RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KABUPATEN LAMONGAN 2011 - 2015
KATA PENGANTAR
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Kepegawaian Daerah telah dapat melalui tahapan lima tahun pertama pembangunan jangka menengah bidang kepegawaian sebagaimana rencana strategis (Renstra) pembangunan kepegawaian periode Tahun 20062010. Tahap pertama pembangunan berjangka menengah tersebut merupakan bagian dari Pembangunan Kepegawaian Jangka Panjang Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2005-2025. Renstra pembangunan kepegawaian Tahun 2011-2015, telah disusun tetap memperhatikan arah kebijakan dan program pembangunan nasional jangka panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2009-2014, khususnya pembangunan nasional bidang aparatur. Dengan demikian kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah
dalam
rangka
pembangunan
kepegawaian tahap pertama
tersebut
telah
memperhatikan arah kebijakan dan program strategis pembangunan bidang aparatur nasional. Namun demikian secara kelembagaan juga dilaksanakan program dan kegiatan strategis kelembagaan yang mendukung pencapaian program pembangunan nasional. Pada pembangunan kepegawaian tahap kedua renstra periode Tahun 2011-2015, akan dibangun dan dijalankan beberapa komponen sistem manajemen kepegawaian, serta penyempurnaan dan melanjutkan beberapa kebijakan dan peraturan perundang-undangan kepegawaian untuk menciptakan kondisi sistem manajemen kepegawaian dalam rangka terciptanya Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, Netral dan Sejahtera. Namun demikian sampai dengan akhir periode pembangunan kepegawaian tahap kedua, masih dijumpai adanya kelemahan beberapa sub sistem manajemen kepegawaian yang belum dapat disempurnakan atau dikembangkan. Menyadari masih adanya beberapa kelemahan dan kekurangan yang ada dalam sistem manajemen kepegawaian khususnya dalam rangka pembinaan karir berbasis sistem merit, diperlukan langkah
sistemik dan berkelanjutan dalam kurun waktu lima tahun
kedepan. Oleh karena itu agar langkah dimaksud dapat menjadi prioritas program lima tahun pembangunan kepegawaian ke depan, maka Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2011-2015, lebih mempertajam berbagai program dan kegiatan strategisnya diselaraskan dengan kebutuhan pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana prioritas pembangunan Daerah bidang sumber daya aparatur RPJMD Tahun 2011-2015 dan dalam rangka mendukung terwujudnya berbagai program reformasi birokrasi.
Adapun penajaman program dan kegiatan strategis dalam renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2011-2015, mencakup: Pengembangan sistem manajemen kepegawaian, Penyempurnaan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan kepegawaian, Pembangunan dan pengembangan sistem penyelenggaraan pelayanan administrasi dan mutasi kepegawian, Penegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian, melanjutkan pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian, serta kegiatan strategis dalam kerangka reformasi birokrasi internal Badan Kepegawaian Daerah. Dengan memperhatikan tercapainya keselarasan pada format dan sistimatika penyusunan renstra kementerian dan lembaga secara nasional, maka Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2011-2015, disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Dengan demikian seluruh instansi pemerintah baik Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah mempunyai format dan sistimatika yang sama dalam susunan renstra tahun 2011-2015. Untuk selanjutnya Visi dan Misi, serta Renstra secara keseluruhan Kepegawaian Daerah Tahun 2011-2015 ini, akan menjadi
Badan
pedoman bagi seluruh Sub
Ordinasi SKPD Badan Kepegawaian Daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan untuk lima tahun ke depan. Demikian Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 20112015 ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karuniaNya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Kepegawaian Daerah dalam mengemban visi sesuai dengan amanah tugas dan fungsinya.
Lamongan, 1 Desember 2011 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
BAMBANG KUSTIONO, SH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580909 198303 1 015
DAFTAR ISI
Halaman Judul .............................................................................................................. Kata Pengantar ............................................................................................................. Daftar Isi .......................................................................................................................
i ii iii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 1.2 Landasan Hukum........................................................................................... 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra ..................................................... 1.4 Sistematika Penulisan ....................................................................................
1 1 2 4 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKD ............................................................... 2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisai ............................................................ 2.2 Sumber daya manusia Pegawai BKD Kabuapten Lamongan .......................
7 7 9
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DA FUNGSI ............... 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD a. Analisa Lingkungan Internal ....................................................................... b. Analisa Lingkungan Eksternal ..................................................................... 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepla Daerah dan Wakil Kepalah daerah Terpilih .......................................................................................................... 3.3 Telaah Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan ............ 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis ...........................................................................
36 36 36 36
BAB IV VISI dan Misi Badan Kepegawaian Daerah ................................................. 4.1 Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah .................................................. 4.1.1 Visi ........................................................................................................ 4.1.2 Misi ....................................................................................................... 4.2 Tujuan dan Sasaran Strategis jangkah menengah ......................................... 4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah ...................................
49 49 49 50 52 53
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ............................................... 5.1 Program ......................................................................................................... 5.2 Kegiatan ........................................................................................................ 5.3 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif ...................
54 54 54 57
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .......................................................................................
64
BAB VII PENUTUP ....................................................................................................
65
37 43 44
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 3.1 Tabel 4.1 Tabel 5.1
Tabel 5.2 Tabel 6.1 Tabel 6.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Pemetaan interaksi lingkungan strategis yang melingkupi BKD Kabupaten Lamongan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendahuluan Indikatif
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Perubahan paradigma pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Publik Governance) dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara pemerintahan yang terinstegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sebagai salah satu unsur penting sistem ini. Rencana strategi merupakan intrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian Visi, Misi, Tujuan maupun sasaran yang telah diterapkan. Secara legalitas formal sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan dan tata cara penyusunan Renstra SKPD, ditentukan bahwa
Visi dan Misi RPJM Nasional harus menajadi pedoman dasar
dalam penyusunan Rencana Strategi (Rentra) kementrian / lembaga (K/L) Pemerintah Pusat maupun dalam penyusunan Visi, Misi dan Program prioritas (Plat Form) Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam RPJMD nya, sehingga pencapaian sasaran Pembangunan Nasional secara menyeluruh akan dapat dicapai dan diwujudkan. Sejalan dengan hal tersebut, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah mengamanatkan agar setiap instansi / SKPD Pemerintah Kabupaten Lamongan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategi (strategi planning) yang telah dibuat. Rencana Strategi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2011-2015 yang disusun untuk jangka waktu lima tahunan ini, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2011 – 2015. Rencana Strategi ini, disusun melalui proses partisipasi, sistematis dan berkelanjutan yang akan dijadikan sebagai pedoman BKD Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan pencapaian Visi, Misi,Tujuan dan Sasaran strategiknya. Undang-undang RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 151 ayat (1) dan (2) dan Undang-undang RI nomor 33 tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menentukan bahwa : 1. Satuan kerja perangkat daerah menyusun Rencana Strategi yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahdan bersifat indikatif. 2. Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu selama lima tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan yang merupakan salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Lamongan tentunya berkewajiban menyusun rencana strategik tahun 2011-2015 yang didalamnya harus menyampaikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsi BKD Kabupaten Lamongan yang terbagi sesuai tugas fungsi kesekretariat dan 4 bidang (meliputi Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai, Bidang Mutasi Pegawai, Bidang Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan) untuk jangka waktu selama 5 tahun ke depan. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum yang mendasari penyusunan Rencana Strategis BKD Kabupaten Lamongan : 1. Undang-undang
Republik
Indonesia
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor … Tahun 2008.
5. Undang-undang
Republik
Indonesia
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 6.
Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan
antara
pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Propinsi
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 13. Peraturan
Presiden
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 14. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) Tahun 2010 – 2014 22. Instruksi Presiden Nomor 7 ahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah 23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJMD Daerah dan Renstra SKPD 24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
04 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan 26. Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 01 Tahun 2011 tentang
RPJMD Kabupaten Lamongan 27. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan 1.3. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renstra Maksud penyusunan Renstra BKD Kabupaten Lamongan 2010-2015 adalah untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2010-2015 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 01 tahun 2011 khususnya untuk mejabarkan yang terkait dengan bidang tugas kepegawaian daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan adalah untuk membuat dokumen Perencanaan
yang akan
menjadi
pedoman arah/ strategi BKD dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk turut
mendukung terwujudnya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2011-2015. Renstra ini juga akan menjadi pedoman bagi BKD dalam Penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kinerja Tahunan/ RKT) untuk jangka waktu selama lima tahun kedepan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKD Kabupaten Lamongan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2008 tentang Kedudukan, tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan. 1.4. Sistematika Penulisan Renstra BKD Kabupaten Lamongan tahun 2011 – 2015 terdiri dari enam bab dan beberapa lampiran. Lampiran Renstra memuat Formulir Rencana Stratejik dan Rencana Kerja. Renstra disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I : Pendahuluan Bab ini, menyajikan latar belakang, landasan hukum,maksud dan tujuan dan sistematikan penulisan Renstra. Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD Bab ini, menyampaikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKD, Sumber Daya BKD, Kinerja Pelayanan BKD, Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi BKD, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaah Renstra BKD dan Penentuan isu-isu strategis Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dan Kebijakan. Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi BKD, Tujuan dan Sasaran jangka menengah BKD, Strategi dan kebijakan BKD dalam 5 (lima) tahun mendatang. Bab. V : Rencana Program dan Kegiatan, indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif. Bab.VI: Indikator Kinerja BKD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan Kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. .
Lampiran : Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan BKD Kabupaten Lamongan Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKD
Kabupaten
Lamongan Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran jangka menengah Pelayanan BKD Tabel 5.1. Rencana
Program dan
kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, pendanaan indikatif BKD kabupaten Lamongan. Tabel 6.1. Indikator kinerja BKD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKD Kabupaten Lamongan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan, Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan ditentukan sebagai berikut : a. Kepala Badan b. Sekretariat 1. Sub. Bagian Umum 2. Sub. Bagian Keuangan 3. Sub. Bagian Program c. Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai 1. Sub. Bidang Informasi dan Dokumentasi 2. Sub. Bidang Pengadaan d. Bidang Mutasi Pegawai 1. Sub. Bidang Mutasi I 2. Sub. Bidang Mutasi II e. Bidang Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai 1. Sub. Bidang Pengembangan Karier 2. Sub. Bidang Kesejahteraan f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan 1. Sub. Bidang Pendidikan & Pelatihan Struktural 2. Sub. Bidang Pendidikan & Pelatihan Teknis Umum dan Fungsional g. Kelompok Jabatan Fungsional Adapun bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, digambarkan sebagai berikut :
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN . PERATURAN DAERAH KAB. LAMONGAN TGL. 4 JUNI 2008 NO. 4 TAHUN 2008 Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tanggal : 4 Juni 2008 Nomor : 4 Tahun 2008
KEPALA
BAMBANG KUSTIONO, SH. MM 19580909 198303 1 015 Tulungagung, 09-09-1958 (IV/c), 01-04-2005
SEKRETARIS DR. M U G I T O, MM 19671024 198809 1 001 NGANJUK, 24-10-1967 (IV/b), 01-04-2010
KEL. JABATAN FUNGSIONAL SUBBAG UMUM
SUBBAG KEUANGAN
SUBBAG PROGRAM
SUMARTINI, BA 19580305 198403 2 008 Lamongan, 05-03-1958 (III/d), 01-10-2010
SUPRIYATI, SE 19680711 199303 2 010 Sragen, 11-07-1968 (III/d), 01-04-2011
CHONEEF INDAH F, SH, MSi
BIDANG INFORMASI & PENGADAAN PEGAWAI
BIDANG MUTASI PEGAWAI
BIDANG PENGEMBANGAN KARIER & KESEJAHTERAAN PEGAWAI
BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Drs. TURDJI, MM 19590429 198503 1 014 Bojonegoro, 29-04-1959 (IV/b), 01-04-2010
SITI RUBIKAH, SE, MSi 19700607 199803 2 003 Ngawi, 07-06-1970 (III/d) 01-04-2010
Drs. IMMANUEL LAUKAMANG 19580303 198603 1 014 Alor, 03-03-1958 (IV/a), 01-04-2010
Drs. POEJIANTO, MM 19680924 198911 1 001 Lamongan, 24-09-1968 (IV/a), 01-10-2009
SUBBID INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SUBBID MUTASI I
SUBBID DIKLAT STRUKTURAL
NURHAYATI AS’ADAH, SE.M.Si 19730402 199901 2 001 Lamongan, 02-04-1973 (III/d), 01-10-2010
HARIYANTO, S.Pd 19730721 199901 1 001 Lamongan, 21-07-1973 (III/d), 01-10-2010
SUBBID PENGEMBANGAN KARIER
SUBBID PENGADAAN JOHNY INDRIANTO F, SSTP,Msi 19830430 200112 1 002 Lamongan, 30-04-1983 (III/b), 01-04-2009
SUTRISNO, SH 19690813 199003 1 010 Lamongan, 13-08-1969 (III/c), 01-10-2010
Drs. FADJAR NUSANTARA 19600426 198403 1 004 Lamongan, 26-04-1960 (III/d), 01-04-2005
SUBBID MUTASI II
SUBBID KESEJAHTERAAN
R U S Y D I, S.H., M.H. 19690722 199302 1 001 Lamongan, 22-07-1969 (III/c), 01-10-2010
R.MOCH. BAHARUDIN, SH 19591113 198603 1 010 Pamekasan, 13-11-1959 (III/d), 01-10-2005
SUBBID DIKLAT TEKNIS UMUM & FUNGSIONAL
ABDUL AWI, S.Sos 19671216 198710 1 001 Lamongan, 16-12-1967 (III/b), 01-10-2007
19650917 199403 2 006 Lamongan, 17-09-1965 (III/d), 01-04-2009
BUPATI LAMONGAN Ttd, MASFUK
UPT B
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2008, yang ditentukan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah dan pendidikan dan pelatihan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala BKD didukung dengan Sekretariat dan empat Bidang dengan rincian tugas dan fungsinya sebagai berikut : Sekretariat BKD merupakan unsur staf umum yang melaksanakan pelayanan administratif terhadap seluruh satuan organisasi dilingkungan Badan, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat BKD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian,
keuangan,
perlengkapan,
kerumahtanggaan,
hukum,
kelembagaan,
penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta tugas-tugas hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Penyusunan perencanaan program dan pelaporan ; b. Pelaksanaan pengelolaan kepustakaan dan urusan kehumasan ; c. Pengelolaan keuangan, administrasi gaji pegawai dan perlengkapan ; d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai ; e. Pengelolaan administrasi urusan umum dan kearsipan ; f. Pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Badan dan semua unit organisasi di lingkungan Badan ; g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Sekretariat BKD terdiri dari Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BKD. Sub Bagian Program, mempunyai tugas : a. Menghimpun, mengintegrasikan, menyusun rencana dan evaluasi rencana kegiatan tahunan ; b. Melakukan urusan dokumentasi, informasi serta pengelolaan perpustakaan dinas; c. Melakukan pengolahan data, pelayanan informasi dan kehumasan ; d. Melakukan evaluasi pelaksanaan/realisasi program unit kerja ; e. Melakukan hubungan kerja yang bersifat fungsional dalam rangka koordinasi dengan unit kerja yang menangani pengolahan data elektronik dalam rangka sistem informasi
manajemen, penyusunan dan monitoring/ evaluasi program dan dalam rangka penelitian dan pengembangan ; f. Membantu
mengkoordinasikan
penyusunan
rencana
strategis
dan
Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Sub Bagian Keuangan , mempunyai tugas : a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan ; b. Melakukan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai dan hak-haknya ; c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ; d. Melakukan verifikasi pengelolaan anggaran belanja Badan ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas : a. Melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usha kearsipan ; b. Mengurus adminstrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan ; c. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat
dinas ;
d. Menghimpun, mengatur dan mensistematisasi data/informasi dibidang organisasi dan ketatalaksanaan ; e. Menyelenggarakan adminstrasi dan urusan kepegawaian ; f. Mengelola adminstrasi tentang kedudukan dan hak pegawai serta kesejahteraan pegawai ; g. Melakukan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan kedinasan ; h. Melakukan inventarisasi barang-barang perlengkapan, rumah dinas, peralatan dan inventaris Badan ; i. Melakukan pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai ; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Bidang Mutasi Pegawai merupakan unsur pelaksanaan Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelayanan adminstrasi mutasi pegawai. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Mutasi Pegawai, mempunyai fungsi :
a. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan dan pemindahan dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; b. Penyiapan pertimbangan teknis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah ; c. Penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian PNS Daerah ; d. Pemberian pertimbangan teknis peninjauan masa kerja ; e. Penyiapan bahan kegiatan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari Sub Bidang Mutasi I dan Sub Bidang Mutasi II. Masing-masing Sub Bidang
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Mutasi Pegawai. Sub Bidang Mutasi I, mempunyai tugas : a. Melakukan pelayanan administrasi dalam rangka pemrosesan penerbitan keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan ; b. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan penerbitkan pertimbangan teknis kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan ; c. Melakukan pelayanan adminstrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan pertimbangan teknis peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan ; d. Melakukan pelayanan adminstrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan keputusan penyesuaian masa kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan ; e. Melakukan pelayanan adminstrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan keputusan pindah antar instansi lingkup daerah, antar daerah dan pindah dari/ke
instansi vertikal Departemen/Non Departemen di lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan ; f. Menyiapkan bahan kegiatan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan. g. Melakukan pelayanan adminstrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan keputusan pengangkatan dan pemindahan dalam dan dari jabatan struktural, di lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan ; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai. Sub Bidang Mutasi II mempunyai tugas : a. Melakukan pelayanan administrasi dalam rangka pemrosesan penerbitan keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah dari unsur pengawas sekolah, penilik pendidikan, guru SMU/SMK/MAN, SLTP/MTs, SD dan guru Taman Kanak-Kanak di Daerah. b. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan pertimbangan teknis kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah dari unsur pengawas sekolah, penilik pendidikan, guru SMU/SMK/MAN, SLTP/MTs, SD dan guru Taman Kanak-Kanak di Daerah. c. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan pertimbangan teknis peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah dari unsur pengawas sekolah, penilik pendidikan, guru SMU/SMK/MAN, SLTP/MTs, SD dan guru Taman Kanak-Kanak di Daerah. d. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan keputusan penyesuaian masa kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah dari unsur pengawas sekolah, penilik pendidikan, guru SMU/SMK/MAN, SLTP/MTs, SD dan guru Taman Kanak-Kanak di Daerah. e. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan keputusan pindah antar instansi lingkup daerah, antar daerah dan pindah dari/ke instansi vertikal Departemen/Non Departemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dari unsur pengawas sekolah, penilik pendidikan, guru SMU/SMK/MAN, SLTP/MTs, SD dan guru Taman Kanak-Kanak di Daerah.
f. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan keputusan pengangkatan, pemindahan dalam dan dari jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil Daerah dari unsur pengawas sekolah, penilik pendidikan, guru SMU/SMK/MAN, SLTP/MTs, SD dan guru Taman Kanak-Kanak di Daerah. g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai. Bidang Kesejahteraan dan Pengembangan Karier merupakan unsur pelaksana Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Kesejahteraan dan Pengembangan Karier mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta mengkoordinasikan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai. Dalam melaksanakan tugas
dimaksud,
Bidang Kesejahteraan dan Pengembangan Karier,
mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan dan perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan, pengendalian dan pengembangan Pegawai ; b. Penyiapan bahan dan penyusunan peraturan di bidang Kepegawaian Daerah ; c. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan serta disiplin dan peningkatan kinerja pegawai ; d. Penyiapan program dan kebijakan teknis peningkatan kesejahteraan dan pengembangan karier pegawai. e. Penyiapan, pelaksanaan pembinaan dan evaluasi pemberian penilaian prestasi kerja pegawai (Penerbitan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan/DP-3) ; f. Penyiapan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi penerapan penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional ; g. Pembinaan Korps, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan hak dan kewajiban serta kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil Daerah ; h. Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang purna tugas, berprestasi luar biasa dan penghargaan lainnya ; i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Bidang Kesejahteraan dan Pengembangan Karier, terdiri dari Sub Bidang Kesejahteraan dan Sub Bidang Pengembangan Karier. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pengembangan Karier. Sub Bidang Kesejahteraan, mempunyai tugas : a. Menyiapkan program dan kebijakan teknis peningkatan kesejahteraan Pegawai ;
b. Melaksanakan pelayanan administrasi untuk penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Isteri/Suami (Karis/su), Kartu Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) dan proses realisasi Tabungan Perumahan ; c. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil Daerah ; d. Menyiapkan bahan, melaksanakan pembinaan dan menangani penerbitan cuti Pegawai Negeri Sipil Daerah ; e. Melaksanakan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan ijin Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mencalonkan sebagai Pejabat Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa ; f. Melaksanakan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan ijin Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melakukan usaha di luar kedinasan ; g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penerbitan surat ijin belajar Pegawai Negeri Sipil Daerah ; h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ; i. Melaksanakan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan pemberian penghargaan satya lencana karya satya, bantuan uang duka, dan penghargaan pensiunan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku ; j. Melaksanakan penilaian Pegawai Negeri Sipil Daerah yg berprestasi dan atau teladan ; k. Melaksanakan sumpah/janji dan pelantikan pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil Daerah ; l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan rencana penyelenggaraan general check up dan asuransi kecelakaan diri Pegawai ; m. Menyiapkan bahan dan menangani administrasi pembinaan dan persyaratan permohonan perkawinan dan perceraian Pegawai ; n. Pembinaan korps, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan hak dan kewajiban serta kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil : o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pengembangan Karier ; Sub Bidang Pengembangan Karier, mempunyai tugas :
a. Menghimpun, mengolah dan menganalisis tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugas kedinasan ; b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah ; c. Melaksanakan pembinaan tata cara penyidikan dan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin kedinasan ; d. Menyiapkan bahan dan menangani penyelesaian masalah sengketa atau gugatan cerai, kasus-kasus pelanggaran disiplin dan perkara ijazah palsu serta melaksanakan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; e. Menyiapkan bahan dan menangani penyelesaian masalah sengketa dan gugatan di bidang kepegawaian ; f. Menyiapkan bahan dan menyusun pola pengembangan karir pegawai Negeri Sipil Daerah ; g. Melaksanakan evaluasi terhadap pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil Daerah ; h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan psikotest dan penelitian khusus bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ; i. Menyiapkan bahan, membina dan melaksanakan evaluasi terhadap Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai ; j. Memberikan pelayanan konsultasi dan pembimbingan psikologis di Bidang Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ; k. Melaksanakan pelayanan adminstrasi untuk menyiapkan bahan, membina dan menetapkan penilaian angka kredit (PAK) bagi pejabat fungsional ; l. Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Pegawai negeri Sipil daerah dalam mengaplikasikan hasil pendidikan dan pelatihan jabatan yang diberikan ; m. Melaksanakan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan, membina dan menetapkan penilaian kinerja pejabat struktural dan fungsional sebagai dasar pelaksanaan mutasi dan promosi jabatan ; n. Menyiapkan bahan dan mengevaluasi persyaratan jabatan sebagai dasar untuk melaksanakan mutasi dan promosi jabatan struktural dan jabatan fungsional ; o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pengembangan Karier; Bidang Pendidikan dan Latihan merupakan unsur pelaksana Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan. Bidang Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta mengkoordinasikan pendidikan dan latihan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pendidikan dan Latihan mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan dan latihan Pegawai Negeri Sipil Daerah : b. Penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan dan latihan pegawai Negeri Sipil Daerah : c. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan dan latihan Pegawai Negeri Sipil Daerah : d. Perencanaan dan peaksanaan pendidikan dan latihan Pegawai Negeri Sipil Daerah ; e. Penyiapan dan penyelenggaraan analisis kebutuhan pendidikan dan latihan ; f. Penyiapan dan penyelenggaraan analisis kebutuhan pendidikan dan latihan (Diklat) Pegawai Negeri Sipil Daerah ; g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Bidang Pendidikan dan Latihan, terdiri dari Sub Bidang Diklat Struktural dan Sub Bidang Diklat Teknis Umum dan Fungsional. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan. Sub Bidang Diklat Struktural, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan dalam rangka merencanakan dan melaksanakan testing serta menyiapkan bahan persyaratan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan latihan struktural, Tugas Belajar dan seleksi penerimaan IPDN ; b. Mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan program Latihan Pra Jabatan (LPJ) ; c. Menyiapkan pelaksanaan penunjukan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan mengikuti pendidikan dan latihan struktural ; d. Menyelenggarakan Latihan Pra Jabatan (LPJ) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah ; e. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Pegawai Negeri Sipil Daerah ; f. Mengadakan evaluasi pelaksanaan dan hasil pendidikan dan latihan struktural; g. Mengumpulkan bahan dan menyusun inventarisasi data pegawai Negeri Sipil daerah yang telah mengikuti pendidikan dan latihan struktural dan tugas belajar ; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan.
Sub Bidang Diklat Teknis Umum dan Fungsional, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan dalam rangka merencanakan dan melaksanakan testing serta menyiapkan bahan persyaratan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan latihan teknis umum dan fungsional ; b. Menyiapkan pelaksanaan penunjukan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan mengikuti pendidikan dan latihan teknis umum dan fungsional; c. Menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan teknis umum dan fungsional; d. Mengadakan evaluasi pelaksanaan dan hasil pendidikan dan latihan teknis umum dan fungsional; e. Mengumpulkan bahan dan menyusun inventarisasi data pegawai Negeri Sipil daerah yang telah mengikuti pendidikan dan latihan teknis umum dan fungsional; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan. Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai merupakan unsur pelaksana Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Informasi dan Pengadaan
Pegawai mempunyai tugas
melaksanakan perencanaan dan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan administrasi informasi kepegawaian, pengadaan dan pemberhentian Pegawai. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Informasi dan Pengadaan
Pegawai mempunyai
fungsi : a. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan ; b. Pelaksanaan dan penyiapan bahan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dinyatakan lulus ujian ; c. Penyiapan pertimbangan teknis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian daerah untuk penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memasuki usia pensiun ; d. Pengelolaan dokumentasi, pengolahan data dan penyediaan informasi manajemen kepegawaian ; e. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian ; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Bidang Informasi dan Pengadaan
Pegawai, terdiri dari Sub Bidang Informasi dan
Dokumentasi, dan Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai. Masing-masing
Sub
Bidang dipimpin
oleh
Kepala
Sub
Bidang
yang
berada
dibawah
dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Informasi, Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai. Sub Bidang Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas : a. Menghimpun, menyusun dan mendokumentasikan serta mendistribusikan peraturan bidang kepegawaian daerah : b. Menyiapkan bahan, merumuskan dan menyusun serta menerbitkab peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian daerah ; c. Mengelola arsip naskah teknis bidang kepegawaian daerah ; d. Mengelola data file perorangan pegawai ; e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja pengelola data elektronik dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen, penyusunan dan monitoring/evaluasi data ; f. Menghimpun dan mengolah data fisik serta menyediakan informasi kepegawaian daerah ; g. Memberikan informasi hukum di Bidang Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ; h. Menyiapkan, mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian daerah (SIMPEGDA) ; i. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar urut kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil Daerah ; j. Menyiapkan bahan dan menyelesaikan administrasi Laporan Pajak-pajak Pribadi Pegawai (LP-2P) ; k. Menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan Tata Usaha Kepegawaian daerah ; l. Menyiapkan, menyediakan dan menyampaikan laporan Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara ; m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi, Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai ; Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai, mempunyai tugas : a. Melakukan pelayanan adminstrasi dalam rangka pemrosesan penerbitan keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
b. Menyiapkan dan menyusun rencana formasi Pegawai sesuai Anforjab ; c. Menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan Pegawai, yang meliputi penyusunan jadwal
kegiatan,
mengumumkan
pendaftaran
dan
persyaratan
administrasi,
melaksanakan tes kemampuan dan pengetahuan, kesehatan dan persyaratan lain ; d. Menyiapkan bahan pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai bagi peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dinyatakan lulus ujian ; e. Menyiapkan bahan dan menerbitkan Keputusan Pengangkatan dan pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah ; f. Melakukan pelayanan administrasi pengangkatan, pemindahan perpanjangan dan pemberhentian Pegawai tidak tetap (pegawai tenaga kontrak kerja) ; g. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan keputusan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah ; h. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan pertimbangan teknis pensiun Pegawai Negeri Sipil daerah yang memasuki usia pensiun ; i. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah ; j. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan keputusan Pensiun Janda/Duda dan Pensiun anak Pegawai Negeri Sipil Daerah ; k. Melakukan pelayanan administrasi untuk menyiapkan bahan dan menerbitkan keputusan Pensiun Pegawai negeri Sipil Daerah yang mengalami cacat/meninggal dunia karena dinas; l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi, Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai; 2.2. Sumber daya manusia Pegawai BKD Kabupaten Lamongan Sebagai sumber daya utama penyelengaraan tugas dan fungsi lembaga sampai dengan saat ini berjumlag 57 orang yang terdiri dari 55 PNS dan 2 orang tenaga honorer (data per oktober 2011), sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) BKD per jenis kelamin No. 1.
Jenis Kelamin Laki-laki
%
Perempuan
%
37
67.27 %
18
32.72
Jumlah
%
55
100 %
Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Tenaga Kontrak (Honorer) Jenis Kelamin No.
Laki-laki
%
Perempuan
%
2
100 %
-
-
1.
Jumlah
%
-
100 %
Tabel 2.3. Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Tingkat Pendidikan No. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pendidikan 2 Doktor (S3) Pasaca Sarjana (S2) Sarjana (S1) SM/ D2/ D3 SLTA SLTP SD JUMLAH
Jumlah 3 1 10 30 7 7 55
% 4 1.81 18.2 54.5 12.72 12.72
100 %
Tabel 2.4. Komposisi Pegawai Tenaga Kontrak (Honorer) Menurut Tingkat Pendidikan No. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pendidikan 2 Doktor (S3) Pasaca Sarjana (S2) Sarjana (S1) SM/ D2/ D3 SLTA SLTP SD JUMLAH
Jumlah 3 2 2
% 4 100 100 %
Tabel 2.5. Komposisi Pegawai Menurut Golongan Pegawai No. IV 2 5
1 1.
% 3 9,09 %
III 4 39
Golongan % II 5 6 71 % 11
Jumlah % 7 20 %
I 8 -
% 9 -
10 55
Tabel 2.6. Formasi dan Bezseting Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lamongan berdasarkan hasil analisa jabatan dan kebutuhan Pegawai tahun 2011 No. Jenis Formasi Bezzeting Kekurangan Kelebihan Ket. 1 1.
2
3
4
5
6
Struktural
1
1
-
-
a. Eseleon II.b
1
1
-
-
7
1
2.
2
3
4
5
6
b. Eselon III.a
4
4
-
-
c. Eselon IV.a
11
11
-
-
43
38
5
-
60
55
5
-
Staff Jumlah
7
Tabel 2.7 : Data Sarana dan Prasarana Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan NO
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
JENIS 2. Gedung PC unit Meja tulis Meja tik Note book Camera Handy cam Meja pejabat Meja computer Filling besi Lemari besi /Metal Lemari Buku Peralatan komputer (server) Rak besi Rak kayu Rak besi arsip Rotary filling Lemari kayu Papan white board Jam dinding Kursi lipat Kursi besi Kursi kayu Kursi putar Kursi pejabat Ex house fan Printer Telepon Mesin ketik long
JUMLAH 3. 1 unit 16 unit 6 unit 2 unit 10 unit 3 unit 2 unit 20 unit 8 unit 5 unit 7 unit 2 unit 1 unit 10 unit 1 unit 1 unit 3 unit 3 unit 3 unit 4 unit 2 unit 1 unit 1 unit 2 unit 10 unit 3 unit 19 unit 3 unit 1 unit
KONDISI 4. Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
KET. 5.
1. 27. 28.
29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Tabel 2.8.
2. Mesin ketik standart Lambang Gambar Garuda, Presiden, Wapres dan Bupati dan Wabup Papan pengumuman Papan pengumuman kaca Goerden Fitres AC Meja kursi tamu Meja kerja fantasi 160 Kaca meja rapat Rak File Perorangan File perorangan Brankas LCD Sepeda Motor Wireless Alat Pembantu Pemadam Kebakaran Kipas Angin Mobil Dinas
3. 3 unit 3 set
4. Baik baik
1 unit 1 unit 11 unit 10 unit 11 buah 2 set 6 buah 1 unit Unit 15.100 buah 1 unit 3 unit 11 Unit 2 Buah 1 Buah
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Rusak 2 baik Baik Baik Baik
2 Buah 3 buah
Baik Baik
1 rusak
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010
NO.
URAIAN
JUMLAH (Rp.)
1
2 BALANJA DAERAH
3 4.625.877.000,00
A.
BALANJA TIDAK LANGSUNG
2.010.117.000,00
Belanja Pegawai
2.010.117.000,00
B.
BELANJA LANGSUNG
2.615.760.000,00
I
Program Pelayanan administrasi Perkantoran 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
II
5.
2.56.960.000,00 23.975.000,00 232.985.000,00 0,00 184.800.000,00
KET. 4
1
III
IV
V
2 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal Program Fasilitasi Pindah/ Purna Tugas PNS 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal
3 1.900.000,00 94.000.000,00 88.900.000,00 89.000.000,00
4
5.472.000,00 83.528.000,00 0,00 150.000.000,00 22.277.000,00 127.723.000,00 0,00 15.000.000,00
14.666.000,00 334.000,00 0,00
2.3.Kinerja Pelayanan SKPD Kabupaten Lamongan mempunyai 13.243 orang
pegawai yang terdiri dari
12.813 Pegawai Negeri Sipil dan 430 orang tenaga kontrak tersebar di seluruh unit kerja. Sebagai konsekuensi pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Lamongan berupaya secara berkesinambungan melakukan pengembangan dan peningkatan kemampuan SDM aparaturnya. Kondisi PNS Kabupaten Lamongan akhir tahun 2010, menurut kelompok tingkat pendidikannya, disampaikan sebagai berikut : Tabel 2.9 : Tingkat pendidikannya PNS Kab Lamongan akhir tahun 2010 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TINGKAT PENDIDIKAN Pasca Sarjana (S-3) Pasca Sarjana (S-2) Strata-1/D-4 D-III D-II D-I SLTA SLTP SD JUMLAH
JUMLAH 3 1080 7551 813 636 253 1906 384 187 12.813
KETERANGAN
Kondisi PNS Kabupaten Lamongan akhir tahun 2010, menurut kelompok pangkat golongan ruang, disampaikan sebagai berikut : Tabel 2.10 :
PNS Kabupaten Lamongan akhir tahun 2010, menurut kelompok pangkat golongan ruang RUANG KEPANGKATAN NO GOLONGAN JML KET A B C D 2968 1593 48 5 4614 1 IV 1956 1217 925 892 4990 2 III 1247 820 641 304 3012 3 II 49 12 116 20 197 4 I JUMLAH
12.813
Kondisi PNS Kabupaten Lamongan akhir tahun 2010, menurut kelompok jabatan yang didudukinya, disampaikan sebagai berikut : Tabel 2.11 : PNS Kabupaten Lamongan akhir tahun 2010, menurut kelompok jabatan yang didudukinya NO JABATAN 1 Pejabat Struktural a. Eselon II.a b. Eselon II.b c. Eselon III.a d. Eselon III.b e. Eselon IV.a f. Eselon IV.b 2 Pejabat Fungsional Tetentu a. Guru b. Pengawas Sekolah c. Penilik PLS d.Pamong Belajar e.Dokter f.Dokter Gigi g.Perawat h.Bidan i.Nutrisionis j.Apoteker & Asisten Apoteker k.Laboratoris l.Sanitarian m.Penyuluh Pertanian n.Penyuluh Kehutanan o.Penyuluh Perikanan p.Penyuluh KB 3. Staf fungsional Umum JUMLAH
JUMLAH 29 70 121 565 108 7510 135 54 83 38 439 396 28 26 16 27 54 11 8 114 2981 12.813
KETERANGAN
Kondisi PNS Kabupaten Lamongan akhir tahun 2010, menurut kelompok jabatan struktural dan diklat struktural yang diikuti, disampaikan sebagai berikut : Tabel 12
NO 1.
2. 3.
: PNS Kabupaten Lamongan akhir tahun 2010, menurut kelompok jabatan struktural dan diklat struktural yang diikuti DIKLAT STRUKTURAL DIKLATPIM IV DIKLATPIM III DIKLATPIM II JABATAN KET sudah belum sudah belum sudah belum Pejabat Struktural a. Eselon II.a 1 b. Eselon II.b 20 11 c. Eselon III.a 62 11 2 d. Eselon III.b 55 70 e. Eselon IV.a 394 202 f. Eselon IV.b 43 59 Pejabat Fungsional Tertentu Staf Fungsional 1 Umum JUMLAH 437 261 117 81 23 11 Capaian kinerja pelayanan kepegawaian pada BKD Kabupaten Lamongan dari
tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, disampaikan sebagai berikut : 1. 2.
1. Usulan Pengisian Formasi CPNS yang masih kosong dan Tambahan Formasi Baru Pengusulan Pengisian Formasi Umum CPNS yang masih kosong dan tambahan formasi baru disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapat persetujuan pengadaannya, dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 disampaikan sebagai berikut : Tabel 2.13 : Usulan Pengisian formasi dan tambahan formasi umum tahun 2005 - 2010 No.
TAHUN
1. 2. 3. 4. 5. 6.
2005 2006 2007 2008 2009 2010
JUMLAH USULAN
JUMLAH YG DISETUJUI
JUMLAH YG TIDAK DISETUJUI
KET.
3. 4.
2. Pelaksanaan Pengadaan CPNS Pelaksanaan pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Lamongan sesuai usulan formasi yang kosong dan tambahan formasi baru yang telah disetujui oleh Menteri PANRB, ditindak lanjuti pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS, dengan pelaksanaan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 disampaikan sebagai berikut : Tabel 2.14 : Data pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS tahun 2006 - 2010 No.
URAIAN
1.
PENDAFTAR PENDAFTAR MEMENUHI SYARAT PENDAFTAR YG IKUT TEST CPNS PESERTA TEST YG LULUS UJIAN PESERTA TEST YG LULUS UJIAN & DIANGKAT SBG CPNS
2. 3. 4. 5.
5. 6.
TAHUN 2006
125
2007
2008
2009
2010
-
14.266
-
11.256
-
980
10.179
-
436
350
435
349
-
329
KET.
3. Pendataan Honorer yang Masuk Data Base MENPANRB Pelaksanaan pendataan honorer Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk diusulkan masuk Data Base Menteri PANRB, pelaksanaan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 disampaikan sebagai berikut : Tabel 2. 15 : Data pedataan honorer yang masuk database tahun 2006 - 2010 No.
URAIAN
1
2
1.
2.
3.
4.
5.
YG MEMENUHI SYARAT UNTUK DIUSULKAN KE MENPAN RB YG DISETUJUI MASUK DATA BASE MENPANRB FORMASI CPNS YG DISETUJUI UNTUK DIISI DARI HONORER HONORER DATA BASE MENPAANRB YG DIANGKAT CPNS HONORER YG DIUSULKAN MASUK KELOMPOK K-1
TAHUN 2006
2007
2008
2009
2010
3
4
5
6
7
885
1002
120
115
3576
2596
2529
407
385
KET. 8
1
2
6.
7.
8.
3
4
5
6
HONORER YG DIUSULKAAN MASUK KELOMPOK K-2 SEKDES YG MEMENUHI SYARAT DIUSULKAN DIANGKAT PNS SEKDES YG DIANGKAT PNS
7
8
1305
7. 4. Pemberhentian / Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah memasuki BUP: Penyelesaian pengajuan pemberhentian/pensiun PNSD dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 disampaikan sebagai berikut : Tabel 2.16 : Data Pensiun PNSD memasuki BUP tahun 2005 - 2010 No.
TAHUN
USULAN
REALISASI
SISA
1. 2. 3. 4. 5. 6.
2005 2006 2007 2008 2009 2010
183 189 194 200 206 212
183 189 194 200 206 212
-
KET. Asumsi
5. Pemberhentian / Pensiun Dini Pegawai Negeri Sipil Daerah Penyelesaian pengajuan pemberhentian/pensiun dini PNSD dari tahun dengan tahun 2010 disampaikan sebagai berikut :
2005 sampai
Tabel 2.17 : Data Pensiun Dini PNSD tahun 2005 - 2010 No.
TAHUN
USULAN
REALISASI
1. 2. 3. 4.
2007 2008 2009 2010
20 15
20 15
SISA
KET.
8. 6. Pensiun Janda/Duda/Anak Pegawai Negeri Sipil Daerah yang Meninggal Dunia Penyelesaian pengajuan pensiun janda/duda/anak PNSD yang suami/istri/orang tuanya meninggal, dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 disampaikan sebagai berikut : Tabel 2.18 : Data Pensiun Janda/Duda PNS tahun 2006 - 2010 No.
TAHUN
USULAN
REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6.
2005 2006 2007 2008 2009 2010
61 69
61 69
SISA
KET.
7. Perpanjangan Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah bereselon II Pemberian perpanjangan batas usia pensiun PNSD bereselon II dari tahun sampai dengan tahun 2010 disampaikan sebagai berikut :
2005
Tabel 2.19 : Data Perpanjangan Usia Pensiun PNSD bereselon II tahun 2005 - 2010 No.
TAHUN
USULAN
REALISASI
SISA
1. 2. 3. 4. 5. 6.
2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 2 2 1
1 2 2 1
-
8. Perpanjangan Usia Pensiun bagi Penilik PLS Pemberian perpanjangan batas usia pensiun Penilik PLS, dengan tahun 2010 disampaikan sebagai berikut :
dari tahun
KET.
2005 sampai
Tabel 2.20 : Data Perpanjangan Usia Pensiun Penilik PLS tahun 2005 - 2010 No.
TAHUN
1. 2. 3. 4. 5. 6.
2005 2006 2007 2008 2009 2010
USULAN
REALISASI
SISA
KET.
9. Pengangkatan CPNS menjadi PNS : Penyelesaian pengajuan pengangkatan CPNS menjadi PNS, dari tahun dasar 2006 sampai dengan tahun 2010 disampaikan sebagai berikut : Tabel 2.21 : Data Pengangkatan CPNS menjadi PNS tahun 2005 – 2010 No.
TAHUN
USULAN
REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6.
2005 2006 2007 2008 2009 2010
124 445 883 1007
124 445 883 1007
SISA
KET.
10. Penyesuaian Masa Kerja : Penyelesaian penyesuaian masa kerja PNS dari tahun dasar 2006 sampai dengan tahun 2010 disampaikan sebagai berikut :
Tabel 2.22 : Data Jumlah PNS yang disesuaikan masa kerjanya tahun 2005 - 2010 No.
TAHUN
USULAN
REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6.
2005 2006 2007 2008 2009 2010
20 8 6 24 11 12
20 8 6 24 11 12
SISA
KET.
11. Kenaikan Pangkat : Penyelesaian pengajuan kenaikan pangkat mulai tahun 2006 sampai dengan 2010 sebagai berikut : Tabel 2.22 : Data Jumlah Kenaikan Pangkat PNS tahun 2006 - 2010 No.
GOLONGAN KEPANGKATAN TH.2006
PNS YG DIPROGRAMKAN
NAIK
TAHUN TH.2007
TH.2008
Th.2009
Th.2010
PANGKAT
1.
I
20
20
18
18
17
2. 3.
II III
332 1730
335 1735
335 1737
336 1739
337 1896
614 2696
615 2705
617 2090
618 2711
120 2370
4.
IV JUMLAH
KET.
REALISASI KENAIKAN PANGKAT 1. 2.
I II
14 301
0 198
1 152
11 199
25 308
3. 4.
III IV
1088 1053
1038 683
1029 595
934 1080
882 851
2456
1919
1777
2224
2066
JUMLAH
12. Mutasi dan Promosi Jabatan : Proses mutasi dan promosi jabatan mulai tahun 2005 sampai dengan 2010, disampaikan sebagai berikut : Tabel 2.23 : Data Jumlah Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural PNS tahun 2005 – 2010
NO.
TAHUN
USULAN
REALISASI
SISA
1. 2. 3. 4. 5. 6.
2005 2006 2007 2008 2009 2010
295 178 97 174 866 184
295 178 97 174 866 184
-
KET.
13. Mutasi Staf Antar SKPD di Kabupaten Lamongan Mutasi Staf antar SKPD di Kabupaten Lamongan mulai tahun 2006 sampai dengan 2010 sebagai berikut : Tabel 2.24 : Data Jumlah Mutasi PNS Staf tahun 2006 – 2010 No.
GOLONGAN KEPANGKATAN TH.2006
TAHUN TH.2007
JUMLAH USULAN/ YG DIPROGRAMKAN
TH.2008
Th.2009
Th.2010
DIMUTASIKAN
1. 2.
I II
20 332
20 335
18 335
18 336
17 337
3. 4.
III IV
1730 614
1735 615
1737 617
1739 618
1896 120
JUMLAH 2596 2705 REALISASI STAF YANG DIMUTASIKAN
2707
2711
2250
1.
I
13
22
1
2. 3.
II III
64 119
117 156
11 27
196
1 296
39
4.
IV JUMLAH
KET.
14. Mutasi PNS Masuk dan Keluar dari Pemerintah Kabupaten Lamongan Pelaksanaan mutasi PNS keluar dan masuk Pemerintah Kabupaten Lamongan dari tahun dasar 2006 sampai dengan tahun 2010 disampaikan sebagai berikut : Tabel 2.25 : Data Jumlah Mutasi PNS Masuk dan Keluar Kab Lamongan tahun 2005 - 2010 No.
TAHUN
USULAN
REALISASI
MUTASI MASUK PEM KAB LAMONGAN 1.
2005
1
1
2. 3. 4. 5. 6.
2006 2007 2008 2009 2010
12 7 9 11 13
12 7 9 11 13
MUTASI KELUAR PEM KAB LAMONGAN 1.
2005
5
5
2. 3. 4. 5. 6.
2006 2007 2008 2009 2010
7 9 8 16 20
7 9 8 16 20
SISA
KET.
15. Penyelesaian penjatuhan hukuman PNSD Proses penyelesaian peenjatuhan/ penindakan pelanggaran disiplin sampai dengan 2010 disampaikan sebagai berikut :
dari tahun 2005
Tabel 2.26 : Data Jumlah Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS tahun 2005 – 2010 NO.
TAHUN
1.
2005
2.
2006
3.
2007
4.
2008
5.
2009
6.
2010
TINGKATAN SANGSI
GOLONGAN KEPANGKATAN
RINGAN
SEDANG
BERAT
IV III II I IV III II I IV III II I IV III II I IV III II I IV III II I
1 1 2 2 1 3 1 2 3 1 1 2 1 2 3 1 -
2 1 1 3 3 4 2 3 2 1 3 -
1 4 1 1 1 5 4 3 3 1 1 2 -
KET.
16. Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Pegawai Negeri Sipil Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan PNS sebagai kesinambungan proses dari promosi dan rekruitmen CPNS, dari tahun 2005 sampai dengan 2010 disampaikan sebagai berikut : Tabel 2.27 : Data Pengambilan Sumpah/Janji PNS tahun 2005 – 2010 No.
TAHUN
PROGRAM
REALISASI
SISA
1. 2. 3. 4. 5. 6.
2005 2006 2007 2008 2009 2010
543 550 600 650 700 750
543 178 97 619 1749 1342
-
KET.
17. Usulan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami PNS dan Kartu Taspen : Pemrosesan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Istri/Suami mengikuti jumlah CPNS yang terekrut dari tahun ke tahun, dan tingkat capaian relalisasi dari tahun 2005 sampai dengan 2010 disampaikan sebagai berikut : Tabel 2.28 : Data Proses Karpeg, Karis/su dan Kartu Taspen tahun 2005 – 2010 NO .
TAHUN
NAMA KARTU IDENTITAS
KET.
2006
2007
2008
2009
2010
1. KARTU PNS/KARPEG 147 2. KARIS/KARSU 359 3. KARTU TASPEN 32 REALISASI KARTU IDENTITAS
575 520 50
575 530 55
585 560 60
590 575 65
16 99 40
486 114 233
892 427 171
1099 1460 135
USULAN YANG DIPROGRAMKAN
1. 2. 3.
KARTU PNS/KARPEG KARIS/KARSU KARTU TASPEN
225 17
18. Proses Ijin Perceraian Tabel 2.29 : Data Perijinan Perceraian PNS tahun 2005 – 2010 NO.
GOL.
2006 PENGAJUAN YANG MASUK 1 IV 2 III 5 3 II 5 4 I -
2007
TAHUN 2008
2009
2010
2 15 -
2 8 -
4 12 5 -
10 9 5 -
17
10
21
24
PENGAJUAN YANG DISETUJUI 1 IV 2 2 III 5 15 3 II 5 4 I -
2 8 -
4 12 5 -
10 9 5 -
10
21
24
JUMLAH
JUMLAH
10
10
17
KET.
19. Kenaikan Gaji Berkala Tabel 2.30 : Data Kenaikan Gaji Berkala PNS tahun 2005 – 2010 No.
TAHUN
PROGRAM
REALISASI
1 2 3 4 5
2006 2007 2008 2009 2010
1.783 1.825 1.850 1.875 1.910
1990 1922 1903 2032 1889
SISA
KET.
20. Cuti Pegawai Negeri Sipil : Tabel 2.31 : Data Cuti PNS tahun 2005 - 2010 No.
TAHUN
USULAN
REALISASI
SISA
KET.
1 1. 2. 3. 4. 5. 6.
2 2005 2006 2007 2008 2009 2010
3 72 100 118 119 137 130
4 144 153 98 109 134 184
5
6
21. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah. Tabel 2.32 : Data Ujian Dinas PNS tahun 2006 - 2010 TAHUN
KET.
NO.
KELOMPOK JENIS UJIAN
TH.2006
TH.2007
TH.2008
TH.2009
TH.2010
1
2
4
5
6
7
8
9
UJIAN DINAS YG DIPROGRAMKAN -GOL. II KE III
75
-
167
89
133
-GOL. III KE IV
16
-
-
15
23
167
104
156
JUMLAH
91
UJIAN DINAS YG DAPAT DIREALISASI -GOL. II KE III
41
60
54
47
40
-GOL. III KE IV
5
18
30
17
11
46
78
84
64
51
JUMLAH
22. Ujian Penyesuaian Ijazah. Tabel 2.33 : Data Ujian Penyesuaian Ijazah PNS tahun 2005 - 2010 NO. 1
TINGKAT PENDIDIKAN UJIAN 2
TAHUN
KET.
TH.2006
TH.2007
TH.2008
TH.2009
TH.2010
4
5
6
7
8
5 -
8 3 70
YG IUKUT UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH YG DIPROGRAMKAN 1. 2. 3. 4.
-SD KE SLTP -SLTP KE SLTA -SLTA KE SARMUD -SARMUD K S-1
-
7 9
33 -
9
1 5. 6.
2 -SLTA KE S-1 -S-1 KE S2 JUMLAH
4 91
5 122 1 139
6 188 7 395
7 32 142
8 12 197 249
9
YG LULUS UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH YG DAPAT DIREALISASIKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.
-SD KE SLTP -SLTP KE SLTA -SLTA KE SARMUD -SARMUD KE S-1 -SLTA KE S-1 -S-1 KE S2
-
-
2 8 144 7
JUMLAH
-
-
166
23. Penyelesaian Penerbitan PAK sebanyak Tabel 2.34 : Data Penerbitan PAK PNS Pejabat Fungsional tahun 2005 - 2010 NO.
TAHUN
IV 1 2 3 USULAN PAK YG DIPROGRAMKAN 1. 2006 7 2. 2007 12 3. 2008 14 4. 2009 21 5. 2010 25 JUMLAH 79 USULAN PAK YG DIREALISASIKAN 1. 2006 9 2. 2007 15 3. 2008 12 4. 2009 18 5. 2010 23 JUMLAH 77
GOLONGAN KEPANGKATAN III II JUMLAH 4 5 6 1752 1763 1775 1836 1865
193 193 224 245 255
8991
10178
104 112 180 196 207
7318
7
1950 1968 2.013 2.102 2.145
1110
1248 1386 1503 1577 1604
KET.
1361 1513 1695 1791 1834
799
8194
24. Penyelesaian Ijin Belajar Tabel2. 35 : Data Ijin Belajar PNS tahun 2006 - 2010 TINGKAT PENDIDIKAN TH.2006 IJIN 1 2 3 USULAN IJIN YG DIPROGRAM 1 -SD KE SLTP 2 -SLTP KE SLTA -SLTA KE 3 20 SARMUD 4 -SLTA KE S-1 133 -D.IV/S-1 KE 5 35 S-2 6 -S-2 KE S-3 JUMLAH NO.
TAHUN TH.2007
TH.2008
TH.2009
TH.2010
4
5
6
7
-
-
-
2 -
26
36
47
60
159
175
188
225
33
22
34
108
-
-
-
-
KET. 8
25. Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri Sipil yang diproyeksikan dapat diikutkan dalam diklat adalah sebagai berikut : Tabel 2.36 : Data Diklat PNS tahun 2006 - 2010 NO.
JENIS DIKLAT
TH.2006 TH.2007 1 2 3 4 JUMLAH PNS YG DIPROGRAMKAN IKUT DIKLAT 1. LATIHAN PRAJABATAN - GOLONGAN I 28 - GOLONGAN II 223 - GOLONGAN III 283 JUMLAH 543 2. DIKLAT STRUKTURAL/KEPEMIMPINAN -DIKLATPIM TK.I -DIKLATPIM TK.II 5 3 -DIKLATPIM III 8 13 -DIKLATPIM TK.IV 42 40 JUMLAH 55 56 DIKLAT TEKNIS 3. FUNGSIONAL DAN 128 460 PELATIHAN KETRAM 4. TUGAS BELAJAR -SLTA KE SARMUD -SLTA KE S-1 -SARMUD KE S-1 -D.IV KE S-1 -D.IV/S-1 KE S2 3 4 -S-2 KE S-3 JUMLAH 3 4 JUMLAH 1+2+3+4 186 1054 JUMLAH PNS YG DAPAT DIREALISASIKAN IKUT DIKLAT 1. DIKLAT PRAJABATAN - GOLONGAN I 28 - GOLONGAN II 223 - GOLONGAN III 283 JUMLAH 543 2. DIKLAT KEPEMIMPINAN -DIKLATPIM TK.I -DIKLATPIM TK.II -DIKLATPIM III -DIKLATPIM TK.IV JUMLAH DIKLAT TEKNIS 3. FUNGSIONAL DAN PELATIHAN KETRAM 4. TUGAS BELAJAR -SLTA KE SARMUD -SLTA KE S-1 -SARMUD KE S-1 -D.IV KE S-1 -D.IV/S-1 KE S2 -S-2 KE S-3 JUMLAH JUMLAH 1+2+3+4
TAHUN TH.2008 5
TH.2009 6
TH.2010 7
74 541 273 888
32 520 450 1002
16 152 281 449
5 12 40 57
32 10 42
2 7 40 49
760
310
377
1 1
-
1 2
3 3
10 13
1706
1357
498
74 541 273 888
32 520 450 1002
16 152 281 449
5 8 42 55
3 13 40 56
5 12 40 57
32 10 42
2 7 40 49
128
460
760
310
377
1 2 1
-
1 2
3 3
4 4
3 3
10 13
186
1054
1708
1357
498
KET. 8
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD a. Analisa Lingkungan Internal Analisa lingkungan internal organisasi, dilaksanakan agar diketahui factorfaktor kondisi potensial dan kondisi riil kekuatan organisasi (strength) serta agar diketahui pula kondisi potensial dan kondisi riil kelemahan organisasi (weakness). Kekuatan organisasi harus digali dan dikembangkan sebaik mungkin yang nantinya dapat digunakan untuk menggerakan dan mengembangkan organisasi. Selain kekuatan organisasi, kondisi potensial dan kondisi riil internal yang harus dianalisa untuk diketahui keberadaannya adalah kelemahan organisasi (weakness). Kelemahan organisasi harus memperoleh perhatian secara sungguh-sungguh penanganannya, sehingga sebisa mungkin kelemahan tersebut harus didayagunakan untuk diubah menjadi kekuatan organisasi. Kondisi potensial dan kondisi riil BKD Kabupaten Lamongan yang dapat dinilai sebagai kekuatan (strength) yang memiliki keuntungan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran strategik , adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.
Tersedia dan kejelasan tupoksi BKD. Tersedianya dukungan jumlah SDM Aparat. Semakin baiknya sarana dan prasarana. Semakin mantapnya kerja sama dan koordinasi. Meningkatnya tingkat pendidikan Aparatur. Sedangkan kondisi potensial dan kondisi riil yang dapat dipandang sebagai kelemahan (weakness) internal BKD Kabupaten Lamongan apabila tidak dikelola dan ditangani pendayagunaannya secara baik yang dapat mengakibatkan gagal mencapai tujuan dan sasaran strategik, adalah sebagai berikut : 1. Rendahnya minat personil untuk mempelajari dan menguasai peraturan yang terkait dengan bidang tugasnya. 2. Rendahnya ketelitian dan kedisiplinan personil dalam penyelesaian tugas 3. Rendahnya motivasi kerja aparatur. 4. Belum optimalnya pengembangan SIMPEG / SAPK 5. Belum tervisualisasikannya prosedur pelayanan kepegawaian. b. Analisa Lingkungan Eksternal Analisa lingkungan eksternal, dilaksanakan untuk mengetahui keberadaan berbagai peluang (Opportunity) dan tantangan/ancaman ((Threat) organisasi, yang berkembang yang harus dihadapi oleh organisasi. Peluang merupakan factor eksternal
yang bersifat positif yang harus digarap oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan untuk mencapai atau mampu melampui pencapaian tujuan dan sasaran strateginya. Tantangan merupakan faktor eksternal organisasi yang bersifat negatif, yang menuntut pencermatan, perhatian dan penggarapan sebaik mungkin agar keberadaannya tidak menjadi ancaman yang dapat merugikan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan. Peluang (Opportunity) dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, dapat disampaikan sebagai berikut : 1. Tersedianya secara lengkap Peraturan Bidang Aparatur Pemerintah. 2. Cukup besarnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan penataan jabatan PNS. 3. Tingginya minat masyarakat menjadi PNS 4. Tersedianya SDM masyarakat yang berkualitas yang dapat direkruit sebagai PNS. 5. Tersedianya berbagai lembaga pendidikan berkualitas yang menawarkan berbagai macam kerjasama jenis diklat dan kursus. Sedangkan yang menjadi tantangan (Threat) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, dapat disampaikan sebagai berikut : 1. Tingginya kontrol masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintahan 2. Tingginya tuntutan masyakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. 3. Tingginya intervensi pejabat politik terhadap berbagai proses kerja birokrasi pemerintahan 4. Belum mantapnya kinerja Aparatur. 5. Masih rendahnya kesadaran hukum bagi PNS. 3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Pasca pemilu kepala daerah tahun 2010, Kabupaten Lamongan telah memiliki Bupati dan Wakil Bupati Lamongan yang menjadi penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk periode 2011 - 2015. Pada periode masa jabatan Pemerintah Kabupaten Lamongan tersebut, menetapkan Visinya sebagaimana yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2011-2015, yaitu Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamonngan sebagai salah satu SKPD Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka seluruh kebijakan, program dan kegiatannya harus dibuat untuk turut mendorong terwujudnya visi tersebut.
Sebagai misi Pemerintah Kabupaten Lamongan pada periode jabatan tahun 2011-2015, yang harus menjadi bidang konsentrasi sesuai tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan adalah misi “Mewujudkan Tatakelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) menuju Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government).” Untuk melaksanakan misi ini, maka ditetapkan satu tujuan yang akan diwujudkan untuk lima tahun kedepan, yaitu tujuan ”Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.” Berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, maka untuk turut mendorong terwujudnya tujuan “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” maka sasaran yang menjadi fokus garapan BKD Kabupaten Lamongan adalah “Meningkatnya pengelolaan aparatur yang professional,” dengan dua indikator sasaran yaitu (1) Dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu, dan (2) Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (struktural, fungsional dan teknis). Dengan demikian seluruh potensi sumber daya lingkungan strategik internal Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, baik yang berkaitan dengan kekuatan yang dimiliki maupun kelemahannya, semua harus didayagunakan secara optimal untuk mendukung percepatan terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah dituangkan pada RPJMD Kabupaten Lamonngan 20112015 tersebut. Demikian pula berbagai potensi likungan strategik eksternal, baik yang berbentuk peluang maupun tantangan semua harus dapat tergarap secara optimal sehingga akan memunculkan dampak positif yang menguntungkan BKD Kabupaten Lamongan untuk mendorong percepatan terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategik Pemerintah Kabupaten Lamongan. Ketersediaan dan kejelasan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan harus menjadi pedoman bagi seluruh jenjang Pejabat dan Staf untuk menyelesaian seluruh tugas-tugas pelayanan kepegawaian dan diklat maupun tugas-tugas pembuatan kebijakan dalam pengaturan teknis kepegawaian dan diklat PNS Daerah. Dukungan jumlah ketersediaan SDM Apatur sebagai pejabat dan staf pelaksana penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah harus dioptimalkan pendayagunaan dan pemanfaatannya untuk penyelesaian berbagai urusan kepegawaian dan diklat PNSD. Semakin baik ketersediaan sarana dan prasarana kerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, harus didayagunakan pemanfaatannya untuk meningkatkan kecepatan dan kecermatan berbagai proses pelayanan kepegawaian dan diklat PNSD. Mantapnya kerjasama dan koordinasi antar pejabat dan staf SDM yang ada di Badan Kepegawaian Daerah harus memperlancar kecepatan dan ketepatan semua proses penanganan tugas bidang kepegawaian dan diklat dan harus terhindari adanya overlapping (tumpang tindih) penyelesaian tugas maupun harus terhindari adanya terbengkelainya tugas karena tidak ada yang merasa
memiliki tanggungjawab. Meningkatnya tingkat pendidikan SDM BKD Kabupaten Lamongan, harus didayagunaakan pemanfaatannya untuk penyelesaian berbagai tugas kepegawaian dan diklat menjadi lebih sistematis dan terkonsep sehingga tingkat ketelitian, kecepatan dan ketepatannya bisa dipertanggungjawabkan secara hierakhis administrative maupun secara hukumnya. Faktor lingkungan internal kekuatan BKD Kabupaten Lamongan tersebut, semuanya harus didayagukan secara optimal untuk menddorong percepatan terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategik Pemerintah Kabupaten Lamongan sesuai lingkup tugas dan fungsinya. Kelemahan BKD Kabupaten Lamongan terkait rendahnya minat personil untuk mempelajari dan menguasai peraturan yang terkait denngan bidang tugasnya, harus menjadi perhatian dan penanganan secara sungguh-sungguh, karena penguasaan peraturan terkait bidang tugas merupakan persyaratan vital dan mutlak agar tugastugas yang menjadi tannggungjawabnya dapat tertangani dan diselesaikan sesuai penjadwalan dan prosesdur yang berlaku, berjalan secara tertib, teratur, tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan legalitas output semua proses ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Rendahnya ketelitian dan kedisiplinan personil dalam penyelesaian tugas, harus segera mendapatkan penanganan karena semua proses pelayanan dan penyiapan bahan pembuatan kebijakan teknis kepegawaian dan diklat pegawai memerlukan ketelitian dan kedisiplinaan yang tinggi agar semua proses berjalan efisien, efektif, menurut penjadwalan dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku, serta output proses dapat terselesaiakan dengan benar, tepat waktu, tepat sasaran, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan dapat dipertanggungjawabkan. Rendahnya motivasi kerja personil perlu segera diatasi agar tugas-tugas dibidang kepegawaian dan diklat pegawai dapat dicapai sesuai target kinerja yang telah diprogramkan. Motivasi yang bersifat positif berupa penghargaan (rewards) dan yang bersifat negative berupa penjatuhan hukuman (punishment) harus dijalankan secara konsisten dan konsekuwen, obyektif, proporsional dan tepat sasaran. Upaya peningkatan kesejahteraan dan penumbuhan kebanggaan jiwa korps serta pengembangan dan penanaman nilai-nilai luhur harus dilakukan dan diberikan kepada semua pejabat dan staf BKD Kabupaten Lamongan. Komitmen visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program strategis BKD Kabupaten Lamongan harus tersosialisasi dan tertanam dalam setiap lubuk sanubari personil SDM Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan. Belum optimalnya pengembangan SIMPEG/ SAPK di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan harus menjadi perhatian prioritas program pengembangan perwujudannya, karena dengan SIMPEG ini berbagai proses pelayanan kepegawaian dan diklat pegawai diharapkan dapat berjalan dengan benar, cepat dan tepat sasaran, serta dapat berkembang alur komunikasi dan mampu menyediakan informasi yang berkualitas, obyektif, valid,
cermat dan akurat yang keberadaannya sangat dibutuhkan agar semua kebijakan teknis kepegawaian dan diklat pegawai yang dihasilkan BKD Kabupaten Lamongan benarbenar berkualitas mampu mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun percepatan perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran strategik Pemerintah Kabupaten Lamongan secara menyeluruh. Belum tervisualisasikannya prosedur pelayanan kepegawaian banyak menyebabkan ketidak jelasan alur proses pelayanan, interval waktu proses pelayanan, personil penanggungjawab teknis penanganan pelayanan, maupun transparansi pertanggungjawabannya. Oleh karena itu visualisasi pelayanan kepegawaian dan diklat pegawai harus menjadi prioritas program perwujudannya. Ketersediaan secara lengkap terhadap peraturan bidang aparatur pemerintah, harus didayagunakan pemanfaatannya untuk penanganan dan penyelesaian berbaagai tugas kepegawaian dan diklat pegawai serta untuk ditindaklanjuti penjabarannya dalam kebijakan teknis kepegawaian dan diklat pegawai di Daerah. Dengan demikian profesionalitas penanganan tugas dan urusan kepegawaian dan diklat pegawai akan benar-benar dapat terjamin obyektivitas, ketertiban dan keteraturan pelaksanaannya serta dapat dengan mudan dan transparan pertanggungjawabannya. Cukup besarnya kewenangan pemerintah daerah dalam urusan penataan jabatan, harus didayagunakan secara optimal untuk menata posisi-posisi jabatan untuk diisi dengan tenaga-tenaga yang professional, berkualitas, berprestasi, memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi serta memiliki kompetensi keahlian yang tepat dengan mengacu prinsip the right man on the right job melalui proses penilaian yang obyektif dan terjadi kompetisi secara sehat dengan tetap mempedomani bingkai rambu-rambu persyaratan admnistratif sesuai ketentuan yang berlaku. Tingginya minat masyarakat menjadi PNS, maka pemerintah tidak banyak mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga dari masyarakat untuk direkruit sebagai aparat pemerintah. Kondisi tersebut harus didayagunakan dengan merekruit dan menyeleksi diantara mereka yang benar-benar memiliki kompetensi keahlian yang tinggi sesuai dengan kebutuhan kekosongan formasi jabatan yang ada. Tersedianya SDM masyarakat yang berkualitas yang dapat direkruit sebagai aparatur pemerintah, harus didayagunakan seoptimal mungkin dengan menyeleksi mereka untuk diambil yang terbaik untuk direkruit sebagai aparat pemerintah. Dengan demikian apabila diperoleh tenaga-tenaga terbaik dan berkompetensi keahlian yang tinggi, untuk memenuhi kebutuhan formasi jabatan yang ada di seluruh SKPD, maka diharapkan akan mampu menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan dan pelayanan masyarakat serta mampu mengendalikan operasional berbagai pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah secara lebih efeisien, efektif dan akuntable. Tersedianya berbagai lembaga diklat yang berkualitas yang menawarkan berbagai macam kerjasama dibidang diklat
dan khursus, harus didayagunakan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi keahlian aparatur pemerintah, agar yang bersangkutan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap penanganan dan penyelesaian tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya secara lebih efektif, efisien dan akuntable. Dengan demikian apabila semua peluang strategik tersebut dapat tergarap dan terdayagunakan secara optimal, maka diharapkan akan mampu mendorong tercapainya tujuan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta visi, misi, tujuan dan sasaran strategis secara menyeluruh juga dapat terdorong kecepatan perwujudannya. Tingginya kontrol masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintahan, harus benar-benar direspon secara positif dan perlu dijadikan sebagai bahan dasar dalam melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja birokrasi pemerintah agar bekerja secara lebih professional. Kesalahan, penyalahan guanaanwewenang, pelanggaran ketentuan, korupsi, kolosi, nepotisme dan sebagainya yang dilakukan oleh aparat birokrasi pemerintah, apabila diketahui oleh masyarakat, hal tersebut bisa digugat oleh masyarakat, dan bila terbukti kebenarannya maka akan berdampak turunnya kepercayaan (trust) masyarakat terhadap pemerintah dan selanjutnya akan berakibat pudar dan turunnya dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, dengan tingginya kontrol masyarakat terhadap pemerintah harus menjadikan dasar bagi aparat birokrasi pemerintah untuk instrospeksi diri agar tidak melakukan kesalahan, bertindak sewenang-wenang, pelanggaran aturan dan tidak melakukan KKN. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, harus disikapi secara positif untuk melakukan berbagai upaya dan program pembenahan dan peningkatan kualitas pelayan publik baik yang menyangkut peningkatan kualitas sikap perilaku petugas pelayanan yang harus senantiasa memperlihatkan profesionalilas, simpantik, sopan, santun, ramah dan penuh ketulusan dalam memberikan pelayanan, yang menyangkut sarana pelayanan harus mampu menjamin kelancaran, kecermatan, kecepatan, keakuratan, keamanan dan kenyamanan bagi petugas maupun masyarakat yang dilayani. Komitment memurahkan biaya pelayanan, meningkatkan efisensi dan efektivitas prosedur dan proses pelayanan, medekatkan area pelayanan ke masyarakat serta transparansi tarif pelayanan, semua harus menjadi komitment bersama antara pemerintah, stakeholder pelayanan dan masyarakat. Tingginya intervensi pejabat politik terhadap berbagai proses kerja birokrasi pemerintah, dengan kondisi system pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini, memang sulit untuk dihindari. Oleh karena itu aparat birokrasi pemerintahan harus mampu menyikapi secara positif dengan pengusaan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Intervensi justru harus dijadikan bahan pertimbangan positif dalam perumusan kebijakan teknis, sepanjang hal tersebut dari sisi berbagai persyaratan administrative dan standart kualitas masih dalam bingkai ada
kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belum mantapnya kinerja aparatur, yang selama ini banyak digugat oleh masyarakat, harus menjadi perhatian secara sungguh-sungguh karena kinerja aparatur pemerintah merupakan indikator utama sebagai penentu tinggi rendahnya kinerja pemerintah. Penerapan kebijakan pemberian reward dan punishment harus dijalankan secara kosekuwen, konsisten, proporsional dan tepat momentum serta sasarannya. Peningkatan intensitas pengawasan, baik pengawasan melekat (waskat) maupun pengawasan fungsional, sangat diperlukan untuk mendorong pemantapan kinerja aparatur. Upaya peningkatan kesejahteraan, kebanggaan jiwa korps nya, serta pengembangan dan penanaman nilai-nilai luhur harus dilakukan dan diberikan kepada semua apatur pemerintah. Komitmen visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program strategis tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota harus tersosialisasi dan tertanam dengan baik dalam setiap lubuk sanubari aparatur pemerintah. Kesempatan dan keikutsertaan untuk meningkatkan pendidikan formal maupun diklat jabatan, khursus-khursus, seminar, lokarya sesuai dengan bidang tugas masing-masing harus di buka seluas-luasnya khususnya bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Masih rendahnya kesadaran hukum aparat pemerintah, harus mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh, karena terkait dengan hal ini aparatur pemerintah seharusnya menjadi pelopor dan teladan di masyarakat dan di likungan dimana yang bersangkutan tinggal, dalam hal kesadaran ketaatan hukum maupun kesadaran untuk mentaati dan menjalankan etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Aparatur pemerintah harus banyak dilibatkan pada berbagai proses sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan dan diikutkan berbagai program gerakan penyadaran hukum masyarakat. Seluruh aparatur pemerintah harus ditanamkan betapa besar manfaat dan pentingnya kesadaran untuk mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian apabila semua tantangan dapat dikelola dengan baik dan didayagunakan untuk diusahakan diubah menjadi peluang, maka hal tersebut justru akan semakin mampu turut mendorong percepatan terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategik Pemerintah Kabupaten Lamongan 3.3
Telaah Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan sebagai sebagai salah satu SKPD lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan, dalam mejalankan tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan manajemen kepegawaian dan diklat pegawai akan selalu berhadapan dengan permasalahan faktor-faktor lingkungan strategik baik yang bersifat sebagai pendorong maupun yang bersifat sebagai penghambat. Apabila memperhatikan papar bahasan sebaagaimana point 3.1,
bahwa permasalahan faktor lingkungan strategik yang bersifat pendorong secara prioritas telah teridentifikasi sebanyak sepuluh faktor. Lima faktor pendorong merupakan faktor lingkungan strategik internal yang menjadi kekuatan (strength) BKD Kabupaten Lamongan, dan lima faktor pendorong lainnya merupakan faktor lingkungan strategik eksternal berupa peluang (opportunity), yang kesemuanya apabila mampu didayagunakan pemanfaatan dan penggarapannya secara optimal, maka akan turut menjadi daya dorong yang tinggi untuk mempercepat terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategik Pemerintah Kabupaten Lamongan. Lima faktor pendorong yang merupakan kekuatan (strength) yang dimiliki BKD Kabupaten Lamongan tersebut mulai dari (1) Tersedia dan kejelasan tupoksi BKD, (2) Tersedianya dukungan jumlah SDM Aparat, (3) Semakin baiknya sarana dan prasarana, (4) Semakin mantapnya kerja sama dan koordinasi, dan (5) Meningkatnya tingkat pendidikan Aparatur BKD Kabupaten Lamongan. Sedangkan lima faktor pendorong yang merupakan peluang (Opportunity) yang perlu digarap dan didayagunakan pemanfaatannya secara optimal oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, mulai dari (1) Tersedianya secara lengkap Peraturan Bidang Aparatur Pemerintah, (2) Cukup besarnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan penataan jabatan PNS, (3) Tingginya minat masyarakat untuk menjadi PNS, (4) Tersedianya SDM masyarakat yang berkualitas yang dapat direkruit sebagai PNS, dan (5) Tersedianya berbagai lembaga pendidikan berkualitas yang menawarkan berbagai macam kerjasama jenis diklat dan kursus. Faktor-faktor lingkungan strategik yang merupakan permasalahan yang bersifat menghambat, apabila memperhatikan paparan bahasan sebagaimana point 3.1, secara prioritas telah teridentifikasi sebanyak sepuluh faktor. Lima faktor penghambat merupakan faktor lingkungan strategik internal yang menjadi kelemahan (weakness) BKD Kabupaten Lamongan, dan lima faktor penghambat lainnya merupakan faktor lingkungan strategik eksternal berupa tantangan/ancaman (threat) yang harus dihadapi oleh BKD Kabupaten Lamongan. Lima faktor penghambat yang merupakan kelemahan (weakness) yang dimiliki BKD Kabupaten Lamongan tersebut mulai dari (1) Rendahnya minat personil untuk mempelajari dan menguasai peraturan yang terkait dengan bidang tugasnya, (2) Rendahnya ketelitian dan kedisiplinan personil dalam penyelesaian tugas, (3) Rendahnya motivasi kerja aparatur, (4) Belum optimalnya pengembangan SIMPEG / SAPK, dan (5) Belum tervisualisasikannya prosedur pelayanan kepegawaian. Sedangkan lima faktor penghambat yang merupakan tantangan/ancaman (threat) yang harus dihadapi dan direspon secara positif oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, mulai dari (1) Tingginya kontrol masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintahan, (2) Tingginya tuntutan masyakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, (3) Tingginya
intervensi pejabat politik terhadap berbagai proses kerja birokrasi pemerintahan, (4) Belum mantapnya kinerja Aparatur, dan (5) Masih rendahnya kesadaran hukum bagi PNS. Apabila faktor penghambat yang merupakan kelemahan yang dimiliki segera diatasi dan dilakukan penanganan secara optimal, serta berbagai tantangan/ancaman dapat direspon secara positif, maka kondisi ini juga akan mampu turut memiliki daya dorong untuk turut menentukan percepatan pencapaian terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategik Pemerintah Kabupaten Lamongan. 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis Issue bidang kepegawaian yang mengemuka sampai dengan saat ini, masyarakat memandang bahwa sebagian besar pegawai negeri ditengarai masih tidak kompeten (incompetence) dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya khususnya bidang pelayanan publik. PNS sudah terlalu banyak yang distribusi dan pengalokasiannya terkonsentrasi di pulau Jawa dan kota-kota besar saja. PNS yang ada tidak berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas-fungsi jabatan yang diduduki (mismatch), PNS yang ada tidak terdayagunakan secara optimal (under empolyment), dan kinerjanya rendah (under performance). Persepsi masyarakat terhadap kondisi PNS tersebut, jika kita cermati adalah wajar mengingat PNS sampai dengan saat ini belum dibina dengan suatu sistem manajemen yang dapat mewujudkan PNS sebagaimana harapan masyarakat. Sistem manajemen yang ada belum didukung dengan sub-sub sistem atau komponen manajemen kepegawaian (prakondisi) yang memungkinkan dicapainya kondisi PNS yang diinginkan, sebagai kondisi nyata yang ada secara umum dapat disampaikan mulai dari (1) Pembinaan dan pengembangan karir jabatan PNS belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, dan Pola Karier PNS yang jelas, (2) Evalusi kinerja PNS belum berlandaskan pada Sistem Penilaian Kinerja Berbasis Merit (mekanisme penilaian masih menggunakan DP3), yang memungkinkan capaian kinerja individu pegawai dapat mendorong peningkatan karirnya dan memungkinkan pemberian kompensasi dapat dilakukan secara adil berdasarkan prestasi pegawai sesuai dengan bobot jabatannya (Sistem Remunerasi Berbasis Kinerja), (3) Belum terbangunnya Sistem Perencanaan dan Rekrutmen PNS berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya, mengakibatkan distribusi dan alokasi pegawai secara tidak merata, (4) Berbagai regulasi dan kebijakan pembinaan PNS (peraturan perundang-undangan kepegawaian) sebagaian besar belum disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pembinaan, (5) dalam rangka perumusan kebijakan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian belum sepenuhnya didukung data dan informasi (database) kepegawaian yang memadai, dan (6) kondisi kepegawaian yang ada masih diwarnai
ketidak konsistennya penyelenggaraan manajemen PNS terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, di berbagai instansi pemerintah. Kondisi issue negatif bidang kepegwaian secara umum tersebut, tentunya juga sulit untuk dihindari untuk muncul dan terjadi di Pemerintah Kabupaten Lamongan. Untuk itu, agar kondisi issue negatif bidang kepegawaian terurai diatas dapat terminimalisir munculnya di Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka faktor lingkungan strategik baik yang bersifat internal maupun ekternal, khususnya yang melingkupi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan harus dikelola sebaik mungkin dan terdayagunakan seoptimal mungkin, sehingga keberadaannya akan benar-benar turut berperanan menentukan percepatan perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran strategik Pemerintah Kabupaten Lamongan yang secara khusus tentunya yang berkaitan dengan pencapaian target kinerja yang berhubungan bidang tugas dan fungsi BKD Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, dalam kontek dengan tugas dan fungsi BKD Kabupaten Lamongan, untuk turut mendukung percepatan terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategik Pemerintah Kabupaten Lamongan tersebut, maka perlu disusun issue strategik untuk menjadi kerangka pikir acuan kerja dalam mejalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan manajemen kepegawaian dan diklat pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Dengan melihat faktorfaktor lingkungan strategik BKD Kabupaten Lamongan sebagaimana dipaparkan pada bahasan point 3.1 serta telaah visi, misi dan program kepala dan wakil kepala daerah terpilih dan telaah renstra BKD Kabupaten Lamongan, maka disampaikan issue strategik bidang kepegawaian dan diklat pegawai melalui pemetaan interaaksi antar faktor lingkungan strategik yang melingkupi BKD Kabupaten Lamongan, sebagaimana table berikut :
Tabel 3.1 : Pemetaan interaksi antar faktor lingkungan strategis yang melingkupi BKD Kabupaten Lamongan
Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)
Peluang (Opportunity)
Tantangan (Treath)
S – O (Interaksi Strength dg Opportunity) 1. Mendayagunakan ketersediaan dan kejelasan tupoksi BKD untuk penyelenggaraan mana-jemen kepegawaian secara professional guna mengoptimalkan pemanfaatan cukup besarnya kewewenangan Pemda dalam urusan penataan jabatan PNS 2. Mendayagunakan semakin mantapnya kerja-sama dan koordinasi di BKD untuk meng-optimalkan pemanfaatan tersediannya secara lengkap peraturan bidang aparatur pemerintah 3. Mendayagunakan ketersediaan dukungan jum-lah SDM Aparatur BKD untuk mengop-timalkan pemanfaatan tersedianya berbagai lembaga diklat berkulalitas yang menawarkan kerjasa-ma jenis diklat dan khursus 4. Mendayagunakan Semakin baiknya sarana dan prasarana BKD untuk menyeleksi ketersediaan SDM masyarakat paling berkualitas untuk direkruit sebagai PNS. 5. Mendayagunakan meningkatnya tingkat pendi-dikan SDM Aparatur BKD untuk mengop-timalkan penyeleksian terhadap tingginya minat masyarakat menjadi PNS. W – O ( Interaksi Weakness dg Opportunity) 1. Mengatasi rendahnya ketelitian dan kedi-siplinan personil dalam penyelesaian tugas untuk mengoptimalkan pemanfaatan cukup besarnya kewewenangan Pemda dalam urusan penataan jabatan PNS 2. Mengatasi rendahnya motivasi kerja aparatur untuk mengoptimalkan penyeleksian terhadap tingginya minat masyarakat menjadi PNS. 3. Mengatasi belum optimalnya pengembangan SIMPEG/ SAPK pada BKD Kabupaten Lamongan untuk menyeleksi ketersediaan SDM masyara-kat paling berkualitas untuk direkruit sebagai PNS. 4. Mengatasi belum tervisualisasikannya prose-dur pelayanan kepegawaian utuk mengop-timalkan pemanfaatan tersedianya berbagai lembaga diklat berkulalitas yang menawarkan kerjasama jenis diklat dan khursus 5. Mengatasi rendahnya motivasi kerja aparatur untuk mengoptimalkan pemanfaatan terse-diannya secara lengkap peraturan bidang aparatur pemerintah
S – T (Interaksi Strength dg Treath) 1. Mendayagunakan ketersediaan dan kejelasan tupoksi BKD untuk penyelenggaraan mana-jemen kepegawaian secara professional guna memenuhi tuntutan masyarakat terha-dap peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Mendayagunaakan semakin mantapnya ker-jasama dan koordinasi di BKD untuk menga-tasi tingginya intervensi pejabat politik terhadap proses kerja birokrasi pemerintahan. 3. Mendayagunakan ketersediaan dukungan jumlah SDM Aparatur BKD untuk penyelenggaraan diklat pegawai guna memantapkan kinerja aparatur secara menyeluruh. 4. Mendayagunakan meningkatnya tingkat pendidikan SDM Aparatur BKD untuk mengatasi masih rendahnya kesadaran hukum bagi PNS 5. Mendayagunkan semakin baiknya sarana dan prasarana BKD SDM Aparat BKD untuk mengatasi tingginya kontrol masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintah W – T (Interaksi Weakness dg Treath) 1. Menghindari rendahnya ketelitian dan kedi-siplinan personil dalam penyelesaian tugas untuk merespon secara positif terhadap tingginya kontrol masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintah. 2. Menghindari rendahnya motivasi kerja aparatur dengan mengusahakan perbaikan belum mantapnya kinerja aparatur 3. Menghindari belum optimalnya pe-ngembangan SIMPEG/ SAPK pada BKD Kabupaten Lamongan untuk merespon secara positif terhadap tingginya tututan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. 4. Menghindari belum tervisualisasikannya prosedur pelayanan kepegawaian dengan mengusahakan perbaikan masih rendahnya kesadaran hukum bagi PNS 5. Menghindari rendahnya motivasi kerja aparatur untuk merespon secara positif terhadap tingginya intervensi pejabat politik terhadap berbagai proses kerja birokrasi pemerintah
Dari hasil pemetaan faktor-faktor lingkungan strategik yang melingkup BKD Kabupaten Lamongan tersebut, maka dapat diketahui dan dapat disampai issue strategik sebagai berikut : A. Issue strategis hasil interaksi pemetaan faktor kekuatan dengan peluang : 1. Mendayagunakan ketersediaan dan kejelasan tupoksi BKD untuk penyelenggaraan mana-jemen kepegawaian secara professional guna mengoptimalkan pemanfaatan cukup besarnya kewewenangan Pemda dalam urusan penataan jabatan PNS 2. Mendayagunakan semakin mantapnya kerja-sama dan koordinasi di BKD untuk meng-optimalkan pemanfaatan tersediannya secara lengkap peraturan bidang aparatur pemerintah 3. Mendayagunakan ketersediaan dukungan jum-lah SDM Aparatur BKD untuk mengop-timalkan pemanfaatan tersedianya berbagai lembaga diklat berkulalitas yang menawarkan kerjasa-ma jenis diklat dan khursus 4. Mendayagunakan Semakin baiknya sarana dan prasarana BKD untuk menyeleksi ketersediaan SDM masyarakat paling berkualitas untuk direkruit sebagai PNS. 5. Mendayagunakan meningkatnya tingkat pendi-dikan SDM Aparatur BKD untuk mengop-timalkan penyeleksian terhadap tingginya minat masyarakat menjadi PNS. B. Issue strategis hasil interaksi pemetaan faktor kekuatan dengan tantangan : 1. Mendayagunakan ketersediaan dan kejelasan tupoksi BKD untuk penyelenggaraan mana-jemen kepegawaian secara professional guna memenuhi tuntutan masyarakat terha-dap peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Mendayagunaakan semakin mantapnya ke-rjasama dan koordinasi di BKD untuk menga-tasi tingginya intervensi pejabat politik terhadap proses kerja birokrasi pemerintahan. 3. Mendayagunakan
ketersediaan
dukungan jumlah SDM Aparatur BKD untuk
penyelenggaraan diklat pegawai guna memantapkan kinerja aparatur secara menyeluruh. 4. Mendayagunakan meningkatnya tingkat
pendidikan SDM Aparatur BKD untuk
mengatasi masih rendahnya kesadaran hukum bagi PNS 5. Mendayagunkan semakin baiknya sarana dan prasarana BKD SDM Aparat BKD untuk mengatasi tingginya kontrol masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintah
C. Issue strategis hasil interaksi pemetaan faktor kelemahan dengan peluang : 1. Mengatasi rendahnya ketelitian dan kedi-siplinan personil dalam penyelesaian tugas untuk mengoptimalkan pemanfaatan cukup besarnya kewewenangan Pemda dalam urusan penataan jabatan PNS
2. Mengatasi rendahnya motivasi kerja aparatur untuk mengoptimalkan penyeleksian terhadap tingginya minat masyarakat menjadi PNS. 3. Mengatasi belum optimalnya pengembangan SIMPEG/ SAPK pada BKD Kabupaten Lamongan untuk menyeleksi ketersediaan SDM masyarakat paling berkualitas untuk direkruit sebagai PNS. 4. Mengatasi belum tervisualisasikannya prosedur pelayanan kepegawaian utuk mengop-timalkan pemanfaatan tersedianya berbagai lembaga diklat berkulalitas yang menawarkan kerjasama jenis diklat dan khursus 5. Mengatasi rendahnya motivasi kerja aparatur untuk mengoptimalkan pemanfaatan terse-diannya secara lengkap peraturan bidang aparatur pemerintah D. Issue strategis hasil interaksi pemetaan faktor kelemahan dengan tantangan : 1. Menghindari rendahnya ketelitian dan kedisiplinan personil dalam penyelesaian tugas untuk merespon secara positif terhadap tingginya kontrol masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintah. 2. Menghindari rendahnya motivasi kerja aparatur dengan mengusahakan perbaikan belum mantapnya kinerja aparatur 3. Menghindari
belum optimalnya
pe-ngembangan SIMPEG/ SAPK pada BKD
Kabupaten Lamongan untuk merespon secara positif terhadap tingginya tututan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. 4. Menghindari belum tervisualisasikannya prosedur pelayanan kepegawaian dengan mengusahakan perbaikan masih rendahnya kesadaran hukum bagi PNS 5. Menghindari rendahnya motivasi kerja aparatur untuk merespon secara positif terhadap tingginya intervensi pejabat politik terhadap berbagai proses kerja birokrasi pemerintah
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIK
4.1. Visi, dan Misi Badan Kepegawaian Daerah 4.1.1. Visi Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Instansi Pemerintah harus dibawah agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan. Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan dengan demikian merupakan cita-cita yang menggambarkan akan dibawa kemana BKD Kabupaten Lamongan dimasa mendatang serta memberikan arah yang lebih fokus untuk turut serta mendukung percepatan terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Lamongan periode jabatan Kepala dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010-2014, sebagaimana yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 20112015, yaitu Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika dan Berdaya Saing.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamonngan
sebagai salah satu SKPD Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan, juga ikut bertanggungjawab mengimplemntasikan misi
Pemerintah
Kabupaten
Lamongan pada periode jabatan tahun 2011-2015, terutama terkait dengan bidang konsentrasi sesuai tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan yaitu misi “Mewujudkan Tata-kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) menuju Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government).” Untuk melaksanakan misi ini, maka BKD juga turut bertanggungjawab untuk mewujudkan salah satu tujuan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang akan dicapai untuk jangka waktu lima tahun kedepan, yaitu tujuan ”Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.” Berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, maka untuk turut mendorong percepatan terwujudnya tujuan “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,”
maka sasaran yang menjadi fokus garapan yang menjadi
tanggungjawab BKD Kabupaten Lamongan adalah “Meningkatnya pengelolaan aparatur yang professional,” dengan dua indikator sasaran yaitu (1) Dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu, dan (2) Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (struktural, fungsional dan teknis). Sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2011-2015 serta sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Badan Kepegawaian
Daerah
Kabupaten
Lamongan
memilih
dan
menetapkan
Visi
“Terwujudnya penyelenggaraan manajemen Kepegawaian Daerah yang profesional, beretika dan akuntabel, untuk mendukung terlaksananya Good Governance” Manajemen Kepegawaian Daerah merupakan keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas,
fungsi
dan
pengembangan
kewajiban
kepegawaian,
yang
meliputi
kualitas,
penempatan,
promosi,
perencanaan,
penggajian,
pengadaan,
kesejahteraan
dan
pemberhentian bagi PNS Daerah. Profesional dimaksudkan untuk menunjukkan kriteria pegawai yang memiliki kompetensi keahlian yang memadai sesuai dengan persyaratan suatu jabatan, bekerja dengan dedikasi yang tinggi, dan beorientasi pada prestasi kerja. Beretika yang dimaksudkan disini bahwa berbagai kebijakan teknis kepegawaian disusun dan dibuat dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa memperhatikan nilai-nilai kepatutan dan kewajaran. Akuntabel disini yang dimaksudkan bahwa berbagai proses manajemen kepegawaian harus bisa dipertanggungjawabkan secara administratif hierarkhis maupun secara hukum. Untuk memwujudkan visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tersebut, harus dilakukan implentasi kedalam Misi, Tujuan dan Sasaran Strategik Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan sehingga penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan mampu diarahkan dan ditetapkan target kinerja programnya serta target capaian kinerja kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya. 4.1.2. Misi Misi merupakan pernyataan tentang hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai Visi yang mengacu kepada tugas
dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Adapun Misi
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2011 – 2015, dipilih dan ditetapkan sebagai berikut : a. Mewujudkan peningkatan
kualitas pelayanan kepegawaian dan diklat untuk
mendorong peningkatan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat ; Penjelasan : Peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian dan diklat merupakan fungsi yang harus dijalankan Badan Kepegawaian Daerah sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kabupaten Lamongan. Fungsi pelayanan apabila dapat dijalankan dengan baik, maka akan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat dan sekaligus juga berdampak mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tinggi rendahnya kinerja dan kualitas pelayanan akan menjadi salah satu indikator penentu keberhasilan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mewujudkan harapan dan menjalankan misi ini, maka harus dijalankan program-program pendukungnya mulai peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, peningkatan kapasitas kompetensi petugas pelayanan, penyederhanaan prosedur, peningkatan efisiensi dan efektivitas berbagai proses pelayanan kepegawaian
dalam rangka
pemenuhan hak-hak kepegawaian mulai dari penyelenggaraan proses kenaikan pangkat, penyesuaian masa kerja, pensiun PNS, pemberian kenaikan gaji berkala, pemberian cuti PNS dan sebagainya.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas perumusan kebijakan teknis kepegawaian dan diklat untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Penjelasan : Peningkatan kualitas perumusan kebijakan teknis kepegawaian dan diklat, secara berkelanjutan harus diusakan agar berbagai produk proses ini, baik yang bersifat pengaturan maupun yang bersifat penetapan akan mampu menjadi salah satu indikator utama terhadap pendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mewujudkan harapan dan menjalankan misi tersebut, maka harus dijalankan program-program pendukungnya mulai peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana dan prasarana (tersedia gedung, komputer, SIMPEG, mebeler, AC dll),
ketertiban pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan, ketersediaan
informasi kepegawaian dan diklat yang komplit, konkrit, valid dan relevan, tersediaannya DUK, tersedianya hasil penilaian kinerja PNS (DP-3, PAK, Psikotest dll), tersediannya tract record PNS (daftar riwayat hidup PNS yang lengkap), tertib pelaporan dan evaluasi personil, keuangan, perlengkapan, kegiatan, penataan dan pengsian jabatan dengan mengacu prinsip the ringht man on the ringt place dan sebagainya. 3. Mewujudkan peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang professional, memiliki kebersamaan, integritas, dedikasi dan loyalitas yang tinggi untuk kecepatan, kecermatan, ketepatan serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelessaian tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Penjelasan : Peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang professional, memiliki kebersamaan, integritas, dedikasi dan loyalitas yang tinggi secara berkelanjutan harus diusahakan pelaksanaannya agar dalam penyelesaian tugas yang menjadi tanggungjawabnya dapat diselesaikan dengan cepat, cermat, tepat dan memiliki efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Untuk mewujudkan harapan dan menjalankan misi tersebut, maka harus dijalankan beberapa program pendukungnya, mulai pemberian diklat sesuai kompetensi yang dibutuhkan, melaksanakan rekruitmen SDM berkualitas dan berkompetensi sesuai kebutuhan, dan harus dilaksanakan proses pembinaan disiplin secara konsisten dan konsekwen. 4.2. Tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Tujuan strategik merupakan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan untuk kurun waktu selama lima tahun sesuai masa strategik yang direncanakan. Tujuan strategik Badan Kepegawaian Daerah disusun berdasarkan hasil identifikasi faktor lingkungan strategik, yang harus ditangani dan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan. Dengan mendasarkan diri pada Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana disampaikan pada poin
bahasan 4.1.2 di atas, sebagai tujuan jangka menengah yang ditetapkan dan akan diusahakan pencapaiannya adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 3. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Tujuan tersebut agar dapat dicapai secara terarah, maka masing-masing tujuan harus ada kejelasan sasaran strategiknya yang akan dituju yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan. Sasaran strategik merupakan hasil yang akan dicapai secara lebih nyata dalam rumusan yang lebih spesipik, terukur dan telah dirancang indikator sasarannya. Dalam usaha mencapai tujuan strategik tersebut, maka ditetapkan dan dipilih sasaran strategik jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Kanupaten Lamongan sebagai berikut : 1. Untuk mewujudkan pencapai tujuan “Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” ditetapkan dan dipilih sebagai sasaran strategiknya adalah “ Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian.” 2. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ditetapkan dan dipilih sebagai sasaran strategiknya adalah “Meningkatnya kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan kepegawaian.” 3. Untuk mewujudkan pencapai tujuan “Peningkatan kualitas SDM Aparatur,” ditetapkan dan dipilih sebagai sasaran strategiknya adalah “Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan.” 4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Strategi merupakan cara yang dipilih dan terkonsep untuk mencapai tujuan dan sasaran strategik yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan untuk menjalankan berbagai program sesuai tugas dan fungsi satuan unit kerja. Strategi Badan Kepegawaian untuk menjalankan tugas dan fungsinya untuk turut serta mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategik Pemerintah Kabupaten Lamongan masa jabatan 2010-2014, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamongan 2011-2015, maka telah ditetapkan dan dipilih pula terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran strategik Badan Kepegawaian untuk masa jangka waktu lima tahun dari tahun 2011-2015, sebagaimana telah disampaikan pada poin 4.1 dan poin 4.2.
Selanjutnya tiap-tiap sasaran akan
diberikan kebijakan agar dapat disusun program dan kegiatan yang harus dijalankan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, guna memperlancar dan keterpaduan pencapaian dan perwujudan sasara, tujuan, misi dan visi satuan unit kerja pemerintah. Kebijakan harus disusun dengan didasarkan atas faktor
lingkungan
strategis yang
melingkupinya, untuk dapat ditemukan pilihan-pilihan strategis dan faktor-faktor kunci keberhasilannya (key success factors). Sebagai kebijakan strategik Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strateginya, secara umum disampaikan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kecepatan, ketelitian dan ketepatan penyelesaian naskah dokumen kepegawaian dan pemenuhan kewajiban serta hak-hak kepegawaian sesuai standart, norma dan ketentuan yang berlaku. 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan untuk kelancaran, ketertiban dan keamanan proses pengambilan kebijakan teknis kepegawaian, sesuai standart, norma dan ketentuan yang berlaku. 3. Meningkatnya kompetensi aparatur untuk peningkatan profesonalitas dan kinerja dalam penanganan dan penyelesaian tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pelayanan masyarakat dan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Program Program merupakan kumpulan kegiatan yang tersusun secara sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dijalankan oleh satuan unit kerja pemerintah guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Untuk perwujudan dan pencapaian tujuan dan sasaran strategik Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, maka masing-masing sasaran strategik disiapkan program dengan rincian sebagai berikut : 1. Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian, akan dicapai melalui program sebagai berikut : a. Program pembinaan dan pengembangan aparatur. b. Program fasilitasi pindah/ purna tugas 2. Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan kepegawaian, akan dicapai melalui program sebagai berikut : a. Program pelayanan administrasi perkantoran. b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. c. Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan. d. Program peningkatan kualitas informasi kepegawaian 3. Sasaran meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan, akan dicapai melalui program sebagai berikut : a. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur b. Program pendidikan kedinasan c. Program pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur 5.2 Kigiatan Setiap program yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategik, semuanya akan dijabarkan kedalam rincian kegiatan yang harus dijalankannya, sesuai bidang tugas dan fungsinya. Rincian kegiatan yang direncanakan akan dijalankan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, disampaikan sebagai berikut : 1. Program pembinaan dan pengembangan aparatur, dijabarkan kedalam kegiatan sebagai berikut : a. Penyusunan rencana pembinaan karier PNS b. Proses pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS. c. Pengambilan sumpah PNS dan sumpah/pelantikan jabatan. d. Sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian. e. Sosialisasi Peraturan Disiplin, ijin perkawinan dan perceraian pegawai.PNS. f. Penyelenggaraan proses administrasi penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha dan pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi.
g. Penyelenggaraan proses administrasi kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, kartu istri/suami pegawai, kartu taspen, cuti pegawai dan realisasi Bapertarum h. Pembinaan dan penyelesaian pengajuan ijin perceraian dan perkawinan istri yang kedua dan seterusnya. i. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan SKJ pegawai k. Penyelenggaraan evaluasi dan penilaian indek kepuasan pelayanan kepegawaian. 2. Program fasilitasi pindah/ purna tugas, dijabarkan kedalam kegiatan sebagai berikut : a. Penyelenggaraan proses administrasi kenaikan pangkat, penyesuaian masa kerja, pengangkatan CPNS menjadi PNS, dan mutasi PNS b. Penyelenggaraan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan struktural, jabatan fungsional dan pimpinan perusahaan daerah dari PNS. b. Penyelenggaraan proses administrasi pensiun PNS, perpanjangan batas usia pensiun dan pemberian tali asih purna tugas c. Pembinaan dan penyelesaian ijin PNS yang mengikuti Pilkades, Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah dan pemberhentian PNS yang menjadi anggota/pengurus partai politik. d. Penyelenggaraan pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak e. Pembinaan dan penyelesaian ijin PNS yang melakukan usaha di luar kedinasan 3. Program pelayanan administrasi perkantoran, dijabarkan kedalam kegiatan sebagai berikut : a. Penyediaan jasa surat-menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor. d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan. e. Penyedia jasa kebersihan kantor. f. Penyediaan alat tulis kantor. g. Penyediaan barang cetak dan pengadaan. h. Penyediaaan komponen instalasi listrik/ penerangan. i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. k. Penyediaan makan dan minum. l. Rapat-rapat koordinasikan dan konsultasi ke luar daerah. m.Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan. 4. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dijabarkan kedalam kegiatan sebagai berikut : a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor b. Pengadaan peralatan gedung kantor c. Pengadaan meubelair d. Pengadaan penghias ruangan kerja dan ruang tunggu e. Pengadaan pakaian dan atribut kedinasan pegawai f. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
g. Pemeliharaan pertamanan lingkungan kantor h. Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan i. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operaional j. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor k. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor l. Rehab/pembangunan gedung kantor 5. Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dijabarkan kedalam kegiatan sebagai berikut : a. Penyusunan perencanaan kegiatan SKPD b. Penyusunan anggaran SKPD c. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD d. Penyusunan laporan keuangan bulanan dan semesteran e. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun f. Penyusunan LKPJ, LPP dan LAKIP SKPD 6. Program peningkatan kualitas informasi kepegawaian, dijabarkan kedalam kegiatan sebagai berikut : a. Pengembangan dan perawatan SIMPEG / SAPK b. Pengadaan, penataan dan pemeliharaan rak dan kantong file perorangan pegawai c. Pengembangan digitalisasi dokumen file peorangan pegawai d. Inventarisasi dan pendataan honorer e. Pembinaan dan Penyusunan DUK pegawai f. Pembinaan Pelaporan dan Tatausahaan kepegawaian g. Penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data kepegawaian h. Inventarisasi dan pengiriman LP2P 7. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, dijabarkan kedalam kegiatan sebagai berikut : a. Pendidikan dan pelatihan formal b Bantuan tugas belajar dan ikatan dinas c. Penyelenggaraan penerimaan praja IPDN. d. Pemberian ijin belajar PNS e. Penyelenggaraan Khursus, Seminar, Lokakarya, Bimtek, Workshop, Sosialisasi, Studi banding, Bachmarking dan Studi Lapangan 8. Program pendidikan kedinasan, dijabarkan kedalam kegiatan sebagai berikut : a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan d. Penyelenggaraan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan f. Penyelenggaraan analisis dampak dampak pendidikan dan pelatihan 9. Program pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, dijabarkan kedalam kegiatan sebagai berikut : a. Penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat b. Penyelenggaraan ujian penyesuaian ijazah c. Penyelenggaraan psicotest dan fit and provertest PNS
d. Penyelenggaraan general medical check up e. Pembinaan dan penerbitan DP-3, PAK dan penilaian kinerjan PNS f. Penyusunan formasi jabatan PNS g. Seleksi penerimaan Calon PNS 5.3 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan untuk selama lima tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2015 disampaikan sebagaimana Tabel 5.2
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2015, yang merupakan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2011-2015, disampaikan sebagai berikut : I.
Tujuan Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian, akan diukur indikator kinerja dan kelompok sasarannya sebagai berikut : A.
Terprogramnya pembinaan dan pengembangan aparatur, terdiri dari : 1 Terlaksananya proses pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 2 Terlaksananya pengambilan sumpah PNS dan sumpah/pelantikan jabatan
3 Terselenggaranya proses administrasi Surat Kenaikan Gaji Berkala, Surat Cuti PNS dan Karpeg, Karis/su dan Kartu aspen. 4 Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan SKJ pegawai B. Terprogramnya fasilitasi pindah/ purna tugas 1 Terselenggaranya proses administrasi kenaikan pangkat, penyesuaian masa kerja, pengangkatan CPNS menjadi PNS, dan mutasi PNS 2 Terselenggaranya pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan struktural, jabatan fungsional dan pimpinan perusahaan daerah dari PNS 3 Penyelenggaraan proses administrasi pensiun PNS, perpanjangan batas usia pensiun dan pemberian tali asih purna tugas II. Tujuan peningkatan kualitas SDM Aparatur dengan sasaran meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan, akan diukur indikator kinerja dan kelompok sasarannya sebagai berikut : Terprogramnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur A. 1 Terlaksananya pemberian ijin belajar PNS B.
Terprogramnya pendidikan kedinasan
1 Terlaksananya penyelenggaraan diklat teknis, diklat struktural, prajabatan Terprogramnya pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur C.
dan diklat
dan Ujian 1 Terlaksananya penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat penyesuaian ijazah 2 Terlaksananya pembinaan dan penerbitan PAK, DP-3 dan penilaian kinerja PNS 3 Terlaksananya seleksi penerimaan Calon PNS
BAB VII PENUTUP
Renstra BKD Kabupaten Lamongan tahun
2011-2015 ini, disusun sebagai
penjabaran dan tindak lanjut RPJMD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2015 serta sistematikanya mengacu pada pedoman peyusunan rencana strategis K/L 2010-2014 sebagaimana
diatur
dalam
Peraturan
Menteri
Negara
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009. Rencana strategis ini merupakan komitmen bersama yang wajib dilaksanakan agar tercapai Visi, Misi dan tujuan SKPD, dan tidak semata hanya untuk kepentingan BKD saja, namun juga untuk kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan terwujudnya visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Lamongan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Negara Kesatuan RI dalam melaksanakan kebijakan rencana pembangunan nasional. Rencana strategis ini masih perlu ditindaklanjuti dalam rumusan operasional yang kemudian dijabarkan dalam langkah nyata berupa perencanaan teknis kegiatan BKD, yang harus memperhitungkan dan mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang ada maupun seluruh kondisi lingkungan strategis yang melingkupinya. Renstra ini merupakan salah satu dokumen perencanaan BKD Kabupaten Lamongan sesuai tugas dan fungsi yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya, yang pencapaiannya memerlukan tekad, usaha, perjuangan dan kerja keras, ulet dan cerdas yang harus dilakukan secara terus menerus, sehingga target peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,
peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan
peningkatan kualitas SDM Aparatur sebagai komitmen tujuannya akan mampu direalisasikan perwujudannya.
VISI
Terwujudnya penyelenggaraan manajemen Kepegawaian Daerah yang profesional, beretika dan akuntabel, untuk mendukung terlaksananya Good Governance
MISI
: 1. 2.
3.
Tujuan 1
: 1. 2. 3.
Mewujudkan peningkatan kualitas pelyanan kepegawaian dan diklat untuk mendorong peningkatan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat Mewujudkan peningkatan kualitas perumusan kebijakan teknis kepegawaian dan diklat untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah Mewujudkan peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang profesioanal, memiliki kebersamaan, integritas, dedikasi dan loyalitas yang tinggi untuk kecepatan, kecermatan, ketepatan serta efektifitas dan efisiensi dalam penyelesaian tugas yang menjadi tanggungjawab. Peningkatan kepuaan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah Peningkatan kualitas SDM aparatur
Indikator Kinerja Tujuan Satuan Prosenta se
2011
2012
2013
2014
2015
%
%
%
%
%
Satuan
Thn Dsr 2010
Sasaran
1
1
Uraian Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan Meningkatnya Pengelolaan Aparatur yang Profesional
1
Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Target
Strategi mencapai tujuan dan Sasaran
2011
2012
2013
2014
2015
Kebijakan
ada/tidak
ada
ada
ada
ada
ada
ada
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih
1
Dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu
%
100%
100 %
100 %
100 %
100%
100 %
2
Pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan (struktural, fungsional, teknis)
%
27.18 %
19.1 7%
20.0 6%
20.2 1%
20.35 %
20.2 1%
Program Pembangunan Program peningkatan sumber daya aparatur
Program peningkatan sumberdaya aparatur
Program SKPD Program Urusan Wajib ke - 20 (pada lampiran 2) Program Urusan wajib ke-20 (pada lampiran 2)
Bidang/sek si pelaksanan
TABEL 2.1 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD
TARGET SPM
TARGET IKK
TARGET INDIKATOR LAINNYA
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
A.
Terprogramnya pembinaan dan pengembangan aparatur Tersusunnya dokumen rencana pembinaan karier PNS Proses pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Terlaksananya pengambilan sumpah PNS dan sumpah/pelantikan jabatan Terlaksananya sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian Terlaksananya sosialisasi Peraturan Disiplin, ijin perkawinan dan perceraian pegawai PNS Terselenggaranya proses administrasi penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha dan pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi Terselenggaranya proses administrasi kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, kartu istri/suami pegawai, kartu taspen, cuti pegawai dan realisasi Bapertarum Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian pengajuan ijin perceraian dan perkawinan istri yang kedua dan seterusnya
2,500
2,200
3,000
2,500
12,000
2821
1411
2400
12000
96%
128%
47%
96%
100%
25
50
25
12
12
22
35
19
12
12
88%
70%
76%
100%
100%
240
600
300
350
1,342
228
600
327
350
1342
95%
100%
109%
100%
100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500
1,094
-
-
1070
1506
1094
-
-
214%
301%
100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
50
30
35
24
22
35
30
35
24
88%
70%
100%
100%
100%
NO
1 2 3 4 5
6
7
8
TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-
REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-
2,400.00
RASIO CAPAIAN TAHUN KE-
9
10 B. 1
2
3
4
5
6
C. 1
Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan SKJ pegawai Terselenggaranya evaluasi dan penilaian indek kepuasan pelayanan kepegawaian Terprogramnya fasilitasi pindah/ purna tugas Terselenggaranya proses administrasi kenaikan pangkat, penyesuaian masa kerja, pengangkatan CPNS menjadi PNS, dan mutasi PNS Terselenggaranya pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan struktural, jabatan fungsional dan pimpinan perusahaan daerah dari PNS Penyelenggaraan proses administrasi pensiun PNS, perpanjangan batas usia pensiun dan pemberian tali asih purna tugas Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian ijin PNS yang mengikuti Pilkades, Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah dan pemberhentian PNS yang menjadi anggota/pengurus partai politik Terselenggaranya pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian ijin PNS yang melakukan usaha di luar kedinasan Terprogramnya pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya penyediaan jasa surat-menyurat
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,400
3,670
3578
3650
149%
99%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3200
-
303
-
-
-
-
87%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
616
849
445
616
657
616
849
445
616
657
100%
100%
100%
100%
100%
3,200
-
350
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D. 1 2 3 4
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Terlaksananya penyedia jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Terlaksanannya penyediaan barang cetak dan pengadaan Terlaksananya penyediaaan komponen instalasi listrik/ penerangan Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makan dan minum Terlaksananya rapat-rapat koordinasikan dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan Terprogramnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan meubelair Terlaksananya pengadaan penghias ruangan kerja dan ruang tunggu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
24
24
16
25
10
13
13
14
6
6
6
46
40
47
26
26
21
6
6
6
276
6
20
2,524
2,740
2,228
5
8
4
3
1
1
3
4
2
1
5
5
14
10
9 8
-
-
7
24
24
24
100%
100%
100%
16
25
10
100%
100%
100%
13
10
14
100%
77%
100%
6
6
6
100%
100%
100%
46
40
47
100%
100%
100%
26
26
21
100%
100%
100%
6
6
6
100%
100%
100%
276
6
20
100%
100%
100%
2524
2740
2228
100%
100%
100%
5
8
4
100%
100%
100%
3
1
1
100%
100%
100%
3
4
2
100%
100%
100%
1
5
5
100%
100%
100%
14
10
9
100%
100%
100%
8
7
100%
5 6 7 8 9 10 11 12 E.
1 2 3 4 5 6 F. 1
Terlaksananya pengadaan pakaian dan atribut kedinasan pegawai Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan pertamanan lingkungan kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operaional Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya Rehab/pembangunan gedung kantor Terprogramnya peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersusunnya dokumen perencanaan kegiatan SKPD Penyusunan anggaran SKPD Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD Tersusunnya dokumen laporan keuangan bulanan dan semesteran Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya dokumen LKPJ, LPP dan LAKIP SKPD Terprogramnya peningkatan kualitas informasi kepegawaian Terlaksananya pengembangan dan perawatan SIMPEG / SAPK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
6
4
1
1
1
11
12
13
32
5
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
12
12
-
-
1
1
1
-
-
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
6
1
-
-
-
-
-
4
100%
100%
100%
1
1
100%
100%
100%
11
12
13
100%
100%
100%
32
5
3
100%
100%
100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
12
12
-
-
100%
100%
100%
-
-
1
1
1
-
-
100%
100%
100%
-
-
1
1
1
-
-
100%
100%
100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12,000
12,000
12,000
11450
120
1650
1200
12000
14%
10%
100%
2
3 4 5 6 7
8 G. 1 2 3 4 5
H. 1 2
Terlaksananya pengadaan, penataan dan pemeliharaan rak dan kantong file perorangan pegawai Terlaksananya pengembangan digitalisasi dokumen file peorangan pegawai Terlaksananya inventarisasi dan pendataan honorer Terlaksananya pembinaan dan Penyusunan DUK pegawai Terlaksananya pembinaan Pelaporan dan Tatausahaan kepegawaian Terlaksananya penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data kepegawaian Terlaksananya inventarisasi dan pengiriman LP2P Terprogramnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Terselenggaranya penerimaan praja IPDN Terlaksananya pemberian ijin belajar PNS Terlaksananya penyelenggaraan Khursus, Seminar, Lokakarya, Bimtek, Workshop, Sosialisasi, Studi banding, Bachmarking dan Studi Lapangan Terprogramnya pendidikan kedinasan Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural
-
-
-
-
-
-
4000
4000
-
-
-
100%
100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1478
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,000
4,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55
92
1,478
16
55
14 217
28
51%
14
25
100%
2
2
100%
100%
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
65
42
42
-
55
62
42
42
-
100%
95%
100%
100%
3 4
5
I. 1 2 3 4 5 6 7
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan Terlaksananya penyelenggaraan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan Terlaksananya penyelenggaraan analisis dampak pendidikan dan pelatihan Terprogramnya pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur Terlaksananya penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat Terlaksananya penyelenggaraan ujian penyesuaian ijazah Terlaksananya penyelenggaraan psicotest dan fit and provertst PNS Terlaksananya penyelenggaraan general medical check up Terlaksananya pembinaan dan penerbitan DP-3, PAK dan penilaian kinerja PNS Terlaksananya penyusunan dokumen formasi jabatan PNS Terlaksananya seleksi penerimaan Calon PNS
-
552
921
1002
449
99%
100%
100%
100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
-
51
100%
-
-
-
68%
67
-
-
-
40
100%
-
-
-
100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
556
426
894
1015
1200
426
349
100%
85%
100%
77%
556
921
1,002
449
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
894
1,200
150
67
150 1,200
75
40
82%
TABEL 2.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Anggaran pada Tahun keNO.
(1)
A.
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun keRATA-RATA PERTUMBUHAN
URAIAN 2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
ANGGARAN
REALISASI
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
58,392,550
60,860,300
80,000,000
93,000,000
70,000,000
43,095,300
41,611,800
72,408,500
73,239,720
69,220,000
68.37
90.51
78.75
98.89
Tersusunanya dokumen rencana pembinaan karier PNS
15,000,000
20,000,000
20,000,000
15,000,000
14,870,000
20,000,000
19,999,720
14,620,000
99.13
100.00
100.00
97.47
Proses pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
30,860,300
40,000,000
20,000,000
10,000,000
21,806,800
32,903,500
18,300,000
10,000,000
70.66
82.26
91.50
100.00
-
-
23,000,000
30,000,000
-
-
19,940,000
29,600,000
82.00
-
-
86.70
98.67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(2)
Terprogramnya pembinaan dan pengembangan aparatur 1
2
3
4
Terlaksananya pengambilan sumpah PNS dan sumpah/pelantikan jabatan
11,249,550
9,224,600
Terlaksananya sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian
73.80
-
-
-
-
72,450,570
14,000,000
20,172,060
12,849,910
-
59,915,064
13,897,944
16,602,060
11,752,920
-
5
6
7
8
9
10
B.
Terlaksananya sosialisasi Peraturan Disiplin, ijin perkawinan dan perceraian pegawai PNS
23,571,500
-
-
-
15,000,000
4,935,000
19,505,000
15,000,000
-
-
-
-
-
-
15,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85,000,000
-
-
-
83,139,800
Terselenggaranya proses administrasi kenaikan pangkat, penyesuaian masa kerja, pengangkatan CPNS menjadi PNS, dan mutasi PNS
-
-
85,000,000
-
-
-
83,139,800
Terselenggaranya pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan struktural, jabatan fungsional dan pimpinan perusahaan daerah dari PNS
-
-
-
-
-
-
-
Penyelenggaraan proses administrasi pensiun PNS, perpanjangan batas usia pensiun dan pemberian tali asih purna tugas
-
-
-
-
-
-
-
Terselenggaranya proses administrasi penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha dan pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi Terselenggaranya proses administrasi kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, kartu istri/suami pegawai, kartu taspen, cuti pegawai dan realisasi Bapertarum
Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian pengajuan ijin perceraian dan perkawinan istri yang kedua dan seterusnya
Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan SKJ pegawai
23,571,500
-
-
-
-
15,000,000
20,000,000
15,000,000
-
-
-
16,935,000
16,935,700
Terselenggaranya evaluasi dan penilaian indek kepuasan pelayanan kepegawaian
71.85
15,000,000
-
-
-
-
32.90
97.53
100.00
100.00
-
-
-
-
-
71.85
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Terprogramnya fasilitasi pindah/ purna tugas 1
2
3
-
4,714,300
13,000,000
-
7,714,300
-
-
17,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17,000,000
-
-
3,387,000
10,888,000
-
3,387,140
-
-
16,627,960
16,627,960
-
-
4
5
6
C.
Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian ijin PNS yang mengikuti Pilkades, Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah dan pemberhentian PNS yang menjadi anggota/pengurus partai politik
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
260,105,000
243,405,000
327,551,000
255,460,000
143,983,997
279,420,792
299,079,618
232,417,444
1,500,000
1,500,000
1,500,000
2,000,000
15,000,000
1,500,000
1,500,000
1,948,000
20,200,000
20,000,000
18,680,000
14,000,000
12,712,668
9,561,992
5,221,838
5,021,444
Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1,000,000
1,000,000
100,000
1,000,000
950,000
800,000
1,000,000
990,000
Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
1,500,000
4,000,000
4,500,000
4,000,000
420,000
1,002,000
623,000
1,331,000
6,000,000
8,000,000
4,500,000
4,500,000
6,000,000
8,000,000
4,500,000
4,500,000
42,025,000
52,025,000
62,000,000
60,000,000
-
51,656,800
61,836,720
59,887,350
65,000,000
6,500,000
75,000,000
65,000,000
64,929
63,610,000
74,984,000
64,015,625
Terlaksananya penyediaaan komponen instalasi listrik/ penerangan
3,000,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000
2,980,000
3,492,000
3,499,610
3,495,400
Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
53,880,000
53,880,000
53,880,000
11,760,000
46,058,900
53,469,000
53,719,200
11,270,750
6,000,000
6,000,000
3,000,000
3,000,000
4,035,000
3,839,500
2,195,000
2,208,000
Terselenggaranya pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian ijin PNS yang melakukan usaha di luar kedinasan Terprogramnya pelayanan administrasi perkantoran -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Terlaksananya penyediaan jasa surat-menyurat Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya penyedia jasa kebersihan kantor Terlaksananya alat tulis kantor
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55.36
114.80
1,000.00
100.00
62.93
47.81
95.00
80.00
28.00
25.05
100.00
100.00
-
99.29
0.10
978.62
99.33
99.77
85.48
99.24
67.25
63.99
-
-
-
-
-
-
91.31
90.98
100.00
97.40
27.95
35.87
#######
99.00
13.84
33.28
100.00
100.00
99.74
99.81
99.98
98.49
99.99
99.87
99.70
95.84
73.17
73.60
-
-
-
217,304,200
1,300,000
14,576,000
620,000
2,800,000
4,600,000
-
-
-
190,980,370
3,989,600
6,503,588
748,000
675,200
4,600,000
penyediaan
Terlaksanannya penyediaan barang cetak dan pengadaan
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
-
-
-
-
43,210,000
42,300,000
2,700,000
34,680,000
3,600,000
34,676,174
40,534,911
2,693,402
32,903,570
2,455,500
11 12
13
D.
25,000,000
25,000,000
31,500,000
31,500,000
24,592,000
24,956,000
31,469,500
31,472,500
20,000,000
47,000,000
45,850,000
40,000,000
19,982,500
45,150,000
35,848,000
32,390,000
15,000,000
15,000,000
23,541,000
15,200,000
11,188,000
12,383,500
22,682,750
13,887,375
121,500,000
128,500,000
118,650,000
184,800,000
116,819,900
143,403,000
118,562,500
183,894,702
15,000,000
25,295,000
15,000,000
14,929,100
24,295,000
2,500,000
16,205,000
-
55,800,000
2,490,600
16,102,500
-
55,632,500
18,000,000
16,205,000
15,000,000
10,000,000
17,988,000
19,905,000
15,000,000
9,967,000
-
2,295,000
-
10,000,000
-
2,295,000
-
9,861,252
-
-
-
-
-
-
-
20,000,000
15,000,000
30,000,000
30,000,000
19,647,000
15,000,000
30,000,000
-
-
-
-
-
-
-
18,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
17,917,150
17,887,000
17,930,000
17,784,850
32,000,000
32,000,000
39,650,000
35,000,000
31,948,050
31,943,500
39,642,500
34,984,850
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
3,500,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000
2,825,000
3,500,000
3,490,000
3,350,000
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
12,500,000
-
12,500,000
7,500,000
9,075,000
12,475,000
12,500,000
7,400,000
Terlaksananya Rehab/pembangunan gedung kantor
-
-
-
-
-
-
-
21,000,000
21,000,000
15,000,000
15,000,000
19,820,550
20,994,000
14,977,000
Terlaksananya penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan Terprogramnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1
2
3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
E.
Penyediaan makan dan minum Terlaksananya rapat-rapat koordinasikan dan konsultasi ke luar daerah
-
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor 14,914,250
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan meubelair Terlaksananya pengadaan penghias ruangan kerja dan ruang tunggu Terlaksananya pengadaan pakaian dan atribut kedinasan pegawai Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terlaksananya pertamanan kantor
30,000,000
pemeliharaan lingkungan
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operaional
-
-
-
-
-
-
99.82
99.91
96.06
74.59
82.56
96.15
111.60
99.53
96.05
99.62
99.37
99.93
122.83
-
-
-
-
98.24
100.00
-
-
99.54
99.37
99.84
99.82
80.71
100.00
-
-
-
-
-
-
100.00
99.90
99.91
78.19
80.98
96.35
91.36
99.93
99.51
-
99.43
-
99.70
100.00
99.67
-
98.61
-
-
100.00
100.00
-
-
99.61
98.80
99.98
99.96
99.71
95.71
-
100.00
98.67
-
-
-
94.38
99.97
72.60
-
14,638,000
98.37
-
-
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
Terprogramnya peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
99.85
-
97.59
22,600,000
30,570,000
13,748,200
110,690,000
11,059,000
14,901,000
11,841,000
2,459,000
-
19,000,000
-
14,400,000
27,730,000
2,800,000
6,500,000
-
14,400,000
22,498,000
26,674,100
12,028,325
112,536,020
10,827,670
14,845,120
12,572,000
2,431,250
-
18,929,400
-
14,303,800
27,703,780
2,633,000
8,290,000
-
14,085,910
1
Tersusunnya dokumen perencanaan kegiatan SKPD -
-
-
-
-
-
-
2
Penyusunan anggaran SKPD -
-
-
-
-
-
-
3
Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD
7,000,000
7,000,000
5,000,000
5,000,000
6,515,700
6,997,000
4,977,000
4,856,000
Tersusunnya dokumen laporan keuangan bulanan dan semesteran
7,000,000
7,000,000
5,000,000
5,000,000
6,329,850
6,997,000
5,000,000
4,861,000
7,000,000
7,000,000
5,000,000
5,000,000
6,975,000
7,000,000
5,000,000
4,921,000
-
-
-
-
-
-
-
30,923,300
127,000,000
-
45,000,000
44,000,000
126,337,000
45,000,000
-
30,923,300
127,000,000
-
45,000,000
-
126,337,000
45,000,000
-
Terlaksananya pengadaan, penataan dan pemeliharaan rak dan kantong file perorangan pegawai
-
-
-
-
-
-
-
Terlaksananya pengembangan digitalisasi dokumen file peorangan pegawai
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Terlaksananya pembinaan Pelaporan dan Tatausahaan kepegawaian
-
-
-
-
-
-
-
Terlaksananya penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data kepegawaian
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30,000,000
60,000,000
-
-
6,060,000
-
-
-
44,000,000
-
-
-
42,322,000
-
-
30,000,000
16,000,000
-
-
6,060,000
13,775,000
4
5
6
F.
Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya dokumen LKPJ, LPP dan LAKIP SKPD Terprogramnya peningkatan kualitas informasi kepegawaian
1
2
3
4
5
6
7
8
G.
24,790,000
Terlaksananya inventarisasi dan pengiriman LP2P
2
Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
-
-
-
-
-
-
-
93.08
99.96
90.43
99.96
99.64
100.00
-
-
-
-
-
-
Terlaksananya pembinaan dan Penyusunan DUK pegawai
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
-
-
Terlaksananya inventarisasi dan pendataan honorer
1
-
-
Terlaksananya pengembangan dan perawatan SIMPEG / SAPK
Terprogramnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
-
99.48
99.48
-
-
99.54
97.12
100.00
97.22
100.00
98.42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.20
-
20.20
4,800,000
4,800,000
-
-
-
4,800,000
49,384,660
40,584,660
-
-
56.34
8,800,000
-
-
-
-
-
96.19
86.09
18,000,000
8,800,000
9,200,000
-
-
4,669,140
4,637,570
4,779,200
-
34,267,400
34,267,400
-
-
4,958,000
-
-
-
-
1,212,000
42,322,000
3,967,000
3 4 5
H.
Terselenggaranya penerimaan praja IPDN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,372,847,500
-
-
1,280,000,000
1,347,963,050
-
-
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis
1,372,847,500
-
-
260,000,000
1,347,963,050
-
-
259,284,800
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural
-
-
-
520,000,000
-
-
-
492,938,975
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan
-
-
-
500,000,000
-
-
-
499,845,900
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,000,000
-
400,000,000
-
15,000,000
-
Terlaksananya penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat
-
15,000,000
-
-
-
15,000,000
-
Terlaksananya penyelenggaraan penyesuaian ijazah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400,000,000
-
-
-
Terlaksananya pemberian ijin belajar PNS Terlaksananya penyelenggaraan Khursus, Seminar, Lokakarya, Bimtek, Workshop, Sosialisasi, Studi banding, Bachmarking dan Studi Lapangan Terprogramnya kedinasan
1
2
3
4
5
I.
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
99.72
-
-
-
-
pendidikan
Terlaksananya penyelenggaraan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan Terlaksananya penyelenggaraan analisis dampak pendidikan dan pelatihan Terprogramnya pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur
-
-
387,946,000
ujian
Terlaksananya penyelenggaraan psicotest dan fit and provertst PNS Terlaksananya penyelenggaraan medical check up
-
36,885,000
general
Terlaksananya pembinaan dan penerbitan DP-3, PAK dan penilaian kinerjan PNS
Terlaksananya penyusunan dokumen formasi jabatan PNS Terlaksananya seleksi penerimaan Calon PNS 387,946,000
-
98.19
98.19
-
-
-
-
94.80
-
-
-
-
99.97
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00
-
96.99
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00
96.99
530,569,500
326,569,500
104,000,000
100,000,000
-
-
83,000,000
3,000,000
-
7,377,000
-
-
-
80,000,000
269,592,610
321,449,570
492,938,975
499,845,900
-
-
80,589,200
3,000,000
-
-
-
-
-
77,589,200
TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KENO
TUJUAN
(1)
(2)
1
Peningkatan ke-puasan pelayan-an dan kesejahte-raan masyarakat
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(3) 1
Meningkatnya ku-alitas dan kuan-titas pelayanan ke-pegawaian
(4) A.
Terprogramnya aparatur
pembinaan
dan
Tersusunnanya dokumen rencana pembinaan karier PNS Proses pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
3
Terlaksananya pengambilan sumpah/pelantikan jabatan
4
Terlaksananya sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian Terlaksananya sosialisasi Peraturan Disiplin, ijin perkawinan dan perceraian pegawai PNS
6 7
8
9 10 B. 1
2
3
4
5
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
6175
6,346
6,215
6,294
6,524
1325
1,330
1,340
1,340
1,350
30
30
35
35
35
700
800
850
925
1,000
pengembangan
1 2
5
1
sumpah
PNS
dan
Terselenggaranya proses administrasi penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha dan pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi Terselenggaranya proses administrasi kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, kartu istri/suami pegawai, kartu taspen, cuti pegawai dan realisasi Bapertarum Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian pengajuan ijin perceraian dan perkawinan istri yang kedua dan seterusnya Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan SKJ pegawai Terselenggaranya evaluasi dan penilaian indek kepuasan pelayanan kepegawaian Terprogramnya fasilitasi pindah/ purna tugas Terselenggaranya proses administrasi kenaikan pangkat, penyesuaian masa kerja, pengangkatan CPNS menjadi PNS, dan mutasi PNS
90 71
300
315
325
319
329
3700
3,765
3,630
3,635
3,770
30
35
35
40
40
3,320
3,972
4,310
4,414
4,812
2760
3,005
3,300
3,460
3,705
2
3
2
Peningkatan ku-alitas penyeleng-garaan pemerin-tahan daerah
2
Meningkatnya kuali-tas pengelolaan penatausahaan dan kerumahtanggaan kepegawaian
Terselenggaranya pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan struktural, jabatan fungsional dan pimpinan perusahaan daerah dari PNS Penyelenggaraan proses administrasi pensiun PNS, perpanjangan batas usia pensiun dan pemberian tali asih purna tugas
4
Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian ijin PNS yang mengikuti Pilkades, Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah dan pemberhentian PNS yang menjadi anggota/pengurus partai politik
5
Terselenggaranya pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak
6
Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian ijin PNS yang melakukan usaha di luar kedinasan
A.
560
595
665
590
725
325
372
345
364
382
3,256
3,256
3,326
3,341
3,383
666
666
690
700
725
2
2
3
3
3
38
38
45
45
50
14
14
18
18
18
7
7
4
4
4
46
46
52
50
56
21
21
23
25
26
11
11
16
16
16
Terprogramnya pelayanan administrasi perkantoran
1
Terlaksananya penyediaan jasa surat-menyurat
2
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3
Terlaksananya penyediaan perlengkapan kantor
4
Terlaksananya penyediaan perijinan kendaraan
5
Terlaksananya penyedia jasa kebersihan kantor
6
Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
7
Terlaksanannya penyediaan barang cetak dan pengadaan
8
Terlaksananya penyediaaan komponen instalasi listrik/ penerangan
jasa jasa
peralatan pemeliharaan
dan dan
9
Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11
Penyediaan makan dan minum
12
Terlaksananya rapat-rapat koordinasikan dan konsultasi ke luar daerah
13
Terlaksananya penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan
B.
Terprogramnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
2
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
3
Terlaksananya pengadaan meubelair
4
Terlaksananya pengadaan penghias ruangan kerja dan ruang tunggu
5
Terlaksananya pengadaan pakaian dan atribut kedinasan pegawai
6
Terlaksananya kantor
pemeliharaan
rutin/
7
Terlaksananya kantor
pemeliharaan
pertamanan
8
Terlaksananya jabatan
pemeliharaan
9
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operaional
berkala
rutin/
20
20
20
20
18
18
18
18
18
2226
2,226
2,245
2,250
2,250
185
185
190
190
195
2
2
2
2
2
101
101
103
104
103
5
5
4
5
4
5
5
7
7
7
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
56
56
56
56
56
29
29
29
29
29
gedung
lingkungan
berkala
rutin/
20
mobil
10
Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
berkala
11
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
12
Terlaksananya Rehab/pembangunan gedung kantor
C.
1
Tersusunnya dokumen perencanaan kegiatan SKPD
2
Penyusunan anggaran SKPD
3
Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD
4
Tersusunnya dokumen laporan keuangan bulanan dan semesteran
5
Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun
6
Tersusunnya dokumen LKPJ, LPP dan LAKIP SKPD
D.
3
Peningkatan ku-alitas SDM Apa-ratur
3
Meningkatnya kompe-tensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan
Terprogramnya peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Terprogramnya kepegawaian
peningkatan
kualitas
Terlaksananya pengembangan dan perawatan SIMPEG / SAPK
2
Terlaksananya pengadaan, penataan dan pemeliharaan rak dan kantong file perorangan pegawai
3
Terlaksananya pengembangan digitalisasi dokumen file peorangan pegawai
4
Terlaksananya inventarisasi dan pendataan honorer
5
Terlaksananya pembinaan dan Penyusunan DUK pegawai
6
Terlaksananya pembinaan Pelaporan dan Tatausahaan kepegawaian
7
Terlaksananya penyusunan dan perkembangan data kepegawaian
8
Terlaksananya inventarisasi dan pengiriman LP2P Terprogramnya aparatur
15
15
15
15
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
9
9
9
9
9
22,512
22,723
23,037
23,207
23,323
1
1
1
1
1
12,813
13,013
13,217
13,327
13,417
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
90
-
-
-
-
1
1
1
1
1
9604
9,705
9,815
9,875
9,901
573
579
578
578
618
informasi
1
A.
15
pengiriman
laporan
peningkatan kapasitas sumberdaya
1
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
2
Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
3
Terselenggaranya penerimaan praja IPDN
4
Terlaksananya pemberian ijin belajar PNS
5
Terlaksananya penyelenggaraan Khursus, Seminar, Lokakarya, Bimtek, Workshop, Sosialisasi, Studi banding, Bachmarking dan Studi Lapangan Terprogramnya pendidikan kedinasan
B. 1
Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan teknis
pendidikan
dan
2
Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan struktural
pendidikan
dan
3
Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan prajabatan
pendidikan
dan
4
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
5
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
C.
analisis
35
36
35
35
55
15
15
15
15
15
3
3
3
3
3
520
525
525
525
545
597
975
1,077
957
1,027
90
574
625
565
575
48
52
52
52
52
459
349
400
340
400
100
655
615
665
695
100
40
40
40
40
530
615
575
625
655
kebutuhan
analisis
dampak
Terprogramnya pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur
1
Terlaksananya penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat
2
Terlaksananya penyelenggaraan ujian penyesuaian ijazah
3
Terlaksananya penyelenggaraan psicotest provertst PNS
4
Terlaksananya penyelenggaraan general medical check up
5
Terlaksananya pembinaan dan penerbitan DP-3, dan penilaian kinerjan PNS
6
Terlaksananya penyusunan dokumen formasi jabatan PNS
7
Terlaksananya seleksi penerimaan Calon PNS
dan fit and
PAK
TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN KE - ( 2011- 2015)
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Data Capai an Tahu n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun ke - 1 ( 2011 )
Tahun ke - 2 ( 2012 )
Tahun ke - 3 ( 2013 )
Tahun ke - 4 ( 2014 )
Tahun ke - 5 ( 2015 )
Sub Unit SKPD Penang ung
Lokasi
1
2
1
Peningkatan kepuasan pelayan-an dan kesejahteraan masya-rakat
3 1
Meningkatn ya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawai an
4 A.
1
2
3
4
5
6
7
5
Terprogramnya pembinaan dan pengembangan aparatur
1
Tersusunanya dokumen rencana pembinaan karier PNS Proses pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Terlaksananya pengambilan sumpah PNS dan sumpah/pelanti kan jabatan Terlaksananya sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian Terlaksananya sosialisasi Peraturan Disiplin, ijin perkawinan dan perceraian pegawai PNS Terselenggarany a proses administrasi penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha dan pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi Terselenggarany a proses administrasi kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, kartu istri/suami pegawai, kartu taspen, cuti pegawai dan realisasi Bapertarum
1
1
1
6 1
1
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
1
1
1
1
2
1
1
1
3
Awal Pere ncan aan (201 0)
Jawab Target
Rp.
Tar get
Rp.
Targ et
Rp.
Target
Rp.
Targ et
Rp.
5
6
7
6
7
6
7
6
7
6
7
8
9
149,055,000
6,03 1
220,675,000
5,890
172,360,000
5,975
185,902,500
6,195
5785
Penyusunan rencana pembinaan karier PNS Proses pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Pengambilan sumpah PNS dan sumpah/pelanti kan jabatan
1
1
1
4
Sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian
1
1
1
5
Sosialisasi Peraturan Disiplin, ijin perkawinan dan perceraian pegawai PNS
1
1
1
6
1
1
1
7
Penyelenggaraa n proses administrasi penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha dan pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi Penyelenggaraa n proses administrasi kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, kartu istri/suami pegawai, kartu taspen, cuti pegawai dan realisasi Bapertarum
1325
15,000,000
1,33 0
15,000,000
1,340
15,000,000
1,340
15,000,000
1,350
15,000,000
Kabid 3
75,000,000
30
10,000,000
30
15,000,000
35
15,000,000
35
15,000,000
35
20,000,000
Kabid 3
75,000,000
700
70,000,000
800
80,000,000
850
85,000,000
925
92,500,000
1,000
100,000,00 0
Kabid 3
427,500,000
15,000,000
-
71
10,000,000
3700
29,055,000
3,76 5
-
-
-
-
Kabid 1
15,000,000
55,000,000
-
-
-
Kabid 3
55,000,000
10,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
Kabid 3
65,000,000
29,137,500
Kabid 3
144,630,000
30,675,000
3,630
27,360,000
3,635
28,402,500
3,770
8
9
1 0
B.
1
2
3
4
Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian pengajuan ijin perceraian dan perkawinan istri yang kedua dan seterusnya Terselenggarany a evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan SKJ pegawai Terselenggarany a evaluasi dan penilaian indek kepuasan pelayanan kepegawaian Terprogramnya fasilitasi pindah/ purna tugas Terselenggarany a proses administrasi kenaikan pangkat, penyesuaian masa kerja, pengangkatan CPNS menjadi PNS, dan mutasi PNS Terselenggarany a pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan struktural, jabatan fungsional dan pimpinan perusahaan daerah dari PNS Penyelenggaraa n proses administrasi pensiun PNS, perpanjangan batas usia pensiun dan pemberian tali asih purna tugas Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian ijin PNS yang mengikuti Pilkades, Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah dan pemberhentian PNS yang menjadi anggota/pengur
1
1
1
8
Pembinaan dan penyelesaian pengajuan ijin perceraian dan perkawinan istri yang kedua dan seterusnya
1
1
1
9
1
1
1
1 0
1
1
2
1
1
2
Penyelenggaraa n evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan SKJ pegawai Penyelenggaraa n evaluasi dan penilaian indek kepuasan pelayanan kepegawaian Program fasilitasi pindah/ purna tugas Penyelenggaraa n proses administrasi kenaikan pangkat, penyesuaian masa kerja, pengangkatan CPNS menjadi PNS, dan mutasi PNS Penyelenggaraa n pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan struktural, jabatan fungsional dan pimpinan perusahaan daerah dari PNS Penyelenggaraa n proses administrasi pensiun PNS, perpanjangan batas usia pensiun dan pemberian tali asih purna tugas Pembinaan dan penyelesaian ijin PNS yang mengikuti Pilkades, Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah dan pemberhentian PNS yang menjadi anggota/pengur us partai politik
30
1
1
1
2
2
1
1
2
3
1
1
2
4
-
35
15,000,000
35
15,000,000
40
20,000,000
40
25,000,000
Kabid 3
75,000,000
-
-
-
-
-
Kabid 3
-
-
-
-
-
-
Sekretaris
-
3,320
165,000,000
3,97 2
184,400,000
4,310
190,000,000
4,414
205,900,000
4,812
222,887,00 0
2760
65,050,000
3,00 5
71,800,000
3,300
78,700,000
3,460
87,170,000
3,705
95,637,000
Kabid 2
398,357,000
560
34,950,000
595
38,200,000
665
42,300,000
590
45,930,000
725
50,850,000
Kabid 2
212,230,000
325
65,000,000
372
74,400,000
345
69,000,000
364
72,800,000
382
76,400,000
Kabid 1
357,600,000
-
Kabid 3
-
-
-
-
-
968,187,000
us partai politik
5
6
2
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
2
Meningkatn ya kualitas pengelolaa n penatausahaan dan kerumahtanggaan kepegawai an
A.
1 2
3
4
5
6 7
8
9
Terselenggarany a pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian ijin PNS yang melakukan usaha di luar kedinasan Terprogramnya pelayanan administrasi perkantoran
Terlaksananya penyediaan jasa surat-menyurat Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Terlaksananya penyedia jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Terlaksanannya penyediaan barang cetak dan pengadaan Terlaksananya penyediaaan komponen instalasi listrik/ penerangan Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1
1
2
5
1
1
2
6
2
2
1
Penyelenggaraa n pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak Pembinaan dan penyelesaian ijin PNS yang melakukan usaha di luar kedinasan
-
-
-
-
-
Kabid 1
-
-
-
-
-
-
Kabid 3
-
Program pelayanan administrasi perkantoran
2
2
1
1
Penyediaan jasa surat-menyurat
2
2
1
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2
2
1
3
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2
2
1
4
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
2
2
1
5
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2
2
1
6
Penyediaan alat tulis kantor
2
2
1
7
Penyediaan barang cetak dan pengadaan
2
2
1
8
Penyediaaan komponen instalasi listrik/ penerangan
2
2
1
9
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3,256
291,050,000
3,25 6
291,050,000
3,326
320,155,000
3,341
331,170,500
3,383
387,387,55 0
666
2,000,000
666
2,000,000
690
2,200,000
700
2,420,000
725
2,662,000
Sekretaris
11,282,000
2
7,000,000
2
7,000,000
3
7,700,000
3
7,470,000
3
9,317,000
Sekretaris
38,487,000
38
3,000,000
38
3,000,000
45
3,300,000
45
3,630,000
50
3,993,000
Sekretaris
16,923,000
14
5,000,000
14
5,000,000
18
5,500,000
18
6,050,000
18
6,655,000
Sekretaris
28,205,000
7
10,050,000
7
10,050,000
4
11,055,000
4
12,160,500
4
13,376,550
Sekretaris
56,692,050
46
65,000,000
46
65,000,000
52
71,500,000
50
78,650,000
56
86,515,000
Sekretaris
366,665,000
21
75,000,000
21
75,000,000
23
82,500,000
25
70,750,000
26
99,825,000
Sekretaris
403,075,000
11
5,000,000
11
5,000,000
16
5,500,000
16
6,050,000
16
6,655,000
Sekretaris
28,205,000
20
15,000,000
20
15,000,000
20
16,500,000
20
18,150,000
20
19,965,000
Sekretaris
84,615,000
1,620,813,050
1 0
1 1 1 2
1 3
B.
1
2
3 4
5
6
7
8
9
1 0
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makan dan minum Terlaksananya rapat-rapat koordinasikan dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan Terprogramnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan meubelair Terlaksananya pengadaan penghias ruangan kerja dan ruang tunggu Terlaksananya pengadaan pakaian dan atribut kedinasan pegawai Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan pertamanan lingkungan kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operaional Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
2
2
1
1 0
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
2
2
1
1 1
Penyediaan makan dan minum Rapat-rapat koordinasikan dan konsultasi ke luar daerah
2
2
1
1 2
2
2
1
1 3
2
2
2
18
5,500,000
18
5,500,000
18
6,050,000
18
6,655,000
18
7,320,500
Sekretaris
31,025,500
2226
35,000,000
2,22 6
35,000,000
2,245
38,500,000
2,250
42,350,000
2,250
46,585,000
Sekretaris
197,435,000
185
50,000,000
185
50,000,000
190
55,000,000
190
60,500,000
195
66,550,000
Sekretaris
282,050,000
2
13,500,000
2
13,500,000
2
14,850,000
2
16,335,000
2
17,968,500
Sekretaris
76,153,500
101
174,000,000
101
174,000,000
103
209,300,000
104
248,660,000
103
296,392,00 0
5
15,000,000
5
15,000,000
4
18,000,000
5
21,600,000
4
25,920,000
Sekretaris
95,520,000
5
43,000,000
5
43,000,000
7
51,600,000
7
61,920,000
7
74,304,000
Sekretaris
273,824,000
Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2
2
2
1
2
2
2
2
Pengadaan peralatan gedung kantor
2
2
2
3
Pengadaan meubelair
2
2
2
4
Pengadaan penghias ruangan kerja dan ruang tunggu
2
2
2
5
Pengadaan pakaian dan atribut kedinasan pegawai
2
2
2
6
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
2
2
2
7
Pemeliharaan pertamanan lingkungan kantor
2
2
2
8
Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
2
2
2
9
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operaional
2
2
2
1 0
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
3
1,102,352,000
-
-
-
-
-
Sekretaris
-
-
-
-
-
-
Sekretaris
-
-
-
-
-
-
Sekretaris
-
51,840,000
Sekretaris
191,040,000
13,000,000
Sekretaris
58,000,000
30,000,000
3
10,000,000
30,000,000
3
10,000,000
36,000,000
3
12,500,000
43,200,000
3
12,500,000
1
20,000,000
1
20,000,000
1
24,000,000
1
28,800,000
1
34,560,000
Sekretaris
127,360,000
2
45,000,000
2
45,000,000
3
54,000,000
3
64,800,000
3
77,760,000
Sekretaris
286,560,000
56
3,500,000
56
3,500,000
56
4,200,000
56
5,040,000
56
6,048,000
Sekretaris
22,288,000
1 1
1 2 C.
1
2 3
4
5
6
D.
1
2
3
4
5
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya Rehab/pemban gunan gedung kantor Terprogramnya peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersusunnya dokumen perencanaan kegiatan SKPD Penyusunan anggaran SKPD Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD Tersusunnya dokumen laporan keuangan bulanan dan semesteran Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya dokumen LKPJ, LPP dan LAKIP SKPD Terprogramnya peningkatan kualitas informasi kepegawaian Terlaksananya pengembangan dan perawatan SIMPEG / SAPK Terlaksananya pengadaan, penataan dan pemeliharaan rak dan kantong file perorangan pegawai Terlaksananya pengembangan digitalisasi dokumen file peorangan pegawai Terlaksananya inventarisasi dan pendataan honorer Terlaksananya pembinaan dan
2
2
2
1 1
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
2
2
2
1 2
Rehab/pemban gunan gedung kantor
2
2
3
2
2
3
1
2
2
3
2
2
2
3
3
2
2
3
4
Penyusunan laporan keuangan bulanan dan semesteran
2
2
3
5
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
2
2
3
6
Penyusunan LKPJ, LPP dan LAKIP SKPD
2
2
4
29
7,500,000
29
Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan perencanaan kegiatan SKPD
15
Penyusunan anggaran SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD
21,000,000
2
2
2
2
2
2
4
4
4
1
2
3
29
-
15
21,000,000
9,000,000
29
-
15
21,000,000
10,800,000
29
-
15
21,000,000
15
4
4
Inventarisasi dan pendataan honorer
2
2
4
5
Pembinaan dan Penyusunan
47,760,000
-
Sekretaris
-
105,000,000
21,000,000
-
-
-
Sekretaris
-
-
-
-
-
-
Sekretaris
-
3
7,000,000
3
7,000,000
3
7,000,000
3
7,000,000
3
7,000,000
Sekretaris
35,000,000
3
7,000,000
3
7,000,000
3
7,000,000
3
7,000,000
3
7,000,000
Sekretaris
35,000,000
9
7,000,000
9
7,000,000
9
7,000,000
9
7,000,000
9
7,000,000
Sekretaris
35,000,000
-
Sekretaris
-
-
-
-
120,000
44,000,000
14,0 00
60,000,000
14,001
215,000,000
14,251
265,000,000
14,751
265,000,00 0
120000
44,000,000
13,0 00
50,000,000
13,250
50,000,000
13,500
100,000,000
13,750
100,000,00 0
Kabid 1
344,000,000
-
1,00 0
10,000,000
750
15,000,000
750
15,000,000
1,000
15,000,000
Kabid 1
55,000,000
-
-
1
150,000,000
1
150,000,000
1
150,000,00 0
Kabid 1
450,000,000
-
-
-
-
-
Kabid 1
-
-
-
-
-
-
Kabid 1
-
Pengembangan digitalisasi dokumen file peorangan pegawai
2
Sekretaris
-
Pengadaan, penataan dan pemeliharaan rak dan kantong file perorangan pegawai
2
12,960,000
-
Program peningkatan kualitas informasi kepegawaian Pengembangan dan perawatan SIMPEG / SAPK
7,500,000
849,000,000
6
7
8
3
Peningkatan kualitas SDM Aparatur
3
Meningkatn ya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan
A.
1
2
3 4 5
B.
1
2
3
Penyusunan DUK pegawai Terlaksananya pembinaan Pelaporan dan Tatausahaan kepegawaian Terlaksananya penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data kepegawaian Terlaksananya inventarisasi dan pengiriman LP2P Terprogramnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Terselenggarany a penerimaan praja IPDN Terlaksananya pemberian ijin belajar PNS Terlaksananya penyelenggaraa n Khursus, Seminar, Lokakarya, Bimtek, Workshop, Sosialisasi, Studi banding, Bachmarking dan Studi Lapangan Terprogramnya pendidikan kedinasan Terlaksananya penyelenggaraa n pendidikan dan pelatihan teknis Terlaksananya penyelenggaraa n pendidikan dan pelatihan struktural Terlaksananya penyelenggaraa n pendidikan dan pelatihan prajabatan
DUK pegawai 2
2
4
6
Pembinaan Pelaporan dan Tatausahaan kepegawaian
2
2
4
7
Penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data kepegawaian
2
2
4
8
Inventarisasi dan pengiriman LP2P
3
3
1
-
-
-
-
-
Kabid 1
-
-
-
-
-
-
Kabid 1
-
-
-
-
-
-
Kabid 1
-
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
3
3
1
1
Pendidikan dan pelatihan formal
3
3
1
2
Bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
3
3
1
3
3
3
1
4
Penyelenggaraa n penerimaan praja IPDN Pemberian ijin belajar PNS
3
3
1
5
3
3
2
573
232,750,000
579
236,400,000
578
247,750,000
578
252,750,000
618
325,750,00 0
35
127,750,000
36
131,400,000
35
127,750,000
35
127,750,000
55
200,750,00 0
Kabid 4
715,400,000
15
90,000,000
15
90,000,000
15
90,000,000
15
90,000,000
15
90,000,000
Kabid 4
450,000,000
3
15,000,000
3
15,000,000
3
15,000,000
3
15,000,000
3
15,000,000
Kabid 4
75,000,000
520
-
525
-
525
15,000,000
525
20,000,000
545
20,000,000
Kabid 3
55,000,000
-
Kabid 4
-
Penyelenggaraa n Khursus, Seminar, Lokakarya, Bimtek, Workshop, Sosialisasi, Studi banding, Bachmarking dan Studi Lapangan -
3
3
2
1
1,295,400,000
Program pendidikan kedinasan Penyelenggaraa n pendidikan dan pelatihan teknis
3
3
2
2
Penyelenggaraa n pendidikan dan pelatihan struktural
3
3
2
3
Penyelenggaraa n pendidikan dan pelatihan prajabatan
-
-
-
18,244,200,00 0
597
2,370,250,000
975
4,009,600,000
1,077
4,203,750,00 0
957
3,796,350,00 0
1,027
3,864,250, 000
90
270,000,000
574
2,036,600,000
625
2,222,750,00 0
565
2,003,750,00 0
575
2,040,250, 000
Kabid 4
8,573,350,000
48
659,000,000
52
725,000,000
52
725,000,000
52
725,000,000
52
725,000,00 0
Kabid 4
3,559,000,000
459
1,441,250,000
349
1,248,000,000
400
1,256,000,00 0
340
1,067,600,00 0
400
1,099,000, 000
Kabid 4
6,111,850,000
4
5
C.
1
2
3
4
5
6
7
Terlaksananya penyelenggaraa n analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan Terlaksananya penyelenggaraa n analisis dampak pendidikan dan pelatihan Terprogramnya pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur Terlaksananya penyelenggaraa n ujian dinas kenaikan pangkat Terlaksananya penyelenggaraa n ujian penyesuaian ijazah Terlaksananya penyelenggaraa n psicotest dan fit and provertst PNS Terlaksananya penyelenggaraa n general medical check up Terlaksananya pembinaan dan penerbitan DP3, PAK dan penilaian kinerjan PNS Terlaksananya penyusunan dokumen formasi jabatan PNS Terlaksananya seleksi penerimaan Calon PNS
3
3
2
4
Penyelenggaraa n analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan
3
3
2
5
Penyelenggaraa n analisis dampak pendidikan dan pelatihan
3
3
3
Program pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur Penyelenggaraa n ujian dinas kenaikan pangkat
3
3
3
1
3
3
3
2
Penyelenggaraa n ujian penyesuaian ijazah
3
3
3
3
Penyelenggaraa n psicotest dan fit and provertst PNS
3
3
3
4
Penyelenggaraa n general medical check up
3
3
3
5
Pembinaan dan penerbitan DP3, PAK dan penilaian kinerjan PNS
3
3
3
6
Penyusunan formasi jabatan PNS
3
3
3
7
Seleksi penerimaan Calon PNS
-
-
-
-
-
Kabid 4
-
-
-
-
-
-
Kabid 4
-
100
605,000,000
655
645,000,000
615
605,000,000
665
655,000,000
695
685,000,00 0
100
75,000,000
40
30,000,000
40
30,000,000
40
30,000,000
40
30,000,000
Kabid 3
195,000,000
530
3,195,000,000
-
-
-
-
-
Kabid 3
-
-
-
-
-
-
Kabid 3
-
-
-
-
-
-
Kabid 3
-
-
-
-
-
-
Kabid 3
-
-
-
-
-
-
Kabid 1
-
655,000,00 0
Kabid 1
3,000,000,000
530,000,000
615
615,000,000
575
575,000,000
625
625,000,000
655
-
KETER ANGAN
:
Kabid 1 : Kepala Bidang Informasi dan Pengadaan Kabid 2 : Kepala Bidang Mutasi Kabid 3 : Kepala Bidang Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai Kabid 4 : Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
133,747
4,052,105,0 00
29,5 84
5,842,125,0 00
29,91 5
6,184,315, 000
30,300
5,961,733, 000
31,59 9
#VALUE!
TABEL 5.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pemdanaan Indikatif NO
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
1
2
I.
Tujuan Peningkatan kepuasan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian, akan diukur indikator kinerja dan kelompok sasaranya sebagai berikut : A. Terprogramnya pembinaan dan pengembangan aparatur
TAHUN PENDANAAN INDIKATIF 2011 3
2012 4
314,055,000
2013 5
415,075,000
2014 6
397,360,000
2015 7
461,802,500
467,024,500
149,055,000
220,675,000
192,360,000
240,902,500
229,137,500
1
Tersusunnya dokumen rencana pembinaan karier PNS
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
2
Proses pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
10,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
20,000,000
Terlaksananya pengambilan sumpah PNS dan sumpah/pelantikan jabatan
70,000,000
80,000,000
85,000,000
92,500,000
100,000,000
Terlaksananya sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian
15,000,000
-
20,000,000
-
25,000,000
Terlaksananya sosialisasi Peraturan Disiplin, ijin perkawinan dan perceraian pegawai PNS
-
55,000,000
-
55,000,000
-
10,000,000
10,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
29,055,000
30,675,000
27,360,000
28,402,500
29,137,500
3 4 5 6
7
Terselenggaranya proses administrasi penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha dan pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi Terselenggaranya proses administrasi kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, kartu istri/suami pegawai, kartu taspen, cuti pegawai dan realisasi Bapertarum
8
9 10 B. 1
2
3
4 5 6 II
Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian pengajuan ijin perceraian dan perkawinan istri yang kedua dan seterusnya
-
15,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan SKJ pegawai
-
-
-
-
-
Terselenggaranya evaluasi dan penilaian indek kepuasan pelayanan kepegawaian
-
-
-
-
-
165,000,000
194,400,000
205,000,000
220,900,000
237,887,000
65,050,000
71,800,000
78,700,000
87,170,000
95,637,000
34,950,000
38,200,000
42,300,000
45,930,000
50,850,000
65,000,000
74,400,000
69,000,000
72,800,000
76,400,000
-
-
-
-
-
-
10,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
-
-
-
-
-
530,050,000
546,050,000
825,455,000
865,830,500
1,009,779,550
291,050,000
291,050,000
320,155,000
331,170,500
387,387,550
2,000,000
2,000,000
2,200,000
2,420,000
2,662,000
7,000,000
7,000,000
7,700,000
7,470,000
9,317,000
3,000,000
3,000,000
3,300,000
3,630,000
3,993,000
5,000,000
5,000,000
5,500,000
6,050,000
6,655,000
Terprogramnya fasilitasi pindah/ purna tugas Terselenggaranya proses administrasi kenaikan pangkat, penyesuaian masa kerja, pengangkatan CPNS menjadi PNS, dan mutasi PNS Terselenggaranya pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan struktural, jabatan fungsional dan pimpinan perusahaan daerah dari PNS Penyelenggaraan proses administrasi pensiun PNS, perpanjangan batas usia pensiun dan pemberian tali asih purna tugas Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian ijin PNS yang mengikuti Pilkades, Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah dan pemberhentian PNS yang menjadi anggota/pengurus partai politik Terselenggaranya pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian ijin PNS yang melakukan usaha di luar kedinasan
Tujuan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan penatausahaan dan kerumah-tanggaan kepegawaian, akan diukur indikator kinerja dan kelompok sasarannya sebagai berikut : A. Terprogramnya pelayanan administrasi perkantoran 1
Terlaksananya penyediaan jasa surat-menyurat
2
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 4
Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
5
Terlaksananya penyedia jasa kebersihan kantor
10,050,000
10,050,000
11,055,000
12,160,500
13,376,550
6
Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
65,000,000
65,000,000
71,500,000
78,650,000
86,515,000
7
Terlaksanannya penyediaan barang cetak dan pengadaan
8
Terlaksananya penyediaaan komponen instalasi listrik/ penerangan
9 10
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makan dan minum
12
Terlaksananya rapat-rapat koordinasikan dan konsultasi ke luar daerah
B.
75,000,000
82,500,000
70,750,000
99,825,000
5,000,000
5,000,000
5,500,000
6,050,000
6,655,000
15,000,000
15,000,000
16,500,000
18,150,000
19,965,000
5,500,000
5,500,000
6,050,000
6,655,000
7,320,500
35,000,000
35,000,000
38,500,000
42,350,000
46,585,000
50,000,000
50,000,000
55,000,000
60,500,000
66,550,000
13,500,000
13,500,000
14,850,000
16,335,000
17,968,500
174,000,000
174,000,000
269,300,000
248,660,000
336,392,000
Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11
13
75,000,000
Terlaksananya penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan Terprogramnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
15,000,000
15,000,000
18,000,000
21,600,000
25,920,000
2
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
43,000,000
43,000,000
51,600,000
61,920,000
74,304,000
3
Terlaksananya pengadaan meubelair
-
-
30,000,000
-
20,000,000
4
Terlaksananya pengadaan penghias ruangan kerja dan ruang tunggu -
-
30,000,000
-
20,000,000
-
-
-
-
-
30,000,000
30,000,000
36,000,000
43,200,000
51,840,000
10,000,000
10,000,000
12,500,000
12,500,000
13,000,000
5 6 7
Terlaksananya pengadaan pakaian dan atribut kedinasan pegawai Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan pertamanan lingkungan kantor
8
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
20,000,000
20,000,000
24,000,000
28,800,000
34,560,000
9
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operaional
45,000,000
45,000,000
54,000,000
64,800,000
77,760,000
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
3,500,000
3,500,000
4,200,000
5,040,000
6,048,000
7,500,000
7,500,000
9,000,000
10,800,000
12,960,000
-
-
-
-
-
10 11 12
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya Rehab/pembangunan gedung kantor
C.
21,000,000
21,000,000
21,000,000
21,000,000
21,000,000
1
Tersusunnya dokumen perencanaan kegiatan SKPD
-
-
-
-
-
2
Penyusunan anggaran SKPD
-
-
-
-
-
3
Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD 7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
-
-
-
-
-
44,000,000
60,000,000
215,000,000
265,000,000
265,000,000
44,000,000
50,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
Terlaksananya pengadaan, penataan dan pemeliharaan rak dan kantong file perorangan pegawai
-
10,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
Terlaksananya pengembangan digitalisasi dokumen file peorangan pegawai
-
-
150,000,000
150,000,000
150,000,000
4
Terlaksananya inventarisasi dan pendataan honorer
-
-
-
-
-
5
Terlaksananya pembinaan dan Penyusunan DUK pegawai
-
-
-
-
-
6
Terlaksananya pembinaan Pelaporan dan Tatausahaan kepegawaian -
-
-
-
-
Terlaksananya penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data kepegawaian
-
-
-
-
-
Terlaksananya inventarisasi dan pengiriman LP2P
-
-
-
-
-
3,208,000,000
4,906,000,000
5,131,500,000
4,734,100,000
4,980,000,000
232,750,000
236,400,000
247,750,000
252,750,000
325,750,000
127,750,000
131,400,000
127,750,000
127,750,000
200,750,000
90,000,000
90,000,000
90,000,000
90,000,000
90,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
4
Tersusunnya dokumen laporan keuangan bulanan dan semesteran
5
Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun
6
Tersusunnya dokumen LKPJ, LPP dan LAKIP SKPD
D. 1 2 3
7 8 III.
Terprogramnya peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Terprogramnya peningkatan kualitas informasi kepegawaian Terlaksananya pengembangan dan perawatan SIMPEG / SAPK
Tujuan peningkatan kualitas SDM Aparatur dengan sasaran meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan, akan diukur indikator kinerja dan kelompok sasaran sebagai berikut : A.
Terprogramnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
2
Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
3
Terselenggaranya penerimaan praja IPDN
4
Terlaksananya pemberian ijin belajar PNS
5
Terlaksananya penyelenggaraan Khursus, Seminar, Lokakarya, Bimtek, Workshop, Sosialisasi, Studi banding, Bachmarking dan Studi Lapangan
B. 1 2 3 4 5 C.
-
-
15,000,000
20,000,000
20,000,000
-
-
-
-
-
2,370,250,000
4,009,600,000
4,213,750,000
3,806,350,000
3,874,250,000
270,000,000
2,036,600,000
2,222,750,000
2,003,750,000
2,040,250,000
659,000,000
725,000,000
725,000,000
725,000,000
725,000,000
1,441,250,000
1,248,000,000
1,256,000,000
1,067,600,000
1,099,000,000
Terlaksananya penyelenggaraan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan
-
-
10,000,000
-
10,000,000
Terlaksananya penyelenggaraan analisis dampak pelatihan
-
-
-
10,000,000
-
605,000,000
660,000,000
670,000,000
675,000,000
780,000,000
75,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
-
-
-
-
-
-
-
50,000,000
-
75,000,000
Terprogramnya pendidikan kedinasan Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan
pendidikan dan
Terprogramnya pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur
1
Terlaksananya penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat
2
Terlaksananya penyelenggaraan ujian penyesuaian ijazah
3
Terlaksananya penyelenggaraan psicotest dan fit and provertst PNS
4
Terlaksananya penyelenggaraan general medical check up
-
-
-
-
-
5
Terlaksananya pembinaan dan penerbitan DP-3, kinerja PNS
-
-
-
-
-
-
15,000,000
15,000,000
20,000,000
20,000,000
530,000,000
615,000,000
575,000,000
625,000,000
655,000,000
PAK dan penilaian
6
Terlaksananya penyusunan dokumen formasi jabatan PNS
7
Terlaksananya seleksi penerimaan Calon PNS TOTAL I + II + III
4,052,105,000
5,867,125,000
6,354,315,000
6,061,733,000
6,456,804,050
TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
NO
INDIKATOR
(1) A.
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 2010
(2) Terprogramnya aparatur
pembinaan
(3) dan
pengembangan
TOTAL KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2011
2012
2013
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
6175
6,346
6,215
6,294
6,524
1325
1,330
1,340
1,340
1,350
1
Tersusunnya dokumen rencana pembinaan karier PNS
2
Proses pembinaan dan pelanggaran disiplin PNS
kasus-kasus
30
30
35
35
35
3
Terlaksananya pengambilan sumpah PNS dan sumpah/pelantikan jabatan Terlaksananya sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian Terlaksananya sosialisasi Peraturan Disiplin, ijin perkawinan dan perceraian pegawai PNS
700
800
850
925
1,000
6
Terselenggaranya proses administrasi penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha dan pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi
300
315
325
319
329
7
Terselenggaranya proses administrasi kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, kartu istri/suami pegawai, kartu taspen, cuti pegawai dan realisasi Bapertarum Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian pengajuan ijin perceraian dan perkawinan istri yang kedua dan seterusnya Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan absensi tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan SKJ pegawai Terselenggaranya evaluasi dan penilaian indek kepuasan pelayanan kepegawaian
3700
3,765
3,630
3,635
3,770
30
35
35
40
40
Terprogramnya fasilitasi pindah/ purna tugas
3,320
3,972
4,310
4,414
4,812
Terselenggaranya proses administrasi kenaikan pangkat, penyesuaian masa kerja, pengangkatan CPNS menjadi PNS, dan mutasi PNS
2760
3,005
3,300
3,460
3,705
4 5
8 9 10 B. 1
penanganan
90 71
(9)
2
Terselenggaranya pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan struktural, jabatan fungsional dan pimpinan perusahaan daerah dari PNS
560
595
665
590
725
3
Penyelenggaraan proses administrasi pensiun PNS, perpanjangan batas usia pensiun dan pemberian tali asih purna tugas Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian ijin PNS yang mengikuti Pilkades, Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah dan pemberhentian PNS yang menjadi anggota/pengurus partai politik
325
372
345
364
382
Terprogramnya pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya penyediaan jasa surat-menyurat
3,256
3,256
3,326
3,341
3,383
666
666
690
700
725
2
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2
2
3
3
3
3
Terlaksananya penyediaan perlengkapan kantor
dan
38
38
45
45
50
4
Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
14
14
18
18
18
5
Terlaksananya penyedia jasa kebersihan kantor
7
7
4
4
4
6
Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
46
46
52
50
56
7
Terlaksanannya penyediaan barang cetak dan pengadaan Terlaksananya penyediaaan komponen instalasi listrik/ penerangan Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
21
21
23
25
26
11
11
16
16
16
20
20
20
20
20
10
Terlaksananya penyediaan bahan peraturan perundang-undangan
18
18
18
18
18
11
Penyediaan makan dan minum
2226
2,226
2,245
2,250
2,250
12
Terlaksananya rapat-rapat konsultasi ke luar daerah
185
185
190
190
195
13
Terlaksananya penyediaan jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan
2
2
2
2
2
4
5
Terselenggaranya pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian tenaga kontrak
6
Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian ijin PNS yang melakukan usaha di luar kedinasan
C. 1
8 9
jasa
peralatan
bacaan
koordinasikan
dan
dan
D.
Terprogramnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1
Terlaksananya kantor
2
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
3
Terlaksananya pengadaan meubelair
4
Terlaksananya pengadaan penghias ruangan kerja dan ruang tunggu Terlaksananya pengadaan pakaian dan atribut kedinasan pegawai
5
pengadaan
perlengkapan
gedung
101
101
103
104
103
5
5
4
5
4
5
5
7
7
7
3
3
3
3
3
6
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
7
Terlaksananya pemeliharaan pertamanan lingkungan kantor
8
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
1
1
1
1
1
9
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operaional
2
2
3
3
3
10
Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
berkala
56
56
56
56
56
11
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
29
29
29
29
29
12
Terlaksananya Rehab/pembangunan gedung kantor 15
15
15
15
15
E.
rutin/
Terprogramnya peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1
Tersusunnya dokumen perencanaan kegiatan SKPD
2
Penyusunan anggaran SKPD
3
Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD
3
3
3
3
3
4
Tersusunnya dokumen laporan keuangan bulanan dan semesteran
3
3
3
3
3
5 6
Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya dokumen LKPJ, LPP dan LAKIP SKPD
9
9
9
9
9
F.
Terprogramnya kepegawaian 1 2 3
Terlaksananya / SAPK Terlaksananya pemeliharaan pegawai Terlaksananya file peorangan
peningkatan
kualitas
informasi
pengembangan dan perawatan SIMPEG rak
pengadaan, penataan dan dan kantong file perorangan
pengembangan digitalisasi dokumen pegawai
22,512
22,723
23,037
23,207
23,323
1
1
1
1
1
12,813
13,013
13,217
13,327
13,417
1
1
1
1
1
4
Terlaksananya inventarisasi dan pendataan honorer
1
1
1
1
1
5
Terlaksananya pegawai
DUK
1
1
1
1
1
6
Terlaksananya pembinaan Pelaporan dan Tatausahaan kepegawaian Terlaksananya penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan data kepegawaian Terlaksananya inventarisasi dan pengiriman LP2P
90
-
-
-
-
1
1
1
1
1
9604
9,705
9,815
9,875
9,901
573
579
578
578
618
7 8 G.
pembinaan
dan
Penyusunan
Terprogramnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
35
36
35
35
55
2
15
15
15
15
3
Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Terselenggaranya penerimaan praja IPDN
15 3
3
3
3
3
4
Terlaksananya pemberian ijin belajar PNS
520
525
525
525
545
5
Terlaksananya penyelenggaraan Khursus, Seminar, Lokakarya, Bimtek, Workshop, Sosialisasi, Studi banding, Bachmarking dan Studi Lapangan Terprogramnya pendidikan kedinasan
597
975
1,077
957
1,027
574
625
565
575
H. 1 2 3
Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan teknis Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan struktural Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan prajabatan
pendidikan
dan
90
pendidikan
dan
48
52
52
52
52
pendidikan
dan
459
349
400
340
400
4
Terlaksananya penyelenggaraan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan
5
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
analisis
dampak
I. 1 2 3
Terprogramnya pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur Terlaksananya penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat
Terlaksananya check up
5
Terlaksananya pembinaan dan penerbitan DP-3, PAK dan penilaian kinerjan PNS Terlaksananya penyusunan dokumen formasi jabatan PNS Terlaksananya seleksi penerimaan Calon PNS
7
655
615
665
695
100
40
40
40
40
530
615
575
625
655
Terlaksananya penyelenggaraan ujian penyesuaian ijazah Terlaksananya penyelenggaraan psicotest dan fit and provertst PNS
4
6
100
penyelenggaraan
general
medical
