025. Penekanan dan skala prioritas pembangunan pada RPJMD tahap kedua ini secara umum ditujukan untuk terwujudnya pemantapan landasan pembangunan dengan penekanan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi maju di bidang infrastruktur pertanian, perdagangan dan jasa. Isu-isu strategis pembangunan daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Pasaman Barat dewasa ini adalah sebagai berikut: 1.
Pemahaman agama dan budaya;
2.
Pelaksanaan otonomi daerah dan tata pemerintahan yang baik;
41
3.
Kualitas sumber daya manusia;
4.
Kemampuan wirausaha dan daya beli masyarakat;
5.
Daya saing daerah untuk menghadapi globalisasi;
6.
Prasarana dan sarana daerah;
7.
Dukungan Pemerintah Nasional;
8.
Daerah tertinggal dan ketimpangan pembangunan;
9.
Penanggulangan bencana alam;
10. Kualitas lingkungan hidup. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan memperhatikan
prioritas
nasional
yang
tertuang
dalam
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, serta mengakomodasi visi, misi, program Kepala Daerah terpilih, maka Visi Pemerintah
Kabupaten
Pasaman
Barat
Tahun
2010-2015
adalah
“Membangun Pasaman Barat di atas Tadah Agama Untuk Kesejahteraan Umat dan Akhirat”. Penanggulangan
bencana
alam
sebagai
salah
satu
prioritas
pembangunan daerah terdiri dari beberapa program prioritas yang bersifat lintas sektoral sebagai penjabaran operasional dari agenda pembangunan daerah, yang diantaranya adalah: 1.
Program Peningkatan Mitigasi Bencana
2.
Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
3.
Program Penanganan Tanggap Darurat
4.
Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam (Pasca Bencana)
3.3. Telaahan Renstra BNPB Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termasuk di dalamnya adalah perlindungan atas
42
terjadinya
bencana
guna
mewujudkan
kesejahteraan
umum
yang
berlandaskan Pancasila. Seiring dengan pergeseran paradigma penanganan bencana di Indonesia yang tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana,
maka
Penanggulangan
Undang-Undang Bencana
Nomor
menyatakan
24
Tahun
bahwa
2007
tentang
penyelenggaraan
penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, maka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia, yang seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2005, disebutkan bahwa kejadian bencana sangat mempengaruhi upaya-upaya pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, sehingga berdampak lanjut menjadi potensi penghambat laju pembangunan nasional yang telah menjadi agenda maupun prioritas para pemangku kepentingan. Dengan demikian, penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistemik sangat diperlukan dalam percepatan penanggulangan bencana dan meminimalisasi kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil pembangunan, sehingga dapat membantu mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya,
maupun
ekonomi
masyarakat
dan
memperbaiki
kondisi
lingkungannya. Selanjutnya, dalam RPJMN Tahun 2010-2014 sebagai implementasi kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, penanggulangan bencana telah ditetapkan menjadi salah satu Prioritas Pembangunan Nasional yaitu Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan
43
bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh maka dibentuk kelembagaan penanggulangan bencana melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam penyusunan Renstra, BNPB mengacu pada RPJMN Tahun 2010-2014, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) Tahun 2010-2014, dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) Tahun 2010-2012. Memperhatikan semangat Undang Undang Dasar 1945 yang diamanatkan melalui pembangunan di bidang penanggulangan bencana, maka ditetapkalah visi BNPB sebagai berikut “Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”. Berdasarkan kondisi faktual lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka dirumuskanlah misi BNPB sebagai berikut: 1.
Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
2.
Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;
3.
Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Adapun tujuan strategis BNPB dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
mendatang
(2010-2014)
adalah
meliputi
peningkatan
kemampuan
penanggulangan bencana melalui: 1.
Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko bencana serta penanganan bencana;
2.
Pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di dua lokasi strategis (Jakarta dan Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Sejalan
dengan
sasaran
pembangunan
nasional
di
bidang
penanggulangan bencana, maka sasaran strategis BNPB untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah:
44
1.
Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat pusat dan daerah;
2.
Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien;
3.
Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasii dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap
kegiatan
rehabilitasi
dan
rekonstruksi
dalam
rangka
pembangunan berkelanjutan. Penjabaran dari arah kebijakan Nasional bidang penanggulangan bencana
tahun
2010-2014,
diarahkan
kepada
pengarusutamaan
pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah, penguatan kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah, optimalisasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan risiko bencana, mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, peningkatan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan, serta percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana. Berdasarkan hasil kajian lingkungan eksternal maupun internal serta sinkronisasi terhadap arah kebijakan dan strategi nasional di bidang penanggulangan bencana, maka arah kebijakan dan strategi BNPB dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah: 1.
Terselenggaranya penanggulangan bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel;
2.
Meningkatnya
kesadaran,
kemampuan
dan
kesiapsiagaan
dalam
menghadapi bencana melalui pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana;
45
3.
Terselesaikannya penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pascabencana secara cepat, tepat dan efektif serta terkoordinir dan terpadu;
4.
Terselesaikannya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pascabencana secara terpadu dan menyeluruh. RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015, secara umum
telah mengakomodasi arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan penanggulangan bencana Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah BNPB. Penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Pasaman Barat diakomodasikan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang salah satu tujuannya adalah terwujudnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana. Adapun sasaran pembangunan (misi BPBD) yang akan dicapai berdasarkan tujuan tersebut adalah: 1. Mengurangi resiko bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana dan terpadu; 2. Menciptakan sistem kesiapsiagaan dan peringatan dini menghadapi bencana di Pasaman Barat; 3. Pengkajian dampak bencana secara cepat dan tepat serta penentuan status keadaan darurat bencana; 4. Menjalankan fungsi koordinasi dan komando serta melakukan kegiatan penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana dan perlindungan terhadap kelompok rentan; 5. Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital dalam kerangka pemulihan awal (Early Recovery); 6. Analisa kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat; 7. Melakukan perencanaan, pengawasan dan mengkoordinir kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan dampak bencana dalam segala aspek; 8. Mengintegrasikan pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana dalam perencanaan membangun dan penganggaran daerah;
46
9. Menyusun rencana penanggulangan bencana daerah, rencana aksi daerah, peta resiko bencana, kebijakan prosedur dan standar yang dibutuhkan pada pra, saat dan pasca bencana;
Dalam mewujudkan sembilan misi di atas, ditetapkanlah strategi dan arah kebijakan sebagai berikut: 1.
Menyediakan informasi wilayah rawan bencana Arah kebijakan: Mengurangi risiko bencana dilakukan dengan membangun kesiapsiagaan dan infrastruktur di seluruh lini secara terencana dan terpadu.
2.
Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Arah kebijakan: Meningkatkan sarana dan prasarana evakuasi bencana.
3.
Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana Arah kebijakan: Meningkatkan
kesiapsiagaan
masyarakat
dalam
penanggulangan
bencana. Kebijakan umum untuk mewujudkan sembilan misi BPBD tersebut adalah antara lain menyediakan peta dan informasi wilayah rawan bencana, meningkatkan sarana dan prasarana evakuasi bencana, melaksanakan penyuluhan rehabilitasi
dan dan
sosialisasi
kesiapsiagaan
rekonstruksi
pasca
bencana,
bencana,
serta
melaksanakan meningkatkan
kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
3.4. Telaahan RTRW Mencermati kondisi Kabupaten Pasaman Barat yang rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, banjir, kebakaran dan gempa bumi yang berpotensi terjadinya gelombang tinggi dan atau tsunami, serta dinamika perkembangan wilayah, maka ditetapkanlah beberapa isu strategis yang mempunyai
pengaruh
langsung
maupun
tidak
langsung
terhadap
perkembangan wilayah Kabupaten Pasaman Barat diantaranya: 1.
Bencana alam.
47
2.
Pasaman Barat memiliki kultur Minangkabau yang dikenal sebagai penganut agama Islam yang kuat dan teguh dengan adat dan tradisi.
3.
Perkembangan sosial ekonomi dan sosial budaya.
4.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5.
Konversi lahan.
6.
Potensi pesisir dan laut. Berdasarkan kecenderungan perkembangan tata ruang wilayah
Kabupaten Pasaman Barat pada saat ini maupun di masa yang akan datang, maka tujuan penataan ruang Kabupaten Pasaman Barat diarahkan pada terwujudnya keterpaduan pola ruang Kabupaten Pasaman Barat melalui pengembangan potensi sumber daya alam dengan tetap memperhatikan ekosistem alam, adat istiadat dan daya dukung wilayah secara berkelanjutan.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 3.5.1. Kekuatan, Kelemahan dan Kunci Keberhasilan Kekuatan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut: 1.
Kelembagaan a.
Memiliki kewenangan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.
b.
Sumber daya manusia: -
Adanya tenaga professional dan memiliki pengalaman.
-
Sikap positif dan egaliter terhadap dukungan mitra.
-
Adanya peralatan dan jaringan informasi dan komunikasi canggih (early warning system, DIBI, dan lain-lain).
c.
2.
Sumber daya kemitraan: -
Manajemen puncak/menengah memiliki jejaring.
-
Adanya Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB).
Pengetahuan: adanya niat dan komitmen terhadap Penanggulangan Bencana yang terintegrasi dan terkoordinasi.
48
Kelemahan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut: 1.
Kelembagaan a.
Nilai-nilai
dasar:
masih
mudanya
organisasi
dan
wacana
penanggulangan bencana. b.
c.
Misi dan strategi belum fokus dan belum ditunjang dengan: -
Aspek legal: penyusunan kebijakan dan peraturan.
-
Target, prioritas program dan ukuran keberhasilan.
Sistem dan mekanisme: -
Struktur BPBD belum lengkap (belum adanya Unsur Pengarah).
-
Pembobotan
peran
bidang
belum
mengacu
prioritas
pembangunan. -
Belum
adanya
mekanisme
kerja
berupa
perencanaan,
penganggaran, pengambilan keputusan, dan proses kerja antar bidang (prosedur tetap). -
Belum adanya mekanisme koordinasi eksternal.
-
Belum adanya kriteria rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia.
d.
Kompetensi sumber daya manusia belum terbangun dalam aspek: -
Sinergis, disiplin, semangat, ownership dan integritas (soft competence).
-
Penguasaan tupoksi dan masalah kebencanaan.
-
Program dan anggaran: keterampilan, keahlian menyusun dan melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi.
e.
Perencanaan dan kebijakan kurang mengakomodasi kepentingan pemangku kepentingan dan arah tujuan jangka panjang.
f.
Anggaran yang tersedia terbatas.
g.
Masih kurangnya upaya merangkul dengan inisiatif tampil dalam forum nasional dan internasional, termasuk turun ke daerah.
2.
Kepemimpinan kurang kuat dalam aspek:
49
a.
Eselonisasi pimpinan puncak belum selaras Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.
3.
4.
b.
Penguasaan masalah kebencanaan dan isu terkait perubahan iklim.
c.
Perencanaan.
d.
Pengendalian (ketegasan) dan monitoring.
e.
Prakarsa dan pengambilan keputusan.
f.
Kaderisasi.
Pengetahuan masih kurang dalam hal: a.
Kebencanaan, termasuk perubahan iklim, kearifan lokal dan gender.
b.
Pemangku kepentingan kebencanaan dan tupoksinya.
c.
Sumber daya anggaran dan peralatan.
Akuntabilitas: masih kurangnya konsistensi pelaporan, kesiapan digugat/transparansi (guna membangun reputasi). Memperhatikan berbagai permasalahan yang dihadapi, peluang,
tantangan, kekuatan, kelemahan yang dimiliki, maka penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pasaman Barat memiliki kunci keberhasilan pada hal sebagai berikut: 1.
2.
Kelembagaan a.
Menentukan kriteria rekrutmen dan penempatan pegawai.
b.
Menyusun standar pelayanan minimal sebagai basis kinerja pegawai.
c.
Mengalokasikan anggaran untuk program pra bencana (PRB).
Kepemimpinan Prioritas awal: Menyusun standar kompetensi sumber daya manusia sesuai jabatan. Prioritas berikut: a.
Menyediakan sarana dan prasarana.
b.
Menyamakan persepsi mengenai BPBD.
c.
Meningkatkan alokasi anggaran.
d.
Memenuhi kompetensi kepemimpinan berpola khusus.
50
3.
Pengetahuan a.
Melakukan integrasi, kolaborasi, sharing knowledge dengan ilmuwan, akademisi, praktisi, tokoh masyarakat dan agama.
b.
Meningkatkan pemahaman tentang peraturan Penanggulangan Bencana (PRB).
c.
Meningkatkan pengetahuan dan pemahanan kebencanaan dan isu terkait perubahan iklim, kearifan lokal, gender, standar minimum penanganan pengungsi, dan lain-lain.
d.
Mengadakan
pendidikan
dan
pelatihan
khusus
mencakup
kepemimpinan/komando, kedisiplinan dan loyalitas. e. 4.
Melakukan pengelolaan sistem data base.
Akuntabilitas Meningkatkan sistem guna menjamin akuntabilitas BPBD.
3.5.2. Isu-isu Strategis Banyaknya jenis bahaya alam yang terjadi dan berpotensi mengancam wilayah Kabupaten Pasaman Barat membuat wilayah ini termasuk wilayah rawan bencana. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipetakan, dirumuskanlah isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi unit kerja BPBD. Rumusan isu strategis ini menggunakan prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, rasional dan dalam kerangka waktu yang memadai, dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.4. Isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi unit kerja BPBD Unit Kerja Sekretariat
Isu Strategis 1. Kapasitas: peningkatan kapasitas BPBD 2. Instrumen Penanggulangan Bencana: dokumentasi 3. Koordinasi: koordinasi antar bidang, perencanaan, pengendalian, pelaporan serta monitoring dan evaluasi 4. Data dan informasi: dokumentasi 5. Prosedur: prosedur tetap internal
51
Unit Kerja
Isu Strategis 6. Implementasi: logistik kantor
Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1. Kapasitas: kapasitas SKPD untuk pengarusutamaan Penanggulangan Bencana 2. Instrumen penanggulangan bencana: fasilitasi RPB, RAD-PRB, dan Renkon per jenis bencana 3. Koordinasi: pengarusutamaan PRB dalam sektor/SKPD 4. Data dan informasi: peta risiko bencana dan data kerawanan. 5. Prosedur: prosedur pengintegrasian PRB dalam sektor/SKPD 6. Implementasi: rapat-rapat
Kedaruratan dan Logistik
1. Kapasitas: kapasitas relawan (TRC) 2. Instrumen penanggulangan bencana: fasilitasi Rencana Kontinjensi, status bencana, prosedur tetap, dan prosedur tetap komando 3. Koordinasi: belum optimalnya koordinasi pelaksanaan tanggap darurat dan pengelolaan logistik 4. Data dan informasi: belum tersedianya data dan informasi serta evakuasi yang cepat dan akurat 5. Prosedur: belum tersedianya tenaga terlatih untuk evakuasi, mobilisasi, logistik, PPGD dan komando 6. Implementasi: siap siaga bencana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
1. Kapasitas: kapasitas untuk assesment pasca bencana 2. Instrumen penanggulangan bencana: fasilitasi panduan rehabilitasi dan rekonstruksi 3. Koordinasi: koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi, serta status kerusakan 4. Data dan informasi: data kerusakan dan kehilangan 5. Prosedur: pemetaan kerusakan dan kehilangan, serta pendataan kebutuhan 6. Implementasi: monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi
52
53
BAB IV VISI, MISI, PRINSIP-PRINSIP, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi BPBD Dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD, maka dirumuskanlah visi BPBD Kabupaten Pasaman Barat, yaitu “Mewujudkan Pasaman Barat siaga, tanggap, tangguh dan tawakal dalam menghadapi bencana”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan dan ditetapkan misi BPBD Kabupaten Pasaman Barat, sebagai berikut: 1. Mengurangi resiko bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan
secara terencana dan terpadu; 2. Menciptakan sistem kesiapsiagaan dan peringatan dini menghadapi
bencana di Pasaman Barat; 3. Pengkajian dampak bencana secara cepat dan tepat serta penentuan
status keadaan darurat bencana; 4. Menjalankan fungsi koordinasi dan komando serta melakukan kegiatan
penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana dan perlindungan terhadap kelompok rentan; 5. Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital dalam kerangka
pemulihan awal (Early Recovery); 6. Analisa kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan
aspirasi masyarakat; 7. Melakukan perencanaan, pengawasan dan mengkoordinir kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan dampak bencana dalam segala aspek; 8. Mengintegrasikan pengurangan resiko bencana dan penanggulangan
bencana dalam perencanaan membangun dan penganggaran daerah;
53
9. Menyusun rencana penanggulangan bencana daerah, rencana aksi
daerah, peta resiko bencana, kebijakan prosedur dan standar yang dibutuhkan pada pra, saat dan pasca bencana;
4.2. Prinsip-prinsip Dalam mendukung visi dan misi di atas, BPBD Kabupaten Pasaman Barat berpegang pada prinsip-prinsip yang menjadi nilai-nilai dan kemudian dianut
serta
diamalkan
bersama
baik
secara
individual
maupun
kelembagaan, yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Cepat dan tepat, yaitu bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan;
2.
Prioritas, yaitu bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia;
3.
Koordinasi dan keterpaduan; koordinasi yaitu bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung; keterpaduan yaitu bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.
4.
Berdaya guna dan berhasil guna; berdaya guna yaitu bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan; berhasil guna yaitu bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
5.
Transparansi penanggulangan
dan
akuntabilitas;
bencana
dilakukan
transparansi secara
yaitu
terbuka
dan
bahwa dapat
dipertanggungjawabkan; akuntabilitas yaitu bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
54
6.
Kemitraan, yaitu bahwa penanggulangan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah tetapi dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat luas, bahkan juga dilakukan dengan organisasi atau lembaga di luar negeri, termasuk dengan pemerintahannya.
7.
Pemberdayaan,
yaitu
bahwa
upaya
meningkatkan
kemampuan
masyarakat untuk mengetahui, memahami dan melakukan langkahlangkah antisipasi, penyelamatan dan pemulihan bencana. 8.
Non diskriminatif, yaitu bahwa dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.
9.
Non proletisi, yaitu bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.
4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Tujuan strategis dijabarkan untuk mewujudkan visi dan misi di atas dan guna menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan memanfaatkan dan mempertimbangkan seluruh sumber daya dan kemampuan internal organisasi. Adapun tujuan strategis BPBD Kabupaten Pasaman Barat yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015 adalah terwujudnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana. Sasaran
merupakan
penjabaran
dari
tujuan
strategis
dan
menggambarkan hal yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Adapun sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Tersedianya informasi wilayah rawan bencana;
2.
Meningkatnya sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana;
3.
Meningkatnya
kesiapsiagaan
masyarakat
dalam
Penanggulangan
Bencana.
55
4.4. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di atas, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut: 1.
Menyediakan informasi wilayah rawan bencana Arah kebijakan: Mengurangi risiko bencana dilakukan dengan membangun kesiapsiagaan dan infrastruktur di seluruh lini secara terencana dan terpadu.
2.
Meningkatkan sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana Arah kebijakan: Meningkatkan sarana dan prasarana evakuasi bencana.
3.
Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana Arah kebijakan: Meningkatkan
kesiapsiagaan
masyarakat
dalam
penanggulangan
bencana.
56
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, diperlukan serangkaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan baik pendanaannya yang berasal dari APBD Kabupaten Pasaman Barat, APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN, dan sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Adapun keterkaitan antara kebijakan dan program BPBD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 5.1. Keterkaitan antara kebijakan dan program BPBD Kabupaten Pasaman Barat Kebijakan
Program
1. Mengurangi risiko bencana dilakukan dengan membangun kesiapsiagaan dan infrastruktur di seluruh lini secara terencana dan terpadu.
1. Program Peningkatan Mitigasi Bencana
2. Meningkatkan sarana dan prasarana evakuasi bencana.
3. Program Penanganan Tanggap Darurat
3. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
2. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
4. Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam (Pasca Bencana)
Berdasarkan program tersebut di atas, maka kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut: 1.
Program Peningkatan Mitigasi Bencana, terdiri dari kegiatan: a.
Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana
b.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah
c.
Pengkajian Pencegahan dan Mitigasi Bencana
57
d.
Koordinasi,
Monitoring
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Program
Penanggulangan Bencana e.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengurangan Risiko Bencana
f.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana
g.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana
h.
Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana
2.
Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana, terdiri dari kegiatan: a.
Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana
b.
Peningkatan Data dan Informasi Daerah Rawan Bencana (Data Informasi Bencana Indonesia/DIBI)
c.
Peningkatan Pembangunan Data Spasial Kebencanaan
d.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana
e.
Pengembangan dan Peningkatan Operasional Pusdalops PB
f.
Pengembangan dan Peningkatan Sistem Peringatan Dini Bencana Berbasis Masyarakat
g.
Peningkatan Simulasi/Pelatihan Penanggulangan Bencana
h.
Peningkatan
Peranserta
Masyarakat
Dalam
Kesiapsiagaan
Menghadapi Bencana 3.
Program Penanganan Tanggap Darurat, terdiri dari kegiatan: a.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat
b.
Koordinasi Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat
c.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana
d. 4.
Peningkatan Penanganan Darurat Bencana
Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam (Pasca Bencana), terdiri dari kegiatan: a.
Pengkajian Kapasitas Pemulihan Pasca Bencana
b.
Koordinasi Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana
58
c.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana.
59
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja BPBD Kabupaten Pasaman Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 6.1. Indikator kinerja BPBD Kabupaten Pasaman Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
No.
1 1.
Indikator
2 Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten yang tersusun
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 3 1
-
1
1
1
1
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 9 1
Target Capaian Kinerja pada Tahun ke1
2
3
4
5
4
5
6
7
8
Jumlah dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) per jenis bencana yang tersusun
-
-
1
1
1
1
1
Dokumen kebijakan (Perda, Perbup, SK-Bub) yang tersusun dan ditetapkan
-
-
1
1
1
1
1
2.
Kampanye, publikasi media, pameran, baliho, brosur yang terlaksana (paket)
1
1
1
1
1
1
1
3.
Peningkatan akses Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang terlaksana
1
1
1
1
1
1
1
4.
Peta distribusi penduduk kawasan rawan bencana yang tersedia (paket)
-
1
-
-
-
1
1
Peta kawasan rawan gerakan tanah yang tersedia (paket)
-
1
-
-
-
1
1
6.
Peralatan kebencanaan/ lapangan yang tersedia (paket)
-
-
3
2
2
2
9
7.
Tim Reaksi Cepat (TRC) kabupaten yang dibentuk dan dibina
-
-
1
-
-
-
1
8.
Forum Pengurangan Risiko
-
-
3
5
3
-
11
60
No.
Indikator
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 3
Target Capaian Kinerja pada Tahun ke1
2
3
4
5
4
5
6
7
8
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 9
1
2 Bencana (Forum PRB) kabupaten yang dibentuk dan dibina
9.
Operasional Pusdalops PB Kabupaten yang terlaksana (tahun)
1
1
1
1
1
1
1
10.
Simulasi/Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Masyarakat di kabupaten/kota yang terlaksana
5
20
20
20
20
20
20
11.
Persentase Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat yang terlaksana (%)
70
70
70
75
75
80
80
61
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat ini merupakan dasar dalam pelaksanaan dan evaluasi atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan SKPD. Oleh karena itu, setiap unsur aparatur BPBD wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program yang tertuang dalam Renstra BPBD ini. Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidahkaidah pelaksanaannya sebagai berikut: 1.
Sekretariat, bidang, sub bagian, sub bidang serta staf BPBD berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra BPBD ini dengan sebaik-baiknya;
2.
Renstra BPBD ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan BPBD;
3.
Untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Barat di bidang Penanggulangan Bencana, diperlukan adanya komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dengan stakeholders dan seluruh lapisan masyarakat Pasaman Barat. Demikian Renstra BPBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015
ini disusun, semoga dapat dipedomani dan dilaksanakan sebaik-baiknya.
62
