PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT KOTA LUBUKLINGGAU 2013-2017
Jl. Depati Said No. 48 Kel. ULak Lebar Kec.Lubuklinggau Barat II Lubuklinggau
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridho-Nya kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017, sebagai perwujudan dan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pada Bab IV pasal 25 maka setiap SKPD berkewajiban menyusun Renstra SKPD dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasar pada ketentuan di atas maka Inspektorat Kota Lubuklinggau menyusun Renstra Tahun 2013-2017 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan adanya Renstra ini diharapkan terciptanya konsistensi dan keterpaduan serta sinergi antar program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja karena memuat sasaran-sasaran yang akan dicapai. Akhirnya kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak, kiranya dapat menjadi umpan balik (feed back) yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas dokumen ini, sehingga dapat mempercepat terwujudnya Good Governance sebagaimana harapan masyarakat.
Lubuklinggau,
2013
I N S P E K T U R,
RUSMANIDAR,S.Sos Pembina Tk. I NIP. 19590315 198303 1 010
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................................
i
DAFTAR ISI
...........................................................................................................
ii
BAB I
PENDAHULUAN ......................................................................................... 1.1 Latar Belakang .................................................................................. 1.2 Landasan Hukum .............................................................................. 1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................... 1.4 Sistematika Penulisan .......................................................................
1 1 2 3 6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN ........................................................................ 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ............................................. 2.2. Sumber Daya .................................................................................... 2.3. Kinerja Pelayanan ............................................................................. 2.4 Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD .............
7 7 11 11 12
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ................ 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ......................................................................................... 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah ............................. 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi ..................................... 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .................................................................................. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ..............................................................
13
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ....... 4.1 Visi dan Misi ...................................................................................... 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ............................................ 4.3 Strategi dan Kebijakan ......................................................................
17 17 17 21
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .........................
23
BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....................................................................................
25
PENUTUP ...................................................................................................
27
BAB VII
ii
13 13 14 15 15
RENSTRA Inspektorat
2013-2017
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latarbelakang. Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan isu yang paling mengemukakan dalam pengelolaan administrasi public dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada Pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-undang tersebut adalah Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Inspektorat Kota Lubuklinggau sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengawasan, berkewajiban juga menyusun Rencana Strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global. Rencana strategis yang disusun oleh Inspektorat Kota Lubuklinggau perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang dan
Page 1
RENSTRA Inspektorat
2013-2017
tantangan yang dihadapi. Rencana Strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Naskah Renstra SKPD inspektorat ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja lima tahunan, terhitung sejak tahun 2013-2018, sesuai masa bhakti Walikota dan Wakil walikota terpilih Kota lubuklinggau. Sebagai rencana kerja, Renstra SKPD Inspektorat ini disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau tahun 2013-2018, disusun berdasarkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan. Visi dan misi yang disampaikan dituangkan ke dalam RPJMD Kota Lubuklinggau, dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan, terutama berkaitan dengan kapasitas keuangan daerah, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan oleh pasangan Walikota dan Wakil Walikota pada setiap bidang kewenangan sudah benar-benar sesuai dengan kapasitas keuangan daerah. Mengacu pada visi dan misi yang berfungsi sebagai penjabaran RPJMD Kota Lubuklinggau 2013 – 2018, maka isi dan substansi dari Renstra SKPD Inspektorat ini wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam aturan perundangan yang meliputi sebagai berikut: 1.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2.
Peraturan Pemerintah Perangkat Daerah.
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi
Maksud dan tujuan dari kedua aturan perundangan di atas antara lain adalah : Mendorong Inspektorat untuk Melaksanakan pengawasan program dan kegiatan atas sebagian dari kewenangan Walikota Lubuklinggau di bidang pembangunan dan pemerintahan untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Page 2
RENSTRA Inspektorat
1.2
2013-2017
Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat ini dilakukan dengan
berlandaskan pada sejumlah aturan perundangan antara lain: 1.
Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762).
Page 3
RENSTRA Inspektorat
1.3
2013-2017
Maksud dan Tujuan. Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Inspektorat Kota Lubuklinggau antara lain adalah: 1.3.1 Maksud a.
Menyediakan dokumen rencana teknis inspektorat dalam menyusun Renja SKPD sebagai bahan masukan penyusunan RKPD, KUA dan PPAS dengan menggunakan pendekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis yang terfokus, lengkap dengan informasi mengenai lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
b.
Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Inspektorat atas pelaksanaan program secara terukur.
1.3.2 Tujuan a.
Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur.
b.
Menjamin konsistensi dalam bidang pengawasan dengan arahan strategis Visi dan Misi pasangan Walikota/Wakil walikota sebagaimana dijabarkan di dalam RPJM Daerah Kota Lubuklinggau.
c.
Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk LAKIP maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sesuai PP No.3 tahun 2007.
Page 4
RENSTRA Inspektorat
2013-2017
Pola Pikir Penyusunan. Untuk memudahkan pemahaman terhadap substansi dasar dari Renstra Inspektorat ini, arah kebijakan yang ditempuh dalam mewujudkan Visi dan Misi dan Rencana Program, maka pola pikir yang digunakan dalam penyusunan Renstra ini disampaikan sebagai berikut:
Page 5
RENSTRA Inspektorat
1.4
2013-2017
Sistematika Penulisan. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Inspektorat ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan, pola pikir penyusunan dan sistematika penulisan.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab ini menguraikan gambaran umum bidang kewenangan pendidikan serta tugas pokok dan fungsi INSPEKTORAT dalam bentuk matriks.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini menguraikan hasil ringkasan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal serta faktor penentu keberhasilan. BAB IV VISI, MISI,TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menguraikan Visi, Misi dan arah kebijakan teknis bidang pengawasan dengan melakukan penyesuaian dan sinkronisasi dengan visi dan misi serta kebijakan prioritas pasangan Walikota dan Wakil walikota terpilih sebagaimana dinyatakan dalam RPJM Kota Lubuklinggau 2013 – 2018. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini menguraikan indikasi rencana program periode lima tahunan 20132018. BAB VI INDIKATIF KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP
Page 6
RENSTRA Inspektorat
2013-2017
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1
Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Dalam rangka amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, menyajikan gambaran umum tentang kewenangan bidang pengawasan yang masuk dalam jurisdiksi kewenangan Walikota Lubuklinggau dan gambaran umum permasalahan pengawasan yang masuk dalam jurisdiksi tugas pokok dan fungsi inspektorat. Untuk Mencapai tujuan organisasi guna mendukung kegiatan Inspektorat Kota Lubuklinggau ditetapkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 2.1.1 TUGAS POKOK Inspektorat Kota Lubuklinggau mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemerintahan, Pendapatan Asli Daerah, belanja pembangunan dan rutin serta bidang keuangan lainnya serta pembinaan aparatur. 2.1.2 FUNGSI Inspektorat Kota Lubuklinggau mempunyai fungsi : a.
Koordinasi dan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan
b.
Pelaksanaan
penyusunan
perumusan
kebijakan
pengawasan
rutin
dan
pembangunan daerah, penyusunan program serta kebijakan keuangan yang meliputi pengadministrasian, evaluasi dan pelaporan. c.
Pemeriksaan terhadap tugas perangkat daerah yang meliputi tugas administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pertanahan serta kegiatan rutin dan pembangunan.
d.
Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan secara berkala atau sewaktu waktu dari setiap tugas perangkat daerah. Selain itu, untuk memudahkan pemahaman atas isi dari gambaran pelayanan
SKPD serta tugas pokok dan fungsi inspektorat, maka gambaran umum dimaksud disajikan dalam bentuk matriks.
Page 7
RENSTRA Inspektorat
2013-2017
MATRIKS GAMBARAN PELAYANAN SKPD DAN TUPOKSI BIDANG PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA LUBUKLINGGAU
NO
URUSAN (Sesuai PP No. 38/07)
1
2
1
Otonomi daerah 1. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
TUGAS POKOK DAN FUNGSI (Sesuai perda SOTK) 3
PERMASALAHAN KONDISI MASA KINI (Sesuai Statistik Dinas)
KONDISI YANG DIHARAPKAN (Target Kinerja)
4
5
1.
Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Kurangnya koordinasi serta - Berjalannya koordinasi sehingga dapat Tehnis Pengawasan sinkronisasi antar lembaga menciptakan hubungan yang baik antara teknis lenbaga teknis perumusan kebijakan dengan lembaga pengawas kebijakan.
2.
Pelaksanaan penyusunan perumusan - Belum dipedomaninya kebijakan pengawasan rutin dan standar audit pembangunan daerah serta kebijakan pemanfatan keuangan yang meliputi - Kurangnya system informasi dalam pengadministrasian ,evaluasi dan pelaksanaan pengawasan pelaporan
Adanya Standar Audit melaksanakan pengawasan Adanya Sistem Pengawasan
dalam
Informasi
tentang
3.
Pemeriksaan terhadap tugas perangkat Masih kurangnya kuantitas dan Tersedianya SDM pengawasan yang cukup daerah yang meliputi tugas administrasi kualitas SDM bidang dan berkualitas umum kepegawaian, keuangan, pegawasan perlengkapan serta pelaksanaan program dan kegiatan
4.
Pengujian dan penilaian atas Masih kurangnya pengujian atas Adanya reviuw atas laporan keuangan kebenaran laporan secara berkala atau laporan baik laporan semester sewaktu waktu dari setiap tugas maupun laporan akhir tahun perangkat daerah
Page 8
RENSTRA Inspektorat
C.
2013-2017
Susunan organisasi inspektorat Kota Lubuklingau terdiri dari: 1.
Inspektur
2.
Sekretaris yang membawahi : a. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum
3.
Inspektur Pembantu Bidang Aparatur yang membawahi : a. Sub Bidang Pembinaan aparatur b. Sub Bidang Administrasi Kepegawaian c. Sub Bidang Pendayagunaan Aparatur
4.
Inspektur Pembantu Bidang Keuangan yang membawahi : a. Sub Bidang Pendapatan Keuangan dan Pengeluaran b. Sub Bidang Usaha Daerah dan Pendapatan Lain c. Sub Bidang Kekayaan dan Peralatan
5.
Inspektur
Pembantu
Bidang
Pemerintahan
dan
Pembangunan
yang
membawahi : a. Sub Bidang Mekanisme Pemerintahan b. Sub Bidang Pembangunan c. Sub Bidang Sosial Ekonomi 6.
Kelompok Jabatan Fungsional
Page 9
RENSTRA Inspektorat
Lampiran Nomor Tanggal
2013-2017
: Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau : 8 Tahun 2005 : 26 Desember 2005
Page 10
RENSTRA Inspektorat
2.2
2013-2017
Sumber Daya SKPD SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting bagi kemajuan bangsa, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi tingkat SDM di lingkungan tersebut. Peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan sekarang sudah sangat terbuka. Hal ini didorong oleh dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah melalui APBN-APBD. Inspektorat Kota Lubuklinggau dengan dukungan aparatur 2 (dua) orang berpendidikan S2, 26 (dua puluh enam) orang berpendidikan S1, 2 (dua) orang berpedidikan Sarjana Muda serta 7 (tujuh) orang berpendidikan setingkat SMA, Jabatan Fungsional Auditor 4 (empat) orang, Jabatan Fungsional P2UPD sebanyak 4 (empat) orang. hal ini merupakan salah satu faktor pendorong untuk menciptakan profesionalisme pengawasan.
2.3
Kinerja Pelayanan SKPD Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Kota Lubuklinggau terhadap pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban dan pengawasan APBD dengan fokus Kewajaran Laporan Keuangan pada IKK berdasarkan jenis opini BPK-RI terhadap Hasil Laporan Keuangan Kota Lubuklinggau untuk 2 (dua) tahun terakhir dengan capaian kinerja sbb : - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2011, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2012, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). b. Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, dengan 3 sasaran utama yaitu Meningkatkan Sistem Pengawasan dan penendalian Internal yang efektif, Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pengawasan, dan Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yanb berkualitas.
Page 11
2.4
Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD 2.4.1 PELUANG Bebarapa peluang yang sangat mendukung kelancaran Inspektorat Kota Lubuklinggau dalam mencapai VISI, MISInya, diantaranya adalah sebagai berikut : a.
Kepercayaan dan dukungan dari Kepala Daerah serta stakeholders yang terkait dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga meningkatnya kualitas pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.
b.
Adanya sistem dan prosedur pengawasan Inspektorat Kota Lubuklinggau
c.
Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan/mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi sehingga memiliki aparatur yang berkompetensi pengawasan.
d.
Adanya teknologi informasi yang semakin maju.
2.4.2 TANTANGAN Dalam pelaksanaan tugas pokok Inspektorat selain peluang yang ada,sering pula terdapat tantangan-tantangan.Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalanya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Beberapa tantangan tersebut diantaranya sebagai berikut : a.
Kurangnya peran serta dari instansi terkait dalam menyampaikan tanggapan hasil pemeriksaan sementara sehingga akan mempengaruhi dalam penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.
b.
Masih kurangnya pemahaman instansi terkait terhadap pengawasan dan pembinaan yang di laksanakan oleh Inspektorat.
Page 12
RENSTRA Inspektorat
2013-2017
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1
Identifikasi Permasalahan Permasalahan yang mendesak dalam pelaksanaan pengawasan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Lubuklinggau sebagai berikut sebagai berikut : 1. Kurangnya kualitas SDM di bidang pengawasan dan luasnya obyek pengawasan sehingga berpengaruh terhadap lemahnya kualitas pengawasan; 2. Perlunya sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan (cepatnya perubahan regulasi); 3. Kurangnya pemahaman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) / implementasi SPIP yang belum optimal; 4. Diperlukannya cepat tanggap (quick response) dalam penanganan setiap kasus atau isu-isu yang cukup penting dan menyita perhatian terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 5. Perlunya tata kelola administrasi perkantoran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
3.2
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Terpilih Tahun 2013 merupakan masa peralihan kepemimpinan Kepala Daerah di Kota Lubuklinggau, oleh karena itu rencana pembangunan tahun 2013 lebih ditekankan pada penataan diberbagai bidang pembangunan untuk kesiapan penyusunan RPJMD tahun 2013-2018 sesuai dengan visi,misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau yaitu Terwujudnya “Lubuklinggau sebagai role-model kota madani perindustrian, perdagangan dan
Page 13
RENSTRA Inspektorat
2013-2017
jasa yang berbasis pada keanekaragaman masyarakat berakhlak mulia sebagai sumber keunggulan daya saing berkelanjutan.” Merujuk pada visi,misi diatas maka program kegiatan lebih ditekankan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sehingga terjadi perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3.3
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD Menjelaskan perumusan tujuan dan sasaran sesuai dengan Rencana strategis SKPD, kemudian diuraikan sasaran dan indikator serta target kinerja yang akan dicapai pada selama lima (5) tahun. Tujuan
1.1
Sasaran
1.1.1
Tujuan
2.1
Sasaran
2.1.1
Sasaran
2.1.2
Tujuan Sasaran
3.1 3.1.1
Sasaran
3.1.2
Tujuan
4.1
Sasaran
4.1.1
Sasaran
4.1.2
Meningkatkan dan menciptakan profesionalisme aparatur pengawasan Adanya pelatihan dan pendidikan terhadap pegawai pada Inspektorat Kota Lubuklinggau Meningkatkan dan Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD Meningkatnya pengawasan dalam penyelenggaraan pengawasan baik di bidang keuangan maupun pembangunan Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait Meningkatnya koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan dari lembaga pemeriksa lain Adanya singkronisasi dengan instansi pembuat kebijakan untuk dapat mengawasi kebijkan Kepala Daerah yang telah ditetapkan Meningkatkan kualitas pengawasan baik proses maupun hasil pemeriksaan dan pengawasan Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan yang berkualitas dan tepat waktu
Page 14
RENSTRA Inspektorat
3.4.
2013-2017
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Lubuklinggau telah memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai rencana tata ruang wilayah, yakni Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032. Peraturan tersebut disusun tentunya dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis. Dalam hal ini Inspektorat Kota Lubuklinggau sangat berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan rencana tata ruang wilayah, hal ini didukung dengan beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
3.5.
Penentuan Isu-Isu Strategis Dalam upaya mencapai sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Lubuklinggau yang realistis perlu ditetapkan asumsi-asumsi dasar. Asumsi tersebut dijadikan pertimbangan dalam menganalisis masing-masing strategi yang tertuang dalam SWOT.
Page 15
RENSTRA Inspektorat
2013-2017
MATRIKS SWOT
IFAS EFAS
PELUANG (OPPORTUNITIES) 1. Kepercayaan dan dukungan Kepala Daerah serta steakholder yang terkait dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yg telah ditetapkan 2. Adanya sisdur pengawasan 3. Terbukanya kesempatan mengikuti diklat 4. Adanya teknologi informasi
ANCAMAN (THREATS) 1. Lambannya instansi terkait dalam menyampaikan tanggapan hasil pemeriksaan 2. Adanya Perbedaan Persepsi tentang Pengawasan
KEKUATAN (STRENGTHS) 1. 2. 3.
Tingkat Pendidikan SDM yang cukup memadai. Etos dan Motivasi kerja yang tinggi. Koordinasi yang baik dengan Instansi terkait SO
Perlu : 1. Transparansi & keterbukaan dalam pelayanan kepada masyarakat 2. Terdapat acuan yang dapat dijadikan standar pangawasan (audit) 3. Peningkatan aparatur yang berkompeten di bidang pengawasan 4. Penguasaan Teknologi Informasi. ST Perlu : 1. Peningkatan Koordinasi antar Instansi terkait 2. Penyebaran informasi dan peningkatan Pemahaman tentang tugas pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Lubuklinggau bagi objek pemeriksaan dan masyarakat
KELEMAHAN (WEAKNESS) 1. 2.
Kurangnya sarana dan Prasarana Kurangnya SDM Pengawasan (Auditor dan PeUPD) WO
Perlu : 1. Peningkatan Kualitas SDM 2. Penambahan Sarana & Prasarana 3. Penambahan SDM
WT Perlu : 1. Peningkatan kualitas dan pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi 2. Peningkatan profesionalisme aparat pengawas.
Page 16
RENSTRA Inspektorat
2013-2017
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1
VISI DAN MISI INSPEKTORAT Inspektorat sebagai bagian dari Pemerintah daerah Kota Lubuklinggau, dalam menetapkan
visinya tentu harus mengacu pada VISI Kota Lubuklinggau yakni : Terwujudnya “Lubuklinggau sebagai role-model kota madani perindustrian, perdagangan dan jasa yang berbasis pada keanekaragaman masyarakat berakhlak mulia sebagai sumber keunggulan daya saing berkelanjutan.” Dengan memperhatikan Visi tersebut serta peranan sebagai pengawasan, Inspektorat Kota Lubuklinggau mempunyai Visi : “Terwujudnya Pegawasan yang Profesional Dalam Mendukung Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, Bersih dan berwibawa” Agar visi tersebut dapat diwujudkan,dan dapat mendorong alokasi sumber daya di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan misi Inspektorat Kota Lubuklinggau yang didalamnya mengandung tujuan organisasi serta sasaran yang ingin di capai selain sebagai penjabaran dari Visi, Rumusan Misi juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi INSPEKTORAT. Adapun rumusan misi inspektorat Kota Lubuklinggau adalah sebagai berikut : 1.
Meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam bidang pengawasan.
2.
Melaksanakan tugas pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas penyelenggaraan pemerintahan.
3.
Meningkatkan koordinasi pengawasan dan kerja sama dengan instansi terkait.
4.
Meningkatkan kualitas pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah.
4.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Sasaran dibuatnya Rencana Strategis (Renstra) adalah sebagai acuan dalam rangka
pelaksanaan rencana tahunan yang sistimatis dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang mendukung Visi dan Misi Kota Lubuklinggau secara keseluruhan. Adapun Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Lubuklinggau adalah Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkualitas Sedangkan Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Inspektorat Kota Lubuklinggau dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah : 1.
Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif.
2.
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pengawasan
3.
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Page 17
RENSTRA Inspektorat
2013-2017
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kota Lubuklinggau Tujuan
1.1.
(1) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkualitas
Sasaran
1.1.1.
(2) Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif
Indikator Kinerja Sasaran
1
2
3 4 5 1.1.2.
1.1.3.
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pengawasan Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
1
1 2
3
(3) Temuan Auditor internal yang ditindak lanjuti Temuan Auditor eksternal yang ditindak lanjuti Tingkat pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Prosentase pengaduan ke APIP yang ditindaklanjuti dan terselesaikan Tingkat ketersediaan sistem prosedur pengawasan Rasio aparatur yang telah mengikuti diklat teknis kompetensi Tingkat pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Tingkat sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Prosentase SKPD yang menyampaikan dokumen kinerja dan keuangan tepat waktu
Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke 2013
2014
2015
2016
2017
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
90
92,5
95
97,5
100
90
92,5
95
97,5
100
25.64
43.59
61.54
82.05
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
35
55
68
83
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Ket (9) Jumlah temuan pemeriksaaninternal yg selesai ditindaklanjuti jumlah temuan pemeriksaan internal
X 100%
Jumlah temuan pemeriksaan eksternal yg selesai ditindaklanjuti jumlah temuan pemeriksaan eksternal
X 100%
Jumlah SKPD yang telah menerapkan SPIP Jumlah seluruh SKPD
X 100%
Jumlah pengaduan yang ditindaklanjut/terselesaikan jumlah pengaduan yang masuk
X 100%
Jumlah sisdur pengawasan yang ada jumlah sisdur pengawasan yang dibutuhkan
X 100%
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat jumlah aparatur yang ada
X 100%
Jumlah pemenuhan jasa administrasi perkantoran jumlah jasa administrasi perkantoran yang dibutuhkan
X 100%
Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan Jumlah dokumen kinerja dan keu. yang disampaikan tepat waktu jumlah dokumen kinerja dan keuangan yang dilaporkan
X 100%
X 100%
Page 18
RENSTRA Inspektorat
2013-2017
INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KOTA LUBUKLINGGAU 2012 - 2018 Nama SKPD Tugas
: :
Inspektorat Kota Lubuklinggau Melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemerintahan,pendapatan asli daerah belanja pembangunan dan rutin serta bidang keuangan lainya serta pembinaan aparatur 1. Koordinasi dan perumusan kebijaksanaan tehnis di bidang pengawasan 2. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan pengawasan rutin dan pembangunan daerah,penyusunan program serta kebijakan keuangan yang meliputi peng administrasian,evaluasi dan pelaporan. 3. Pemeriksaan terhadap tugas perangkat daerah yang meliputi tugas administrasi umum,kepegawaian keuangan,perlengkapan pertanahan serta kegiatan rutin pembangunan. 4. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah 5. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan
Fungsi
:
No.
Sasaran Renstra
1
Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif
Satu an
Target
Penanggungjawab
Sumber Data
Temuan Auditor internal yang ditindak lanjuti
%
100
Bagian Evaluasi dan Pelaporan
LHP dan Hasil Tindaklanjut temuan Pemeriksaan reguler
Temuan Auditor eksternal yang ditindak lanjuti
%
Bagian Evaluasi dan Pelaporan
LHP dan Hasil Tindaklanjut temuan Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi
Tingkat pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
%
Bagian Pemerintahan dan Pembangunan
Lakip SKPD
Prosentase pengaduan ke APIP yang ditindaklanjuti dan terselesaikan
%
Bagian Evaluasi dan Pelaporan
LHP dan Hasil Tindaklanjut Pemeriksaan khusus
Tingkat ketersediaan sistem prosedur pengawasan
%
Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Sistem dan pedoman pengawasan, PKPT
Indikator Kinerja Utama 1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
100
100
100
100
Keterangan Jumlah temuan pemeriksaaninternal yg selesai ditindaklanjuti jumlah temuan pemeriksaan internal
X 100%
Jumlah temuan pemeriksaan eksternal yg selesai ditindaklanjuti jumlah temuan pemeriksaan eksternal
X 100%
Jumlah SKPD yang telah menerapkan SPIP Jumlah seluruh SKPD
X 100%
Jumlah pengaduan yang ditindaklanjut/terselesaikan jumlah pengaduan yang masuk
X 100%
Jumlah sisdur pengawasan yang ada jumlah sisdur pengawasan yang dibutuhkan
X 100%
Page 19
RENSTRA Inspektorat
No.
Sasaran Renstra
2
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pengawasan
2.1
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
3.1
3
Satua n
Target
Penanggungjawab
Sumber Data
Rasio aparatur yang telah mengikuti diklat teknis kompetensi
%
100
Bagian Umum
Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
Tingkat pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
%
Tingkat sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
%
Prosentase SKPD yang menyampaikan dokumen kinerja dan keuangan tepat waktu
%
Indikator Kinerja Utama
3.2
3.3
100
100
100
Bagian Umum
Bagian Umum
Bagian Umum dan Keuangan
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
KIR, Lap.Inventaris Barang dan Lap.Semesteran
2013-2017
Keterangan Jumlah aparatur yang mengikuti diklat jumlah aparatur yang ada
X 100%
Jumlah pemenuhan jasa administrasi perkantoran jumlah jasa administrasi perkantoran yang dibutuhkan
X 100%
Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan
X 100%
Lap.Realisasi Fisik dan Keuangan Jumlah dokumen kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu jumlah dokumen kinerja dan keuangan yang dilaporkan
X 100%
Keterangan 1 Temuan Eksternal = temuan dari pemeriksaan BPK, BPKP, inspektorat Provinsi 2 Temuan Internal = temuan dari pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus 3 Pengaduan ke APIP = Pengaduan Masyarakat, Kasus indisipliner PNS, Kasus Pengajuan Izin Cerai, Kasus kehilangan Aset.
Page 20
RENSTRA Inspektorat
4.3
2013-2017
STRATEGI DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT KOTA LUBUKLINGGAU Strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kota Lubuklinggau mengacu pada visi, misi,
strategi dan arah kebijakan Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lubuklinggau 2013-2018, sebagai berikut: 1.
Menyempurnakan Standar Audit dengan memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai alat bantu dalam melaksanakan pengawasan;
2.
Meningkatkan kualifikasi dan keterampilan tenaga pengawasan penyelenggaran pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan terfokus sesuai tuntutan pengawasan dan paradigma pembangunan;
3.
Mendorong SKPD dalam melaksanakan fungsi pelayanan yang baik untuk menciptakan pemerintahan yang baik,bersih dan berwibawa;
4.
Melakukan pengawasan secara berkala terhadap dinas, badan, kantor, dan kecamatan dalam lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
5.
Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di Kota Lubuklinggau.
6.
Melaksanakan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta melakukan penilaian atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7.
Melaksanakan kegiatan lain dalam rangka pengawasan sesuai dengan petunjuk Walikota Lubuklinggau.
Page 21
RENSTRA Inspektorat
2013-2017
ARAH KEBIJAKAN INSPEKTORAT KOTA LUBUKLINGGAU
VISI : Terwujudnya Pengawasan yang profesional dalam mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik MISI I : 1. Mengembangkan kapasitas pengawasan internal pemerintah yang profesional dan kompeten untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik Tujuan 1.1.
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkualitas
Sasaran
Strategi
Arah kebijakan
1.1.1. Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif
1.1.1.1 Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif
1.1.1.1.1 Mengintensifkan pembinaan dalam rangka pengendalian internal Pemerintah 1.1.1.1.2 Mengembangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh SKPD
1.1.2
1.1.2.1 Peningkatan kapasitas SDM aparatur Pengawasan
1.1.2.1.1 Mengoptimalkan wawasan aparatur pengawasan melalui diklat, bimbingan teknis dan pengiriman tugas belajar
Strategi 2.1.1.1 Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan internal SKPD/unit kerja
Arah kebijakan 2.1.1.1.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan internal SKPD/unit kerja yang menyangkut administrasi, kinerja, SDM, sarana prasarana dan keuangan
Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pengawasan
MISI II : 2. Membina tata kelola pemerintahan yang baik 2.1.
Tujuan Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas
Sasaran 2.1.1. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
Page 22
RENSTRA Inspektorat
2013-2017
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Lubuklinggau. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kualitatif maupun kuantatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Program terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa: 1.
Kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat.
2.
Kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat.
1.1.1. Sasaran Strategis:
Meningkatnya Sistem pengawasan dan pengendalian Internal yang efektif. Indikator kinerja: 1.
Temuan Auditor Internal yang ditindaklanjuti
2.
Temuan Auditor eksternal yang ditindaklanjuti.
3.
Tingkat pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
4.
Prosentase Pengaduan ke APIP yang ditindaklanjuti dan terselesaikan.
5.
Tingkat ketersediaan Sistem dan Prosedur pengawasan Aparatur.
Page 23
RENSTRA Inspektorat
2013-2017
Program-program yang mendukung sasaran 1.1.1. : 1.
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan Sistem dan Prosesur Pengawasan.
2.
Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
1.1.2. Sasaran Strategis:
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pengawasan. Indikator kinerja: 1.
Rasio aparatur yang telah mengikuti diklat teknis kompetensi
Program-program yang mendukung sasaran 1.1.2.: 1.
Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksan dan aparatur pengawasan
1.1.3. Sasaran Strategis:
Terwujudnya kelembagaan dan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas. Indikator kinerja: 1.
Tingkat Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.
2.
Tingkat sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik.
3.
Prosentase SKPD yang menyampaikan dokumen kinerja dan keuangan tepat waktu.
Program-program yang mendukung sasaran 1.1.3.: 1.
Program pelayanan Administrasi Perkantoran
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4.
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Adapun rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat dalam lampiran.
Page 24
RENSTRA Inspektorat
2013-2017
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Rencana Strategis Inspektorat Kota Lubuklinggau ini disusun sesuai amanat UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Inspektorat Kota Lubuklinggau memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Lubuklinggau serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Inspektorat Kota Lubuklinggau yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Inspektorat Kota Lubuklinggau, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Adapun indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat dalam lampiran. Akhir kata semoga Renstra Inspektorat Kota Lubuklinggau ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.
Page 25
RENSTRA Inspektorat
2013-2017
BAB. VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No
Indikator kinerja Sasaran
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1
Temuan Auditor Internal yang ditindak lanjuti
88.89
90
92,5
95
97,5
100
100
2
Temuan Auditor Eksternal yang ditindak lanjuti
88.89
90
92,5
95
97,5
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Prosentase pengaduan masyarakat ke APIP
3
yang ditindaklanjuti dan terselesaikan
Page 26
RENSTRA Inspektorat
2013-2017
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Lubuklinggau Tahun 2013 – 2018 ini adalah merupakan strategi di bidang pengawasan dan merupakan acuan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun demikian dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk dapat dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan. Melalui Renstra ini, diharapkan tugas-tugas akan dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan bersinergi, sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
Page 27
