PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) Jalan Raya Padang-Solok No. 7 Koto Baru Telp. 0755. 22911
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SOLOK 2014
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Rencana strategis SKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahun sesuai dengan periode kepemimpinan Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok merupakan salah satu lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu sesuai dengan lingkungan tugasnya di bidang Penanggulangan Bencana. Dengan mempedomani Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 20102014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 20112015 dan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Solok serta budaya yang hidup dalam masyarakat, maupun kondisi alam yang dimiliki maka ditetapkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah guna mendukung Visi Kabupaten untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah ”Terwujudnya Kepemerintahan yang baik menuju masyarakat sejahtera” Dalam
upaya
Penanggulangan
mendukung
pencapaian
visi
tersebut
diatas, Badan
Bencana Daerah Kabupaten Solok menetapkan
Rencana
Strategis untuk kurun waktu 2011-2015, yaitu rencana lima tahun yang memuat
Visi, Misi, Tujuan , Sasaran dan Strategis , Kebijakan dan Program di bidang penanggulangan bencana daerah melalui rencana strategis. Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
berpedoman
kepada
Rencana Pembangunan
Menengah Nasional(RPJMN) dan Rencana Pembangunan jangka
Jangka
Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat, serta dengan memperhatikan potensi, kondisi, sosial budaya masyarakat dan tantangan serta peluang daerah dalam mendukung
pencapaian
RPJMD
Kabupaten Solok Tahun 2011-2015
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010. Bertitik tolak kepada hal-hal diatas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencoba menyusun rencana Strategis yang memuat berbagai kebijakan dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Solok, disamping itu sebagai sarana dalam mengukur berhasil atau tidaknya suatu program yang telah ditetapkan.
1.2. Landasan Hukum Landasan hukum terbentuknya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Solok adalah : 1.
Undang – Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. 2.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
3.
Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan lembaran Negara No. 4741);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara tahun 2008 No. 42, Tambahan lembaran Negara Nomor 4828);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Nomor 48829);
8.
PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembenukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 12. Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja Badan penanggulangan bencana Daerah (BPBD) ; 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015; 14. Peraturan Bupati Solok Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok.
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan dan arah kebijakan serta strategi pembinaan dan pemberdayaan dalam pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana di daerah untuk kurun waktu 2011-2015 dengan bertitik tolak pada Visi dan Misi Jabatan Bupati Solok periode 2011 – 2015.
Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Renstra BPBD yaitu : a.
Menetapkan Visi dan Misi Badan
Penanggulangan bencana Daerah
Kabupaten Solok. b.
Mengerahkan potensi dan peluang yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan dan ancaman strategi penyelenggaraan Penangulangan bencana Daerah.
c.
Menyusun
tolak ukur evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah secara proporsional. d.
Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan Bencana yang sinergis dan terpadu antara Perencnaan pembangunan nasional.
1.4. Sistimatika Penulisan Sistematika penulisan dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok tahun 2011-2015 terdiri atas : BAB I
BAB II BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI
PENDAHULUAN Berisikan tentang latar belakang , tujuan , dasar hukum , ruang lingkup dan sistematika penulisan. GAMBARAN UMUM PELAYANAN BPBD Berisikan tentang Tugas Pokok dan Fungsi, dan kinerja pelayanan. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Berisi isu-isu strategis penanggulangan bencana, tantangan dan peluang. VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN Berisikan Visi dan misi BPBD , tujuan, sasaran strategis dan kebijakan RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Berisikanprogram dan kegiatan serta fokus prioritas yang akan dilaksanakan. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN KAEDAH CAPAIAN Berisi kaedah capaian dan indikator kinerja utama terhadap program dan kegiatan.
BAB VII
PENUTUP
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok merupakan lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 6 Tahun 2013, BPBD mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Penanggulangan Bencana yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. BPBD terdiri dari Kepala, Unsur pengarah dan unsur pelaksana. A. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2010
tentang
pembentukan
Organisasi
dan
Tata
KerjaBadan
Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) Dan Badan Pelaksanan Penyuluh Pertanian, Perikana Dan Kehutanan (BP4K). BPBD yang mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara. 2. Menetapkan
standarisasi
serta
kebutuhan
penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; 3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; 4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; 5. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 6. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana; 7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumbangan pihak lain; 8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan
Disamping itu BPBD mempunyai fungsi : a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan benacana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; Unsur Pengarah mempunyai tugas meliputi pra bencana , saat tanggap darurat dan pasca bencana sedangkan unsur pelaksana mempunyai fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksana. 1. Kepala Pelaksana Mempunyai tugas pokok membantu kepala badan sebagai berikut : a. Melaksanakan tugas perencanaan, monitoring keuangan evaluasi dan pelaporan dan administrasi kepegawaian b. Melaksanakan tugas koordinasi, pengkomandoan dan pelaksanaan dalam penanganan bencana dengan mengerahkan perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga usaha atau pihak lain yang diperlukan pada tahap-tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. c. Melaksanakan tugas-tugas penanganan bencana yang mencakup tugas pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstrukti dengan mengerahkan perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga usaha atau puhak lain yang diperlukan. d. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan serta penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana. e. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana. f. Melaporkan
dan
mempertanggungjawabkan
segala
kegiatan
penanggulangan bencana. g. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintakan Bupati Kepala Daerah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
2. Sekretaris Mempunyai tugas pokok dalam penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta administrasi keuangan, umum dan kepegawaian. Fungsi : a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum b. Pengeloaan administrasi kepegawaian c. Pengelolaan administrasi keuangan d. Pengeloaan administrasi perlengkapan e. Pengelolaan urusan rumah tangga badan f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program,
anggaran dan
perundang-undangan g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan badan i.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana
j.
Membuat laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan kegiatan dan tugas
k. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan
3. Sub. Bagian (1)
Sub. Bagian Umum da Kepegawaian Tugas : a. Melaksanakan penerimaaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat pengadaan naskah –naskah dinas , kearsipan dan perpustakaan badan b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan c. Melaksanakan hubungan tugas bidang hubungan masyarakat d. Memperisapkan seluruh
rencana kebutuhan kepegawaian
mulai penampatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan kenaikan pangkat, DP3, DUK, sumpah janji/ pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai,
diklat, ujian dinas, izin belajar, pembainaan pegawai dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai tenaga teknis, tenaga
fungsional, analisis jabatan, analisis
beban kerja, budaya kerja dan tugas usaha kepegawaian lainnya. e. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan , pengadaan dan
perawatan
peralatan
kantor,
pengamanan,
usulan
penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
(2) Sub. Bagian keuangan Tugas : a. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai. b. Melaksanakan
pengadministrasian
dan
pembukuan
keuangan. c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan. d. Melaksanakan tugas-tugas
lain yang diberikan oleh
Sekretaris. (3)
Sub. Bagian Perencanaan dan pelaporan. Tugas a.
Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program.
b.
Melaksanakan pengelolaan data.
c.
Melaksanakan perencanaan program.
d.
Menyiapkan bahan penataan kelembagaan , ketatalaksanaan dan perundang-undangan.
e.
Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran.
f.
Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
g.
Melaksanakan penyusunan laporan bulanan , triwulan, semester dan tahunan dan tugas.
h.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
4.
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Tugas : Mengkoodinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana Fungsi : a. Perumusan, perencanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dan pra bencana serta pengurangan resiko b. Pengkoordinasian danpelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana; c. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana; d. Pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaa masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada kepala Badan. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari atas; 1. Seksi Pencegahan 2. Seksi Kesiapsiagaan Masing masing
seksi
dipmpin oleh
kepala
seksi yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
5.
Bidang Kedaruratan dan Logistik Tugas : Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Fungsi : a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsian dan dukungan logistik. b. Pengkoordinasian
dan
pelaksanaan
penanggulangan bencana pada saat
kebijakan tanggap
di
bidang
darurat , dan
penanganan pengungsian dan dukungan logistik. c. Pelaksanaan kerjasama dibidang penanggulangan pengungsi dan dukungan logistik. d. Pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat , penanganan pengungsi dan dukungan logistik. e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan. f. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari : 1. Seksi Kedaruratan 2. Seksi Logistik Masing-masing seksi dipimpinan oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada KepalaBidang.
6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tugas : Mengkoordinasikan
dan
melaksanakan
kebijakan
dibidang
Penanggulangan Bencana pada pasca bencana.
Fungsi : a. Seksi
Perumusan kebijakan dibidang Penanggulangan Bencana
pada pasca bencana. b. Pengkoordinasian
dan
pelaksanaan
kebijakan
Penanggulangan Bencana dan pasca bencana.
di
bidanag
c. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang Penanggulangan Bencana pada pasca bencana. d. Pemantauan,
evaluasi
dan
analisa
pelaporan
di
bidang
Penanggulangan Bencana pada pasca bencana. e. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan. f. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi terdiri atas : 1. Seksi Rehabilitasi 2. Seksi rekonstruksi Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawan kepada kepala Bidang. Secara ringkas Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok seperti yang tercantum pada lampiran Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini.
B.
Struktur Organisasi Berdasarkan Perda Kabupaten Solok No. 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, struktur organisasi BPBD adalah sebagai berikut :
KEPALA SEKRETARIS DAERAH UNSUR PENGARAH
KEPALA PELAKSANA SEKRETARIS
KLP. JAB. FUNGSIONAL
KASUBAG. PMEP
KABID. KEDARURATAN DAN LOGISTIK
KABID REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
KASI PENCEGAHAN
KASI KEDARURATAN
KASI REHABILITASI
KASI
KASI LOGISTIK
KABID. PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN
KESIAPSIAGAAN
KASI REKONSTRUKSI
KASUBAG. KEU
KASUBAG. UK
2.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok sebanyak 38 orang PNS dan 51 orang THL. Pejabat struktural eselon II/b 1 orang, eselon III/b 4 orang dan eselon IV/a 9 orang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok merupakan lembaga yang baru berdiri sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2010. Sebelum
terbentuknya
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
Kabupaten Solok, organisasi Penanggulangan Bencana berada di SATLAK PB yang berkedudukan di Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGPOLLINMAS), seluruh pendanaan ditampung dalam anggaran APBD/APBN
yang dialokasikan di
Kesbangpollinmas.
Kendati telah ditetapkan kebijakan dibidang penanggulangan bencana, tetapi upaya pengembangan saat ini masih dihadapkan kepada kendala-kendala sebagai berikut: a. Belum optimalnya kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok dengan satuan kerja perangkat Daerah maupun unsur instansi terkait yang berada di Kabupaten Solok b. Belum memadainya sumber daya manusia , karena dari segi kuantitas maupun kualitas karena lembaga ini masih baru. c. Sarana kerja untuk mendukung volume kerja masih belum memadai. d. Ketersediaan dana untuk biaya operasional dalam pengelolaan penanggulangan bencana yang diharapkan menjadi solusi dalam mengantisipasi bencana dan kesiapsiagaan belum sesuai dengan yang diharapkan. e. Sarana dan prasarana pendukung untuk pelayanan bencana sebagai berikut :
penanggulangan
No
URAIAN
JUMLAH
STATUS
KONDIS I
1
2
A
3
4
5
Gedung 1
Gedung Kantor
1 unit
Milik
Baik
2
Posko Damkar
2 unit
Milik
Baik
1. Kend. Dinas/operasional
1 Unit
Milik
Baik
2. Kend.Resceu
1 Unit
HP
Baik
3. Kend.Pemadam Kebakaran
3 Unit
Milik
Baik
4. Kend. Pemadam kebakaran mini
1 Unit
Milik
Rusak
B
KENDARAAN RODA EMPAT
ringan
C
KENDARAAN RODA DUA 1. Kendaraan Trail
4 Unit
HP
Baik
2. Kendaraan dinas/operasional
2 Unit
Milik
RR
2 Unit
HP
Baik
2. Perahu Refting
1 Unit
Milik
Baik
3. Perahu Aluminium
1 Unit
HP
Baik
17 Unit 4 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit
Milik Milik HP Milik Milik Milik
Baik Baik Baik Baik Baik Baik
1. Komputer + Meja
8 Unit
Milik
Baik
2. Printer
6 Unit
Milik
Baik
3. Lap Top
2 Unit
Milik
Baik
4. Lap Top
1 Unit
HP
Baik
5. Tenda Posko
1 Buah
Milik
Baik
6. Tenda Pleton
2 unit
HP
Baik
7. Tenda regu
3 unit
HP
Baik
8. Tenda Keluarga
5 unit
HP
Baik
D
PERAHU 1.
E
PERALATAN KOMUNIKASI 1. 2. 3. 4. 5. 6.
F
Perahu Karet+ Mesin +Peralatan
Handy Talky Pesawat Radio Riq Pesawat Radio Riq Hand Mic ( Pengeras Suara ) Hand Mic ( Pengeras Suara ) Repeater PERALATAN PENUNJANG
f.
9. Velbed
10 unit
HP
Baik
10
Radio HT
1 Unit
HP
Baik
11
Radio RIG
1 unit
HP
Baik
12
Radio SSB
1 unit
HP
Baik
13
Senter Higlight
1 unit
HP
Baik
14
Genset 5 KVA
1 unit
HP
Baik
15
Water Treatment
1 unit
HP
Baik
16
Tenda Sekolah
1 Buah
Milik
Baik
17
Mesin Tik
3 Unit
Milik
Baik
18
Faximile
1 Unit
Milik
Baik
19
Infocus + Layar
1 Unit
Milik
Baik
20
Tandu
1 Buah
Milik
Baik
21
Tabung Pemadam Kebakaran
7 Unit
Milik
Baik
22
Tenda Regu
1 Buah
Milik
Baik
23
Meja + Kursi Kerja
24
Pelampung
10 buah
HP
25
Pelampung
10 buah
Milik
Rusak Ringan Baik
Sarana dan prasarana pendukung dalam penanggulangan bencana dan peran organisasi masyarakat sangatlah penting seperti ORARI, RAPI, Global Rescue, PMI, KSB, Satgas Damkar, TRC dan Radio Swasta yang berada di Wilayah Kabupaten Solok. Disamping peran dari NGO-NGO asing bila dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok baru terbentuk pada September 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan daerah No. 2 Tahun 2010 tentang pembentukan Organisasi
dan
tata
kerja
Badan
penanggulangan bencana Daerah (BPBD) dan badan pelaksana penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K), dan pengisian struktur organisasinya baru terlaksana pada bulan oktober 2010.
Dengan hanya dalam kurun waktu efektif selama lebih-kurang 2 tahun 2 bulan dalam pelaksanaan kegiatan serta pengoperasionalan lembaga BPBD ini di tahun sebelumnya, tentu harus diakui masih banyak kekurangan dan kelemahannya termasuk belum adanya Renja sehingga disini belum dapat dicantumkan capaian Renja tahun
sebelumnya.
Untuk
lebih
jelasnya
realisasi kegiatan fisik dan keuangan tahun 2013 dapat dilihat pada daftar terlampir
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD. 1. Tantangan a. Perubahan paradigma Penanggulanagn Bencana dari responsive ke preventif berupa pengurangan resiko bencana yang terkandung dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana masih merupakan tantangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada, baik manusia maupun peralatan yang dimiliki. Badan Penanggulangan Bencana dengan fungsi merumuskan dan menetapkan kebijakan dan mengkoordinasikan Penanggulangan Bencana dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien dengan semua sektor yang terlibat dalam Penanggulangan Bencana. b. Mensosialisasikan paradigma baru menjadi suatu kebijakan, peraturan, prosedur tetap kebencanaan sampai ketingkat Kecamatan, Nagari, Jorong, Kelompok Siaga Bencana. Dengan pemaduan pengurangan resiko bencana ke dalam program-program pembangunan diharapkan akan mampu terbangun mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu efisien, efektif dan kendali. c. Besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana disebabkan karena jumlah penduduk yang tersebar di daerah rawan bencana, pelatihan kebencanaan, termasuk aparatur pemerintah perlu ditingkatkan untuk melaksanakan pembangunan yang berspektif pengurangan resiko bencana dan menyelenggarakan tanggap darurat dan pemulihan secara baik.
d. Fase tanggap darurat adalah lambatnya penanganan dan belum terkoordinasi dengan baik pelaku penanggulangan bencana. e. Pada Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah belum dilibatkannya kearifan lokal dan prinsip membangun kembali lebih baik.
2. Peluang Disamping pengembangan kapasitas yang besar anggaran dan sumber daya yang diperuntukan untuk program-program pengurangan resiko bencana masih sangat terbatas, ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong agenda pengurangan resiko bencana antara lain : a.
Ditetapkan UU No 24 Tahun 2004 tentang Penanggulangann Bencana, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Mentri dan Peraturan Kepala BNPB dan Perda Kabupaten Solok tentang Pembentukan Orgasnisasi dan Tata Kerja BPBD dan BP4K.
b.
Dengan kehadiran BPBD, penanggulangan bencana akan dapat dilaksanakan dengan lebih terarah, terpadu, menyeluruh dan efektif, serta efisien.
c.
Besarnya perhatian dunia lewat lembaga yang peduli dengan bencana memberikan
pendidikan
kebencanaan
di
masyarakat
dengan
pembiayaan sendiri. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas, baik kapasitas personil BPBD maupun masyarakat. d.
Muncul dan tumbuhnya komunitas peduli bencana yang akan menstransferkan ilmu dan pengetahuan kebencanaan di tengah masyarakat.
e.
Sifat gotong royong dan rasa peduli yang cukup tinggi dari masyarakat terhadap korban bencana, dan perlu ditingkatkan adalah kesadaran masyarakat untuk pengurangan risiko bencana.
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD. Secara
garis
besar
tugas-tugas
yang
dilaksanakan
oleh
Badan
penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok terdiri dari : 1. Tugas-tugas yang berhubungan dengan pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana ( Pra Bencana ) Untuk
tugas-tugas
yang
berhubungan
dengan
pencegahan,
kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2013 telah dilaksanakan beberapa kegiatan seperti : a. Sosialisasi b. Penyusunan Data dan Peta Daerah Rawan Bencana c. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok d. Persiapan Nagari Tangguh e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Mitigasi dll. Berkaitan dengan kegiatan tersebut diatas, secara umum sudah dapat dilaksanakan, namun demikian masih ada beberapa kegiatan-kegiatan yang perlu pengembangan lebih lanjut. Karena pemahaman oleh masing-masing SKPD perlu ada persamaan persepsi dalam hal penanggulangan bencana. Untuk itu BPBD membutuhkan waktu untuk mengubah pola pikir bahwa penanggulangan bencana merupakan tugas bersama dan BPBD sebagai lembaga koordinasinya. Agar kegiatan sosialisasi ini langsung kepada masyarakat dengan Kelompok Siaga Bencana (KSB) dan Sekolah Siaga Bencana (SSB), perlu dilakukan pengembangan kegiatan lebih lanjut. Untuk itu pada tahun 2014 yang akan datang, kegiatan sosialisasi tersebut akan dikembangkan kepada kegiatan sosialisasi sekolah siaga bencana. Sebab selama 3 tahun BPBD melaksanakan kegiatan, sekolah sama sekali belum tersentuh oleh kegiatan pengurangan risiko bencana.
Disamping
itu mempersiapkan masyarakat
dalam menghadapi
kemungkinan terjadinya bencana, perlu dilakukan pembentukan Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang berbasis masyarakat. Untuk seluruh Kabupaten Solok, KSB yang sudah terbentuk baru pada 4 Nagari yaitu Nagari Salayo, Aie Dingin, Taruang-taruang dan Batu Bajanjang. Kalau dilihat dari segi ancaman yang ada, hamper seluruh wilayah Kabupaten Solok merupakan daerah rawan bencana. Oleh karena itu seyogyanya disetiap nagari di Kabupaten Solok memiliki KSB tersebut. 2. Tugas-tugas yang berhubungan dengan penanganan darurat bencana dan logistik ( Tanggap Darurat ) Untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan penanganan darurat bencana dan logistik dapat diidentifikasi masalah-masalah sbb : a. Minimnya sarana dan prasarana tanggap darurat seperti sarana dan prasarana evakuasi. b. Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten yang bertugas, melakukan kajian cepat tindak cepat pada saat terjadi bencana sehingga status bencana dapat ditetapkan dengan segera dengan SDM yang belum profesional. 3. Tugas-tugas yang berhubungan dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ( Pasca Bencana ). Tugas rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan setelah terjadi bencana. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat pasca bencana maupun pasca kebakaran. Dalam melaksanakan tugas ini ditemukan beberapa permasalahan seperti : a. Masyarakat sebagai objek yang terkena bencana berkeinginan agar setelah terjadi bencana, mereka segera mendapatkan bantuan. Tetapi yang terjadi selama ini, untuk bencana yang berskala kecil, untuk memperoleh bantuan mereka harus menunggu dalam waktu yang cukup lama.
b. Belum tersedianya dana bantuan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada APBD Kabupaten Solok. 4. Tugas pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran merupakan salah satu tugas yang dilaksanakan BPBD. Dalam pelaksanaan tugas tersebut dalam kurun waktu 2011 sampai 2013 BPBD telah merealisasikan beberapa kegiatan : a. Pengadaan 3 (tiga) unit mobil pemadam kebakaran. b. Pembangunan 3 (tiga) unit Pos Pemadam Kebakaran dan Rehabilitasi 1 unit Pos Pemadam Kebakaran. c. Penambahan 45 orang satgas Pemadam Kebakaran dengan status tenaga harian lepas. Bila dilihat dari jumlah unit yang telah dimiliki dan jumlah Pos Pemadam yang sudah, untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, dirasakan cukup memadai. Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala seperti : a. Dengan penambahan 1 unit mobil pemadam kebakaran, menyebabkan BPBD harus mempersiapkan 3 regu lagi. Ini berarti bahwa terjadi kekurangan personil pemadam kebakaran sebanyak 3 regu atau setara dengan 15 orang. b. Belum tersedianya tempat-tempat pengisian air pada tempat-tempat strategis yang mudah diakses oleh unit pemadam kebakaran. c. Minimnya anggaran untuk pelatihan Satgas Damkar, menyebabkan pelatihan baru bisa dilaksanakan secara lokal dengan cara petugas senior melatih petugas yang baru direkrut. Cara ini dirasakan kurang efektif, sebab petugas senior yang melatih juga belum pernah mengikuti pelatihan secara profesional. Akibatnya dari 60 orang tenaga pemadam kebakaran, hanya 3 orang saja yang telah memiliki sertifikat. Sementara itu Kementerian Dalam Negeri memberikan target dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa sampai dengan tahun 2015, 80 % dari seluruh satgas damkar harus memiliki sertifikat.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Merujuk pada definisi diatas, maka Kabupaten Solok
menetapkan
“TERWUJUDNYA
Visi
dalam
kurun
waktu
KEPEMERINTAHAN
2011-2015
YANG
BAIK
adalah
:
MENUJU
MASYARAKAT SEJAHTERA”. Sesuai visi diatas, Kepemerintahan yang baik merupakan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, demoktratis, akuntabilitas, efesien, responsive, menegakkan hukum, berorientasi pada membangun konsensus, anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam
rangka
mewujudkan
visi
pembangunan
tersebut,
maka
ditetapkanlah misi pembangunan Kabupaten Solok sebagai berikut : 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan taat hukum. 2. Meningkatkan kehidupan yang agamais, bermoral dan berbudaya. 3. Meningkat kesejahteraan rakyat dengan menciptakan tatanan perekonomian terpadu berbasis teknologi dan pelestarian lingkungan. 4. Menciptakan pendidikan berkualitas. 5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 6. Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pembangunan di segala bidang. 7. Mengembangkan pembangunan kepemudaan, olah raga dan pemberdayaan perempuan. 8. Membangun kepariwisataan. Bertolak dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Solok diatas, Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu melibatkan partisipasi masyarakat pada seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam penanggulangan bencana. Merujuk pada pernyataan diatas, untuk menuju masyarakat sejahtera, tentu mencakup kepada semua aspek kehidupan
masyarakat termasuk aspek keselamatan dari ancaman bencana. Untuk mewujudkan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : 1. Tugas Dalam rangka menciptakan rasa aman masyarakat dari ancaman bencana dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, BPBD memiliki tugas : a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara. b. Menetapkan
standarisasi
serta
kebutuhan
penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana. d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana. e. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang yang berkaitan dengan pananggulangan bencana. f. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana. g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumbangan lain. h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan. 2. fungsi untuk melaksanakan tugas-tugas diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien. b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Dalam
melaksanakan tugas-tugas
penanggulangan
bencana,
sesuai
permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan di bidang penanggulangan bencana; 1. Faktor penghambat a. Untuk kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana dalam melaksanakan kegiatan ini terdapat beberapa faktor penghambat seperti :
Belum adanya kesamaan persepsi tentang pengurangan risiko bencana oleh SKPD dan masyarakat.
Kurang tersedianya tenaga narasumber untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi.
Minimnya alokasi dana yang disediakan untuk kegiatan pengurangan risiko bencana
b. Untuk kegiatan tanggap darurat dan logistik. Beberapa faktor penghambat untuk kegiatan diatas adalah :
Belum memadainya sarana dan prasarana evakuasi.
Belum adanya Gudang Logistik dan Ruangan Pusdalops.
Penanganan tanggap darurat yang dibiayai oleh APBD, pelaksanaannya oleh DPPKA bersama dinas PU Kabupaten Solok tanpa melibatkan BPBD karena aturan yang dipakai masih aturan sebelum adanya Lembaga BPBD
Kurangnya perangkat komunikasi yang tersedia ditingkat nagari, sehingga aparatur nagari kesulitan untuk memberikan laporan pada saat terjadi bencana.
c. Untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
Belum tersedianya alokasi anggaran untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada BPBD, sehingga kegiatan lebih banyak bergantung pada pusat. Akibatnya manfaat yang didapat masyarakat jadi terlambat.
d. Untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
Belum tersedianya tempat pengisian air untuk unit pemadam kebakaran.
Belum tersedianya akses jalan ketempat pengisian air untuk unit pemadam kebakaran.
Masih minimnya personil pemadam kebakaran yang terampil dan terdidik dalam penanggulangan bahaya kebakaran.
2. Faktor pendorong a. Untuk kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana
Seringnya terjadi bencana yang diekspose oleh berbagai media menyebabkan minat masyarakat untuk mengikuti sosialisasi lebih tinggi.
Sudah adanya model untuk pembentukan kelompok siaga bencana ditingkat nagari.
Sudah tersedianya modul untuk pembentukan sekolah siaga bencana.
b. Untuk kegiatan tanggap darurat dan logistik.
Tersedianya beberapa perlengkapan untuk kegiatan tanggap darurat.
Adanya tenaga TRC BPBD yang dapat dimobilisasi pada saat terjadi bencana.
c. Untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
Tersedianya tenaga teknis yang dapat melakukan penilaian kerugian pada pasca terjadi bencana.
d. Untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
Tersedianya mobil pemadam kebakaran.
Tersedianya Posko di 4 lokasi
Tersedianya tenaga satgas.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Solok, 2011-2015, kegiatan penanggulangan bencana dicantolkan pada agenda 1 yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan Lokal Yang Baik dan bersih. Merujuk pada agenda 1 tersebut, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah Penataan aturan mitigasi, tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstrsi dengan sasaran, indicator dan target kinerja sebagai berikut : 1.
Sasaran Sasaran yang dingin dicapai dalam RPJMD kabupaten Solok berkaitan dengan penanggulangan bencana adalah : a. Tersedia regulasi mitigasi , tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM dalam menghadapi mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. c. Adanya sarana dan prasarana pendukung mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.
2. Indikator dan Target kinerja tahun 2015 Untuk merealisasikan sasaran tersebut diatas, maka ditetapkan indicator dan target kinerja yang harus dicapai sampai tahun 2015 ; a. Tersususnnya 1 paket panduan mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.
b. Terbentuk dan berdayanya organisasi pemuda siaga bencana di 74 nagari. c. Terbangunnya / tersedianya sarana prasarana pendukung mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana dari kondisi 20 % menjadi 100 %. 3.3.Telaahan Kebijakan KL/ Propinsi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Solok sebagai
koordinator dalam penanggulangan bencana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selalu mensinkronkan dengan kegiatan Kementerian Lembaga dan Propinsi yang dalam hal ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BPBD Propinsi. Dalam perjalanan BPBD Kabupaten Solok yang relative singkat, BNPB telah memberikan perhatian kontribusi yang cukup banyak seperti : 1. Bantuan peralatan dan kendaraan operasional 2. Bantuan dana rehabilitasi rekonstruksi dan tanggap darurat. 3. Kerjasama penyusunan data dan peta daerah rawan bencana. 4. Kerjasama penyusunan peta rawan bencana dan penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten Solok. 5. Bantuan pembangunan jalur evakuasi. 6. Bantuan dalam bentuk pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas personil BPBD.
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Solok merupakan daerah yang dilalui Patahan Semangko / Pegunungan Bukit Barisan. Hal ini menyebabkan topografi daerah Kabupaten Solok berbukit-bukit dengan kemiringan yang bervariasi. Oleh karena itu, dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok terutama wilayahwilayah yang akan dijadikan lingkungan pemukiman, harus mengkaji kemiringan daerah.
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi hutan lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah: 1.
Rencana struktur tata ruang;
2.
Struktur tata ruang saat ini;
3.
Rencana pola ruang;
4.
Pola ruang saat ini; dan
5.
Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah
3.5.Penentuan Isu-Isu Trategis. Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Solok antara lain : 1.
Masih belum optimal Penanggulangan bencana, hal ini dilihat dari belum terpadu dan menyeluruhnya koordinasi dan kerjasama dalam menghadapi situasi tanggap darurat. Tanggap darurat bencana seringkali berlangsung tidak teratur terutama dalam pengumpulan dan penyaluran bantuan dan data yang berbeda-beda.
2.
Orientasi Dinas / Kantor / Instansi dalam Penanggulangan Bencana pada umumnya masih lebih terarah pada penanganan tanggap darurat dan belum pada aspek pencegahan serta pengurangan resiko bencana.
3.
Masih dominannya peranan pemerintah dan pihak-pihak dari luar komunitas dalam situasi tanggap darurat.
4.
Kurangnya pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi dalam mengurangi resiko bencana, termasuk pemanfaatan system peringatan dini yang berbasis teknologi.
5.
Belum adanya perencanaan penanggulangan bencana yang komprehensif setiap terjadi bencana siapa berbuat apa belum jelas, masih berjalan dengan pikiran sendiri, semua ingin membantu, semua saling melepas tanggung jawab.
6.
Gender dan kelompok-kelompok marginal termasuk kelompok warga miskin yang sering terabaikan dalam situasi bencana.
7.
Bencana alam yang terjadi dalam tahun 2013 seperti data berkut :
Nagari
Jenis Bencana
Tgl. Kejadian
Kecamatan
1
17 Maret 2013
X Koto Singkarak
Koto Sani
Longsor
Curah hujan tinggi
2
21 Maret 2013
IX Koto Sei Lasi
Taruang-taruang
Longsor
Curah hujan tinggi
3
24 Maret 2013
Lembang Jaya
Koto Laweh
Angin Putting Beliung
Cuaca ekstrim
4
24 Maret 2013
Kubung
Gantung Ciri
Angin Putting Beliung
Cuaca ekstrim
5
24 Maret 2013
Kubung
Tanjung Bingkung
Angin Putting Beliung
Cuaca ekstrim
6
24 Maret 2013
X Koto Singkarak
Sumani
Angin Putting Beliung
Cuaca ekstrim
7
1 April 2013
payung Sekaki
Sirukam
Banjir dan Longsor
Curah hujan tinggi
8
5 April 2013
IX Koto Sei Lasi
Taruang-taruang
Longsor
Curah hujan tinggi
No
Penyebab
9
7 April 2013
Gunung Talang
Jawi-jawi
Angin Putting Beliung
Cuaca ekstrim
10
15 April 2013
IX Koto Sei Lasi
Taruang-taruang
Longsor
Curah hujan tinggi
11
16 April 2013
payung Sekaki
Rangkiang luluh
Longsor
Curah hujan tinggi
12
24 April 2013
IX Koto Sei Lasi
Sungai Jambur
Angin Putting Beliung
Cuaca ekstrim
13
2 Mei 2013
Hiliran Gumanti
Sariak Alahan Tigo
Longsor
Curah hujan tinggi
14
17 Mei
X Koto Diatas
Sulit Air-Pasilihan
Longsor
Curah hujan tinggi
15
10 Juni 2013
Lembang Jaya
Koto Laweh
Angin Putting Beliung
Cuaca ekstrim
16
11 Juni 2013
Danau Kembar
Kampung Batu Dalam
Angin Putting Beliung
Cuaca ekstrim
17
11 Juni 2013
Kubung
Koto Hilalang
Angin Putting Beliung
Cuaca ekstrim
18
12 Juni 2013
Pantai Cermin
Surian
Angin Putting Beliung
Cuaca ekstrim
19
16 Juni 2013
Pantai Cermin
Surian
Angin Putting Beliung
Cuaca ekstrim
20
18 Juni 2013
Bukit Sundi
Muara Panas
Angin Putting Beliung
Cuaca ekstrim
21
24 Agustus 2013
Lembah Gumanti
Aie Dingin
Banjir Bandang
Curah hujan tinggi
22
23 Oktober 2013
Pantai Cermin
Lolo
Banjir
Curah hujan tinggi
23
25 Oktober 2013
Lembang Jaya
Koto Anau
Banjir dan Longsor
Curah hujan tinggi
24
25 Oktober 2013
Tigo Lurah
Garabak Data
Longsor
Curah hujan tinggi
25
7 November 2013
Lembah Gumanti
Alahan Panjang
Banjir
Curah hujan tinggi
26
7 November 2013
payung Sekaki
Kubang Duo
Banjir
Curah hujan tinggi
27
8 November 2013
Lembah Gumanti
Sungai Nanam dan Salimpat
Banjir dan Longsor
Curah hujan tinggi
28
18 Desember 2013
Junjung Sirih
Muaro Pingai
Longsor
Curah hujan tinggi
29
29 Desember 2013
Junjung Sirih
Muaro Pingai
Longsor
Curah hujan tinggi
30
27 Februari 2013
X Koto Singkarak
Aripan
Kebakaran lahan
-
31
2 Maret 2013
Lembah Gumanti
Salimpat
Kebakaran lahan
-
32
18 April 2013
X Koto Singkarak
Aripan
Kebakaran lahan
-
33
23 Juli 2013
Gunung Talang
Batang Barus
Kebakaran lahan
-
34
9 Agustus 2013
X Koto Singkarak
Aripan
Kebakaran lahan
-
35
30 Agustus 2013
X Koto Singkarak
Kacang
Kebakaran lahan
-
36
30 Agustus 2013
Lembah Gumanti
Sungai nanam
Kebakaran lahan
-
45
5 Oktober 2013
X Koto Singkarak
Koto Sani
Kebakaran lahan
-
46
6 Oktober 2013
X Koto Singkarak
Aripan
Kebakaran lahan
-
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SARAN, STRATEGI SERTA KEBIJAKAN
4.1. Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 merupakan dasar dalam menentukan visi Pemerintah Kabupaten Solokdalam kurun waktu sampai dengan Tahun 2015 adalah : “ Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik Menuju Masyarakat Sejahtera”. Melihat kepada visi Kabupaten Solok potensi, kondisi
alam, sosial budaya
tersebut serta mempertimbangkan yang dimiliki Kabupaten Solok,maka
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok menetapkan Visi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sejak 2011–2015 adalah :Terwujudnya Penanggulangan Bencana, Cepat, Tanggap, Adil, Setara dan Tepat Sasaran Yang Berbasis Kemasyarakatan.
4.2. Misi Dalam rangka mewujudkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimaksud, maka ditetapkan misi sebagai berikut : 1.
Mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang handal (tangkas, tanggap dan tangguh).
2.
Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh.
3.
Melindungi masyarakat dari ancaman melalui pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.
4.3. Tujuan dan Sasaran 1.
Pengertian Tujuan Tujuan adalah merupakan penjabaran atau inplementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun bersifat idealis, mengandung nilai – nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, yang akan menjadi arah
pelaksanaan kegiatan dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria, aksebsibilitas dan kewenangan yang mudah dipahami. 2. Pengertian Sasaran Pengertian sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumberdaya, program dan kegiatan, keberhasilan mencapai berbagai sasaran sangat penting ditinjau dari : a.
Lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana;
b.
Meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja organisasi; dan
c.
Sebagai alat untuk memicu dan memacu, agar semua organisasi pemerintah sadar, terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan karena adanya bidang–bidang kegiatan tertentu yang tidak membuahkan hasil pada tingkat yang diharapkan. Agar efektif, sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur,
menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil sasaran operasional tahunan ialah pernyataan tentang hal-hal yang diharapkan oleh setiap unit organisasi dalam perannya terhadap pencapaian visi dan misi pemerintah daerah yang telah ditetapkan.
Sebagaimana Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok yang telah ditetapkan sesuai dengan faktor-faktor kunci keberhasilan,
perlu
ditetapkan
tujuan
dan
sasaran
pelaksanaan
penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam jangka 5 (Lima) tahun kurun waktu 2011-2015. Misi I :
Mewujudkan
sistem
penanggulangan
handal(tangkas, tanggap dan tangguh).
bencana
yang
Adapun Tujuan dan Sasaran dari Misi I adalah : Tujuan
: Meningkatnya kemampuan aparatur, sarana dan prasarana dalam penanganan bencana yang berbasis masyarakat.
Sasaran
: Terwujudnya
pedoman penanggulangan bencana,
aparatur yang handal, sarana dan prasarana yang memadai dalam penanganan bencana. Misi II
: Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh.
Adapun tujuan dan sasaran dari Misi II adalah : Tujuan
: Terlaksananya
penanggulangan
bencana
yang
terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh. Sasaran
: Penanganan
penanggulangan
bencana
yang
terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh menuju nagari tangguh
Misi III
: Melindungi masyarakat dari ancaman melalui pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.
Adapun tujuan dan sasaran dari Misi III adalah : Tujuan
:
Meningkatkan kesadaraan masyarakat terhadap penanggulangan
bencana
dan
pelestarian
lingkungan dalam pengurangan risiko bencana Sasaran
:
Tingginya
kesadaraan
masyarakat
terhadap
pelestarian lingkungan dalam pengurangan risiko bencana
D.
Strategi dan Arah Kebijakan 1. Strategi a. Membangun Sumber Daya Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten
Solok
yang
sesuai
dengan
perubahan dan
perkembangan masyarakat. b. Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh manfaat bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur. c. Penanggulangan
bencana
senantiasa
mengutamakan
partisipasi
masyarakat, karena prinsipnya setiap masyarakat mempunyai hak untuk ikut serta dalam
pembuatan keputusan melalui intermidasi, institusi,
legitimasi yang mewakili kepentingannya. d. Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana dalam
rangka
mewujudkan good govermance dan Clean
Govermance. e. Membangun jaringan dengan memanfaatkan informasi dan teknologi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penanggulangan bencana. f. Membangun sistem monitoring dan
evuluasi dalam masa rehabilitasi
rekonstruksi pada masa telah terjadinya bencana. g. Memfasilitasi dan menjaga pelaksanaan penyelenggaraan tanggap darurat pada masa terjadinya bencana dan rehabilitasi rekonstruksi pada pasca bencana.
2. Kebijakan a. Kebijakan Publik , merupakan kebijakan yang mempunyai dampak bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membangun
bersama
masyarakat
melalui
penyusunan
program
penanggulangan bencana yang transparan, akuntabel dan demokratis , efektif dan efisien.
b. Kebijakan teknis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan koordinasi melalui
mekanisme
yang ada dalam rangka
program penanggulangan bencana
menyusun
sesuai dengan kebijakan publik
melaksanakan penelitian inovatif. c. Kebijakan alokasi sumber daya organisasi yang menyangkut kebijakan alokasi sumber daya Badan Penanggulangan Bencana, membangun sistem perencanaan dan pengendalian penanggulangan bencana malalui model aplikasi
teknologi
informasi yang
mendukung manajemen
sumberdaya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada. d. Kebijakan personalia adalah
pengembangan sumber daya manusia,
kompensasi (reward and punishment) dana kesejahteraan pegawai. e. Kebijakan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah kebijakan atau kebutuhan dana melalui penganggaran , penyimpanan dan pengeluaran secara akuntabel.
BAB VI INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN KAEDAH CAPAIAN
6.1. Kaedah Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 merupakan wujud dan komitmen Pemerintah Daerah termasuk dalam bidang Penanggulangan Bencana yang dituangkan dalam Renstra BPBD dan diharapkan bisa menjadi pedoman bagi Dinas Instansi dan pihak yang terlibat dan terkait dalam Penanggulangan bencana dalam menyusun Renstra SKPD sebagai termaksud dalam Perbub No. 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana. Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut : 1. Pemerintah Daerah menyusun Rencana Strategis Daerah yang menjadi pedoman dalam menyusun Renstra SKPD dengan memperhatikan RPJMD 2010-2015. 2. Lembaga teknis, Dinas Teknis dan Instansi berkewajiban menjamin konsistensi dalam Rencana Daerah dibidang Penanggulangan Bencana dan Renstra SKPD yang berkaitan dengan isu kebencanaan sesuai aturan perundangan. 3. Dalam
meningkatkan
pelaksanaan
Rencana
Daerah
dibidang
Penanggulangan Bencana 2011-2015, BPBD dan Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran Rencana Daerah Penanggulangan Bencana2011-2015 ke dalam Renstra / Renja setiap Dinas Instansi (SKPD).
6.2. . Indikator Kinerja Utama
SASARAN 1.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Terwujudnya
pedoman 1. Jumlah panduan mitigasi, tanggap darurat,
penanggulangan
bencana,
aparatur
yang
handal,
sarana dan prasarana yang memadai
dalam
penanganan bencana.
rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang tersusun. 2. Jumlah aparatur yang dibekali kualitas dan kuantitas
SDM
dalam
menghadapi
mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. 3. Jumlah sarana dan prasarana mitigasi, tanggap
darurat,
rehabilitasi
dan
rekonstruksi bencana yang tersedia. 2.
Terlaksananya penanganan
Jumlah kejadian yang tertangani dalam
penanggulangan
penanggulangan bencana.
yang
bencana terencana,
terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh menuju nagari tangguh. 3.
Tingginya
kesadaraan 1. Jumlah organisai siaga bencana (KSB dan
masyarakat
terhadap
pelestarian
lingkungan
dalam pengurangan risiko bencana
SSB) pada tingkat nagari yang terbentuk. 2. Jumlah
perangkat
Nagari,
Masyarakat,
Ormas,
mengikuti
Sosialisasi
Kesiapsiagaan, Penanggulangan
dan
dan
LSM
Tokoh yang
pencegahan, Deteksi
Bencana
pengurangan resiko bencana (PRB)
Dini dalam
BAB VII PENUTUP
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok adalah untuk memberi arahan kepada pelaksanaan strategi, program dan kebijakan dalam melaksanakan kegiatan di bidang Penanggulangan Bencana serta dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) yang dilaksanakan setiap tahunnya sehingga hasil
( output) yang diperoleh
sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Rencana
Strategis BPBD ini
disusun
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
mengacu
kepada
(RPJMD) Kabupaten
Solok
Rencana periode
Tahun 2011-2015 dan Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Solok serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Penanggulangan Bencana. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok bertujuan untuk meningkatkan upaya-upaya pengurangan dampak bencana serta
mendorong
peran
semua
pihak baik Pemerintah dengan unsur swasta,
komunitas siaga bencana serta masyarakat
dalam mengembangkan upaya
penanggulangan bencana. Keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Solok di Bidang Penanggulangan Bencana sangat tergantung pada komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dengan Stakeholders dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Solok . Untuk itu penyusunan kebijakan ini dapat dijadikan pedoman dan arahan bagi seluruh penyelenggaraan pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok.
KEPALA PELAKSANA
H. ABDUL MANAN,SH.MM NIP. 19630505 198903 1 013
