RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

2016 - 2021 BAB I

PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Masalah Sosial dan Ketenagakerjaan menjadi terasa urgensinya ketika kondisi memperlihatkan adanya peningkatan permasalahan baik secara kuantitas

maupun

kualitas.

Peningkatan

jumlah

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial ( PMKS ), jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lowongan kerja serta kualitas tenaga kerja yang belum sesuai dengan permintaan pasar membawa konsekuensi pada munculnya berbagai permasalahan sosial dalam berbagai multidimensi serta angka pengangguran yang relatif masih cukup tinggi. Disamping itu, populasi gelandangan, pengemis psikotik dan lansia terlantar dari luar Kota Blitar menjadi permasalahan

tersendiri

yang

membutuhkan

penanganan

khusus

dan

bersinergi dengan kabupaten / kota sekitar dan / atau propinsi Jawa Timur. Oleh

karena

itu,

sebagai

pedoman

dalam

mengantisipasi

dan

mengeliminir masalah – masalah di bidang sosial dan ketenagakerjaan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar menyusun dokumen perencanaan untuk kurun 5 ( lima ) tahun yaitu Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2016 – 2021 yang merujuk pada RPJMD Kota Blitar tahun 2016 – 2021 serta dijadikan acuan / pedoman dalam menyusun Renja tahunan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar. Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar merupakan dokumen perencanaan

yang

bersifat

indikatif

dan

memuat

berbagai

program

pembangunan bidang sosial, dan tenaga kerja yang akan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau dimungkinkan akan terjadi untuk kurun waktu tahun 2016-2021, dengan penekanan pada pencapaian sasaran visi misi Pemerintah Kota Blitar dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial dan tenaga kerja. Kedudukan Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2016- 2021 terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya adalah : 1. Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2016- 2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar.

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR

1

2. Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2016- 2021 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar serta penganggaran Tahun 2016- 2021.

1.2 Landasan Hukum Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 ini adalah : 1.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34;

2.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;

7.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

36

Tahun

1980

tentang

Usaha

Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat; 8.

Undang-Undang

Nomor

13

Tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 9.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang Bermasalah;

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

13.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

14.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (


2

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa akali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55679 ); 15.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian (Lembaran

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Negara

Republik

Indonesia

Rencana

Tahun

2007

Pembangunan Nomor

140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 17.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana

Pembangunan

Nasional

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 18.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 21.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

22.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;


3

23.

Peraturan

Bersama

Menteri

Dalam

Pembangunan

Nasional/Kepala

Nasional

menteri

dan

0199/MPPN/04/2010;

Badan

Keuangan Nomor

Negeri,

Perencanaan

Nomor

PMK

Menteri

28

Tahun

95/PMK

Perencanaan Pembangunan 2010

07/2010

Nomor tentang

Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan

KLHS

dalam

Penyusunan

atau

Evaluasi

Rencana

pembangunan Daerah; 27.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

28.

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) Kota Blitar Tahun 20052025;

29.

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar ( RTRW) Kota Tahun 2011-2030;

30.

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar;

31.

Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar.

32.

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD)

Kota Blitar Tahun

2016-2021;


4

1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar yaitu : 1. Merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar. 2. Memudahkan aparatur pemerintah Kota Blitar, khususnya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar serta masyarakat pada umumnya untuk memahami visi misi strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar selama lima tahun kedepan 3. Memberikan arah dan pedoman bagi semua aparatur Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembangunan di Bidang Sosial dan Tenaga Kerja, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 20162021 dapat tercapai. 4. Sebagai acuan dasar bagi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan Bidang Sosial dan Tenaga Kerja.

1.3.2 Tujuan Tujuan

penyusunan

Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar

adalah : 1. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan bidang

kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan di Kota Blitar periode

2016 - 2021; 2. Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode 2016 - 2021; 3. Sebagai

tolok

ukur

dalam

penyusunan

Laporan

Kinerja

Instansi

pemerintah ( LKjIP ) tahunan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar. 4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Walikota Tahunan dan Akhir Masa Jabatan.


5

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 : BAB I

PENDAHULUAN Mengemukakan secara ringkas pengertian renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra Kementrian Sosial dan kementrian Tenaga Kerja,

Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan

Renstra Kota Blitar. Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunaan Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar. BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Sosial Kota Blitar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis periode sebelumnya, capaian program prioritas Dinas Sosial yang telah

dihasilkan

melalui

pelaksanaan

RPJMD

periode

sebelumnya, dan akan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar. BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menjelaskan dengan tujuan dan sasaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar untuk kurun waktu 5 ( lima ) tahun ke depan, strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang sosial dan ketenagakerjaan di Kota Blitar untuk kurun waktu 5 ( lima ) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai kebijakan


6

umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan kesejahteraan sosial yang akan direncanakan. BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Dalam bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang diperlukan selama 5 (lima) tahun.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA BLITAR Dalam Bab ini diuraikan indikator yang akan dicapai melalui sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 – 2021 sesuai target capaian kinerja pada Revisi RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 - 2021.

BAB VII

KAIDAH PELAKSANAAN 1. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) RKA, DPA pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar tiap tahun selama 5 ( lima ) tahun kedepan; 2. Rencana strategis ini akan dilakukan perubahan jika terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja ( SOTK ) yang berpedoman pada kewenangan sesuai dengan Peraturan walikota yang mengatur tentang SOTK yang baru.


7


2016-2021 BAB II

GAMBARAN PELAYANAN 2.1.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Blitar diatur dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2014, Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Blitar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Susunan Organisasi Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja kota Blitar terdiri dari: a.

Kepala Dinas

b.

Sekretariat membawahi : 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan; 2) Sub Bagian Keuangan dan Program.

c.

Bidang Sosial, membawahi : 1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; 2) Seksi Bantuan, Jaminan Sosial dan Perlindungan Sosial; 3) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

d.

Bidang Penempatan dan Produktifitas Kerja, membawahi : 1)

Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

2) SeksiPeningkatan Produktivitas Kerja. e.

Bidang

Pengawasan

Tenaga

Kerja

dan

Hubungan

Industrial,

membawahi: 1)

Seksi Hubungan Persyaratan Kerja;

2) SeksiPengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut : a. perumusan

kebijakan

di

bidang

sosial,

ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan ; b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta pelayanan umum di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR

9

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) d. pembinaan

dan

2016-2021

pengendalian

pelaksanaan

tugas

di

bidang

sosial,

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; e. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas; f.

pelaksanaan

pengendalian,

pengawasan,

dan

pembinaan

di

bidang

administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas; g. penyelenggaraan

keamanan,

kebersihan,

dan

kenyamanan

bekerja

di

lingkungan kantor; h. penyelenggaraan

Standar

Pelayanan

Minimal

(SPM)

bidang

sosial,

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan kewenangan Daerah i.

penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

j.

pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

k. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan

pengumpulan

pendapat

pelanggan

secara

periodik

yang

bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan; l.

pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

m. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian secara berkala melalui sub domainwebsite Pemerintah Daerah; n. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; dan o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun rincian tugas antara lain : 1. Kepala

Dinas

mempunyai

tugas

:

menyelenggarakan,

memimpin,

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas 2. Sekretaris mempunyai tugas : menyelenggarakan pelayanan administrasi perencanaan, pengkoordinasian

program kerja unit kerja, pengelolaan

administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan dilingkungan dinas;


10


2016-2021

Untuk menjalankan tugasnya Sekretariat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menjalankan fungsi : a. pengkoordinasian

perumusan

kebijakan

teknis

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ; b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing – masing bidang secara terpadu; c. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas; d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat; e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); f.

pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); h. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK); i.

pengkoordinasian program Sosial dan Tenaga Kerja tingkat kota;

j.

pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Dinas;

k.

pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;

l.

pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;

m. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas; n. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; o. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; p. fasilitasi penyusunan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; q. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya; r.

penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;

s. fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;


11

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) t.

2016-2021

fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan capaian target percepatan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

u. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan; v. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP); w. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); x. fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan; y. fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial dan tenaga kerja; z. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian secara berkala melalui sub domainwebsite Pemerintah Daerah; å. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; ä. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan mempunyai tugas : a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi umum ; b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum ; c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan; d. melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum; e. melaksanakan dan mengelola surat – menyurat dan tata kearsipan; f.

melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas;

g. pengelolaan administrasi perjalanan dinas dan kehumasan; h. melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana; i.

menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian;


12

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) j.

2016-2021

melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

k. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; l.

melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

m. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP); n. melaksankaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); o. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial dan tenaga kerja; p. melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan; q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan; r.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Subag Keuangan Dan Program mempunyai tugas : a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi keuangan dan Program ; b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi keuangan dan perencanaan program ; c. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang mencakup rencana anggaran operasional dan rencana anggaran kegiatan masing-masing unit di lingkungan Dinas; d. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan administrasi keuangan ; e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); f.

melakukan kegiatan pelayanan administrasi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;

g. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ); h. melakukan penatausahaan keuangan Dinas ; i.

Melaksanakan pengelolaan urusan gaji pegawai Dinas;


13


2016-2021

menyiapkan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Dinas;

k. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas; l.

melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas ;

m. melaksanakan penyusunan Penetepan Kinerja (PK); n. fasilitasi penyusunan laporan capaian target percepatan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM); o. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); p. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

Walikota

(LKPJ),

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi keuangan dan program; r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya 3.

Kepala Bidang Sosial mempunyai tugas : a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ; b. penyusunan program / kegiatan di bidang sosial; c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan bidang sosial, serta pembinaan dan pengembangan tenaga sosial; d. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan badan/organisasi sosial swasta serta usaha masyarakat di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial; e. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan penanggulangan dan rehabilitasi sosial, pengembangan swadaya sosial serta perlindungan sosial f.

pelaksanaan pemberian fasilitasi dan dukungan aktivitas pelayanan dan rehabilitasi sosial;

g. pelaksanaan rehabilitasi sosial dan pelayanan sosial bagi penderita cacat, anak nakal dan korban narkoba, tuna sosial dan daerah kumuh; h. pelaksanaan pembinaan lanjut bagi penderita cacat, anak nakal dan korban narkoba serta tuna susila; i.

pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengelolaan di bidang bantuan dan perlindungan sosial;


14


2016-2021

pemberian fasilitasi dan dukungan aktivitas bantuan dan perlindungan sosial;

k. pembinaan dan pemberian bantuan kepada Panti Asuhan, Panti Wreda, panti penyandang cacat, Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Rumah Tangga Miskin (RTM), Fakir Miskin, serta usia lanjut; l.

pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan usaha kesejahteraan sosial di daerah;

m. pelaksanaan pengembangan jaringan usaha kesejahteraan sosial yang terorganisasikan di tingkat desa/kelurahan; n. pelaksanaan koordinasi dan bimbingan sumbangan sosial; o. pelakanaan koordinasi dan bimbingan pemberian perlindungan terhadap korban bencana; p. pelaksanaan dukungan dan pengendalian urusan korban bencana; q. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya; r.

pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

s. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial; t.

penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP);

u. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP); v. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); w. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja bidang sosial; x. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya. 3.1 Seksi Pelayanan Dan rehabilitasi sosial mempunyai tugas : a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; e. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi

di bidang

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; f.

melakukan pendataan hasil kerja di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;


15


2016-2021

g. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; h. melaksanakan menumbuhkan

penyuluhan

dan

kesadaran

sosial

bimbingan dan

sosial

tanggung

sebagai

jawab

upaya

masyarakat

terhadap permasalahan sosial; i.

menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan mengembangkan hubungan serta kerjasama organisasi sosial dengan pemerintah;

j.

mengumpulkan dan mensistematisasikan data/identifikasi penyandang cacat, tuna sosial, anak terlantar, anak keluarga miskin, anak jalanan dan korban narkoba di daerah sebagai bahan penyusunan program rehabilitasi sosial;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang cacat, tuna sosial, anak terlantar, anak keluarga miskin, anak jalanan dan korban narkoba; l.

menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dan badan sosial swasta yang menangani rehabilitasi penyandang cacat, tuna sosial, anak terlantar, anak keluarga miskin, anak jalanan dan korban narkoba melalui panti/ non panti;

m. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan lanjut bagi penyandang cacat, tuna sosial, anak terlantar, anak keluarga miskin, anak jalanan dan korban narkoba, penyaluran kembali ke masyarakat dan bantuan sarana usaha agar dapat hidup mandiri; n. mengumpulkan identifikasi dan mengakses rekomendasi adopsi anak; o. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); p. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial; q. menyusun dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP); r.

melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP);

s. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); t.

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;

u. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.


16


2016-2021

3.2 Seksi Bantuan, Jaminan Sosial dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas: a.

menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Bantuan, Jaminan Sosial dan Perlindungan Sosial;

b.

mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan di bidang Bantuan, Jaminan Sosial dan Perlindungan Sosial;

c.

menyusun rencana program dan/atau kegiatan di bidang Bantuan, Jaminan Sosial dan Perlindungan Sosial;

d.

menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Bantuan, Jaminan Sosial dan Perlindungan Sosial;

e.

melakukan upaya perlindungan sosial terhadap korban bencana alam dan bencana sosial ;

f.

melakukan pemantauan / pengendalian pengelola sumber daya sosial oleh masyarakat dan penyaluran bantuan sosial ;

g.

melakukan pengelolaan, perbaikan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) ;

h.

melakukan

kegiatan

pelayanan

teknis

dan

administrasi

dibidang

Bantuan, Jaminan Sosial dan Perlindungan Sosial; i.

menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengendalian usaha pengumpulan penggunaan dana dan sumbangan sosial dari, oleh dan untuk masyarakat;

j.

melaksanakan administrasi penerimaan dan penyaluran bantuan sosial; menyiapkan bahan dalam rangka pemberian izin atau rekomendasi usaha pengumpulan dana bantuan sosial dan undian berhadiah lainnya;

k.

menyiapkan

bahan

kerjasama

dengan

dalam

rangka

pengawasan,

badan/organisasi

sosial

pembinaan swasta

dan yang

menyelenggarakan urusan pengumpulan dana sosial; l.

melaksanakan pembinaan dan pemberian bantuan kepada panti asuhan, panti wreda, dan panti penyandang cacat serta panti sosial lainnya;

m.

melaksanakan pembinaan dan pemberian bantuan kepada perintis kemerdekaan dan pahlawan serta keluarga dan ahli waris;

n. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan usaha pelestarian nilai – nilai kepahlawanan dan melaksanakan pemeliharaan taman makam pahlawan;


17

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) o.

2016-2021

melakukan fasilitasi bimbingan penanaman nilai-nilai keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;

p.

menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi, penyaluran bantuan dan bimbingan

sebagai

usaha

pertama

dalam

mengatasi/mengurangi

penderitaan korban bencana; q.

menyiapkan bahan dalam rangka perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang tertimpa bencana;

r.

melaksanakan koordinasi dan pemberian bantuan perlindungan sosial kepada individu dan keluarga yang berada dalam kondisi tidak berdaya dan terlantar;

s.

melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan

Dokumen

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); t.

menyusun dan melaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP);

u.


v.

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

w.


x.

melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

3.3

Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) mempunyai tugas:

a.

menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

b.

mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan di bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

c.

menyusun rencana program dan/atau kegiatan di bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

d.

menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

e.

melakukan penggalian dan pengembangan partisipasi sosial masyarakat;

f.

melakukan antisipasi meluasnya masalah sosial di masyarakat;

g.

mengumpulkan

dan

mensistematisasikan

bahan

bimbingan

kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh swadaya masyarakat;


18

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) h.

2016-2021

merencanakan dan melaksanakan peningkatan ketrampilan bagi pekerja sosial masyarakat dan lembaga sosial masyarakat;

i.

melaksanakan pembinaan pekerja sosial masyarakat;

j.

memelihara keintegrasian sosial dan keberfungsian institusi sosial lokal sebagai suatu jaringan pranata kesejahteraan sosial;

k.

menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait dan badan sosial dalam rangka pembinaan wanita rawan sosial ekonomi;

l.

melaksanakan pembinaan organisasi sosial kearah kemandirian dan peningkatan mutu pelayanan;

m.

melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

n.

menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP);

o.


p.


q.


r.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Penempatan dan Produktifitas Kerja mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Penempatan dan Produktifitas Kerja. Untuk menjalankan fungsinnya, Bidang Penempatan dan Produktifitas Kerja menjalankan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penempatan dan Produktifitas Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ; b. penyusunan program / kegiatan di bidang Penempatan dan Produktifitas Kerja; c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan

Penempatan dan

Produktifitas Kerja; d. pembinaan dan pengurusan terhadap Penempatan dan Produktifitas Kerja; e. fasilitasi

perizinan

/rekomendasi

serta

pencabutan

ijin

bidang

Penempatan dan Produktifitas Kerja yaitu lembaga penempatan dan lembaga pelatihan kerja;


19

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) f.

2016-2021

penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja;

g. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); h. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Tenaga Kerja; i.

penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP);

j.

pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);

k. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); l.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang Penempatan dan Produktifitas Kerja;

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 4.1 Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas : a.

menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

b.

mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

c.

menyusun rencana program dan/atau kegiatandi bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

d.

menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

e.

melakukan Sistem Informasi Bursa Kerja dan pemantauan kegiatan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan bursa kerja khusus ;

f.

memfasilitasi pelaksanaan mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Negara (AKAN) dan pemanfaatan tenaga kerja asing ;

g.

melaksanakan pendaftaran pencari kerja dan lowongan kerja;

h.

melaksanakan penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencari kerja dan data lowongan kerja;

i.

menyiapkan bahan dan pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja /job fair;

j.

menyiapkan bahan pemberian ijin operasional lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan bursa kerja khusus;

k.

melaksanakan

fasilitasi

penempatan

bagi

pencari

kerja

khusus

(penyandang cacat, lansia dan perempuan);


20

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) l.

2016-2021

melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan rekruitmen calon tenaga kerja di wilayah kota Blitar;

m.

menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di wilayah Kota Blitar;

n.

menyiapkan bahan penerbitan izin operasional kantor Unit Pelaksana Penyuluhan dan Pendaftaran Calon TKI (UP3CTKI) di wilayah kota;

o.

menyiapkan bahan penerbitan izin penggunaan tempat Penampungan Calon TKI di wilayah kota Blitar;

p.

melaksanakan sosialisasi tentang prosedur, tatacara, serta substansi perjanjian kerja, penempatan tenaga kerja

ke luar daerah dan ke luar

negeri; q.

melaksanakan pembinaan, pengawasan dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI;

r.

menyiapkan bahan penerbitan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) perpanjangan untuk tenaga kerja asing

yang lokasi kerjanya dalam

wilayah kota serta melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota Blitar; s.

membantu penyelesaian permasalahan penempatan TKI bersama pihak terkait;

t.

pengkoordinasian

dan

penyelenggaraan

pelayanan

pengerahan

dan

pemindahan calon transmigrasi ; u.

melakukan

pendataan

pendataan,

pendaftaran

dan

seleksi

calon

transmigrasi ; v.

memfasilitasi penempatan transmigrasi melalui jalinan kerjasama dengan antar daerah ;

w.

menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan pembekalan ketrampilan transmigrasi ;

x.


y.

melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang tenaga kerja;

z.

menyusunan dan melaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP);

aa.


bb.


cc.


dd.

melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penempatan dan Produktifitas Kerjasesuai dengan bidang tugasnya.


21


2016-2021

4.2 Seksi Peningkatan Produktifitas Kerja mempunyai tugas: a.

menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Peningkatan Produktifitas Kerja;

b.

mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Peningkatan Produktifitas Kerja ;

c.

menyusun rencana program dan/atau kegiatan Peningkatan Produktifitas Kerja;

d.

menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Peningkatan Produktifitas Kerja;

e.

melakukan pembekalan ketrampilan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui penyuluhan pengenalan Teknologi Tepat Guna, percontohan dan lain-lain ;

f.

memfasilitasi

pemanfaatan

atau

penyaluran

tenaga

terampil

hasil

bimbingan Balai Latihan Kerja (BLK) / Lembaga Latihan Kerja (LLK) ; g.

menyelenggaran pelatihan kerja;

h.

melaksanakan pembinaan dan pengukuran produktifitas tenaga kerja;

i.

menyelggarakan perizinan /pendaftaran lembaga pelatihan;

j.

melaksanakan bimbingan, penyuluhan, dan pemberian sertifikasi tenaga kerja;

a.

melaksanakan pembinaan terhadap lembaga pelatihan swasta;

b.

melaksanakan uji pengawasan pelaksanaan uji ketrampilan pada lembaga pelatihan swasta;

c.

melaksanakan pendaftaran dan fasilitasi pembentukan tenaga kerja mandiri;

d.

menyelenggarakan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal;

e.

menyelenggarakan program pemberian kerja sementara

melalui padat

karya; f.

memberikan

bimbingan

dan

pengurusan

terhadap

pelaksanaan

pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan tenaga kerja sukarela dan lembaga sukarela; g.

menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi izin operasional tenaga sukarela luar negeri, tenaga sukarela Indonesia dan lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi di kota Blitar;

h.

menyelenggarakan program perluasan kerja sistem padat karya;

i.

melaksanakan bimbingan teknis penyebarluasan dan penerapan teknologi padat karya;


22


2016-2021

melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi produktivitas tenaga kerja ;

k.


l.

melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang tenaga kerja;

m.

menyusun dan melaksankaan Standar Operasional Prosedur (SOP);

n.


o.


p.


aa.

melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penempatan dan Produktifitas Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial

mempunyai

tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial. Untuk menjalankan tugasnya, Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial menjalankan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan

Industrial

berdasarkan

peraturan

perundang-

undangandankebijakan Kepala Dinas; b. penyusunan program / kegiatan di bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial; c. perencanaan

operasional

program

Pengawasan

Tenaga

Kerja

dan

Hubungan Industrial sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional; d. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial; e. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial; f.

pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan hubungan industrial, persyaratan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja;

g. pelaksanaan

pembinaan

dan

pengawasan

pelaksanaan

norma

ketenagakerjaan; h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait /stakeholder dalam rangka penegakan hukum bidang ketenagkerjaan; DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR

23

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) i.

2016-2021

melakukan pengawasan penerapan hak asazi tenaga kerja yang meliputi hak atas waktu kerja, keselamatan kerja, penghasilan dan kesejahteraan;

j.

melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan alat kerja dan atau sarana prasarana produksi serta tenaga kerja wanita dan anak-anak;

k. melakukan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan kerja atau hubungan industrial serta bimbingan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha; l.

melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;

m. melakukan

pendataan hasil kerja Pengawasan Tenaga Kerja dan

Hubungan Industrial; n. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); o. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Tenaga Kerja; p. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP); q. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP); r.

pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

s. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial; t.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5.1 Seksi Hubungan Persyaratan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas: a.

menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Hubungan Persyaratan Kerja;

b.

mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan di bidang Hubungan Persyaratan Kerja;

c.

menyusun rencana program dan/atau kegiatandi bidang Hubungan Persyaratan Kerja;

d.

menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Hubungan Persyaratan Kerja;

e.

melaksanakan pembahasan dan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) bagi pekerja kepada Gubernur Jawa Timur;

f.

melaksanakan survey pasar atas kebutuhan hidup layak bagi pekerja;

g.

melaksanakan

fasilitas

pembuatan

serta

pengesahan

Peraturan

Perusahaan;


24


2016-2021

h. melaksanakan fasilitas pembuatan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB); i. melaksanakan fasilitas pembuatan dan pencatatan Perjanjian Kerja (PK) /kontrak Kerja; j. melaksanakan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan yang skala berlakunya 1 (satu) wilayah kota; k. melaksanakan bimbingan struktur skala upah bagi pekerja di perusahaan; l. melaksanakan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan pengupahan UMK di perusahaan; m. melaksanakan

pemantauan

pemberian

Tunjangan

Hari

Raya

(THR)

keagamaan bagi perusahaan; n. melaksanakan pembinaan dan pengesahan Outsourcing (pelimpahan pekerja pada pihak ketiga); o. melaksanakan

penelitian

dan

pengesahan

persyaratan

kerja

antara

pemberi kerja (pengusaha) dan pekerja; p. melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan menfasilitasi terbentuknya koperasi karyawan di perusahaan; q. melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan peningkatan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja sektor non formal dan formal; r. melaksanakan pembinaan penyelenggarakan fasilitas dan kesejahteraan pekerja di perusahaan; s. melaksanakan penyuluhan dan pembinaan peningkatan usaha produktif bagi pekerja di luar jam kerja dan purna kerja; t. melaksanakan pembinaan dan perlindungan hak bagi pekerja perusahaan yang mengalami pemutusan hubungan kerja; u. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); v. melaksanakan Standar Pelayanan Minmal (SPM) bidang tenaga kerja; w. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP); x. melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP); y. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); z. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ; aa. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial sesuai dengan bidang tugasnya.


25


2016-2021

5.2 Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas: a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja; b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan bidang Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja ; c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan bidang Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja; d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja; e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan; f.

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan;

g. melaksanakan

pendaftaran

dalam

rangka

pengesahan

wajib

lapor

ketenagakerjaan; h. memberikan

pertimbangan

pemberian/penerbitan

izin

kerja

malam

wanita; i.

melaksanakan penyelesaian kasus – kasus TKI Luar Negeri;

j.

menyelenggarakan

ketatalaksanaan

kelembagaan

pengawasan

ketenagakerjaan; k. melaksanakan pembinaan, pemeriksaan dan pengujian bidang mekanik, bidang instansi listrik ditempat kerja, bidang motor diesel pembangkit, bidang pesawat angkat dan angkut; l.

melaksanakan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam rangka peningkatan kepersertaan;

m. melakanakan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam hal penyelesaian kasus kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua; n. melaksanakan pembinaan dan pengawasanterhadap perusahaan peserta jaminan sosial tenaga kerja; o. melaksanakan

pencegahan

dan

penyelesaian

kasus

perselisihan

hubungan industrial dengan memberikan saran/anjuran kepada pihak yang

berselisih

kearah

terwujudnya

persetujuan

bersama

dan

terhindarnya pemutusan hubungan kerja dan pemogokan kerja; p. melaksanakan

koordinasi

hubungan

industrial

melalui

lembaga

kerjasama Tripartit dan Dewan Pengupahan Kota; q. melaksanakan pembinaan jaminan sosial dalam permasalahan hubungan industrial;


26

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) r.

melaksanakan

pembinaan

2016-2021 kepada

pengusaha

dan

pekerja

demi

terwujudnya sarana hubungan industrial perusahaan; s. melaksanakan pembinaan Serikat Pekerja / Serikat Buruh di perusahaan; t.

melaksanakan pembinaan dan pencatatan lembaga kerjasama Bipartit di perusahaan;

u. melaksanakan pembinaan dan pencatatan organisasi pengusaha dan melaporkan ke Gubernur Jawa Timur; v. melaksanakan verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan; w. melaksanakan pembinaan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan; x. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); y. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Tenaga Kerja; z. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP); å. melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP); aa. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); bb. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ; cc. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial

sesuai dengan

bidang tugasnya.


27


2016-2021 Gambar 2.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

KEPALA DINAS Dra. EKA ATIKAH

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pengawas BINTI SUNDARI, SP,MH RIAKA SEPTAFA, SE

SEKRETARIS SAD SASMINTARTI, SH,MM

KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEARSIPAN UMI ISLAMIAH, S.Sos

KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN PRODUKTIFITAS KERJA KUSNO, S.Sos

KEPALA BIDANG SOSIAL NENY FARIDA, SE

KASI PELAYANAN DAN REHABSOS SRI ROHANA S,A.KS

KASI BANTUAN, JAMSOS & PERLINSOS PROPI IDA K, A.KS

KASI PEMBERDAYAAN PSKS SOEGIJONO, S.Sos


KASI PENEMPATAN TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI SUHARNANIK, S.Sos

KASI PENINGKATAN PRODUKTIFITAS KERJA MASHUDI, S.ST

KASUBAG KEUANGAN DAN PROGRAM SUMIATI, A.KS

KEPALA BIDANG PENGAWASAN TENAGA KERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL AGUS SUHERLI, SH

KASI HUB. PERSYARATAN KERJA BURHANI

KASI PENGAWASAN & PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DWI ANDRI S, SH

28

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2.2.

2016-2021

Sumber Daya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar

2.2.1. Sumber Daya Manusia Keberadaan Sumber daya yang meliputi Sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas – tugas dan peran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Jumlah Sumber daya manusia dilingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar sebanyak 31 orang dengan mayoritas rata - rata tingkat pendidikan tertinggi S1 sebanyak 13 orang, SLTA sejumlah 12 orang, sedangkan sisanya terdiri dari 3 orang berpendidikan S2, dan D3, D1 serta SLTP masing – masing 1 orang. Kondisi pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar berdasarkan golongan/kepangkatan dan pendidikan formal sampai dengan akir bulan Agustus 2016 dapat dilihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 berikut : Tabel 1.1 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN RUANG No.

Golongan Ruang

Jumlah (Orang)

1

IV/c

1 orang

2

IV/a

4 orang

3

III/d

8 orang

4

III/c

3 orang

5

III/b

2 orang

6

III/a

2 orang

7

II/c

5 orang

8

II/b

1 orang

9

II/a

4 orang

10

I/d

1 orang Total


31 orang

29


2016-2021

Tabel 1.2 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN FORMAL No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah (Orang)

1.

S2 (Pasca Sarjana)

3 orang

2.

S1 (Sarjana)

4.

Diploma III

1 orang

5.

Diploma II

1 orang

6.

SLTA

12 orang

7.

SLTP

1 orang

13 orang

Jumlah PNS

31 orang

2.2.2. Sarana Dan Prasarana Pendukung kelancaran kinerja lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu aspek sarana prasarana. Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Blitar, antara lain : No 1.

Nama Barang

Jumlah

Gedung dengan luas bangunan 1 Unit

Kondisi Baik/Terawat

1.500 M2 2.

Mobil

4 Unit

Baik/Terawat

3.

Sepeda Motor

10 Unit

Baik/Terawat

4.

Komputer PC

21 Unit

Baik/Terawat

5.

Laptop

14 Unit

Baik/Terawat

6.

Notebook

1 Unit

Baik/Terawat

7.

Mesin ketik tulis

1 Unit

Baik/Terawat

8

TV

5 Unit

Baik/Terawat

9.

Kamera

5 Unit

Baik/Terawat

10.

AC

15 Unit

Baik/Terawat

11.

APPAR

8 Unit

Baik/Terawat

12.

Brangkas

1 Unit

Baik/Terawat

13.

Pesawat telpon

3 Unit

Baik/Terawat

14.

Mesin Fax

2 Unit

Baik/Terawat

15.

Meja Kursi tamu

9 Unit

Baik/Terawat

16.

Meja rapat

1 Unit

Baik/Terawat

17.

Meja Eselon 2

1 Unit

Baik/Terawat


30


2016-2021

18.

Meja Esselon 3

4 Unit

Baik/Terawat

19.

Meja Esselon 4

9 Unit

Baik/Terawat

20.

Meja kerja Staf

18 Unit

Baik/Terawat

21.

Almari

7 Unit

Baik/Terawat

22.

Filing kabinet

5 Unit

Baik/Terawat

Dari kondisi tersebut beberapa penunjang pelayanan yang masih membutuhkan penambahan antara lain sepeda motor untuk operasional sebanyak 3 ( tiga ) unit, ruang pelayanan Bidang Sosial, shelter, dan ruang Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ( LK3).

2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Realisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Tahun 2015 merupakan tahun kelima implementasi Rencana Strategis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar periode 2010-2015. Gambaran pelayanan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut : 2.3.1. Bidang Sosial Dalam

penanganan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial

(PMKS) telah dilaksanakan melalui kegiatan : a. Memberikan pelatihan ketrampilan dan bantuan peralatan usaha kepada sekitar 1000 orang yang pembiayaannya dialokasikan dari DBHCHT. Mereka yang sudah dilatih ini, 40 % sudah dapat berusaha secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan selebihnya masih terkendala permodalan dan kurangnya kemauan atau semangat dalam berwira usaha serta membutuhkan pendampingan yang intensif, sementara Sumber daya pendamping sangat terbatas (jumlah personil yang menangani urusan sosial hanya 8 orang); b. Mengkoordinir dan memfasilitasi pemberian bantuan asistensi penyandang disabilitas berat sebanyak 10 ( sepuluh ) orang dengan jumlah bantuan Rp.

300.000

per

bulan,

bantuan

asistensi

lanjut

usia

sebanyak

50 ( limapuluh ) orang dengan jumlah bantuan

Rp. 200.000 per bulan dan

bantuan

atau

kepada

korban

pasung

dan

/

keluarganya

yang

penganggarannya bersumber dari Kementrian Sosial RI dan APBD Propinsi Jawa Timur ; DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR

31


2016-2021

c. Melaksanakan kerjasama dengan Satpol PP, Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dalam pembinaan / penjangkauan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, psikotik dan lanjut usia terlantar. Dimana yang terjaring penjangkauan, dilaksanakan pembinaan

dan

rehabilitasi

bagi

yang

potensial

dengan

pemberian

ketrampilan bekerjasama dengan UPT Rehabilitasi sosial Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur di Sidoarjo; d. Pemberian kebutuhan dasar bagi warga panti / yayasan dengan jumlah 11 panti / yayasan pengasuhan anak dan 1 Yasasan / Panti jompo berupa pemberian tambahan gizi (permakanan) dan hewan qurban. Adapun jumlah binaan panti / yayasan di Kota Blitar sebanyak 440 ( empat ratus empat puluh ) Orang yang seluruhnya merupakan panti /yayasan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat yang peduli terhadap permasalahan sosial di Kota Blitar ; e. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan ( penambahan

sarana

prasarana

TMP ) setiap tahun dan

penunjang

berupa

pengadaan

dan

pengecatan batu nisan, pagar, pembuatan dan pemeliharaan taman, penyediaan toilet dan gudang peralatan kebersihan, pembelian meja kursi tamu, sound system dan almari ; f.

Melaksanakan kegiatan pelestarian nilai – nilai sejarah setiap tahun berupa peringatan Hari Pahlawan setiap tanggal 10 Nopember dan Peringatan Pemberontakan tentara Pembela Tanah Air (PETA) dengan agenda rutin Pementasan Drama Kolosal mengenang jiwa patriotik Sudanco Supriyadi dan Tentara PETA dalam memperjuangkan kemerdekaan RI di Kota Blitar dari penjajahan Jepang serta sarasehan kepahlawanan yang pesertanya melibatkan pelajar dan masyarakat Kota Blitar; Kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap bulan Pebruari;

g. Pemberian bantuan logistik terhadap korban bencana alam dan bencana sosial ( puting beliung, rumah roboh, longsor dan kebakaran ); h. Melaksanakan penderita

atau

fasilitasi eks

penjangkauan

penderita

dan

/

berupa atau

pendampingan keluarga

kepada

psikotik

yang

dilaksanakan atas kerjasama dengan TKSK, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Dinas Kesehatan serta Puskesmas; i.

Melaksanakan Program Keluarga Harapan ( PKH ) sebanyak 1.128 KK. Sampai dengan tahun 2015 jumlah pendamping PKH sebanyak 5 orang dan 1 orang operator komputer.


32


Membina

Taruna

Siaga

Bencana

2016-2021 (TAGANA)

bersama

tim

terpadu

penanggulangan bencana dan fasilitasi kegiatan / simulasi pengamanan diri terhadap resiko bencana alam dan kebakaran dengan sasaran kegiatan sekolah / pelajar ( Goes to School ); k. Pemberian Bantuan Sembako bagi warga miskin yang terkena musibah atau sakit serta bantuan kursi roda, alat bantu dengar, alat bantu jalan, kaki palsu, kacamata bagi wargamiskin yang mendapat rekomendasi dari kelurahan dan puskesmas; l.

Santunan kepada anak yatim dan / atau piatu se Kota Blitar untuk tambahan gizi sebesar Rp. 25.000,- per bulan kepada 629 anak;

m. Melaksanakan Kebijakan Walikota Blitar dalam pemberian bingkisan hari raya / tali asih kepada mitra kerja ( Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ) yang terdiri dari anggota Tagana, TKSK, PSM, Pendamping PKH, Guru Ngaji dan Tokoh – tokoh Agama, Karang Taruna, Pengurus Gerontologi, Pengurus Veteran, Pengurus inti Panti / Yayasan, Modin Kematian, Pencatat Nikah, dan juru kunci makam ; 2.3.2 Bidang Ketenagakerjaan Pelayanan bidang ketenagakerjaan dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang yaitu Bidang Penempatan dan Produktivitas Kerja serta Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut : a. Memberikan rekomendasi ijin operasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap lembaga tersebut ; b. Memberikan layanan informasi lowongan kerja melalui website Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar dan publikasi melalui radio Pemerintah Kota Blitar ( Mahardika FM) dan radio swasta serta fasilitasi rekruitmen terhadap pencari kerja ; c. Menyelenggarakan pelatihan ketrampilan dan bantuan peralatan usaha kepada sekitar 150 - 200 orang per tahun dengan peserta diprioritaskan dari pencari kerja yang terdaftar dalam AK – 1, korban PHK, Pengangguran yang berminat mengikuti pelatihan ketrampilan berdasarkan usulan dari masing – masing kelurahan. Pelaksanaan kegiatan ini, penganggarannya berasal dari APBD Kota Blitar dan DBHCHT; d. Penyebarluasan informasi pasar kerja dengan menyelenggarakan bursa kerja yang setiap tahunnya diikuti oleh lebih dari 30 perusahaan dengan jumlah lowongan kerja termasuk di Luar Negeri berkisar 2500 – 3500 lowongan kerja yang dilaksanakan sekitar bulan Mei dengan asumsi sudah/menjelang DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR

33


2016-2021

pengumuman kelulusan sekolah. Disamping itu penyelenggaraan bursa kerja mini dengan jumlah perusahaan berkisar 10 perusahaan juga dilaksanakan untuk dapat lebih menjaring tenaga kerja khususnya yang berasal dari Kota Blitar ; e. Melaksanakan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Daerah, dan Antar Kerja Negara ; f.

Melaksanakan pemberian ijin dan pengawasan terhadap lembaga latihan kerja

swasta,

pengawasan

terhadap

ijin

orang

asing

yang

bekerja,

pengawasan terhadap ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta ( PPTKIS ) ; g. Menerbitkan perpanjangan ijin kerja Tenaga Asing (TKA) dan melakukan pembinaan dan monitoring penggunaan Tenaga Kerja Asing. Walaupun hingga saat ini, jumlah Tenaga Kerja Asing di Kota Blitar sangat kecil yaitu 3 (tiga) orang, namun upaya pengawasan dan pembinaan terusdilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma ketenegakerjaan ; h. Melaksanakan

penyuluhan,

pendaftaran

terhadap

Calon

TKI

dan

memberikan rekomendasi pembuatan paspor bagi calon TKI yang berasal dari Kota Blitar ; i.

Sosialisasi terhadap substansi Perjanjian Kerja Penempatan TKI ke Luar negeri sekaligus meneliti dan mengesahkan Perjanjian Kerja Penempatan TKI yang berasal dari Kota Blitar ;

j.

Melaksanakan pembinaan ke perusahaan mengenai norma ketenagakerjaan baik yang dilaksanakan secara klasikal maupun kunjungan ke perusahaan – perusahaan, meliputi tata cara pembentukan peraturan perusahaan ( PP ), Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ), K3, LKS Bipartit, Wajib Lapor, Kepatuhan terhadap

UMK,

Kepesertaan

Jaminan

Sosial

Kesehatan

dan

Ketenagakerjaan. Jumlah Perusahaan besar,sedang dan kecil di Kota Blitar sebanyak 346 perusahaan. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah pengawas Tenaga Kerja yang hanya 1 (satu) orang sampai dengan akhir tahun 2015 dan menjadi 2 (dua) orang pada tahun 2016. Hal tersebut menyebabkan pembinaan dan pemeriksaan pada perusahaan di Kota Blitar belum dapat berjalan secara optimal ; k. Melaksanakan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial. Rata – rata perselisihan yang masuk / dilaporkan baik oleh pekerja/serikat pekerja maupun dari pihak perusahaan per tahunnya 10 – 12 laporan dan seluruhnya dapat diselesaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dan hanya satu kasus yang sampai saat ini masih berproses di Pengadilan Hubungan Industrial. Hingga saat ini, Kota Blitar belum memiliki mediator, DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR

34


2016-2021

sehingga jika ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar, dimintakan bantuan tenaga mediator dari kabupaten / kota sekitar atau dari Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur ; l.

Melaksanakan fasilitasi pemeriksaan dan / atau ijin pemakaian instalasi listrik, penyalur petir, instalasi pencegahan kebakaran, bejana tekan, peralatan mekanik dll dengan memanfaatkan tenaga fungsional pengawas tenaga kerja bersertifikat khusus keahlian K3 dari Kabupaten / Kota sekitar mengingat Kota Blitar belum memiliki tenaga berkeahlian khusus tersebut;

m. Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3) melalui sosialisasi maupun menggelar Bulan K3 dengan pelaksanaan sarasehan, bakti sosial dan jalan sehat yang diikuti pekerja di Kota Blitar ; Adapun capaian kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel. 2.3.1 Capaian Kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar Berdasarkan RPJMD 2011-2015 No

Indikator Kinerja

Kondisi Target Capaian setiap Tahun Awal

I

Urusan Sosial

1.

% Rumah Tangga Miskin

2.

IPM

3.

Jumlah

2011

2012

2013

2014

2015

9,89

13.39 %

13.03 %

12.67 %

13,48

10,09

77,28

77,88

77,89

78,70

78,70

80,2

18,82%

18,79 %

16,5 %

15,50

143,06%

172 %

172 %

172 %

keluarga

prasejahtera sejahtera

dan 1

dibanding jumlah keluarga 4.

Rasio

PDRB

perkapita dibanding kebutuhan

hidup

156

175

minimal


35

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) II

2016-2021

Ketenagakerjaan % Angkatan Kerja 72,07

37,64

44,22

76,99

48,72

44,18

berpendidikan Tinggi

yang

terdaftar Sumber Data : LAKIP Kota Blitar Tahun 2011 - 2015, LPPD Kota Blitar Tahun 2011- 2015 , Dinsosnaker kota Blitar ( Diolah ) Tabel 2.3.2 Capaian Kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar Berdasarkan Indikator Standart Pelayanan Minimal ( SPM ) Tahun 2011-2015 No Jenis Pelayanan Dasar I 1.

Indikator

2011 2012 2013 2014

2015

76,3

76,3

76,3

2,85

83,12

23,8

23,8

23,8

0,34

2,60

Kinerja

Urusan Sosial Pemberian

Presentase (%)

bantuan sosial

PMKS skala

bagi Penyandang

kab/kota yang

Masalah

memperoleh

Kesehatan Sosial

bantuan sosial

skala

untuk

kabupaten/kota

pemenuhan kebutuhan dasar

2.

Penyelenggaraan

Presentase (%)

pelayanan dan

PMKS skala

rehabilitasi

kab/kota yang

sosial dalam

menerima

panti sosial

program

skala

pemberdayaan

kabupaten/kota

sosial melalui Kelompok Usaha Bersama ( KUBE ) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.


36

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 3.

Penyediaan sarana dan prasarana sosial penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota

Presentase (%)

2016-2021 85,5

85,5

85,5

81,8

100

100

100

100

100

Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat

0

0

0

0

0

Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan mengguanakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

0

0

0

0

0

panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

4.

Penyediaan

Presentase (%)

sarana

wahana

prasarana

kesejahteraan

pelayanan luar

sosial berbasis

panti skala

masyarakat

kabupaten/kota

(WKBSM) yang

100

menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. 5

Bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten/kota.

6

Evaluasi korban bencana skala kabupaten/kota


37

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 7

Penyelenggaraan

Presentase (%)

jaminan sosial

penyandang

2016-2021 0,08

0,08

0,08

5,14

38

35

35

35

60

90

45,5

45,5

45,5

57

93

79,4

79,4

79,4

65

93

5,42

5,42

5,42

23,9

81,7

100

100

100

100

100

cacat fisik dan mental,serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial II

URUSAN KETENAGAKERJAAN

1.

Pelayanan Pelatihan Kerja

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

2

Pelayanan

Besaran pencari

Penempatan

keja yang

Tenaga Keja

terdaftar yang ditempatkan

3

Pelayanan

Besaran kasus

penyelesaian

yang disesaikan

perselisihan

dengan

hubungan

perjanjian

industrial

bersama (PB)


38

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 4

2016-2021

Pelayanan

Besaran pekerja

Kepesertaan

atau buruh yang

Jamsostek

menjadi peserta

69,5

69,5

69,5

85,5

85,5

85,5

100

100

100

49

72,69

program Jamsostek 5

Pelayanan

Besaran

Pengawasan

pemeriksaan

Ketenagakerjaan

perusahaan Besaran

17,14 29,58

100

100

pengujian peralatan di Perusahaan Sumber Data : LPPD Kota Blitar Tahun 2011-2015 Tabel 2.3.5 Capaian Kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) Tahun 2011-2015 IKK

RUMUS

(1)

(2)

Pelayanan

Jumlah

pekerja

kepesertaan

/buruh

peserta

Jaminan

program

sosial bagi

jamsostek aktif

pekerja/

Jumlah

Buruh

pekerja/buruh

Pencari kerja

Jumlah

yang

kerja

ditempat

ditempatkan

Kan

Jumlah

CAPAIAN KINERJA

x 100%

2011

2012

2013

2014

2015

69,5

69,5

69,5

44.08

72,69

5,42

5,42

5,42

26.37

81,7

pencari yang pencari

kerja mendaftar

yang

x 100%


39

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) Sarana sosial

Menunjukan

seperti panti

jumlah

sarana

asuhan,

sosial

seperti

panti jompo

panti

asuhan,

dan panti

panti

jompo,

rehabilitasi

panti

2016-2021

12

12

12

12

12

5

5

0,08

9.33

38

76,83

23,8

76,83

19.14

rehabilitasi, rumah

singgah

dll yang terdapat di suatu daerah Persentase

Jumlah

penyandang

penyandang

cacat baik

cacat

fisik dan

mental,

mental, serta

lanjut usia tidak

lanjut usia

potensial

yang tidak

telah

potensial

jaminan

yang telah

dalam

menerima

tahun

jaminan

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yg seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun

sosial

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

fisik

dan serta yang

menerima sosial satu

Jumlah PMKS yang diberikan bantuan Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan

x 100%

x 100%


83,12

40

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) Transmigran swakarsa

Jumlah transmigran swakarsa Jumlah

x 100%

2016-2021

0

0

0

0

0

transmigran Sumber Data : LPPD Kota Blitar Tahun 2011-2015


41

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2.4

2016-2021

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar

Berdasarkan kondisi bidang sosial dan ketenagakerjaan yang merupakan kondisi lingkungan strategis Dinas Sosial dan Tenaga maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strangths) dan

Kelemahan

(Weaknesses).

Lingkungan

eksternal

meliputi

Peluang

(Oppurtunity) dan Ancaman (Threaths). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut : 1. Lingkungan Internal KEKUATAN (S): a.

Kewenangan di bidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan

b.

Adanya peraturan perundangan, sistem administrasi dan managemen kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi serta mekanisme kerja yang sudah ada.

c.

Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia

d.

Tersedianya anggaran dan SOP layanan

KELEMAHAN (W): a.

Jaringan sistem informasi sosial dan ketenagakerjaan belum tersedia

b.

Terbatasnya sumber daya manusia profesional

c.

Sarana dan pra sarana penunjang kerja belum memadai

d.

Kurangnya tenaga fungsional di bidang sosial.

e.

Melemahnya nilai-nilai baik kesetiakawanan social maupun dibidang ketenagakerjaan

f.

Sistem yang dikembangkan Pemerintah Pusat mengenai pendataan Pencari kerja masih belum sempurna

g.

Pelaku usaha / pemberi kerja tentang kewajiban melaporkan lowongan kerja masih sangat rendah

h.

Belum mempunyai tempat perlindungan permasalahan kesejahteraan sosial


49


2016-2021

2. Lingkungan Eksternal PELUANG (O): a.

Banyaknya organisasi ketenagakerjaan

b.

Jumlah perusahaan yang berjumlah 346 perusahaan (Kecil, Menengah dan besar).

c.

Banyaknya lembaga pelatihan kerja swasta

d.

Potensi daerah lain dalam menyerap tenaga kerja

e.

Letak Kota Blitar yang strategis.

f.

Harapan masyarakat terhadap kesejahteraan sosial dan tenaga kerja

g.

Kebijakan nasional tentang kesejahteraan sosial dan tenaga kerja

h.

Adanya partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti milik masyarakat.

i.

Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat

j.

Meningkatnya kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

k.

Berkurangnya angka Pengangguran

l.

Berkurangnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS)

m. Berkurangnya

Angka

Perselisihan

hubungan

industrial

serta

menurunnya angka Kecelakaan n.

Meningkatnya Fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

ANCAMAN (T): a.

Tingginya jumlah Penyandang masalah kesejahteraan Sosial ( PMKS )

b.

Tingginya angkatan kerja yang mencari pekerjaan

c.

Tingkat Ketrampilan tenaga kerja kurang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja

d.

Wirausaha baru kurang berkembang

e.

Masih adanya perselisihan hubungan industrial

f.

Keterampilan dan produktifitas tenaga kerja yang rendah

g.

Masih adanya Pelanggaran norma dan syarat kerja

h.

Akses mendapatkan permodalan bagi peserta pelatihaan kerja masih relatif sulit / terkendala persyaratan


50


2016-2021

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut : 1. Strategi S-O ( Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang ) a. Pembinaan kepada organisasi, yayasan sosial dan ketenagakerjaan b. Pelatihan SDM (PNS ) di bidang sosial dan ketenagakerjaan c. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja d. Meningkatkan peran sosial perusahaan. 2. Strategi W-O ( Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang ) a. Pembinaan lembaga pelatihan swasta b.

Membuat

jaringan/

sistem

informasi

kesejahteraan

sosial

dan

ketenagakerjaan c. Meningkatkan sarana dan prasarana d. Optomalisasi pemakaian anggaran dan menggali potensi swadaya masyarakat, partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti milik masyarakat. 3. Strategi S-T ( strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman ) a. Menurunkan jumlah fakir miskin di bawah angka Propinsi Jawa Timur b. Menurunkan jumlah pengangguran terbuka c. Meningkatkan keterampilan pencari kerja d. Perluasan lapangan kerja di sektor formal maupun informal e. Peningkatan keselamatan pekerja f. Peningkatan Hubungan industrial yang harmonis g. Hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga ketenagakerjaan. h. Peningkatan perbaikan taraf hidup pekerja dengan perlindungan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan i. Pembinaan organisasi pekerja


51


2016-2021

4. Strategi W-T ( Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman ) a. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan ketenagakerjaan b. Pemberdayaan masyarakat dalam pelatihan kerja. c. Pemberdayaan masyarakat dalam penciptaan lapangan kerja d. Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan tenaga kerja dan PMKS. e. Menambah sarana dan prasarana serta tenaga fungsional bidang sosial dan Tenaga Kerja


52


2016 - 2021 BAB III

ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar

Isu

strategis

adalah

kondisi

atau

hal

yang

harus

diperhatikan

atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/ masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan mentukan tujuan di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, SKPD, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organiasasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang. Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar adalah : 1.

Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih cukup tinggi

2.

Kemandirian dan produktifitas penyandang disabilitas masih rendah

3.

Aksesibilitas

fasilitas

umum

bagi

penyandang

disabilitas

belum

memadai 4.

Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS ) belum maksimal

5.

Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial belum optimal dan manajemen / pengelola yang belum professional

6.

Belum

adanya

melaksanakan

sarana

prasarana/tempat

rehabilitasi

sosial

bagi

perlindungan Penyandang

untuk Masalah

kesejahteraan Sosial (PMKS) 7.

Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja

8.

Kualitas daya saing calon tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar


53

9.

Sarana prasarana penyelenggara pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja

10. Sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai 11. Perlunya perbaikan sistem hubungan industrial perusahaan yang harmonis 12. Perlindungan Tenaga Kerja belum optimal 13. Perlunya Peningkatan Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut, maka strategi yang diperlukan adalah : 1.

Peningkatan Pelayanan, perlindungan, pemberian bantuan sosial, jaminan sosial serta rehabilitasi sosial bagi

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2.

Peningkatan kemandirian dan produktifitas penyandang disabilitas melalui pemberian keterampilan sesuai minat dan potensi penyandang disabilitas

3.

Bersinergi dengan SKPD terkait agar penyandang disabilitas mendapat kemudahan dalam mengakses fasilitas-fasilitas umum

4.

Pembinaan dan optimalisasi peran / keterlibatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS ) dalam upaya kesejahteraan sosial

5.

Pembinaan dan monitoring Lembaga Kesejahteraan Sosial

6.

Penyediaan

sarana

prasarana/tempat

perlindungan

untuk

penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi PMKS dengan pelibatan dunia usaha

dan

masyarakat

yang

peduli

pada

masalah-masalah

kesejahteraan sosial 7.

Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru

8.

Pembinaan lembaga pelatihan kerja berbasis kompetensi ( SKKNI ) dan penguatan sarana prasarana penyelenggara pelatihan kerja sesuai dengan perkembangan pasar kerja

9.

Penyediaan informasi ketenagakerjaan berbasis IT

10. Perbaikan syarat-syarat kerja ( PP,PK,dan PKB) dan sistem pengupahan sesuai perundang-undangan 11. Mendorong pembentukan dan berfungsinya LKS Bipartit serta Serikat Pekerja 12. Mendorong Penerapan Norma K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja ) secara optimal


54

12. Perlunya Pelayanan Wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan berbasis IT 3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi Dalam rangka mendukung Visi, Walikota dan Wakil Walikota Blitar

maka

program Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kota Blitar tidak lepas dari visi, misi dan program Kota Blitar. Sedangkan Visi, Misi Kota Blitar periode 2016 – 2021 yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut : “ Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021” Visi

ini

menjadi

landasan

seluruh

masyarakat

dalam

melaksanakan

pembangunan di Kota Blitar, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Blitar dalam 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Penjelasan dari Visi tersebut sebagai berikut: 1.

Kota Blitar Semakin Sejahtera Merupakan

peningkatan

dari

kondisi

sejahtera

dimana

sejahtera

merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai citacita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif

dan

konstruktif,

dalam

tata

kehidupan

dan

juga

tata

pemerintahan yang aman, tentram, rukun dan damai, disamping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Hal ini ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat, serta semakin kondusifnya lingkungan kehidupan sosial masyarakat, yang kesemuanya harus bias dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. 2.

APBD Pro Rakyat mengandung makna bahwa APBD Kota Blitar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.


55

3.2.2 Misi Misi

merupakan

rumusan

umum

mengenai

upaya-upaya

yang

akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 adalah: 1. Meningkatkan

aktualisasi

nilai-nilai

religius

dalam

kehidupan

bermasyarakat 2. Meningkatkan kualitas sdm yang cerdas dan berdaya saing tinggi 3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan 4. Meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat

yang

berbasis

sistem

pelayanan berkualitas dan partisipatif 5. Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun agawe santoso 6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kota Blitar terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tersebut adalah pada misi 3 (tiga) yaitu Meningkatkan kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri Pariwisata dan ekonomi Kreatif yang berdaya saing dan Berwawasan Lingkungan. Misi meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada Industri pariwisata lingkungan

dan

ekonomi

dengan

kreatif

tujuan

yang

berdaya

Meningkatan

saing

dan

meningkatkan

berwawasan efektifitas

penanggulangan kemiskinan dan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat, sehingga masyarakat dapat meningkatkan fungsi sosial ekonomi secara layak dan bermartabat serta dapat memutus mata rantai kemiskinan berbasis kemandirian dan telah dirumuskan strategi sebagai berikut: a. Meningkatkan pemberdayaan pengembangan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ( UKM ), perdagangan dan Perindustrian b. Meningkatkan Iklim Ekonomi Kreatif c. Meningkatkan kondisi ketahanan pangan d. Mengembangkan ekonomi kreatif e. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat f.

Meningkatkan kualitas tenaga kerja


56

g. Meningkatkan partisip[asi masyarakat dalam pembangunan daerah h. Meningkatkan pengelolaann tata ruang dan lingkungan hidup secara terpadu i.

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perkotaan dan perhubungan secara memadai dan merata

Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2016 - 2021 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Blitar dalam 6 (enam) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Sosial dan tenaga Kerja sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanan proram tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Sosial dan tenaga Kerja, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini : Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Visi : Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021

No

1 1.

Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2 Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Yang Berorientasi Pada Industri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Berdaya Saing Dan Berwawasan Lingkungan

Faktor Permasalahan pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

3

4

5

1. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial masih sangat terbatas dengan melihat populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan

1.1 Program pelayanan bagi PMKS yang dilakukan masih tumpang tindih, penerima bantuan sosial dari sebuah program, pada umumnya akan menerima tambahan bantuan melalui program lainnya 1.2 Tidak tersedianya program pendidikan dan pelatihan pegawai di daerah, khususnya untuk fungsional kesejahteraan sosial

1. Adanya potensi dan sumber untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial melalui pelayanan sosial bagi PMKS yang dilakukan oleh keluarga dan komunitas / masyarakat, seperti pilar partisipasi kesejahteraan social (karang taruna, orsos, PSM, PSKS, Tagana) dan program Corporate Social Responsibility (CSR)


57

2.

3.3

Sumberdaya manusia/pegawai belum optimal dalam pelaksanaan pelayanan program perbaikan iklim ketenagakerjaan, disebabkan kurangnya personil fungsional instruktur pelatihan kerja, pengantar kerja, mediator dan pengawas ketenagakerjaan

2. Tidak tersedianya program pendidikan dan pelatihan pegawai di daerah, khususnya untuk fungsional ketenagakerjaan

2. Tersedianya Program Pendidikan dan Pelatihan pegawai di Kementerian Tenaga Kerja , meskipun masih sangat dibatasi baik jenis maupun jumlah peserta pendidikan dan pelatihannya. Sehingga, diperlukan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik dengan Kemenaker dalam hal pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dengan jabatan fungsional teknis.

Telaahan Renstra Kementrian Sosial dan Kementerian Tenaga kerja, Provinsi Jawa Timur, Kota Blitar

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Sosial Rencana Pembanguanan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 sesuai dengan visi pembangunan nasional disepakati bahwa tidak ada visi kementerian dan lembaga. Visi pembangunan nasional 2015-2019 adalah terwujudnya

Indonesia

yang

berdaulat,

mandiri

dan

berkepribadian

berlandaskan gotong-royong. Maka Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam 5 tahun ke depan menyesuaikan dengan visi pembangunan nasional 2015-2019. Misinya ada 7, dari 7 misi pembangunan 2015-2019 maka yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Sosial terutama pada misi yang keempat yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Dari visi dan misi ini maka kita mengenal Nawacita yaitu 9 agenda prioritas pembangunan

2015-2019.

Dari

9

agenda

prioritas

itu

yang

memiliki

keterkaitan dengan Kementerian Sosial antara lain adalah pada Nawacita ketiga, kelima, kedelapan, dan kesembilan. 1.

Nawacita ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Arah kebijakan Kementerian Sosial: 1) Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif.


58

2) Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar, strategi yang ditempuh adalah: a. Penataan asistensi sosial, pemenuhan hak dasar dan inklusifitas penyandang disabilitas, lansia dan masyarakat marginal, b. Perluasan cakupan sistem jaminan sosial nasional bagi penduduk miskin dan rentan, serta pekerja sektor informal, c. Penguatan kelembagaan dan kordinasi melalui penguatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial, d. Realisasi kelembagaan kesos, serta pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu. e. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan. f.

Penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan, penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria standardisasi dan pengelolaan data terpadu.

g. Penguatan peran kelembagaan sosial dalam mengembangkan sistem layanan rujukan terpadu tingkat kabupaten kota hingga desa dan kelurahan. 2.

Nawacita

kelima,

meningkatkan

kualitas

hidup

manusia

dan

masyarakat Indonesia maka arah kebijakan bagi Kementerian Sosial

adalah

pengembangan

penghidupan

berkelanjutan/

peningkatan kesejahteraan keluarga. Strateginya yang ditempuh : 1)

Peningkatan kapasitas dan keterampilan penduduk miskin dan rentan melalui peningkatan kualitas pendampingan usaha ekonomi produktif,

2)

Terbentuknya masyarakat sejahtera mandiri dalam pengembangan potensi lokal dan pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan.

3.

Nawacita kedelapan dan sembilan, melakukan revolusi karakter bangsa dan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Arah kebijakannya adalah penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial. Strategi yang ditempuh : a. Pengembangan kapasitas keluarga dan peran pendamping dalam pemberdayaan pelayanan sosial, b. Pengembangan

dan

peningkatan

kualitas

berbasis

institusi

masyarakat dan keluarga,


59

c. Penguatan

nilai-nilai

kepahlawanan,

keperintisan,

dan

kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, d. Meningkatkan kualitas lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, e. Penyelenggaraan penyuluhan sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengembangan kesetiakawanan sosial, f.

Penguatan peran pemerintah pusat daerah dan berbagai unsur masyarakat

dalam

penyelenggaraan

keserasian

sosial

dan

kesetiakawanan sosial, g. Peningkatan jejaring kerja keserasian sosial dan kesetiakawanan sosial. 3.3.2 Renstra Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peranan yang sangat penting utnuk menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan Indonesia. Berdasarkan review selama lima tahun terakhir dapat diketahui bahwa terjadi dinamika dalam pembangunan ketenagakerjaan. Mengingat kondisi ketenagakerjaan sebagai muara dari berbagai kondisi di hulu, maka keberpihakan pemerintah dalam bentuk kebijakan ekonomi, politik maupun sosial

sangat

berpengaruh

pada

akselerasi

pembangunan

bidang

ketenagakerjaan. Arah kebijakan dan strategi Kementrian Ketenagakerjaan 2015-2019 selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional, bidang ekonomi, wilayah serta pembangunan aparatur Negara. Agenda pembangunan

bidang

ketenagakerjaan

disebut

dengan

NAWA

KERJA

KETENAGAKERJAAN, yaitu: 1. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional; 2. Percepatan Peningkatan Kompetensi tenaga Kerja; 3. Percepatan Sertifikasi Profesi; 4. Perluasan kesempatan Kerja Formal; 5. Penguatan Wirausaha Produktif; 6. Penciptaan Hubungan Industrial yang Sehat dan produktif; 7. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan; 8. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran; 9. Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan Akuntabel


60

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Blitar Tujuan

dari

Penataan

Ruang

Kota

Blitar

Tahun

2011-2030,

adalah

“Mewujudkan Kota Blitar sebagai kota wisata kebangsaan yang didukung oleh sektor pertanian, perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan”. Tujuan tersebut didasarkan pada potensi dan karakteristik yang ada di wilayah Kota Blitar, diantaranya yaitu Kota Blitar memiliki banyak lokasi pariwisata yang bersifat kebangsaan/ kepahlawanan, salah satunya yaitu adanya makam Sang

Proklamator

RI

Presiden

Soekarno

serta

berkembangnya

sektor

perdagangan dan jasa terutama di pusat kota. Oleh karena itu, Kota Blitar harus

berusaha

mempertahankan

dan

mengoptimalkan

potensi-potensi

tersebut agar dapat sustain/ berkelanjutan. Jadi, pada dasarnya, terdapat 4 (empat) kunci dalam tujuan di atas, yaitu: 1. Wisata Kebangsaan; Kota Blitar disebut sebagai Kota Patria karena aspek patriotik dan sejarah-sejarah kebangsaan dan kepahlawanan sangatlah kental di kota ini. Peninggalan-peninggalan sejarah dan tapak tilas perjuangan para pahlawanan banyak terdapat di Kota Blitar. Hal ini dimanfaatkan Kota Blitar sebagai daerah wisata, selain guna mengenang jasa pahlawan juga untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa kepahlawanan dan kebangsaan, cinta tanah air kepada masyarakat luas pada umumnya dan kepada para generasi bangsa terutama pemudapemudi Kota Blitar pada khususnya. 2. Pengembangan sektor pertanian; pengembangan sektor pertanian akan mendukung keberlanjutan ketahanan pangan utamanya bagi Kota Blitar. 3. Pengembangan sektor perdagangan dan jasa; adanya pengembangan dan peningkatan pariwisata di Kota Blitar secara langsung akan berimbas pada sektor perdagangan dan jasa, dimana sektor inilah yang akan mendukung pariwisata yang ada. Banyaknya pengunjung tentu membutuhkan berbagai kebutuhan yang tentunya dapat disediakan melalui adanya perdagangan dan jasa disekitar lokasi wisata tersebut. 4. Aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; Kota Blitar berusaha untuk mewujudkan wilayah kota yang aman dan nyaman untuk ditinggali, serta produktif dalam artian mampu memberikan hasil yang optimal dengan meningkatkan produktifitas pertanian perkotaan maupun kegiatan lain yang mampu memberikan nilai tambah bagi Kota Blitar. Sedangkan


61

berkelanjutan dimaksudkan agar Kota Blitar tidak hanya memperhatikan generasi saat ini dalam tata ruang, namun juga bagaimana kota dapat tetap

nyaman

bagi

generasi

di

masa

yang

akan

datang

dengan

memperhatikan lingkungan. Memperhatikan tujuan penataan ruang kota Blitar dan penjelasannya diatas, maka

sebagai

SKPD

yang

mempunyai

tugas

dan

fungsi

terkait

ketenagakerjaan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam lima tahun kedepan akan berupaya menyiapkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar maupun kebutuhan untuk pengembangan Kota Blitar kedepan, sehingga angka pengangguran akan terus bisa dikurangi karena tenaga kerja yang tersedia

sesuai

dan

memenuhi

kualifikasi

kebutuhan

pasar

dan

pengembangan kota Blitar. Selanjutnya tentang Rencana Kawasan Peruntukan lainnya dalam Perda No. 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Blitar tahun 2011-2030, pasal 64 dan 65 disebutkan bahwa : Kawasan peruntukan lainnya meliputi : a. kawasan ruang evakuasi bencana alam; b. kawasan peruntukan kegiatan sektor informal; c. kawasan pertahanan dan keamanan; dan d. kawasan peruntukan pelayanan umum. Ruang yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi : a. Sekolah; b. Balai pertemuan; c. Kantor Kelurahan; d. Kantor Kecamatan; e. GOR Soekarno Hatta; f. Rumah sakit; g. Taman Kota; dan h. Ndalem Gebang. Rencana ruang evakuasi sebagaimana dimaksud diatas berupa pengembangan fasilitas kebutuhan darurat pengungsi, meliputi : MCK, dapur umum, ruang perawatan, ruang pemberdayaan, dan ruang kebutuhan lainnya. Mengacu pada perda tata ruang, khususnya yang menyangkut penanganan bencana, maka sasaran Dinsosnaker Kota Blitar adalah Penanggulangan


62

Bencana informal yaitu unsur Penanggulangan Bencana berbasis masyarakat. Agar potensi Penanggulangan Bencana berfungsi secara oftimal diperlukan proses pembelajaran agar lebih handal. Untuk itu diperlukan upaya-upaya pelatihan dan pendidikan yang terorganisir, terukur dan sistematis. Tanpa pendidikan dan pelatihan maka dipastikan tidak terciptanya masyarakat yang handal dalam Penanggulangan Bencana sebagai bentuk kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana yang akan datang. Proses terbentuknya TAGANA sebagai potensi Penanggulangan Bencana berbasis masyarakat yang terlatih, maka salah satu pedoman pelatihan untuk mencapai tujuan akhir dari sebuah pelatihan yaitu TAGANA terlatih. Sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, maka setiap perencanaan yang dilakukan harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, sedangkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Dengan demikian di dalam mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah maka Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar secara khusus ada keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Blitar yaitu dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Kota Blitar. Tujuan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah untuk

mengarusutamakan

(mainstreaming)

prinsip-prinsip

pembangunan

berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis

Sebelum menentukan Isu-Isu Strategis, ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya : 1. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja merupakan salah satu SKPD di Kota Blitar yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti penanganan

Penyandang

Masalah


Kesejahteraan

Sosial

(PMKS),

63

pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK1), Surat Keterangan Miskin, dan mediator perselisihan industrial. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam memberikan

pelayanan

kepada

masyarakat

selalu

mengedepankan

pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media, salah satunya adalah web resmi yang dimiliki oleh Dinas Sosial

dan

Tenaga

Kerja

utamanya

terkait

informasi

pelayanan

kesejahteraan sosial dan informasi lowongan kerja. 2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra Kementerian Terkait; Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar mengacu pada Renstra Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja. Berdasarkan acuan tersebut, maka dapat dilihat arah kebijakan pada Kementerian Sosial tahun 2015-2021 adalah: 1. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana dan multilitas yang memadai 2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM penanggulangan bencana di pusat dan daerah 3. Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi. Kesiapsiagaan, system peringatan dini dalam menghadapi bencana; 4. Melakukan edukasi dan penguatan kapasitas masyarakat tentang pengurangan resiko bencana; 5. Memperkuat koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana antara apemerintah Pusat dan Daerah dan anatr pemerintah Daerah; 6. Mengoptimalkan kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah 7. Perlindungan Sosial yang komprehensif 8. Meningkatkan Penataan Asistensi sosial 9. Meningkatkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial nasional ( SJSN ); 10. Mengembangkan Lingkungan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan lanjut Usia; 11. Meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar bagi penduduk Miskin dan Komunitas Adat terpencil ( KAT) ; 12. Meningkatkan akses pemenuhan perumahan dan sarana prasarana lingkungan yang layak bagi penduduk miskin dan KAT; 13. Meningkatkan akses Pelayanan dasar bagi penduduk Miskin;


64

14. Pemberdayaan Ekonomi berbasis Pengembangan Ekonomi Lokal bagi Masyarakat Miskin dan rentan; 15. Peningkatan peran pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dalam meningkatkan kemampuan berusaha dan akses permodalan bagi penduduk miskin dan KAT; 16. Peningkatan kapasitas dan Keterampilan Masyarakat Miskin dan KAT; 17. Peningkatan kapasitas dan Keterampilan Masyarakat Miskin dan Rentan; 18. Menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik; 19. Mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi di pedesaan; 20. Meningkatkan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di pedesaan; 21. Meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan. Adapun arah kebijakan Kementerian Tenaga Kerja adalah : 1. Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja global; 2. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan; 3. Meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif yang dilaksanakan; 4. Mendorong pengembangan ekonomi perdesaan yang dilaksanakan; 5. Memfungsikan pasar tenaga kerja yang dilaksanakan; 6. Memperluas kerjasama dalam rangka melindungi hak dan keselamatan tenaga kerja migran yang dilaksanakan; 7. Meningkatkan

tata

kelola

penyelenggaraan

penempatan

yang

dilaksanakan; 8. Membekali pekerja migran dengan pengetahuan, pendidikan dan keahlian yang dilaksanakan; 9. Memperbesar

pemanfaatan

jasa

keuangan

bagi

pekerja

yang

dilaksanakan; 10. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional; 11. Jaminan sosial bagi pekerja penerima upah; 12. Perluasan kepesertaan pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja; 3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra SKPD Provinsi a. Renstra Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur Tujuan Umum pembangunan kesejahteraan sosial di Jawa Timur “meningkatkan

pemerataan,

aksesibilitas


dan

kualitas

adalah

pelayanan

65

kesejahteraan sosial terutama pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan mendayagunakan seluruh sumber daya aparatur Dinas Sosial dan partisipasi masyarakat untuk tercapainya derajat kesejahteraan sosial masyarakat yang setinggi-tingginya. Sedangkan tujuan khusus pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Timur sebagai berikut : a) Terjaminnya perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan dan kurang beruntung b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas, serta profesionalisme pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial. c) Meningkatkan aksesibilitas para penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar d) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan e) Meningkatnya ketahanan sosial individu, keluarga dan masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial f) Meningkatkan dan melembaganya modal sosial sebagai landasan utama pembangunan kesejahteraan sosial. 1) Kelompok Sasaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial Propinsi Jawa Timur 2014-2019 a. PMKS, yang terdiri dari: a) Kemiskinan; b) Kerawanan / kerentanan social c) Keterisolaisan / keterpencilan dan keterbelakangan d) Keterlantaran e) Ketunaan sosial (gelandangan, pengemis, Wanita tuna susila, eks napi) f)

Kecacatan ( Cacat netra, cacat tubuh, cacat rungu wicara, cacat grahita)

g) Kenakalan h) Korban bencana i)

Korban penyalahgunaan NAPZA

j)

Korban tindak kekerasan dan perlakuan salah

k) Korban HIV/AIDS b. PSKS, yang terdiri dari: a) Infrastruktur kesejahteraan sosial (PSM, WKSBM, Karang Taruna, Organisasi Sosial / LKS, TAGANA).


66

b) Golongan masyarakat tertentu yang dianggap punya potensi dan kharisma, (tokoh formal dan informal, perorangan mampu dan dunia usaha). c) Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Sosial. d) Kampung Siaga Bencana

2) Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan PMKS dan PSKS 2014-2019 a)

Meningkatkan kualitas program pelayanan rehabilitasi, pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi peningkatan derajat kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

b)

Mengembangkan mutu dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara kesejahteraan sosial

serta mengoptimalkan fungsi

sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial c)

Menjadikan semua program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

d)

Mendorong sosial

dan

berbasis

mengembangkan masyarakat

penyelenggaraan

melalui

penyuluhan

kesejahteraan sosial

untuk

mengembangkan keswadayaan sosial masyarakat guna mencegah dan menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial di lingkungannya masing-masing e)

Menggali dan memberdayakan potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta memperluas dan memperkuat jaringan kerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

f)

Menggali, mengembangkan dan memupuk peningkatan modal sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

3) Arah Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 2014-2019 a)

Peningkatan kualitas program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan sosial bagi PMKS

b)

Penguatan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

c)

Pengembangan mutu dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara kesejahteraan sosial

d)

Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial


67

e)

Peningkatan peran partisipan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan memperluas partsipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial

f)

Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

g)

Penguatan jaringan kerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

h)

Peningkatan modal sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

i)

Mengembangkan

pelayanan

dan

pemberdayaan

terhadap

PMKS

dengan mempertimbangkan pemberdayaan yang berorientasi pada agroindustri; Dari arah kebijakan tersebut di atas, ada beberapa pokok kebijakan yang perlu mendapatkan prioritas: a)

Mendukung percepatan penanganan kemiskinan di Jawa Timur terutama kemiskinan perempuan (feminisasi kemiskinan) dan kemiskinan anak

b)

Percepatan Penanganan 5 PMKS Jalanan meliputi : Anak Jalanan, Wanita Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Gelandangan Psikotik.

c)

Mendukung Jawa Timur Bebas Pasung melalui program Rehabilitasi sosial eks Psikotik melalui UPT maupun luar UPT

d)

Penanggulangan bencana alam, sosial dan tehnologi.

e)

Mendukung Penyelenggaraan Progran Keluarga Harapan sebagai upaya terhadap kontribusi peningkatan Indek Pembangunan Manusia

b.

Rensta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

Kompleksitas permasalahan di Bidang Ketenagakerjaan secara umum masih ditandai dengan relatif rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan formal maupun ketrampilannya. Dampaknya, tingkat produktivitas tenaga kerja menjadi rendah yang berakibat pada posisi tawar (bargaining position) rendah, tingkat upah yang rendah, sering terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan rendahnya jaminan kesejahteraan bagi pekerja. Pada sisi lain perkembangan tuntutan pasar kerja dan persaingan industri dipasar global dimana penggunaan teknologi dan informasi sebagai unggulan disamping faktor ekonomis, menuntut kebutuhan tenaga kerja yang memiliki komponen professional yang mengarah pada standar kualifikasi tenaga kerja berbasis knowledge, skill dan attitude (KSA)serta, ketrampilan sosial (social skill).


68

Pasar kerja di masa mendatang juga menuntut adanya jaminan kondisi iklim ketenagakerjaan yang kondusif, harmonis dan dialogis yang berdampak pada terciptanya suasana hubungan industrial yang ramah dan adanya kepastian dalam berusaha dan berinvestasi.

Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur yang terkait ketenagakerjaan : 1) Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja di dalam dan luar negeri. 2) Mewujudkan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri, serta pengembangan kesempatan kerja melalui usaha mandiri. 3) Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, serta pengawasan norma ketenagakerjaan, K3 dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/ buruh. 4) Mewujudkan transmigran yang mandiri dan berkualitas di pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan 4. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar Sejauh ini, belum terdapat aturan yang jelas tentang RTRW yang mengatur masalah ketenagakerjaan dan transmigrasi maupun masalah sosial. Secara tidak langsung Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak terlibat, namun pada kondisi lapangan hal tersebut perlu dipertimbangkan kembali, agar arah penempatan tenaga kerja dapat tepat sasaran dan menempatkan wilayah-wilayah sasaran. 5. Implikasi KLHS bagi Pelayanan SKPD KLHS merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu wilayah, dimana wilayah disini yang dimaksud adalah wilayah Kota Blitar. Pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap dapat menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dan pemerataan perkembangan wilayah. Secara tidak langsung pengaturan tersebut berpengaruh terhadap Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam menjalankan pelayanan terkait masalah kesejahteraan sosial, dan pengaturan ketenagakerjaan.


69

Dalam penentuan isu strategis Renstra Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja

menggunakan metoda analisis SWOT. Dimana dalam analisis tersebut hal yang harus diperhatikan adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target dan sasaran periode 2011-2015

yang belum dapat tercapai secara

optimal, untuk dapat ditindak lanjuti pada periode 2016-2021. Pada periode sebelumnya terjadi beberapa target yang belum tercapai diakibatkan oleh beberapa permasalahan, yaitu: a. Kurangnya tingkat kemandirian para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) b. Kurangnya kepedulian, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bencana c. Terbatasnya aparatur teknis bidang sosial dan tenaga kerja d. Kurang minatnya peserta program transmigrasi e. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja tidak sesuai jadwal f.

Kurangnya sarana dan prasarana latihan ketrampilan yang memadai

g. Belum adanya tempat atau wadah sebagai sarana penampung hasil produk wirausaha baru. h. Peran SKPD lain kurang peduli masalah terkait penanganan pemberdayaan kesejahteraan sosial i.

Belum adanya kerjasama penanganan masalah kesejahteraan sosial

Selain itu, juga terdapat beberapa hambatan yaitu: a. Tingginya angkatan kerja yang mencari pekerjaan b. Masyaraakaat lebih mengandalkan bantuan langsung daripada usaha c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) d. Tingkat Ketrampilan tenaga kerja kurang e. Wirausaha baru kurang berkembang Sehingga dalam perencanaan periode 2016-2021, isu-isu strategis yang dapat diangkat adalah: A. BIDANG SOSIAL 1.

Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih cukup tinggi

2.

Kemandirian dan produktifitas penyandang disabilitas masih rendah

3.

Aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas belum memadai

4.

Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS ) belum maksimal


70

5.

Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial belum optimal dan manajemen / pengelola yang belum professional

6.

Belum adanya sarana prasarana/tempat perlindungan untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)\

Strategi 1.

Peningkatan

Pelayanan,

perlindungan,

pemberian

jaminan social serta rehabilitasi sosial bagi

bantuan

sosial,

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2.

Peningkatan kemandirian dan produktifitas penyandang disabilitas melalui pemberian keterampilan sesuai minat dan potensi penyandang disabilitas

3.

Bersinergi dengan SKPD terkait agar penyandang disabilitas mendapat kemudahan dalam mengakses fasilitas-fasilitas umum

4.

Pembinaan dan optimalisasi peran / keterlibatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS ) dalam upaya kesejahteraan sosial

5.

Pembinaan dan monitoring Lembaga Kesejahteraan Sosial

6.

Penyediaan

sarana

prasarana/tempat

perlindungan

untuk

penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi PMKS dengan pelibatan dunia usaha dan masyarakat yang peduli pada masalah-masalah kesejahteraan sosial B. BIDANG KETENAGAKERJAAAN 1.

Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja

2.

Kualitas daya saing calon tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar

3.

Sarana prasarana penyelenggara pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja

4.

Sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai

5.

Perlunya perbaikan sistem hubungan industrial perusahaan yang harmonis

6.

Perlindungan Tenaga Kerja belum optimal

7.

Perlunya Peningkatan Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan

Strategi 1.

Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mendorong tumbuh dan


71

berkembangnya wirausaha baru 2.

Pembinaan lembaga pelatihan kerja berbasis kompetensi ( SKKNI ) dan penguatan sarana prasarana penyelenggara pelatihan kerja sesuai dengan perkembangan pasar kerja

3.

Penyediaan informasi ketenagakerjaan berbasis IT

4.

Perbaikan syarat-syarat kerja ( PP,PK,dan PKB) dan sistem pengupahan sesuai perundang-undangan

5.

Mendorong pembentukan dan berfungsinya LKS Bipartit serta Serikat Pekerja

6.

Mendorong Penerapan Norma K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja ) secara optimal

7.

Perlunya Pelayanan Wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan berbasis IT


72


2016 - 2021 BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIUKATIF Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif

maupun

kuantitatif

yang

secara

khusus

dinyatakan

sebagai

pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome

maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan

kegiatan. 5.1 Rencana Program Tahun 2016 - 2021 Penyusunan program pembangunan bidang Sosial dan Tenaga Kerja akan terus berlanjut dan di prioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar, dengan 8 (delapan) Program untuk Bidang Sosial dan Tenaga Kerja, yaitu: 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT BIDANG SOSIAL) 4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 7. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 8. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Tenaga Kerja)


78

5.2

Rencana Kegiatan tahun 2016 – 2021

Rencana kegiatan pembangunan di Bidang Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar untuk kurun waktu tahun 2016 – 2021 secara rinci masing-masing program sebagaimana tersebut diatas, dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, dengan kegiatan meliputi : a. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya b. Pemberian Jaminan Sosial ( Beras janda ) c. Fasilitasi Warga Miskin d. Perlindungan dan Pembinaan Sosial Bagi Orang-orang Terlantar dan PMKS Lainnya e. Fasilitasi Pemberian Raskin f. Fasilitasi Pendamping Progam Keluarga Harapan g. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. a. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS b. Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar Kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal c. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa d. Fasilitasi anak bermasalah sosial e. Fasilitasi Kegiatan Kelompok Lansia f. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT BIDANG SOSIAL) a. Pembinaan

kemampuan

dan

ketrampilan

kerja

masyarakat

di

lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang sosial 4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial a. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku - pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat b. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat c. Pembinaan Juru Kunci Makam


79

d. Pembinaan Kesejahteraan Perintis Kemerdekaan e. Fasilitasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya 5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja a. Penyusunan data base tenaga kerja daerah 6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja a. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja b. Penyiapan tenaga kerja siap pakai c. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 7. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan a. Pembinaan Hubungan Industrial bagi pengusaha dan pekerja b. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial c. Sosialisasi Berbagai Peraturan pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan d. Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja e. Pemantauan Kinerja lembaga Penyalur Tenaga Kerja f. Survey Kebutuhan Hidup Layak Pekerja 8. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Tenaga Kerja) a. Pembinaan

kemampuan

dan

ketrampilan

kerja

masyarakat

di

lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di ketenagakerjaan Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2016-2021. Masing-masing program dan kegiatan telah dilengkapi dengan sasaran berupa output kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu sampai dengan lima tahun yang masih bersifat indikasi sesuai dengan sumber daya yang tersedia setiap tahunnya. Keselarasan mulai dari visi sampai dengan kegiatan berikut sasaran kegiatan disajikan secara lengkap dalam tabel 5.1 sebagai berikut :


80


2016 - 2021 BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Blitar Berdasarkan Tujuan

Dan

Sasaran RPJMD ( Visi Misi Walikota ) Indikator kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam perumusannya berdasarkan pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 ( sebagaimana Visi dan Misi Walikota ). Sebagai review dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat diuraikan salah satu dari misi yang ingin dicapai Kota Blitar adalah Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri pariwisata dan ekonomi Kreatif Yang Berdaya saing dan Berwawasan Lingkungan dalam misi 3. Untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran diatas, maka perlu ditetapkan

program

Pendayagunaan

dan

Aparatur

kegiatan. Negara

Berdasarkan

Nomor

Peraturan

PER/09/M.PAN/5/2007

Menteri tentang

Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah, bahwa program pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran

dan

tujuan

serta

memperoleh

alokasi

anggaran

sebagian

atau

seluruhnya dari APBN dan APBD. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut, adapun kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan

suatu

kegiatan

/

program

/

kebijakan

dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi. Dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia, baik SDM, sarana Prasarana dan Anggaran maka indikator kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar ditetapkan sebagaimana table 6.1 berikut :


101


2016 - 2021

Tabel. 6.1. Indikator Kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.

1

Indikator

2

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2015)

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

2016

2017

2018

2019

2020

4

5

6

7

8

9

150 org

150 org

150 org

150 org

150 org

150 org

150 org

900 org

1691 orang

1691 orang

1691 orang

1691 orang

1691 orang

1691 orang

1691 orang

1691 orang

2021 10

2021 11

1

Jumlah PSKS yang mendapatkan pelatihan pelayanan PMKS

2

Jumlah Bantuan untuk Janda

3

Jumlah Warga Miskin 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 750 orang yang Sakit / mendapat musibah lainnya yang mendapatkan bantuan sembako Frekuensi Verifikasi 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali dan Validasi Data peserta dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional ( PBI-JKN)

4

5

Jumlah Keluarga 5957 orang Miskin yang mendapat Tambahan Kesejahteraan

5957 orang

5957 orang

5957 orang

5957 orang

5957 orang

5957 orang

5957 orang

6

Jumlah Tukang Becak 1250 orang yang mendapat Tambahan Kesejahteraan

1250 orang

1250 orang

1250 orang

1250 orang

1250 orang

1250 orang

1250 orang

7

Jumlah Psikotik / eks psikotik yang dikirim ke panti rehabilitasi

10 org

10 org

10 org

10 org

10 org

10 org

10 org

60 org

8

Frekuensi Pelaksanaan Razia/Penjaringan

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

20 kali

9

Jumlah pelayanan pemulangan orang terlantar ke daerah asal

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

250 org

10 Jumlah Psikotik yang bebas pasung

1 org

1 org

1 org

1 org

1 org

1 org

0

5 org

11 Jumlah fasilitasi PMKS/terlantas selama pengobatan di Rumah Sakit

5 org

5 org

5 org

5 org

5 org

5 org

5 org

25 org

12 Jumlah Warga Miskin yang menerima bantuan beras

12006 RTS

12006 RTS

12006 RTS

12006 RTS

12006 RTS

12006 RTS

12006 RTS

12006 RTS

13 Jumlah peserta pembinaan Program Keluarga Harapan

1128 KSM 1128 KSM 1128 KSM 1128 KSM 1128 KSM 1128 KSM 1128 KSM

14 Jumlah Dokumen Monev dan Pelaporan 15 Jumlah PMKS yang mengikuti pelatihan keterampilan 16 Jumlah PSKS yang dibina

1128 KSM

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

6 dok

215 org

215 org

215 org

220 org

220 org

220 org

220 org

1.310 org

150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang


102


2016 - 2021

150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 17 Jumlah PWRI, Gerontologi, Pertuni, Pepabri yang memperoleh tambahan kesejahteraan/ Bingkisan hari raya 18 Jumlah anak yatim yang mengikuti Peringatan Tahun Baru Islam


19 Jumlah Juru Kunci Makam yang dibina

87 orang

87 orang 87 orang 87 orang 87 orang 87 orang

87 orang

87 orang

20 Jumlah Juru Kunci Makam yang menerima bingkisan lebaran

87 orang


87 orang

87 orang

21 Jumlah/ Frekuensi peringatan HUT PETA

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

22 Jumlah / frekuensi Upacara peringatan hari Pahlawan

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

23 Jumlahpeserta Sarasehan Kepahlawanan 24 Jumlah / frekuensi Lomba Melukis

500 orang 500 orang 500 orang 500 orang 500 orang 500 orang 500 orang

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

25 Jumlah Perintis/janda perintis kemerdekaan yang menerima tali asih dan bingkisasn lebaran

65 orang


26 Jumlah Perintis kemerdekaan yang mengikuti upacara HUT RI di Prov. Jatim

4 orang

4 orang

4 orang

4 orang

4 orang

4 orang

27 Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

28 Jumlah sosialisasi LK3

3 kec

3 kec

3 kec

3 kec

3 kec

3 kec

3.000 orang

1 kali

1 kali

65 orang

65 orang

4 orang

4 orang

1 unit

3 kec

1 unit

3 kec

29 Jumlah penanganan kasus pada anak/keluarga

21 kasus

21 kasus 21 kasus 21 kasus 21 kasus 21 kasus

21 kasus 126 kasus

30 Jumlah anak jalanan, anak penyandang disabilitas, anak nakal dan eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan peningkatan keterampilan 31 Jumlah Kegiatan Tagana Goes to School

50 orang


50 orang

300 orang

6 sklh

36 sklh

32 Jumlah Tagana mendapatkan tambahan kesejahteraaan

30 orang


30 orang

30 orang

33 Jumlah Peserta Diklat Relawan Kebencanaan

30 orang


30 orang

30 orang

34 Jumlah Pemeliharaan Sarpras Lapangan untuk Siaga Bencana

2 unit

2 unit

2 unit

35 jumlah anak SD bermasalah sosial yang mengikuti tetirah di PSPA Batu

50 anak

6 sklh

6 sklh

6 sklh

6 sklh

6 sklh

6 sklh

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

50 anak

50 anak

50 anak

50 anak

50 anak


50 anak

300 orang

103


2016 - 2021

36 Jumlah Anak dan remaja Jalanan yang mengikuti kegiatan Bela Negara

20 org

20 org

20 org

20 org

20 org

20 org

20 org

120 org

37 Jumlah fasilitasi adopsi anak

5 kali

5 kali

5 kali

5 kali

5 kali

5 kali

5 kali

60 kali

2000 orang

2000 orang

2000 orang

2000 orang

2000 orang

2000 orang

2000 orang

2000 orang

38 Jumalah lansia yang mengikuti peringatan HLUN 39 Jumlah Peserta Pembinaan Karang Werdha


40 Jumlah Peserta Sarahsehan Lansia


41 Jumlah Peserta wisata Lansia

-

-

250 orang

-

-

250 orang

-

500 orang

42 Jumlah Karang Werda yang ikut lomba KW Berprestasi

-

-

1 KW

-

1 KW

-

1 KW

3 KW

43 Jumlah Dokumen Monev dan Pelaporan

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

5 dok

1.440 org

44 Jumlah Pencari

240 org

240 org 240 org 240 org 240 org

240 org

240 org

45 Jumlah Calon

100 org

100 org 100 org 100 org 100 org

100 org

100 org 600 org

46 Jumlah Calon

100 org

100 org 100 org 100 org 100 org

100 org

100 org 600 org

Kerja / Korban PHK yang mengikuti Pelatihan Keterampilan Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan Keterampilan Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan

47 Jumlah Perusahaan 23 prshn 23 prshn 23 prshn 23 prshn 23 prshn 23 prshn 23 prshn

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta(PPTKIS) dan Bursa Kerja Khusus (BKK) yang dipantau dan dibina

48 Jumlah/Frekuensi

Penyelenggaraan Bursa Kerja 49 Jumlah Aplikasi SMS gateaway Info Lowongan Kerja 50 Jumlah / prosentasi survey KHL 51 Jumlah /frekuensi

pembahasan usulan UMK 52 Jumlah / frekuensi Penetapan UMK 53 Jumlah / frekuensi

Sosialisasi ketetapan UMK Jumlah peserta 54 2018 Sosialisasi Mayday 55 Jumlah Peserta

Sosialisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

23 prshn

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

5 kali

-

1 unit

-

-

-

-

-

1 unit

3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

18 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

6 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

6 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

6 kali

250 org

250 org 250 org 250 org 250 org

250 org

250 org

1.500 org

250 org

250 org 250 org 250 org 250 org

250 org

250 org

1.500 org


104

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 56 Jumlah peserta

Sarasehan Mayday

57 Jumlah pekerja /

buruh perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

250 org

2016 - 2021

250 org 250 org 250 org 250 org

250 org

250 org

15 kasus 15 kasus 15 kasus 15 kasus 15 kasus 15 kasus 15 kasus

1.500 org 90 kasus

58 Jumlah/ Frekuensi

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

6 kali

59 Jumlah / Frekuensi

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

6 kali

45

45

45

45

45

45

45

270

-

1 pkt

-

-

-

-

-

1 pkt

62 Jumlah Peserta

40 org

40 org

40 org

40 org

40 org

40 org

40 org

240 org

63 Jumlah Sosialisasi

40 org

40 org

40 org

40 org

40 org

40 org

40 org

240 org

64 Jumlah Sosialisasi

40 org

40 org

40 org

40 org

40 org

40 org

40 org

240 org

penyelenggaraan upacara Bulan K3

Jalan sehat Bulan K3 60 Jumlah Pengujian pemakaian Sarana Prasarana K3

61 Jumlah Pengadaan

aplikasi Wajib Lapor Berbasis IT Sosialisasi Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja ( SMK3) wajib lapor ketenagakerjaan

norma kesehatan kerja


105


2016 - 2021 BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Blitar Berdasarkan Tujuan

Dan

Sasaran RPJMD ( Visi Misi Walikota ) Indikator kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam perumusannya berdasarkan pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 ( sebagaimana Visi dan Misi Walikota ). Sebagai review dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat diuraikan salah satu dari misi yang ingin dicapai Kota Blitar adalah Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri pariwisata dan ekonomi Kreatif Yang Berdaya saing dan Berwawasan Lingkungan dalam misi 3. Untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran diatas, maka perlu ditetapkan

program

Pendayagunaan

dan

Aparatur

kegiatan. Negara

Berdasarkan

Nomor

Peraturan

PER/09/M.PAN/5/2007

Menteri tentang

Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah, bahwa program pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran

dan

tujuan

serta

memperoleh

alokasi

anggaran

sebagian

atau

seluruhnya dari APBN dan APBD. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut, adapun kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan

suatu

kegiatan

/

program

/

kebijakan

dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi. Dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia, baik SDM, sarana Prasarana dan Anggaran maka indikator kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar ditetapkan sebagaimana table 6.1 berikut :


101


2016 - 2021

Tabel. 6.1. Indikator Kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.

1 1

2

3

Indikator

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2015)

2016

2017

2018

2019

2020

4

5

6

7

8

9

0,35

0,34

0,33

0,32

0,31

Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan

55,25

45,62

45,62

45,62

Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti/ diselesaikan

100%

75%

75%

75%

2 Indeks Gini

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun


2021

2021

10

11

0,30

0,29

0,29

45,62

45,62

45,62

45,62

75%

75%

75%

75%

102


2016 - 2021 BAB VII

KAIDAH PELAKSANAAN Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2016 – 2021 merupakan panduan pelaksanaan Tupoksi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar untuk 5 (lima) tahun kedepan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini ditentukan oleh kesiapan serta komitmen aparatur Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar, ketatalaksanaan, sumber pendanaan dan kemampuan menggerakkan/mengoptimalkan stake holder yang terakit dengan pananganan urusan

sosial

dan

ketenagakerjaan.

Selain

itu

untuk

menjamin

keberhasilannya, setiap tahun akan dilakukan evaluasi dan bila diperlukan akan

dilakukan

perubahan/revisi

muatan

Renstra

termasuk

indicator-

indikator kinerjanya yang pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tidak mengubah tujuan yang mengacu pada RPJMD Kota Blitar. Adapun kaidak-kaidah yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar adalah sebagai berikut : 1.

Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) RKA, DPA pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar tiap tahun selama 5 ( lima ) tahun kedepan;

2.

Rencana strategis ini akan dilakukan perubahan jika terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja ( SOTK ) yang berpedoman pada kewenangan sesuai dengan Peraturan walikota yang mengatur tentang SOTK yang baru.

KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR

Dra. EKA ATIKAH Pembina Utama Muda NIP. 19680812 198803 2 006


106

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2016 - 2021 Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar

Anggaran Pada Tahun Uraian 1 Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2011

2012

2013

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2011 2012 2013 2014 2015

Realisasi Anggaran Pada Tahun 2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

Rata-Rata Pertumbuhan Anggar Realisa an si 17 18

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4.311.821.163

3.563.782.500

7.763.189.650

6.545.021.200

7.107.705.945

4.236.197.058

3.319.930.242

6.395.216.083

5.647.946.916

6.197.078.478

98

93

82

86

87

23,35

-2,72

194.993.250

187.706.300

292.663.800

457.506.500

384.667.800

183.012.653

167.853.147

259.377.618

393.751.690

379.178.791

94

90

89

74

98

23,15

2,55

2,500,000

2.000.000

2.542.000

2.542.000

3,550,000

37,800,000

32.940.000

46,000,000

144.425.000

72.360.000

2.498.140 26.262.263

13

14

15

16

2.000.000

2.460.000

2.219.690

3,221,524.00

100

100

97

87

91

11,69

-2,18

29.052.197

28.305.812

91.867.735

69,012,538.00

69

88

62

64

95

47,72

12,41

1,800,000

1.800.000

3.000.000

3.900.000

6000.000

1.800.000

1.350.000

2.850.000

5,800,000.00

100

100

45

73

97

37,63

10,02

18,340,000

17.167.000

22.903.100

22.941.100

35.183.750

18.340.000

17.167.000

22.710.800

22.908.100

35,183,750.00

100

100

99

100

100

20,14

0,00

14,709,750

13.457.800

21.263.100

24.587.300

28.838.100

14.709.750

13.332.750

20.713.100

24.472.500

28,838,100.00

100

99

97

100

100

20,60

0,02

4,000,000

2.978.000

14.880.000

6.280.000

12.375.000

4.000.000

2.978.000

14.840.000

6.250.000

12,375,000.00

100

100

100

100

100

103,34

0,00

2,000,000

3.998.000

21.962.600

23.801.500

14.435.250

2.000.000

3.998.000

21.823.500

22.484.700

14,275,250.00

100

100

99

94

99

129,57

-0,18

2,880,000

2,880,000

3.000.000

3.300.000

3.250.000

2.880.000

3.190.000

3,190,000.00

100

100

93

97

98

3,16

-0,42

720,000

720.000

960.000

0

0

720.000

720.000

852.000

0

0

100

100

88

0

0

-16,67

-3,00

10,025,000

2.495.000

5.568.000

18.358.000

28.621.500

9.650.000

1.475.000

2.653.500

18.298.500

28.380.500

96

59

48

100

99

83,42

12,54

100.218.500

107.270.500

150.585.000

207.371.350

180.054.200

100.152.500

92.450.200

140.878.906

145.210.465

178.452.129

100

86

94

70

99

17,99

2,80

92,750,750

142.621.700

3.392.428.650

1.271.379.550

528.478.350

92.742.750

136.972.200

2.788.423.372

1.235.465.411

518.020.114

100

96

82

97

98

552,86

0,19

0

0

0

72.915.000

0

0

60.915.000

0

0

0

0

84

0

0,00

25,00

7,000,000

56.063.000

289.113.250

245.787.000

146.058.200

238.252.000

142.605.000

100

96

95

97

98

265,26

-0,48


1.800.000

12

0 7.000.000

2.880.000

0 53.971.000

2.790.000

275.578.250

42


2016 - 2021

Anggaran Pada Tahun Uraian Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor Revitalisasi Pembangunan Gedung Kantor

2011

2012

2013



2015

2011

2012

0

0

0

200.030.000

148.045.000

16,874,000

27.483.200

61.135.500

102.383.250

103.100.150

16.874.000

27.423.200

42,326,000

39.818.000

60.926.000

59.422.000

102.627.000

42.319.000

4,200,000

3.550.000

5.000.000

0

0

18,040,000

13.540.000

7.800.000

13.550.000

4,310,750

2.167.500

0

0

0

0

0

0

100

99

60.457.772

97.696.554

100.843.350

100

100

99

95

98

63,37

-0,47

38.750.500

60.424.750

50.439.557

99.250.764

100

97

99

85

97

29,33

-0,24

4.200.000

3.550.000

4.500.000

0

0

100

100

90

0

0

-18,66

-2,50

20.023.000

18.039.000

11.110.000

5.435.000

13.510.000

19.799.000

100

82

70

100

99

13,54

2,31

16.151.500

8.625.000

4,310,750

2.167.500

0

14.123.500

8.625.000

100

100

0

87

100

-24,08

28,74

2.968.453.900

561.140.800

0

2.382.027.600

561.140.800

0

0

0

80

100

0

-20,27

31,25

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7,256,000

9.642.000

16.455.000

17.700.000

178.870.000

7.163.650

16.225.000

17.700.000

88.258.500

99

100

99

100

49

255,42

-12,49

7,256,000

9.642.000

16.455.000

17.700.000

178.870.000

7.163.650

16.225.000

17.700.000

88.258.500

99

100

99

100

49

255,42

-12,49

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pelatihan keterampilan bagi di Lingkungan Pabrik Rokok Fasilitasi Warga Miskin

226,394,500

1.054.190.750

956.230.750

512.249.350

372.558.300

217.988.700

668.032.250

363.813.000

260.607.200

96

86

70

71

70

70,66

-7,25

53.919.500

1.000.000.000

0

0

0

53.446.700

882.058.750

0

0

99

88

0

0

0

413,65

-2,78

0

0

500.000.000

0

0

0

0

422.722.000

0

0

0

0

85

0

0

0,00

25,00

126.125.000

25.000.000

279.047.000

139.510.000

192.789.950

125.090.000

65.350.000

145.442.100

99

40

41

47

75

231,05

4,28

0

9.614.000

9.614.000

902.797.000

10.067.500

0

2015 146.897.000

0

0

2014 199.388.000


0

2013

Rata-Rata Pertumbuhan Anggar Realisa an si 18,50 24,75

113.221.500

0

43


2016 - 2021

Anggaran Pada Tahun Uraian Perlindungan dan Pembinaan Sosial Bagi Orang-orang Terlantar dan PMKS Lainnya Fasilitasi Pendamping Keluarga Harapan PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

181.839.950

72.655.500

0

0

0

190.899.400

107.112.850

133.625.000

561.289.500

0

0

0

81.394.250

0

0

0

0

52.230.750

561.289.500

0

0

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa Fasilitasi Anak Bermasalah Sosial Fasilitasi Kegiatan Kelompok Lansia Rehabilitasi Berat/Sedang Rumah Singgah

149,100,000

105.140.000

508.004.750

575.990.750

375.181.850

15,000,000

22.665.000

79.270.000

100.205.000

112.163.300

18,600,000

25.380.000

40.220.000

55.725.000

56.634.050

18.420.000

30,500,000

57.065.000

388.514.750

420.060.750

206.384.500

30.100.000

57.065.000

85,000,000

0

0

0

0

78.610.500

0

0

0

PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL Fasilitasi dan Stumulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

18.043.500

0

0

0

0

16.843.500

0

0

18.043.500

0

0

0

0

16.843.500

0

0

1.068.800.913

1.000.000.000

500.000.000

506.600.450

426.421.500

1.042.865.125

0

0

0

0


0

132.088.750

2015

177.183.750

0

10.670.750

2014

29.190.750

0

39.452.000

2013

46.350.000

Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah Pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja


Realisasi Anggaran Pada Tahun

0


159.120.000

40.781.600

85

37

75

88

56

139.343.000

74.383.500

0

0

0

73

69

14,03

23,63

0

0

0

99

67

0

0

80,01

16,92

131.688.025

373.782.300

0

79.457.275

0

0

0

0

98

0

0

0

0,00

25,00

0

52.230.750

373.782.300

0

0

0

100

67

0

0

243,66

16,75

93.475.000

466.900.500

519.802.300

270.497.900

95

89

92

90

72

83,08

-6,28

11.030.000

72.185.000

73.629.500

66.573.900

95

49

91

73

59

84,80

-0,42

25.380.000

40.220.000

50.782.050

55.333.500

99

100

100

91

98

33,78

-0,07

354.495.500

395.390.750

148.590.500

99

100

91

94

72

156,29

-7,02

0

92

0

0

0

0

-25,00

0,00

0

0

93

0

0

0

0

-25,00

0,00

0

0

93

0

0

0

0

-25,00

0,00

497.472.500

414.215.000

98

97

95

98

97

-17,74

-0,24

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

141.410.500

14.280.000

967.065.700

0

475.723.050

0

44


2016 - 2021

Anggaran Pada Tahun Uraian Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Penyiapan tenaga kerja siap pakai Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

2011

2012

2013

0

2014

2015

2011

0

0

0

2012 0

2013 0

2014 0

550.748.413

383.026.000

0

209.957.500

76.513.000

530.153.375

373.117.000

0

518.052.500

616.974.000

0

296.642.950

349.908.500

512.711.750

593.948.700

0

0

0

500.000.000

0

0

25.000.000

93.869.500

251.869.500

290.481.000

792.714.295

0

7.000.000

12.821.000

24.481.250

16.511.350

0

0

0

25.178.500

35.840.050

138.560.550

0

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

0

13.285.000

10.577.000

26.486.000

182.937.000

0

Pemantauan Kinerja lembaga Penyalur Tenaga Kerja

0

12.437.750

108.781.500

111.242.750

243.478.955

0

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan Pelatihan Manajemen Usaha Kecil Survey Kebutuhan Hidup Layak Pekerja

0

8.120.000

11.095.000

4.933.900

13.098.300

25,000,000

53.026.750

51.603.500

64.488.450

106.196.200

Pelatihan Ketrampilan bagi Masyarakat di Lingkungan Pabrik Rokok PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJA AN Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Sosialisasi Berbagai Peraturan pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan



Realisasi Anggaran Pada Tahun

0

25.000.000

0

475.723.050

2015


0

0

0

0

0

0

0

208.967.500

75.657.000

96

97

0

100

99

-23,50

25,01

288.505.000

338.558.000

99

96

0

97

97

9,26

24,24

0

0

0

0

95

0

0

0,00

25,00

82.461.500

140.080.643

204.946.485

690.328.598

100

88

56

70

87

158,01

0,23

0

4.533.850

7.114.000

3.748.100

0

0

35

29

29

60,39

20,71

4.500.000

25.427.400

129.319.680

0

0

18

71

93

107,24

106,36

6.807.000

20.267.500

182.901.000

0

100

64

77

100

205,18

28,55

11.680.250

57.801.500

90.135.900

207.875.878

0

94

53

81

85

248,94

28,54

0

8.120.000

11.065.700

4.933.900

9.352.800

0

100

100

100

71

61,65

17,75

25.000.000

49.376.250

45.993.093

49.816.785

67.937.80

100

93

89

77

64

49,77

-10,42

0

13.285.000

45


2016 - 2021

Anggaran Pada Tahun Uraian Pembinaan Hubungan Industrial bagi Pengusaha dan Pekerja PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Peningkatan jejearing Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial masyarakat Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pembinaan Juru Kunci Makam Pembinaan Kesejahteraan Perintis Kemerdekaan PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (KETENAGAKERJA AN)

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

0

0

31.813.000

23.008.600

91.931.940

0

0

9.379.500

0

0

25.164.000

37.126.500

50.000.000

0

0

23.386.000

0

0

25.164.000

37.126.500

50.000.000

0

0

46,765,500

47.419.000

220.650.850

211.775.100

290.779.000

44.580.000

46,765,500

47.419.000

220.650.850

211.775.100

290.779.000

44.580.000

2,482,716,750

789.568.250

1.038.432.850

1.164.212.000

1.950.343.100

25,095,000

45.000.000

126.772.900

128.333.000

152.950.500

2.200.997.250

653.307.750

786.441.100

893.715.000

194,727,500

26.771.500

37.218.000

61,897,000

64.189.000

0

0


88.104.340

0

0

29

32

96

34.860.000

49.912.000

-

-

93

94

100

45,55

26,86

23.386.000

34.860.000

49.912.000

-

-

93

94

100

45,55

26,86

42.876.420

208.982.400

203.654.480

271.725.750

95

90

95

96

93

100,00

-0,44

42.876.420

208.982.400

203.654.480

271.725.750

95

90

95

96

93

100,00

-0,44

785.127.250

974.302.950

1.061.416.000

1.681.913.795

99

99

94

91

86

10,75

-3,43

24.538.000

44.241.000

115.206.500

106.203.000

122.404.500

98

98

91

83

80

70,36

-4,89

1.626.048.250

2.186.582.180

651.633.750

749.587.650

822.326.500

1.412.539.900

99

100

95

92

87

11,41

-3,15

49.606.000

54.650.650

194.727.500

36.312.800

49.606.000

54.275.650

100

99

98

100

99

-0,94

-0,24

88.000.850

92.558.000

116.693.700

58.742.000

73.196.000

83.280.500

92.693.745

95

98

83

90

79

18,01

-3,98

0

750.000.000

882.310.000

806.661.450

-

-

-

91

91

29,41

25,00


2.464.589.680

0

26.371.500 62.881.000

0

0

7.251.000

2015


684.862.100

46


2016 - 2021

Anggaran Pada Tahun Uraian

2011

2012

2013


2015

2011

2012

2013

2014

2015



Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau di Bidang Ketenagakerjaan

0

0

0

750.000.000

541.554.000

0

0

0

684.862.100

468.000.450

-

-

-

91

86

Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau di bidang Ketrenagakerjaan

0

0

0

0

340.756.000

0

0

0

0

338.661.000

-

-

-

-

99

25,00

25,00

PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau di Bidang Sosial

0

0

0

750.000.000

875.381.750

0

0

0

620.603.000

766.209.350

-

-

-

83

88

29,18

26,51

0

0

0

750.000.000

401.336.750

0

0

0

620.603.000

317.118.350

-

-

-

83

79

13,38

23,80

Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau di bidang Sosial

0

0

0

0

474.045.000

0

0

0

0

449.091.000

-

-

-

-

95

25,00

25,00

Sumber Data : Laporan Keuangan Dinsosnaker


47

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Program dan Kegiatan

Kode

4

5 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS

1 6 15 Meningkatkan Meningkatnya Pemerataan dan Kesejahteraan kesejahteraan PMKs

Jumlah PMKS penerima manfaat Program pemberdayaan sosial yang meningkat kesejahteraann ya, mampu memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan mampu berfungsi sosial di masyarakat

6

Prosentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1 6 15

1 6 15

2016

2019

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM

2020

Rp.

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

7.15

7

22,108,464,900

7

22,131,217,800

7

22,156,217,800

7

22,166,217,800

7

22,171,217,800

7

110,733,336,100

0

1691

75

1691

Fasilitasi Warga Miskin

168,350,000

170,000,000

75

2,574,254,300

65

130

93,145,000

170,000,000

170,000,000

75

2,574,254,300

1,630,980,300

Jumlah Warga Miskin yang Sakit / mendapat musibah lainnya yang mendapatkan bantuan sembako

2018

Target

168,350,000

Jumlah Bantuan Pemberian Jaminan untuk Janda 6 Sosial

7

2017

7

Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan 1 pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya Jumlah PSKS yang mendapatkan pelatihan pelayanan PMKS

1 6 15

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Indikator Kinerja Kinerja Program Awal (Outcome) dan RPJM Kegiatan (Tahun (Output) dasar)

93,145,000

75

2,574,254,300

1,650,000,000

130

170,000,000

170,000,000

93,145,000

75

2,574,254,300

1,670,000,000

130

170,000,000

170,000,000

93,145,000

375

2,574,254,300

1,675,000,000

130

170,000,000

1,680,000,000

130

93,145,000

650

SKPD Penangg ung Jawab

20 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

20

Lokasi

21

21

Dinas Sosial 848,350,000 dan Tenaga Kerja

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja



Dinas Sosial 12,871,271,500 dan Tenaga Kerja Dinas Sosial 8,154,901,500 dan Tenaga Kerja

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja



Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4


5

6

7

2016

2017

2018

2019


2020

Target

Rp.

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


Lokasi

20

21

Frekuensi Verifikasi dan Validasi Data peserta dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional ( PBIJKN)

1

1

176,574,500

1

176,574,500

1

176,574,500

1

176,574,500

1

176,574,500

5



Jumlah Warga Miskin yang mendapat tambahan kesejahteraan

5957

5957

994,819,000

5957

994,819,000

5957

994,819,000

5957

994,819,000

5957

994,819,000

5957

Dinas Sosial 4,974,095,000 dan Tenaga Kerja




Jumlah Tukang Becak yang mendapat tambahan kesejahteraan

1 13 15 02



1250

1250

208,750,000

1250

208,750,000

1250

208,750,000

1250

208,750,000

1250

208,750,000

6250

0

0

0

100

150,000,000

100

150,000,000

100

150,000,000

100

150,000,000

0

Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Jumlah Keluarga Miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan

1 6 15

Jumlah Warga Fasilitasi Pemberian Miskin yang 8 Raskin menerima bantuan beras

1 6 15

Perlindungan dan Pembinaan Sosial 9 Bagi Orang-orang Terlantar dan PMKS Lainnya

12006

12006

17,462,916,800

17,465,000,000

17,470,000,000

17,475,000,000

17,475,000,000

157,180,500

157,180,500

157,180,500

157,180,500

157,180,500

600,000,000

Dinas Sosial 87,347,916,800 dan Tenaga Kerja Dinas Sosial 785,902,500 dan Tenaga Kerja


Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3


Kode

4

5

6 Jumlah PMKS (psikotik/eks.psi kotik/terlantar yang mendapatkan fasilitas rujuk ke RSJ atau mendapat perawatan lanjutan ke pusat rehabilitasi / panti/yayasan/p ondok ) Frekuensi fasilitasi Pelaksanaan Razia/Penjaringa n Gepeng/ PMKS Lainnya Jumlah pelayanan pemulangan anak/orang terlantar ke daerah asal Jumlah Psikotik yang bebas pasung Jumlah fasilitasi PMKS/terlantar selama pengobatan /perawatan di Rumah Sakit/panti/pon dok/yayasan Jumlah klien hasil razia yang mengikuti kegiatan Bela Negara Jumlah Fasilitasi adopsi Anak

1 6 15

12

Fasilitasi Pendamping Program Keluarga Harapan



7

10

2

2016

2017

2018

2019


2020

Target

Rp.

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

5

4

7,500,000

30,000,000

5

4

7,500,000

30,000,000

5

4

8,500,000

300,000,000

5

4

8,500,000

30,000,000

5

4

9,000,000

30,000,000

20





50

1,500,000

50

15,000,000

50

1,500,000

50

1,500,000

250

5

5

25,000,000

5

25,000,000

5

25,000,000

5

25,000,000

5

25,000,000

25

0

20

25,000,000

20

25,000,000

20

25,000,000

20

25,000,000

20

30,000,000

50

50

50,000,000

50

50,000,000

50

50,000,000

50

50,000,000

50

3

3

2,000,000

3

2,000,000

3

2,000,000

3

2,000,000

3

114,783,000

21

25

1,500,000

114,783,000

20


30

114,783,000

Lokasi


25

114,783,000


Dinas 125,000,000 Sosial dan

Dinas Sosial dan

100



50,000,000

250



2,000,000

18

Dinas 10,000,000 Sosial dan Dinas Sosial 573,915,000 dan Tenaga Kerja

Dinas Sosial dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

114,783,000

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3


Kode

4

5

6 Jumlah peserta pembinaan Program Keluarga Harapan

Monitoring , 11 Evaluasi dan pelaporan

1 6 15

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH

1 6 16

1 6 16

1 6 16

3

4



7

1,250

Jumlah dokumen Monev dan pelaporan

% Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam pelayanan kesejahteraan

2016

2018

2019


2020

Target

Rp.

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

114,783,000

1,250


35,000,000

5

1,250

0 1 dok

114,783,000

1,250

35,000,000 1 dok

114,783,000

1,250

35,000,000 1 dok

114,783,000

1,250

35,000,000 1 dok

15,000,000

1,250

35,000,000 1 dok

20

Lokasi


175,000,000 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

7

10

Pelayanan Psikososial Bagi PMKS Di Trauma Centre termasuk Bagi Korban Bencana

Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar Kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal

2017


992,810,200

12

50,000,000

1,092,810,200

13

50,000,000

1,092,810,200

14

50,000,000

1,092,810,200

15

50,000,000

1,092,810,200

15

50,000,000

4,964,051,000

20

21

250,000,000





Jumlah PMKS termasuk Korban Bencana yang mendapatkan pelayanan Psikososial

0

0

0

5

25,000,000

5

25,000,000

5

25,000,000

5

25,000,000

20

100,000,000

Jumlah anak jalanan, anak penyandang disabilitas, anak nakal dan eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan peningkatan keterampilan

0

0

0

25

100,000,000

25

100,000,000

25

100,000,000

25

100,000,000

100

400,000,000

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3


Kode

4

1 6 16

5


2020

Rp.

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Jumlah anak jalanan, anak penyandang disabilitas, anak nakal dan eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan peningkatan keterampilan

0

0

0

25

100,000,000

25

100,000,000

25

100,000,000

25

100,000,000

100

400,000,000

391,125,000

Jumlah Pemeliharaan Sarpras Lapangan untuk Siaga Bencana

391,125,000

391,125,000

Lokasi

20

21

391,125,000




6

6

25,000,000

6

35,000,000

6

35,000,000

6

35,000,000

6

35,000,000

30

40

40

8,055,000

40

10,000,000

40

10,000,000

40

10,000,000

40

10,000,000

40



40



Dinas Sosial 965,405,000 dan Tenaga Kerja Dinas 383,326,000 Sosial dan

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan



40

2

40

2

19,672,000

193,081,000

40

5

76,665,200 Jumlah anak SD bermasalah sosial yang mengikuti Tetirah di PSPA Batu

391,125,000



Fasilitasi Anak Bermasalah Sosial

Fasilitasi Kegiatan Kelompok Lansia

2019

8

Jumlah Peserta Diklat Relawan Kebencanaan

17

2018

Target

Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang 10 Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa

16

2017

7

Jumlah Tagana mendapatkan tambahan kesejahteraaan

1 6 16

2016

6

Jumlah Kegiatan Tagana Goes to School

1 6 16



50

50

76,665,200

475,020,000

19,672,000

193,081,000

40

5

76,665,200

50

76,665,200

475,020,000

19,672,000

193,081,000

40

5

76,665,200

50

76,665,200

475,020,000

19,672,000

193,081,000

40

5

76,665,200

50

76,665,200

475,020,000

19,672,000

193,081,000

5

76,665,200

50

76,665,200

475,020,000

250

Dinas 2,375,100,000 Sosial dan

Dinas Sosial dan

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4


5

6 Jumalah lansia yang mengikuti peringatan HLUN

Jumlah Peserta HUT Cakrawiweka

Jumlah Peserta Pembinaan Karang Werdha

1 13 16 02

7

2,000

200

200

2016

2017

2018

2019


2020

Target

Rp.

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2,000

200

200

50,000,000

20,000

20,000,000

2,000

200

200

50,000,000

20,000

20,000,000

2,000

200

200

50,000,000

20,000

20,000,000

2,000

200

200

50,000,000

20,000

20,000,000

2,000

200

200

50,000,000

20,000

20,000,000


20

Lokasi

21

10,000



1,000

Dinas Sosial 100,000 dan Tenaga Kerja


1,000



Jumlah Peserta Sarahsehan Lansia

200

200

250,000,000

200

250,000,000

200

250,000,000

200

250,000,000

200

250,000,000

200


Jumlah Peserta wisata Lansia

0

500

150,000,000

500

150,000,000

500

150,000,000

500

150,000,000

500

150,000,000

2,500



5



Jumlah Karang Werda yang ikut lomba KW Berprestasi

1 6 16



1

1

Monitoring , 11 Evaluasi dan pelaporan Jumlah dokumen Monev dan pelaporan

0 1 dok

Jumlah bantuan perlindungan hukum bagi anak bermasalah

0

5,000,000

1

5,000,000

1

5,000,000

1

5,000,000

1

5,000,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000 1 dok

35,000,000 1 dok

35,000,000 1 dok

35,000,000 1 dok

35,000,000

0 5 kali

50,000,000 5 kali

50,000,000 5 kali

50,000,000 5 kali

50,000,000 20 kali

175,000,000

5

175,000,000

Pelayanana dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan perempuan dan Anak

0

200,000,000

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4


5

Pelaksanaan KIE bagi PMKS



6

7

2016

2017

1 6 17

1 6 17

Peningkatan jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku 2 Usaha Kesejahteraan Sosial masyarakat

Prosentase lembaga Kesejahteraan sosial yang dibina


2020

Rp.

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

5 kali

50,000,000 5 kali

50,000,000 5 kali

50,000,000 5 kali

50,000,000 20 kali

20

21

200,000,000

91

90

2,568,550,000

95

1,724,189,500

98

1,735,000,000

635,725,600

99

1,750,000,000

635,725,600

100

1,765,000,000

635,725,600

100

9,542,739,500

635,725,600

70

70

75,000,000

70

75,000,000

70

75,000,000

70

75,000,000

70

75,000,000

70

Jumlah PSM dan TKSK yang dibina dan difasilitasi

3

3

7,500,000

3

10,000,000

3

10,000,000

3

10,000,000

3

10,000,000

3

Jumlah Pembentukan dan Pembinaan WKSBM

0

21

35,000,000

21

35,000,000

21

35,000,000

21

35,000,000

21

35,000,000

21

Jumlah PSKS yang mendapatkan tambahan kesejahteraan / bingkisan hari raya

Lokasi


635,725,600

Jumlah Karang Taruna yang mengikuti Rakorda

2019

Target

Jumlah penanganan klien bermasalah hukum PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

2018


110

150

30,000,000

150

30,000,000

150

30,000,000

150

30,000,000

150

30,000,000

150

20

21



Dinas Sosial 375,000,000 dan Tenaga Kerja Dinas Sosial 47,500,000 dan Tenaga Kerja Dinas Sosial 175,000,000 dan Tenaga Kerja

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja



Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3


Kode

4

1 6 17

1 6 17

5

6

7

2016

2019


2020

Rp.

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

0

150

150,000,000

150

150,000,000

150

150,000,000

150

150,000,000

150

150,000,000

Jumlah Wanita rawan sosial Ekonomi yang mendapatkan pembinaan

0

210

75,000,000

210

75,000,000

210

75,000,000

210

75,000,000

210

100,000,000

178,716,700

178,716,700

178,716,700

178,716,700







178,716,700

586

178,716,700

586

178,716,700

600

178,716,700

600

178,716,700

600

Jumlah Pertuni, PWRI dan PSKS yang menerima tambahan kesejahteraan

150

150

100,000

150

100,000

150

100,000

150

100,000

150

100,000

750

Jumlah Juru Kunci Makam yang menerima bingkisan lebaran

81

81

92

92

130,000,000

27,000,000

260,185,600

85

85

130,000,000

27,000,000

260,185,600

85

85

130,000,000

27,000,000

260,185,600

100,000,000

85

85

130,000,000

27,000,000

260,185,600

100,000,000

85

85

130,000,000

27,000,000

260,185,600

21

880

178,716,700

100,000,000

20

150

586

100,000,000

Lokasi


586

100,000,000



Jumlah anak yatim yang mengikuti Peringatan Tahun Baru Islam

Pembinaan Juru 5 Kunci Makam

Pembinaan Kesejahteraan Perintis Kemerdekaan

2018

Target

Peningkatan Kualitas SDM 3 Kesejahteraan Sosial Masyarakat

6

2017

Jumlah PSKS yang meningkat pemahamannya tentang Tusi Pekerja Sosial

Jumlah Juru Kunci Makam yang dibina

1 6 17



85

85

500,000

Dinas Sosial 500,000,000 dan Tenaga Kerja Dinas Sosial 650,000,000 dan Tenaga

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga





Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4


5

6 Jumlah/ Frekuensi peringatan HUT PETA Jumlah / frekuensi Upacara peringatan hari Pahlawan Jumlah / frekuensi Sarasehan Kepahlawanan Jumlah / frekuensi Lomba Melukis Jumlah Perintis/janda perintis kemerdekaan yang menerima tali asih dan bingkisasn lebaran Jumlah Perintis kemerdekaan yang mengikuti upacara HUT RI di Prov. Jatim

1 6 17

7

1

1

2016

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

2017

2018

2019


2020

Target

Rp.

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

1

150,000,000

35,000,000

1

1

150,000,000

35,000,000

1

1

150,000,000

35,000,000

1

1

150,000,000

35,000,000

1

1

150,000,000

35,000,000

1



Dinas Sosial 390,000,000 dan Tenaga Kerja Dinas Sosial 390,000,000 dan Tenaga

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga

85



6







1

75,000,000

1

75,000,000

1

80,000,000

1

85,000,000

5

1

1

75,000,000

1

75,000,000

1

75,000,000

1

80,000,000

1

85,000,000

6

6

6

75,000,000

10,000,000

85

6

110,745,200

1

1

110,745,200

75,000,000

10,000,000

85

6

110,745,200

1

110,745,200

75,000,000

10,000,000

85

6

110,745,200

1

110,745,200

80,000,000

10,000,000

85

6

110,745,200

1

110,745,200

85,000,000

10,000,000

110,745,200

1

110,745,200

21

1

75,000,000

85

20

Lokasi


1

85



1

Fasilitasi Pemeliharaan 7 Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya

2 1 15



1


Tujuan

1

Meningkatkan Penyerapan tenaga Kerja

Sasaran

2

% tenaga Kerja yang ditempatkan

Indikator Sasaran

3

Kode

4


5

6 Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

Jumlah pengangguran yang dilatih yang mendapatkan pekerjaan 2 1 15

2 1 16

2017

2018

2019


2020

Rp.

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

3

4

800,000,000

4

800,000,000

4

800,000,000

4

800,000,000

4

800,000,000

3

4,000,000,000

20

21

50,000,000

1

1

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil 11 Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang ketenagakerjaan

50,000,000

25,000,000

1

750,000,000

210

210

750,000,000

50,000,000

25,000,000

1

750,000,000

220

750,000,000

50,000,000

25,000,000

1

750,000,000

220

750,000,000

25,000,000

1

750,000,000

220

750,000,000

Dinas Sosial dan Tenaga Dinas Sosial 125,000,000 dan Tenaga Kerja

Dinas Sosial dan Tenaga Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

750,000,000



750,000,000



50,000,000

220

250,000,000

25,000,000

1

1,090


PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

Penyebarluasan 2 informasi bursa tenaga kerja

Lokasi

Target

Penyusunan data 1 base tenaga kerja daerah

Jumlah Pencari Kerja / Korban PHK yang mengikuti Pelatihan Keterampilan

2 1 16

2016


7

Jumlah Buku/ dokumen perencanaan tingkat makro

2 1 15



Prosentase Peningkatan Kesempatan Kerja

5

15

250,000,000

20

655,000,000

250,000,000 Jumlah/Frekuen si Penyelenggaraan Bursa Kerja

1

1

250,000,000

25

705,000,000

250,000,000

1

250,000,000

30

705,000,000

300,000,000

1

300,000,000

35

705,000,000

300,000,000

1

300,000,000

35

3,020,000,000

300,000,000

1

300,000,000

5

20

Dinas 1,400,000,000 Sosial dan Dinas Sosial 1,400,000,000 dan Tenaga Kerja

21 Dinas Sosial dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3


Kode

4

5

6

7

Jumlah aplikasi sms gateway info lowongan kerja 2 1 16

4

Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial

2019


2020

Lokasi

Rp.

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Dinas Sosial 125,250,000 dan Tenaga Kerja Dinas 300,000,000 Sosial dan

21 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan



330,000,000



100,000,000

120



4,200



15



1

17

50,000,000

0

0

Pengembangan kelembagaan 5 produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

1

25

0

1,050

0

0

0

3

0

25,000,000

1

75,000,000

25

0

Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi

2018


Target

0

Jumlah peserta Motivasi Tenaga Kerja

Meningkatkan % Pengaduan pembinaan, yang di TL perlindungan Diselesaikan dan pengawasan tenaga kerja, serta pemberdayaan hubungan industrial

2017

Penyiapan tenaga kerja siap pakai

Jumlah Calon Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan

2 1 17

2016

0

Jumlah Calon Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan Keterampilan

2 1 16



75,000,000

1,050

25,000,000

3

100,000,000

230,000,000

1

75,000,000

25

330,000,000

30

25,000,000

75,000,000

1,050

25,000,000

3

100,000,000

230,000,000

1

75,000,000

25

330,000,000

30

25,000,000

75,000,000

1,050

25,000,000

3

100,000,000

230,000,000

1

75,000,000

25

330,000,000

30

250,000

30

1,050

25,000,000

3

75,000,000

230,000,000

100

25,000,000

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAA N

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Besaran kasus yang disesaikan dengan perjanjian bersama (PB)

75

79

757,514,600

80

698,500,000

85

698,500,000

90

717,000,000

90

717,000,000

90

3,588,514,600

20

21

Tujuan

Sasaran

Meningkatkan % Pengaduan pembinaan, yang di TL perlindungan Diselesaikan dan pengawasan 2 tenaga1 kerja, serta pemberdayaan hubungan industrial

Indikator Sasaran Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial 3

Kode

4

2 1 17


5

6

2017

7


2020

Rp.

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

12

28,529,100

30,000,000

15

80,000,000

30,000,000

30,000,000

15

80,000,000

30,000,000

30,000,000

15

80,000,000

30,000,000

30,000,000

15

95,000,000

30,000,000

72

95,000,000


Lokasi

20

21







1

1

35,000,000

1

35,000,000

1

35,000,000

1

50,000,000

1

50,000,000

5



1

1

20,000,000

1

20,000,000

1

20,000,000

1

20,000,000

1

20,000,000

5

100,000,000

1

1

25,000,000

1

25,000,000

1

25,000,000

1

25,000,000

1

25,000,000

5

Dinas Sosial dan Tenaga Dinas Sosial 125,000,000 dan Tenaga

Dinas Sosial dan Tenaga Dinas Sosial dan Tenaga

292,000,000



40,000,000



Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan 5 Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

410,500,000

Jumlah/ Frekuensi penyelenggaraan upacara Bulan K3

2019

8

Sosialisasi Berbagai Peraturan 4 pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan

Jumlah Sosialisasi norma kesehatan kerja

2018

Target

28,529,100

Jumlah Sosialisasi Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja ( SMK3) Jumlah Sosialisasi wajib lapor ketenagakerjaan

2 1 17

7

2016

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian 2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jumlah pekerja / buruh perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

2 1 17



1

1

36,500,000

288,500,000

1

36,500,000

288,500,000

1

36,500,000

292,000,000

1

40,000,000

1

5

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4


5

6 Jumlah / Frekuensi Jalan sehat Bulan K3 Jumlah Pengujian pemakaian Sarana Prasarana K3

2 1 17

2 1 17



7

1

2016

2017

2018

2019


2020

Target

Rp.

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

122,000,000

1

122,000,000

1

122,000,000

1

122,000,000

1

45,000,000

218,600,000

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga



Dinas Sosial 118,600,000 dan Tenaga Kerja Dinas Sosial 504,232,500 dan Tenaga Dinas Sosial 125,000,000 dan Tenaga Dinas Sosial 50,000,000 dan Tenaga Dinas Sosial 125,000,000 dan Tenaga Kerja

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Dinas Sosial dan Tenaga Dinas Sosial dan Tenaga Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

122,000,000

5

68,000,000

40

80,000,000

40

80,000,000

40

80,000,000

40

80,000,000

194

388,000,000

Jumlah Pengadaan aplikasi Wajib Lapor Berbasis IT

1

1

134,000,000

1

0

1

0

1

0

1

0

1

134,000,000

Jumlah monitoring pada perusahaan kecil/mikro

1

1

50,000,000

1

50,000,000

1

50,000,000

1

50,000,000

1

50,000,000

5

250,000,000

45,000,000

45,000,000

45,000,000

Jumlah Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta ( PPTKIS) dan Bursa Kerja Khusus ( BKK ) yang dipantau dan dibina

1

1

20,000,000

1

20,000,000

1

20,000,000

1

20,000,000

1

20,000,000

5

Jumlah peserta sosialisasi ketransmigrasian

1

1

18,600,000

1

25,000,000

1

25,000,000

1

25,000,000

1

25,000,000

5

Survey Kebutuhan 9 Hidup Layak Pekerja

64,232,500 Jumlah / prosentasi survey KHL Jumlah /frekuensi pembahasan usulan UMK Jumlah / frekuensi Penetapan UMK

110,000,000

110,000,000

110,000,000


34

38,600,000

20

Lokasi


42

Pemantauan Kinerja 7 lembaga Penyalur Tenaga Kerja


110,000,000

6

4

25,000,000

6

25,000,000

6

25,000,000

6

25,000,000

6

25,000,000

6

1

1

10,000,000

1

10,000,000

1

10,000,000

1

10,000,000

1

10,000,000

5

1

1

25,000,000

1

25,000,000

1

25,000,000

1

25,000,000

1

25,000,000

5

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4

2 1 17

2 1 18


5

6 Jumlah / frekuensi Sosialisasi ketetapan UMK 2018

7

2016

2017

2018

2019



2020

Lokasi

Target

Rp.

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Dinas Sosial 204,232,500 dan Tenaga Kerja Dinas Sosial 715,653,000 dan Tenaga Kerja Dinas Sosial 174,653,000 dan Tenaga Dinas

21 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Dinas

Sosial 291,000,000 dan Tenaga Kerja Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja Dinas

Sosial dan Tenaga

Sosial dan Tenaga

1

1

Pembinaan Hubungan 10 Industrial bagi pengusaha dan pekerja

4,232,500

1

135,653,000

50,000,000

1

145,000,000

50,000,000

1

145,000,000

50,000,000

1

145,000,000

50,000,000

5

145,000,000

Jumlah peserta Sosialisasi Mayday

200

200

34,653,000

200

35,000,000

200

35,000,000

200

35,000,000

200

35,000,000

1,000

Jumlah Peserta Sosialisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

513

0

51,000,000

550

60,000,000

550

60,000,000

550

60,000,000

550

60,000,000

2,713

Jumlah peserta Sarasehan Mayday

200

200

50,000,000

200

50,000,000

200

50,000,000

200

50,000,000

200

50,000,000

1,000

250,000,000

PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG TENAGA KERJA)

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Penurunan % Angka Pengangguran

2 1 18



2

6

Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, penguatan sarana dan prasarana 1 kelembagaan pelatihan, serta pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja

750,000,000

7

0

Jumlah Pencari Kerja / Korban PHK yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan

210

250

750,000,000

750,000,000

8

0

250

750,000,000

750,000,000

9

0

250

750,000,000

750,000,000

10

0

250

750,000,000

250

750,000,000

10

3,750,000,000

20

21

0

Dinas Sosial 0 dan Tenaga Kerja


750,000,000



1,470

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran


Kode

4

3

5

6

1 0

Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, penguatan sarana dan prasarana 1 kelembagaan pelatihan, serta pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1

1

1

Jumlah PMKS yang mengikuti pelatihan ketrampilan

Prosentase tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran selama 12 bulan (%)

2019


2020

Rp.

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2

10

15

250

100

250

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

750,000,000

750,000,000

589,460,500

20

250

100

45,000,000

Jumlah pengiriman surat kilat khusus

1

2018

Target

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pengadaan materai

1 0

2017


Lokasi

20

21

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja % peningkatan PMKS Terlatih

1 0

7

2016

PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG SOSIAL)

1 6 18

1 6 18



750,000,000

750,000,000

637,000,000

25

250

100

45,000,000

750,000,000

750,000,000

692,000,000

30

250

100

45,000,000

750,000,000

750,000,000

670,500,000

35

250

100

18,500,000

750,000,000

750,000,000

663,000,100

40

3,750,000,000

1250

100

18,500,000


3,251,960,600

172,000,000

1,000

1,000

30,000,000

1,000

30,000,000

1,000

30,000,000

1,000

3,500,000

1,000

3,500,000

5,000

97,000,000

15

15

15,000,000

15

15,000,000

15

15,000,000

15

15,000,000

15

15,000,000

75

75,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

20

600,000,000

20

21


21

Dinas Sosial dan Dinas Sosial dan Tenaga Dinas Sosial dan Tenaga Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran


Kode

4

3

5

6 Jumlah pembayaran internet, telepon , Sumber Daya Air dan Listrik

1 0

1

1

1

8

10

1

13

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

4

120,000,000

4

15

7,500,000

12

10,380,000

60

Penyediaan Barang 11 Cetakan Dan Penggandaan

33,414,000

15

Jumlah penggandaan

8

56,189 60,000

17,500,000

4

10,000,000

12

15,000,000

15

35,000,000

12

12,000,000 60,000

20,000,000

10,000,000

15,000,000

60

35,000,000

15

12,000,000 60,000

20,000,000

4

10,000,000

12

15,000,000

15

35,000,000

12

12,000,000 60,000

20,000,000

10,000,000

15

15,000,000

12

60

35,000,000

32,000,000

8

12,000,000 60,000

20,000,000

Lokasi

20


47,500,000


47,500,000


70,380,000

173,414,000

60


600,000,000

70,380,000

35,000,000

32,000,000

8

4

15,000,000

35,000,000

60

120,000,000

10,000,000

15,000,000

32,000,000

8

120,000,000

10,000,000

35,000,000

32,000,000

8

4

15,000,000

35,000,000

60

120,000,000

10,000,000

15,000,000

29,500,000

8

120,000,000

10,000,000

33,414,000

Jumlah pengadaan barang cetakan


2020

Rp.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

58

2019

8

10,380,000

12

2018

Target

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah pengadaan Alat Tulis Kantor

1 0

4

2017

7,500,000

Frekuensi pembayaran jasa Sarana Prasarana kantor

1 0

7

2016

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 6 Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasiona l

1 0



173,414,000

157,500,000

8

97,500,000

12,000,000 300,000

60,000,000

Dinas Sosial dan Tenaga Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran


Kode

4

3

1 0

1

5

12

6

1 0

1 0

1

1

1

1

4

18

2019


2020

Rp.

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

4

10,000,000

15,000,000

4

8,060,000 Jumlah pengadaan alat rumah tangga Jumlah pengisian tabung gas

2018

Target

Penyediaan 14 Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan 15 Peraturan Perundangundangan

2017

10,000,000

15,000,000

15,000,000

4

12,500,000

15,000,000

15,000,000

4

12,500,000

15,000,000

15,000,000

4

12,500,000

15,000,000

70,000,000

4

12,500,000

70,000,000

58,060,000

26

30

6,500,000

30

10,000,000

30

10,000,000

30

10,000,000

30

10,000,000

30

46,500,000

12

12

1,560,000

12

2,500,000

12

2,500,000

12

2,500,000

12

2,500,000

12

11,560,000

26,000,000

32,500,000

32,500,000

32,500,000

25,000,100

148,500,100

jumlah pengadaan ( lokal dan nasional )

12

12

21,000,000

12

25,000,000

12

25,000,000

12

25,000,000

12

25,000,000

12

121,000,000

jumlah buku peraturan perundangundangan

20

20

5,000,000

20

7,500,000

20

7,500,000

20

7,500,000

20

100

20

27,500,100

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

183,586,500 Jumlah/Frekuen si Koordinasi / Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

1 0

7

2016

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor jumlah komponen listrik yang tersedia

1 0



150

150

Penyediaan 17 Makanan dan Minuman

183,586,500

200,000,000

150

32,310,000

Jumlah fasilitasi penyelenggaraan rapat dan tamu kantor

12

12

32,310,000

200,000,000

250,000,000

150

35,000,000

12

35,000,000

250,000,000

250,000,000

150

40,000,000

12

40,000,000

250,000,000

250,000,000

150

40,000,000

12

40,000,000

250,000,000

1,133,586,500

150

40,000,000

12

40,000,000

1,133,586,500

187,310,000

12

187,310,000


Lokasi

20

21 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Dinas Sosial dan Tenaga Dinas Sosial dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran


Kode

4

3

1 0

1 0

5

2

2

2

2

2

Lokasi

Rp.

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

55

60

371,956,000

65

393,000,000

70

398,000,000

75

403,000,000

80

403,000,000

85

1,968,956,000

20

21

Pengadaan 5 Kendaraan Dinas/Operasional

15,000,000

0

3

Pengadaan 7 Perlengkapan Gedung Kantor 8

8

Pengadaan 9 Peralatan Gedung Kantor

10

8

8

Pengadaan Meubelair

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

0

85,000,000

83,000,000

8

4

50,000,000

8

5

22,625,000

87,456,000

85,000,000

83,000,000

5

50,000,000

8

25,000,000

90,000,000

1

85,000,000

8

83,000,000

8

50,000,000

8

30,000,000

90,000,000

85,000,000

83,000,000

5

50,000,000

8

35,000,000

90,000,000

5

85,000,000

8

83,000,000

8

50,000,000

8

35,000,000

90,000,000

415,000,000

250,000,000

24

35,000,000

5

425,000,000

415,000,000

50,000,000

5

75,000,000

425,000,000

83,000,000

35,000,000

5

15,000,000

75,000,000

85,000,000

50,000,000

30,000,000

5

1

83,000,000

50,000,000

5

15,000,000

15,000,000

85,000,000

83,000,000

25,000,000

5

15,000,000

15,000,000

85,000,000

50,000,000

22,625,000

3

0

83,000,000

50,000,000

0

15,000,000

15,000,000

85,000,000

83,000,000

Pemeliharaan 22 Rutin/Berkala Gedung Kantor

24

15,000,000

15,000,000

85,000,000

Jumlah pemeliharaan gedung kantor

1 0


2020

8

Jumlah pengadaan Meubelair 1 0

2019

Target

Jumlah peralatan gedung kantor

1 0

2018

7

Jumlah perlengkapan kantor 1 0

2017

6

Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasiona l ( roda 2 ) 1 0

2016


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

2

2



250,000,000

147,625,000

5

147,625,000

447,456,000

Dinas Sosial dan Tenaga Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Dinas Sosial dan Tenaga Dinas Sosial dan Tenaga Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Dinas Sosial dan Tenaga Dinas Sosial dan Tenaga Dinas Sosial dan Tenaga Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran


Kode

4

3

5

6

7

Jumlah kendaraan dinas/operasiona l yang terpelihara

1 0

2

2

28

2

1 0

1 0

5

5

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

3

5

6

5

5

Pemeliharaan 29 Rutin/Berkala Mebeleur

Bimbingan teknis implementasi 3 peraturan perundangundangan

87,456,000

4

5

5

80

6,675,000

6

5

5

82

10,000,000

6

5

5

83

10,000,000

6

5

5

85

10,000,000

6

5

10,000,000

6

5

85

20,000,000

5

150,000,000

20

5

90

Lokasi

21

447,456,000


46,675,000

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga

46,675,000

94,000,000

68,200,000

15,000,000

225,000,000


94,000,000

15,000,000

15,000,000

150,000,000

4

20,000,000

20,000,000

225,000,000

90,000,000

10,000,000

15,000,000

15,000,000

150,000,000

4

20,000,000

20,000,000

225,000,000

90,000,000

10,000,000

15,000,000

15,000,000

150,000,000

4

20,000,000

20,000,000

225,000,000

90,000,000

10,000,000

15,000,000

8,200,000

150,000,000

4

20,000,000

14,000,000

209,000,000

90,000,000

10,000,000

8,200,000

80


2020

9

14,000,000

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

2019

Rp.

6,675,000

Jumlah Meubel yang terpelihara

2018

8

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

2017

Target

Pemeliharaan Rutin/Berkala 26 Perlengkapan Gedung Kantor

jumlah pemeluharaan peralatan gedung kantor

1 0

2016

3

Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

1 0




68,200,000

1,109,000,000

750,000,000

20

21


Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

Kode

4

3


5

6

7

Jumlah Aparatur yang meningkat pemahamannya terhadap Peraturan PerUU di Bidang Sosial dan Tenaga Kerja

1 0

1 0

2016

2017

6

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

50

6

Penyusunan Laporan Capaian 1 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4

100

150,000,000

50

150,000,000

4

0

75,000,000

107,596,000

Jumlah penyebarluasan informasi dan kegiatan SKPD

50

150,000,000

0

4

0

50

150,000,000

0

75,000,000

120,000,000

99,640,000

Jumlah penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


2020

Rp.

0

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

2019

8

Fasilitasi keperansertaan 01.05.1 5 pada even daerah 1 dan hari besar nasional

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

2018

Target

0

jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti

1 0



4

0

110,000,000

150,000,000

0

75,000,000

120,000,000

50

4

0

110,000,000

4

0

75,000,000

120,000,000

110,000,000

4

100

20

21

750,000,000

0


375,000,000


587,596,000

110,000,000

Lokasi


0

75,000,000

120,000,000

50


20

21

539,640,000


4

4

20,140,000

4

25,000,000

4

25,000,000

4

25,000,000

4

25,000,000

4

120,140,000


12

12

29,500,000

12

35,000,000

12

35,000,000

12

35,000,000

12

35,000,000

12

169,500,000


Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

Kode

4

3


5

6 Jumlah Aplikasi Arsip/surat berbasis IT

1 0

6



7

1

2016

2017


2020

Rp.

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

50,000,000

1

7,956,000

6

2019

Target

Penyusunan Perencanaan 5 Kegiatan dan Anggaran Jumlah dokumen perencanaan SKPD

2018

6

7,956,000

50,000,000

1

10,000,000

6

10,000,000

50,000,000

1

10,000,000

6

10,000,000

50,000,000

1

10,000,000

6

10,000,000

50,000,000

1

10,000,000

6

10,000,000

6


20

Lokasi

21

250,000,000


47,956,000


47,956,000


MATRIKS RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR TAHUN 2016-2021 VISI

:

Terwujudnya Aparatur yang Profesional dan Beretos kerja Tinggi, Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas, Tenaga Kerja yang Produktif, Kreatif, Inovatif serta Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif

MISI

:

1. Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)serta partisipasi masyarakat melalui Penguatan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial ( PSKS ) 2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang Terampil dan Produkti fsesuai kebutuhan pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja 3. Mengembangkan sistem hubungan industrial dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan RENSTRA SKPD SASARAN

TUJUAN

FORMULASI PERHITUNGAN

TARGET 2021

INDIKATOR TUJUAN

URAIAN

INDIKATOR SASARAN

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

FORMULA PERHITUNGAN

TARGET 2016

Misi ke˗1 : 1 Meningkatkan Pemerataan dan Kesejahteraan

2017

2018

2019

2020

2021

16%

19%

22%

25%

STRATEGI & KEBIJAKAN

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET

PROGRAM 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial % Penurunan PMKS

25%

Indek Gini

1 Meningkatnya kesejahteraan PMKS

Jumlah PMKS penerima manfaat Program pemberdayaan sosial yang meningkat kesejahteraannya, mampu memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan mampu berfungsi sosial di masyarakat

Jumlah PMKS penerima manfaat Program pemberdayaan sosial yang meningkat kesejahteraannya, mampu memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan mampu berfungsi sosial di masyarakat / Jumlah PMKS penerima manfaat program pemberdayaan sosial x 100

10%

13%

Meningkatkan penanganan PMKS

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA

Peningkatan Jumlah PSKS yang 150 org 150 org 150 org 150 org 150 org 150 org kemampuan mendapatkan pelatihan (kapasitibuiding pelayanan PMKS petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin KAT, dan PMKS yang lainnya

Pemberian Jaminan Jumlah Bantuan untuk 1691 Sosial ( Beras Janda orang janda )

1691 orang

1691 orang

1691 orang

1691 orang

1691 orang

Fasilitasi Warga Miskin

Jumlah Warga Miskin 150 yang Sakit / mendapat orang musibah lainnya yang mendapatkan bantuan sembako

150 orang

150 orang

150 orang

150 orang

150 orang

Frekuensi Verifikasi dan Validasi Data peserta dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional ( PBI-JKN)

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Jumlah Keluarga 5957 Miskin yang mendapat orang Tambahan Kesejahteraan

5957 orang

5957 orang

5957 orang

5957 orang

5957 orang

RENSTRA SKPD SASARAN TUJUAN


TARGET 2021

INDIKATOR TUJUAN

URAIAN

INDIKATOR SASARAN


FORMULA PERHITUNGAN

TARGET 2016

2017

2018

2019

2020

2021


KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET

PROGRAM 2016 Jumlah Tukang Becak yang mendapat Tambahan Kesejahteraan

2017

2018

2019

2020

2021

1250 orang

1250 orang

1250 orang

1250 orang

1250 orang

1250 orang

10 org

10 org

10 org

10 org

10 org

10 org

Frekuensi Pelaksanaan 4 kali Razia/Penjaringan

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

Jumlah pelayanan pemulangan orang terlantar ke daerah asal

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

Jumlah Psikotik yang bebas pasung

5 org

5 org

5 org

5 org

5 org

5 org

Jumlah fasilitasi 5 org PMKS/terlantas selama pengobatan di Rumah Sakit

5 org

5 org

5 org

5 org

5 org

Jumlah klien hasil razia yang mengikuti kegiatan Bela Negara

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

Fasilitasi Pemberian Jumlah Warga Miskin Raskin yang menerima bantuan beras

12006 RTS

12006 RTS

12006 RTS

12006 RTS

12006 RTS

12006 RTS

Fasilitasi Jumlah peserta Pendamping Progam pembinaan Program Keluarga Harapan Keluarga Harapan

1109 KSM

1109 KSM

1109 KSM

1109 KSM

1109 KSM

1109 KSM

Monitoring, Evaluasi Jumlah Dokumen dan pelaporan Monev dan Pelaporan

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

Perlindungan dan Jumlah Psikotik / eks Pembinaan Sosial psikotik yang dikirim Bagi Orang-orang ke panti rehabilitasi Terlantar dan PMKS Lainnya



TARGET 2021

INDIKATOR TUJUAN

URAIAN

INDIKATOR SASARAN


FORMULA PERHITUNGAN

TARGET 2016

2017

2018

2019

2020

2021


KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET

PROGRAM 2016

2017

2018

2019

2020

2021

PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL

Pembinaan Jumlah PMKS yang kemampuan dan mengikuti pelatihan ketrampilan kerja keterampilan masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang sosial

215 org 215 org 220 org 220 org 220 org 220 org

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Peningkatan jejaring Jumlah PSKS yang kerjasama pelaku - dibina pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

150 orang

150 orang

150 orang

150 orang

150 orang

150 orang

87 orang

87 orang

87 orang

87 orang

87 orang

87 orang

Jumlah Juru Kunci 87 Makam yang menerima orang bingkisan lebaran

87 orang

87 orang

87 orang

87 orang

87 orang

Jumlah/ Frekuensi peringatan HUT PETA

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Jumlah / frekuensi Upacara peringatan hari Pahlawan

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Jumlahpeserta Sarasehan Kepahlawanan

500 orang

500 orang

500 orang

500 orang

500 orang

500 orang

Jumlah / frekuensi Lomba Melukis

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Peningkatan Jumlah anak yatim Kualitas SDM yang mengikuti Kesejahteraan Sosial Peringatan Tahun Baru Masyarakat Islam

Pembinaan Juru Kunci Makam

Pembinaan Kesejahteraan Perintis Kemerdekaan

Jumlah Juru Kunci Makam yang dibina



TARGET 2021

INDIKATOR TUJUAN

URAIAN

INDIKATOR SASARAN


FORMULA PERHITUNGAN

TARGET 2016

2017

2018

2019

2020

2021


KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET

PROGRAM 2016 Jumlah Perintis/janda 65 perintis kemerdekaan orang yang menerima tali asih dan bingkisasn lebaran

Fasilitasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya

2017 65 orang

2018 65 orang

2019 65 orang

2020 65 orang

2021 65 orang

Jumlah Perintis kemerdekaan yang mengikuti upacara HUT RI di Prov. Jatim

4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang

Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

Jumlah sosialisasi LK3 3 kec

3 kec

3 kec

3 kec

3 kec

3 kec

Jumlah penanganan kasus

21 kasus

21 kasus

21 kasus

21 kasus

21 kasus

21 kasus

Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar Kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal

Jumlah anak jalanan, 50 anak penyandang orang disabilitas, anak nakal dan eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan peningkatan keterampilan

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Jumlah Kegiatan Tagana Goes to School

6 sklh

6 sklh

6 sklh

6 sklh

6 sklh

6 sklh

Jumlah Tagana mendapatkan tambahan kesejahteraaan

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

Jumlah Peserta Diklat Relawan Kebencanaan

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

Jumlah Pemeliharaan Sarpras Lapangan untuk Siaga Bencana

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

PROGAM PELAYANAN DAN Pelaksanaan KIE REHABILITASI konseling dan KESEJAHTERAAN DAERAH kampanye sosial bagi PMKS



TARGET 2021

INDIKATOR TUJUAN

URAIAN

INDIKATOR SASARAN


FORMULA PERHITUNGAN

TARGET 2016

2017

2018

2019

2020

2021


KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

PROGRAM 2016 Fasilitasi anak bermasalah sosial

Fasilitasi Kegiatan Kelompok Lansia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang Terampil dan Produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja

2017

2018

2019

2020

2021

jumlah anak SD 50 bermasalah sosial yang orang mengikuti tetirah di PSPA Batu

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

Jumlah Anak dan remaja Jalanan yang mengikuti kegiatan Bela Negara

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

Jumlah fasilitasi adopsi anak

10 kali

10 kali

10 kali

10 kali

10 kali

10 kali

Jumalah lansia yang mengikuti peringatan HLUN

2000 orang

2000 orang

2000 orang

2000 orang

2000 orang

2000 orang

Jumlah Peserta Pembinaan Karang Werdha

200 orang

200 orang

200 orang

200 orang

200 orang

200 orang

Jumlah Peserta Sarahsehan Lansia

200 orang

200 orang

200 orang

200 orang

200 orang

200 orang

Jumlah Peserta wisata 250 Lansia orang

250 orang

250 orang

250 orang

250 orang

250 orang

Jumlah Karang Werda yang ikut lomba KW Berprestasi

1 KW

1 KW

1 KW

1 KW

1 KW

1 KW

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

Monitoring, Evaluasi Jumlah Dokumen dan pelaporan Monev dan Pelaporan

Misi ke˗2 :

TARGET



TARGET 2021

2 Meningkatkan % Pengangguran 30% penyerapan tenaga yang kerja Mendapatkan Pekerjaan

INDIKATOR TUJUAN % Tenaga kerja 2 yang ditempatkan

URAIAN

INDIKATOR SASARAN

Meningkatnya Jumlah pengangguran yang keterampilan / dilatih yang mendapatkan kompetensi pekerjaan Tenaga Kerja

% Lembaga pelatihan yang terakreditasi/ bersertifikat

Misi ke˗3 : 3 Meningkatkan % Pengaduan pembinaan, yang di TL perlindungan dan Diselesaikan pengawasan tenaga kerja, serta pemberdayaan hubungan industrial


FORMULA PERHITUNGAN Jumlah pengangguran yang dilatih yang mendapatkan pekerjaan / Jumlah pengangguran yang dilatih x 100%

Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi/ bersertifikat/ Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta x 100

TARGET 2016

2017

2018

2019

2020

5%

10%

15%

20%

25%

5%

5%

10%

10%

15%

2021


INDIKATOR KEGIATAN

TARGET

PROGRAM 2016

30% Meningkatkan PROGAM kualitas tenaga PENINGKATAN kerja KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

15%

KEGIATAN

Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang ketenagakerjaan

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah Pencari 240 org 240 org 240 org 240 org 240 org 240 org Kerja / Korban PHK yang mengikuti Pelatihan Keterampilan

Penyiapan tenaga Jumlah Calon kerja siap pakai Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan Keterampilan


Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

Jumlah Calon Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan


Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja

Jumlah Perusahaan 40 40 40 40 40 40 Penempatan Tenaga perusa perusa perusa perusa perusa perusa Kerja Indonesia haan haan haan haan haan haan Swasta(PPTKIS) dan Bursa Kerja Khusus (BKK) yang dipantau dan dibina

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Jumlah/Frekuensi Penyelenggaraan Bursa Kerja

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Penyusunan database tenaga kerja daerah

Jumlah Aplikasi SMS gateaway Info Lowongan Kerja

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

PROGAM Survey kebutuhan Jumlah / prosentasi 3 kali PERLINDUNGAN DAN hidup layak survey KHL PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

Mengembangkan sistem hubungan industrial dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan 75%

% Pengaduan yang di TL Diselesaikan

3 Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial

Jumlah Pengaduan yang di TL / Diselesaikan/Jumlah Pengaduan/kasus yang dilaporkan x 100%

75%

75%

75%

75%

75%

75% Meningkatkan kualitas perlindungan dan pengembannga n lembaga ketenagakerjaan

Meningkatkan pembinaan, perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, serta pemberdayaan TUJUAN hubungan industrial

RENSTRA SKPD SASARAN FORMULASI PERHITUNGAN

TARGET 2021

INDIKATOR TUJUAN

URAIAN

INDIKATOR SASARAN


FORMULA PERHITUNGAN

TARGET 2016

2017

2018

2019

2020

2021


KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET

PROGRAM 2016

Pembinaan hubungan industrial bagi pengusaha dan pekerja

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian penyelesaian perselisihan hubungan industrial

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah /frekuensi 1 kali pembahasan usulan UMK

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Jumlah / frekuensi Penetapan UMK

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Jumlah / frekuensi 1 kali Sosialisasi ketetapan UMK 2018

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Jumlah peserta Sosialisasi Mayday


Jumlah Peserta Sosialisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan


Jumlah peserta Sarasehan Mayday


Jumlah pekerja / 15 buruh perusahaan kasus yang mendapatkan fasilitasi pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

15 kasus

15 kasus

15 kasus

15 kasus

15 kasus

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Jumlah / Frekuensi 1 kali Jalan sehat Bulan K3

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Peningkatan Jumlah/ Frekuensi pengawasan, penyelenggaraan perlindungan dan upacara Bulan K3 penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Jumlah Pengujian pemakaian Sarana Prasarana K3 Jumlah Pengadaan 1 pkt aplikasi Wajib Lapor Berbasis IT

45

45

1 pkt

45

1 pkt

45

1 pkt

45

1 pkt

45

1 pkt



TARGET 2021

INDIKATOR TUJUAN

URAIAN

INDIKATOR SASARAN


FORMULA PERHITUNGAN

TARGET 2016

2017

2018

2019

2020

2021


KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET

PROGRAM Sosialisasi berbagai peraturan pelakasanaan tantang ketenagakerjaan

Blitar,

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah Peserta Sosialisasi Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja ( SMK3)

40 org

40 org

40 org

40 org

40 org

40 org

Jumlah Sosialisasi wajib lapor ketenagakerjaan

40 org

40 org

40 org

40 org

40 org

40 org

Jumlah Sosialisasi norma kesehatan kerja

40 org

40 org

40 org

40 org

40 org

40 org

8 Agustus 2016

KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR

Dra. EKA ATIKAH Pembina Utama Muda

NIP. 19680812 1988032 006

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

Recommend Documents