PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
2016
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, atas dasar tekad dan
semangat untuk perwujudan good governance, maka beban tugas dan tanggung
jawab Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dituntut untuk mewujudkan kemampuan dalam mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan
pembangunan.
tugas
Dalam
dan
fungsi
rangka
penyelenggaraan
memenuhi
tuntutan
pemerintahan
tersebut
dan
diperlukan
pengembangan dan penataan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga penyelenggaraan
tugas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo bisa berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna.
Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam melaksanakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset maka tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang didalamnya
berisi konstelasi perencanaan strategis dan implementasinya serta tolok ukur
keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Organisasi. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo Tahun
Anggaran 2015 ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan antara RPJMD
Kabupaten Sidoarjo dengan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo sebagaimana bagan berikut: RPJMD
Rencana Strategis (RENSTRA)
IKU (Indikator Kinerja Utama)
Rencana Kerja (RENJA)
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Perjanjian Kinerja (PK)
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
KINERJA
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)
PENGUKURAN KINERJA
1 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
2016
1.2. Gambaran Umum Dalam
melaksanakan
tugas
Urusan
Pemerintahan
di
Bidang
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak terlepas dari beberapa unsur-unsur pelayanan sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Kemudahan pelayanan informasi kepada masyarakat tertata secara representatif
dalam memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat dengan
didukung petugas yang mempunyai tingkat responsibilitas dalam memberikan pelayanan prima yang dikemas dalam sistem informasi baik melalui media cetak
maupun media elektronik yang akan memberikan kemudahan dalam mengakses pelayanan secara langsung, hal tersebut tercermin sebagaimana hasil kajian
terhadap capaian kinerja pelayanan DPPKA berdasarkan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terhadap kinerja pelayanan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terhadap jenis pelayanan yang antara lain : 1.
Pelayanan Pajak Restoran
3.
Pelayanan Pajak Penerangan Jalan
2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pelayanan Pajak Hiburan Pelayanan Pajak BPHTB
Pelayanan Pajak Air Tanah
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pelayanan Pajak Reklame Pelayanan Pajak Hotel
Pelayanan Pajak Parkir
Hasil kajian terhadap pelayanan pada DPPKA atas 3 (tiga) komponen yaitu: 1.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3.
Gap (Kesenjangan) antara IKM dan IHM
2.
Indeks Harapan Masyarakat
2 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
2016
Tersusun dalam tabel sebagai berikut :
Hasil IKM Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
No
UNSUR PELAYANAN
NILAI
MUTU
Persyaratan pelayanan
81.30
Baik
Tanggung jawab petugas pelayanan
86.60
Kecepatan pelayanan
87.36
Keadilan mendapatkan pelayanan
93.17
81.30
U1
Prosedur Pelayanan
U3
Kejelasan petugas pelayanan
87.17
Kemampuan petugas pelayanan
81.11
Kesesuaian biaya pelayanan
86.60
Kesopanan dan keramahan petugas
89.07
U2 U4 U5 U6 U7 U8 U9
U10 Kedisiplinan petugas pelayanan
75.80
U12 Kenyamanan lingkungan
89.45
U14 Kewajaran biaya pelayanan
83.70
U11 Ketepatan jadwal pelayanan
81.28
U13 Keamanan pelayanan
83.75
IKM Unit Pelayanan
84.83
Hasil IHM Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
No
UNSUR PELAYANAN
NILAI
Baik baik
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Baik
MUTU
U1
Prosedur Pelayanan
82.17
Sangat Baik
U3
Kejelasan petugas pelayanan
82.50
Sangat Baik
U2 U4 U5 U6 U7 U8
Persyaratan pelayanan
87.17
Sangat Baik
Tanggung jawab petugas pelayanan
87.17
Sangat Baik
Kecepatan pelayanan
97.50
Sangat Baik
Kemampuan petugas pelayanan Kesesuaian biaya pelayanan
Keadilan mendapatkan pelayanan 3 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
82.33
92.33
97.17
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
U9
Kesopanan dan keramahan petugas
87.33
U10 Kedisiplinan petugas pelayanan
92.50
2016
Sangat Baik
Sangat Baik
U11 Ketepatan jadwal pelayanan
82.33
Sangat Baik
U13 Keamanan pelayanan
87.17
Sangat Baik
IKM Unit Pelayanan
87.48
Sangat Baik
U12 Kenyamanan lingkungan
87.17
U14 Kewajaran biaya pelayanan
87.33
Sangat Baik
Sangat Baik
Hasil Perhitungan GAP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
No
UNSUR PELAYANAN
U1
Prosedur Pelayanan
U3
Kejelasan petugas pelayanan
U2 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Persyaratan pelayanan
NILAI IKM NILAI IHM
GAP
67.50
82.17
14.67
62.50
82.50
19.67
67.50
87.17
19.67
Tanggung jawab petugas pelayanan
75.00
87.17
12.50
Kecepatan pelayanan
57.67
97.50
24.33
97.17
17.33
92.50
24.00
Kemampuan petugas pelayanan Kesesuaian biaya pelayanan
Keadilan mendapatkan pelayanan
Kesopanan dan keramahan petugas
67.33 75.00
92.33
77.17
87.33
92.17
U10 Kedisiplinan petugas pelayanan
62.67
U12 Kenyamanan lingkungan
77.50
U14 Kewajaran biaya pelayanan
74.50
U11 Ketepatan jadwal pelayanan U13 Keamanan pelayanan
82.33
15.00 5.34
19.66
70.33
82.33
21.84
72.50
87.17
14.67
87.17
87.33
9.67
12.83
a. Struktur Organisasi
Pelaksanaan kewenangan Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Sidoarjo, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
2016
Petunjuk teknis pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Sidoarjo serta
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo, dan tersusun bagan organisasi sebagai berikut :
5 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
2016
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAG
PERENCANAAN & PELAPORAN
BIDANG PENGEMBANGAN & PENDATAAN
SEKSI
BIDANG PENETAPAN & PENAGIHAN
PENGEMBANGAN
SEKSI PENETAPAN
SEKSI PENDATAAN
SEKSI PENAGIHAN
BIDANG ANGGARAN
BIDANG KUASA BUD
SEKSI TATA USAHA,
SEKSI ANGGGARAN
BUD
PENDAPATAN
SEKSI ANGGARAN BELANJA &
SEKSI INVESTASI
PEMBIAYAAN
6 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
UPTD
SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN
BIDANG ASET
SEKSI ANALISA KEBUTUHAN SEKSI
INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN
SUB BAG KEUANGAN
BIDANG AKUNTANSI
SEKSI PENCATATAN
SEKSI PELAPORAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
2016
b. Tugas Pokok dan Fungsi
Lingkup tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Sidoarjo tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Sidoarjo dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo serta Peraturan Bupati Sidoarjo
Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas
melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, dan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
c. Pembinaan
dan
pelaksanaan
pengelolaan keuangan dan aset
tugas
di
bidang
pendapatan,
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya
Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
Dan Aset terdiri dari :
a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
b. Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari:
1 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3 Sub Bagian Keuangan
c. Unsur Pelaksana: Bidang, terdiri dari:
1 Bidang Pengembangan dan Pendataan, terdiri dari: a) Seksi Pengembangan b) Seksi Pendataan
2 Bidang Penetapan dan Penagihan a) Seksi Penetapan b) Seksi Penagihan
3 Bidang Anggaran, terdiri dari:
a) Seksi Anggaran Pendapatan
b) Seksi Anggaran Belanja dan Pembiayaan
4 Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah, terdiri dari a) Seksi Tata Usaha Bendahara Umum daerah
15 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
2016
b) Seksi Investasi
5 Bidang Aset, terdiri dari: a)
Seksi Analisa Kebutuhan
b)
Seksi Pemanfaatan dan Penghapusan
6 Bidang Akuntansi, terdiri dari a) Seksi Pencatatan b) Seksi Pelaporan
d. Unit Pelaksana Teknis Dinas 1 Kepala UPT Dinas
2 Sub Bagian Tata Usaha 3 Jabatan Fungsional
e. Kelompok Jabatan Fungsional
Rincian
Tugas,
Fungsi
dan
Tata
Kerja
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo
serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut : 1. Kepala Dinas Kepala
koordinasi,
Dinas
mempunyai
pemantauan, pengawasan,
tugas
memimpin, melaksanakan
evaluasi
dan penyelenggaraan
kegiatan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. Perencanaan program Bidang Pengembagan dan Pendataan, Penetapan dan
Penagihan,
Kesekretariatan;
Anggaran,
Kuasa
BUD,
Aset,
Akuntansi
serta
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja; d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan,
pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat mempunyai fungsi:
a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kebijakan teknis; b. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; 16 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
2016
c. Pengelolaan administrasi keuangan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, seorang Sekretaris dibantu
tiga Kepala Sub Bagian antara lain : 1. Sub
Bagian
Perencanaan dan
pelaporan mempunyai
tugas :
a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan teknis;
b. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dinas;
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oieh Sekretaris sesuai 2.
dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumeritasi;
b. Melaksanakan pengelolaan barang;
c. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya
3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kebutuhan anggaran; b. Mengelola administrasi keuangan;
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris susuai dengan bidang tugasnya
3. Bidang Pengembangan dan Pendataan Bidang
Pengembangan
dan
Pendataan
mempunyai
tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dibidang Pengembangan dan Pendataan.
Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan dan
Pendataan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang Pengembangan dan Pendataan;
b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Pengembangan dan Pendataan;
c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang Pengembangan dan Pendataan;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Dalam pelaksanaan tugas, seorang Kepala Bidang dibantu oleh dua
orang Kepala Seksi antara lain :
1. Seksi Pengembangan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan penyusunan program bidang pengembangan;
17 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
2016
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang pengembangan;
c. Melaksanakan
perencanaan
operasional pendapatan daerah;
d. Menyiapkan
pengembangan
penyusunan
dan
dan
pengendalian
melaksanakan
strategi
pengembangan dan pengendalian operasional terhadap obyek pendapatan daerah;
e. Melaksanakan f. 2.
pendataan;
ketatausahaan
bidang
pengembangan
dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya.
Seksi Pendataan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan penyusunan program bidang Pendataan;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang pendataan ;
c. Melaksanakan rekapitulasi pendataan dan pendaftaran wajib pajak; d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak ;
e. Melaksanakan validasi data sumber-sumber pendapatan pajak daerah f.
serta sumber pendapatan lainnya;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Penetapan dan Penagihan
Bidang Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan
sebagaian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset bidang Penetapan dan Penagihan. Dalam
melaksanakan
Penagihan mempunyai fungsi :
tugasnya
Bidang
Penetapan
dan
a. Penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang penetapan dan Penagihan;
b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang penetapan dan penagihan;
c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang penetapan dan penagihan;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Dalam Pelaksanaan tugas, seorang Kepala Bidang dibantu oleh dua
orang Kepala Seksi antara lain :
1. Seksi Penetapan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan penyusunan program bidang penetapan; b. Menyiapkan penetapan;
bahan
koordinasi
dan
pelaksanaan
18 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
teknis
bidang
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
c.
2016
Melaksanakan perhitungan, penetapan, pemeriksaan pembukuan pajak daerah;
d. Melaksanakan ketatausahaan bidang penetapan dan penagihan;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Penagihan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan penyusunan program bidang penagihan; b. Menyiapkan c.
bahan
penagihan;
Melaksanakan penerimaan;
d. Pelayanan
koordinasi
rekapitulasi
permohonan
dan
hasil
pelaksanaan
penagihan
keringanan,
teknis
dan
keberatan,
bidang
pembukuan pembetulan,
pembatalan, dan penundaan pembayaran, banding, pembebasan,
restitusi, mutasi, dan pengurangan sanksi administrasi pajak serta penghapusan piutang pajak dan sumber pendapatan lainnya; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Bidang Anggaran
Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Bidang Anggaran. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Anggaran mempunyai fungsi: a. Penyusunan b.
program
dan
petunjuk
teknis
dibidang
pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan;
anggaran,
Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk
teknis
dibidang
pembiayaan;
anggaran
pendapatan,
anggaran belanja dan
c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Dalam pelaksanaan tugas, seorang Kepala Bidang dibantu oleh dua
orang Kepala Seksi antara lain :
1. Seksi Anggaran Pendapatan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan penyusunan program bidang anggaran pendapatan;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang anggaran pendapatan;
c. Melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan; d. Melaksanakan ketatausahaan bidang anggaran;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
19 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
2016
2. Seksi Anggaran Belanja dan Pembiayaan mempunyai tugas:
a. Menyiapkan penyusunan program bidang anggaran belanja dan pembiayaan;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang anggaran belanja dan pembiayaan;
c. Melaksanakan penyusunan anggaran belanja dan pembiayaan;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah Bidang
Kuasa
Bendahara
Umum
Daerah
mempunyai
tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset di
bidang kuasa bendahara umum daerah. Dalam melaksanakan
tugasnya Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai fungsi:
a. Penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang tata usaha BUD dan investasi;
b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang tata usaha BUD dan investasi;
c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang tata usaha BUD dan investasi;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas, seorang Kepala Bidang dibantu dua orang
Kepala Seksi antara lain :
1. Seksi Tata Usaha BUD mempunyai tugas:
a. Menyiapkan penyusunan program tata usaha BUD;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang tata usaha BUD;
c. Melaksanakan penatausahaan kegiatan bendahara umum daerah serta penyimpanan uang daerah;
d. Melaksanakan ketatausahaan bidang kuasa BUD;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Investasi mempunyai tugas:
a. Menyiapkan penyusunan program dan koordinasi bidang investasi;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang investasi;
c. Melaksanakan penempatan uang daerah dan pengelolaan atau penatausahaan investasi daerah;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Bidang Aset 20 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
2016
Bidang aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dibidang Aset. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Aset mempunyai fungsi:
a. Penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang analisis kebutuhan, inventarisasi dan penghapusan;
b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang analisis kebutuhan, inventarisasi dan penghapusan;
c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang analisis kebutuhan, inventarisasi dan penghapusan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Dalam pelaksanaan tugas seorang Kepala Bidang dibantu oleh dua
orang Kepala Seksi antara lain :
1. Seksi Analisa Kebutuhan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan penyusunan program bidang analisa kebutuhan data;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang analisa kebutuhan;
c. Melaksanakan analisa kebutuhan barang milik daerah;
d. Melaksanakan pengadministrasian kebutuhan barang daerah; e. Melaksanakan ketatausahaan bidang aset;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas : a. Menyiapkan
penghapusan;
b. Menyiapkan
penyusunan
bahan
program
koordinasi
inventarisasi dan penghapusan;
dan
bidang
inventarisasi
pelaksanaan
teknis
dan bidang
c. Melaksanakan inventarisasi, pemanfaatan, penilaian, pengendalian pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah yang berada di
bawah penguasaan pengelola serta penyimpanan seluruh bukti kepemilikan;
d. Melaksanakan penghapusan dan tuntutan ganti rugi (TGR) barang milik Daerah;
e. Melaksakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Bidang Akuntansi
Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dibidang Akuntansi. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Akuntansi mempunyai fungsi: a.
Penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang pencatatan dan
21 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
2016
pelaporan ;
b.
Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis
c.
Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pencatatan dan pelaporan;
d.
dibidang pencatatan dan pelaporan;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Dalam pelaksanaan tugas seorang Kepala Bidang dibantu oleh dua
orang Kepala Seksi antara lain:
1. Seksi Pencatatan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan penyusunan program bidang pencatatan; b. Menyiapkan pencatatan;
bahan
koordinasi
dan
pelaksanaan
teknis
bidang
c. Melaksanakan pencatatan keuangan dan nilai kekayaan daerah; d. Melaksanakan ketatausahaan bidang akuntansi;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Pelaporan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan penyusunan program bidang pelaporan; b. Menyiapkan pelaporan;
bahan
koordinasi
dan
pelaksanaan
teknis
c. Melaksanakan pelaporan belanja dan pembiayaan daerah;
d. Melaksanakan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah
bidang
sebagai
entitas pelaporan yang meliputi laporan realisasi anggaran, rencana laporan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 9. UPTD
dengan bidang tugasnya
UPTD Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas : a.
Menyusun program kegiatan pemungutan dan pelayanan pajak daerah di
b.
Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan objek pajak di
c.
Menerima SPOP dan SPTPD dari wajib pajak dan menyampaikan ke
d.
Menyampaikan SPPT dan SKPD kepada wajib pajak di wilayahnya
f.
Menerima dan menyetor pajak ke Rekening Kas Umum Daerah
e. g.
wilayahnya wilayahnya Dinas
Melaksanakan penagihan pajak daerah di wilayahya
Menerima dan mencatat permohonan keringanan, keberatan, pembetulan, pembatalan
dan
penundaan
pembayaran,
banding,
pembebasan,
restitusi, mutasi dan pengurangan sanksi administrasi pajak serta 22 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
2016
penghapusan piutang pajak dari wajib pajak untuk disampaikan kepada h.
Dinas
Menyampaikan salinan putusan pemberian keringanan, keberatan, pembetulan,
pembatalan
dan
penundaan
pembayaran,
banding,
pembebasan, restitusi, mutasi dan pengurangan sanksi administrasi pajak i. j.
serta penghapusan piutang pajak dari Dinas kepada wajib pajak Melaksanakan
pembukuan,
pelaporan,
pemungutan pajak daerah di wilayahnya
dan
pengendalian
atas
Melaksanakan fasilitasi kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak di
wilayahnya
k.
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap obyek pajak
l.
Melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
daerah di wilayahnya
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya
10. UPTD
1. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi,
pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional UPTD.
2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan
kepegawaian.
perencanaan,
umum,
ketatausahaan,
pelaporan
dan
3. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
c. Kondisi SKPD
Agar supaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung berdayaguna dan berhasilguna dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan baik dalam Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset maupun RPJMD Kabupaten Sidoarjo, maka perlu adanya sarana dan prasarana penunjang yang memadai. Adapun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan struktur organisasi Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015 untuk sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel berikut :
No 1 2
Pendidikan
SD SMP
Tabel 1.1 Jumlah PNS, CPNS dan TKK / Sukwan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Status Kepegawaian Jumlah PNS CPNS TKK 2 1 3 1 1 2
23 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
Prosentase 2,02% 1,34%
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
3 4 5 6 7 8
SLTA D1 D3 D4 S1 S2
70 1 12 40 11 TOTAL
-
7 2 -
77 1 12 42 11 148
2016
50,10 % 0,67% 8,72 % 29,72% 7,43 %
Dari Tabel tersebut diatas tingkat pendidikan pegawai pada DPPKA Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2015 sangat menunjang dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya. Adapun jumlah Pegawai berdasarkan pangkat / golongan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Golongan Status Kepegawaian No Golongan Jumlah Prosentase PNS CPNS 1 I 3 3 2,20 % 2 II 49 55 38,97 % 3 III 73 73 54,74 % 4 IV 7 7 5,14 % TOTAL 132 138 Tabel 1.3 Data Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Struktural No Tingkat Diklatpim Jumlah 1 II 1 2 III 7 3 IV 19 Jumlah 27
Tabel 1.4 Data Pegawai Negeri Sipil DPPKA Berdasarkan Eselon Tahun 2015 No Tingkat Eselon Jumlah 1 IIb 1 2 IIIa 1 3 IIIb 6 4 IVa 21 5 IVb Jumlah 29 Tabel 1.5 Data Sarana dan Prasarana DPPKA Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenis, Jumlah, dan Kondisi Tahun 2015 Keadaan Barang No Jenis Barang Jumlah B KB RB 1 Tanah 5 5 2 Gedung 6 6 3 Kendaraan Roda Empat 22 22 4 Kendaraan Roda Dua 168 128 25 15 5 Komputer 172 147 25 6 Laptop 85 85 7 Handycam 8 8 8 Camera Digital 20 19 1 24 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66.
Kursi Lipat Kursi Tamu / Meja Tamu Kursi Kayu Kursi Putar Meja Tulis Meja Komputer Meja Telephone Meja Tambahan Meja Rapat Filling Cabinet Rak Buku Telephone Lemari Rak Besi Lemari Besi Lemari Es VCD TV Pompa Air Mesin Potong Rumput Vacum cleaner White Board Electric White Board Wireless Mesin Ketik Elektronik Mesin Ketik Manual AC Kipas Angin Jam Dinding Foto Presiden dan Wakil Presiden Lambang Garuda Dispenser Foto Copy Faximile Sound System LCD Proyektor Mesin Penghancur Kertas Server Finger Printer Printer Panel Listrik Genset Mega Pon Scaner Besar Ups Mesin Absensi Home Theater Penghancur kertas Tablet Podium CCTV Camera Kalkulator Penangkal Petir Panaboard Kompresor Brankas Running Teks
206 76 50 148 149 57 2 7 3 40 11 35 98 50 55 9 2 25 10 3 1 1 10 5 10 9 100 25 36 9 9 17 10 4 2 set 13 25 15 10 143 8 2 5 2 16 6 2 4 6 1 20 2 15 3 1 1 3 2
25 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
35 76 5 148 149 57 2 7 3 40 11 35 98 50 55 9 2 20 5 1 1 1 10 5 10 2 60 25 36 9 9 17 10 4 2 set 13 25 15 10 143 8 2 5 2 16 6 2 4 6 1 20 2 15 3 1 1 2 2
-
2016
171 45 5 5 2 7 35 -
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
2016
BAB II
PERENCANAAN KINERJA 2.1. Keterkaitan Rencana Strategis DPPKA dengan RPJMD Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan awal secara rutin dalam menentukan program dan kegiatan
dinas. Untuk menentukan kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Rencana
Strategis merupakan kebutuhan dalam menghadapi persoalan maupun untuk mengantisipasi atas segala perubahan yang terjadi.
Rencana Strategis yang disusun berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.
Secara garis besar dapat disampaikan bahwa Rencana Strategis Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang cukup realistis dengan mengantisipasi situasi perkembangan ke depan.
Keterkaitan Rencana strategis DPPKA Dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan sebagai berikut:
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo
VISI : Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri dan berkeadilan MISI
TUJUAN
SASARAN
1. Meningkatkan kualitas Sumber Meningkatkan Kualitas Peningkatan tingkat Daya Manusia untuk Sumber Daya Manusia pendidikan masyarakat. mewujudkan masyarakat yang (SDM) memiliki daya saing dalam Peningkatan daya saing Peningkatan tingkat menghadapi tantangan global. bidang sumber daya manusia kesehatan masyarakat Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat 2. Menumbuhkembangkan Peningkatan potensi dan Peningkatan daya saing potensi sektor industri daya saing daerah sector UMKM dan perdagangan Pariwisata, Koperasi. UMKM Koperasi pertanian Peningkatan pertumbuhan Peningkatan dan perikanan yang ekonomi pertumbuhan sektor berorientasi agrobisnis secara industri perdagangan optimal yang berwawasan jasa dan pertanian lingkungan guna berbasis agrobis meningkatkan taraf hidup masyarakat 3. Meningkatkan tatanan Peningkatan tatanan Terwujudnya
26 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
2016
kehidupan masyarakat yang kehidupan masyarakat yang berkepribadian beriman serta berkepribadian dan beriman dapat memelihara kerukunan ketentraman dan ketertiban 4. Mendorong peran serta Peningkatan peran serta masyarakat dalam masyarakat dalam pembangunan yang pembangunan berkelanjutan. berkelanjutan dengan prinsip pemabngunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender 5. Meningkatkan Peningkatan transparansi profesionalisme aparatur profesionalisme dan untuk mencapai pelayanan produktivitas aparatur prima Meningkatkan pelayanan publik
masyarakat beriman dan kepribadian Peningkatan ketertiban masyarakat. Peningkatan peran serta dan inovasi masyarakat dalam pembangunan Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai aspek Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan public yang adil dan merata Pengembangan budaya pemerintahan bersih akuntabel transparansi dan bebas korupsi. Peningkatan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah 6. Mendorong tumbuh kembang Peningkatan investasi yang Terwujudnya iklim nya iklim investasi untuk berdaya dukung tinggi investasi yang kondusif mencapai kesejahteraan dan Optimalisasi Pembangunan Peningkatan investasi kemakmuran masyarakat infrastruktur daerah baik PMA maupun PMDN 7. Meningkatkan kualitas dan Meningkatkan kualitas dan Peningkatan kualitas pelestarian lingkungan hidup pelestarian lingkungan hidup. dan pelestarian yang berkelanjutan lingkungan hidup melalui penurunan tingkat pencemaran dan pengrusakan lingkungan Peningkatan keindahan dan kenyamanan kota 8. Menumbuh kembangkan iklim Menumbuhkembangkan iklim Terwujudnya demokrasi yang sehat ,santun demokrasi yang kondusif dan masyarakat yang serta menjunjung tinggi peningkatan peran serta demokratis dan norma dan etika masyarakat. masyarakat dalam berpolitik. memperhatikan norma maupun etika. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelpres dan pilkada
2.2 Perencanaan Strategis
a) Matrik Hubungan Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran
MATRIK RENSTRA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 - 2015
27 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
VISI
:
MISI
: 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan yang transparan dan bertanggung jawab. 2. Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah untuk kemandirian Pendanaan Daerah. 3. Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
TUJUAN
Optimalisasi Pendapatan, Pengelolaan Kemandirian Pendanaan Daerah
Keuangan
&
Aset
untuk
2016
mewujudkan
: 1. Meningkatkan pelayanan dan kemampuan petugas serta sarana dan prasarana untuk menuju pelayanan prima 2. Meningkatkan kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah 3. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah yang transparansi dan akuntabel.
TUGAS
: Melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
FUNGSI
: a.Perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya
Misi 1 Tujuan 1 Indikator Kinerja
:Meningkatan Kualitas Pelayanan yang transparan dan bertanggung jawab. :Meningkatkan pelayanan dan kemampuan petugas serta sarana dan prasarana untuk menuju pelayanan prima :Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Wajib Pajak TAHUN SASARAN STRATEGIS TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN DEFINISI DASAR OPERASIONAL & ANALIS FORMULA INDIKATOR PROGRAM IS URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 KEBIJAKAN PERHITUNGAN KINERJA UTAMA /KEGIATAN
NO 1 1
2
3
4
Meningkatn 1)Survey Kepuasan ya Kualitas Masyarakat Nilai IKM pelayanan terhadap berdasarkan Wajib Pajak pelayanan Wajib hasil survey Pajak dengan metode sampling dan analisis
5
6
7
8
9
10
11
12
75
80
85
90
95
95
Peningkatan Tertib Administrasi pelayanan yang transparan dan bertanggung jawab
- Pelayanan Administrasi Perkantoran
13
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
SUMBER DATA / PENJAB 14 Indek Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPPKA Sekretariat DPPKA Sekretariat DPPKA Sekretariat DPPKA
Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Misi 2
Tujuan 2 Indikator Kinerja
: Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah untuk Pendanaan Daerah.
: Meningkatkan kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah : 1. Persentase pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Daerah 2.Persentase kemandirian keuangan daerah
SASARAN STRATEGIS
URAIAN
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN
TAHUN DASAR
2010
STRATEGI PENCAPAIA N ANALISI SUMBER DATA / S PENJAB
TARGET TAHUNAN
2011
2012
2013
2014
28 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
2015
KEBIJAKAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
1 Meningkatkan Pendapatan PajakDaerah untuk Pendanaan Daerah
2 1) Persentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
3
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Xn-Xn-1
4 33%
5 35%
6 35%
7 36%
8 36%
9 37%
29%
31%
33%
33 %
34%
35%
10 Peningkatan dan pengalangan sumber sumber penerimaan Pajak Daerah dengan menggunaka n Sistem Pajak Online
x 100 %
Realisasi Penerimaan PAD Xn-1
Xn = Tahun berjalan Xn-1 = Tahun sebelumnya
2)Persentase Kemandirian Keuangan Daerah
Misi 3 Tujuan 3
1
11
Laporan Hasil Penerimaan PAD Bidang Pendataan dan Pengembangan
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Realisasi (Dana Perimbangan + lain-lain pendapatan yang sah)
12 Laporan Hasil Penerimaan Pajak Daerah Bidang Penagihan
x 100 %
:Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah ;Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tranparansi dan akuntabel
Indikator Kinerja
NO
2016
: Persentase Pelaporan RKA SKPD tepat waktu Persentase aset daerah yang bersertifikat Persentase Pemberdayaan Aset Tetap Tanah dan Bangunan Persentase keberhasilan Accrual Accounting Based Capacity Building SKPD Persentase Kualitas Opini BPK atas Pemeriksaan LKPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
SASARAN STRATEGIS URAIAN 2
DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA INDIKATOR KINERJA UTAMA PERHITUNGAN 3
4
TAHUN DASAR
TARGET TAHUNAN
STRATEGI PENCAPAIAN
2010
2011
2012
2013
2014
2015
KEBIJAKAN
5
6
7
8
9
10
11
29 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
SUMBER DATA / PROGRAM ANALIS PENJAB /KEGIATAN IS 12
13
14
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
Meningkatnya Persentase Laporan RKA Pelaporan SKPD di RKA SKPD Kabupaten yang Sidoarjo dievaluasi tepat waktu Mewujudkan 1.Persentase pengelolaan aset daerah keuangan dan tanah dan aset daerah bangunan yang yang tranparansi bersertifikat dan akuntabel
RKA SKPD yang dievaluasi tepat x 100 % waktu SKPD yang menyampaikan RKA
Jumlah aset tetap tanah dan bangunan yang x 100 Jumlah aset tetap % tanah dan bangunan
100% 100%
100%
10%
11%
11%
100% 100% Pengelolaan Peningkatan keuangan dan dan aset pengemban daerah gan dengan pengelolaan mengemban keuangan gkan soft daerah ware Peningkatan pengelolaan dan 12% 13% APBD yang pengemban terintegrasi gan dan pengelolaan mapping aset daerah program sertifikasi
2016
Laporan RKA SKPD Bidang Anggaran Laporan Barang Milik Daerah Bidang Aset
b. Visi , Misi, Tujuan dan Sasaran Visi
Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Sidoarjo tidak terlepas dari ruang lingkup “Visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo”, karena Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan Perangkat Daerah di Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan
juga merupakan elemen penting di dalam suksesnya pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut. Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang ditetapkan adalah " Optimalisasi Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Untuk Mewujudkan Kemandirian Pendanaan Daerah"
30 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
2016
Kata kunci dari Visi tiada lain adalah bagaimana agar Profesionalisme
didalam mengelola Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat terwujud. Artinya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset harus dikelola
oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional sesuai dengan bidangnya dan diharapkan dapat menbantu kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Keuangan. Sedangkan Visi dapat berjalan sesuai dengan
harapan apabila seluruh rangkaian Program, Kebijakan, Tujuan dan Sasaran dapat berjalan sesuai tahapan-tahapan perencanaan.
Misi
Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Sidoarjo
1. Meningkatan Kualitas Pelayanan yang transparan dan bertanggung jawab. 2. Meningkatkan Daerah.
Pendapatan Pajak Daerah untuk kemandirian Pendanaan
3. Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
Tujuan
Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu
organisasi,
dan
pencapaian
target-target
tersebut
merupakan
ukuran
keberhasilan kinerja. Berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang telah ditetapkan sebagai berikut : 1. Meningkatnya pelayanan
dan kemampuan petugas serta sarana dan
prasarana untuk menuju pelayanan prima
2. Meningkatnya kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah
3. Mewujudkan Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparansi dan akuntabel.
Sasaran
Dalam upaya untuk mencapai tujuan, ditetapkan sasaran pelaksanaan
sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kualitas pelayanan Wajib Pajak.
2. Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah untuk Pendanaan Daerah. 3. Meningkatnya Laporan RKA SKPD di Kabupaten Sidoarjo.
4. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tranparans dan akuntabel.
Strategi Dan Arah Kebijakan DPPKA Kabupaten Sidoarjo Tabel 2.1
Visi : Optimalisasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Untuk Mewujudkan Kemandirian Pendanaan Daerah
Misi I : Meningkatan Kualitas Pelayanan yang transparan dan bertanggung jawab. Tujuan
Sasaran
Strategi
31 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
Kebijakan
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
Meningkatkan
pelayanan dan kemampuan
Meningkatnya Kualitas
pelayanan Wajib Pajak
petugas serta
Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
pelayanan Wajib
sarana dan
Peningkatan
Tertib
Administrasi yang
Pajak
2016
pelayanan
transparan
dan
bertanggung jawab
prasarana untuk
menuju pelayanan prima
Misi 2 : Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah untuk Pendanaan Daerah. Tujuan
Sasaran
Meningkatkan
Meningkatkan Pendapatan
Pendapatan Pajak
Pendanaan Daerah
kontribusi
Daerah terhadap
Pajak Daerah untuk
Pendapatan
Persentase
Peningkatan Realisasi
Penerimaan Pajak
Daerah
Strategi
Daerah
Persentase
Kemandirian
Kebijakan
Peningkatan
pengalangan
sumber
Tujuan
Mewujudkan pengelolaan
keuangan dan
aset daerah yang tranparansi dan akuntabel
Sasaran
Meningkatnya Laporan
RKA SKPD di Kabupaten
Sidoarjo
Mewujudkan pengelolaan
keuangan dan aset daerah yang tranparansi dan akuntabel
Strategi
Daerah
menggunakan Pajak Online
dengan Sistem
Pengelolaan keuangan dan
SKPD yang
mengembangkan soft ware
dievaluasi tepat
Kebijakan
Persentase
Pelaporan RKA
waktu
Persentase SKPD dengan
penyerapan
keuangan sesuai target
Persentase aset
daerah tanah dan bangunan yang bersertifikat
Persentase
Pemberdayaan Aset Tetap Tanah dan Bangunan
Persentase
keberhasilan
Accrual Accounting Based Capacity Building SKPD
Persentase Kualitas Opini BPK atas
Pemeriksaan LKPD Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo
32 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
-
sumber penerimaan Pajak
Keuangan Daerah
Misi 3 : Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
dan
aset daerah dengan
pengelolaan APBD yang
terintegrasi dan mapping program sertifikasi
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
2016
c. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang tersusun dalam rencana kerja telah ditetapkan
dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.Pada Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut : Tabel 2.2
Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo PROGRAM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
KEGIATAN
1. Penyediaan Jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3. Penyediaan jasa pemelihaaraan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 6. Penyediaan alat tulis kantor. 7. Penyediaan cetakan dan penggandaan. 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 9. Penyediaan peralatan rumah tangga 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 11. Penyediaan bahan logistik kantor. 12. Penyediaan makanan dan minuman. 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. . 1. Pembangunan Gedung Kantor 2. Pengadaan Meubeleur. 3. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional. 6. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
ANGGARAN
230.925.000,00 822.000.000.00 43.300.000.00 439.860.000.00 396.815.400.00 211.401.000.00 343.151.300.00 36.200.000.00 4.000.000,00 120.000.000.00 527.650.000.00 59.500.000.00 135.000.000.00
2.321.225.000.00 272.250.000.00 1.820.180.000.00 302.000.000.00 300.200.000.00 25.750.000.00 615.100.000.00 21.825.000.00
1. Pendidikan dan Pelatihan formal 2. Pelatihan dan kursus keterampilan non formal.
70.000.000.00 173.700.000,00
1. Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran. 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran.
242.400.000.00
1. 2. 3.
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
33 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
52.392.700.00 26.335.300.00 2.203.892.000.00 350.100.000.00 662.165.450.00
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bimbingan teknis implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Intensifikasi Pendapatan Daerah. Pengembangan dan peningkatan pajak. Peningkatan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. Sosialisasi rancangan peraturan daerah. Pekan Panutan PBB. Penagihan Aktif. Penyampaian SPPT dan Monitoring. Operasi sisir PBB. Implementasi pendaerahan PBB. Peningkatan Penatausahaan gaji. Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Investasi Daerah Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik daerah Pemanfaatan,Pengamanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual Penyelesaian Tuntutan Perbendaraan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD JUMLAH
2016
324.400.000.00 397.710.900.00 225.900.000.00 155.331.100.00 1.018.345.650.00 710.762.500.00 542.745.000.00 334.246.100.00 568.170.000.00 1.907.805.000.00 1.229.374.000.00 1.312.264.000.00 1.646.384.125.00 237.150.000.00 171.760.000,00 63.455.000.00 1.361.530.750,00 8.833.430.000.00 390.116.000.00 1.360.250.000.00 26.225.000.00 306.942.500.00 35.983.615.775
a. Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dan untuk mewujudkan target tahunan serta target kinerja jangka menengah sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, maka telah tersusun Penetapan Kinerja DPPKA Tahun Anggaran 2015 yang juga merupakan dokumen perjanjian kinerja pada tahun anggaran 2015 sebagai berikut : Tabel 2.3
No 1
1. 2.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Sasaran Strategis 2
Indikator Kinerja 3
Meningkatnya Kualitas Pelayanan 1. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Wajib Wajib Pajak. Pajak. Meningkatkan Pendapatan Pajak 2. Persentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak 34 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
Target 4
95 % 37 %
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
Daerah untuk Pendanaan Daerah 3.
No 1
1. 2. 3. 4. 5. 6
Daerah
3. Persentase Kemandirian Keuangan Daerah. Mewujudkan Pengelolaan 4. Persentase Pelaporan RKA SKPD yang dievaluasi tepat Keuangan dan Aset Daerah yang waktu. trasparansi dan akutabel. 5. Persentase Aset Daerah tanah dan bangunan yang bersertifikat. 6. Persentase Pemberdayaan Aset Tetap Tanah dan Bangunan. 7. Persentase keberhasilan Accrual Accunting Based Capacity Building SKPD. 9. Persentase Kualitas Opini BPK atas Pemeriksaan LKPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Program
Anggaran
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah
3
2016
35 % 100 % 10 % 98,92 % 100 WTP
Keterangan 4
3.399.802.700 5.656.705.000 21.825.000 243.700.000 321.128.000
APBD APBD APBD APBD APBD
35.983.615.775
APBD
26.340.455.075
35 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
APBD
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
2016
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Kinerja
Akuntabilitas kinerja merupakan jawaban secara transparans yang dibuat
sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian program / kegiatan
tujuan dan sasaran, baik keberhasilan kinerja yang telah tercapai maupun yang belum pada tahun anggaran 2015.
Adapun untuk rencana tingkat capaian maupun realisasi dapat kami
gambarkan sebagai berikut : NO 1.
NO 2.
NO 3.
TUJUAN Meningkatkan Pelayanan dan kemampuan petugas serta sarana dan prasarana untuk menuju pelayanan prima.
TUJUAN Meningkatkan kontribusi pendapatan pajak Daerah terhadap pendapatan daerah
TUJUAN
Mewujudkan
SASARAN
STRATEGIS
Meningkatnya Kualias pelayanan wajip pajak.
SASARAN
STRATEGIS
Meningkatnya pendapatan pajak daerah untuk pendanaan daerah
SASARAN
STRATEGIS
Meningkatn
Tabel 3.1 INDIKATOR
TAHUN ANGGARAN 2015
TARGET
Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan wajip pajak.
95
Tabel 3.2 INDIKATOR Persentase peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah Persentase kemandirian keuangan daerah/PAD
Persentase
85
CAPAIAN 85
TAHUN ANGGARAN 2015
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
1.090.575.714.494
Dalam Proses Pemeriksaan BPK RI
audited
656.653.998.860
Tabel 3.3 INDIKATOR
REALISASI
Dalam Proses Pemeriksaan BPK RI
audited
TAHUN ANGGARAN 2015
TARGET
100
36 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
REALISASI
100
CAPAIAN
100
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel
ya laporan RKA SKPD di Kabupaten Sidoarjo
Terwujudka n pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan akuntanbel
Pelaporan RKA SKPD yang dievaluasi tepat waktu
Persentase Aset daerah Tanah dan Bangunan yang bersertifikat
2016
10
8
8
Persentase pemberdayaan aset tetap tanh dan bangunan
98,92
95.50
95.50
Persentase Keberhasilan accrual Accounting Bassed Capacity Building SKPD
100
95
95
WTP
WTP
WTP
Opini BPK atas pemeriksaan LKPD / LPPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Dalam mengukur dan menganalisa pencapaian, Tujuan dan sasaran
pembangunan , secara umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Sidoarjo telah dapat melaksanakan tugas sesuai Program Nasional, RPJMD Kabupaten Sidoarjo dan Renstra Tahun Anggaran 2011-2015 dengan pencapaian rata – rata sesuai harapan atau bisa dikategorikan baik.
3.2.1
Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Hasil
pengukuran
kinerja dan
evalusi
tujuan
serta sasaran
Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 disajikan sebagai berikut :
1. Tujuan meningkatnya pelayanan dan kemampuan petugas serta sarana dan prasarana untuk menuju pelayan prima.
meningkatnya kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan kepada wajib
pajak yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai di jabarkan dalam 1 (satu) Sasaran dengan 1 (satu) indicator yaitu survey kepuasaan terhadap pelayanan wajib pajak TUJUAN 1
Meningkatkan Pelayanan dan
SASARAN 1
Meningkatnya Kualias pelayanan wajip
37 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
kemampuan petugas serta sarana dan prasarana untuk menuju pelayanan prima.
pajak
Indikator Kinerja, target dan realisasi sasaran sebagai berikut :
No 1
2016
Indikator Kinerja
Survey kepuasaan masyarakat
Target
Realisasi
%
95
85
85
terhadap pelayanan wajib pajak
Capaian Sasaran
85
Dari hasil pengukuran diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian target kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 dengan nilai 85 masuk dalam katagori baik.
a) Perkembangan (Tren) Capaian Tujuan dan Sasaran selama 5 Tahun
Perkembangan hasil survey yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan metode
sampling dan analisis terhadap indicator tersebut diatas Tahun 2010-2015 sebagai berikut: No 1
Indikator Kinerja
Survey Kepuasan masyarakat terhadap pajak
pelayanan
wajib
2010
2011 2012
78
80
2013
2014
2015
83
84
85
82
2. Tujuan meningkatnya kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap pendapatan daerah.
Keberhasilan pencapaian target pendapatan pajak daerah sangat dibutuhkan
secara intensif dari seluruh proses punguntan di mulai dari pendaftaran dan pendataaan obyek wajib pajak sampai dengan pengawasan dan penyetoran ke kas daerah.
Meningkatnya kontribusi pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah di
jabarkan dalam 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) indicator yaitu : Persentase peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah dan persentase kemandirian keuangan daerah.
TUJUAN 2
Meningkatnya kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap pendapatan daerah No
SASARAN 2
Meningkatnya pendapatan pajak daerah untuk pendanaan daerah
Indikator target,realisasi dan sasaran adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja
Target
38 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
Realisasi
%
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
2016
1
Persentase
peningkatan
656.653.998.860
Proses Pemeriksaan BPK RI
audited
2.
Persentase
kemandirian
1.090.575.714.494
Proses Pemeriksaan BPK RI
audited
penerimaan pajak daerah
keuangan daerah/PAD
Capaian Sasaran Perkembangan realisasi pendapatan pajak daerah kabupaten sidoarjo tahun 2011 sampai 2015
No Indikator 1.
Kinerja
Persentase
peningkatan
2011
2012
2013
2014
2015
264.538.593.736.65
400.366.973.028.30
524.764.658.686.30
608.692.188.164.400
audited
484.313.737.307.27
669.617.556.904.41
858.433.670.217.95
1.115.332.938.500.16
audited
penerimaan pajak 2.
daerah
Persentase
kemandirian keuangan
daerah /PAD
3. Tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan
administrasi
keuangan
daerah
tetap
mengacu
pada
peraturan dan perundang-undangan serta menyesuaikan perubahan.Sedangkan
inventarisasi dan penilaian aset daerah yang dinilai dimana penilaian aset merupakan salah satu komponen untuk mengetahui neraca Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo. Adapun untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel diukur melalui 2(dua) sasaran dan 5(lima) Indikator. TUJUAN 3
SASARAN 3
1. Mewujudkan pengelolaan keuangan 1. Meningkatnya RKA SKPD di Kabupaten Sidoarjo dan aset daerah yang transparan 2. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dan akuntabel. tranparan dan akuntabel Adapun indicator kinerja target dan realisasi dari sasaran sebagai berikut No
Indikator Kinerja
39 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
Target
Realisasi
%
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
Pelaporan
1
Persentase
yang
100
100
100
2.
Persentase aset daerah tanah dan bangunan
13
10
10
3.
Persentase pemberdayaan aset tetap tanah
98
95
95
4.
Persentase keberhasilan Accrual Accuonting
100
95
95
5.
Opini BPK atas pemeriksaan LKPD
WTP
Dalam
audited
dievaluasi tepat waktu
RKA
SKPD
2016
yang bersertifikat
dan bangunan
Bassed capacity Buillding SKPD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Proses Audit
BPK RI c) Analisis Keberhasilan dan kegagalan
Realisasi indicator kinerja target dan sasaran sebagaimana yang termuat
dalam rencana strategis Tahun 2011-2015 merupakan tanggung jawab Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dan capaiannya selalu melebihi target yang telah ditetapkan, keberhasilan
tersebut disampaikan dalam table tren perkembangan pendapatan pajak daerah pada halaman di atas. Namun demikian dalam pelaksanaanya sebagian masih terdapat kendala yang dihadapi hal tersebut juga menjadi isu trategis perbaikan kedepan yang antara lain:
1. Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya belum tepat waktu.
2. Masih adanya mutasi obyek pajak Bumi dan Bangunan yang dilaporkan untuk mutasi perubahannya.
3. Adanya tanah kosong yang tidak jelas kepemilikanya. 4. Banyaknya obyek pajak yang masih dalam sengketa.
5. Kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
d) Program dan kegiatan yang mendukung
Dalam upaya pemenuhan atas beberapa kendala yang dihadapi Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.membuat strategi dan inovasi-inovasi baru yang antara lain : 1. Pajak Online
2. Usaha Peningkatan Mutu Pelayanan (Standar Pelayan Publik) 40 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
2016
3. Melakukan Ektensifikasi dan intensifikasi sumber pendpatan pajak daerah dan PBB secara kontinyu dan berkelanjutan.
4. Perbaikan system administrasi keuangan yang efektif dengan mengadakan asistensi dan perbaikan –perbaikan.
Dengan melalui program dan kegiatan pendukung antara lain : Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan daerah; Kegiatan:
1. Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan kuangan daerah
2. Intensifikasi pendapatan daerah
3. Pengembangan dan peningkatan pajak 4. Pekan Panutan PBB 5. Penagihan aktif 6. Operasi sisir
7. Implementasi pendaerahan PBB 3.3. Akuntabilitas Keuangan Realisasi Anggaran
Capaian kinerja yang merupakan target dari masing-masing Indikator
sasaran sebagaimana dokumen Rencana Kerja Tahun Anggaran 2015, didasarkan
hasil pengukuran kinerja kegiatan. Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan,
6 (Enam) program, 51 (Lima puluh satu) kegiatan pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan aset Kabupaten Sidoarjo, dapat dilihat pada tabel berikut :
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 Tabel 3.6
PROGRAM
KEGIATAN
ANGGARAN
41 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
REALISASI
%
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
1.
2016
Penyediaan Jasa surat menyurat.
230.925.000,00
207.438.792,00
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3. Penyediaan jasa pemelihaaraan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 6. Penyediaan alat tulis kantor. 7. Penyediaan cetakan dan penggandaan. 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 9. Penyediaan peralatan rumah tangga 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 11. Penyediaan bahan logistik kantor. 12. Penyediaan makanan dan minuman. 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
822.000.000.00
760.896.680,00
89.83 .. 89.31
43.300.000.00
23.646.700,00
54.61
439.860.000.00
331.064.000,00
75.27
396.815.400.00
376.170.109,00
94,80
211.401.000.00 343.151.300.00
186.404.490,00 334.856.080,00
88.18 97,58
36.200.000.00
35.661.000,00
98.51
4.000.000,00
3.285.000,00
82.13
120.000.000.00
77.668.500,00
64.72
527.650.000.00 59.500.000.00
525.040.000,00 10.919.000,00
99.51 18.35
135.000.000.00
86.740.876,00
64,25
2.321.225.000.00 272.250.000.00 1.820.180.000.00
2.075.213.575,00 249.250.000,00 1.509.116.156,00
89,40 91.55 82.91
302.000.000.00
290.256.800,00
96.11
300.200.000.00
279.724.510,00
93.18
25.750.000.00
25.237.400,00
98.10
615.100.000.00
611.719.800,00
99.45
21.825.000.00
12.198.000,00
55,89
. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
14. Pembangunan Gedung Kantor 15. Pengadaan Meubeleur. 16. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 18. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional. 19. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur. 20. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
21. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
22. Pendidikan dan Pelatihan formal 23. Pelatihan dan kursus keterampilan non formal.
70.000.000.00 173.700.000,00
2.548.000,00 45.275.000,00
3.64 26.07
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
24. Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 25. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran. 26. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran.
242.400.000.00
149.320.000,00
61.60
52.392.700.00
36.620.500,00
69.90
26.335.300.00
16.841.300,00
63.95
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
27. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. 28. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD. 29. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. 30. Penyusunan rancangan peraturan
2.203.892.000.00
1.515.171.622,00
68,75
350.100.000.00
228.124.000,00
65.16
662.165.450.00
450.134.520,00
67.98
324.400.000.00
286.963.000,00
82,29
42 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KDH tentang penjabaran perubahan APBD. 31. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 32. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 33. Bimbingan teknis implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 34. Intensifikasi Pendapatan Daerah. 35. Pengembangan dan peningkatan pajak. 36. Peningkatan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. 37. Sosialisasi rancangan peraturan daerah. 38. Pekan Panutan PBB. 39. Penagihan Aktif. 40. Penyampaian SPPT dan Monitoring. 41. Operasi sisir PBB. 42. Implementasi pendaerahan PBB. 43. Peningkatan Penatausahaan gaji. 44. Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan. 45. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Investasi Daerah 46. Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik daerah 47. Pemanfaatan,Pengamanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. 48. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah 49. Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual 50. Penyelesaian Tuntutan Perbendaraan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR) 51. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD
2016
397.710.900.00
317.958.980,00
79.95
225.900.000.00
173.796.525,00
76.94
155.331.100.00
63.514.620,00
40.89
1.018.345.650.00 710.762.500.00
666.046.500,00
93.71
542.745.000.00
485.309.693,00
89.42
334.246.100.00
100.832.150,00
30.17
568.170.000.00 1.907.805.000.00 1.229.374.000.00
496.202.980.00 1.467.437.410,00 1.064.540.250,00
87,33 76.92 88.22
1.312.264.000.00 1.646.384.125.00 237.150.000.00 171.760.000,00
1.163.725.000,00 1.576.139.941,00 176.016.572,00 56.194.582,00
88.68 95.73 74.22 32,72
63.455.000.00
1.625.200,00
2.56
1.361.530.750,00
979.588.600,00
71.95
8.833.430.000.00
1.261.771.110,00
14.28
390.116.000.00
116.625.000,00
29.89
1.360.250.000.00
601.228.087,00
44.29
26.225.000.00
11.378.000,00
43.39
306.942.500.00
113.742.900,00
37,06
22.594.328.448,00
62,79
JUMLAH
35.983.615.775
BAB IV
PENUTUP 4.1. Kesimpulan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tersusun melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Pemerintah dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah.
43 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
2016
Perencanaan dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran merupakan acuan
dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang telah tersusun dalam
Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011-2015. Dalam merealisasikan program dan kegiatan,
pengukuran kinerja serta Analisis Capaian Kinerja secara sistematis tertuang dalam laporan ini. Adapun capaian kinerja yang telah dilaksanakan sudah mendekati pada
sasaran dan tujuan, namun demikian diakui masih adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan.
Peningkatan kinerja akan tetap dilakukan agar ke depan yang menjadi
Visi,Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi kenyataan.
4.2. Saran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2015 Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo selanjutnya
disampaikan kepada Bupati Sidoarjo dan Dinas Lain Lintas Sektoral yang berkepentingan untuk menjadikan bahan evaluasi. Dengan menyadari bahwa adanya beberapa kendala / masalah yang dijumpai dalam pelaksanaanya telah
diupayakan pemecahannya dan dijadikan pemacu pada setiap tingkat tahapan
pencapaian keberhasilan tahun anggaran berikutnya dengan melihat kembali hasil kinerja tahun sebelumnya.
Sidoarjo,
Januari 2016
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO
DJOKO SARTONO, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP.19580105 198603 1 015
44 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
LAMPIRAN I FORM IKU
45 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
2016
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
LAMPIRAN II
MATRIK RENSTRA
46 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
2016
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
LAMPIRAN III
Perjanjian Kinerja
47 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015
2016
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
LAMPIRAN IV
2016
Hasil Pengukuran Kinerja (PK)
48 LKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 2015