RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KOTA SURABAYA Jl. Jimerto No. 25 – 27 Surabaya

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN LINGKUNGAN HIDUP

2011-2015

Kata Pengantar - Renstra Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya merupakan lembaga yang memiliki tugas pokok terkait pengendalian dan penanggulangan dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian lingkungan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup kota. Tugas pokok BLH tersebut merupakan pilar pembangunan kota yang berwawasan lingkungan. Untuk menuju pembangunan kota yang berkelajutan BLH sebagai lembaga strategis perlu menyusun rencana kegiatan secara komprehensif. Dokumen Renstra BLH Kota Surabaya merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup untuk periode 2011-2015, yang merupaka penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Surabaya. Maksud dari penyusunan Rencana Strategis BLH Kota Surabaya adalah menentukan kebijakan, program, stategi, prioritas anggaran dan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Penyusunan dokumen Renstra BLH Kota Surabaya dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan ekseternal (peluang dan tantanga) terkait lembagan BLH, dan isu stretegis yang berkembang. Visi dan misi BLH Kota Surabaya ditetapkan dengan pertimbangan meningkatkan peran BLH dalam berkontribusi dalam pembangunan kota. Renstra BLH Kota Surabaya ini disusun berdasarkan kompetensi bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program kegiatan dan target capaian BLH Kota Surabaya diharapkan dapat bersinergi dengan program pembangunan kota secara menyeluruh untuk periode tahun 2011-2015.

Surabaya, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Ir. Togar Arifin Silaban, M.Eng. Pembina Tingkat I NIP. 19580427 198803 1 006

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2011-2015

I-1

BAB 1

PENDAHULUAN 1.1.

GAMBARAN UMUM KOTA SURABAYA Dalam

perkembangan

umum

Kota

Surabaya,

kondisi

geografis

dan

administratif, kependudukan, social dan ekonomi, jaringan transportasi, kebijakan kota yang terkait lingkungan hidup serta potensi dan permasalahan yang ada dibahas secara terpisah. Kondisi-kondisi tersebut erat kaitannya dan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup kota Surabaya yang digambarkan pada bab ini. 1.1.1. Geografis dan Administratif Kota Surabaya merupakan ibukota Propinsi Jawa Timur yang secara geografis berada pada 7º 9’ - 7º 21’ Lintang Selatan dan 112º 36’ - 112º 57’ Bujur Timur. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata antara 3 sampai 6 m di atas permukaan laut yang merupakan daerah endapan sungai. Sedangkan sebagian wilayah lainnya di sebelah selatan merupakan daerah berbukitbukit dengan ketinggian 25-50 m di atas permukaan laut dan tanahnya tidak subur. 1. Sebelah Utara

: Selat Madura

2. Sebelah Timur

: Selat Madura

3. Sebelah Selatan

: Kabupaten Sidoarjo

4. Sebelah Barat

: Kabupaten Gresik.

Secara administrasi luas wilayah Kota Surabaya  32.636 Ha. Luas daratan 33.048 Ha atau 63,45% dan selebihnya  19.039 Ha atau 36,55% merupakan wilayah laut yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya. Wilayah tersebut terbagi dalam 31 Kecamatan, 163 Kelurahan, 1.298 Rukun Warga, dan 8.338 Rukun Tetangga. Surabaya merupakan daerah yang terpengaruh oleh iklim tropis lembab kawasan pantai dengan panjang sekitar 48 kilometer. Kelembaban udara rata-rata minimum adalah 42% dan maksimum 96%. Temperatur udara kota rata-rata mimimum aslah 23,3ºC dan maksimum 35,2 ºC. Struktur tanah Surabaya terdiri atas tanah alluvial, hasil endapan sungai dan pantai, dan di bagian barat terdapat perbukitan yang mengandung kapur yang tinggi. Pantai timur Surabaya tiap tahun mengalami perluasan tanah darat akibat endapan dari Bengawan Solo serta Kali Jagir.

BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA

Batas wilayah Kota Surabaya adalah sebagai berikut:


I-2

1.1.2. Topografi Kota Surabaya merupakan kota yang terletak di dataran rendah dengan ketinggian 3 – 6 meter di atas permukaan laut. Kota Surabaya memiliki 20% wilayah perbukitan dengan gelombang rendah, ketinggian < 30 m dan kemiringan 5 – 15 %. 1.1.3. Klimatologi Surabaya merupakan daerah yang terpengaruh oleh iklim tropis lembab. Kelembaban udara rata-rata minimum adalah 42% dan maksimum 96%. Temperatur udara kota rata-rata mimimum adalah 23,3ºC dan maksimum 35,2 ºC. Struktur tanah Surabaya terdiri atas tanah alluvial hasil endapan sungai dan pantai, dan di bagian barat terdapat perbukitan yang mengandung kapur tinggi. 1.1.4. Kependudukan Saat ini Kota Surabaya tumbuh pesat sebagai Kota Metropolitan terbesar ke-2 di Indonesia dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat cepat. Rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 1,2%. Proyeksi jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2010 adalah 2.738.193 jiwa (Surabaya dalam Angka, 2008). Karakter penduduk Surabaya adalah pluralisme dan multi-etnis dengan sifat yang berada di Kota Surabaya adalah etnis Melayu, Cina, India, Arab, Eropa, Madura, Sunda, Batak, Kalimantan, Bali, Sulawesi yang membaur dengan penduduk asli Surabaya. Para etnik ini ada yang berkumpul di kawasan tertentu seperti etnis Madura yang cenderung berada di bagian utara Kota Surabaya. 1.1.5. Kondisi Sosial Ekonomi Kota Surabaya merupakan salah satu pintu gerbang perdagangan dan perekonomian utama di wilayah Indonesia Timur. Sektor tersier (perdagangan dan jasa) di Kota ini memegang peranan penting dalam perekonomian, disamping sektor primer dan sekunder. Majunya sektor perekonomian ditunjukkan dengan keberadaan berbagai fasilitas perbankan mulai dari bank sentral, bank swasta nasional devisa dan non devisa, bahkan bank asing memperlihatkan perputaran uang dan modal yang tinggi dan mengglobal. Jumlah kredit untuk kegiatan modal, investasi dan konsumsif telah meningkat dengan pesat yang menunjukkan perekonomian Surabaya cukup menggairahkan. Indikator lain kemajuan ekonomi Surabaya terlihat dari makin meningkatnya bidang transportasi baik darat, laut dan udara.


terbuka dan egaliter. Karakter ini juga dikenal sebagai karakter arek. Ragam etnis


I-3

Selain kegiatan jasa dan perdagangan, di Kota Surabaya juga marak dengan kegiatan industri. Kegiatan industri yang ada mulai dari industri kecil/skala rumah tangga, maupun industri besar. Selain itu juga ada industri yang mencakup nilai investasi megaproyek, seperti kegiatan pelayanan umum (jalan tol, jembatan Suramadu, dan lain-lain). Ada kecenderungan industri yang padat karya beralih ke luar kota, dan di dalam kota diganti dengan industri jasa dan industry intelektual dalam bidang elektronik. Seiring dengan perkembangan kota yang pesat dan ada tren pemanasan global (global warming) yang perlu diperhatikan. Surabaya berusaha berkontribusi melalui pembatasan perkembangan industri besar yang memiliki potensi polusi dan penurunan kualitas lingkungan, mendorong pemakaian energi alternatif sampai melakukan penghijauan intensif seperti mengembangkan kawasan mangrove seluas 2400 hekter, beberapa hutan kota serta embung dan buzem. Arah perkembangan Kota Surabaya akan lebih difokuskan pada sektor perdagangan dan jasa. Dalam rencananya, wilayah industri yang berada di tengah kota (Kawasan Rungkut) selanjutnya akan dialihfungsikan sebagai kawasan pergudangan yang tidak beresiko menimbulkan polusi dan kerusakan lingkungan.

Sebagai kota dagang dan jasa, membuat Surabaya perlu sistem transportasi dengan akses yang luas, cepat dan mudah. Kebutuhan tersebut telah cukup terakomodasi dengan jaringan infrastruktur Kota Surabaya yang meliputi jaringan transportasi darat, laut, dan udara. Dengan lengkapnya jaringan transportasi tersebut, maka perjalanan lokal, regional, maupun internasional sudah terlayani dengan cukup memadai. Pola jalan yang memakai pola semi-grid akan mengurangi secara signifikan kemacetan lalu lintas. Akan tetapi dengan semakin majunya kota dan bertambahnya jumlah penduduk dengan segala aktifitasnya yang tinggi, jaringan transportasi tersebut dirasa mulai kurang memadai, perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Pertambahan jumlah penduduk juga meningkatkan volume kendaraan yang menyebabkan kemacetan, di mana efek gas buangannya berbahaya bagi kesehatan penduduk kota dan mengurangi jumlah hari dengan kualitas udara baik (layak hirup). Ke depan, Surabaya menjajagi kemungkinan transportasi berbasis rel seperti trem-way yang sudah banyak dipakai di kota-kota Eropa dan Jepang.


1.1.6. Jaringan Transportasi Kota


I-4

1.1.7. Kebijakan Kota Berbagai kebijakan dan rencana kota tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya. Perbaikan dan peninjauan kembali RTRW 2010-2030 sudah siap untuk diajukan guna dibahas di DPRD Kota Surabaya. Berbagai kebijakan dan rencana kota yang berkaitan dengan lingkungan hidup adalah sebagai berikut: 1.

Kebijakan Penyediaan Air Bersih Kota. Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam hal penyediaan air bersih kota yaitu mengembangkan jaringan air minum dengan pemeliharaan jaringan, peningkatan kuantitas dan kualitas air minum untuk melayani kebutuhan perumahan. Kebijakan lainnya adalah pemanfaatan potensi sumber air sebagai sumber penyediaan air minum. Berbagai strategi digunakan agar kebijakan tersebut terlaksana, antara lain dengan pembangunan Water Treatment Plant untuk meningkatkan kapasitas air bersih di Kota Surabaya, pengembangan bak penampung pada lokasi sumber air potensial, dan mencegah terjadinya pendangkalan.

2.

Kebijakan Jaringan Persampahan Kota Kebijakan

yang

ditentukan

Pemerintah

Kota

Surabaya dalam bidang

persampahan adalah mereduksi sumber timbunan sampah dan optimasi sampah dilakukan dengan berbagai strategi, strategi utamanya adalah melakukan metode 3R (reuse, reduse, recycle). Sedangkan strategi yang dilakukan dalam optimasi tingkat penanganan sampah perkotaan adalah: optimalisasi fungsi instalasi pengolahan sampah terpadu, pengembangan pengelolaan sampah terpadu di setiap kecamatan, pengolahan sampah dengan prinsip 3R menyediakan LPS (Lokasi Pembuangan Sampah) sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanan serta penyediaan dan pemenuhan sarana dan prasarana persampahan skala kota terpadu pada lokasi pembuangan akhir (LPA). 3.

Kebijakan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Kota. Kebijakan yang ditentukan adalah dengan menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dengan pengembangan sistem sanitasi. Sedangkan strateginya adalah: penggunaan sumur peresapan, penggunaan sistem tangki pembusukan, penangkap lemak, dan saluran limbah cair buangan; pengembangan sanitasi dengan metode Sanitasi Berbasis Kemasyarakatan (SANIMAS); pengembangan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) untuk mengatasi limbah dari kegiatan


tingkat penanganan sampah perkotaan. Untuk mereduksi sumber timbunan


I-5

industri, dan perumahan skala besar yang akan dibangun oleh pengembang diharapkan memiliki unit pengolahan limbah secara Komunal. 4.

Kebijakan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kebijakan dalam bidang RTH adalah menyediakan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota Surabaya dan RTH privat sebesar 10% dari luas wilayah Kota Surabaya. Strategi yang digunakan Dalam RTH publik selain mempertahankan RTH yang sudah ada juga menambah RTH baru yang meliputi pengembangan makam terpadu, pengembangan jalur hijau sempadan sungai, SUTT dan Rel KA, penghijauan sekitar mata air dan sebagainya. Sedangkan strategi dalam RTH privat adalah: mempertahankan sawah irigasi teknis sebagai ruang terbuka hijau, pengembangan permukiman dengan KDB maksimal 70%, mempertahankan daerah konservasi di Kota Surabaya sebagai ruang terbuka hijau, dan penerapan sistem insentif dan disinsentif.

1.1.8. Potensi dan Permasalahan Sebagai ibukota propinsi, Kota Surabaya juga memegang peranan penting lainnya di Propinsi Jawa Timur. Dalam struktur perwilayahan Propinsi Jawa Timur, Surabaya ditetapkan sebagai Kota Orde 1 yang secara sosio-ekonomi mempengaruhi sebagai pusat kegiatan komersial, finansial, perdagangan, informasi, administrasi, sosial dan kesehatan. Disamping itu, Surabaya juga memainkan peran penting dalam struktur tataruang GERBANKERTOSUSILA plus. Juga dengan beroperasinya Jembatan SURAMADU, Surabaya berperan penting dalam memajukan pembangunan di Madura secara keseluruhannya. Struktur ekonomi Surabaya ditopang oleh sektor tersier, seperti perdagangan, perhotelan dan restoran, transportasi dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa. Berbagai sector perekonomian tersebut telah memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 61,85% pada tahun 2009. Sedangkan khusus untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor utama yang menopang perekonomian dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 38,26%. Selain berbagai potensi kota seperti yang telah disebutkan di atas, Kota Surabaya juga mempunyai berbagai permasalahan. Permasalahan pokok Kota Surabaya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Surabaya tahun 2006-2010 (dimana RPJM Kota Surabaya 2006-2010 ini dipakai sebagai acuan sebelum RPJM yang baru disahkan) adalah:


perkembangan sistem perwilayahan Jawa Timur. Fungsi utama Kota Surabaya adalah


I-6

1. Belum tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. 2. Birokrasi yang tidak efisien. 3. Rendahnya konsistensi pelaksanaan tata ruang dan infrastruktur. 4. Infrastruktur kota masih terbatas. 5. Sistem transportasi dan komunikasi yang kurang efisien. 6. Permasalahan banjir dan sampah. 7. Belum dikelolanya secara optimal sektor informal yang memberi kontribusi besar dalam menekan kemiskinan dan pengangguran kota. 8. Tingkat pengangguran tinggi. 9. Realisasi investasi belum sesuai dengan tingkat kebutuhan kota, dan 10. Masih terbatasnya pembiayaan pembangunan. Dari uraian di atas diketahui bahwa telah muncul berbagai permasalahan lingkungan akibat pesatnya pertumbuhan kegiatan perekonomian dan pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Surabaya. Penurunan kualitas lingkungan yang terjadi antara lain pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran pantai/daerah pesisir, sampai pada lingkup yang lebih luas yaitu pemanasan global karena sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia. Masalah lain yang tidak kalah pentingnya adalah tingkat pemahaman dan kesadaran warga serta di kalangan Pemkot sendiri terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. 1.2.

PENGERTIAN RENCANA STRATEGIS Sejak berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dokumen Rencana Strategis SKPD hendaknya disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kota

yang

berlaku,

hasil

evaluasi

pelaksanaan

pembangunan di sektor yang sesuai dengann tugas dan kewenangannya serta aspirasi masyarakat. Demikian juga dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya yang merupakan salah satu SKPD di Pemerintahan Kota Surabaya, harus menyusun Dokumen Renstra sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di sektor lingkungan hidup perkotaan.


dan perubahan iklim. Penurunan kualitas lingkungan perlu dicegah atau diminimalisir


I-7

Renstra Badan Lingkungan Hidup merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai Badan Lingkungan Hidup selama kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Renstra harus memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam dokumen renstra harus memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya. 1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Penyusunan Rencana Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kota Surabaya Tahun 2011-2015 adalah sebagai dasar dalam menentukan kebijakan, program, strategi, prioritas anggaran dan kegiatan, serta sebagai plafon Anggaran Sementara Badan Lingkungan Hidup (BLH) 2011-2015 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BLH sesuai Peraturan Walikota Surabaya No. 90 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya, Peraturan Pemerintah no. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota; serta Undang-Undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2011-2015 adalah: 1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2011-2015. 2. Menggambarkan keadaan/kondisi lingkungan hidup sekarang dan rencana penanganan yang akan datang. 3. Menggambarkan isu strategis lingkungan hidup Kota Surabaya. 4. Menjabarkan rencana strategis Badan Lingkungan Hidup ke dalam rencana operasional (program, kegiatan, anggaran) selama 5 tahun. 5. Memberi arahan/masukan indikator capaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kota Surabaya dan Perencanaan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) 5 tahun Badan Lingkungan Hidup.


Pengelolaan Lingkungan Hidup.


1.4.

I-8

DASAR HUKUM Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Pengendalian dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2011-2015

adalah sebagai

berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.

2.

Undang–Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 442). 3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700).

5.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910).

8.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

19

Tahun

1999

tentang

Pengendalian

Pencemaran Air dan atau Kerusakan Laut. 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838).

10. Peraturan

Pemerintah

Nomor

41

Tahun

1999

tentang

Pengendalian

Pencemaran Udara. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Lingkungan Hidup diluar Pengadilan.


Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725).


I-9

12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengolahan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578). 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663). 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737). 16. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817). 17. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2006 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota. 19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standart Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota. 20. KepMen LH Nomor 03/MENLH/I/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kawasan Industri. 21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12).


Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13


I-10

22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11). 23. Peraturan Walikota Surabaya nomor : 54 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas


dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya


II-1

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Badan Lingkungan Hidup merupakan salah satu lembaga teknis Kota Surabaya yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di bidang: kesehatan, pekerjaan umum, perhubungan,

otonomi

daerah

kepegawaian

dan

persandian,

pemberdayaan

masyarakat, komunikasi dan informastika, energI dan sumber daya mineral, serta perindustrian. Mengacu pada perda tersebut, struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah sebagai berikut: 1. Kepala Badan 2. Sekretariat terdiri atas: b. Sub Bagian Keuangan 3. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri atas: a. Sub Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan 4. Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan, terdiri atas: a. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan b. Sub Peningkatan dan Penyuluhan Kualitas Lingkungan 5. Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan, terdiri atas: a. Sub Bidang Investigasi dan Evaluasi b. Sub Bidang Penanggulangan dan Penindakan 6. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan a. Sub Bagian Tata Usaha b. Sub Unit Laboratorium Pengujian Air c. Sub Unit Laboratorium Pengujian Udara d. Sub Unit Laboratorium Pengujian Tanah 7. Jabatan Fungsional tertentu


a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


II-2

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

BIDANG PEMULIHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PENANGGULANGANDAMPAK LINGKUNGAN

SUB BIDANG ANALISA PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN

SUB BIDANG PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN

SUB BIDANG INVESTIGASI DAN EVALUASI

SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN

SUB BIDANG PENINGKATAN DAN PENYULUHAN KUALITAS LINGKUNGAN

SUB BIDANG PENANGGULANGAN DAN PENINDAKAN

UPTB

SUB BAGIAN TATA USAHA

SUB UNIT LABORATORIUM PENGUJIAN AIR

SUB UNIT LABORATORIUM PENGUJIAN TANAH

SUB UNIT LABORATORIUM PENGUJIAN UDARA

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya


JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Dra. SULISTYOWATI m


II-3

Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 37 Tahun 2011 tentang tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya. Muatan yang harus ada dalam tupoksi adalah: (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, (2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah di bidang lingkungan hidup, (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang: kesehatan, pekerjaan umum, perhubungan, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral, serta perindustrian, (4) Pengelolaan ketatausahaan, dan (5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mengacu pada Peraturan Walikota Surabaya No. 54 Tahun 2010 tersebut, rincian tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat,

mempunyai

tugas

di

bidang

ketatausahaan.

Untuk

menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi: -

Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan;

-

Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Pengelolaan

-

Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga Badan, kearsipan dan perpustakaan;

-

Pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor;

-

Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

-

Pelaksanaan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa hukum;

-

Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota;

-

Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah;

-

Pemberian izin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayahnya;

-

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK);

-

Penyusunan peraturan daerah berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi;

-

Pemrosesan administrasi pemberian izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah di wilayah kota;

-

Pemrosesan administrasi pemberian izin pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada skala kota, kecuali minyak pelumas/oli bekas;


administrasi kepegawaian;


-

Pemrosesan administrasi pemberian izin lokasi pengolahan limbah Berbahaya dan Beracun (B3);

-

Pemrosesan administrasi pemberian izin penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di industri atau usaha suatu kegiatan;

-

Pemrosesan administrasi pemberian izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;

-

Pemrosesan administrasi pemberian izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;

-

Pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kota;

-

Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kota;

-

Pemrosesan administrasi pemberian izin Gangguan;

-

Pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kota;

-

Pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi lokasi tempat penyimpanan migas;

-

Pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kota;

II-4

Bahan

Keuangan) dengan fungsi sebagai berikut: 1a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian. - Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian. - Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian. - Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian program di bidang umum dan kepegawaian. - Menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaksanaan tugas. - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya. 1b. Sub Bagian Keuangan, dengan fungsi: - Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bidang keuangan. - Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bidang keuangan.


Sekretariat membawahi 2 sub bagian (Bagian Umum dan Kepegawaian serta Bagian


II-5

- Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang bidang keuangan. - Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian program di bidang bidang keuangan. - Menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaksanaan tugas. - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup di bidang pengendalian dampak lingkungan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi: - Pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai bidang; - Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kota; - Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota ;

- Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kota, sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah; - Pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL); - Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam wilayah kota; - Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam wilayah kota; - Pengelolaan kualitas air skala kota; - Penetapan kelas air pada sumber air skala kota; - Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kota; - Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kota; - Pemantauan kualitas udara ambien emisi sumber tidak bergerak skala kota; - Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala Pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota;kota;


- Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pedoman dan Manual (SPM);


II-6

- Pemantauan kualitas udara ambien dalam ruangan; - Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kota yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; - Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kota; - Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kota; - Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kota; - Penetapan kriteria kota baku kerusakan lahan dan/atau tanah kota untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional; - Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah; - Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kota; - Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kota; - Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kota;

- Pelaksanaan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota; - Pelaksanaan bimbingan dan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) di bidang peternakan wilayah kota; - Bimbingan pelaksanaan amdal di bidang peternakan, tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. Bidang pengendalian dampak lingkungan membawahi 2 sub bidang beserta fungsinya sebagai berikut: 2a. Sub Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan. - Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang analisa pencegahan dampak lingkungan. - Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang analisa pencegahan dampak lingkungan. - Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang analisa pencegahan dampak lingkungan. - Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang analisa pencegahan dampak lingkungan.


- Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kota;


II-7

- Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan analisa pencegahan dampak lingkungan. - Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan. - Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan. - Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan. - Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan. - Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan. - Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

3. Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan. Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup di bidang pemulihan dan peningkatan kualitas sebagaimana

dimaksud,

lingkungan.

Bidang

Untuk menyelenggarakan tugas

Pemulihan

dan

Peningkatan

Kualitas

Lingkungan mempunyai fungsi: -

Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban;

-

Pelaksanaan konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota;

-

Penyusunan peraturan daerah pengembangan air minum di kota;

-

Penyusunan peraturan daerah mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pelayanan prasarana dan sarana air minum berdasarkan Standar, Pedoman dan Manual (SPM) yang disusun pemerintah dan pemerintah provinsi;

-

Penyusunan rencana induk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) wilayah kota;

mengenai

kebijakan

dan

strategi


Pengendalian Dampak Lingkungan sesuai tugas dan fungsinya.

-

Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berada di wilayah kota;

-

Pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang utuh di wilayahnya;

-

Penyusunan peraturan daerah mengenai kebijakan pengembangan prasarana dan sarana air limbah di wilayah kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;

-

Penyelenggaraan bantuan teknis pada Kecamatan serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah;

-

Pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan skala kota;

-

Penyusunan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kota;

-

Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan;

-

Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;

-

Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kota;

-

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala kota;

-

Penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang air tanah;

-

Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kota;

-

Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kota;

-

Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kota;

-

Pengelolaan data dan informasi air tanah serta pengusahaan air tanah di wilayah kota;

-

Penetapan potensi air tanah di wilayah kota;

-

Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah kota;

-

Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kota;

-

Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kota;

-

Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota;

II-8




-

Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota;

-

Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kota;

-

Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kota;

-

Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kota;

-

Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kota;

-

Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota;

-

Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kota.

II-9

Dua sub bidang di bawah Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan adalah sebagai berikut: 3a. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan, dengan fungsi: - Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemulihan kualitas lingkungan; - Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemulihan kualitas lingkungan; lain di bidang pemulihan kualitas lingkungan; - Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemulihan kualitas lingkungan; - Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan sesuai tugas dan fungsinya 3b. Sub Peningkatan dan Penyuluhan Kualitas Lingkungan, dengan fungsi: - Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang peningkatan dan penyuluhan kualitas lingkungan; - Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang peningkatan dan penyuluhan kualitas lingkungan; - Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang peningkatan dan penyuluhan kualitas lingkungan; - Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang peningkatan dan penyuluhan kualitas lingkungan; - Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;


- Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi


II-10

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan sesuai tugas dan fungsinya. 4. Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan. Bidang penanggulangan Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup di bidang penaggulangan dampak lingkungan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang penaggulangan Dampak Lingkungan mempunyai tugas : - Penyelesaian masalah lingkungan di wilayah kota; - Pembentukan lembaga tingkat kota sebagai penyelenggara prasarana dan sarana air limbah di wilayah kota; - Penyelesaian masalah pelayanan lingkungan kota; - Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah kota; - Pelaksanaan monitoring penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah di kota;

- Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) skala kota; - Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada skala kota; - Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kota; - Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kota; - Pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air; - Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kota pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya; - Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kota; - Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut skala kota; - Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kota; - Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut;


- Pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kota;


II-11

- Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kota; - Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kota; - Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kota atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; - Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kota; - Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kota; - Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kota; - Pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kota; - Penegakan hukum lingkungan skala kota; - Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim ska Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kota;la kota; - Pemantauan dampak deposisi asam skala kota;

- Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kota. Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan mempunyai dua sub bidang seperti di bawah ini. 4a. Sub Bidang Investigasi dan Evaluasi, dengan fungsi: - Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang investigasi dan evaluasi; - Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang investigasi dan evaluasi - Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansii lain di bidang investigasi dan evaluasi; - Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang investigasi dan evaluasi; - Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan sesuai tugas dan fungsinya. 4b. Sub Bidang Penanggulangan dan Penindakan, dengan fungsi:


- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kota;


II-12

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penanggulangan dan penindakan; - Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penanggulangan dan penindakan; - Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penanggulangan dan penindakan; - Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penanggulangan dan penindakan; - Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan sesuai tugas dan fungsinya. 5. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB Laboratorium Lingkungan). UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengendalian lingkungan hidup khususnya pengelolaan laboratorium lingkungan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTB mempunyai fungsi : - Pelaksanaan perencanaan program; - Pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. UPTB mempunyai empat sub unit beserta masing-masing fungsinya yaitu sebagai berikut: 5a. Sub Bagian Tata Usaha -

Menyusun perencanaan dan kegiatan operasional UPTB.

-

Melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor.

-

Melaksanakan administrasi kepegawaian.

-

Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

-

Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan.

-

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberkan oleh Kepala UPTB sesuai tugas dan fungsinya.

5b. Sub Unit Laboratorium Pengujian Air -

Melaksanakan pemantauan kualitas air di lapangan.


prasarana laboratorium lingkungan;


-

Melaksanakan pengambilan sampel air.

-

Melaksanakan pengujian dan analisa sampel air di laboratorium

-

Melaksanakan pengawasam dampak lingkungan.

-

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberkan oleh Kepala UPTB sesuai

II-13

tugas dan fungsinya. 5c. Sub Unit Laboratorium Pengujian Tanah -

Melaksanakan pemantauan kualitas tanah di lapangan.

-

Melaksanakan pengambilan sampel tanah.

-

Melaksanakan pengujian dan analisa sampel tanah di laboratorium

-


-

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberkan oleh Kepala UPTB sesuai tugas dan fungsinya.

5d. Sub Unit Laboratorium Pengujian Udara -

Melaksanakan pemantauan kualitas udara di lapangan.

-

Melaksanakan pengambilan sampel udara.

-

Melaksanakan pengujian dan analisa sampel udara di laboratorium

-


-

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberkan oleh Kepala UPTB sesuai


tugas dan fungsinya.


II-14

2.2. SUMBERDAYA MANUSIA DAN KELENGKAPANNYA 2.2.1. Susunan Kepegawaian Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dilengkapi dengan aparat sebanyak 67 orang (yang terdiri dari PNS sebanyak 66 orang dan Tenaga Harian Lepas/ Honorer sebanyak 1 orang). Sedangkan latar belakang pendidikan personil meliputi Sarjana Teknik Lingkungan, Teknik Kimia, Teknik Industri, Pertanian, Perikanan, Kesehatan Masyarakat, Ekonomi, Hukum dan lain- lain. Tabel 2.1 Jumlah Pegawai BLH Kota Surabaya Sesuai Pangkat/Golongan (Per-Desember 2010) Unit Kerja di Badan Lingkungan Hidup Gol/ Ruang

Ka. BLH

1 2 3 A. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1. Pembina IV/b Tk. I 2. Pembina IV/a 3. Penata III/d Tk. I 4. Penata III/c 5. Penata III/b Muda Tk. I 6. Penata III/a Muda 7. Pengatur II/d Tk. I 8. Pengatur II/c 9. Pengatur II/b Muda Tk. I 10.Pengatur II/a Muda 11.Juru I/a Muda B. Honorarium Daerah (Honda) TOTAL Sumber: BLH Kota Surabaya, 2010

Sekr etari at

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

Bidang Penanggula ngan Dampak Lingkungan

5

Bidang Pemulihan dan Peningk Kualitas Lingkungan 6

4 2

-

1

1

-

4

-

1

-

-

-

1

3

4

3

3

3

16

1

-

1

3

-

5

2

3

4

3

3

15

1

1

-

-

1

3

-

3

1

-

-

4

1

1

-

1

1

4

2

-

-

-

-

2

2

3

1

1

2

9

-

1

-

-

-

1

-

-

1

-

-

1

14

17

12

12

10

65

UPTB

7

JML

8


Status Kepeg /Pangkat


II-15

Sampai tahun 2010, tingkat pendidikan tertinggi pegawai yang berstatus PNS di Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah S2 sebanyak 8 orang (12,12% dari jumlah seluruh pegawai). Selanjutnya pegawai dengan pendidikan S1 adalah 35 orang (53,03%), D4 1 orang (1,51%), D3 17 orang (25,75%), SLTA/Sederajat 17 orang (25/75%), dan SD 1 orang (1,5%). Tabel 2.2. Jumlah Pegawai BLH Kota Surabaya Sesuai Pendidikan (Per-Juni 2010)

Status Kepeg /Pangkat

Ka. Badan LH

Sekre tariat

1 2 3 A. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1. S-3 1 2. S-2 8 3. S-1 4. D-4 4. D-3 4 5. SLTA/ Sederajat 6. SLTP/ Sederajat B. Honorarium Daerah (Honda) 1. S-1 2. D-3 3. SLTA/ Sederajat 4. SLTP/ Sederajat 5. SD/ sederajat 1 14 TOTAL Sumber: BLH Kota Surabaya, 2010

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan 4

Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan 5

Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan

-

UP TB

JML

6

7

8

-

-

-

-

1

2

2

2

8

9

7

7

5

36

-

-

-

-

-

2

1

1

1

5

4

1

2

2

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

17

12

12

10

65

Sedangkan komposisi pegawai Badan Lingkungan Hidup

berdasarkan

kedudukan dalam organisasi dapat dilihat dalam persebaran masing-masing di bidang-bidangnya. Selain kepala BLH, sekretariat, bidang-bidang lainnya adalah: Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Hidup, Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan, dan UPTB Laboratorium.


Unit Kerja di Badan Lingkungan Hidup


II-16

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya berdasarkan Kedudukan dalam Organisasi (Per-Desember 2009)

1 1. Kepala Badan Lingkungan Hidup 2. Sekretariat a. Ka. Sub Bag. Umum & Kepegawaian b. Ka. Sub. Bag. Keuangan c. Staf Pendukung 3. Kepala Bidang Pengendaliaan Dampak Lingkungan a. Ka Sub Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungaan b. Ka Sub Bidang Pengawasaan Dan Pengendalian Lingkungan c. Staf Pendudukung 4. Kepala Bidang Pemulihan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan a. Ka Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan b. Ka Sub Bidang Peningkatan Dan Penyuluhan Kualitas Lingkungan c. Staf Pendukung 5. Kepala Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan a. Ka Sub Bidang Investigasi Dan Evaluasi b. Ka Sub Bidang Penanggulangan Dan Penindakan c. Staf Pendukung 6. Ka. UPTB Laboratorium a. Sekretaris b. Staf Pendukung Total Sumber: BLH Kota Surabaya, 2010

KOMPOSISI PEGAWAI Laki-Laki Perem Jumlah puan 2 3 4 1 1 1 1 1 1 9 1

1 4 -

1 13 1

1

-

1

1

-

1

10 -

3 1

13 1

1

-

1

1

-

1

4 -

5 1

9 1

1

-

1

1

-

1

5 1 1 38

6 1 5 29

11 1 1 6 67


KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI


II-17

2.2.2. Perlengkapan Untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaannya, pegawai Badan Lingkungan Hidup

Kota

Surabaya

dilengkapi

dengan

sarana

dan

prasarana

penunjang

(perlengkapan) yang disajikan dalam tabel 2.4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Tabel 2.4. Daftar Perlengkapan BLH Kota Surabaya JENIS SARANA JUMLAH

Kendaraan roda 4 Kendaraan roda 2 Komputer Komputer server OHP Lap top Printer Printer laserjet Scaner Handycam Jaringan internet Laboratorium udara, air, tanah Alat Uji Emisi Gas Buang dan Jenzet Brankas Dispenser Kamera Digital Pesawat faximiil Pesawat telepon Exhause Fan Data base lingkungan Kamera Meja + kursi Kursi rapat Mesin hitung listrik Mesin Foto copy Mesin ketik Mesin Ketik Elektrik Papan Elektronik Kulkas Peralatan pemantauan kualitas udara ambien terpadu (AQMS)  Pusat pengolahan data stasiun pemantau udara .  Peralatan kalibrasi udara  Display udara  Sta. Pemantau udara 32. Sumur pantau 33. LCD+Layar 34. LCD Sumber: BLH Kota Surabaya, 2010

6 7 36 1 1 6 22 7 2 2 3 1 1 3 3 5 2 10 7 1 4 174 61 1 1 3 1 1 3 1 1 5 5 4 1 1


NO.


2.3.

II-18

ANGGARAN Total

Anggaran

pendapatan

Badan

Lingkungan

Hidup

sebesar

Rp.

10.825.517.149,- sedangkan realisasi yang dicapai pada tahun 2009 sebesar Rp.7.542.377.730,- sehingga prosentase capaian sebesar 69.67 %. Total anggaran belanja kegiatan Badan Lingkungan Hidup anggaran belanja langsung Rp. 9.917.753.340,- sedangkan realisasinya anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 9.038.357.068,- sehingga prosentase capaian sebesar 91.14%. Anggaran Belanja Tidak Langsung Badan Lingkungan Hidup Rp. 2.305.533.213, realisasi yang dicapai pada tahun 2009 sebesar Rp. 2.293.596.792,- sehingga prosentase capaian sebesar 77.15%. 2.4. CAPAIAN KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA TAHUN 2006-2009 Capaian kinerja yang dibahas adalah pencapaian kinerja tiap bidang dalam 2006-2009). Ada delapan program pokok yang akan dievaluasi kinerjanya selama 4 tahun terakhir. Kemudian dari hasil evaluasi akan diperoleh gambaran isu strategis bidang lingkungan hidup di Kota Surabaya. Isu strategis tersebut akan dianalisa dan dicari jalan penyelesainnya melalui penentuan program dan kegiatan kedepannya yang akan dituangkan dalam dokumen Rencana dan Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Capaian kinerja yang tertuang dalam 8 program pokok Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya selama tahun 2006-2009 adalah sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyediaan barang dan jasa perkantoran serta penyelenggaraan diklat yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di bidang di lingkungan hidup. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan aparatur di bidang lingkungan hidup.


Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (tahun


II-19

3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama 4 tahun terakhir adalah: a. Pelaksanaan Bangun Praja Lingkungan Hidup Pelaksanaan

Bangun

Praja

lingkungan

hidup

meliputi

pencapaian

penghargaan Adipura, Kalpataru dan Sekolah Adiwiya, dan kegiatan penyuluhan.  Pencapaian Penghargaan Adipura. Selama 4 tahun terakhir (2006-2009) Surabaya selalu memenangkan penghargaan Kota Adipura. Hal ini tercapai karena adanya kegiatankegiatan yang bisa meningkatkan kepedulian dan peran serta aparat, pengusaha dan masyarakat dalam menata lingkungan.  Kalpataru. Penghargaan Kalpataru diberikan kepada masyarakat/warga yang dan

memotivasi

kepedulian

warga,

Badan

Lingkungan

Hidup

melaksanakan kegiatan penataan lingkungan yang mengikutsertakan peranserta masyarakat dan melakukan pembinaan terhadap calon peserta Kalpataru. Pencapaian penghargaan kalpataru Kota Surabaya 4 tahun terakhir adalah: (1) Tahun 2006: 2 orang mendapat penghargaan Kalpataru tingkat nasional (kategori Perintis Lingkungan). (2) Tahun 2007: 1 orang mendapat penghargaan Kalpataru tingkat nasional (kategori Pengabdi Lingkungan). (3) Tahun 2008: 1 orang mendapat penghargaan Kalpataru tingkat nasional (kategori Perintis Lingkungan). (4) Tahun 2009: 1 orang mendapat penghargaan Kalpataru tingkat nasional (kategori Pelestari Lingkungan – Juara 1) dan 1 orang mendapat penghargaan Kalpataru tingkat propinsi.  Sekolah Adiwiyata Pencanangan Sekolah Adiwiyata baru dimulai pada tahun 2007. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan Sekolah Peduli dan Berbudaya


mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Dalam rangka mendukung


II-20

Lingkungan. Jumlah peserta kegiatan ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Peningkatan jumlah peserta hampir mencapai 50% tiap tahunnya, dengan rincian sebagai berikut: (1) Tahun 2007 saat dimulainya program ini, peserta mencapai 15 sekolah. Dari 15 sekolah, 2 sekolah menang di tingkat propinsi, dan kemudian 1 sekolah menang di tingkat nasional (SDK. St. Theresia). (2) Tahun 2008, peserta mencapai 30 sekolah. Dari 30 sekolah, 3 sekolah menang di tingkat propinsi, dan kemudian 1 sekolah menang di tingkat pusat (SDN Kandangan 3). (3) Sedangkan pada tahun 2009, peserta mencapai 55 sekolah. Dari 55 sekolah, yang menang di tingkat propinsi sebanyak 2 sekolah dan yang menang di tingkat nasional 1 sekolah (SDN Petemon XIII). Pada tahun 2010 SDK. St. Theresia ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri karena sudah menang sebanyak 4 kali berturut-turut di tingkat nasional.  Kegiatan Penyuluhan Lingkungan Hidup di Wilayah Kota Surabaya. Selama 4 tahun terakhir (2006-2009), kegiatan penyuluhan lingkungan hidup di Kota Surabaya mengalami peningkatan jumlah peserta yang (1) Tahun 2006: 195 peserta pelajar tingkat SMP. (2) Tahun 2007: 91 peserta dari aparat pemerintahan. (3) Tahun 2008: 138 peserta pelajar smp, 366 peserta pelajar SMA/SMK, dan 100 peserta dari aparat pemerintahan. (4) Tahun 2009: 480 peserta pelajar SD, 214 peserta pelajar SMP, 206 peserta pelajar SMA, 92 peserta dari aparat pemerintahan, dan 97 peserta masyarakat umum. b. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Kebijakan tentang lingkungan hidup yang berhasil disusun adalah sebagai berikut: (1) Tahun 2006, tersusun 1 draft Perda yang terkait dengan bidang lingkungan hidup (Raperda Kawasan Pesisir dan Pantai). (2) Tahun 2008, tersusun 1 dokumen Rancangan Perwali dan 1 dokumen tentang lingkungan hidup. (3) Tahun 2009, tersusun 1 dokumen kajian teknis pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air beserta draft Raperda.


cukup signifikan, yaitu sebagai berikut:


II-21

c. Penanggulangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan B3 dan Limbah B3 adalah inventarisasi terhadap kegiatan usaha yang menggunakan dan menghasilkan B3. Sampai tahun 2008, kegiatan usaha yang sudah diinventarisasi sebanyak 106 usaha, dengan hasil sebagai berikut:  4 kegiatan usaha sudah mengikuti kaidah teknis pengemasan limbah B3, baik kemasan maupun simbol dan label.  43 kegiatan usaha sudah mengikuti kaidah teknis untuk bangunan penyimpanan limbah B3.  11 kegiatan usaha sudah memiliki IPAL.  4 kegiatan usaha sudah memiliki fasilitas pemusnahan limbah, tetapi 2 kegiatan usaha diantaranya tidak menggunakan incenerator dengan spesifikasi teknis melainkan tungku pembuatan sendiri.  29 kegiatan usaha menyerahkan pengolahan limbahnya kepada pihak ketiga yang sudah memiliki ijin dari Menteri Lingkungan Hidup, sedangkan 66 kegiatan usaha menyerahkan pengolahan limbahnya kepada perorangan atau badan usaha yang memiliki ijin. d. Pemeliharaan Stasiun Monitoring Ambient. mencapai 100% (365 hari dalam setahun). Akan tetapi baru mulai tahun 2008 dilakukan pelaporan secara berkala setiap bulannya dan laporan tahunan terhadap kualitas udara ambient Kota Surabaya. Hasil dari pemantauan AQMS (Air Quality Management for Metropolitan Area) pada tahun 2008 menunjukkan kualitas udara pada umumnya masuk kategori baik dan sedang, yaitu mengalami kualitas udara tidak sehat rata-rata selama 8 hari. Sedangkan pada tahun 2009, kualitas udara baik adalah 24 hari dan kualitas udara sedang adalah 311 hari, sehingga kualitas udara yang layak hirup adalah 335 hari atau 91,78% dari 365 hari dalam setahun. e. Pengembangan Laboratorium Lingkungan. Pengembangan laboratorium lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dimulai pada tahun 2008. Pengembangan laboratorium terdiri dari: (1) Pembinaan sumber daya manusia (SDM) di laboratorium: 2 orang (2008) dan 3 orang (tahun 2009). (2) Pengadaan alat laboratorium: masing-masing 1 paket baik pada tahun 2008 dan tahun 2009.


Sejak tahun 2006, jumlah hari operasi stasiun monitoring udara ambient


II-22

(3) Pengadaan bahan kimia: masing-masing 1 paket baik pada tahun 2008 dan tahun 2009. (4) Pengujian sampel di laboratorium BTKL: 40 sampel (2008) dan 120 sampel (2009). f. Sanitasi Permukiman dan Lingkungan. Hasil capaian kegiatan sanitasi permukiman dan lingkungan adalah: (1) Tahun 2006: penyusunan 3 unit DED PAL kantor pemkot, puskesmas, dan rumah makan. (2) Tahun 2007: pembangunan 1 unit sumur pantau ABT, 130 unit bantuan komposter, 54 unit septictank biofilter, dan kegiatan sosialisasi bagi warga pesisir pantai. (3) Tahun 2008: penyusunan 1 dokumen Review Sistem Sanitasi Perkotaan dan penyelenggaraan seminar SSDP (225 peserta). g. Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan. Kegiatan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan dimulai pada tahun 2006, dengan capaian sebagai berikut: (1)Tahun 2006. Kota

Surabaya,

dengan

100

perusahaan

yang

dipantau

(54

perusahaan indutri, 21 hotel, dan 25 restoran). Hasil temuan bisa dilihat di tabel-tabel berikut ini.

Jenis Perusahaan Industri

Tabel 2.5. Temuan Lapangan terhadap 53 Kegiatan Industri Jumlah Jenis Limbah yang Dok. Ijin Ijin Ijin PerusaDihasilkan Lingk HO PLC ABT haan Air Limbah Emisi Limbah Padat Industri 54 18 35 28 31 4 9 3

IPAL

1

Perhotelan

21

21

21

-

10

20

5

6

18

Rumah Makan Jumlah

25

25

25

-

11

23

3

2

15

100

64

81

28

52

47

17

11

34

64%

81%

28%

52%

47%

17%

11%

34%

Prosentase

Sumber: Bid. Pengendalian BLH Surabaya


 Kegiatan Pemantauan Lingkungan terhadap Penataan Lingkungan di


II-23

Dari tabel di atas bisa disimpulkan bahwa dari 100 perusahaan yang dipantau, 47% perusahaan telah memiliki Ijin Gangguan (HO), 17% memiliki ijin PLC (Pengelolaan Limbah Cair), 11% memiliki ijin ABT (Air Bawah Tanah), dan 34% perusahaan telah memiliki memiliki IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah). Jumlah perusahaan yang menghasilkan air limbah sebanyak 64%. Dari semua perusahaan yang menghasilkan limbah tersebut, 90% telah memiliki Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan 50% memiliki ijin PLC. Jadi perusahaan yang tidak menghasilkan air limbah sebanyak 35%, karena dalam pelaksanaan kegiatan produksinya menggunakan sistem proses kering (dalam proses produksi tidak membutuhkan air). Dari 100 perusahaan yang dipantau, sebanyak 81% perusahaan yang menghasilkan limbah padat (B3) dan telah melakukan pengelolaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan 25%-nya belum melakukan pengelolaan limbah B3. Sedangkan perusahaan yang

 Kegiatan Uji Laboratorium terhadap air limbah dan air limbah domestik yang dihasilkan oleh aktifitas kegiatan usaha. Tabel 2.6. Hasil Analisa Uji Laboratorium terhadap Air Limbah Industri dan Air Limbah Domesik Jenis Jumlah Hasil Analisa Uji Lab Limbah Sampel Memenuhi Tidak Memenuhi Baku Mutu Baku Mutu Air Limbah 18 14 4 Industri Air Limbah 46 26 20 Domestik Sumber: Bid. Pengendalian BLH Surabaya

Dari hasil pemeriksaan 18 sampel uji air limbah industri, sebanyak 14 sampel (17,8%) masih memenuhi baku mutu Air Limbah Industri menurut SK. Gubernur Jatim No. 45 Tahun 2002. Sedangkan dari hasil pemeriksaan 46 sampel Air Limbah Domestik, sebanyak 26 sampel (56,5%) memenuhi baku mutu Air Limbah Domestik menurut SK Men. Lingkungan Hidup No. 112 tahun 2003.


menghasilkan emisi sebanyak 28% (usaha industri).


II-24

(2)Tahun 2007 Kegiatan

yang

dilakukan

tahun

2007

adalah

Pengawasan

dan

Pengendalian pada Kegiatan Usaha serta Pengambilan Sampel Air, Udara dan Tanah. Jumlah sampel yang diambil adalah: 110 sampel ABA (Air Badan Air), 110 sampel air bersih, 18 sampel udara ambient, 4 sampel emisi, 36 sampel air industri, 44 sampel limbah domestik cair, dan 16 sampel limbah padat. Hasil uji laboratorium terhadap sampel-sampel tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.7. Hasil Uji Laboratorium Tahun 2007 Jenis Sampel Jumlah Hasil Uji Lab Sample Memenuhi Tidak Baku Mutu Memenuhi Baku Mutu BOD 30 BOD 80 1 Air Badan Air 110 DO 85 DO 25 TSS 87 TSS 23 2 Air Bersih 110 103 7 3 Udara Ambient 18 18 0 4 Emisi 4 4 0 5 Air Limbah Industri 36 30 6 6 Air Limbah 44 36 8 Domestik 7 Limbah Padat 16 Sumber: Bid. Pengendalian BLH Surabaya

(3)Tahun 2008 Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2008 adalah pengambilan sampel air, udara, dan tanah. Tabel 2.8. Hasil Uji Laboratorium Tahun 2008 Jenis Sampel Jumlah Hasil Uji Lab Sample Memenuhi Tidak Baku Mutu Memenuhi Baku Mutu BOD 64 BOD 156 1 Air Badan Air 110 DO 162 DO 58 TSS 195 TSS 23 2 Air Bersih 121 118 3 (sumur) 3 Udara Ambient 40 36 4 4 Emisi 12 12 0 5 Air Limbah 75 54 21 Industri 6 Air Limbah 78 51 27 Domestik 7 Limbah Padat 60 53 7 Sumber: Bid. Pengendalian BLH Surabaya No


No


II-25

Sampel air bersih/sumur yang diambil sebanyak 121 sampel yang berada menyebar di sekitar kegiatan usaha, dan sebanyak 118 sampel (98%) sampel memenuhi syarat kualitas air bersih (parameter Permenkes No. 416 Th. 1990). Kualitas udara ambient yang diuji sebanyak 40 titik sampel yang lokasinya berada di sekitar kawasan industri dan di jalan umum. Setelah dilakukan uji analisa laboratorium, ternyata ada 36 titik sampel yang memenuhi baku mutu untuk semua parameter uji (parameter uji sesuai dengan Keputusan Gubernur Jatim No. 129 Tahun 1996 tentang baku mutu kualitas udara ambient dan emisi dari sumber tidak bergerak). Sedangkan gambaran kualitas emisi udara didapatkan dari 12 titik sampel, hasilnya menunjukkan bahwa semuanya memenuhi batas syarat emisi cerobong. Kualitas air limbah industri dilihat dari 75 sampel. Uji laboaratorium 2002 tentang baku mutu kualitas air limbah industri di Jawa Timur. Hasilnya bahwa dari 75 titik sampel, 54 titik masih memenuhi batas syarat air limbah industri. Sedangkan untuk gambaran air limbah domestik diambil dari 78 sampel. Sesuai dengan parameter uji dari Peraturan Menteri KLH No. 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu kualitas air limbah domestik, ternyata yang memenuhi syarat sebanyak 51 titik. Untuk limbah padat diambil 60 sampel, hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa 53 titik masih memenuhi syarat. Selain uji laboratorium terhadap kondisi tanah, air dan udara, juga dilakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha. Prioritas kegiatan usaha yang diawasi adalah kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak pencemaran lingkungan. Pengawasan dilakukan terhadap 21 kegiatan usaha, dan ditemukan bahwa masih banyak kegiatan usaha yang belum optimal dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan.


menggunakan parameter dari Keputusan Gubernur Jatim No. 45 Tahun


II-26

(4)Tahun 2009 Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2009 meliputi: pelayanan perijinan lingkungan, pengambilan sampel dan pengawasan air limbah industri, air badan air, udara ambient, air limbah industri, emisi, air limbah domestic, limbah padat dan limbah rumah sakit. Perijinan lingkungan yang dikeluarkan pada tahun 2009 ada 3 jenis, yaitu UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan), AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), IPLC (Ijin Pembuangan Limbah Cair), dan ABT (Air Bawah Tanah). Rinciannya adalah 674 dokumen UKL-UPL (capain sebesar 337% dari target 200 dokumen), 4 dokumen AMDAL (capaian 50% dari target 8 dokumen), 22 SK IPLC (capaian sebesar 146% dari target 15 SK), dan 24 SK ABT. Sampel yang diambil utuk uji laboratorium adalah: 286 Air Badan Air, 121 Air bersih, 20 udara ambient, 44 Air Limbah Industri, 10 emisi, 22 Air Limbah Domestik, dan 11 Air Limbah Rumah Sakit. Hasil uji

Tabel 2.9. Hasil Uji Laboratorium Tahun 2009 No Jenis Sampel Jumlah Hasil Uji Lab Sample Memenuhi Baku Tidak Memenuhi Mutu Baku Mutu BOD 99 BOD 121 220 DO 140 DO 80 ( Kimia ) TSS 199 TSS 21 1 Air Badan Air Total 2 Total 64 Kaliform Kaliform 66 ( Biologi ) Kaliform 2 Kaliform 64 Tinja Tinja 2 Air Bersih 428 420 8 (Sumur) 3 Udara Ambient 20 19 1 4 Emisi 10 8 2 5 Air Limbah 44 35 9 Industri 6 Air Limbah 22 19 3 Domestik 7 Air Limbah 11 11 0 Rumah Sakit 8 Air Limbah 11 10 1 Padat 9 Kualitas air Laut 6 6 0 Sumber: Bid. Pengendalian BLH Surabaya


laboratorium ditunjukkan pada tabel 4.6 di bawah ini.


II-27

4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. a. Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim. Untuk mendukung pengendalian dampak perubahan iklim, maka mulai tahun 2009 di Kota Surabaya dilaksanakan Car Free Day yang sudah dilaksanakan sebanyak 16 kali. Pada tahun 2009 juga dilaksanakan sosialisasi penghematan energi (ICLEI) dengan 100 peserta. Selain itu juga dilaksanakan penanaman 4200 batang pohon penyerap polutan dan pohon mangrove, penanaman 850 batang pohon penghijauan, dan terakhir penanaman 600 batang pohon penghijauan. b. Kegiatan Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup. Jumlah kasus lingkungan yang masuk dan telah ditangani bidang pengaduan Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2007 sebanyak 67 kasus, tahun 2008 sebanyak 64 kasus, dan tahun 2009 menjadi 54 kasus. Jadi, jumlah kasus yang ditangani dalam 3 tahun terakhir mencapai 100%. 5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam. a. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup. (5)Tahun 2007: penyelenggaraan lomba asah terampil dan karya ilmiah (134

peserta),

penyelenggaraan

car

free

day

(1000

peserta),

penyelenggaraan kerja bakti dan uji emisi (500 peserta), dan penyelenggaraan pameran (400 pengunjung). (6)Tahun 2008: penyelenggaraan sayembara sekolah peduli lingkungan (18 sekolah),

pelaksanaan

workshop

kitakyusu

(100

peserta),

penyelenggaraan pameran (400 peserta), penyelenggaraan penyuluhan lingkungan hidup (920 peserta). b. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Hidup. Data dan informasi lingkungan hidup yang telah dihasilkan selama 4 tahun terakhir adalah: (1)Tahun 2006: 2 dokumen status lingkungan dan database. (2)Tahun 2007: 2 buku SOER (Laporan Status Lingkungan Hidup), 1 buku database yang disempurnakan, 1 program database yang telah disempurnakan. (3)Tahun 2008: 2 jenis laporan status lingkungan hidup (SOER), 1 software database yang dikembangkan, dan penyelenggaraan forum komunikasi


Kegiatan ini baru dimulai pada tahun 2007, dengan capaian sebagai berikut:


II-28

tentang pengelolaan lingkungan hidup (2 kali) dengan peserta dari pengusaha electroplanting dan laboratorium milik sekolah. (4)Tahun 2009: 1 dokumen status lingkungan hidup (SOER), dan 1 software database dan sistem informasi lingkungan.

6. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut. Capain yang dihasilkan dari program ini adalah telah tersusunnya 1 dokumen tentang Pengendalian Pencemaran Kawasan Pantai dan Pesisir, yang disusun pada tahun 2009. Dalam dokumen ini telah disajikan hasil uji laboratorium terhadap 32 sampel air laut. 7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Kegiatan yang dilakukan berupa penyelenggaraan diklat dan seminar bagi aparatur biang lingkunga hidup agar semakin paham tentang pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun 207 jumlah aparatur yang mengikuti diklat adalah 13 orang. Tahun 2008 peserta diklat mencapai 16 orang. Kemudian pada tahun 2009, aparatur yang mengikuti diklat sebanyak 15 orang dan 8 orang

8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Program ini direalisasikan melalui kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber daerah, yaitu dengan rincian sebagai berikut: a.

Tahun 2006: penerbitan 1.203 ijin gangguan dengan capaian pendanaan sebesar 84,13 % dari yang ditargetkan.

b.

Tahun 2007: penerbitan 932 SK Ijin Gangguan dengan capaian pendanaan sebesar 98,11 % dari yang ditargetkan.

c.

Tahun 2008: penerbitan 1.201 SK Ijin Gangguan (HO) yang implementatif dengan capaian pendanaan sebesar 126,42 % (melebihi target).

d.

Tahun 2009: penerbitan 1.320 SK Ijin Gangguan (HO) dengan capaian pendanaan sebesar 138,95 % (melebihi target).


mengikuti seminar/lokakarya.


II-29

Tabel 2.10. Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009 No Tahun Target Realisasi 1

2006

7.579.700.000

7.397.212.930

2

2007

6.030.000.000

6.229.466.815

3

2008

9.005.432.500

7.613.189.200

4

2009

10.825.517149

7.542.377.730

Sumber: BLH Kota Surabaya, 2010

Pendapatan ( Retribusi Ijin gangguan )

Anggran/Realisasi

12000000000 10000000000

Tahun

8000000000 PENDAPATAN ( Retribusi Ijin Gangguan ) Anggaran

6000000000 4000000000

PENDAPATAN ( Retribusi Ijin Gangguan ) Realisasi

2000000000 0 2

3

4

Tahun

Sumber: BLH Kota Surabaya, 2010 Gambar 2.2. Pendapatan (Retribusi Ijin Gangguan) Kota Surabaya Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010


1


III-1

BAB 3

ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Isu strategis tentang kondisi lingkungan hidup Kota Surabaya yang sedang berkembang adalah masih tingginya tingkat pencemaran air, udara dan tanah. Kemampuan daya dukung kota dan daya dukung lingkungan alamiah semakin berkurang untuk meregenerasi berbagai permasalahan lingkungan perkotaan yang semakin komplek akibat pembangunan yang mengakitbatkan berbagai pencemaran tersebut. Khusus untuk Kota Surabaya dengan letak geografis berbatasan langsung dengan laut, maka tidak bisa dikesampingkan isu lingkungan di wilayah pesisir dan laut. Terdapat juga isu potensi dari sungai yang melewati Kota Surabaya dan potensi kawasan heritage yang akan mendukung upaya peningkatan kualitas hidup kota jika dijaga kelestariannya. Selain itu isu tentang pemanasan global merupakan fenomena seluruh negara yang krusial, karena kalau tidak segera ditangani akan menuju pada kerusakan lingkungan hidup secara menyeluruh. Isu strategis yang dibahas di sini ini tidak hanya dibatasi pada permasalahan Surabaya saja, tetapi juga menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Kota Surabaya dan sekitarnya. Masing-masing aspek tidak dapat dipisah-pisahkan karena akan saling mempengaruhi satu sama lain. Seluruh isu ini harus ditangani secara bersama oleh lembaga-lembaga yang berwenang dengan penekanan pada tanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masingmasing lembaga. Dengan kerjasama dan kemitraan yang kuat, maka diharapkan pengendalian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Surabaya akan bisa dilaksanakan dengan cepat dan tepat sesuai sasaran serta memberikan kontribusi positif. 3.1.

PEMANASAN GLOBAL Pemanasan global (global warming) menjadi isu lingkungan yang paling

penting saat ini karena besarnya dampak yang ditimbulkan di seluruh wilayah bumi ini. Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan. Peningkatan suhu udara ini disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gasgas rumah kaca, utamanya CO2 sebagai akibat dari berbagai aktivitas manusia, seperti transportasi, industri, penggunaan zat Freon (CFC) untuk berbagai keperluan,


lingkungan yang menjadi kewenangan pengelolaan Badan Lingkungan Hidup Kota


III-2

dan sebagainya. Secara umum, pemanasan global akan menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan seperti iklim yang tidak stabil, peningkatan permukaan air laut, kecenderungan meningkatnya suhu secara global, gangguan ekologis (baik terhadap manusia, hewan dan tumbuhan), dan dampak sosial ekonomi. Melihat dampak yang begitu besar tersebut, perlu segera diambil langkah untuk mengendalikan atau memperkecil efek dari pemanasan global. Langkah yang paling menentukan adalah menghilangkan zat karbon dan mengurangi produksi gas rumah kaca lainnya. Cara menghilangkan karbon di udara yang paling mudah adalah dengan memperbanyak pepohonan (daerah hijau). Hal ini perlu segera dilakukan terutama di daerah perkotaan, termasuk di Kota Surabaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa zat karbon lebih banyak dihasilkan di daerah perkotaan dari pada di pedesaan, karena berbagai aktifitas kekotaan (transportasi, industri, dsb) merupakan pengguna bahan bakar fosil terbesar di mana hasil pembakarannya merupakan salah satu sumber penyumbang zat karbon. Masalah lain adalah penggunaan energi yang belum efisien serta energi alternatif belum dijajagi secara serius. Karena pemanasan global merupakan masalah seluruh negara, maka telah dilakukan perjanjian antar Negara untuk bersama-sama mensukseskan pengurangan gas rumah kaca yang dikenal dengan Protokol Kyoto (1997) hingga perjanjian prosentase paling tinggi dalam melepaskan gas rumah kaca untuk memotong emisi mereka ke tingkat 5% di bawah emisi tahun 1990. Pengurangan ini harus dicapai paling lambat tahun 2012. Kemudian pada tahun 1997, penandatangan Protokol Kyoto bertemu secara reguler untuk menegoisasikan isu-isu yang belum terselesaikan seperti peraturan, metode dan pinalti yang wajib diterapkan pada setiap negara untuk memperlambat emisi gas rumah kaca. Hasilnya adalah sebuah rancangan sistem dimana suatu negara yang memiliki program pembersihan yang sukses dapat mengambil keuntungan dengan menjual hak polusi yang tidak digunakan ke negara lain, yang disebut perdagangan karbon. Kota Surabaya sendiri telah melakukan berbagai langkah untuk ikut berpartisipasi dalam mengurangi dampak pemanasan global. Langkah-langkah tersebut adalah penghijauan secara intensif, pengelolaan sampah yang merupakan penghasil berbagai zat pencemar sebagai penyumbang gas rumah kaca, dan menerbitkan berbagai peraturan bagi industri dan rumah tangga untuk meminimalisir buangan zat pencemar ke lingkungan. Kini sedang dijajagi untuk beralih memakai sumber energi terbarukan untuk penerangan umum seperti penerangan di jalan kampung, penerangan umum (luar) kantor pemerintah kota dan sebagainya.


Stockholm (2009). Perjanjian ini menyerukan kepada negara industri yang memegang


3.2.

III-3

PENCEMARAN AIR, UDARA DAN TANAH Pencemaran air, udara dan tanah merupakan permasalahan lingkungan hidup

yang tidak bisa dihindari Kota Surabaya sebagai dampak berbagai aktivitas kota metropolitan yang semakin meningkat. Pencemaran air meliputi pencemaran air sungai dan air bersih (air sumur). Kondisi air sungai di Surabaya ternyata belum memenuhi baku mutu air sesuai Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 maupun Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (hasil pemantauan Badan Lingkungan Hidup, 2009). Sedangkan penentuan kualitas air bersih (air sumur) berdasarkan parameter dari Permenkes RI No. 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan

Sumber: BLH Surabaya Gambar 3.1. Kualitas Air Bersih Kota Surabaya (2007-2009)

Kualitas air bersih Kota Surabaya selama 3 tahun terakhir (2007-2009) digambarkan pada bar-chart di atas. Dari hasil uji laboratorium Badan Lingkungan Hidup, air bersih Kota Surabaya yang masih memenuhi baku mutu pada tahun 2007 mencapai 93,6% dan tahun 2008 mencapai 97,5%. Sedangkan pada tahun 2009 air bersih yang masih memenuhi baku mutu hanya mencapai 58,2% (dari 428 sampel yang diambil dan diuji, 249 sampel masih memenuhi baku mutu kualitas air bersih dan 179 sampel sudah tidak memenuhi baku mutu). Diperoleh fakta bahwa kualitas air bersih Kota Surabaya antara tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami penurunan kualitas yang sangat drastis.


kualitas air.


III-4

Dalam upaya meningkatkan kualitas air di perairan Kota Surabaya perlu diketahui gambaran awal beban pencemaran yang ditimbulkan akibat aktifitas kegiatan usaha yang berpotensi menghasilkan air limbah di saluran drainase kota yang akhirnya akan bermuara di badan air sungai. Beban pencemaran air limbah dari suatu kegiatan usaha dapat diukur dari konsentrasi kadar BOD, COD dan TSS. Untuk menurunkan beban pencemaran perairan diharapkan semua kegiatan usaha yang berpotensi menghasilkan air limbah melakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang ke saluran drainase kota. Melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah di kota Surabaya sampai akhir tahun 2009, prosentase penurunan beban BOD per tahun telah menurun sampai 41,63 %, prosentase penurunan beban COD per tahun menurun sampai 59,90 % dan prosentase penurunan beban TSS per tahun menurun sampai 46,57 %. Selain penurunan kualitas air, kualitas udara di Kota Surabaya dari tahun ke tahun juga mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan dari hasil monitoring udara

Tabel 3.1. Hasil pemantauan kualitas udara tahun 2006 sampai dengan 2010 Nilai ISPU Januari – Januari – Januari – Januari – Januari – Desember Desember Desember Desember Desember 2006 2007 2008 2009 2010 1 - 50

BAIK

26

60

86

24

8

51 – 100

SEDANG

334

300

272

311

81

101 – 199

TIDAK SEHAT

5

5

8

30

1

200 – 299

SANGAT TIDAK SEHAT BERBAHAYA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 - LEBIH

Sumber: Stasiun Monitoring BLH Surabaya

Dari tabel 3.1 diketahui bahwa jumlah hari dengan kualitas udara baik di Kota Surabaya tiap tahun keadaannya naik turun, yaitu 26 hari pada tahun 2006, naik menjadi 60 hari tahun 2007, kemudian naik lagi menjadi 86 hari tahun 2008. Akan tetapi pada tahun 2009 jumlah hari dengan kualitas udara baik menurun sangat drastis, hanya 24 hari (menurun 28% dari tahun sebelumnya). Sebaliknya, jumlah hari dengan kualitas udara tidak sehat hampir stagnan mulai tahun 2006-2008 (masingmasing 5 hari, 5 hari, dan 8 hari). Sedangkan pada tahun 2009, jumlah hari dengan kualitas udara tidak sehat melonjak menjadi 30 hari. Jadi terjadi lompatan kondisi


ambient oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.


III-5

udara yang buruk antara tahun 2008 dan 2009 yang sangat mengkhawatirkan. Bagan penurunan kualitas udara ambient Kota Surabaya 4 tahun terakhir (2006-2009) digambarkan pada gambar 3.2. berikut ini.

Sumber: BLH Surabaya Gambar 3.2. Kualitas Udara Kota Surabaya (2007-2009)

kemerosotan kualitas udara ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah partikel debu polusi udara.

Peningkatan partikel debu polusi ini disebabkan oleh

bertambahnya penggunaan bahan bakar minyak jenis solar dan bensin yang melepas partikel ini adalah bertambahnya muka tanah yang tidak tertutup, utamanya tanaman rumput yang subur. Kegiatan konstruksi bangunan yang membiarkan lahan yang tidak dikerjakan terbuka serta penempatan bahan bangunan yang seadanya menambah jumlah partikel di udara ini. Salah satu cara untuk mengatasi pencemaran udara adalah dengan mengurangi emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya pada tahun 2008 mulai mengambil langkah untuk menertibkan kendaraan bermotor yang gas buangnya melebihi ambang batas dengan ancaman sanksi. Sanksi ini diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Pencemaran Udara. Penertiban ini dilakukan dengan merazia kendaraan secara acak, hal ini dilakukan untuk menghindari kejadian manipulasi data. Pemilik kendaraan yang didapati gas buangnya melebihi ambang batas, akan dikenai sanksi berupa teguran, denda administrasi atau kurungan penjara. Langkah lain untuk mengurangi pencemaran udara adalah dengan mengurangi emisi cerobong yang berasal dari sumber tidak bergerak yang berasal dari kegiatan usaha/industry. Dalam melakukan pengendalian pencemaran udara yang berasal dari sumber tidak bergerak terlebih dahulu dilakukan inventarisasi kegiatan usaha yang


banyak zat hydrocarbon dan CO2 ke udara. Kemungkinan lain dari peningkatan


III-6

menghasilkan sumber emisi yang berpotensi menyebabkan pencemaran udara. Pemantauan

yang

terus

menerus

pengendalian dampak lingkungan

dalam terhadap

rangka

kegiatan

kegiatan

usaha

pengawasan

dan

yang berpotensi

menghasilkan emisi cerobong dapat menggambarkan tingkat ketaatan usaha terhadap ketentuan peraturan dalam pengendalian pencemaran udara. Hasil pemantauan sampai akhir tahun 2010, prosentase kegiatan industri yang memenuhi ketentuan persyaratan baru mencapai 29,4 % dari jumlah kegiatan usaha yang berpotensi mencemari udara. Selain pencemaran air dan udara, satu lagi pencemaran yang mengancam kelangsungan kehidupan Kota Surabaya adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah selain disebabkan karena kondisi air tanah yang sudah tercemar, juga disebabkan oleh aktivitas manusia, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan terutama masalah sanitasi. Saat ini pengolahan limbah manusia di Kota Surabaya masih mengandalkan septictank yang sulit diawasi persyaratannya. Secara umum, efisiensi pengolahan dengan metode septictank hanya 60-70%. Sehingga hasil pengolahan yang dialirkan ke lingkungan melalui tanah belum 100% aman dari zat-zat dan kuman yang membahayakan. Dengan jumlah penduduk kota yang hampir mencapai 3 juta jiwa, zat pencemar yang dibuang ke air dan tanah tiap harinya terus makin banyak. Jumlah zat pencemar akan lebih besar jika ditambah dari limbah industri yang belum diolah dengan baik yang tidak diperhatikan. Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap sampel tanah pada tahun 2009, kondisi tanah di Kota Surabaya yang masih memenuhi baku mutu sekitar 80%. 3.3.

PERMASALAHAN LINGKUNGAN PERKOTAAN Permasalahan lingkungan perkotaan di Surabaya yang dominan saat ini adalah

population dan building density kota (kepadatan) yang terus meningkat, masalah persampahan, masalah sanitasi kota, dan water quality (kualitas air). Permasalahan kepadatan Kota Surabaya semakin kompleks dengan perkembangan jumlah penduduk yang sangat tinggi, terutama penduduk yang tidak tetap. Jumlah penduduk merupakan ancaman dan pressure terbesar bagi masalah lingkungan hidup. Setiap penduduk memerlukan energi, lahan dan sumber daya yang besar untuk bertahan hidup, di sisi lain setiap orang juga menghasilkan limbah dalam beragam bentuk. Pertambahan penduduk yang sangat tinggi di Kota Surabaya, diakui telah melampau


dan penduduk siang yang jumlahnya lebih tinggi lagi, maka dapat dibayangkan jumlah


III-7

kemampuan daya dukung lingkungan untuk meregenerasi sendiri, sehingga berimbas pada kualitas hidup manusia yang makin rendah. Masalah persampahan di Kota Surabaya terutama masih banyaknya sampah yang dibuang ke badan sungai atau berserakan di tempat terbuka. Dengan banyaknya sampah, sungai tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya (fungsi transportasi, konservasi, rekreasi, dan sebagainya) akibat air yang tidak mengalir lancar dan rusaknya ekosistem sungai akibat zat-zat berbahaya yang terkandung dalam sampah tersebut. Selain masalah sampah di sungai, timbunan sampah di berbagai sudut kota berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, lalat, kecoak, dan tikus. Keberadaan lalat, nyamuk, dan tikus yang merupakan vector (pembawa) berbagai macam penyakit menjadi salah satu indikator seberapa baik kualitas lingkungan suatu kota. Bahkan diindikasikan bahwa penyebab pemanasan global bukan hanya karena produksi CO2 yang berlebihan, tapi juga disebabkan oleh zat CH4 yang dihasilkan dari proses pembakaran sampah yang akan

Gambar 3.3. Kondisi waduk (bozem) dan pesisir pantai yang dipenuhi sampah

Pengelolaan sampah yang masih menggunakan paradigma lama (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir) perlu dirubah. Hal ini karena permasalahan sampah yang semakin kompleks, terutama kesulitan mendapat tempat pembuangan akhir serta berkembangnya jumlah dan ragam sampah perkotaan. Penanganan sampah dengan paradigma baru perlu mengedepankan proses pengurangan dan pemanfaatan sampah (minimalisasi sampah). Minimalisasi sampah adalah upaya untuk mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas, dan tingkat bahaya limbah yang berasal dari proses produksi dengan reduksi dari sumber dan/atau pemanfaatan limbah. Keuntungan dari metode ini adalah: mengurangi ketergantungan terhadap TPA (tempat pembuangan akhir), meningkatkan efisiensi pengolahan sampah perkotaan,


terbawa ke atmosfir dan merusak lapisan ozon.


III-8

dan terciptanya peluang usaha bagi masyarakat. Metode minimalisasi sampah mencakup tiga usaha dasar yang dikenal dengan 3R, yaitu reduce (pengurangan), reuse (memakai kembali), dan recycle (mendaur ulang). Permasalahan lainnya adalah sanitasi perkotaan. Masalah sanitasi di Kota Surabaya terutama disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang sulit dirubah, terutama masyarakat yang tinggal di pinggir sungai yang masih menggunakan badan sungai sebagai tempat pembuangan. Buruknya sanitasi perkotaan akan menyebabkan masalah pada tingkat kesehatan masyarakat, terutama munculnya berbagai penyakit diare, muntaber dan penyakit kulit. Oleh karena itu, perlu pembinaan intensif warga tentang masalah kebiasaan ber-sanitasi. Kedepannya perlu perencanaan jaringan perpipaan air limbah (Sewerage System) kota yang diselenggarakan per distrik agar biaya investasi dapat ditekan serta kota

selalu

berkaitan

dengan

masalah

kualitas air dan aspek penyebaran bibit

Gambar 3.4. Kebiasaan warga dalam memanfaatkan sungai sebagai tempat sanitasi

penyakit di perkotaan. Kualitas air di Kota Surabaya yang semakin menurun (baik air tanah maupun air permukaan) disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: erosi tanah selama konstruksi bangunan, limbah industri, luapan air kotor dan septictank, banjir, serta kontaminasi air hujan di permukaan tanah dan jalanan. Karena antara jaringan air bersih dan sanitasi saling berkaitan, maka dalam perencanaan dan pembangunan jaringannya harus ada keterpaduan diantara keduanya dengan jaringan jalan dan tata hijau kota. 3.4.

PERMASALAHAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT Kota Surabaya yang terletak di pesisir pantai utara Pulau Jawa mempunyai

posisi yang sangat strategis sebagai kota pelabuhan, rekreasi dan konservasi. Di sisi lain, daerah pesisir mempunyai sisi negatif karena menjadi muara dari zat-zat buangan yang dibawa oleh aliran sungai. Zat buangan tersebut berasal dari limbah industri, limbah cair permukiman (sewage),

limbah cair perkotaan (urban

stormwater), pelayaran (shipping), pertanian dan perikanan budidaya. Dalam zat buangan tersebut mengandung berbagai bahan pencemar yang berupa sedimen, unsur hara (nutriens), logam beracun (toxic metals), pestisida, organisme eksotik,


pengelolaan tidak mahal. Masalah sanitasi


III-9

organisme pathogen, sampah dan oxygen depleting substances (bahan-bahan yang menyebabkan oksigen terlarut dalam air laut berkurang). Dampak yang timbul dengan dengan adanya berbagai bahan pencemaran tersebut adalah kerusakan ekosistem bakau, terumbu karang, kehidupan dari jenis-jenis biota (ikan, kerang, keong), terjadi abrasi, dan hilangnya benih bandeng dan udang. Dengan mengkaji fenomena tersebut, perlu peraturan perundangan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan mempertahankan kelestarian ekosistem perairan pesisir. Contoh peraturan tersebut adalah mewajibkan perusahaanperusahaan penghasil limbah untuk lebih dahulu men-treatment limbahnya sebelum dibuang ke saluran buangan kota yang bermuara di pesisir pantai dan laut. Masalah kerusakan daerah pesisir dan laut perlu segera ditangani, mengingat ketergantungan warga Surabaya terhadap sumber daya pesisir dan laut cukup besar untuk kelangsungan hidupnya, dimana fungsi kawasan pesisir dan laut adalah sebagai pelabuhan (transportasi), daerah rekreasi dan konservasi. Guna menentukan sistem yang tepat bagi pengendalian dan pengelolaan kawasan ini, secara periodik perlu dilakukan pencataan kualitas air laut, apakah memenuhi baku mutu atau tidak. Dengan mengetahui status baku mutu kualitas air laut, dapat ditentukan tindakan yang tepat untuk penanganannya. Tahun 2008, sample air laut. Sampling tersebut dianalisis oleh balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular. Hasil analisisnya disajikan dalam tabel 3.2 di bawah ini. Tabel 3.2. Hasil Pemantauan Kualitas Air Laut Tahun 2008 TITIK SAMPLING PARAMETER YANG TIDAK MEMENUHI BAKU MUTU Gunung TSS, kekeruhan, amoniak bebas, NO3-N, tembaga, Biota Laut Anyar timbal, seng, DO, BOD, PO4 -P Kali Lamong TSS, kekeruhan, amoniak bebas, NO3-N, tembaga, timbal, seng, DO, BOD, PO4 –P, kadmium Wisata Kenjeran TSS, kekeruhan, amoniak bebas, NO3-N, PO4-P, Bahari Pengasapan tembaga, kadmium Kenjeran TSS, kekeruhan, amoniak bebas, NO3-N, PO4-P, Gunung Pasir tembaga, kadmium Pelabuhan Nilam Barat TSS, amoniak bebas, seng, kadmium Nilam Timur TSS, amoniak bebas, seng, kadmium Sumber: BLH Kota Surabaya, 2008

Sedangkan pada tahun 2009, pengambilan 6 sampel air laut di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak menunjukkan bahwa semua memenuhi baku mutu kualitas air laut guna kegiatan pelabuhan terutama dari uji biologi (fecal Coli dan total Cola), sedangkan pada uji kimia juga memenuhi persyaratan. Untuk parameter kekeruhan,


Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya melakukan pengambilan beberapa titik


III-10

semua lokasi titik pantau kondisi air laut tidak memenuhi syarat. Bisa disimpulkan bahwa kualitas air laut Kota Surabaya mengalami pencemaran ringan, sehingga perlu segera pemulihan terhadap kualitas air laut tersebut untuk dikembalikan kepada fungsi semula sebagai daerah rekreasi, konservasi, dan tranportasi. Salah kualitas

satu

air

cara

laut

guna

dan

memulihkan

mengembalikan

keseimbangan lingkungan wilayah pesisir dan laut adalah mencegah masuknya zat pencemar dan

mempertahankan

keseimbangan

lingkungan wilayah pesisir dengan menanam mangrove di sepanjang pesisir. Selain menjaga keseimbangan lingkungan pesisir dan laut, keberadaan hutan mangrove juga berfungsi sebagai sarana rekreasi dan edukasi warga pentingnya

lingkungan keberadaan

hidup hutan

menjaga di

keseimbangan

pesisir.

mangrove

Saat di

ini,

pantai

Surabaya mulai digalakkan, misalnya di Bozem Wonorejo dan Gunung Anyar. 3.5.

Gambar 3.5. Hutan Mangrove di Wonorejo, Surabaya

PERMASALAHAN SUNGAI Permasalahan sungai perlu mendapat perhatian karena Kota Surabaya dilalui

oleh aliran sungai Brantas yang sangat penting bagi kelangsungan hidup Kota Surabaya. Sungai mempunyai berbagai fungsi yang sangat vital, yaitu sebagai penyedia bahan baku kebutuhan air minum, fungsi rekreasi, fungsi komunikasi, dan konservasi (ekosistem air sungai). Aliran air permukaan di Kota Surabaya dimulai dari Dam Mlirip (Kabupaten Mojokerto), kemudian melewati Sidoarjo, Gresik, akhirnya sampai sampai di Dam Jagir Wonokromo (Surabaya). Di Dam Jagir, aliran air terpecah menjadi dua, yaitu Kalimas yang mengalir ke utara sampai pelabuhan dan Kali Wonokromo yang mengarah ke timur sampai Selat Madura. Ketiga sungai ini mempunyai fungsi yang berbeda. Kali Surabaya, fungsi pokoknya untuk menyediakan bahan baku air minum (PDAM) bagi masyarakat kota, disamping juga menyediakan air untuk proses produksi. Sedangkan Kalimas dan Kali Wonokromo fungsi pokoknya adalah untuk drainase kota, kegiatan perikanan, peternakan, mengaliri tanaman, serta pariwisata air. Oleh karena itu keberadaan sungai di Kota Surabaya perlu dijaga kelestariannya. Caranya antara lain dengan


akan


III-11

menjaga dari timbunan sampah, menjaga fungsi sempadan sungai sebagai daerah lindung, menjaga dari aliran limbah dan zat berbahaya lainnya yang akan merusak ekosistem air sungai, dan sebagainya. Kondisi sungai dan kualitas air di Surabaya saat

ini

agak

memprihatinkan,

karena

pendangkalan dan beban pencemaran yang tinggi dari

kegiatan

industri/usaha.

Penanganannya,

Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya telah melakukan

monitoring secara berkala dengan

pengambilan sampling air sungai dan uji lab untuk mengetahui baku mutu kualitas air. Selain itu, juga dilakukan

upaya

revitalisasi

dengan

jalan

Gambar 3.6. Kondisi Kalimas Surabaya

pembersihan dari sampah dan pengerukan endapan sungai. 3.6.

RENCANA-RENCANA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP Pemerintah Kota Surabaya mempunyai berbagai rencana yang berdampak

langsung maupun tidak langsung akan memperbaiki kualitas lingkungan hidup kota. Bratang, Kawasan Mangrove Wonorejo, hutan kota di Lakarsantri). Hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan luasan hutan kota dan Kebun Bibit Surabaya mencapai 3,26 Ha (RTRW Kota Surabaya). Rencana lainnya adalah pembuatan Ringbozem di pesisir timur Surabaya sebagai daerah konservasi bagi Kota Surabaya.


Rencana tersebut antara lain pembuatan dan pelestarian 4 hutan kota (Kebun bibit


IV-1

BAB 4

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN Paradigma pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengurangi hak dan kesempatan generasi mendatang. Tantangan model pembangunan berkelanjutan adalah

mengembangkan

pembangunan

ekonomi

yang

tidak

menghancurkan

lingkungan dan sistem sosial kemasyarakatan. Kini tantangan yang ada adalah pembangunan ekologis yang mengharuskan pembangunan menghasilkan mutu lingkungan hidup yang lebih baik, termasuk dilakukan kegiatan urban bio-diversity. Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah menjadi leading dalam pembangunan dengan kekuasaan dan kewenangan besar dalam kehidupan ekonomi lokal. Pembangunan berkelanjutan dan ekologis menuntut kerjasama sektor swasta dan masyarakat untuk mereformasi produk-produk dan pendekatan manajemen mereka, juga menuntut Pemerintah Daerah untuk merubah cara kerja agar kerjasama mereka lebih terkelola baik. Reformasi ini harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan akan datang. 4.1.

VISI Permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya semakin kompleks. Meskipun

telah mengalami perbaikan pada beberapa aspek, namun peningkatan aktivitas kota metropolitan tidak dapat dihindarkan lagi merupakan ancaman bagi lingkungan hidup di masa datang. Pencemaran Kali Surabaya yang merupakan sumber air bersih penduduk kota, telah meningkat secara signifikan. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor akibat belum adanya moda transportasi umum yang cukup memadai menyebabkan semakin memburuknya kualitas udara. Disamping itu, pencemaran tanah oleh limbah rumah tangga dan industri juga semakin meningkat. Permasalahan tersebut sebenarnya lebih merupakan permasalahan sosial yang berhubungan dengan perilaku masyarakat. Menciptakan perilaku sehat warga sangat membantu sebagai salah satu solusi mengatasi permasalahan lingkungan, disamping perlunya kebijakan dan program kegiatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Terkait dengan permasalahan lingkungan Kota Surabaya diatas, pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat harus meningkatkan kepedulian terhadap dampak dari degradasi lingkungan.


Pemerintah daerah dapat berkelanjutan dan terdistribusi merata pada generasi yang


IV-2

Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya sebagai lembaga pengelola lingkungan hidup kota memiliki visi yang akan diimplementasikan dalam program kegiatan tahun 2010-2014.

Sejalan

dengan

visi

Pemerintah

Kota

Surabaya

dan

dengan

memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya menetapkan visi: “ Menjadi BLH Yang Handal,Proaktif & Partisipatif “

Pernyataan visi diatas dimaksudkan adalah upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan

hidup

yang

meliputi

kebijaksanaan

penataan,

pemanfaatan,

pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup yang profesional, transparan, akuntabel dengan melibatkan peran serta masyarakat, dunia usaha serta pihak–pihak terkait, sesuai peraturan perundangan. 4.2.

MISI Visi Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya tersebut dijabarkan dalam misi

yang akan menjadi pijakan penyusunan rencana strategis. Untuk mendukung perwujudan visi yang

ditetapkan, maka Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya

1. Misi menjadi Badan Lingkungan Hidup yang handal melalui peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental spiritual, keterampilan serta sarana dan prasarana 2. Misi menjadi Badan Lingkungan Hidup yang proaktif melalui peningkatan pelayanan terhadap perijinan dan permasalahan lingkungan 3. Misi menjadi Badan Lingkungan Hidup yang partisipatif melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan

4.3.

TUJUAN


mempunyai misi sebagai berikut:


IV-3

Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan secara lebih rinci ke dalam tujuan sebagai berikut: 1.

Terwujudnya pencegahan dan pengendalian pencemaran/perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup baik di darat, udara, kawasan pesisir dan laut serta pengelolaan B3 dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2.

Terwujudnya Penaatan kegiatan usaha dan masyarakat terhadap pengelolaan Lingkungan Hidup Kota.

3.

Terbangunnya kewaspadaan serta partisipasi masyarakat yang reponsif dan peduli lingkungan.

4.

Meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan memanfaatkan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup.

5.

Terwujudnya pengendalian dan pengawasan kawasan pesisir dan laut.

6.

Terpeliharannya sarana dan prasarana perkantoran.

7.

Meningkatnya

kualitas

pendidikan

sesuai

dengan

perkembangan

ilmu

pengetahuan dan teknologi serta terwujudnya pemerataan dan perluasan pendidikan bagi warga kota. SASARAN Untuk mencapai tujuan tersebut secara lebih terukur dan terarah, maka ditentukan sasaran-sasaranya, yaitu: 1.

Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup melakukan pemantauan dan pengawasan.

2.

Mengendalikan pencemaran lingkungan dari sumber pencemaran.

3.

Meningkatkan perlindungan kawasan konservasi sumber daya alam.

4.

Memperkuat instrumen kebijakan lingkungan hidup kota.

5.

Meningkatkan pengembangan teknologi ramah lingkungan.

6.

Meningkatkan

kapasitas

kelembagaan

Badan Lingkungan

Hidup

dalam

pengelolaan lingkungan hidup kota. 7.

Meningkatkan tata kelola yang baik dibidang lingkungan hidup.

8.

Meningkakan efektifitas pelayanan perijinan bidang lingkungan hidup.

9.

Meningkatkan sarana prasaran pemantauan lingkungan.

10. Membangun kesadaran dan peran masyarakat akan hak dan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup. 11. Membangun kemitraan dengan lembaga lain dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan.


4.4.


IV-4

12. Meningkatkan peran masyarakat dalam bidang informasi dan pemantauan kualitas lingkungan hidup. 13. Membangun sistem informasi lingkungan hidup

yang berkualitas

dan

komprehensif. 4.5.

KEBIJAKAN Secara lebih riil, sasaran yang akan dicapai dijabarkan lagi dalam kebijakan-

kebijakan seperti di bawah ini: 1.

Optimalisasi

pengendalian,

penanggulangan

serta

pemulihan

dampak

pencemaran lingkungan. 2.

Peningkatan instrumen dan peraturan pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

3.

Mewujudkan Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi.

4.

Mewujudkan masyarakat yang peduli, mandiri dan tanggap terhadap pengelolaan lingkungan hidup kota.

5.

Peningkatan penaatan dan penegakan hukum lingkungan berdasarkan baku mutu lingkungan.

6.

Peningkatan instrumen dan peraturan pencegahan pencemaran dan atau

7.

Meningkatkan kesadaran dan komitmen yang tinggi di kalangan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup.

8.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan kawasan pesisir dan laut melalui monitoring baku mutu air laut.

9.

Intensifikasi dan eksentensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah serta peningkatan kualitas pengeluaran daerah.

10. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, efisien profesional, dan tertib administrasi. 11. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan.

4.6.

ANALISIS RENCANA STRATEGIS

4.6.1. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal


kerusakan Lingkungan Hidup.


Berdasarkan

gambaran

kondisi

lingkungan dan

kinerja

Kantor

IV-5

Badan

Lingkungan Hidup Kota Surabaya, serta mengidentifikasi fenomena yang berkembang saat ini, dapat dirumuskan faktor internal dan eksternal yang berpengaruh. 1. Kekuatan (Strenghts) Untuk mendukung peraturan yang lebih tinggi, pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya telah mengesahkan peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), yaitu: a. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2004 tentang Ijin Gangguan. b. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. c. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. d. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah. e. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya. f. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penjabaran

Dengan peraturan-peraturan tersebut Badan Lingkungan Hidup mempunyai kekuatan hukum formal dalam menindak setiap penyimpangan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Peraturan hanyalah merupakan alat, sedangkan instrumen yang lebih penting adalah aparatur pelaksana peraturan. Dalam hal ini adalah sumber daya manusia pada organisasi Badan Lingkungan Hidup. Struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya telah memiliki bagian-bagian yang lengkap. Diantara bagian-bagian tersebut adalah bidang pengendalian dampak lingkungan, bidang pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan, dan bidang penanggulangan dampak lingkungan. Dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas, diharapkan kinerja pada setiap bagian dapat sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. RTRW 2010-2030 yang saat ini sudah siap diajukan ke DRPD untuk disahkan sudah memperhatikan pembangunan yang berwawasan lingkungan secara luas. Mulai dari kawasan mangrove yang luas, berbagai hutan kota, penataan badan air (baik sungai, buzem dan penambahan beberapa embung) guna menangkal


Tugas danan Fungsi Badan Lingkungan Hidup.


IV-6

banjir dan ikut memberi iklim miro lebih baik dan air tanah yang cukup sepanjang tahun. 2. Kelemahan (Weakness) Secara kuantitas sumber daya manusia pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya belum memadai, namun kualifikasi pendidikan sebagia besar pegawai belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Sertifikasi AMDAL baru sebagian kecil dimiliki oleh pegawai. Hal ini menjadi salah satu penyebab dari kurang

optimalnya

output

kegiatan

yang

telah

dilakukan.

Dukungan

laboratorium dan peralatan teknis juga masih sangat terbatas. Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya memiliki 1 (satu) laboratorium yang masih relatif baru, sehingga belum terakreditasi. Jumlah sumber daya manusia yang mengelola laboratorium ini baru 5 (lima) orang pegawai, dimana hal ini sangat tidak memadai dibandingkan dengan besarnya uji lab yang harus dilakukan. Sinkronisasi antar lembaga di jajaran Pemerintah Kota Surabaya masih belum efektif. Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya selama ini belum mendapatkan posisi strategis yang dianggap penting., sehingga dukungan terhadap kebutuhan antar instansi yang belum terjalin secara baik mengakibatkan program-program yang dilaksanakan tidak terintegrasi. 3. Kesempatan (Opportunity) Pengesahan Undang–Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009 merupakan momentum yang tepat bagi setiap lembaga untuk dapat berperan dalam peningkatan kualitas lingkungan. Undang-undang ini merupakan pengganti dari Undang–Undang UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa prinsip dasar dari Undang-undang No 32 Tahun 2009 adalah: a. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara. b. Pembangunan

ekonomi

nasional

diselenggarakan

berdasarkan

prinsip

pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. c. Semangat otonomi daerah telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah, pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.


fasilitas bagi program Badan Lingkungan Hidup kurang diperhatikan. Kerjasama


IV-7

d. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. e. Pemanasan global semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim. Dengan

disahkanya

Undang–Undang

No.

32

Tahun

2009,

pelaksanaan

pembangunan Kota Surabaya akan lebih sustainable dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Dalam undang-undang tersebut diatur sacara ketat aspek-aspek pelestarian lingkungan yang terkait dengan pembangunan kota. Disamping pemberlakuan sangsi hukum yang berat mulai dari pembuat kebijakan, pemberi ijin, pelaku usaha, hingga aparatur pemerintah dan masyarakat terdapat aspek mendasar yang dapat membuka kesempatan perbaikan lingkungan hudup kota, yaitu: a. Penyusunan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup. b. Ketentuan penyusunan anggaran pembangunan berbasis lingkungan, dimana pemerintah dan pemerintahan daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pelaksanaan program pembangunan berwawasan lingkungan, dan juga pengalokasian anggaran dana alokasi khusus untuk perlindungan dan c. Adanya pembagian tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah yang lebih jelas. d. Perlunya pengembangan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan terkoordinasi untuk dipublikasikan kepada masyarakat. e. Diaturnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan pengaduan dan penyampaian informasi atau laporan. Dengan perubahan atas UU No. 23 Tahun 1997 menjadi UU No. 32 Tahun 2009, pengendalian lingkungan dan resiko ekologi yang semakin tinggi dapat terkendali. Berdasarkan revisi undang-undang tersebut, isu lingkungan menjadi hal yang sangat penting dan mendesak dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. Kondisi ini memberi peluang yang besar bagi Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya untuk dapat berperan secara lebih nyata dalam pembangunan kota. Badan Lingkungan Hidup akan menjadi lembaga yang


pengelolaan lingkungan hidup yang baik.


IV-8

sangat dibutuhkan dan diperhitungkan dalam mengendalikan dan mengelola lingkungan hidup kota. Dalam melakukan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup kota, Badan Lingkungan Hidup memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan diri sebagai lembaga yang aktif menanggapi isu lingkungan kota. Selain itu, Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya juga diharapkan lebih inovatif dalam melakukan kerjasama dengan pihak, baik nasional maupun internasional untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Komitmen aparatur pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kinerja dalam mengawal pembangunan kota berkelanjutan dengan mengedepankan aspek lingkungan merupakan peluang besar dalam mengelola lingkungan hidup. Bentuk komitmen pemerintah Kota Surabaya yang dapat dirasakan hasilnya adalah pengembalian fungsi ruang terbuka hijau kota, pengembangan hutan kota dan program green and clean. Kota Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta, dimana terdapat banyak instansi swasta (industri, perbankan, media masa, dan lain-lain) yang dituntut memiliki kepedulian pada lingkungan hidup. Kepedulian Responsibility) bidang lingkungan hidup dalam bentuk penanaman hutan, pelatihan, kampanye lingkungan, dan lain-lain merupakan peluang yang harus dicermati oleh pemerintah kota untuk selalu direspon positif. Peningkatan peran media masa dalam sosialisasi program-program dari Badan Lingkunga Hidup Kota Surabaya harus selaras dengan kebutuhan masyarakat akan informasi lingkungan hidup. Selain pihak swasta, Kota Surabaya memiliki 3 (tiga) perguruan tinggi negeri dan puluhan perguruan tinggi swasta yang dapat diberdayakan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup. Akademisi merupakan pihak yang cenderung

netral

dan obyektif

dalam

melihat

berbagai permasalahan

lingkungan. Solusi akademis sangat diperlukan dalam menangani permasalahan lingkungan Kota Surabaya yang selama ini sering dipolitisasi karena faktor ekonomis. Kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi adalah dalam bentuk desiminasi, seminar dan kegiatan yang bersifat transfer ilmu dan teknologi pengelolaan lingkungan. Berbagai kegiatan ini merupakan peluang yang baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Badan Lingkungan Hidup


pihak swasta yang diiplementasikan dalam kegiatan CSR (Corporate Social


IV-9

Kota Surabaya pada khususnya dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas lingkungan. Peran yang besar Badan Lingkungan Hidup terhadap perbaikan kondisi lingkungan kota, sejalan dengan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan masa depan generasi mendatang. Dukungan masyarakat terhadap program kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya diharapkan akan semakin baik, seiring dengan peningkatan pengetahuan masyarakat untuk mendapatkan hak lingkungan hidup yang sehat dan baik. Peluang ini harus

dimanfaatkan oleh

Badan Lingkungan

Hidup

untuk

mengembangkan program kerja yang partisipatif guna meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berperan aktif dalam pegelolaan lingkungan kota. Pemberian berbagai penghargaan (Adipura, Kalpataru, Adiwiyata, dan lain-lain) merupakan salah satu perangsang bagi stakeholder kota untuk berlomba-lomba berperan aktif dalam perbaikan lingkungan. 4. Tantangan (Threats) Isu global warming telah menggugah kepedulian seluruh warga dunia untuk terhadap emisi karbon, memberikan tantangan untuk menciptakan inovasiinovasi

produk

yang

menerapkan

prinsip

ramah

lingkungan.

Dalam

perkembanganya, ditetapkan standart-standart penggunaan produk low energy. Pada masa mendatang, penggunaan solar cell juga merupakan tantangan bagi salah satu upaya peningkatan kualitas lingkungan. Keterbatasan cadangan sumber bahan bakar minyak membarikan kesempatan untuk pengembangan bahan bakar alternatif. Penerapan solar cell untuk penerangan dan konversi bahan bakar minyak menjadi gas, merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip ramah lingkungan. Meningkatnya emisi karbon dalam skala kota (khususnya Kota Surabaya) adalah akibat perkembangan kota yang semakin pesat ditandai dengan pembangunan diberbagai sektor. Salah satu contoh, perkembangan teknologi otomotif dan kebutuhan sarana transportasi yang murah berakibat pada meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan pemerintah belum mampu menyediakan sarana transportasi yang nyaman dan murah bagi masyarakat. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan


mewaspadai dampak yang akan datang. Tuntutan global untuk pengurangan


IV-10

berakibat meningkatnya emisi karbon (kadar CO2) di udara yang secara langsung akan berdampak pada buruknya kualitas udara. Pembuangan limbah dan daya dukung lingkungan yang terbatas dengan peningkatan kualitas yang lambat menyebabkan kondisi pencemaran lingkungan tidak dapat membaik dalam jangka waktu pendek. Lokasi Kota Surabaya berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gresik di bagian Barat, Kabupaten Sidoarjo di bagian Selatan, sedangkan bagian Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Madura. Wilayah Kota Surabaya, Gresik dan Sidoarjo dalam perkembangannya telah menjadi satu kesatuan penataan ruang Gerbangkertosusilo plus. Penduduk di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Gresik pada siang hari melakukan aktivitas kerja di Surabaya. Kegiatan penduduk di luar Kota Surabaya selain meningkatkan produktifitas juga menyumbang pencemaran yang cukup signifikan. Kemacatan lalu lintas, kualitas udara, dan produksi limbah yang berlebihan merupakan efek lingkungan yang tidak dapat dipungkiri. Industri-industri di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Gresik telah banyak menyumbang pencemaran udara di wilayah Kota Surabaya, terutama

Keberadaan Sungai Kalimas dan Jagir yang menjadi muara dari Sungai Brantas perlu dipantau kualitas airnya. Sumber pencemaran dari hulu yang berasal dari limbah industri dan domestik akan masuk Kota Surabaya dan berakibat pada penurunan kualitas air yang menjadi bahan baku air bersih. Paradoks terhadap pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, disamping memberikan

kesempatan

kepada

Kabupaten/Kota

lebih

mandiri

juga

menimbulkan kesemena-menaan pemanfaatan sumber daya alam tanpa memperhitung faktor eksternalitas. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan sumber daya alam di daerah secara mandiri, akan tetapi tetap sustainable dalam rangka mendukung Surabaya menuju kota ekologis.

4.6.2. Analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threath) Berdasarkan paparan yang didasarkan atas isu strategis lingkungan hidup Kota Surabaya dan kondisi organisasi Badan Lingkungan Hidup, dapat dirumuskan faktor


dari Kabupaten Gresik (mengingat topografi wilayah yang lebih tinggi).


IV-11

internal dan eksternal dalam penyusunan rencana strategis BLH Kota Surabaya 20102014.

No

Faktor Internal

Faktor Eksternal

A

Kekuatan (Stenghts) 1. Komitmen aparatur di lingkungan kantor BLH untuk mengawal. pembangunan kota berkelanjutan 2. Dibentuknya tim-tim strategis yang menangani permasalahan lingkungan yang mendesak. 3. Dukungan peraturan, kebijakan dan regulasi bidang lingkungan hidup yang cukup lengkap. 4. Struktur organisasi BLH, dengan bidang pelaksana yang lengkap. 5. Tersedianya instrumen yang cukup memadai dalam rangka pengawasan lingkungan hidup. 6. Dukungan sumberdaya manusia dengan kuantitas cukup memadai, untuk melaksanakan tugas pengelolaan lingkungan hidup. 7. Tersusunnya draft RTRW yang sudah berwawasan lingkungan.

B

Kelemahan (Weakness) 1. Sumberdaya manusia dengan kualifikasi terkait bidang lingkungan hidup yang masih sedikit. 2. Kurangnya prasarana laboratorium yang belum terakreditasi. 3. Kurang optimalnya output kegiatan BLH periode terdahulu. 4. Sistem penganggaran yang tidak fleksibel bagi kegiatan BLH. 5. Sistem informasi lingkungan yang belum komprehensif dan terintegrasi. 6. Program kegiatan BLH yang masih tumpang tindih dengan instansi lain. 7. Lemahnya kerjasama antar lembaga pemerintah kota dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kesempatan (Opportunity) 1. Revisi UU No 23 Tahun 1997 menjadi UU No 32 Tahun 2009, memberikan peluang lebih besar bagi lembaga BLH untuk mengendalikan dan mengelola lingkungan hidup kota. 2. Dukungan peraturan-peraturan yang mengharuskan perencanaan berbasis lingkungan 3. Adanya dukungan pendanaan yang memadai sesuai dengan amanat UU 32 Tahun 2009 baik dari pusat maupun daerah. 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup bagi generasi mendatang. 5. Meningkatnya program CSR bidang lingkungan hidup yang dilakukan pihak swasta. 6. Inovasi teknologi yang ramah lingkungan untuk mendukung perbaikan lingkungan 7. Adanya penghargaan dari pemerintah untuk upaya peningkatan kualitas lingkungan. 8. Dukungan dari lembaga pendidikan tinggi dan LSM dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Tantangan (Threats) 1. Tingkat pencemaran lingkungan (air, tanah, udara) yang semakin tinggi. 2. Pembuangan limbah yang masih melebihi baku mutu lingkungan. 3. Tingkat urbanisasi yang semakin tinggi di Kota Surabaya. 4. Sumber-sumber pencemaran yang berasal dari luar Kota Surabaya. 5. Hadirnya investor dalam berbagai bidang yang hanya mementingkan keuntungan ekonomi. 6. Kurangnya kesadaran pengusaha untuk memenuhi persayaratan ijin usaha terkait jaminan pelestarian lingkungan. 7. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan lingkungan hidup.

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Berdasarkan rumusan kekuatan (strenght), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan tantangan (threath) tersebut dilakukan analisis SWOT untuk mendapatkan strategi yang akan dijabarkan dalam rencana kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Berikut ini matriks analisis SWOT penentuan rencana strategis organisasi BLH Kota Surabaya.


Tabel 4.1. Faktor Internal dan Eksternal


IV-12

Tabel 4.2. Analisis Penyusunan Rencana Strategi

Kesempatan (Opportunity)

1. Komitmen aparatur di lingkungan kantor BLH untuk mengawal pembangunan kota berkelanjutan Faktor Internal 2. Dibentuknya tim-tim strategis yang menangani permasalahan lingkungan yang mendesak 3. Dukungan peraturan, kebijakan dan regulasi bidang lingkungan hidup yang cukup lengkap 4. Struktur organisasi BLH, dengan bidang pelaksana yang lengkap 5. Tersedianya instrumen yang cukup memadai dalam rangka pengawasan lingkungan hidup Faktor Eksternal 6. Dukungan sumberdaya manusia dengan kuantitas cukup memadai, untuk melaksanakan tugas pengelolaan lingkungan hidup 7. Ada draft RTRW berwawasan lingkungan. 1. Revisi UU No 23 Tahun  (S1-O1,O2) Meningkatkan 1997 menjadi UU No 32 pemahaman aparatur tentang Tahun 2009, ruang lingkung kerja BLH memberikan peluang  (S2-O1,O2) Menyusun arahan lebih besar bagi prioritas penanganan lembaga BLH untuk permasalahan lingkungan hidup mengendalikan dan kota mengelola lingkungan  (S1-O4) Menyusun program hidup kota kegiatan pengelolaan lingkungan 2. Dukungan peraturanhidup yang partisipatif peraturan yang  (S4-O4) Meningkatkan sosialisasi mengharuskan dan pemahaman perencanaan berbasis  masyarakat pentingnya lingkungan pelestarian lingkungan 3. Adanya dukungan  (S5-O2) Mengoptimalkan kinerja pendanaan yang instrumen yang dimiliki guna memadai sesuai dengan mengimplementasikan amanat UU 32 Tahun perencanan berbasis lingkungan 2009 baik dari pusat  (S1-O5) Meningkatkan kerjasama maupun daerah dengan pihak swasta melalui 4. Meningkatnya kegiatan terkait lingkungan kesadaran masyarakat hidup secara berkala akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup bagi generasi mendatang 5. Meningkatnya program CSR bidang lingkungan hidup yang dilakukan pihak swasta 6. Inovasi teknologi yang ramah lingkungan untuk mendukung perbaikan lingkungan 7. Adanya penghargaan dari pemerintah untuk upaya peningkatan kualitas lingkungan 8. Dukungan dari lembaga pendidikan tinggi dan LSM dalam kegiatan pelestarian lingkungan

Kelemahan (Weakness) 1. Sumberdaya manusia dengan kualifikasi terkait bidang lingkungan hidup yang masih sedikit 2. Kurangnya prasarana laboratorium yang telah terakreditasi 3. Kurang optimalnya output kegiatan BLH periode tedahulu 4. Sistem penganggaran yang tidak fleksibel bagi kegiatan BLH 5. Sistem informasi lingkungan yang belum komprehensif dan terintegrasi 6. Program kegiatan BLH yang masih tumpang tindih dengan instansi lain 7. Lemahnya kerjasama antar lembaga pemerintah kota dalam pengelolaan lingkungan hidup  (W1-O7) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia BLH sesuai dengan kualifikasi keahlian yang dibutuhkan  (W2-O2)Meningkatkan prasarana BLH untuk mendukung pengendalian dan pengelolaan lingkungan  (W4-O1,O3) Mendesak untuk melakukan penganggaran pengelolaan lingkungan hidup secara proporsional  (W5-O4) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang permasalahan lingkungan, melalui perbaikan sistem informasi BLH yang terintegrasi  (W7-O8) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi, LSM dalam pengelolaan lingkungan hidup  (W7-O5) Menangkap peluang program CSR dari pihak swasta, melalui berbagai kerjasama bidang lingkungan hidup  (W3-O7) Mengopitamalkan output kegiatan BLH dengan adanya penghargaan dari pemerintah  (W3-O6) Penerapan teknologi ramah lingkungan untuk meningkatkan upayan pelestarian lingkungan  (W6-O1,O2) Menyusun rencana kegiatan yang terintegrasi dengan instansi lain untuk mengoptimalkan hasil kegiatan BLH  W4-O1,O3) Mengupayakan sumber pendanaan dari hasil kegiatan BLH


Kekuatan (Stenghts)

1. Tingkat pencemaran lingkungan (air, tanah, udara) yang semakin tinggi 2. Pembuangan limbah yang masih melebihi baku mutu lingkungan 3. Tingkat urbanisasi yang semakin tinggi di Kota Surabaya 4. Sumber-sumber pencemaran yang berasal dari luar Kota Surabaya 5. Hadirnya investor dalam berbagai bidang yang hanya mementingkan keuntungan ekonomi 6. Kurangnya kesadaran pengusaha untuk memenuhi persayaratan ijin usaha terkait jaminan pelestarian lingkungan 7. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan lingkungan hidup



(S1,S4-T1,T4) Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan, dengan mengoptimalkan peran BLH



(S2,S3-T2) Meningkatkan pemantauan terhadap objekobjek yang berpotensi melakukan pembuangan limbah melebihi baku mutu dengan memberdayakan bidang pelaksana dan tim strategis yang dibentuk (S3-T1,T2) Menyusun kebijakan pengelolan lingkungan hidup kota yang terkait dengan rencana tata kota dengan dukungan aturan yang berlaku (S1,S2,S5-T4,T3) Meningkatkan pemantauan kodisi lingkungan di wilayah perbatasan









 (W2-T1,T2,T4) Memperbaiki dan meningkatkan prasarana untuk mendukung kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan baik dari dalam atau alau luar Kota Surabaya  (W5-T6,T7) Mengintegrasikan dan mensosialisasikan sistem informasi lingkungan BLH untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengusaha akan pentingnya pembangunan berbasis lingkungan  (W7-T4) Meningkatkan kerjasama dengan Kota/Kabupaten lain untuk mengendalikan pencemaran lingkungan  (W5-T6) Membuat standartisasi sistem perijinan usaha yang terintegrasi dan tidak berbelitbelit

(S3-T5,T6) Menyusun regulasi yang ketat bagi investor untuk melakukan perencanaan usaha yang berbasis lingkungan dan memperhitungkan biaya eksternalitas (S1,S4-T7) Meningkatkan peran sumberdaya aparatur yang ada untuk melakukan upaya peningkatan pemahaman masyarakat

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Berdasarkan hasil analisis SWOT diatas, kemudian dilakukan penentuan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam pengelolaan lingkungan hidup kota. Tabel 4.3. merupakan matrik hasil rumusan isu strategis BLH Kota Surabaya. Tebel 4.3. Isu Strategis Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya No Isu 1  Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan, dengan mengoptimalkan peran BLH.  Meningkatkan pemantauan kondisi lingkungan di wilayah perbatasan.  Penerapan teknologi ramah lingkungan untuk meningkatkan upayan pelestarian lingkungan. 2

 Meningkatkan pemantauan terhadap obyek-obyek yang berpotensi melakukan pembuangan limbah melebihi baku mutu dengan memberdayakan bidang pelaksana dan tim strategis yang dibentuk.

IV-13

Strategi Optimalisasi pengendalian, penanggulangan serta pemulihan dampak pencemaran lingkungan

Peningkatan pengawasan terhadap objek vital yang berpotensi mencemari lingkungan (dunia usaha)


Tantangan (Threats)



Strategi Memperkuat instrumen kebijakan lingkungan hidup kota

Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan sarana prasarana dan keahlian aparat dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup

Peningkatkan kapasitas kelembagaan BLH dalam pengelolaan lingkungan hidup kota

Peningkatkan efektifitas pelayanan perijinan bidang lingkungan hidup

Peningkatan sistem informasi lingkungan hidup yang terpadu Meningkatkan partisipasi semua pihak dalam pengelolaan


No Isu 3  Menyusun kebijakan pengelolan lingkungan hidup kota yang terkait dengan rencana tata kota dengan dukungan aturan yang berlaku.  Menyusun arahan prioritas penanganan permasalahan lingkungan hidup kota.  Menyusun program kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang partisipatif. 4  Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang permasalahan lingkungan, melalui perbaikan sistem informasi BLH yang terintegrasi.  Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman masyarakat pentingnya pelestarian lingkungan. 5  Meningkatkan prasarana BLH untuk mendukung pengendalian dan pengelolaan lingkungan.  Memperbaiki dan meningkatkan prasarana untuk mendukung kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan.  Mendesak untuk melakukan penganggaran pengelolaan lingkungan hidup secara proporsional. 6  Meningkatkan pemahaman aparatur tentang ruang lingkup kerja BLH  Mengoptimalkan kinerja instrumen yang dimiliki guna mengimplementasikan perencanan berbasis lingkungan.  Mengopitamalkan output kegiatan BLH dengan adanya penghargaan dari pemerintah.  Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia BLH sesuai dengan kualifikasi keahlian yang dibutuhkan. 7  Membuat standarisasi sistem perijinan usaha yang terintegrasi dan tidak berbelit-belit.  Menyusun regulasi yang ketat bagi investor untuk melakukan perencanaan usaha yang berbasis lingkungan dan memperhitungkan biaya eksternalitas. 8  Mengintegrasikan dan mensosialisasikan sistem informasi lingkungan BLH untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengusaha akan pentingnya pembangunan berbasis lingkungan. 9  Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta melalui kegiatan terkait lingkungan hidup secara berkala.  Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi, LSM dalam pengelolaan lingkungan hidup  Menangkap peluang program CSR dari pihak swasta, melalui berbagai kerjasama bidang lingkungan hidup  Meningkatkan kerjasama dengan Kota/Kabupaten lain untuk mengendalikan pencemaran lingkungan Sumber: Hasil Analisis, 2010

IV-14

IV-15




V-1

BAB 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 dan PP No 8 Tahun 2008, program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta mendapatkan alokasi anggaran. Program dapat juga diartikan sebagai kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya manusia, barang modal, peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari atau kesemua jenis sumber daya tersebut. 5.1.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Rencana program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya

dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. di Kota Surabaya. Program pengendalian pencemaran dan perlindungan terhadap sumber daya alam merupakan prioritas utama, yang diikuti dengan program pendukung. Diantara program pendukung tersebut adalah pemberdayaan sumber daya manusia/aparatur BLH Kota Surabaya, peningkatan peran stakeholder dan terkait peningkatan akses informasi lingkungan hidup. Program kegiatan yang akan dilaksanakan dibedakan menjadi 2 yaitu program utama dan program pendukung. Berikut ini program dan kegiatan BLH Kota Surabaya periode 2011-2015. 1. Program Utama a. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan 

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura.



Pendataan dan Inventarisasi Kegiatan/Usaha Penghasil dan Pengguna Limbah B3.



Pembinaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).



Penyusunan

Kebijakan

Lingkungan Hidup.

Pengendalian

Pencemaran

dan

Perusakan


Program dan kegiatan yang disusun mengakomodir isu-isu strategis lingkungan hidup




Peningkatan Instrumen Ekonomi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Pembinaan dan Pengawasan Sistem Manajemen Lingkungan.



Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien.



Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup.



Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup.



Pengawasan dan Pengendalian Dampak lingkungan.

V-2

b. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam  Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup.  Pengelolaan Kualitas Air.  Pengendalian Dampak Perubahan Iklim.  Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem. c. Program Pengendalian Polusi  Car Free Day yang diperluas. d. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan 

Pembinaan dan Pengawasan SDA Air.



Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan.



Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran.



Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan.

e. Program Pengelolaan Dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Dan Laut  Pengendalian Pencemaran Pesisir dan laut. 2. Program Penunjang a. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dari Retribusi Ijin Gangguan.

b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran.

d. Program Penyelenggaraan Pendidikan 

Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup bagi Aparatur.


Lingkungan Hidup


V-3

5.2. INDIKATOR KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA Indikator

kinerja merupakan tolok ukur pelaksanaan kegiatan yang

direncanakan. BLH Kota Surabaya dalam rencana strategisnya menetapkan beberapa indikator kinerja sebagai berikut. Tabel 5.1. Indikator Kinerja BLH Kota Surabaya

KEBIJAKAN INDIKATOR •Peningkatan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan

•Peningkatan pengawasan & penegakkan hukum terhadap pelaku pencemaran LH.

•Peningkatan perbaikan & konservasi LH & SDA (air, sumber daya laut, flora dan fauna)

• % Penurunan beban pencemaran air parameter kunci BOD,COD,TSS

FORMULASI INDIKATOR Prosentase penurunan BOD beban tahun lalu + {(Beban pencemar tahun lalu Beban pencemar tahun ini: Beban pencemar tahun lalu )} x 100 % Prosentase penurunan COD beban tahun lalu + {(Beban pencemar tahun lalu Beban pencemar tahun ini: Beban pencemar tahun lalu )} x 100 % Prosentase penurunan TSS beban tahun lalu + {(Beban pencemar tahun lalu Beban pencemar tahun ini: Beban pencemar tahun lalu )} x 100 %

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

95.00%

55.00%

65.00%

75.00%

88.00%

95.00%

95.00%

67.00%

73.00%

79.00%

87.00%

95.00%

95.00%

57.00%

65.00%

74.00%

84.00%

95.00%


RENCANA TINGKAT CAPAIAN SASARAN TAHUNAN

SASARAN


INDIKATOR •Peningkatan kapasitas lembaga pengelola LH - Peningkatan kesadaran masyarakat pd pengelolaan LH

•% Peningkatan Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan adminstrasi dan teknis pengendalian pencemaran udara

FORMULASI INDIKATOR

(Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yg telah memenuhi persyaratan administrasi & teknis pengendalian pencemaran udara: Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yg potensial mencemari udara yg telah diinventarisasi) x 100% •Jumlah (Jumlah pengaduan pengaduan masyarakat masyarakat akibat adanya akibat adanya dugaan dugaan pencemaran pencemaran dan/atau dan/atau perusakan perusakan lingkungan lingkungan hidup yang hidup yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti: Jumlah pengaduan yang diterima instansi lingkungan hidup dalam satu tahun) x 100% Sumber: Hasil Analisis, 2010


2011

2012

2013

2014

2015

35.00%

22.50%

25.00%

27.50%

30.00%

35.00%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rencana program kegiatan BLH Kota Surabaya beserta indikator kinerja dan target capaian merupakan acuan pelaksanaan kegiatan untuk periode 5 tahun. Rencana program ini akan disinergikan dengan rencana pembangunan Kota Surabaya dalan RPJM. Secara terperinci rencana kegiatan BLH Kota Surabaya dijabarkan pada tabel berikut ini.



SASARAN KEBIJAKAN

V-4


V-5

Tabel 5.2. Program Kegiatan BLH Kota Surabaya 2011-2015 SASARAN


CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

UJUAN URAIAN SASARAN Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan perbaikan pengelolaan SDA

Menurunnya beban pencemaran air badan air dari kegiatan/usaha sumber pencemar dan perusakan lingkungan hidup

Meningkatnya jumlah usaha/kegiatan pencemar udara yang taat terhadap baku mutu lingkungan Meningkatnya koordinasi dalam upaya penaatan hukum lingkungan dan penyelesaian kasus lingkungan


2011

2012

2013

2014

2015

PROGRAM

% Penurunan beban pencemaran air parameter kunci BOD

95.00 %

55.00 %

65.00 %

75.00 %

88.00 %

95.00 %

1.Pengendali an Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

% Penurunan beban pencemaran air parameter kunci COD % Penurunan beban pencemaran air parameter kunci TSS

95.00 %

67.00 %

73.00 %

79.00 %

87.00 %

95.00 %

95.00 %

57.00 %

65.00 %

74.00 %

84.00 %

95.00 %

Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan adminstrasi dan teknis pengendalian pencemaran udara Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjut

35.00 %

22.50 %

25.00 %

27.50 %

30.00 %

35.00 %

100.00 %

100.0 0%

100.0 0%

100.00 %

100.0 0%

100.0 0%

INDIKATOR

SUB KEGIATAN


2.Perlindunga n dan Konservasi Sumber Daya Alam

KEGIATAN 1.

Uji Laboratorium terhadap air limbah domestic yang dihasilkan oleh aktifitas manusia

2.

Pengawasan dan pengendalian pada kegiatan usaha serta pengambilan sampel udara

3.

Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup



SASARAN TUJUAN URAIAN SASARAN Terwujudnya pencegahan dan pengendalian pencemaran/peru sakan sumber daya alam dan lingkungan hidup baik di darat, pesisir & laut dan pengelolaan B3 dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup

Meningkatnya kualitas kota sehat Adipura

Tersusunnya data base kegiatan/usaha penghasil dan pengguna limbah B3 terhadap tempat penyimpanan sementara

INDIKATOR Jumlah Pemantauan monitoring lokasi penilaian Adipura Seleksi peserta kalpataru Jumlah Pembuatan dokumen non fisik Adipura Penyeleggaraan sosialisasi Adipura untuk 500 orang Terlaksananya pendataan dan Inventarisasi Kegiatan/Usaha Penghasil dan pengguna limbah B3 Jumlah perijinan Penyimpan Sementara Limbah B3 ( 50 KU ) per tahun Tersusunnya Pemetaan Kawasan Rawan Becana Limbah B3 Tersusunnya perangkat SOP Kawasan Rawan Limbah B3 Terlaksananya sosialisasi /workshop LB 3 untuk aparat



2011

2012

2013

2014

2015

PROGRAM

Monitoring lokasi penilaian Adipura

250 kali

50

50

50

50

50

Pembinaan peserta Kalpataru Pembuatan dokumen non fisik Adipura

10 orang

2

2

2

2

2

5 Dok

1

1

1

1

1

2500 orang

500

500

500

500

500

PROGRAM UTAMA 1.Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pendataan dan Inventarisasi Kegiatan/Usaha Penghasil dan Pengguna Limbah B3

5 Tahun

1

1

1

1

1

Perijinan Penyimpanan Sementara Limbah B3

250 KU

50

50

50

50

50

3 Dok

1

0

1

0

1

1 paket

0

1

0

0

0

500 Orang

100

100

100

100

100

SUB KEGIATAN

Penyelenggaraan sosialisasi Adipura

Pemetaan Kawasan Rawan Bencana (Limbah B3 ) Perangkat SOP Kawasan rawan Limbah B3 Sosialisasi / Workshop LB3 untuk Aparat


V-6

KEGIATAN 1.

Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

2.

Pendataan dan Inventarisasi Kegiatan/Usaha Penghasil dan Pengguna Limbah B3



SASARAN TUJUAN URAIAN SASARAN Tersusunnya Rencana Induk SPAM dan Pelaksanaan Pengawasan dan evaluasi penyelenggraan Pengembangan SPAM


2011

2012

2013

2014

2015

1 Dok

1

0

0

0

0

Pengawasan adanya seluruh tahapan penyelenggraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

50 titik

10

10

10

10

10

Pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM

15 lokasi

0

0

5

5

5

Penyusunan Perda mengenai norma standart prosedur & kriteria ( NSPK ) pelayanan sarana/prasarana air minum

1 Dok

0

1

0

0

0

INDIKATOR

SUB KEGIATAN

Tersusunnya Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum

Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum

Terlaksanannya Pengawasan dan pelaksanaan evaluasi adanya seluruh tahapan penyelenggraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Terlaksanannya Pengawasan dan pelaksanaan evaluasi adanya seluruh tahapan penyelenggraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tersusunnya Perda mengenai norma standart prosedur & kriteria ( NSPK ) pelayanan sarana/prasarana air minum


V-7


PROGRAM

KEGIATAN 3.

Pembinaan Sistem Penyediaan Air Minum ( SPAM )



SASARAN TUJUAN URAIAN SASARAN Tersusunnya perangkat kebijakan /instrumen peraturan di bidang lingkungan hidup Meningkatkan kualitas kebijakan insentif dan pendanaan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup

INDIKATOR Jumlah Rancangan Perda pengelolaan lingkungan hidup yang disusun Jumlah Rancangan Perwali pengelolaan lingkungan hidup yang disusun Terlaksananya Pendataan dan inventarisasi kegiatan/usaha dalam penerapan Instrumen Ekonomi dalam pengelolaan lingkungan hidup Terlaksananya Sosialisasi/workshop penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan hidup Terlaksanannya Pelatihan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan hidup


2011

2012

2013

2014

2015

Rancangan Perda

4 Dok

0

1

1

1

1

Rancangan Perwali

5 Dok

1

1

1

1

1

Pendataan dan inventarisasi kegiatan/usaha dalam penerapan Instrumen Ekonomi dalam pengelolaan lingkungan hidup

50 bulan

10

10

10

10

10

Sosialisasi/workshop penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan hidup

500 orang

100

100

100

100

100

Pelatihan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan hidup

500 orang

100

100

100

100

100

SUB KEGIATAN


V-8


PROGRAM

KEGIATAN 4.

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

5.

Pendataan kegiatan/usaha yang menerapkan instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan



SASARAN TUJUAN URAIAN SASARAN

INDIKATOR

SUB KEGIATAN


2011

2012

2013

2014

2015

Terlaksananya pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap kegiatan /usaha dalam rangka penerapan SML

Terlaksananya bimbingan teknis sistem manajemen lingkungan

Pelaksanaan bimbingan teknis sistem manajemen lingkungan

5 kali

1

1

1

1

1

Terlaksananya pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan

Pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan

160 kegiatan /usaha

32

32

32

32

32

Meningkatnya akses informasi kualitas udara ambient

Terpeliharannya stasiun monitoring udara ambient selama ( 1 tahun )

Operasional dan pemeliharaan stasiun monitoring udara ambien Pengadaan peralatan stasiun monitoring udara ambien

5 Tahun

1

1

1

1

1

5 Paket

1

1

1

1

1

Operasional laboratorium lingkungan hidup

5 Tahun

1

1

1

1

1

Pengadaan alat laboratorium lingkungan hidup

5 paket

1

1

1

1

1

Pengadaan bahan kimia laboratorium lingkungan hidup Pengujian dan analisa sampel

5 paket

1

1

1

1

1

800 sample

160

160

160

160

160

Pengembangan lab air, udara, tanah

Pengadaan peralatan dan bahan kimia laboratorium lingkungan


V-9


PROGRAM

KEGIATAN 6.

Pembinaan dan Pengawasan Sistem Manajemen Lingkungan

7.

Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien

8.

Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup



SASARAN TUJUAN URAIAN SASARAN Meningkatkan Sarana dan Prasarana laboratorium dalam rangka mendukung operasional laboratorium Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada kegiatan/usaha

INDIKATOR

SUB KEGIATAN


2011

2012

2013

2014

2015

Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan

DAK Bidang Lingkungan Hidup

5 paket

1

1

1

1

1

Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Pendamping DAK

5 paket

1

1

1

1

1

Jumlah Pengambilan sampel dan pengawasan air bersih dan udara ambien Jumlah Pengambilan sampel dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada kegiatan/usaha Terkendalinya kualitas lingkungan hidup Terkendalinya pencemaran air pada sumber air Terkendalinya pencemaran tanah Terlaksananya petugas sampling selama ( 1 tahun )

Pengambilan sampel dan pengawasan air bersih dan udara ambien

2290 sampel

458

458

458

458

458

Pengambilan sampel dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada kegiatan/usaha

1050 sampel

210

210

210

210

210

Pengendalian kualitas lingkungan hidup

20 jenis

4

4

4

4

4

Pengendalian pencemaran air pada sumber air Pengendalian pencemaran tanah Petugas Sampling

1740 sampel

348

348

348

348

348

150 sampel

30

30

30

30

30

5 Tahun

1

1

1

1

1

5 Tahun

1

1

1

1

1

Operasional


V-10


PROGRAM

KEGIATAN 9.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK Bid. LH)

10.

Pengawasan dan Pengendalian Dampak lingkungan




Terwujudnya Pentaatan kegiatan usaha dan masyrakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup kota

Meningkatkan kualitas pelayanan penyelesaian kasus lingkungan dalam upaya penegakan hukum lingkungan

Pelaksanaan pengambilan sample limbah laboratorium sekolah

INDIKATOR

SUB KEGIATAN

Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategi di kawasan pantai timur Kota Sby Tersusunnya dokumen Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan di Sungai Kalimas Terlaksanannya sosialisasi pemantauan kualitas air skala kecamatan Optimalisasi pelayanan pengaduan masyarakat serta peningkatan dalam penyediaan informasi dan kebijakan lingkungan

Kajian Lingkungan Hidup Strategi di kawasan pantai timur Kota Sby Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan di Sungai Kalimas Sosialisasi Pemantauan Kualitas Air skala Kecamatan

Tersusunnya Petunjuk Teknis Pengurangan Kebisingan Kegiatan Perbengkelan Terlaksanannya pengambilan sample limbah laboratorium sekolah ( 10 m3 ) per tahun

Penyelesaian kasus lingkungan satgas Kasus Pencemaran Lingkungan Satgas Pos Pengaduan Mobile Pengadaan Sarana Prasarana Lapangan Penyusunan Petunjuk Teknis Pengurangan Kebisingan Kegiatan Perbengkelan Limbah Laboratorium Sekolah


2011

2012

2013

2014

2015

1 Dok

1

0

0

0

0

Dok

1

0

0

0

0

Orang

100

100

100

100

100

400 kasus

80

80

80

80

80

155 Kec

31

31

31

31

31

120 lokasi

24

24

24

24

24

37 Unit

37

0

0

0

0

1 dok

1

0

0

0

0

50 M3

10

10

10

10

10


V-11


PROGRAM

2.Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

KEGIATAN

1.

Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup

2.

Pengelolaan Kualitas Air



SASARAN TUJUAN URAIAN SASARAN Fasilitas pelaksanaan kewenangan ijin pembuangan air limba (IPLC) Menyediakan Informasi Lingkungan Hidup yang berkualitas

Sosialisasi pada Masy sejak dini tentang pengelolaan limbah rumah tangga

INDIKATOR

SUB KEGIATAN


2011

2012

2013

2014

2015

500 KU

100

100

100

100

100

1 Dok

1

0

0

0

0

1 Dok

1

0

0

0

0

15 Keg

3

3

3

3

3

Jumlah penerbitan ijin Pembuangan Air Limbah Tersusunnya Petunjuk Teknis Pengelolaan Lingkungan Industri Makanan Bahan Baku Kedelai Tersusunnya Petunjuk Teknis Pengendalian Pencemaran Dari Industri Minyak Goreng Meningkatkan peran serta masyarakat dalam PLH melalui peringatan hari lingkungan Tersusunnya petunjuk teknis penanggulangan bencana akibat kegiatan industri

Ijin Pembuangan Air Limbah

Penyusunan petunjuk teknis penanggulangan bencana akibat kegiatan industri

1 Dok

1

0

0

0

0

Penetapan beban pencemar di sungai (3 sungai ) Jumlah Masyarakat yang tersosialisasikan

Ditetapkannya beban pencemar

9 sungai

3

3

3

0

0

Sosialisasi pengelolaan air limbah Rumah tangga

500 orang

100

100

100

100

100

Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Lingkungan Industri Makanan Bahan Baku Kedelai Penyusunan Petunjuk Teknis Pengendalian Pencemaran Dari Industri Minyak Goreng Kampanye Lingkungan


V-12


PROGRAM

KEGIATAN



SASARAN TUJUAN URAIAN SASARAN Meningkatkan kegiatan dalam upaya pengendalian/p encegahan dampak perubahan iklim Terlaksanannya identifikasi bahan perusak ozon (BPO)

INDIKATOR Tersedianya pengadaan rain samplair di 5 lokasi Teridentifikasinya bahan perusak ozon (BPO) pada (200 KU) Teridentifikasinya bahan perusak ozon (BPO) pada (200 KU)

Tersusunnya kajian karbon foot print sektor transportasi Terlaksannnya rencana aksi dampak perubahan iklim Terlaksanannya iuran ICLEI selama (1tahun)


2011

2012

2013

2014

2015

25 lokasi

5

5

5

5

5

5 dok

1

1

1

1

1

400 KU

200

200

0

0

0

3 kegiatan

1

1

1

0

0

5 tahun

1

1

1

1

1

2 Kegiatan

0

0

0

1

1

1 dokumen

1

0

0

0

0

Rencana aksi dampak perubahan iklim

20 kegiatan

4

4

4

4

4

Iuran ICLEI

5 tahun

1

1

1

1

1

SUB KEGIATAN Pengadaan rain sampler 5 lokasi Monitoring Deposisi hujan asam Identifikasi bahan perusak ozon ( sektor hotel, RS, mall ) FGD penghapusan penggunaan BPO (sektor aerosol, foam,AC/chiller/refri gerasi) Pemantauan Penggunaan BPO Pengawasan FGD penghapusan penggunaan BPO ( sektor aerosol, foam,AC/chiller/refri gerasi) Kajian karbon foot print sektor transportasi


V-13


PROGRAM

KEGIATAN 3.

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim




Terbangunnya kewaspadaan serta Partisipasi Masyarakat yang reponsif dan peduli lingkungan Meningkatkan Kualitas & Akses Informasi SDA dan LH dalam rangka mendukung perencanaan memanfaatkan SDA dan perlindungan fungsi LH


2011

2012

2013

2014

2015

Penyusunan Status wilayah pesisir dan laut Penyusunan profil dan rencana induk Keragaman Hayati ( KEHATI ) Penyediaan Keragaman Hayati

5 Dok

1

1

1

1

1

5 Dok

1

1

1

1

1

5 Keg

1

1

1

1

1

Terlaksananya car free day ( 76 kali ) selama 1 tahun

Pelaksanaan car free day

380 kali

76

76

76

76

76

Terlaksannnya pengambilan data di industri dan kegiatan usaha

Pengambilan Data

5 Dok

1

1

1

1

1

Sosialisasi Industri

150 Orang

30

30

30

30

30

5 Tahun

1

1

1

1

1

INDIKATOR

SUB KEGIATAN

Pengembangan sistem informasi dan data base keanekaragama n hayati serta pengembangan keanekaragama n hayati unggulan Pelaksanaan program pengendalian polusi dalam pelaksanaan car free day

Tersusunnya Strategi dan profil keanekaragaman hayati

Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan LH

Operasional


V-14


PROGRAM

KEGIATAN 4.

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

3.Program Pengendalian Polusi

1.

CAR FREE DAY

4.Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

1.

Pembinaan dan Pengawasan SDA Air



SASARAN TUJUAN URAIAN SASARAN Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya di komunitas sekolah tentang LH dan PLH Pelaksanaan Penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup kepada aparat, pengusaha dan masyarakat

INDIKATOR

SUB KEGIATAN


2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah Pelaksanaan lomba karya ilmiah dan asah terampil

Pelaksanaan lomba karya ilmiah dan asah terampil

500 orang

100

100

100

100

100

Jumlah Peningkatan sekolah, perguruan tinggi dan kantor peduli lingkungan hidup Jumlah kegiatan dalam penyebaran informasi lingkungan Terlaksanannya Penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup kepada aparat, pengusaha dan masyarakat

Peningkatan sekolah, perguruan tinggi dan kantor peduli lingkungan hidup

1000 peserta

200

200

200

200

200

Penyebaran Informasi Lingkungan

15 Keg

3

3

3

3

3

Penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup kepada aparat, pengusaha dan masyarakat

peserta

300

300

300

300

300

Terlaksananya rencana aksi penghematan energy

Rencana Aksi Penghematan Energi

Keg

1

1

1

1

1


V-15


PROGRAM

KEGIATAN 2.

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan

3.

Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran



SASARAN TUJUAN

URAIAN SASARAN Menyediakan Informasi Lingkungan Hidup yang berkualitas

Terwujudnya pengendalian dan pengawasan kawasan pesisir dan laut

Monitoring baku mutu kawasan pelabuhan, kawasan wisata bahari dan biota laut

INDIKATOR

SUB KEGIATAN


2011

2012

2013

2014

2015

Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Kota Surabaya

5 Dokumen

1

1

1

1

1

Tersusunnya Profil Badan Lingkungan Hidup

Penyusunan Profil Lingkungan Hidup Kota Surabaya

5 Dokumen

1

1

1

1

1

Mengembangkan Perangakat Keras dan Lunak Sistem Informasi Lungkungan Terpeliharnnya Perangkat Keras (server LH ) dan Lunak Sistem Informasi Lingkungan

Pengembangan Perangakat Keras dan Lunak Sistem Informasi Lungkungan Pemeliharaan Perangkat Keras ( server LH ) dan Lunak Sistem Informasi Lingkungan

10 Aplikasi

2

2

2

2

2

5 paket

1

1

1

1

1

Terlaksanannya sampling ai laut dan patroli pesisir dan laut

Sampling Air Laut

160 sample

32

32

32

32

32

Operasional Patroli Pesisir dan Laut

5 tahun

1

1

1

1

1

Pengendalian Pencemaran pesisir

5 Keg

1

1

1

1

1


V-16

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

5.Program Pengelolaan Dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Dan Laut

KEGIATAN 4.

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

1.

Pengendalian Pencemaran Pesisir dan laut




Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dan penerimaan daerah lainnya

INDIKATOR

Meningkatnya pelayanan perijinan secara mudah,cepat berkapasitas baik

Terlaksannnya penyelesaian ijin kurang dari 7 hari

Terwujudnya Penyelenggaraan Perkantoran yang tertib

Terlaksanannya tertib administrasi perkantoran

Terpeliharannya sarana dan prasarana perkantoran

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Meningkatnya kualitas pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terwujudnya pemerataan dan perluasan pendidikan bagi warga kota

Pelaksanaan Penyuluhan lingkungan hidup dan kemah hijau kepada pelajar

Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tertib administrasi Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur dan terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Terlaksananya Penyuluhan lingkungan hidup dan kemah hijau kepada pelajar

SUB KEGIATAN

Penyelesaian ijin kurang dari 7 hari


2011

2012

2013

2014

2015

5 tahun

1

1

1

1

1

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

PROGRAM PENUNJANG 1.Program Peningkatan &

KEGIATAN

1.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dari Retribusi Ijin Gangguan

1.

Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran

Pengembangan

Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tertib administrasi Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur dan terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Penyuluhan lingkungan hidup kepada pelajar

Pelaksanaan Kemah Hijau

V-17

Pengelolaan Keuangan Daerah 2.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 tahun

1

1

1

1

1

5 tahun

1

1

1

1

1

3.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.

Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

2500 orang

500

500

500

500

500

4. Program Penyelenggaraan Pendidikan

1.

Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan

500 orang

100

100

100

100

100



VI-1

BAB 6

PENUTUP 6.1.

SURABAYA DI DASAWARSA II ABAD XXI Sebagai kota metropolitan, arah pengembangan Kota Surabaya tetap

menekankan pada aspek perekonomian untuk wilayah Jawa Timur dan Indonesia bagian tengah dan timur. Kenyataan bahwa Surabaya sudah menarik perhatian wisatawan luar negeri untuk berkunjung tidak lepas dari prestasi membaiknya mutu lingkungan hidup secara umum. Kegiatan perekonomian tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan perhatian terhadap mutu kota yang ekologis. Capaian ini mengandung tantangan yang bersifat positif seperti meningkatkan minat dan perhatian dari pelaku ekonomi luar negeri serta pariwisata yang juga terus membaik secara kuantitatif dan kualitatif, namun menyimpan masalah yang negatif. Masalah negatif ini terkait dengan proses urbanisasi yang juga meningkat tajam, baik dari sudut jumlah penduduk urban dengan kemampuan terbatas, maupun meningkatkan memperhatikan pelayanan terhadap kaum urban lapis bawah. Untuk mengatasi itu semua, pembangunan Surabaya ke depan diniatkan menjadi kota yang mampu menjadi kota ekologis, artinya tidak hanya lingkungan terjaga dan terawat dan kesempatan generasi mendatang sama baik, akan tetapi Surabaya ikut menyumbang konsep pembinaan lingkungan yang lebih baik, lebih ramah lingkungan, lebih menjangkau semua lapisan masyarakat dari yang paling atas sampai paling bawah dan tidak tertinggal dari perkembangan kota lingkungan dari negara yang sudah lebih maju. 6.2. SURABAYA KOTA EKOLOGIS Kota ekologis tidak berdiri sendiri, artinya aspek kemanusiaan (humanity atau humane) perlu mendapat perhatian pula. Ini berarti setiap penduduk Surabaya akan menjadi warga yang baik yang memahami hak dan kewajibannya, serta terbuka peluang luas untuk menikmati, memanfaatkan dan ikut menjaga dan meningkatkan mutu lingkungan hidup kota seluas-luasnya. Kota yang humane ini ikut bertanggung jawab dan merupakan jaminan agar aspek ekologis kota yang sudah dicapai tidak saja berkelanjutan, akan tetapi ada upaya yang inovatif dan inspiratif untuk terus ikut dikembangkan sehingga tidak tertinggal dengan capaian di tempat lain. Capaian kota


pembangunan berbagai fasilitas urban yang tidak semua bermutu baik, atau juga


VI-2

ekologis ini tidak hanya pada skala makro kota, tetapi menjangkau pada skala mikro seperti terus bertambahnya kampung unggulan yang secara ekonomis maju, sosial meingkat dan lingkungan hidup bermutu tinggi. Disamping sebagai kota yang ekologis dengan kandungan kemanusiaan yang kental, Surabaya juga perlu sarana pembangunan lingkungan yang cerdas, bukan sekedar maju atau tepat guna saja. Tantangan abad XXI agar mampu bersaing adalah meningkatnya intelektualitas warganya. Teknologi dan cara membangun yang cerdas (smart) perlu dikedepankan agar kota ekologis yang humanis tersebut mampu terus berkembang makin baik. Kecerdasan teknologi yang sudah dilakukan yaitu membuka peluang akses ke dunia cyber perlu terus ditingkatkan. Gagasan agar tiap RT dan RW tersambung dengan internet harus dimanfaatkan sebagai bagian cerdas dalam membina dan menyebarluaskan berbagai upaya dan informasi guna meningkatkan keekologis-an Kota Surabaya. Aspek cerdas lainnya adalah dalam penggunaan energi. Bukan saja energi harus dihemat secara maksimal, akan tetapi sumber energi yang digunakan juga harus yang ramah lingkungan seperti tenaga surya yang sudah mulai dirintias oleh Pemerintah Kota Surabaya. Aspek smart ini juga harus dipakai dalam membina ruang terbuka hijau. Saat ini banyak taman sudah dilengkapi dengan hot-spot yang gratis. Akan tetapi taman menjadi sarana efektif dalam membangun kecerdasan warga kota dalam bidang lingkungan hidup. Lingkungan hidup harus menjadi bagian kehidupan warga kota yang utuh karena mampu menjaga dan mengembangkannya, akan tetapi kawasan hijau ini juga menjadi sarana pendidikan bagi warga kota yang masih perlu meningkatkan pemahamannya terhadap ekologi yang baik, terutama bagi warga usia muda.


dan ruang terbuka hijau seperti kawasan mangrove atau hutan kota juga harus

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Recommend Documents