RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013-2015

Disusun oleh: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi Jl. HOS. Cokroaminoto no. 109 Banyuwangi i

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 188/050/429.105/2012 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI

i

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan program-program pembangunan guna terwujudnya tujuan pembanguan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 20112015;

b.

bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada Pasal 97 ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

i

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);

8.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

9.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

i

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5107);

20.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

21.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010 Nomor 0199/MPPN/04/2010;

Nomor

PMK

95/PMK

07/2010

tentang

Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

i

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

24.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Nomor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2 Tahun 2006 seri E);

25.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 seri E);

26.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 38 Tahun 2009 seri E).

27.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D)

28.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 2015.

i

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1.

Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

3.

Kepala SKPD adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi;

4.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;

5.

Rencana Strategis, yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun;

6.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;

7.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;

8.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;

9.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;

10. Program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Pasal 2 Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2015ini, dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap kebijakan, strategi dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif selama 3 (tiga) tahun mendatang sejalan dengan visi, misi dan program Daerah.

i

Pasal 3 Uraian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2015 ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4 Rencana Strategis (RENSTRA) ini, dipergunakan sebagai pedoman dan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD.

BAB II PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 5 Dalam hal pelaksanaan RENSTRA terjadi perubahan nomenklatur SKPD dan/atau terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir RENSTRA, maka perubahan dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada Tanggal September 2012, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI

Ir. H. MUJIONO, Msi Pembina NIP. 19660915199602 1 002

i

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang 2011-2015 disusun sesuai dengan undang- Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap Lembaga Negara termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang berisi perencanaan satuan kerja/ dinas selama lima tahun yang disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Banyuwangi 2011 - 2015 Perencanaan Strategis yang telah disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang telah mencakup: 1) Pernyataan visi, misi, strategi dan faktor-faktor keberhasilan instansi. 2) Rumusan tentang tujuan dan kebijakan. 3) Uraian tentang cara mencapai tujuan tersebut yang tersusun dalam program kegiatan pembangunan. Seluruh

penjabaran

rencana

strategis

telah

kami

susun

dengan

mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas di bidang Pekerjaan Umum. Selanjutanya, dengan memohon ridho Tuhan, kami berharap program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra ini dapat berjalan dengan baik.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI

Ir. H. MUJIONO, Msi Pembina NIP. 19660915199602 1 002

i

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

.........................................................

1

1.2

Landasan Hukum

.........................................................

2

1.3

Maksud dan Tujuan

.........................................................

4

1.4

Sistematika Penulisan

.........................................................

5

GAMBARAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI 2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur

.........................................................

7

.........................................................

28

.........................................................

31

Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi 2.2

Sumberdaya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi

2.3

Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi

BAB III

2.4

Kekuatan dan Kelemahan

.........................................................

33

2.5

Tantangan dan Peluang

.........................................................

33

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan

.........................................................

36

.........................................................

38

Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

ii

3.3

Telaahan RPJMD Kabupaten

.........................................................

41

.........................................................

42

Banyuwangi dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi 3.4 BAB IV

Penentuan Isu-Isu Strategis

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi

.........................................................

44

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka

.........................................................

45

.........................................................

47

Menengah 4.3 BAB V

Strategi dan Kebijakan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1

Program dan Kegiatan

.........................................................

50

.........................................................

56

.........................................................

57

.........................................................

57

Lokalitas Kewenangan 5.2

Program dan Kegiatan Lintas SKPD

5.3

Program dan Kegiatan Kewilayahan

5.4 BAB VI

Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII

6.1

Misi I

.........................................................

67

6.2

Misi II

.........................................................

67

6.3

Misi III

.........................................................

67

6.4

Misi IV

.........................................................

68

6.5

Misi V

.........................................................

68

6.6

Misi VI

.........................................................

68

.........................................................

70

PENUTUP Penutup

iii

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang 2013 –2015disusun sesuai dengan undangUndang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap Lembaga Negara termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang berisi perencanaan satuan kerja/ dinas selama lima tahunyang disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Banyuwangi 2011 - 2015. Sebagai bentuk implikasi dari penerapan susunan organisasi perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 6 tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi maka dinas Pekerjaan umum dipisah menjadi tiga Dinas yakni Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dengan perubahan organisasi perangkat daerah ini maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang harus kembali menyusun

Rencana

Strategis

yang

sesuai

dengan

mandat

dan

kewenangannya yakni melaksanakan sebagian tugas di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang. Penyusunan Renstra 2013 - 2015 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan kewenangan SKPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan dan isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi

1


Menengah Daerah (RPJMD) 2011 - 2015.Susunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang 2013 - 2015 dimulai dengan pemaparan tentang kondisi dan tantangan penyelenggaraan dibidang pekerjaan umum dan permukiman; visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang; strategi penyelenggaraan infrastruktur Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang; serta program dan kegiatan. 1.2.

Landasan Hukum Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari pembangunan nasional. Hal ini ditegaskan di dalam pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008. Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan di daerah dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan nasional. Berdasarkan pertimbangan seperti itulah, RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi 2013 - 2015 ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun provinsi. Secara lebih rinci, yang dijadikan sebagai landasar penyusunan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi 2013 - 2015 adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi

2


4.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

5.

Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6.

Undang-undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, tahun 2005-2025;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9.

Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturen Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata

Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur; 15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025.


3


16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;

1.3.

Maksud dan Tujuan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2013 – 2015 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatanstrategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi dibidang pelayanan teknis kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 – 2015 ditetapkandenganmaksud : a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi; b. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi dalam jangka menengah; c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi yang mencerminkan penyelenggaran pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel. Adapun tujuan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra), antara lain adalah :


4


a. Menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima)tahun yang akan datang; b. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan; c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. 1.4.

Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 – 2015 secara garis besar disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan

Berisi latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra). Bab II

Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi; sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan

dan

peluang

pengembangan

pelayanan

di

Kabupaten

Banyuwangi. Bab III

Isu - Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan


5


wakil kepala daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Banyuwangi, dan penentuan isu - isu strategis dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Bab IV

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 – 2015, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyaratan. Bab V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Memuat rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Bab VI

Indikator Kinerja

Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.Memuat indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi. Bab VII

Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi.


6


BAB II GAMBARAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki fungsi sebagai berikut: a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum bina marga, cipta karya dan tata ruang. b) Penyelenggaraan urusan pemerintahana dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum bina marga, cipta karya dan tata ruang c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum bina marga, cipta karya dan tata ruang d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut maka dibentuklah susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang yang terdiri dari; a) Kepala Dinas b) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi tiga sub bagian yaitu : • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian • Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan • Sub Bagian Penyusunan Program c) Bidang Bina Marga yang dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga dan membawahi tiga seksi yaitu: • Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi

7


• Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan • Seksi Laborat dan Leger Jalan d) Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang yang dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang yang membawahi dua seksi yaitu : • Seksi Tata Bangunan • Seksi Tata Ruang e) Bidang

Permukiman

yang

dipimpin

oleh

Kepala

Bidang

Permukiman yang membawahi dua seksi yaitu: • Seksi Penyehatan lingkungan Permukiman • Seksi Air Bersih f) UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang. g) Kelompok Jabatan Fungsional yang memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dinas.

Uraian Tugas : Kepala Dinas mempunyai tugas: a)

Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang bina marga, cipta karya dan tata ruang;

b) Melaksanakan program dan kegiatan di bidang bina marga, cipta karya dan tata ruang; c)

Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang bina marga, cipta karya dan tata ruang;

d) Mengendalikan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang bina marga, cipta karya dan tata ruang; e)

Menetapkan kebijakan, pola dan rencana pengelolaan bina marga, cipta karya dan tata ruang;

f)

Menetapkan dan mengelola bidang bina marga, cipta karya dan tata ruang;


8


g) Mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan sistem kebinamargaan, keciptakaryaan dan tata ruang; h) Menyusun rencana program dan kegiatan sarana dan prasarana bina marga, cipta karya dan tata ruang; i)

Menyelenggarakan pembangunan, mengawasi dan mengendalikan sarana prasarana bina marga, cipta karya dan tata ruang;

j)

Menyelenggarakan operasional pemeliharaan dan rehabilitasi pada bidang bina marga, cipta karya dan tata ruang;

k) Merekomendasi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan bina marga, cipta karya dan tata ruang; l)

Merekomendasi izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran bina marga, cipta karya dan tata ruang;

m) Memberdayakan para pemilik kepentingan dan kelembagaan dalam pengelolaan kebinamargaan, keciptakaryaan dan tata ruang; n) Menyelenggarakan sistem informasi bina marga, cipta karya dan tata ruang; o) Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang; p) Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang; q) Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku; r)

Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

s)

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

t)

Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


9


Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan,

mengkoordinasikan

dan

mengendalikan

kegiatan

administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi : a)

Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

b) Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas; c)

Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;

d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas: a)

Menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas;

b) Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas; c)

Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;

d) Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; e)

Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

f)

Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;

g) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; h) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi

10


Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: a)

Menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja dinas;

b) Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian; c)


d) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; e)

Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

f)

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas: a)

Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan sesuai dengan rencana kerja dinas;

b) Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas; c)

Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;

d) Menyusun

rencana

kebutuhan

dan

mendistribusikan

barang

perlengkapan; e)

Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;

f)


g) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; h) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; i)



11


Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas: a)

Menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan rencana kerja dinas;

b) Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas; c)

Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas;

d) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; e)

Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

f)


g) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok menyusun pedoman teknis pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan perencanaan teknis pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi serta pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi kebinamargaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi : a)

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana bina marga;

b) Pembinaan dan pengawasan pengendalian kegiatan pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi pengembangan bina marga; c)

Pembinaan

dan

pengawasan

pengendalian

serta

pengawasan

pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi bina marga; d) Pembinaan pengelolaan administrasi teknis pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana bina marga; e)

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan dan peningkatan rehabilitasi sarana bina marga;

f)

Perumusan kebijakan teknis operasional, bantuan teknis perencanaan, rekomendasi utilitas, leger, laboratorium, pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan;


12


g) Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, leger, laboratorium jalan dan jembatan; h) Pembinaan, bantuan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, pemeliharaan, leger, laboratorium jalan dan jembatan; i)

Pelaksanaan analisis, evaluasi, pembangunan, pemeliharaan, leger, laboratorium jalan dan jembatan;

j)

Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan jalan dan jembatan sesuai dengan rencana kerja dinas;

k) Penyusunan rencana, pengawasan, pengendalian perizinan utilitas pada badan jalan dan manfaat jalan serta jembatan; l)

Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas: a)

Menyusun rencana Bidang Bina Marga sesuai dengan rencana kerja dinas;

b) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana bina marga; c)

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kegiatan pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi pengembangan bina marga;

d) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian serta pengawasan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi bina marga; e)

Melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi teknis pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana bina marga;

f)

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pembangunan dan peningkatan rehabilitasi sarana bina marga;

g) Merumuskan kebijakan teknis operasional, bantuan teknis perencanaan, rekomendasi utilitas, leger, laboratorium, pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan; h) Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, leger, laboratorium jalan dan jembatan; Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi

13


i)

Melaksanakan

pembinaan,

bantuan

teknis,

pengawasan

dan

pengendalian teknis pembangunan, pemeliharaan, leger, laboratorium jalan dan jembatan; j)

Melaksanakan analisis, evaluasi, pembangunan, pemeliharaan, leger, laboratorium jalan dan jembatan;

k) Melaksanakan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan jalan dan jembatan sesuai dengan rencana kerja dinas; l)

Melaksanakan penyusunan rencana,

pengawasan,

pengendalian

perizinan utilitas pada badan jalan dan manfaat jalan serta jembatan; m) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; n) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; o) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; p) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas: a)

Menyusun rencana Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai dengan rencana kerja Dinas;

b) Menyusun pedoman teknis, pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan; c)

Menyusun pedoman teknis pelaksanaan pembangunan peningkatan sarana jalan dan jembatan;

d) Melaksanakan diseminasi dan penerapan sistem manajemen mutu serta pengawasan kegiatan pembangunan peningkatan dan rehabilitasi sarana jalan dan jembatan; e)

Melaksanakan

rehabilitasi,

peningkatan,

pembangunan

dan

pengembangan sarana dan prasarana jalan dan jembatan; f)

Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi jalan dan Jembatan;

g) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja konstruksi prasarana dan sarana jalan dan Jembatan; Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi

14


h) Melakukan survey, analisis struktur jalan dan jembatan, penelitian, melakukan rencana dan gambar mengenai geometri jalan, jembatan, dinding penahan dan drainase; i)

Melaksanakan penyusunan spesifikasi teknis dan estimasi biaya terhadap pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, drainase dan dinding penahan jalan;

j)

Menyusun pemuktahiran program-program, spesifikasi teknis, estimasi biaya pembangunan jalan, jembatan, drainase, dinding penahan jalan;

k) Melaksanakan kegiatan pembangunan jalan, jembatan, drainase, dinding penahan jalan serta penanggulangan kerusakan akibat bencana alam; l)

Melaksanakan pembinaan, bantuan teknis, pengawasan, pengendalian dan pelaporan pembangunan jalan, jembatan, drainase dan dinding penahan jalan;

m) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; n) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; o) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; p) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas: a)

Menyusun rencana Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan rencana kerja Dinas;

b) Menyusun pedoman teknis pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan konstruksi pemeliharaan jalan dan jembatan; c)

Menyusun pedoman teknis pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;

d) Melaksanakan diseminasi dan penerapan sistem manajemen mutu serta pengawasan kegiatan rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan; e)

Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;


15


f)

Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi pemeliharaan jalan dan jembatan;

g) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja konstruksi sarana dan prasarana pemeliharaan jalan dan jembatan; h) Melakukan survey struktur, analisis, penelitian serta melakukan rencana dan gambar pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan penahan badan jalan; i)

Melaksanakan penyusunan spesifikasi teknis dan estimasi biaya pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan penahan badan jalan;

j)

Menyusun pemuktahiran program-program, spesifikasi teknis, estimasi biaya pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan dinding penahan jalan;

k) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan penahan badan jalan serta penanggulangan kerusakan akibat bencana alam; l)

Melaksanakan pembinaan, bantuan teknis, pengawasan, pengendalian dan pelaporan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan penahan badan jalan;

m) Menyiapkan kebutuhan alat-alat berat untuk pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan dinding penahan jalan; n) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; o) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; p) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; q) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Seksi Laborat dan Leger Jalan mempunyai tugas: a)

Menyusun rencana Seksi Laborat dan Leger Jalan sesuai dengan rencana kerja Dinas;

b) Melaksanakan kegiatan pengujian laboratorium; Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi

16


c)

Menyiapkan rekomendasi terhadap hasil pengujian laboratorium;

d) Menyetorkan pendapatan dari penggunaan alat-alat laboratorium sesuai dengan peraturan yang berlaku; e)

Melaksanakan program–program, spesifikasi, pembinaan, bantuan teknis, dan pengendalian laboratorium;

f)

Melaksanakan pemeliharaan, pengawasan, inventarisasi dan kebutuhan pengadaan peralatan laboratorium;

g) Melaksanakan

penyusunan

program-program,

pengolahan,

menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan kegiatan pemutakhiran database jalan, jembatan, drainase dan penahan badan jalan; h) Melaksanakan survey, pendataan, analisa dan evaluasi tentang status, fungsi, peta jalan dan jembatan; i)

Melakukan pengkajian, pemantauan tentang pemanfaatan badan jalan dan manfaat jalan serta jembatan;

j)

Menyiapkan rekomendasi teknis terhadap izin pemasangan fasilitas umum (utilitas) pada badan jalan dan manfaat jalan serta jembatan;

k) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; l)


m) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; n) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok menyusun pedoman, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional dan pemeliharaan pembangunan gedung dan tertib bangunan yang efisien serta penataan ruang. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang mempunyai fungsi:


17


a)

Penyusunan pedoman pembinaan operasional dan pemeliharaan pembangunan gedung dan tertib bangunan yang efisien serta penataan ruang;

b) Pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional dan pemeliharaan pembangunan gedung dan tertib bangunan yang efisien serta penataan ruang; c)

Perencanaan

teknis

kegiatan

operasional

dan

pemeliharaan

pembangunan gedung dan tertib bangunan yang efisien serta penataan ruang; d) Pelaksanaan dan bantuan teknis perencanaan pembangunan gedung, perbaikan dan rehabilitasi gedung pemerintah; e)

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan perumahan dan permukiman;

f)

Perencanaan, pengaturan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan bangunan gedung dan kelengkapannya;

g) Pelaksanaan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin kehandalan teknis dan konstruksi bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; h) Pelaksanaan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung; i)

Pelaksanaan bantuan teknis kepada instansi pemegang anggaran terhadap penyelenggaraan pembangunan gedung negara/daerah;

j)

Pelaksanaan tugas penataan ruang;

k) Perencanaan, evaluasi dan pengawasan penataan ruang kota; l)

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas.

Kepala Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang mempunyai tugas: a)

Menyusun rencana Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang sesuai dengan rencana kerja dinas;

b) Menyusun pedoman pembinaan operasional dan pemeliharaan pembangunan gedung dan tertib bangunan yang efisien serta penataan ruang; Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi

18


c)

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional dan pemeliharaan pembangunan gedung dan tertib bangunan yang efisien serta penataan ruang;

d) Melaksanakan

perencanaan

teknis

kegiatan

operasional

dan

pemeliharaan pembangunan gedung dan tertib bangunan yang efisien serta penataan ruang; e)

Melaksanakan

dan

memberikan

bantuan

teknis

perencanaan

pembangunan gedung, perbaikan dan rehabilitasi gedung pemerintah; f)

Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan perumahan dan permukiman;

g) Melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan bangunan gedung dan kelengkapannya; h) Melaksanakan tertib penyelenggaraan

bangunan

gedung

yang

menjamin kehandalan teknis dan konstruksi bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; i)

Melaksanakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung;

j)

Melaksanakan bantuan teknis kepada instansi pemegang anggaran terhadap penyelenggaraan pembangunan gedung negara/daerah;

k) Melaksanakan tugas penataan ruang; l)

Melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pengawasan penataan ruang kota;

m) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; n) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; o) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; p) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas: a)

Menyusun rencana Seksi Tata Bangunan sesuai dengan rencana kerja Dinas;


19


b) Melaksanakan bantuan teknis perencanaan pembangunan gedung, perbaikan dan rehabilitasi gedung pemerintah; c)

Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan perumahan dan permukiman;

d) Merencanakan, mengatur, mengadakan, memelihara, merawat dan memperbaiki bangunan gedung dan kelengkapannya; e)

Melaksanakan tertib penyelenggaraan

bangunan

gedung

yang

menjamin kehandalan teknis dan konstruksi bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; f)

Melaksanakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung;

g) Melaksanakan bantuan teknis kepada instansi pemegang anggaran terhadap penyelenggaraan pembangunan gedung negara/daerah; h) Melakukan pemeriksaan dalam rangka penyiapan dan pemberian rekomendasi pengesahan perencanaan bangunan gedung; i)

Melaksanakan pengelolaan dan bimbingan teknis, inventarisasi dan evaluasi pada pelaksanaan jasa konsultansi maupun jasa konstruksi dalam tugas-tugas keciptakaryaan;

j)

Menentukan penilaian penafsiran harga bangunan gedung dan merumuskan kekuatan bangunan untuk perkantoran serta bangunanbangunan tempat umum lainnya dan menyediakan pedoman harga standard bangunan gedung negara di kabupaten;

k) Melaksanakan penyiapan bahan dalam pengaturan dan pemberian rekomendasi pemberian izin kelayakan bangunan kawasan perumahan dan permukiman; l)


m) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; n) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; o) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.


20


Kepala Seksi Tata Ruang mempunyai tugas: a)

Menyusun rencana Seksi Tata Ruang sesuai dengan rencana kerja Dinas;

b) Melaksanakan perencanaan evaluasi dan pengawasan penataan ruang; c)

Melakukan revisi Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) setiap 5 (lima) tahun sekali;

d) Mengumpulkan bahan serta menyusun rencana survey dan pemetaan mengenai perkembangan tata ruang; e)

Mengumpulkan data, informasi sebagai bahan perencanaan tata ruang, peninjauan kembali rencana tata ruang dan penyusunan tata cara serta prosedur perizinan tata ruang;

f)

Melaksanakan pengaturan ketentuan teknis survey penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan bangunan;

g) Menghimpun, mengolah dan merekomendasikan data serta informasi tentang pengembangan tata ruang; h) Melaksanakan survey dan mengolah hasil survey pemetaan dan pengukuran dalam rangka Rencana Teknis Tata Ruang Kota (RTTRK); i)

Mengumpulkan bahan rencana pengembangan sistem sarana dan prasarana dasar dalam rangka peremajaan kota;

j)

Menentukan garis sempadan bangunan;

k) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang; l)

Melaksanakan pemetaan,

evaluasi

dan

pengendalian terhadap

perkembangan tata ruang serta terhadap permohonan izin prinsip tata ruang; m) Melakukan pengawasan terhadap pendirian bangunan dan pengawasan pemanfaatan bangunan; n) Memberikan teguran terhadap pendirian bangunan; o) Melakukan pengusutan dan usulan pembongkaran bangunan-bangunan liar; p) Memberikan pertimbangan teknis dan penolakan permohonan izin mendirikan bangunan; Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi

21


q) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; r)


s)


t)


Bidang Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional dan pemeliharaan penyehatan lingkungan permukiman dan pembangunan sarana air bersih. Untuk

melaksanakan tugas pokok

sebagaimana tersebut, Bidang

Permukiman mempunyai fungsi: a)

Penyusunan pedoman pembinaan operasional dan pemeliharaan penyehatan lingkungan permukiman dan pembangunan sarana air bersih;

b) Pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional dan pemeliharaan penyehatan lingkungan permukiman dan pembangunan sarana air bersih; c)

Perencanaan teknis kegiatan operasional dan pemeliharaan penyehatan lingkungan permukiman dan pembangunan sarana air bersih;

d) Pelaksanaan dan bantuan teknis perencanaan penyehatan lingkungan permukiman dan pembangunan sarana air bersih; e)

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan sarana air bersih;

f)

Perencanaan, pengaturan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan penyehatan lingkungan permukiman dan sarana air bersih;

g) Pelaksanaan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin kehandalan teknis dan konstruksi bangunan penyehatan lingkungan permukiman dan sarana air bersih; h) Pelaksanaan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan penyehatan lingkungan permukiman dan sarana air bersih;


22


i)

Pelaksanaan bantuan teknis kepada instansi pemegang anggaran terhadap penyelenggaraan penyehatan lingkungan permukiman dan pembangunan sarana air bersih;

j)

Perencanaan, evaluasi dan pengawasan penyehatan lingkungan permukiman dan sarana air bersih;

k) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas: a)

Menyusun rencana Bidang Permukiman sesuai dengan rencana kerja dinas;

b) Menyusunan pedoman pembinaan operasional dan pemeliharaan penyehatan lingkungan permukiman dan pembangunan sarana air bersih; c)

Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional dan pemeliharaan penyehatan lingkungan permukiman dan pembangunan sarana air bersih;

d) Melakukan perencanaan teknis kegiatan operasional dan pemeliharaan penyehatan lingkungan permukiman dan pembangunan sarana air bersih; e)

Melaksanakan dan bantuan teknis perencanaan penyehatan lingkungan permukiman dan pembangunan sarana air bersih;

f)

Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan sarana air bersih;

g) Melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan penyehatan lingkungan permukiman dan sarana air bersih; h) Melaksanakan tertib penyelenggaraan

bangunan

gedung

yang

menjamin kehandalan teknis dan konstruksi bangunan penyehatan lingkungan permukiman dan sarana air bersih; i)

Melaksanakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan penyehatan lingkungan permukiman dan sarana air bersih;


23


j)

Melaksanakan bantuan teknis kepada instansi pemegang anggaran terhadap penyelenggaraan penyehatan lingkungan permukiman dan pembangunan sarana air bersih;

k) Melaksanakan perencanaan evaluasi dan pengawasan penyehatan lingkungan permukiman dan sarana air bersih; l)



Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas: a)

Menyusun rencana Seksi Penyehatan Lingkungan permukiman sesuai dengan rencana kerja Dinas;

b) Menyiapkan bahan kebutuhan untuk kegiatan operasional penyehatan lingkungan permukiman; c)

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan operasional pemanfaatan penyehatan lingkungan permukiman dan pembangunan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun;

d) Melaksanakan inventarisasi data untuk persiapan bahan pembinaan pengawasan dan pengendalian penyehatan lingkungan permukiman; e)

Mengumpulkan dan menyusun data untuk rencana penyehatan lingkungan permukiman;

f)

Mengumpulkan

dan

menyusun

data

untuk

penyelenggaraan

operasional, pemeliharaan sistem penyehatan lingkungan permukiman; g) Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan pengelolaan sistem penyehatan lingkungan permukiman; h) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan operasional pemanfaatan dan penggunaan penyehatan lingkungan permukiman; Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi

24


i)

Melakukan

pemantauan

dan

evaluasi

kegiatan

pengendalian

penyehatan lingkungan permukiman; j)

Melaksanakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penyehatan lingkungan permukiman;

k) Melaksanakan bantuan teknis kepada instansi pemegang anggaran terhadap penyelenggaraan penyehatan lingkungan permukiman; l)



Kepala Seksi Air Bersih mempunyai tugas: a)

Menyusun rencana Seksi Air Bersih sesuai dengan rencana kerja Dinas;

b) Menyiapkan bahan kebutuhan untuk kegiatan operasional air bersih; c)

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan operasional pemanfaatan air bersih;

d) Melaksanakan inventarisasi data untuk persiapan bahan pembinaan pengawasan dan pengendalian air bersih; e)

Mengumpulkan dan menyusun data untuk penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan sistem air bersih;

f)

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan operasional pemanfaatan dan penggunaan air bersih;

g) Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengendalian air bersih; h) Melaksanakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan air bersih; i)

Melaksanakan bantuan teknis kepada instansi pemegang anggaran terhadap penyelenggaraan air bersih;

j)

Melaksanakan perencanaan evaluasi dan pengawasan air bersih;

k) Menyusun rencana survey dan pemetaan mengenai perkembangan air bersih;


25


l)

Menghimpun, mengolah dan merekomendasikan data beserta informasi tentang pengembangan air bersih;

m) Melaksanakan survey dan mengolah hasil survey air bersih; n) Melaksanakan perencanaan pengembangan sistem sarana dan prasarana air bersih; o) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan rencana air bersih; p) Melaksanakan bantuan teknis kepada instansi pemegang anggaran dalam penyelenggarakan perencanaan pengawasan dan pengendalian maupun bimbingan teknis pembangunan air bersih pemerintah atau milik pihak lain; q) Melaksanakan penilaian, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan sarana air bersih; r)


s)


t)


u) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.


26

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2015 GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA DINAS

SEKRETARIS DINAS

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

KEPALA BIDANG BINA MARGA

KEPALA BIDANG TATA BANGUNAN DAN TATA RUANG

KEPALA BIDANG PERMUKIMAN

SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

SEKSI TATA BANGUNAN

SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

SEKSI TATA RUANG

SEKSI AIR BERSIH

SEKSI LABORAT DAN LEGER JALAN







27


2.2. Sumberdaya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi

Sumberdaya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam satu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia.Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumberdaya manusia yang dimilikinya. Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang berjumlah 80 orang, terdiri dari 80 orang atau seluruh pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selengkapnya keadaan pegawai dapat digambarkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana gambar dibawah ini. Tabel : 1.

Keadaan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Saat ini berdasarkan tingkat Pendidikan Formal Status Kepegawaian

No

Pendidikan

Difinitif Jml %

1.

S3

0

2.

S2

4

3.

S1

20

4.

D3

3

5.

SLTA

42

6.

SLTP

8

7.

SD

3

Jumlah

80

0 5,00 25,00 3,75 52,50 10,00 3,75 100,00

TKK

TKS

Ket.

Jml

%

Jml

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Tabel : 2. Keadaan Pegawai Saat Ini Berdasarkan Jabatan Struktural No.

Jabatan

Eselon

Jumlah

1.

Kepala Dinas

IV.a

1 orang

2.

Sekretaris

IV.a

1 orang


28

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2015 3.

Kepala Bidang

III.d

3 orang

4.

Kepala Sub Bag

III.d

3 orang

3.

Kepala Seksi

III.c

7 orang

4.

Staf

-

65 orang

Jumlah

80 orang

Tabel : 3. Keadaan Pegawai saat ini berdasarkan Pendidikan dan Latihan Penjenjangan, Teknis Substantif dan Fungsional No. 1.

Jenis Pendidikan dan Latihan Spamen/ Diklatpim II

Jumlah / Orang 0

2.

Spama/ Diklatpim III

4

3.

Spada/Adum/Diklatpim IV

7

4.

Kursus Manajemen Proyek

1

5.

Pelatihan Analisis Jabatan

1

6.

Kursus Bendaharawan

2

7.

Kursus Pelatihan Pelayanan Prima

1

8.

Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa

-

9.

Pelatihan Administrasi Kepegawaian

2

Sarana dan Prasarana Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktifitas dan mobilitas kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai : a) Ruangan Kantor ukuran ± 12 x 40 m dan ukuran ± 10 x 25 m serta aula ukuran ± 8 x 12 m. b) Sarana perkantoran yang terdiri dari : -

Lemari Kayu

:

1 unit

-

Lemari Besi Besar

:

1 unit

-

Filling Cabinet Besar

:

3 unit

-

Filling Cabinet Kecil

:

1 unit

-

Sofa/ Kursi Tamu

:

1 set

-

Meja Kepala Kantor

:

1 set

-

Meja ½ biro + kursi

:

15 unit


29

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2015 -

Kulkas

:

1 unit

-

Dispenser

:

1 unit

-

Brankas

:

1 unit

-

Rak Buku ( Besi )

:

1 unit

-

Komputer

:

6 unit

-

Lap Top

:

5 unit

-

Kamera Digital

:

1 unit

-

LCD Proyektor

:

1 unit

-

Air Conditioner (AC)

:

5 unit

-

Mesin Ketik

:

1 unit

-

Telepon

:

1 unit

-

Kursi Tamu

:

12 unit

-

Printer

:

4 unit

-

Meja

:

20 unit

-

Kursi

:

25 unit

-

Layar Infocus

:

1 unit

Untuk menunjang operasional kegiatan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi memiliki alat dan kendaraan sebagai berikut :

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

URAIAN Mobil Mini Bus Mobil Pick UP Mobil Rescue Sepeda Motor Kendaraan dinas (Kijang) kendaraan dinas kepala dinas Mobil Dump Truck Mobil Arm Roll Truck 6 m3 Mobil Arm Roll Truck 10 m3 Wheel Loader Bulldozer Excavator Kontainer

JUMLAH 1 Buah 10 Buah 1 Buah 22 Buah 3 buah 1 buah 31 Buah 16 Buah 5 Buah 2 Buah 2 Buah 1 Buah 32 Buah


30


2.3.

Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi

Pelayanan kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi dalam 5 (lima) tahun yang lalu, terdiri dari : 2.3.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan suratmenyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian; 2.3.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Melaksanakan pelayanan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas. 2.3.3. Sub Bagian Penyusunan Program Melaksanakan pelayanan menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas. 2.3.4. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Melaksanakan pelayanan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana jalan dan jembatan 2.3.5. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Melaksanakan pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan. 2.3.6. Seksi Laborat dan Leger Jalan Melakukan pelayanan pengkajian, pemantauan tentang pemanfaatan badan jalan dan manfaat jalan serta jembatan serta menyiapkan rekomendasi teknis terhadap izin pemasangan fasilitas umum (utilitas) pada badan jalan dan manfaat jalan serta jembatan.


31


2.3.7. Seksi Tata Bangunan Melaksanakan pemeliharaan,

pelayanan perawatan

perencanaan, dan

perbaikan

pengaturan,pengadaan, bangunan

gedung

dan

kelengkapannya; melaksanakan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin kehandalan teknis dan konstruksi bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; melaksanakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung; penyiapan bahan dalam pengaturan dan pemberian rekomendasi pemberian izin kelayakan bangunan kawasan perumahan dan permukiman.

2.3.8. Seksi Tata Ruang Melakukan pelayanan pengembangan sistem sarana dan prasarana dasar dalam rangka peremajaan kota; menentukan garis sempadan bangunan; melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang;

melakukan

pengawasan

terhadap

pendirian

bangunan

danpengawasan pemanfaatan bangunan; memberikan teguran terhadap pendirian

bangunan;melakukan

pengusutan

dan

usulan

pembongkaranbangunan-bangunan liar;memberikan pertimbangan teknis dan penolakanpermohonan izin mendirikan bangunan.

2.3.9. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman Melaksanakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kegiatan operasional pemanfaatan penyehatan lingkungan permukiman dan pembangunan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun.

2.3.10. Seksi Air Bersih Melaksanakan pelayanan perencanaan, pembangunan, evaluasi dan pengawasan air bersih serta menyusun rencana survey dan pemetaan mengenai perkembangan air bersih. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi

32


2.4. Kekuatan dan Kelemahan 2.4.1. Kekuatan Dalam mencermati atau menganalisis lingkungan internal, kondisi internal dan data yang ada dan beberapa faktor yang merupakan Kekuatan (Strength) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah : a)

Adanya tupoksi;

b) Adanya program kerja kantor; c)

Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran kantor;

d) Tersedianya anggaran yang memadai. 2.4.2. Kelemahan Dari pengamatan kondisi dan data yang ada, beberapa faktor yang dianggap merupakan Kelemahan (Weakness) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah : a)

Belum memadainya kualitas sumber daya manusia;

b) Belum optimalnya kualitas sarana dan prasana penunjang; c)

Data dan informasi organisasi sosial kemasyarakatan dan politik masih terbatas;

d) Tingkat koordinasi antar lembaga belum berjalan dengan baik. 2.5. Peluang dan Tantangan 2.5.1. Peluang a)

Kesempatan yang luas untuk pendidikan dan pelatihan teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi dan Departemen Pekerjaan Umum.

b) Peran serta masyarakat dalam pembangunan jalan (dalam bentuk program P2JD). Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi

33


c)

Melimpahnya bahan bangun konstruksi jalan dan jembatan.

d) Peran serta usaha property/developer permukiman dalam membangun permukiman sehat. e)

Perbaikan lingkungan dan permukiman lebih dapat dirasakan masyarakat karena menyangkut lingkungannya.

f)

Semakin berkembangnya industri sehingga memungkinkan adanya community development (perbaikan lingkungan/ komunitas di sekitar wilayah industri)

2.5.2. Tantangan a)

Reformasi organisasi dan peningkatan kualitas SDM.

b) Peningkatan transparansi dan pengembangan sistem informasi. c)

Peningkatan

akuntabilitas

dan

kemampuan

pengawasan

penyelenggaraan sarana dan prasarana. d) Kondisi struktur tanah yang labil (terutama banyuwangi bagian selatan) berdampak pada kekuatan konstruksi utamanya konstruksi jalan. e)

Meningkatnya muatan dan dimensi berlebih dan rendahnya alokasi dana pemeliharaan

f)

Banyaknya kerusakan prasarana jalan dan jembatan akibat bencana alam

g) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sanitasi sehat. h) Kurangnya

pemahaman masyarakat dalam hal

penataan dan

pemanfaatan ruang kawasan.

Dengan memahami kondisi diatas, maka strategi yang telah disusun Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut: 1) Mengembangkan sistem perencanaan design dan pelaksanaan fisik dari hasil perencanaan infrastruktur pengairan, jalan, jembatan, bangunan gedung pemerintahan, sarana air minum dan teknik lingkungan termasuk juga pemeliharaannya yang sesuai dengan ketentuan teknis yang dipersyaratkan serta pemanfaatan ruang kewilayahan yang dapat dipertanggungjawabkan


34


2) Melaksanakan pembangunan sesuai dengan pedoman/ petunjuk pelasanaan dan petunjuk teknis sehingga terwujud pembangunan bidang Pekerjaan Umum yang berkualitas, aman, nyaman serta berwawasan lingkungan. 3) Mengoptimalkan potensi daerah kewilayahan dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur. 4) Mencermati tantangan yang terjadi sebagai bagian dari control atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur. 5) Memberdayakan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur 6) Melakukan pembinaan pemanfaatan kawasan dan tata ruang. 7) Mengendalikan proses pembangunan jika dalam perkembangan menemui hambatan, kendala dan permasalahan.


35


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Bupati Banyuwangi Tahun 20112015, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang telah dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan dimaksud, terdiri dari :

3.1.2. Permasalahan Bidang Bina Marga a)

Keadaan alam dan lingkungan yang unik

b) Tingkat pembangunan dan kepadatan penduduk yang tidak merata c)

Sistem Jaringan transportasi yang belum terpadu

d) Pertumbuhan Kebutuhan Layanan Transportasi e)

Kebutuhan aksesibilitas di wilayah terisolir, terpencil, tertinggal, perbatasan dan pulau terluar.

f)

Kebutuhan aksesibilitas di kawasan produksi, industri dan outlet

g) Kebutuhan mobilitas di wilayah berkembang dan lintas utama h) Kebutuhan aksesibilitas domestic connectivity dan mendukung pusat kegiatan ekonomi kreatif i)

Kondisi Jalan Daerah yang belum memadai

j)

Keselamatan Jalan dan Wawasan Lingkungan yang Belum Memadai

k) Keterbatasan Pendanaan l)

Kualitas SDM yang Kurang Memadai dan Organisasi yang Kurang Efektif dan Optimal

m) Hambatan dalam Proses Pengadaan Tanah n) Ketersediaan tanah dan alokasi pengadaan tanah terbatas


36


o) Pelaksanaan di lapangan yang kompleks, kinerja P2T kurang optimal, dan konsinyasi yang berjalan lambat (termasuk proses perijinan dan pemanfaatan tanah milik instansi Pemerintah) p) Permasalahan Eksternal Lainnya: overloading; penggunaan Rumija tidak semestinya seperti untuk pasar tumpah maupun lahan parkir kendaraan; atau perubahan iklim.

3.1.3. Permasalahan Bidang Permukiman Masalah penyediaan air bersih, di Kab Banyuwangi dilakukan oleh PDAM dan Dinas Pekerjaan Umum BMCKTR Bidang Permukiman, masih belum menjangkau keseluruhan desa/kota, karena kinerja air bersih masih mempunyai faktor penghambat teknis anggran dan peran serta masyarkat. Dengan capaian sebagai berikut : Tabel 3.3 Cakupan Layanan Air Bersih NO 1

URAIAN Rumah tangga pengguna air bersih

2008 28,490

2009 29,565

2010

2011

30,625

31,620

Masalah sanitasi perumahan dan pemukiman, atau akses perumahan yang mempunyai fasilitas pembuangan air besar tinja di Kab Banyuwangi mempunyai capaian sebagai berikut : Tabel 3.4 Rumah Tinggal Bersanitasi NO 1

URAIAN Rumah tangga ber-Sanitasi

2008

2009

2010

2011

423.121

435.815

448.890

462.356

3.1.4. Permasalahan Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang Persentase luas permukiman tertata, yang menunjukan progress dari tahun 2008 sampai 2011 luas permukiman yang tertata baru 25.490,84 ha dari total 127.454,22 ha, atau baru mencapai 20,00 % dari total luas permukiman di wilayah Kabupaten Banyuwangi, dengan rincian sebagai berikut :


37


Tabel 3.1 Luas Permukiman Tertata NO 1

2 3

URAIAN

2008

Luas Area Permukiman Tertata (ha) Total Luas Area permukiman (ha) Persentase Luas Permukiman (%)

2009

2010

2011

15.294,51

17.843,59

25.490,84

25.490,84

127.454,22

127.454,22

127.454,22

127.454,22

12,00

14,00

20,00

20,00

Tabel 3.2 Rumah Layak Huni NO 1

3.2.

URAIAN Jumlah rumah layak huni (unit)

2008

2009

2010

585.016

713.720

870.739

2011 1.062.301

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi 2011-2015. Pasangan H. Abdullah Azwar Anas—Yusuf Widyatmoko telah membuat visi Kabupaten Banyuwangi tahun 2011-2015 sebagai berikut : ” TERWUJUDNYA

MASYARAKAT

BANYUWANGI

YANG

MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA”.


38


Penjelasan Visi : 1. Kemandirian Daerah adalah kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya

dalam

mengatur

dan

mengurus

kepentingan

daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap misa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan. 2. Kesejahteraan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan

dapat

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

secara

keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan ekonomi yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan di sini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin diraih tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja. Kemajuankemajuan itu juga berkaitan dengan dimensi mental – spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlakul mulia. 3. Peningkatan perekonomian diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh-sungguh simpulsimpul ekonomi rakyat utamanya pertanian, industri, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan koperasi, serta pariwisata yang didukung oleh infrastruktur fisik dan non-fisik yang memadai. 4. Untuk mempercepat program-program tersebut perlu ditingkatkan pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja instansi Pemerintah Daerah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan. Penjelasan Misi : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi

39


Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak lepas dari pemaknaan misi adalah perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan sembilan butir sebagai berikut : 1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan; 2. Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian lingkungan; 4. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja; 5. Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat; 6. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kehadhirat Tuhan Yang Maha Kuasa; 7. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal; 8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; 9. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.


40


Program Prioritas 1.

Proses Pembuatan dan Implementasi Keputusan yang Efektif;

2.

Meningkatkan Kapasitas Birokrasi;

3.

Pengembangan Ekonomi Berbasis Kelompok;

4.

Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas;

5.

Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Kesehatan yang Berkualitas

6.

Revitalisasi Pertanian;

7.

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;

8.

Pembentukan Daerah Tujuan Wisata yang Kompetitif melalui Pengembangan Budaya Daerah;

9.

Peningkatan Investasi;

10. Penanggulangan Kemiskinan dan Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan, dan; 11. Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

3.3.

Telaahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi, maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, antara lain sebagai berikut : 1) Pembangunan infrastruktur kebinamargaan, hotmixisasi untuk ruasruas utama jalan kabupaten (jalan poros kecamatan, jalan poros antar desa) pavingisasi untuk jalan sirip (jalan lingkungan) serta meningkatkan kualitas sarana pendukung jalan agar lebih mantap dan memiliki daya dukung yang tinggi terhadap jalan 2) Pembangunan infrastruktur keciptakaryaan, diantaranya meningkatkan ketersediaan air bersih untuk masyarakat perdesaan yang kesulitan


41


mendapatkan pasokan air bersih, meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan publik, dan mengendalikan pemanfaatan tata ruang agar lebih tertib sesuai kedah yang berlaku. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan infrastruktur kebinamargaan yang berkualitas, terpadu dan berkelanjutan 2) Meningkatkan sarana dan prasarana keciptakaryaan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat 3.4.

Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang antara lain sebagai berikut : 1) Kondisi infrastruktur fisik di Kabupaten Banyuwangi tergolong masih belum memadai bagi berbagai kegiatan di dalam masyarakat, khususnya kegiatan ekonomi. Tingkat kerusakan jalan, mencapai 40%. 2) Kondisi bangunan sarana pemerintah daerah yang sebagian besar dalam kondisi rusak dan tidak layak, mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 3) Masih rendahnya cakupan layanan air bersih terutama di musim kemarau terutama bagi daerah yang tidak mempunyai potensi sumber air. 4) Kondisi jalan lingkungan perumahan dan permukiman masih banyak yang belum diperkeras, mengakibatkan becek di musim penghujan dan berdebu di musim kemarau sehingga mengganggu aktivitas penduduk dalam pemenuhan ekonomi dan interaksi sosial kemasyarakatan. 5) Sering terjadi banjir kota karena faktor topografis dan sistem drainase yang kurang baik. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan warga.


42


6) Fasilitas sanitasi masih belum merata terutama pada kawasan-kawasan perdesaan. Terjadi pula kesulitan penentuan lokasi pembangunan fasilitas MCK umum dikarenakan kesulitan menemukan lahan yang jelas statusnya dan memenuhi kriteria untuk dibangun fasilitas sanitasi. 7) Penegakan hukum tata ruang, dan bangunan yang masih rendah. Sehingga pengawasan dan pengendalian ruang dan bangunan masih belum memenuhi target/ amanat peraturan perundangan juga didukung dengan kurang pahamnya masyarakat akan peraturan perundangan terbaru yang berlaku.


43


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.Visi dan Misi Visi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi, dimana infrastruktur kebinamargaan dan keciptakaryaan yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat. Sesuai dengan kondisi umum dan infrastruktur serta dengan menyelaraskan visi pemerintah daerah maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang telah membuat visi satuan kerjatahun 2011-2015 sebagai berikut: "TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN YANG ANDAL DAN BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT " Penjelasan Visi : 1. Infrastruktur Kebinamargaan dan Keciptakaryaan adalah infrastruktur pekerjaan umum yang terdiri infrastruktur kebinamargaan yaitu jalan, jembatan dan bangunan pendukungnya untuk mendukung fungsi jalan sebagai prasarana transportasi. Infrastruktur keciptakaryaan meliputi bangunan gedung, permukiman, perumahan dan lingkungan termasuk didalamnya adalah air bersih dan sanitasi dasar. 2. Andal diindikasikan dengan kualitas yang baik, aman dan dapat diandalkan. Berkelanjutanmengandung maksud dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat saat ini, tanpa mengurangi potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di masa mendatang.


44


3. Untuk mempercepat program-program tersebut perlu ditingkatkan pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja instansi Pemerintah Daerah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak lepas dari pemaknaan misi yaitu

perwujudan dari keinginan

menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan dua misi sebagai berikut : 1.

Meningkatkan infrastruktur kebinamargaan yang berkualitas, terpadu dan berkelanjutan

2.

Meningkatkan sarana dan prasarana keciptakaryaan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat

4.2.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2013-2015 dilakukan melalui penelaahan visi dan misi secara mendalam sehingga tersusun tujuan yang sinkron dengan visi dan misi tersebut. Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kualitas jalan 2. Meningkatnya kualitas sarana penunjang jalan 3. Meningkatnya kualitas jembatan 4. Meningkatnya ketersediaan air bersih kepada masyarakat perdesaan 5. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik 6. Meningkatnya tertib bangunan yang ber IMB


45


Selanjutnya rumusan sasaran yang hendak diraih sesuai dengan visi, misi dan tujuan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya kondisi jalan dalam keadaan baik 2. Meningkatnya sarana penunjang jalan dalam keadaan baik 3. Meningkatnya kondisi jembatan dalam keadaan baik 4. Meningkatnya jumlah masyarakat perdesaan yang memanfaatkan air bersih sesuai target MDGs 5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan pelayanan publik 6. Meningkatnya tertib bangunan yang ber IMB 4.3.Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dari analisis lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut : 1) Sasaran 1 : Meningkatnya kondisi jalan dalam keadaan baik Strategi : Mempertahankan kemantapan jalan melalui peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala serta bantuan material aspal dan alat berat (three wheels loader) Kebijakan : Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala dengan hotmixisasi sesuai skala prioritas khususnya jalan poros yang menghubungkan antar kecamatan.


46


2) Sasaran 2 : Meningkatnya sarana penunjang jalan dalam keadaan baik. Strategi

: Meningkatkan pembangunan penahan badan jalan untuk menunjang jalan dalam keadaan baik terutama pada ruas jalan yang mengalami penyempitan dan rawan longsor.

Kebijakan : Melaksanakan pembangunan penahan badan dengan prioritas

jalan

poros

kabupaten

yang

mengalami

penyempitan dan rawan longsor. 3) Sasaran 3 : Meningkatnya kondisi jembatan dalam keadaan baik Strategi

: Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jembatan secara rutin dan berkala untuk membuka aksesibilitas daerah yang terisolir

Kebijakan : Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jembatan pada daerah yang sudah ada embrio jembatan (jembatan gantung, jembatan bambu) 4) Sasaran 4 : Meningkatnya

jumlah

masyarakat perdesaan

yang

memanfaatkan air bersih sesuai target MDGs Strategi

: Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana air bersih

perdesaan untuk

mencukupi target

MDGs

(Millenium Development Goals) Kebijakan : Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat pada daerah rawan air bersih (daerah kering, pegunungan dan daerah dengan struktur tanah labil) 5) Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan pelayanan publik Strategi

: Meningkatkan

pembangunan

dan

pemeliharaan

bangunan/gedung pelayanan publik (fasilitas pendidikan, kesehatan, sarana prasarana penunjang pariwisata, sarana prasarana

penunjang

olahraga,

sarana

prasarana

penunjang perhubungan)


47


Kebijakan : Melaksanakan

pembangunan

dan

pemeliharaan

bangunan/gedung pelayanan publik dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak. 6) Sasaran 6 : Meningkatnya tertib bangunan yang ber IMB Strategi

: Optimalisasi penyebarluasan informasi dan pengendalian tata bangunan

Kebijakan : Meningkatkan koordinasi para pemangku kepentingan dan lintas sektor


48


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1.Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan Guna memudahkan penelaahan Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi maka berikut ini dijabarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 – 2015 sebagai berikut : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Merupakan program untuk menyediakan dan meningkatkan administrasi perkantoran yang terkait dalam proses pelayanan masyarakat. Kegiatannya yaitu: a)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

b)

Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

c)

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

d)

Penyediaan Jasa Perkantoran

e)

Penyediaan Alat Tulis Kantor.

f)

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

g)

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.

h)

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

i)

Penyediaan bahan logistik kantor


49


j)

Penyediaan Makanan dan Minuman.

k) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah. 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan fasilitas pada aparatur sehingga diharapakan dapat meningkatkan kinerjanya dan pelayanan pada masyarakat. Kegiatan meliputi:

3.

a)

Pembangunan Gedung Kantor

b)

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

c)

Pengadaan Mebeleur

d)

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Berat

e)

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

f)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

g)

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur.

h)

Pemeliharaan Rutin Berkala Jaringan Intranet

i)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

j)

Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program Peningkatan Disiplin Aparatur bertujuan untuk menunjang kelancaran dan peningkatan pelayanan kinerja perkantoran, terutama untuk personel yang bertugas di lapangan, adapun kegiatannya adalah : a)

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.


50


4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem pelaporan terhadap capaian kinerja SKPD seperti : Lakip, Renja, LPPD, LKPJ, Renstra dll agar pelaporan lebih tertata dan sesuai dengan tata peraturan yang telah ditentukan, juga untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan SKPD seperti : CaLK, LRA, Neraca dll sehingga lebih transparan dan akuntabel. Kegiatan yang dilaksanakan adalah: a)

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. Program Pembangunan Jalan bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan tanah menjadi jalan perkerasan baik itu pengaspalan, beton maupun pavingisasi. Pembangunan Jembatan dimaksudkan untuk menghubungkan dua daerah yang sebelumnya terisolir sehingga memudahkan transportasi masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah: a)

Perencanaan Pembangunan Jalan.

b)

Pembangunan Jalan.

c)

Perencanaan Pembangunan Jembatan.

d)

Pembangunan Jembatan.

e)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

f)

Pembangunan Penahan Badan Jalan


51


6.

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Program berfungsinya Pemeliharaan

Pemeliharaan jalan

Jalan

sehingga

Jembatan

bertujuan

dapat

untuk

dimanfaatkan

dimaksudkan

untuk

menjaga

masyarakat. berfungsinya

jembatan.Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

7.

a)

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan.

b)

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan.

c)

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan.

d)

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan.

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong. Program ini mempunyai multi benefit. Yang pertama untuk meningkatkan ketahanan jalan dengan mengeliminir genangan air di daerah milik jalan. Manfaat lainnya yaitu meningkatkan higienitas permukiman

dengan

mengurangi

genangan

air

di

kawasan

permukiman.Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

8.

a)

Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ gorong-gorong.

b)

Pembangunan Saluran Drainase/ gorong-gorong.

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong. Program ini bertujuan untuk menjaga berfungsinya saluran drainase/gorong-gorong-gorong.Kegiatan yang dilaksanakan adalah: a)

9.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/ gorong-gorong.

Program Pembangunan Sistem Informasi / data base jalan dan jembatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset yang berupa jalan dan jembatan berikut sarana penunjangnya seperti drainase dan penahan badan jalan.Kegiatan yang dilaksanakan adalah:


52


a)

Penyusunan sistem informasi/ data base jalan

10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana kebinargaan sehingga dapat mendukung proses pembangunan jalan dan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi kekayaan daerah. Kegiatan yang dilaksanakan adalah: a)

Pengadaan Alat – alat Berat.

b)

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat.

c)

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan.

d)

Pengadaan Bahan Kebinamargaan.

11. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan membangunan infrastruktur pedesaan baik itu untuk kemudahan akses maupun dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.Kegiatan yang dilaksanakan adalah: a)

Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan.

b)

Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan.

c)

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan.

d)

Pembangunan pasar pedesaan.

e)

Rehabilitasi/ pemeliharaan pasar pedesaan.

f)



53


12. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. Program ini bertujuan untuk mengembangkan wilayah yang dianggap mempunyai potensi dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekitarnya.Kegiatan yang dilaksanakan adalah: a)

Pembangunan Peningkatan Infrastruktur.

13. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengendalian dan pengamanan lalu lintas. Kegiatan yang dilaksanakan adalah: a)

Pengadaan Marka Jalan

14. Program Pembangunan Fasilitas Publik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik.Kegiatan yang dilaksanakan adalah: a)

Pembangunan Fasilitas Publik

15. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Publik. Program ini bertujuan untuk menjaga berfungsinyasarana dan prasarana pelayanan publik.Kegiatan yang dilaksanakan adalah: b)

Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Publik

16. Program Lingkungan Sehat Perumahan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan sehat perumahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat yang menempatinya.Kegiatan yang dilaksanakan adalah: a)

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

b)



54


17. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau sebagai kawasan penyangga lingkungan yang sekaligus menjadi tempat berkumpul kelompok masyarakat untuk beraktifitas.Kegiatan yang dilaksanakan adalah: a)

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

18. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program ini bertujuan untuk mengendalian pemanfaatan ruang terutama yang berkaitan dengan sempadan bangunan. Melalui kegiatan ini pula Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang memberikan rekomendasi teknis terhadap usulan pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kegiatan yang dilaksanakan adalah: a)

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

b)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5.2.Program dan Kegiatan Lintas SKPD Merupakan bentuk kegiatan kerjasama dengan melibatkan SKPD lain sebagai penanggungjawab. Dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, program dan kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut : 1.

Peningkatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum yang berkualitas.Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan (RKA atau DPA) Dinas Pekerjaan Umum berkoordinasi dengan BAPPEDA dan BPKAD.


55


2.

Program Perencanaan Pengaturan Tata Ruang yang Terarah, Tertib, Terpadu dan Terkendali. Sebagai bentuk kordinasi lintas SKPD, program ini harusnya berkordinasi dengan BAPPEDA.

3.

Program Pola Imbal Swadaya Masyarakat untuk Program Peduli Jalan Desa (P2JD) Adanya pola imbal swadaya masyarakat untuk sarana jalan desa dapat mempercepat

terwujudnya keinginan masyarakat

untuk menikmati fasilitas prasarana jalan yang memadai. Dalam perkembangannya

tentunya

butuh

sosialisasi agar

masyarakat

mengetahui program ini. Koordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa akan mempercepat sosialisasi ke masyarakat. 4.

Peningkatan

Pelayanan

IMB

dan

Konsultasi

Konstruksi

Bangunan.Sebagai Dinas Teknis yang berkompeten dan mempunyai Sumber Daya Manusia di bidang Teknis Tata Bangunan, Dinas Pekerjaan

Umum

siap

memberikan

Konsultasi

Konstruksi

Bangunan.Ini dilakukan untuk memberikan kontrol mendirikan bangunan di Wilayah Banyuwangi ketika mengurus IMB pada Kantor Pelayanan Perizinan.

Konsultasi konstruksi dimaksudkan untuk

meningkatkan kualitas bangunan sehingga memenuhi kualifikasi teknis bangunan.Dinas

Pekerjaan

Umum

siap

menjadi

Koordinator

pembangunan gedung yang dilaksanakan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Lain yang melaksanakan pembangunan gedung di instansinya. 5.3.Program dan Kegiatan Kewilayahan Program-program yang membutuhkan kerjasama lintas wilayah adalah : 1.

Pemeliharaan prasarana jalan khusunya jalan propinsi dan jalan negara. Program pemeliharaan ini diharus dilakukan oleh Bina Marga Propinsi sebagai instansi yang memiliki otoritas tanggungjawab jalan propinsi


56


dan jalan negara. Dinas Pekerjaan Umum hanya akan menjadi penunjang kegiatan tersebut jika dibutuhkan. 5.4.Indikator Kinerja 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Hasil (Outcome): Meningkatnya pelayanan perkantoran. Indikator kinerja: Tertib administrasi penyusunan program, evaluasi dan

pelaporan

kegiatan,

Tertib

administrasi

pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, Tertib administrasi pengelolaan kepegawaian. 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Hasil (Outcome): Meningkatnya kelancaran pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan kesejahteraan aparatur. Indikator kinerja: Jumlah gedung daerah dalam kondisi baik.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Hasil (Outcome): Kelancaran dan peningkatan pelayanan kinerja perkantoran Indikator kinerja: Terlaksananya kebutuhan Pakaian Kerja Lapangan dan kelengkapanya 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Hasil (Outcome): Kelancaran kinerja perkantoran Indikator kinerja: Terlaksananya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan


57


5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. Hasil (Outcome): -

Meningkatnya kondisi jalan dalam keadaan baik.

-

Meningkatnya kondisi jembatan dalam keadaan baik

-

Meningkatnya sarana penunjang jalan dalam keadaan baik

Indikator kinerja: -

Panjang jalan dalam kondisi baik

-

Jumlah jembatan dalam kondisi baik

-

Panjang penahan badan jalan dalam kondisi baik

6. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Hasil (Outcome): -

Meningkatnya kondisi jalan dalam keadaan baik.

-



Panjang jalan dalam kondisi baik Jumlah jembatan dalam kondisi baik

7. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong. Hasil (Outcome): Meningkatnya sarana penunjang jalan dalam keadaan baik. Indikator kinerja: Panjang saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik.


58


8. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong. Hasil (Outcome): Meningkatnya sarana penunjang jalan dalam keadaan baik. Indikator kinerja: Panjang saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik. 9. Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan. Hasil (Outcome): Meningkatnya sistem informasi / database jalan dan jembatan yang terinventarisasi. Indikator kinerja: Panjang jalan dalam kondisi baik 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan. Hasil (Outcome): Meningkatnya

jumlah

sarana

dan

prasarana

kebinamargaan. Indikator kinerja: Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki. 11. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Hasil (Outcome): -

Meningkatnya kondisi jalan dalam keadaan baik

-

Meningkatnya jumlah masyarakat perdesaan yang memanfaatkan air bersih sesuai target MDGs

-

Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan pelayanan publik


Panjangjalan dalam kondisi baik


59


-

Panjang saluran air bersih yang terbangun berfungsi baik

-

Jumlah

fasilitas

publik

yang

terbangun

berfungsi baik -

Jumlah fasilitas publik yang direhab berfungsi baik

12. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. Hasil (Outcome): Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan pelayanan publik Indikator kinerja: Jumlah fasilitas publik yang terbangun berfungsi baik 13. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Hasil (Outcome): Meningkatnya angka keamanan berlalu – lintas. Indikator kinerja: Presentase angka keamanan berlalu – lintas. 14. Program Pembangunan Fasilitas Publik Hasil (Outcome): Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan pelayanan publik Indikator kinerja: Jumlah fasilitas publik yang terbangun berfungsi baik 15. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Publik Hasil (Outcome): Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan pelayanan publik Indikator kinerja: Jumlah fasilitas publik yang direhab berfungsi baik


60


16. Program Lingkungan Sehat Perumahan Hasil (Outcome): Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan pelayanan publik Indikator kinerja: Jumlah fasilitas publik yang terbangun berfungsi baik 17. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Hasil (Outcome): Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan pelayanan publik Indikator kinerja: Jumlah fasilitas publik yang terbangun berfungsi baik. 18. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Hasil (Outcome): Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan pelayanan publik. Indikator kinerja: Jumlah fasilitas publik yang terbangun berfungsi baik.


61

MATRIKS RENSTRA DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI

62

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2015 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010- 2015

VISI

: TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN YANG ANDAL DAN BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

MISI 1

: Meningkatkan infrastruktur kebinamargaan yang berkualitas, terpadu dan berkelanjutan

Tujuan Indikator Kinerja Tujuan

: 1. Meningkatnya kualitas jalan : Satuan %

1 Persentase kualitas jalan dalam kondisi baik

Sasaran Uraian

Meningkatnya kondisi jalan dalam keadaan baik

Satuan Indikator Kinerja

Persentase panjang jalan dapat dilalui dengan kecepatan > 40 KM

%

Thn Dsr 2010

11%

2011 25

2012 38

2011

2012

25

38

2013 51

2014 65

2015 78

2013

2014

2015

Strategi

51

65

78

1 Mempertahankan kemantapan jalan melalui peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala serta bantuan material aspal dan alat berat (three wheels loader)

Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala dengan hotmixisasi sesuai skala prioritas khususnya jalan poros yang menghubungkan antar kecamatan

Program Panjang jalan dalam Pembangunan kondisi baik Jalan Dan Jembatan, Program rehabilitasi/peme liharaan jalan dan jembatan, program penyusunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan, program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Rehabilitasi/pem eliharaan jalan dan jembatan, penyusunan sistem informasi/data base jalan

Panjang jalan yang dibangun, panjang jalan yang direhab

Kabid Bina Marga

2 Meningkatkan pembangunan jalan paving melalui bantuan material paving

Melaksanakan pembangunan jalan paving pada jalan lingkungan perkotaan dan perdesaan yang memiliki lebar jalan < 3 meter

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Panjang jalan paving yang dibangun

Kabid Permukiman

Target


Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran

63

Kebijakan

program

Indikator Program (Eselon3)

Panjang jalan paving dalam kondisi baik

Bidang pelaksana kegiatan

Indikator Kegiatan (Eselon4)


VISI


MISI 1



: 2. Meningkatnya kualitas sarana penunjang jalan : Satuan 2 Persentase kualitas sarana penunjang jalan dalam kondisi baik %

Sasaran Uraian Meningkatnya sarana penunjang jalan dalam keadaan baik


Persentase jalan yang memiliki sarana penunjang jalan yang berfungsi baik

%

Thn Dsr 2010 0,05

2011 1

2012 3

2011

2012

1

3

2013 4

2014 5

2015 7

2013

2014

2015

Strategi

4

5

7

1 Meningkatkan pembangunan penahan badan jalan untuk menunjang jalan dalam keadaan baik terutama pada ruas jalan yang mengalami penyempitan dan rawan longsor

Melaksanakan pembangunan penahan badan dengan prioritas jalan poros kabupaten yang mengalami penyempitan dan rawan longsor

Program pembangunan jalan dan jembatan

2 Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/goronggorong untuk menunjang jalan dalam kondisi baik

Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/goronggorong dengan prioritas jalan poros kabupaten yang rawan banjir

Program Panjang saluran pembangunan drainase/gorong-gorong saluran dalam kondisi baik drainase/goronggorong, Program rehabilitasi/peme liharaan saluran drainase/goronggorong

Target



64

Kebijakan

program

Indikator Program kegiatan (Eselon3) Panjang penahan badan pembangunan jalan dalam kondisi baik penahan badan jalan

Pembangunan saluran drainase/goronggorong, pembangunan bak penampung ke saluran drainase, rehabilitasi/peme liharaan saluran drainase/goronggorong


Bidang pelaksana

Panjang penahan badan jalan yang dibangun

Kabid Bina Marga

Panjang saluran drainase/goronggorong yang dibangun

Kabid Bina Marga


VISI


MISI 1



: 3. Meningkatnya kualitas jembatan : Satuan Unit

3 Jumlah jembatan dalam kondisi baik

Sasaran Uraian



Jumlah jembatan yang berfungsi baik

Unit

Thn Dsr 2010

6

2011 18

2012 31

2011

2012

18

31

2013 44

2014 57

2015 70

2013

2014

2015

Strategi

44

57

70

1 Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jembatan secara rutin dan berkala untuk membuka aksesibilitas daerah yang terisolir

Target


70


65

Kebijakan

Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jembatan pada daerah yang sudah ada embrio jembatan (jembatan gantung, jembatan bambu)

program

Indikator Program (Eselon3)

Program Jumlah jembatan dalam pembangunan kondisi baik jalan dan jembatan, program rehabilitasi/peme liharaan jalan dan jembatan



pembangunan jembatan, rehabilitasi/peme liharaan jembatan

Jumlah jembatan yang dibangun, jumlah jembatan yang direhab

Kabid Bina Marga

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2015 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 - 2015

VISI


MISI 2

: Meningkatkan sarana dan prasarana keciptakaryaan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat

: 1. Meningkatnya ketersediaan air bersih kepada masyarakat perdesaan : 2012 2011 Satuan 65% 53% 1 Persentase rumah tangga perdesaan yang memanfaatkan % air bersih


Satuan

Sasaran Uraian

Meningkatnya jumlah masyarakat perdesaan yang memanfaatkan air bersih sesuai target MDGs

Indikator Kinerja

Persentase rumah tangga perdesaan yang memanfaatkan air bersih sesuai target MDGs

%

Thn Dsr 2010

41%

2013 77%

2014 89%

2015 100%

2012

2013

2014

2015

53%

65%

77%

89%

100%


Bidang pelaksana


Target 2011

Strategi

Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan untuk mencukupi target MDGs (Millenium Development Goals)

66

Kebijakan

Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat pada daerah rawan air bersih (daerah kering, pegunungan dan daerah dengan struktur tanah labil)

program

Pembangunan infrastruktur perdesaan

Indikator Program (Eselon 3) Panjang saluran air bersih yang terbangun berfungsi baik

kegiatan

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

Indikator Kegiatan (Eselon 4) Panjang saluran air bersih yang dibangun

Kabid Permukiman


VISI


MISI 2



: 2. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik : 2011 Satuan 39 2 Jumlah bangunan pelayanan publik berfungsi baik Unit

Sasaran Uraian

Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan pelayanan publik


Jumlah bangunan pelayanan publik berfungsi baik

Unit

Thn Dsr 2010

14

2012 64

2013 89

2014 114

2015 144

Target


2011

2012

2013

2014

2015

39

64

89

114

144


Strategi

Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan bangunan/gedung pelayanan publik (fasilitas pendidikan, kesehatan, sarana prasarana penunjang pariwisata, sarana prasarana penunjang olahraga, sarana prasarana penunjang perhubungan)

67

Kebijakan

program

Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan/gedung pelayanan publik dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak

Program pembangunan fasilitas publik, program rehabilitasi/peme liharaan fasilitas publik, program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Indikator Program (Eselon 3) Jumlah fasilitas publik yang terbangun berfungsi baik, Jumlah fasilitas publik yang direhab berfungsi baik


Pembangunan fasilitas publik, rehabilitasi/peme liharaan fasilitas publik,

Indikator Kegiatan (Eselon 4) Jumlah fasilitas publik yang dibangun, Jumlah fasilitas publik yang direhab

Tata Bangunan dan Tata Ruang


VISI


MISI 2



: 3. Meningkatnya tertib bangunan yang ber IMB : Satuan 3 Peningkatan jumlah bangunan ber IMB Unit

Sasaran Uraian

Meningkatnya tertib bangunan yang ber IMB


Peningkatan jumlah bangunan ber IMB

Unit

Thn Dsr 2010

33000

2011 1000

2012 1250

2011

2012

1000

1000

2013 1500

2014 1750

2015 2000

2013

2014

2015

1000

1000

1000

Target


Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Strategi

Optimalisasi penyebarluasan informasi dan pengendalian tata bangunan

68

Kebijakan

Meningkatkan koordinasi para pemangku kepentingan dan lintas sektor

program

Program pengendalian pemanfaatan ruang

Indikator Program (Eselon 3) Persentase kelayakan bangunan yang dapat diberikan rekomendasi IMB


Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Indikator Kegiatan (Eselon 4) Jumlah dokumen pengajuan IMB yang direkomendasi

Tata Bangunan dan Tata Ruang


BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

6.1.Misi I Tujuan I ”Meningkatkan infrastruktur kebinamargaan yang berkualitas, terpadu dan berkelanjutan” Tujuan

: Meningkatnya kualitas jalan

Sasaran

: Meningkatnya kondisi jalan dalam keadaan baik.

Indikator

: Persentase panjang jalan dapat dilalui dengan kecepatan > 40 km.

6.2.Misi I Tujuan II ” Meningkatkan infrastruktur kebinamargaan yang berkualitas, terpadu dan berkelanjutan” Tujuan

:Meningkatnya kualitas sarana penunjang jalan.

Sasaran

: Meningkatnya sarana penunjang jalan dalam keadaan baik.

Indikator

: Persentase jalan yang memiliki sarana penunjang jalan yang berfungsi baik


69


6.3.Misi I Tujuan III ”Meningkatkan infrastruktur kebinamargaan yang berkualitas, terpadu dan berkelanjutan” Tujuan

: Meningkatnya kualitas jembatan

Sasaran

:Meningkatnya kondisi jembatan dalam keadaan baik

Indikator

: Jumlah jembatan yang berfungsi baik

6.4.Misi II Tujuan I ”Meningkatkan sarana dan prasarana keciptakaryaan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat” Tujuan

: Meningkatnya ketersediaan air bersih kepada masyarakat perdesaan

Sasaran

: Meningkatnya

jumlah

masyarakat

perdesaan

yang

memanfaatkan air bersih sesuai target MDGs Indikator

: Persentase rumah tangga perdesaan yang memanfaatkan air bersih sesuai target MDGs

6.5.Misi II Tujuan II ”Meningkatkan sarana dan prasarana keciptakaryaan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat” Tujuan

: Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik

Sasaran

: Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan pelayanan publik.

Indikator

: Jumlah bangunan pelayanan publik berfungsi baik


70


6.6.Misi II Tujuan III ”Meningkatkan sarana dan prasarana keciptakaryaan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat” Tujuan

: Meningkatnya tertib bangunan sesuai pedoman tata ruang

Sasaran

: Meningkatnya tertib bangunan yang ber IMB

Indikator

: Peningkatan jumlah bangunan ber IMB


71


BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis yang telah tersusun memerlukan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman. Visi dan misi adalah dua tonggak penting untuk menentukan arah organisasi untuk berkarya dan berkembang. Dengan mengetahui kualitas dan kuantitas sumber daya yang ada maka dapat menganalisis /memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur – unsur diatas merupakan dasar dari penyusunan strategi instansi pemerintah. Perencanaan Strategis yang telah disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang telah mencakup: 1.

Pernyataan visi, misi, strategi dan faktor-faktor keberhasilan instansi.

2.

Rumusan tentang tujuan dan kebijakan.

3.

Uraian tentang cara mencapai tujuan tersebut yang tersusun dalam program kegiatan pembangunan.

Seluruh

penjabaran

rencana

strategis

telah

kami

susun

dengan

mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas di bidang Pekerjaan Umum. Banyuwangi,

September 2012

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI

Ir. H. MUJIONO, Msi Pembina NIP. 19660915 199602 1 002


72

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Recommend Documents