RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG TAHUN 2014 – 2019
DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG 2014
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN................................................................................................................1 I.1
Latar Belakang ............................................................................................... 1
I.2
Landasan Hukum ........................................................................................... 2
I.3
Maksud dan tujuan.........................................................................................4
I.4
Sistematika Penulisan ....................................................................................4
GAMBARAN PELAYANAN ..............................................................................................6 II.1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi........................................................ 6
II.2
Sumber Daya SKPD .................................................................................... 34
II.3
Kinerja Pelayanan SKPD ............................................................................. 38
II.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD....................... 40
ISU-ISU STRTEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ...................................41 III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .......41 III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih .....41 III.3 Telaahan Renstra SKPD dan Renstra Kementrian/Lembaga..................... 41 III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kondisi dan Lingkungan42 III.5 Penentuan Isu-isu Strategis .........................................................................42
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI .................................................44 IV.1 Visi dan Misi................................................................................................. 44 IV.2 Tujuan dan Sasaran................................ ................................ .. 45 IV.3 Strategi dan Kebijakan ................................................................................. 45
BAB V
RENCANA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN,
INDIKATOR
KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ....................................46 BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH .............47
BAB VII
PENUTUP.........................................................................................................................48
LAMPIRAN
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR BAB I
BAB II
DAFTAR ISI PENDAHULUAN I.1
Latar Belakang
I.2
Landasan Hukum
I.3 I.4
Maksud dan tujuan Sistematika Penulisan.
1 1 2 4 4 6
GAMBARAN PELAYANAN II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi II.2 Sumber Daya SKPD II.3 Kinerja Pelayanan SKPD II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III
41
ISU-ISU STRTEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGI III.1
Identifik Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
6 34 38 40
Fungsi
41
Pelayanan III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih III.3
Telaahan Renstra SKPD dan Renstra Kementrian/Lembaga
III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kondisi dan Lingkungan III.5Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI IV.1 Visi dan Misi
44 44
IV.3 Strategi dan Kebijakan
45 45
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
46
IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
BAB V
41 41 42 42
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VII
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
47
SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH BAB VII
PENUTUP LAMPIRAN
48
BAB I PENDAHULUAN I.1. LATAR BELAKANG Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusunan Rencana Strategis (Renstra). Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019
merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014 – 2019 dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 serta Renstra Kementrian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014 . Renstra ini akan dijadikan pedoman bagi semua pihak dari berbagai tingkatan pengelola pendidikan mulai dari Pemerintah Kota Padang, kecamatan, kelurahan, satuan-satuan pendidikan serta para stakeholder dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang di dalam rencana strategi tersebut yang akan dituangkan kedalam rencana kerja (Renja) yang dibuat tiap tahunnya, untuk mempermudah pelaksanaannya dan melakukan evaluasi capaiannya. Dalam RPJMD Kota Padang diamanatkan visi Walikota Padang terpilih untuk lima tahun ke depan, yaitu “Mewujudkan Padang Menjadi Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata
Yang Sejahtera, Religius, dan Berbudaya” serta lima butir kalimat misi untuk mewujudkan visi tersebut yaitu : (1) mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, Kreatif dan berdaya saing : (2) menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah barat Sumatera: (3) menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan: (4) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan; (5) menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal. Dinas Pendidikan sebagai pengemban tugas dan kewenangan pemerintah daerah di bidang pendidikan memiliki kewajiban untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut.
Perspektif
ke
depan
pembangunan
pendidikan
tidak
ditujukan
untuk
mengembangkan aspek intelektual saja melainkan juga pembentukan dan pengembangan karakter , watak, moral, etika, sosial budaya, perilaku bahkan kebugaran fisik peserta didik dan kemandirian agar dapat tumbuh wajar dan sehat dan harmonis. Dengan kata lain
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
1
pendidikan bertujuan membangun dan menciptakan insan yang cerdas dam berakhlak mulia, yaitu manusia yang sehat baik jasamani maupun rohani, Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan , Renstra Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2014 -2019 merupakan pedoman penyusunan rencana strategis dan operasional bagi Kepala Dinas Pendidikan dalam urusan wajib dan urusan pilihan dan sumberdaya pendukung yang tersedia, implikasinya, pengelolaan pelayanan pendidikan perlu memperkuat mekanisme partisipasi dan akuntabilitas publik disetiap tingkatan manajemen. Dengan perencanaan yang konsisten, prinsip desentralisasi dan otonomi dibidang pendidikan akan menciptakan rasa kepemilikan dan pemahaman yang optimal atas peran masing-masing stakeholders dalam pelayanan pendidikan seperti penetapan kebijakan di bidang pendidikan, standarisasi pelayanan minimal bidang pendidikan, pengendalian dan penjaminan mutu berdasarkan penilaian kinerja serta harmonisasi dan perlunya koordinasi sesuai delegasi fungsi, urusan dan tanggungjawab dari masing-masing pelaksana teknis satuan pendidikan , para stakeholders dan masyarakat. I.2. LANDASAN HUKUM Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2014 – 2019 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum dan peraturan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 20) ; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844); 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164); Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
2
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun -2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,- Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 12. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru; 13. Peraturan
Pemerintah
Nomor
17
Tahun
2010
tentang
Pengelolaan
clan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menenga 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2008; 18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor ... tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang; 19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 32);
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
3
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor .... Tahun 2012 Tentang Percepatan Mutu Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun ... Nomor ...); 21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor .... Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun ..... Nomor ....)
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2014 – 2019 adalah : 1. Memberikan arah pembangunan pendidikan Kota Padang. 2. Tersedianya dokumen publik yang menjadi pedoman bagi birokrat pendidikan dalam menyusun rencana kerja tahunan SKPD. 3. Landasan bagi para pengelola satuan pendidikan dalam menyusun program jangka menengah dan tahunan pada satuan pendidikan. 4. Menetapkan skala prioritas yang dapat menjadi pedoman bagi semua stakeholders dalam mengembangkan pendidikan Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2014 – 2019 adalah : 1. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai sumber daya pendidikan seperti : potensi peserta didik, sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidikan dan kependidikan, perangkat kurikulum, partisipasi masyarakat dan regulasi pendidikan. 2. Menetapan visi dan misi, strategi dan kebijakan pendidikan untuk 5 (lima) tahun kedepan. 3. Menyajikan matriks indikasi rencana program prioritas untuk dijabarkan dalam rencana kerja tahunan. I.4. SISTEMATIKAN PENULISAN Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2014 – 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN I.1
Latar Belakang
I.2
Landasan Hukum
I.3
Maksud dan tujuan
I.4
Sistematika Penulisan.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi II.2 Sumber Daya SKPD II.3 Kinerja Pelayanan SKPD II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAB III ISU-ISU STRTEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGI III.1
Identifik Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan
III. 2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan wakil walikota terpilih III.3
Telaahan Renstra OPD dan Renstra Kementrian/Lembaga
III.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Hidup
III.5
Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI IV.1 Visi dan Misi IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah IV.3 Strategi dan Kebijakan BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
II.1. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pendidikan Kota Padang mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan; c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang pendidikan; d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, terdiri dari : 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2.2. Sub Bagian Keuangan; 2.3. Sub Bagian Program. 3. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), terdiri dari : 3.1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; 3.2. Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan; 3.3. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 4. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari : 4.1. Seksi Kurikulum SD; 4.2. Seksi Kurikulum SMP; 4.3. Seksi Tenaga Teknis dan Kesiswaan; 5. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari : 5.1. Seksi Kurikulum SMA; 5.2. Seksi Kurikulum SMK; 5.3. Seksi Tenaga Teknis dan Kesiswaan; 6. Bidang Sarana, Prasarana dan Aset, terdiri dari : 6.1. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar; 6.2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah; 6.3. Seksi Aset. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
6
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;dan 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun Uraian Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur pada Peraturan Walikota Padang Nomor ... tahun 2012 dapat diuraikan sebagai berikut :
(1) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mempunyai fungsi: a.
perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
c.
pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang PAUDNI, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sarana dan prasarana serta fungsional;
d.
pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan Dinas;
e.
penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT Dinas; dan
f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas: a. membantu Walikota dalam melaksanakan tugas, baik perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan; b. memimpin, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan seluruh kegiatan dinas di bidang pendidikan; c. mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan; d. merumuskan, menyusun rencana dan program kerja dinas sebagai pedoman kerja sesuai kebijakan Pemerintah Daerah; e. memberi informasi dan saran serta bahan pertimbangan kepada Walikota dalam hal urusan pendidikan sebagai bahan penetapan kebijakan Walikota; f. menyusun, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; g. h. i. j.
membagi tugas kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya; memberi petunjuk kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang, untuk kelancaran pelaksanaan tugas; merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan; menetapkan kebijakan dan standar operasional pendidikan di Kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi;
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
7
k.
menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan; l. menyelenggarakan pemberian izin pendirian, pencabutan izin satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah serta pendidikan non formal dan in formal; m. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah serta pendidikan non formal dan in formal, sarana dan prasarana serta kelompok jabatan fungsional; n. mengoordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum satuan pendidikan pada pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah serta pendidikan non formal dan in formal; o. merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal dan in formal sesuai kewenangannya; p. mengendalikan mutu pendidikan dalam pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal dan in formal; q. menyelenggarakan pembinaan fungsional terhadap unit-unit organisasi di lingkup Dinas; r. menyelenggarakan penyusunan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan; s. menyelenggarakan penerapan budaya kerja aparatur lingkup Dinas; t. menyelenggarakan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang pendidikan; u. melaksanakan pembinaan administrasi ketatausahaan Dinas; v. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT; w. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Dinas, sesuai ketentuan yang berlaku; dan x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota, sesuai bidang tugas dan fungsinya. 1. SEKRETARIAT (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum kepegawaian, keuangan, dan program Dinas. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan; b. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas; c. pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas; d. pengelolaan penyusunan program Dinas; dan
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
8
e.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai uraian tugas: a. membantu Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan; b. mengoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas; c. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Subbagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya; e. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan; f. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; g. mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas; h. menyusun rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas; i. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi umum,hubungan masyarakat, keprotokolan dinas, administrasi kepegawaian dan penatausahaan keuangan dinas. j. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan; k. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas; l. meneliti dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas; m. Memantau dan mengawasi kegiatan pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
9
n. o. p. q. r.
1.1.
melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara; memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas; Menyusun dan mengkoordinasikan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas; mengevaluasi pelaksanaan tugas/kegiatan dinas , sesuai ketentuan yang berlaku; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: a. penyusunan perencanaan program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas; c. pelaksanaan tugas administrasi umum Dinas; dan d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas: a. membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas dalam urusan administrasi umum; b. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas, dan pengembangan karier bawahan; d. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; e. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan urusan kesekretariatan; f. melaksanakan kegiatan administrasi dan kerumahtanggaan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku; h. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan di bidang kepegawaian lingkup Dinas; i. mengusulkan kebutuhan dan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kewenangannya; Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
10
j.
mengusulkan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan tenaga kependidikan PNS dan Non PNS sesuai kewenangannya; k. mengumpulkan, mengoreksi, dan pengolahan data kepegawaian; l. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Dinas; m. melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah/urusan kepegawaian dengan unit kerja lain yang terkait; n. o. p. q. r. s. t.
u. v.
mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas yang akan ditandatangani oleh pimpinan melaksanakan pemeliharaan bangunan, pekarangan, kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor; melaksanakan penyusunan/pengusulan kebutuhan perlengkapan Dinas kepada pimpinan; melaksanakan pengadaan perlengkapan Dinas; melaksanakan pengembangan budaya kerja aparatur di lingkup Dinas; menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris, yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sesuai ketentuan yang berlaku; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1.2. Sub Bagian Keuangan (1)Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: a. penyusunan perencanaan program Subbagian Keuangan; b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas; c. pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan Dinas; dan d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas: a. membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas dalam urusan administrasi keuangan; b. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas, dan pengembangan karier bawahan; Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
11
d. e. f.
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas yang akan ditandatangani pimpinan; menyiapkan bahan rencana anggaran belanja tidak langsung Dinas;
g.
pelaksanaan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan Dinas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP GU), Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa; i. melaksanakan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) di lingkup Dinas; j. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ); k. melaksanakan akuntansi keuangan Dinas; l. menyiapkan laporan keuangan Dinas; m. memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Dinas; n. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian LHP dan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR); o. melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan Satuan/unit kerja lain yang terkait; p. melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Dinas; q. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian Keuangan; r. bersama-sama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran Subbagian Keuangan dengan satuan kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran; s. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris, yang berkaitan dengan kegiatan administrasi keuangan, dalam pengambilan keputusan/kebijakan; t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian Keuangan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1.3.Sub Bagian Program (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program mempunyai fungsi: a. penyusunan perencanaan program Sub Bagian Program dan Dinas;
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
12
b. c. d.
pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas; pelaksanaan tugas penyusunan program Dinas; dan pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Sub Bagian Program mempunyai uraian tugas: a. membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas perencanaan dan program; b. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Subbagian Program, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. d. e.
mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan; membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas; memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
f.
mengonsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas yang akan ditanda tangani pimpinan; g. menyusun rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas; h. mengkoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang program kepada unit organisasi di lingkup Dinas; i. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris, yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan program Dinas, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; k. melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Bidang/Subbagian dan para Kepala Seksi dalam rangka menyusun rencana anggaran Dinas; l. bersama-sama dengan para Kepala Bidang/Sub Bagian dan para Kepala Seksi melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Dinas dengan satuan kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran; m. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian Program; n. menyajikan data pelaksanaan kegiatan Dinas; o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas / program / kegiatan Dinas, sesuai ketentuan yang berlaku; dan p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Pendidikan anak Usia Dini Non Formal dan Informal (1)Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
13
(2) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal mempunyai tugas mengelola urusan pemerintah daerah di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal mempunyai fungsi: a.
perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal;
b.
pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan um
c.
um di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal;
d.
pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan anak usia dini dan keaksaraan, kesetaraan dan Pembinaan Kursus dan Pelatihan; dan
e.
pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, mempunyai uraian tugas: a.
membantu Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal;
b.
mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c.
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;
d.
membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
e.
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
f.
melaksanakan kebijakan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g.
menetapkan kebijakan dan standar operasional Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
h.
mengelola penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan anak usia dini dan keaksaraan dan Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
i.
mengelola pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan anak usia dini dan keaksaraan dan Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
j.
mengelola penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan keaksaraan dan Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
k.
mengoordinasikan dan supervisi pengembangan pendidikan anak usia dini dan keaksaraan dan Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
l.
memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal;
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
14
m. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pengurusan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; n.
melaporkan kepada tugas/penugasan;
Kepala
Dinas,
setiap
selesai
melaksanakan
o.
mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal;
p.
bersama dengan Sekretaris melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal dengan satuan kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran;
q.
melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas / kegiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
r.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (1) Seksi Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal. (2) Seksi Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan standar teknis serta pemberian bimbingan teknis anak usia dini di bidang Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pendidikan anak usia dini di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal; b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pendidikan anak usia dini di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pendidikan anak usia dini di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal; dan d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, mempunyai uraian tugas: a. membantu Kepala Bidang Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, dalam melaksanakan tugas urusan pendidikan anak usia dini Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal; b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pendidikan Usia Dini, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
15
e. f. g. h. i. j.
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; merencanakan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD; melaksanakan proses pemberian izin pendirian serta pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; menyusun standar norma, pedoman, kriteria dan prosedur pendidikan anak usia dini; memberikan bimbingan teknis dan evaluasi program pendidikan anak usia dini; mengelola pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal;
k.
mengelola pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal; l. melaksanakan lomba kreatifitas anak usia dini; m. melaksanakan evaluasi akhir pendidikan anak usia dini; n. melaksanakan pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan PAUD; o. merencanakan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD; p. merencanakan kegiatan PAUD (Kober, TPA dan SPS) melalui keluarga; q. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan standar teknis serta pemberian bimbingan teknis pendidikan anak usia dini, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; r. melaporkan kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan; s. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; t. bersama dengan Kepala Sub Bagian Program melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dengan Satuan Kerja terkait/Tim Anggaran/Panitia Anggaran; u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, sesuai ketentuan yang berlaku; dan v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.2. Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan (1) Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan dan Informal. (2) Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan standar teknis serta pemberian bimbingan teknis Pembinaan Kursus dan Pelatihan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan mempunyai fungsi: a.
perumusan kebijakan teknis Pembinaan Kursus dan Pelatihan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal;
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
16
b.
pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Pembinaan Kursus dan Pelatihan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal;
c.
pembinaan dan pelaksanaan tugas Pembinaan Kursus dan Pelatihan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal; dan
d.
pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Formal dan Informal, sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan, mempunyai uraian tugas: a. membantu Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, dalam melaksanakan tugas urusan Pembinaan Kursus dan Pelatihan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal; b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; f. merencanakan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan kursus dan kelembagaan; g. melaksanakan proses pemberian izin pendirian serta pencabutan izin penyelenggaraan kursus dan kelembagaan; h. menyusun standar norma, pedoman, kriteria dan prosedur pendirian kursus dan kelembagaan; i. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi program kursus dan kelembagaan; j. melaksanakan lomba pada lembaga kursus dan kelembagaan berprestasi; k. melaksanakan ujian nasional pada lembaga kursus; l. melaksanakan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan lembaga kursus dan kelembagaan; m. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan standar teknis serta pemberian bimbingan teknis Pembinaan Kursus dan Pelatihan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; n. melaporkan kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan; o. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan; p. bersama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan Satuan Kerja terkait/Tim Anggaran/Panitia Anggaran; q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
17
2.3. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat (1) Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal. (2) Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan standar teknis serta pemberian bimbingan teknis pendidikan kesetaraan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pendidikan di Bidang Pendidikan Masyarakat Anak Usia Dini Non Formal dan Informal; b.
pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pendidikan Masyarakat di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal;
c.
pembinaan dan pelaksanaan tugas pendidikan Masyarakat di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal; dan pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Formal dan Informal, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
d.
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat, mempunyai uraian tugas: a. membantu Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, dalam melaksanakan tugas urusan pembinaan pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal; b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; f. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pendidikan keaksaraan, pengembangan budaya baca, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan kepemudaan, pengarusutamaan gender di bidang pendidikan, pendidikan keorangtuaan dan pendidikan masyarakat sejenis lainnya; g. merencanakan kebutuhan tenaga pendidik pendidikan masyarakat; h. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan standar teknis serta pemberian bimbingan teknis pendidikan masyarakat, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; i. melaporkan kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan; j. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat; k. bersama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan Satuan Kerja terkait/Tim Anggaran/Panitia Anggaran;
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
18
l.
melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat, sesuai ketentuan yang berlaku; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Bidang Pendidikan Dasar (1) Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas mengelola urusan pemerintah daerah di Bidang Pendidikan Dasar. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan Dasar dan kesetaraan pendidikan dasar; b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pendidikan Dasar dan kesetaraan pendidikan dasar; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kurikulum, kesiswaan, dan tenaga kependidikan; dan d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pendidikan Dasar, mempunyai uraian tugas: a. membantu Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas di Bidang Pendidikan Dasar; b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pendidikan Dasar, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Seksi, sesuai dengan bidang tugasnya; d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; f. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di Bidang Pendidikan Dasar; g. menetapan kebijakan dan standar operasional pendidikan dasar dan kesetaraan pendidikan dasar, sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional; h. mengelola penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kurikulum, kesiswaan dan tenaga teknis kependidikan; i. mengelola pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kurikulum, kesiswaan dan tenaga teknis kependiikan; j. mengelola penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dasar dan kesetaraan pendidikan dasar; k. mengoordinasikan dan supervisi pengembangan kurikulum, kesiswaan dan tenaga teknis kependidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan kesetaraan pendidikan dasar;
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
19
l.
memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pengurusan pendidikan dasar dan kesetaraan pendidikan dasar, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; m. melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan; n. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Bidang Pendidikan Dasar; o. bersama dengan Sekretaris, melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran Bidang Pendidikan Dasar dengan Satuan Kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran; p. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Pendidikan Dasar, sesuai ketentuan yang berlaku; dan q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3.1.Seksi Kurikulum (1) Seksi Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar. (2) Seksi Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pembinaan dan pengurusan kurikulum di Bidang Pendidikan Dasar. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kurikulum mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis kurikulum di Bidang Pendidikan Dasar; b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kurikulum di Bidang Pendidikan Dasar; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas kurikulum di Bidang Pendidikan Dasar; dan d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar, sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Kurikulum mempunyai uraian tugas: a. membantu Kepala Bidang Pendidikan Dasar, dalam melaksanakan tugas urusan kurikulum di Bidang Pendidikan Dasar; b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kurikulum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; e. f. g.
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan urusan kurikulum Pendidikan Dasar dan kesetaraan Pendidikan Dasar; memantau dan mengevaluasi satuan pendidikan menengah bertaraf internasional dan sekolah standar nasional serta sekolah potensial;
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
20
h. i. j. k.
melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum pada Pendidikan Dasar dan kesetaraan Pendidikan Dasar; melakukan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pada pendidikan Pendidikan Dasar dan kesetaraan Pendidikan Dasar; melakukan sosialisasi dan implementasi kurikulum pada Pendidikan Dasar dan kesetaraan Pendidikan Dasar; melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kurikulum pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Dasar;
l.
membantu melaksanakan ujian nasional Pendidikan Dasar dan kesetaraan Pendidikan Dasar (Paket A dan B); m. mengkoordinasikan, memfasilitasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksaanaan ujian skala Kota dan ulangan umum; n. merencanakan pembiayaan penyelenggaraan ujian sekolah skala Kota; o. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penilaian akreditasi Dikdas atas serta kesetaraan Dikdas; p. melaksanakan pemberian dan pencabutan ijin penyelenggaraan Dikdas; q. melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri; r. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan, pengarahan, pengurusan dan pengembangan Dikdas, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; s. melaporkan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan; t. menyiapkan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi Kurikulum; u. bersama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Kurikulum dengan Satuan Kerja terkait/Tim Anggaran/Panitia Anggaran; v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kurikulum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3.2.Seksi Kesiswaan (1) Seksi Kesiswaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar. (2) Seksi Kesiswaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengurusan kesiswaan Dikdas. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesiswaan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis kesiswaan di Bidang Pendidikan Dasar; b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kesiswaan di Bidang Pendidikan Dasar; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas kesiswaan di Bidang Pendidikan Dasar; dan
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
21
d.
pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar, sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Kesiswaan mempunyai uraian tugas: a.
membantu Kepala Bidang Pendidikan Dasar, dalam melaksanakan tugas urusan kesiswaan Bidang Pendidikan Dasar;
b.
menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesiswaan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c.
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
d.
membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
e.
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
f.
memberikan izin mutasi siswa satuan pendidikan dasar;
g.
melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan dasar;
h.
menyelenggarakan seleksi dan lomba kreatifitas dan kompetensi siswa satuan Dikdas dan kesetaraan Dikdas;
i.
melaksanakan olimpiade olah raga seni siswa pada satuan Dikdas;
j.
melaksanakan pembinaan kesiswaan dan penanggulangan kenakalan siswa di lingkungan sekolah pada satuan Dikdas;
k.
melaksanakan penerimaan siswa baru (PSB) pada satuan Dikdas bekerjasama dengan UPTD Dapodik dan TI serta Seksi Kesiswaan Bidang Pendidikan Menengah; l. Fasilitasi dan kemitraan dengan ikatan alumni Dikdas; m. Melaksanakan pengurusan pengesahan/legalisir STTB/Surat Keterangan Pengganti Ijazah Hilang dan surat/dokumen siswa sejenisnya; n. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pengurusan urusan kesiswaan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; o. melaporkan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan; p. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran Seksi Kesiswaan; q. bersama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran Seksi Kesiswaan dengan Satuan Kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran; r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kesiswaan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
22
3.3.Seksi Tenaga Teknis (1)Seksi Tenaga Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar. (2) Kepala Seksi Tenaga Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengurusan tenaga teknis kependidikan dasar. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Tenaga Teknis mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis tenaga teknis di Bidang Pendidikan Dasar; b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum tenaga teknis di Bidang Pendidikan Dasar; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas tenaga teknis di Bidang Pendidikan Dasar; dan d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar, sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Tenaga Teknis mempunyai uraian tugas: a. membantu Kepala Bidang Pendidikan Dasar, dalam melaksanakan tugas urusan tenaga teknis di Bidang Pendidikan Dasar; b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Tenaga Teknis, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; f. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan tenaga teknis kependidikan di Bidang Pendidikan Dasar; g. merencanakan kebutuhan pendidik dan kependidikan untuk Dikdas dan kesetaraan Dikdas, sesuai kewenangannya; h. mengusulkan pengangkatan dan penempatan pendidik dan kependidikan untuk Dikdas, sesuai kewenangannya; i. mengusulkan pemindahan/mutasi pendidik dan kependidikan untuk Dikdas sesuai kewenangannya; j.
mengusulkan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan pelindungan pendidik dan kependidikan untuk pendidikan dasar dan kesetaraan Dikdas, sesuai kewenangannya; k. membina dan mengembangkan SDM, profesi dan karir tenaga pendidik dan kependidikan untuk Dikdas dan kesetaraan Dikdas, sesuai kewenangannya; l. Validasi sertifikasi tenaga pendidik untuk pendidikan dasar dan kesetaraan Dikdas; m. mengusulkan pemberhentian pendidik dan kependidikan untuk Dikdas dan kesetaraan Dikdas karena alasan pelanggaran peraturan perundanganundangan; n. melaksanakan usulan pemberian ijin memimpin Dikdas swasta; Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
23
o. p.
q. r. s.
t. u.
melaksanakan pemberdayaan peranan warga sekolah; memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan, pengarahan dan pengurusan tenaga teknis pendidik dan kependidikan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; melaporkan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan; menyiapkan pra rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran Seksi Tenaga Teknis; bersama dengan Kepala Subbagian Program, melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Tenaga Teknis dengan Satuan Kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran; melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Tenaga Teknis, sesuai ketentuan yang berlaku; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pendidikan Menengah (1) Bidang Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas mengelola urusan pemerintah daerah di Bidang Pendidikan Menengah. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan Menengah; b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pendidikan Menengah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kurikulum, kesiswaan, dan tenaga kependidikan; dan d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pendidikan Menengah, mempunyai uraian tugas: a. membantu Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas di Bidang Pendidikan Menengah; b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pendidikan Menengah, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Seksi, sesuai dengan bidang tugasnya; d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; f. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di Bidang Pendidikan Menengah;
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
24
g.
menetapan kebijakan dan standar operasional pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah, sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional; h. mengelola penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kurikulum, kesiswaan dan tenaga teknis kependidikan; i. mengelola pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kurikulum, kesiswaan dan tenaga teknis kependiikan; j. mengelola penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah; k. mengoordinasikan dan supervisi pengembangan kurikulum, kesiswaan dan tenaga teknis kependidikan tingkat satuan pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah; l. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pengurusan pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; m. melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan; n. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Bidang Pendidikan Menengah; o. bersama dengan Sekretaris, melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran Bidang Pendidikan Menengah dengan Satuan Kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran; p. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Pendidikan Menengah, sesuai ketentuan yang berlaku; dan q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4.1.Seksi Kurikulum (1) Seksi Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah. (2) Seksi Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pembinaan dan pengurusan kurikulum di Bidang Pendidikan Menengah. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kurikulum mempunyai fungsi: a. b.
perumusan kebijakan teknis kurikulum di Bidang Pendidikan Menengah; pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kurikulum di Bidang Pendidikan Menengah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas kurikulum di Bidang Pendidikan Menengah; dan d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah, sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Kurikulum mempunyai uraian tugas:
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
25
a. b. c. d. e. f.
membantu Kepala Bidang Pendidikan Menengah, dalam melaksanakan tugas urusan kurikulum di Bidang Pendidikan Menengah; menyusun rencana dan program kerja Seksi Kurikulum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan urusan kurikulum pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah;
g.
memantau dan mengevaluasi satuan pendidikan menengah bertaraf internasional dan sekolah standar nasional serta sekolah potensial; h. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum pada pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah; i. melakukan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pada pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah; j. melakukan sosialisasi dan implementasi kurikulum pada pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah; k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kurikulum pada pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah; l. membantu melaksanakan ujian nasional pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah (Paket C); m. mengkoordinasikan, memfasilitasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksaanaan ujian skala Kota dan ulangan umum; n. merencanakan pembiayaan penyelenggaraan ujian sekolah skala Kota; o. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penilaian akreditasi sekolah menengah atas serta kesetaraan sekolah menengah atas; p. melaksanakan pemberian dan pencabutan ijin penyelenggaraan pendidikan menengah; q. melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri; r. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan, pengarahan, pengurusan dan pengembangan pendidikan menengah, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; s. melaporkan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan; t. menyiapkan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi Kurikulum; u. bersama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Kurikulum dengan Satuan Kerja terkait/Tim Anggaran/Panitia Anggaran; v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kurikulum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
26
4.2.Seksi Kesiswaan (1)Seksi Kesiswaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah. (2) Seksi Kesiswaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengurusan kesiswaan pendidikan menengah. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesiswaan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis kesiswaan di Bidang Pendidikan Menengah; b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kesiswaan di Bidang Pendidikan Menengah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas kesiswaan di Bidang Pendidikan Menengah; dan d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah, sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Kesiswaan mempunyai uraian tugas: a.
membantu Kepala Bidang Pendidikan Menengah, dalam melaksanakan tugas urusan kesiswaan Bidang Pendidikan Menengah;
b.
menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesiswaan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c.
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
d.
membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
e.
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
f.
memberikan izin mutasi siswa satuan pendidikan menengah;
g.
melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan menengah;
h.
menyelenggarakan seleksi dan lomba kreatifitas dan kompetensi siswa satuan pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah;
i.
melaksanakan olimpiade olah raga seni siswa pada satuan pendidikan menengah;
j.
melaksanakan pembinaan kesiswaan dan penanggulangan kenakalan remaja di lingkungan sekolah pada satuan pendidikan menengah;
k.
melaksanakan penerimaan siswa baru (PSB) pada satuan pendidikan menengah bekerjasama dengan UPTD Dapodik dan TI serta Seksi Kesiswaan Bidang Pendidikan Menengah; l. Fasilitasi dan kemitraan dengan ikatan alumni sekolah menengah atas; m. Melaksanakan pengurusan pengesahan/legalisir STTB/Surat Keterangan Pengganti Ijazah Hilang dan surat/dokumen siswa sejenisnya;
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
27
n.
memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pengurusan urusan kesiswaan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
o.
melaporkan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan; menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran Seksi Kesiswaan; bersama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran Seksi Kesiswaan dengan Satuan Kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran; melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kesiswaan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
p. q.
r. s.
4.3.Seksi Tenaga Teknis (1)Seksi Tenaga Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah. (2) Kepala Seksi Tenaga Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengurusan tenaga teknis kependidikan menengah. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Tenaga Teknis mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis tenaga teknis di Bidang Pendidikan Menengah; b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum tenaga teknis di Bidang Pendidikan Menengah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas tenaga teknis di Bidang Pendidikan Menengah; dan d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah, sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Tenaga Teknis mempunyai uraian tugas: a. membantu Kepala Bidang Pendidikan Menengah, dalam melaksanakan tugas urusan tenaga teknis di Bidang Pendidikan Menengah; b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Tenaga Teknis, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; f. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan tenaga teknis kependidikan di Bidang Pendidikan Menengah; g. melaksanakan usulan pemberian ijin memimpin sekolah menengah swasta;
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
28
h.
merencanakan kebutuhan pendidik dan kependidikan untuk pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah, sesuai kewenangannya; i. mengusulkan pengangkatan dan penempatan pendidik dan kependidikan untuk pendidikan menengah, sesuai kewenangannya; j. mengusulkan pemindahan/mutasi pendidik dan kependidikan untuk pendidikan menengah sesuai kewenangannya; k. mengusulkan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan pelindungan pendidik dan kependidikan untuk pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah, sesuai kewenangannya; l. membina dan mengembangkan profesi dan karir tenaga pendidik dan kependidikan untuk pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah, sesuai kewenangannya; m. Validasi sertifikasi tenaga pendidik untuk pendidikan menengah dan kesetaraan menengah ; n. mengusulkan pemberhentian pendidik dan kependidikan untuk pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah karena alasan pelanggaran peraturan perundangan-undangan; o. melaksanakan pemberdayaan warga sekolah; p. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan, pengarahan dan pengurusan tenaga teknis pendidik dan kependidikan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; q. melaporkan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan; r. menyiapkan pra rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran Seksi Tenaga Teknis; s. bersama dengan Kepala Subbagian Program, melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Tenaga Teknis dengan Satuan Kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran; t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Tenaga Teknis, sesuai ketentuan yang berlaku; dan u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Sarana Prasarana dan Aset (1) Bidang Sarana Prasarana dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang merupakan unsur pelaksana, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Sarana Prasarana dan Aset mempunyai tugas mengelola urusan pemerintah daerah di Bidang Sarana Prasarana dan Aset Dinas. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Sarana Prasarana dan Aset mempunyai fungsi: a.
Perumusan kebijakan teknis di Bidang Sarana Prasarana dan Aset Dinas;
b.
Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Sarana Prasarana dan Aset Dinas;
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
29
c.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Sarana Prasarana dan Aset, Dinas Pendidikan, Pendidikan dasar, sarana dan prasarana pendidikan; dan
d.
Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Aset, mempunyai uraian tugas: a.
Membantu Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas di Bidang Sarana Prasarana dan Aset Dinas Pendidikan;
b.
Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Sarana Prasarana dan Aset, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Menyiapkan bahan analisis kebutuhan sarana prasarana sekolah berdasarkan kebutuhan pendidikan. d. Mengelola sarana prasarana/aset sekolah dan mengkoordinir penyelenggaraan
pengelolaan sarana prasarana/aset dinas pendidikan/sekolah
e. Pengaturan pengadaan sarana prasarana pendidikan/sekolah termasuk sesuai kebutuhan dan Peraturan yang berlaku f. Mengelola pengawasan, pengendalian, pendistribusian, pemanfaatan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan sarana prasarana/aset dinas pendidikan/sekolah; g. Membantu dalam manajemen dan menyusunan laporan pengelolaan sarana dan prasarana dinas pendidikan/sekolah h. Menyusun pedoman, pengembangan, pengelolaan sarana prasarana dan asset dinas pendidikan/sekolah i. Mengkoordinir Penataausahaan, inventarisasi, pendataan/sensus, pengumpulan
bahan data sarana prasarana dan aset dinas pendidikan/sekolah
j.
Membantu menyusun/pengkajian kebijakan umum sarana prasarana dan manajemen sarana prasarana dan asset dalam bentuk system informasi BMD. k. Mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran Bidang Sarana Prasarana dan Aset;
l.
Bersama dengan Sekretaris melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Dinas dengan Satuan Kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran;
m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Sarana Prasarana dan Aset, sesuai ketentuan yang berlaku; dan n.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5.1.Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar (1)Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Aset. (2) Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan standar teknis dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
30
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai fungsi: a. Menyusun kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menengah di Bidang Sarana Prasarana dan Aset pendidikan; b.
Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pengelolaan dan manajemen sarana prasarana pendidikan dasar di Bidang Sarana Prasarana dan Aset pendidikan;
c.
Pelaksanaan tugas tatakelola penatausahaan sarana dan prasarana pendidikan dasar di bidang sarana dan dan prasarana pendidikan; dan
d.
Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sarana Prasarana dan Aset, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan dasar, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1. Membantu Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Aset, dalam melaksanakan tugas urusan sarana dan prasarana pendidikan pendidikan dasar Bidang Sarana Prasarana dan Aset; 2. Menyusun rumusan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dasar 3. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Sarana Prasarana Pendidikan dasar, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 4. Mengumpulkan data dan bahan sarana prasarana pendidikan dasar termasuk kebutuhan sarana prasarana pendidikan dasar. 5. Membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku 6. Melakukan pembinaan Manajemen prasarana asset pendidikan dasar
Pengelolaan, penatausahaan sarana
7. Menyiapkan penatausahaan serta menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengadaan sarana prasarana pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku 8. Mengelola sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang Pendidikan dasar; 9. Melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah; 10. Melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan dasar; 11. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pengamanan pemeliharaan dan distribusi, penggunaan, pemanfaatan, penggunaa dan penghapusan sarana prasarana aset pendidikan dasar serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah 12. Meneliti dan menyiapkan bahan dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan, penerimaan, penolakan sarana prasarana dan tata administrasi asset pendidikan dasar
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
31
13. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Sarana Prasarana Pendidikan dasar, sesuai ketentuan yang berlaku; dan 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Aset, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5.2.Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah (1) Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Aset. (2) Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan standar teknis serta pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menengah. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah mempunyai fungsi: a. Menyusun kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menengah di Bidang Sarana Prasarana dan Aset pendidikan; b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pengelolaan dan manajemen sarana prasarana pendidikan menengah di Bidang Sarana Prasarana dan Aset pendidikan; c. Pelaksanaan tugas tatakelola penatausahaan sarana dan prasarana pendidikan menengah di bidang sarana dan dan prasarana pendidikan; dan d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sarana Prasarana dan Aset, sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah, mempunyai uraian tugas : 1. Membantu Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Aset, dalam melaksanakan tugas urusan sarana dan prasarana pendidikan menengah Bidang Sarana Prasarana dan Aset; 2. Menyusun rumusan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menengah 3. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 4. Mengumpulkan data dan bahan sarana prasarana pendidikan menengah termasuk kebutuhan sarana prasarana pendidikan menengah. 5. Membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku 6. Melakukan pembinaan Manajemen Pengelolaan, penatausahaan prasarana asset pendidikan menengah
sarana
7. Menyiapkan penatausahaan serta menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengadaan sarana prasarana pendidikan menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
32
8. Mengelola sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah; 9. Melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah; 10. Melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan menengah; 11. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pengamanan pemeliharaan dan distribusi, penggunaan, pemanfaatan, penggunaa dan penghapusan sarana prasarana aset pendidikan menengah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah 12. Meneliti dan menyiapkan bahan dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan, penerimaan, penolakan sarana prasara dan tata administrasi asset pendidikan menengah 13. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah, sesuai ketentuan yang berlaku; dan 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Aset, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5.3.Seksi Aset (1) Seksi Aset dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Aset. (2) Seksi Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan standar teknis pengadaan, pembinaan, pengelolaan dan pengawasan aset dinas. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Aset mempunyai fungsi: a.
Perumusan kebijakan teknis pengelolaan aset dinas;
b.
Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pengelolaan dan pengawasan Aset dinas;
c.
Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Aset, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Aset, mempunyai uraian tugas: a.
Membantu Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Aset, dalam melaksanakan tugas urusan Aset di lingkungan dinas;
b.
Menyusun rencana dan program kerja Seksi Aset, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c.
Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
d.
Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
e. Merencanakan kebutuhan dan standarisasi pengelolaan aset dinas;
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
33
f.
Menyiapkan bahan dan penyusunan peñatausahaan, inventarisasi aset dinas.
g. Menyiapkan pedoman petunjuk inventarisasi/sensus aset dinas.
tata teknis
cara
penyelenggaraan
penatausahaan
h. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi/sensus dokumen/bahan data aset dinas;
dan
dan
pengumpulan
i.
Melakukan pembinaan Manajemen Pengelolaan dan penatausahaan asset dinas ;
j.
Melakukan penilaian untuk memberikan suatu opini nilai aset - aset dinas .
k.
melakukan kodefikasi / labelisasi aset dinas ;
l.
melakukan pengendalian aset dinas pendidikan dengan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) dengan koordinasi sekretariat dinas ;
m. mengkompilasi, merekapitulasi, memverifikasi, memvalidasi, dan membuat laporan inventarisir, aset dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. n. menyusun laporan mutasi aset dan daftar mutasi aset setiap semester dan tahun anggaran ; o. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit terkait terhadap penataausahaan pencatatan, pelaporan dan pembukuan aset. p.
Melaksanakan pengawasan pendayagunaan aset dinas;
q.
Membuat laporan aset dinas;
r.
Melaporkan kepada Kepala Bidang Sarana, dan Prasarana, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
s.
Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Aset, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
t.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Aset, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
II.2. SUMBER DAYA II.2.1. Sumber Daya Manusia Sampai dengan tahun 2013 jumlah aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Dinas Pendidikan berjumlah ...... orang yang terdiri dari dari ..... orang pejabat struktural dan ...... orang fungsional yang terdiri dari 7.538 orang guru dan kepala sekolah, 148 orang pengawas dan ..... orang penilik. Tabel 1. Kualifikasi Pegawai Dinas Pendidikan Berdasarkan Golongan NO.
GOLONGAN
1
Golongan IV
2
Golongan III
3
Golongan III
4
Golongan I
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
JUMLAH
34
Tabel 2. Kualifikasi Pegawai Dinas Pendidikan Berdasarkan Jabatan NO.
GOLONGAN
JUMLAH
1
Eselon II
1
2
Eselon III
5
3
Eselon IV
53
4
Eselon V
53
5.
Fungsional
6.
Pelaksana (Staf)
Tabel 3. Jumlah Guru ASN Menurut Satuan Pendidikan Per Kecamatan Tahun 2013 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GURU ASN
KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KOTO TANGAH KURANJI LUBUK BEGALUNG LUBUK KILANGAN NANGGALO PADANG BARAT PADANG SELATAN PADANG TIMUR PADANG UTARA PAUH TOTAL
SD 140 565 536 307 189 213 209 229 334 230 201 3153
SLB 1 41 14 6 6 14 22 19 15 21 159
SMA 29 205 138 81 44 65 115 66 45 191 141 1120
SMK 0 51 205 224 0 0 144 4 163 132 38 961
SMP 72 324 246 186 107 179 208 100 274 140 90 1926
TK
TOTAL 246 1231 1167 831 354 478 704 431 863 729 504 7538
4 45 28 27 8 7 28 10 28 21 13 219
Sedangkan guru ASN berdasarkan tingkat pendidikan untuk D1 berjumlah 107 orang, D2 1.260 orang, D3 368 orang, D4 12 orang, S1 berjumlah 4.923 orang. Sedangkan yang telah menyelesaikan pendidikan S2/S3 berjumlah 540 orang
Tabel 4. Jumlah Guru ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Kecamatan Tahun 2013 NO.
KECAMATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BUNGUS TELUK KABUNG KOTO TANGAH KURANJI LUBUK BEGALUNG LUBUK KILANGAN NANGGALO PADANG BARAT PADANG SELATAN PADANG TIMUR
GURU ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN SLTA/D1 15 139 54 45 23 32 39 41 59
D2 49 201 256 145 81 92 65 91 107
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
D3 9 59 55 39 16 33 32 18 48
D4 2 3 2 1 1
S1 163 758 728 532 219 301 483 264 593
S2
S3 10 72 70 68 14 20 84 17 56
1
TOTAL 246 1231 1167 831 354 478 704 431 863
35
NO. 10 11
GURU ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN
KECAMATAN
SLTA/D1
PADANG UTARA PAUH TOTAL
32 30 107
D2 100 70 1260
D3 39 19 368
D4 3 12
S1 485 348 4923
S2
S3
70 37 539
1
TOTAL 729 504 7538
Penyelenggaraan pendidikan juga dibantu oleh tenaga honor. Jumlah guru honor pada seluruh satuan pendidikan di Kota Padang sampai dengan tahun 2013 berjumlah 5.299 orang atau sekitar 41,3% dari jumlah guru.
Tabel 5. Jumlah Guru ASN dan Guru Honor pada Satuan Pendidikan Tahun 2013 NO. 1 2 3 4 5 6
SATUAN PENDIDIKAN SD SLB SMA SMK SMP TK TOTAL
GURU ASN Jumlah 3160 159 1183 961 1856 219 7538
GURU HONOR
% 59.0% 45.3% 64.0% 64.5% 70.3% 19.0% 58.7%
Jumlah 2199 192 664 528 784 932 5299
Total
% 41.0% 54.7% 36.0% 35.5% 29.7% 81.0% 41.3%
5359 351 1847 1489 2640 1151 12837
Tabel 6. Jumlah Guru ASN dan Guru Honor Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 NO. 1 2 3 4 5 6
SATUAN PENDIDIKAN SD SLB SMA SMK SMP TK TOTAL
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
Jenis Kelamin Pria 775 44 429 568 544 10 2370
Wanita 4584 307 1418 921 2096 1141 10467
Total 5359 351 1847 1489 2640 1151 12837
36
Tabel 7. Jumlah Guru ASN Yang Akan Memasuki Masa Pensiun Tahun 2014 s/d 2018 NO. 1 2 3 4 5 6
SATUAN PENDIDIKAN SD SLB SMA SMK SMP TK Total
Pensiun Tahun 2014 2015 2016 64 137 101 1 16 40 58 6 22 31 20 68 86 5 4 111 267 281
2017 104
2018 133
71 28 95
65 30 96 1 325
298
Total 539 1 250 117 365 10 1282
II.2.2. Sarana dan Prasarana Dari data tahun 2013 menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Padang sampai saat ini memiliki gedung sekolah pada tingkat SD sebanyak 449 unit dengan jumlah ruang kelas 3.071 ruang, pada satuan pendidikan SMP memiliki gedung 102 unit dengan jumlah ruang kelas 1.524 ruang, sedangkan pada satuan pendidikan SMA/SMK memiliki gedung 99 unit dengan jumlah ruang kelas 950 ruang. Disamping itu sarana prasarana pendidikan juga telah dilengkapi dengan ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang komputer, ruang UKS dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini.
Tabel. 8. Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan Pada Sekolah Negeri dan Swasta Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Sarana Prasarana Sekolah Rombongan Belajar Ruang Kelas Perpustakaan Ruang UKS Ruang Komputer Laboratorium Ruang Olahraga
SD 449 5,029 3,071 311 402 24 0
SMP SMA/SMK 102 99 1,967 1,245 1,524 950 110 43 98 21 67 84 53 234 3 5
Jumlah 650 8,241 5,545 464 521 175 287 8
Tabel. 9. Jumlah Kekurangan Sarana Prasarana Pendidikan Pada Sekolah Negeri dan Swasta Tahun 2013 No. 1 2 3
Sarana Prasarana RK Perpustakaan Ruang UKS
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
SD 1,958 138 47
SMP SMA/SMK 443 295 -8 56 4 78
TOTAL 2696 186 129 37
No. 4 5 6
Sarana Prasarana Ruang Komputer Laboratorium Ruang Olahraga
SD 425 449
SMP SMA/SMK 35 15 49 261 99 94
TOTAL 475 310 642
Catatan: (-) minus berarti kelebihan, lainnya kekurangan
II.2. KINERJA PELAYANAN Dalam kurun waktu tahun 2009 – 2013 Dinas Pendidikan telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan indikator pendidikan di Kota Padang, yaitu peningkatan dalam hal kualitas pendidikan yang meliputi peserta didik, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam hal kualitas peserta didik dapat dilihat angka kelulusan yang memuaskan untuk seluruh satuan pendidikan, untuk Sekolah Dasar mencapai 99,87 %, untuk SMP 99,35% sedangkan untuk SMA/SMK 99,81% dan semakin menurunnya jumlah anak putus sekolah. Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Padang termasuk dalam kategori baik, untuk pendidikan setara SMP mencapai lebih 87,24% pada tahun 2013 sedangkan APM untuk pendidikan
setara
SMA/SMK
masih
perlu
ditingkatkan
dalam
sarana
maupun
keterjangkauan biaya oleh seluruh masyarakat karena nilainya baru mencapai 64,48% pada tahun 2013. Untuk lebih capai kinerja pelayanan pendidikan Kota Padang dapat dilhat pada tabel 8 berikut ini.
Tabel 10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Pendidikan Kota Padang Tahun 2009 – 2013 NO.
URAIAN
2009
2010
2011
2012
2013
99.49
99.51
99.59
99.91
99.97
a. SD/MI
99.73
98.48
101.8
111.3
109.2
b. SMP/MTS.
98.20
97.8
100.6
100.8
93.18
c. SMA/SMK/MA
80.32
83.27
79.7
85.9
86.45
a. SD/MI
92.02
91.54
90.54
96.82
96.41
b. SMP/MTS.
72.20
85.01
85.89
86.34
87.24
c. SMA/SMK/MA
60.21
54.04
60.27
63.73
64.48
Tingkat Lulusan : a. SD/MI
99.87
99.68
99.85
99.94
98.59
b. SMP/MTS.
99.35
99.79
99.98
99.99
1
Angka Melek Huruf
2
Angka Partisipasi Kasar (APK) :
3
4
Angka Partisipasi Murni (APM) :
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
99.86
38
NO.
URAIAN
2009
2010
2011
2012
2013
99.81
99.83
99.86
99.92
99.06
a. SD/MI
7.92
8.15
8.25
8.34
8.1
b. SMP/MTS.
6.22
6.53
6.35
6.8
6.45
c. SMA/SMK/MA
6.35
6.15
7.59
6.65
6.12
a. SD/MI
628
490
573
585
521
b. SMP/MTS.
705
691
672
642
610
1: 31 1: 37
1: 31 1: 37 1: 31
1: 29 1: 37
1: 29 1: 37
1: 35 1: 36
1 : 35
1 : 35
1 : 35
1 : 17
1 : 17
1 : 16
1 : 13
1 : 13
1 : 13
1 : 26
1 : 26
1 : 26
c. SMA/SMK/MA 5
6
Nilai NEM Rata-Rata :
Angka putus sekolah :
c. SMA/SMK/MA 7
Rasio ruang kelas - siswa : a. SD/MI b. SMP/MTS. c. SMA/SMK/MA
8
1 : 31
Rasio guru siswa : a. SD/MI
1 : 17
b. SMP/MTS.
1 : 13
c. SMA/SMK/MA
1 : 26
1: 17 1: 13 1: 26
Prestasi peserta didik di Kota Padang pun pantas diperhitungkan dengan adanya peserta didik di Kota Padang yang menjuarai berbagai kejuaraan di tingkat propinsi, nasional maupun internasional. Dalam hal kualitas sarana prsarana pendidikan juga semakin giat untuk dibenahi. Pasca gempa tahun 2009 sarana prasarana yang rusak akibat gempa telah dapat diperbaiki, ini dapat dilihat dari jumlah sekolah yang bertambah, ruang kelas baru yang bertambah dan tingkat kerusakan sarana prasarana yang semakin menurun. Jika dilihat dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan di Kota Padang juga semakin baik dengan banyak diadakan pelatihan beragam materi yang menyangkut berbagai hal tentang bagaimana cara mendidik yang baik dan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan juga banyak prestasi yang diraih oleh tenaga pendidik baik ditingkat propinsi maupun nasional.. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas guru berstandar telah dilakukan sertifikasi yang hingga tahun 2013 telah mencapai 6.075 orang atau 47,3% dari jumlah guru. Sedangkan guru yang belum memiliki sertifikasi berjumlah 6.762 orang atau 52,7%. Untuk lebi jelasnya dapat dilihat pada tabel 9 berikut :
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
39
Tabel 11. Jumlah Tenaga Pendidik pada Satuan Pemdidikan Yang Belum dan Sudah Memilik Sertifikasi No. 1 2 3 4 5 6
Satuan Pendidikan SD SLB SMA SMK SMP TK TOTAL
Belum Sertifikasi
Sudah Sertifikasi
Jumlah 3418 234 623 536 870 1081 6762
Jumlah 1941 117 1224 953 1770 70 6075
% 63.8% 66.7% 33.7% 36.0% 33.0% 93.9% 52.7%
% 36.2% 33.3% 66.3% 64.0% 67.0% 6.1% 47.3%
Total 5359 351 1847 1489 2640 1151 12837
II.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD
Berdasarkan analisis faktor eksternal, internal, potensi dan permasalahan pendidikan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan lima tahun ke depan. Tantangan tersebut adalah sebagai berikut : 1.
Keterjangkauan akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat.
2.
Menjamin tingkat kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan.
3.
Menerapkan standar nasional pendidikan dengan menekankan keseimbangan antara olah pikir, olah hati dan olah raga.
4.
Mengembangkan kebijakan pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan dengan memperhatikan profesionalisme.
5.
Mempertahankan peningkatan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan standar pelayanan minimal.
6.
Menghasilkan SDM kreatif melalui pendidikan yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi kreatif.
7.
Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan dunia usaha dan industri, organisasi masyarakat dan organisasi profesi.
8.
Mengembangkan
kebijakan-kebijakan
untuk
memperkuat
dan
memperluas
pemanfaatan TIK di bidang pendidikan. 9.
Mengembangkan muatan lokal sesuai dengan potensi daerah dan pengembangan Kota Padang.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
40
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
III.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN Pada saat ini dapat diidentifikasi permasalahan yang ada di Dinas Pendidikan antara lain : 1.
Keterbatasan akses pendidikan baik daya tampung disekolah maupun pemerataan sekolah diwilayah Kota Padang, khususnya pada tingkat SMA dan SMK.
2.
Pemerataan tenaga pendidik pada satuan pendidikan SMP, SMA/SMK serta kekurangan tenaga pendidik pada satuan pendidikan SD.
3.
Kualifikasi pendidik dan tenaga pendidik yang masih kurang.
4.
Kualitas sarana prasarana pendidikan yang masih kurang baik.
III.2. TELAHAAN VISI , MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Visi Kota Padang untuk tahun 2014 – 2019 adalah Mewujudkan Padang Menjadi Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius, dan Berbudaya” . Dari visi ini tersirat maksud bahwa Kota Padang ingin menjadi kota yang maju dalam pelayanan publik serta warganya yang berakhlak mulia, berbudaya dan sejahtera. Keinginan tersebut juga ditegaskan kembali di dalam salah satu butir misi Kota Padang yaitu “mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing”. Misi tersebut mencerminkan bahwa untuk menjadi maju dan sejahtera maka kota Padang terlebih dahulu harus memilik sumberdaya manusia yang unggul dalam ilmu pengetahuan, kreatif dalam penerapan ilmu pengetahuan tersebut, menerapkannya dengan tidak melanggar norma-norma yang ada khususnya norma agama. III.3. TELAHAAN RENSTRA SKPD DENGAN RENSTRA KEMENTERIAN Dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2014 – 2019 ini terdapat beberapa program prioritas dengan program yang tertuang pada RPJMD Kota Padang Tahun 2014 – 2019, antara lain : 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan seperti pembangaunan, rehabilitasi dan lainnya. Khusus untuk mewujudkan Padang sebagai Kota Pendidikan. 2. Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
41
Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan gratis di sekolah dari tingkat SD, SMP dan SMA/SMK melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sehingga masyarakat kurang mampu dapat memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu. 3. Peningkatan Pendidikan Formal, Informal dan Non Formal Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Padang baik formal, informal dan non formal. Termasuk disini pendidikan untuk warga kota yang penyandang disabilitas. 4. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sehingga lebih berkompeten dalam mengajar. 5. Pengembangan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan Program ini merupakan program untuk membentuk sumber daya manusia di Kota Padang lebih kreatif dan berdaya saing.
Program dan kegiatan diatas juga didukung oleh program dan kegiatan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain : 1. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk
penerapan sistem
pembelajaran bermutu yang merata di seluruh propinsi, kabupaten/kota. 2. Program peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. 3. Program pendidikan nonformal dan informal. III.3. TELAHAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KONDISI LINGKUNGAN Belum tersedianya lahan yang layak dan dapat digunakan untuk pembangunan unis sekolah baru dalam rangka pemerataan sarana prasarana pendidikan khususnya pada satuan pendidikan SMP, SMA/SMK. III.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa isu-isu strategis yang ada pada pendidikan di Kota Padang adalah : 1.
Penyebaran dan
sekolah yang belum merata di seluruh wilayah Kota Padang
khususnya SMA/SMK. 2.
Kelebihan tenaga pendidik pada satuan pendidikan SMP dan SMA serta kekurangan tenaga pendidik pada satuan pendidikan SD.
3.
Masih banyaknya pendidik yang belum memnuhi kualifikasi pendidikan sarjana S1 khususnya guru SD.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
42
4.
Keterjangkauan akses masyarakat kurang mampu untuk memperoleh pendidikan bermutu seluas-luasnya.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
43
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
IV.1. VISI DAN MISI Rumusan visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan Dinas Pendidikan Kota Padang didasarkan pada visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan jangka menengah Walikota Padang terpilih yang dituangkan di dalam RPJMD Tahun 2014 – 2019 pada misi pertama “mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing” yang mengamanatkan adanya peningkatan kualitas pendidikan di Kota Padang untuk lima tahun kedepan, disamping perlunya peningkatan layanan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kota Padang. Kebijakan-kebijakan yang disusun
diantaranya peningkatan perluasan kesempatan
memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan yang dalam hal ini perlu adanya keikutsertaan seluruh masyarakat baik melalui peningkatan peran serta dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan maupun melalui gerakan masyarakat peduli pendidikan. Maka rumusan visi Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Pendidikan yang Unggul, Berdaya Saing, Kreatif dan Beriman” Dari pernyataan visi diatas terkandung pengertian bahwa Dinas Pendidikan Kota Padang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satuan perangkat kerja daerah menjalankan kewenangan Walikota Padang dalam rangka desentralisasi di bidang pendidikan, maka seluruh komponen dan sumberdaya yang ada harus difungsikan sebagai wahana dalam pembangunan pendidikan. Pemilihan rumusan visi pembangunan pendidikan ini juga didasari kepada analisa kondisi faktual yang ada seperti politik, ekonomi, sosiokultural masyarakat Kota Padang yang mengalami perkembangan begitu cepat, keadaan demografi, sumberdaya, ketersediaan sarana prasarana termasuk kekuatan pendukung berupa regulasi dari pemerintah pusat maupun propinsi yang mampu mendukung proses pembangunan pendidikan di Kota Padang lima tahun kedepan serta kemungkinan munculnya faktor pendukung eksternal baik dari masyarakat kalangan dunia usaha, stakeholders pendidikan lainnya, yang sudah dapat dipastikan titik berat dari visi tersebut adalah memfasilitasi dan mendorong terciptanya iklim pembangunan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses layanan serta sudah barang tentu upaua peningkatan mutu pendidikan. Untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan tersebut Dinas Pendidikan Kota Padang telah menetapkan misi, yaitu : 1.
Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan.
2.
Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
3.
Mewujudkan terselenggaranya proses pembelajaran yang kreatif, inovatif dan berakhlak mulia.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
44
IV.2. TUJUAN DAN SASARAN Didasarkan kepada visi dan misi pendidikan tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan jangka menengah Kota Padang sebagai berikut : Misi 1 : Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan Tujuan : Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan oleh setiap satuan pendidikan. Sasaran : Terlaksananya penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun.
Misi 2 : Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Tujuan : Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan profesional Sasaran : Terlaksananya peningkatan keprofesionalan tenaga pendidik dan kependidikan
Misi 3 : Mewujudkan terselenggaranya proses pembelajaran kreatif , inovatif dan berakhlak mulia Tujuan : Terlaksananya hasil proses belajar dan lulusan yang berkualitas Sasaran : Terjadinya peningkatan hasil belajar dan angka kelulusan. IV.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Didasarkan kepada analisa kondisi umum pendidikan Kota Padang serta hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan periode sebelumnya, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan, kekuatan, peluanga, tantangan dan ancaman dalam proses pembangunan pendidikan untuk jangka lima tahun kedepan. Oleh sebab itu perlu dibuat rumusan kebijakan stregis, program strategis bahkan sampai kegiatan yang ditujukan untuk mencapai sasaran kinerja yang realistis. Kebijakan pembangunan pendidikan Kota Padang juga tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional seperti tertuang didalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka untuk perencanaan lima tahun kedepan merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014 – 2019 dengan arah kebijakan meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan, SDM pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan masyarakat, ditetapkan kebijakan strategis sebagai berikut : 1. Misi Pertama : Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan Strategi dan Arah Kebijakan : pemerataan dan layanan pendidikan 2. Misi Kedua : Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Strategi dan Arah Kebijakan : meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. 3. Misi Ketiga : Mewujudkan terselenggaranya proses pembelajaran kreatif , inovatif dan berakhlak mulia Strategi dan Arah Kebijakan : meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
45
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Padang untuk tahun 2014 – 2019 disusun berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Kota Padang . Rencana program dan kegiatan tersebut juga tidak lepas dari indikator-indikator bidang pendidikan yang telah ditentukan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Program Dinas Pendidikan Kota Padang terdiri atas 11 program, yaitu : 1. Wajib Belajar Pendidikan Dua Belas Tahun 2. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal 4. Manajemen Pelayanan Pendidikan 5. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 6. Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan 7. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 8. Peningkatan Disiplin Aparatur 9. Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 10. Pelayanan Administrasi Sekolah 11. Peningkatan dan Pengembanan Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, kegiatan, indikator kinerja , kelompok sasaran dan pendanaan indikatof Dinas Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
46
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Padang untuk tahun 2014 – 2019 disusun dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 20014 – 2019 yang tidak lepas dari indikator-indikator bidang pendidikan yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Indikator kinerja program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Padang terdiri dari atas ... indikator yaitu : 1. Angka melek huruf 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) 3. Angka Partisipasi Murni (APM) 4. Angka Putus Sekolah (APS) 5. Angka Melanjutkan Sekolah 6. Jumlah Sekolah 7. Jumlah Ruang Kelas 8. Kondisi ruang kelas 9. Rasio Ruang Kelas dan Siswa 10. Rata-Rata Ujian Sekolah 11. Rata-rata Ujian Nasional 12. Angka Kelulusan 13. Jumlah pelatihan/workshop bagi pendidik dan tenaga kependidikan 14. Jumlah lomba-lomba uji kompetensi/penilaian kinerja bagi pendidik dan tenaga kependidikan 15. Jumlah PAUD 16. Jumlah PKBM 17. Jumlah Peserta PKBM
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
47
BAB VII PENUTUP Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Padang ini merupakan doku```+ T6yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan selama periode 2014 – 2019 mengikuti periode berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014 – 2019. Renstra Dinas Pendidikan ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama lima tahun ke depan, memberikan arah, tujuan dan sasarn, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Padang. Renstra Dinas Pendidikan Kota Padang merupakan penjabaran dokumen RPJMD Kota Padang Tahun 2014 – 2019 selanjutnya Renstra Dinas Pendidikan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan yang merupakan rencana tahunan. Renstra Dinas Pendidikan diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang dan di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pencapaian kinerja pelayanan pendidikan sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Pendidikan merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Walikota dan Wakil Walikota serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Padang.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2019 (Draft 1)
48
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Kota Padang
Kode
Program dan Kegiatan
1 2 ( 1.01. ) - PENDIDIKAN 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
02. 06. 08. 10. 11. 12. 13. 14 15. 17. 18. 21. 22. 39.
02.
Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (Output) 3
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya materai dan benda pos lainnya. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Lancarnya listrik operasional kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Lancarnya kendaraan dinas/operasional operasional kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Lancarnya operasional kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya operasional kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Lancarnya operasional kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Lancarnya bangunan kantor operasional kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Lancarnya operasional kantor Penyediaan Peralatan rumah tangga Lancarnya operasional kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Lancarnya perundang-undangan operasional kantor Penyediaan makanan dan minuman Lancarnya operasional kantor Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Lancarnya operasional kantor Penyediaan jasa pelayanan publik Lancarnya operasional kantor Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Lancarnya operasional kantor Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Terciptanya keamanan kantor
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
10.
Pengadaan Mebeleur
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tahun Tahun-1 (2014) Target 4
Rp. 5 87.559.322.707 1.721.115.000
Tahun-2 (2015) Target 6
Rp. 7 110.547.796.950 18.661.228.950
Target 8
Rp. 9 115.968.000.000 18.861.000.000
Tahun-4 (2017) Target 10
Rp. 11 118.859.500.000 18.977.000.000
Tahun-5 (2018) Target 12
Rp. 13 121.845.000.000 19.165.000.000
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2019) Target Rp. 14 15 125.186.000.000 19.331.000.000
12 bulan
17.000.000 12 bulan
14.450.000 12 bulan
16.000.000 12 bulan
18.000.000 12 bulan
20.000.000 12 bulan
22.000.000
12 bulan
306.948.000 12 bulan
422.400.000 12 bulan
450.000.000 12 bulan
450.000.000 12 bulan
500.000.000 12 bulan
500.000.000
100%
9.600.000
100%
9.600.000
100%
10.000.000
100%
12.000.000
100%
15.000.000
100%
17.000.000
100%
201.290.000
100%
171.096.500
100%
175.000.000
100%
200.000.000
100%
225.000.000
100%
250.000.000
100%
199.137.000
100%
169.266.450
100%
175.000.000
100%
180.000.000
100%
190.000.000
100%
200.000.000
100%
100.000.000
100%
85.000.000
100%
90.000.000
100%
95.000.000
100%
100.000.000
100%
110.000.000
100%
10.000.000
100%
8.500.000
100%
10.000.000
100%
15.000.000
100%
20.000.000
100%
25.000.000
100%
270.000.000
100%
354.486.000
100%
350.000.000
100%
375.000.000
100%
400.000.000
100%
450.000.000
100%
10.000.000
100%
20.000.000
100%
17.000.000
100%
20.000.000
100%
22.000.000
100%
25.000.000
100%
27.000.000
12 bulan
65.000.000 12 bulan
55.190.000 12 bulan
60.000.000 12 bulan
65.000.000 12 bulan
70.000.000 12 bulan
75.000.000
12 bulan
200.000.000 12 bulan
210.490.000 12 bulan
250.000.000 12 bulan
275.000.000 12 bulan
300.000.000 12 bulan
325.000.000
12 bulan
113.900.000 12 bulan
37.100.000 12 bulan
40.000.000 12 bulan
45.000.000 12 bulan
50.000.000 12 bulan
55.000.000
12 bulan
12 bulan
16.898.400.000 12 bulan
17.000.000.000 12 bulan
17.000.000.000 12 bulan
17.000.000.000 12 bulan
17.000.000.000
12 bulan
198.240.000 12 bulan
208.250.000 12 bulan
215.000.000 12 bulan
225.000.000 12 bulan
250.000.000 12 bulan
275.000.000
1.698.650.000 Lancarnya operasional kantor Lancarnya operasional kantor Lancarnya operasional kantor
Tahun-3 (2016)
823.951.500
1.672.000.000
1.450.000.000
1.387.000.000
1.425.000.000
100%
38.650.000
100%
-
100%
600.000.000
100%
400.000.000
100%
300.000.000
100%
300.000.000
100%
280.000.000
100%
-
100%
200.000.000
100%
150.000.000
100%
150.000.000
100%
150.000.000
100%
50.000.000
100%
42.500.000
100%
45.000.000
100%
50.000.000
100%
75.000.000
100%
100.000.000
Kode 24. 26. 42.
03. 02. 09.
05. 37.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rapat kerja teknis dan evaluasi program pendidikan Lancarnya kegiatan Dinas Pendidikan
Bimbingan Teknis Penerima DAK
73.
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Aset
01.
15.
Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (Output) Lancarnya operasional kantor Lancarnya operasional kantor Terpeliharanya gedung kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya disiplin aparatur Pembinaan Aparatur dan Klarifikasi Kelapangan Selesainya PNS Bermasalah dilingkungan Dinas Pendidikan permasalahan Kota Padang aparatur
72.
06.
16.
Program dan Kegiatan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
18.
Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Sekolah
67.
Pelatihan Tenaga Pendidik PAUD
68.
Pembinaan dan Lomba Gugus PAUD
69.
Seleksi dan pengiriman Jambore PAUD
70.
Apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD
71.
Akreditasi lembaga PAUDNI
72.
Insentif Guru PAUD
73.
Pendidikan Parenting
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Tahun Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Tahun-4 (2017)
Tahun-5 (2018)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2019) 100% 840.000.000
100%
600.000.000
100%
755.951.500
100%
800.000.000
100%
820.000.000
100%
830.000.000
100%
30.000.000
100%
25.500.000
100%
27.000.000
100%
30.000.000
100%
32.000.000
100%
35.000.000
100%
700.000.000
100%
100%
4.023.200.000 4.023.200.000
100%
1.149.500.000 1.049.500.000
100%
4.125.000.000 4.000.000.000
100%
4.650.000.000 4.500.000.000
100%
5.175.000.000 5.000.000.000
100%
5.700.000.000 5.500.000.000
-
100%
100.000.000
100%
125.000.000
100%
150.000.000
100%
175.000.000
100%
200.000.000
210.000.000 100%
210.000.000
Lancarnya pelaksanaan DAK Tertatanya Aset Dinas Pendidikan
482.136.400
100%
732.000.000
-
555.000.000
590.000.000
625.000.000
220.404.500
100%
250.000.000
100%
275.000.000
100%
300.000.000
100%
325.000.000
100%
35.888.900
100%
40.000.000
100%
45.000.000
100%
50.000.000
100%
55.000.000
100%
225.843.000
100%
230.000.000
100%
235.000.000
100%
240.000.000
100%
245.000.000
162.250.000
170.000.000
175.000.000
175.000.000
175.000.000
100%
162.250.000
100%
170.000.000
100%
175.000.000
100%
175.000.000
100%
175.000.000
100%
977.500.000 85.000.000
100%
1.070.000.000 100.000.000
100%
1.145.000.000 125.000.000
100%
1.245.000.000 150.000.000
100%
1.320.000.000 175.000.000
100%
93.250.000
100%
100.000.000
100%
110.000.000
100%
120.000.000
100%
130.000.000
100%
42.500.000
100%
50.000.000
100%
55.000.000
100%
60.000.000
100%
65.000.000
100%
100.000.000
100%
110.000.000
100%
120.000.000
100%
130.000.000
100%
140.000.000
100%
85.000.000
100%
100.000.000
100%
110.000.000
100%
120.000.000
100%
130.000.000
100%
63.750.000
100%
70.000.000
100%
75.000.000
100%
80.000.000
100%
85.000.000
100%
425.000.000
100%
450.000.000
100%
450.000.000
100%
475.000.000
100%
475.000.000
100%
83.000.000
100%
90.000.000
100%
100.000.000
100%
110.000.000
100%
120.000.000
Meningkatnya fasilitas sekolah Meningkatnya kualitas pendidik Meningkatnya kualitas pendidik Meningkatnya kualitas pendidik Meningkatnya kualitas pendidik Meningkatnya kualitas pendidik Meningkatnya kualitas pendidik Meningkatnya kualitas pendidik
520.000.000
100%
732.000.000 Lancarnya kegiatan kantor
Tahun-3 (2016)
16.148.301.000
15.895.000.000
16.282.500.000
16.518.000.000
16.920.000.000
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (Output) Tersedianya sarana prasana sekolah
Tahun
100%
700.000.000
100%
700.000.000
100%
700.000.000
100%
700.000.000
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2019) 100% 700.000.000
Meningkatnya sarana prasana sekolah
100%
390.000.000
100%
400.000.000
100%
400.000.000
100%
400.000.000
100%
400.000.000
04.
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP (Dana Sharing Meningkatnya sarana Provinsi) prasana sekolah
100%
450.000.000
100%
450.000.000
100%
450.000.000
100%
450.000.000
100%
450.000.000
05.
Bimtek Kurikulum 2013 Guru Mata Pelajaran SMP Melalui MGMP
100%
85.000.000
100%
90.000.000
100%
95.000.000
100%
100.000.000
100%
110.000.000
06.
Bimtek Kurikulum 2013 Guru Kelas SD Melalu KKG
Meningkatnya pemahaman guru SMP tentang Kurikulum 2013 Semakin profesionalnya guruguru SD dalam bertugas
100%
85.000.000
100%
90.000.000
100%
95.000.000
100%
100.000.000
100%
110.000.000
07.
Pematangan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri 38
Meningkatnya sarana prasana sekolah
100%
340.000.000
14.
Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih SD (Air Bersih Meningkatnya sarana dan Air Kotor) prasana sekolah
100%
255.000.000
16.
Pembangunan Jembatan Penghubung SMP Negeri 2 Padang
Meningkatnya sarana prasana sekolah
100%
127.500.000
18.
Pengadaan Mebeluer SD dan SMP
Meningkatnya sarana prasana sekolah
100%
1.229.214.000
100%
1.000.000.000
100%
1.000.000.000
100%
850.000.000
100%
850.000.000
19.
Pengadaan Mebeluer Sekolah Dasar SD (Dana Sharing Provinsi)
Meningkatnya sarana prasana sekolah
100%
400.000.000
100%
400.000.000
100%
400.000.000
100%
400.000.000
100%
400.000.000
20.
Pengadaan Mebeluer SMP (Dana Sharing Provinsi)
Meningkatnya sarana prasana sekolah
100%
400.000.000
100%
400.000.000
100%
400.000.000
100%
400.000.000
100%
400.000.000
21.
Pendataan Sekolah Penerima Bosda SD dan SMP
Terdatanya sekolah penerima BOSDA
100%
100.000.000
100%
105.000.000
100%
110.000.000
100%
115.000.000
100%
120.000.000
53.
Rehabilitasi Sarana Bangunan Pustaka/Ruang Kelas Meningkatnya sarana Pendidikan Menengah prasana sekolah
100%
425.000.000
100%
450.000.000
100%
450.000.000
100%
450.000.000
100%
450.000.000
54.
Rehabilitasi Sarana Bangunan Pustaka/Ruang Kelas Meningkatnya sarana Pendidikan Dasar prasana sekolah
100%
850.000.000
100%
850.000.000
100%
850.000.000
100%
850.000.000
100%
850.000.000
01.
Pembangunan gedung sekolah
03.
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (Dana Sharing Provinsi)
Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Tahun-3 (2016)
Tahun-4 (2017)
-
100%
250.000.000
Tahun-5 (2018)
-
100%
-
250.000.000
-
100%
-
250.000.000
-
100%
-
250.000.000
-
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (Output) Tersedianya bahan ajar tematik sd yang berbasiskan imtaq dan iptek
Tahun
100%
176.350.000
100%
180.000.000
100%
190.000.000
100%
200.000.000
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2019) 100% 210.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Bahan Ajar Tematik Tersedianya bahan SD Berbasis IMTAQ dan IPTEK ajar tematik sd yang berbasiskan imtaq dan iptek
100%
122.700.000
100%
150.000.000
100%
160.000.000
100%
170.000.000
100%
180.000.000
63.
Supervisi Bahan Ajar Tematik SD Berbasis IMTAQ dan IPTEK
Tersedianya bahan ajar tematik sd yang berbasiskan imtaq dan iptek
100%
129.100.000
100%
150.000.000
100%
160.000.000
100%
170.000.000
100%
180.000.000
64.
Penggandaan Bahan Ajar Tematik SD Berbasis IMTAQ dan IPTEK
100%
174.000.000
100%
200.000.000
100%
225.000.000
100%
250.000.000
100%
275.000.000
65.
Bimbingan Teknis Penyusunan Bahan Ajar 4 Mata Pelajaran SMP Berbasis IMTAQ dan IPTEK
Tersedianya bahan ajar tematik sd yang berbasiskan imtaq dan iptek Tersedianya bahan ajar 4 mata pelajaran SMP yang berbasis imtaq dan iptek
100%
307.600.000
100%
315.000.000
100%
320.000.000
100%
325.000.000
100%
330.000.000
66.
Bimbingan Teknis Implementasi 4 Mata Pelajaran SMP Berbasis IMTAQ dan IPTEK
Tersedianya bahan ajar 4 mata pelajaran SMP yang berbasis imtaq dan iptek
100%
237.000.000
100%
240.000.000
100%
245.000.000
100%
250.000.000
100%
255.000.000
67.
Penunjang Operasional Implementasi Bahan Ajar 4 Tersedianya bahan Mata Pelajaran SMP Berbasis IMTAQ dan IPTEK ajar 4 mata pelajaran SMP yang berbasis imtaq dan iptek
100%
264.500.000
100%
270.000.000
100%
275.000.000
100%
280.000.000
100%
285.000.000
68.
Penggandaan Bahan Ajar Tematik SMP Berbasis IMTAQ dan IPTEK
100%
141.620.000
100%
150.000.000
100%
160.000.000
100%
170.000.000
100%
180.000.000
61.
Bimbingan Teknis Penyusunan Bahan Ajar Tematik SD Berbasis IMTAQ dan IPTEK
62.
Tersedianya bahan ajar 4 mata pelajaran SMP yang berbasis imtaq dan iptek
Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Tahun-3 (2016)
Tahun-4 (2017)
Tahun-5 (2018)
Kode 72. 73. 74. 75.
Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (Output) Pengadaan Buku BAM dan Buku Budi Pekerti Untuk Tersedianya bahan SD dan SMP ajar sekolah Pengadaan Sarana TIK Untuk Sekolah Dasar (SD) Tersedianya bahan ajar sekolah Pengadaan Sarana TIK Untuk Sekolah Menengah Tersedianya bahan Pertama (SMP) ajar sekolah Sewa Tanah SD 38 Tanah Sirah Tersedianya sarana prasana sekolah Program dan Kegiatan
Tahun Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Tahun-3 (2016)
Tahun-4 (2017)
Tahun-5 (2018)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2019) 100% 1.600.000.000
100%
1.400.000.000
100%
1.450.000.000
100%
1.500.000.000
100%
1.550.000.000
100%
600.000.000
100%
625.000.000
100%
650.000.000
100%
675.000.000
100%
700.000.000
100%
600.000.000
100%
625.000.000
100%
650.000.000
100%
675.000.000
100%
700.000.000
100%
12.000.000
100%
15.000.000
100%
17.500.000
100%
18.000.000
100%
20.000.000
76.
Diklat Kepemimpinan OSIS SMP se Kota Padang
Terserapnya nilai, konsep dan watak kepemimpinan yang berkarakter oleh siswa/pengurus OSIS SMP
100%
259.109.000
100%
260.000.000
100%
265.000.000
100%
270.000.000
100%
275.000.000
77.
Pengendalian dan Pembinaan Pendidikan Karakter/Masa Orientasi Siswa SD/SMP (Bosda)
Terantisipasinya praktek bullying/proses yang tidak mendidik pada masa orientasi siswa
100%
51.118.000
100%
60.000.000
100%
65.000.000
100%
70.000.000
100%
75.000.000
78.
Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Terseleksinya siswa SMP berprestasi di bidang sains mewakili Kota Padang pada seleksi OSN SMP Tingkat Provinsi dan Nasional
100%
63.000.000
100%
65.000.000
100%
70.000.000
100%
75.000.000
100%
80.000.000
79.
Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Terseleksinya siswa SD berprestasi di bidang olah raga mewakili Kota Padang pada seleksi OSN SD Tingkat Provinsi dan Nasional
100%
63.000.000
100%
65.000.000
100%
70.000.000
100%
75.000.000
100%
80.000.000
81.
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD
100%
150.000.000
100%
160.000.000
100%
170.000.000
100%
180.000.000
100%
190.000.000
Terseleksinya siswa berprestasi di bidang olah raga mewakili Kota Padang pada seleksi O2SN SD Tingkat Provinsi dan Nasional
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (Output) Terseleksinya siswa berprestasi di bidang sains mewakili kota Padang pada seleksi O2SN SMP Tingkat Provinsi dan Nasional
Tahun Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Tahun-3 (2016)
Tahun-4 (2017)
Tahun-5 (2018)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2019) 100% 125.000.000
100%
85.000.000
100%
95.000.000
100%
105.000.000
100%
115.000.000
100%
2.400.000.000
100%
2.450.000.000
100%
2.500.000.000
100%
2.550.000.000
100%
2.600.000.000
100% 100%
425.000.000 63.742.000
100% 100%
450.000.000 65.000.000
100% 100%
450.000.000 70.000.000
100% 100%
450.000.000 75.000.000
100% 100%
450.000.000 80.000.000
Terseleksinya siswa berprestasi di bidang seni mewakili kota Padang pada seleksi FLS2N SMP Tingkat Provinsi dan Nasional
100%
85.000.000
100%
95.000.000
100%
105.000.000
100%
115.000.000
100%
125.000.000
Terseleksinya siswa berprestasi di bidang seni mewakili kota Padang pada seleksi FLS2N SMP Tingkat Provinsi dan Nasional
100%
85.000.000
100%
95.000.000
100%
105.000.000
100%
115.000.000
100%
125.000.000
Penyusunan Database Sekolah Calon Penerima DAK Terhimpunnya 2016 SD dan SMP database sekolah Workshop Guru Kelas Rendah SD (BOSDA) Meningkatnya hasil belajar siswa terutama pada mata Pelajaran tematik
100%
170.000.000
100%
180.000.000
100%
190.000.000
100%
200.000.000
100%
210.000.000
100%
403.912.000
100%
410.000.000
100%
420.000.000
100%
430.000.000
100%
440.000.000
92.
Regrouping Sekolah Dasar
100%
85.000.000
100%
95.000.000
100%
105.000.000
100%
115.000.000
100%
125.000.000
93.
Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum Sekolah SD dan SMP (Bosda)
100%
365.000.000
100%
375.000.000
100%
385.000.000
100%
395.000.000
100%
410.000.000
82.
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP
83.
Pelaksanaan Pra Ujian Sekolah, Ujian Sekolah SD, dan Pra Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional SMP Pembangunan Pagar Sekolah SMP Pembinaan Gugus dan Lomba Gugus SD
Terwujudnya pemetaan sekolah di Kota Padang
86.
Kegiatan Seleksi dan Pengiriman Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
87.
Kegiatan Seleksi dan Pengiriman Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD
88.
84. 85.
90.
Gugus memperoleh Prestasi Akademik dan Non Akademik
Terlaksananya Regrouping SD Peningkatan Kompetensi Tim Pengembang Kurikulum SD dan SMP
Kode
Program dan Kegiatan
100%
403.912.000
100%
410.000.000
100%
420.000.000
100%
430.000.000
Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Guru SMP ttg Standar Proses Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Guru SD Terlaksananya dan SMP tentang Standar Penilaian (Bosda) Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SD & SMP ttg Standar Penilaian
100%
415.512.000
100%
425.000.000
100%
435.000.000
100%
445.000.000
100%
455.000.000
100%
403.912.000
100%
410.000.000
100%
420.000.000
100%
430.000.000
100%
440.000.000
Workshop Petugas Monev Kurikulum 2013 SD dan SMP (Bosda)
100%
169.500.000
100%
175.000.000
100%
180.000.000
100%
185.000.000
100%
190.000.000
Bimbingan Teknis Pendalaman Materi Mata Pelajaran SD dan SMP (Bosda)
95.
Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Guru SMP tentang Standar Proses (Bosda)
97.
17.
Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2019) 100% 440.000.000
94.
96.
Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (Output) Terlaksananya Bimbingan Teknis Pendalaman Materi Mata Pelajaran Bagi Guru SD & SMP di Kota Padang
Tahun-1 (2014)
Terlaksananya Workshop Petugas Monev Kurikulum 2013 bagi Guru-Guru SD dan SMP
Program Pendidikan Menengah
Tahun-2 (2015)
21.478.422.635
Tahun-3 (2016)
23.318.134.600
Tahun-4 (2017)
23.550.000.000
Tahun-5 (2018)
23.885.000.000
24.190.000.000
24.545.000.000
Penguatan tim pengembangan kurikulum TPK SMA/SMK Pembinaan Olimpiade Sains Tingkat SMA/SMK
Meningkatnya kualitas pendidik Tercapainya prestasi siswa dibidang mata pelajaran OSN SMA dan SMK Kota Padang untuk Tingkat Propinsi dan Nasonal
100%
100.000.000
100%
50.000.000
100%
100.000.000
100%
110.000.000
100%
120.000.000
100%
130.000.000
100%
140.000.000
03.
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)SMA/SMK
Tercapainya prestasi siswa dibidang olah raga SMA dan SMK Kota Padang untuk Tingkat Propinsi dan Nasonal
100%
75.000.000
100%
127.500.000
100%
150.000.000
100%
160.000.000
100%
170.000.000
100%
180.000.000
4
Pelaksanaan Pra UN,UN dan Usek SMP/SMA/SMK
Terlaksananya Pra UN, UN dan USEK
100%
1.000.000.000
01. 02.
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (Output) Tercapainya prestasi siswa dibidang seni budaya untuk SMA dan SMK Kota Padang untuk Tingkat Propinsi dan Nasonal
Tahun
100%
143.500.000
100%
150.000.000
100%
160.000.000
100%
170.000.000
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2019) 100% 180.000.000
100%
85.000.000
100%
90.000.000
100%
95.000.000
100%
100.000.000
100%
110.000.000
50.000.000
100%
124.000.000
100%
135.000.000
100%
150.000.000
100%
160.000.000
100%
175.000.000
100%
148.720.135
100%
4.734.658.720
100%
5.000.000.000
100%
5.000.000.000
100%
5.000.000.000
100%
5.000.000.000
Meningkatnya sarana prasana sekolah
100%
62.082.000
100%
9.573.567.880
100%
10.000.000.000
100%
10.000.000.000
100%
10.000.000.000
100%
10.000.000.000
Terlaksananya akreditasi sekolah Workshop Osis SMA/SMK Dalam Rangka Antisipasi Teruwujudnya Tauran kondisi yang kondusif diantara pelajar Kota Padang
100%
394.958.000 100%
161.990.000
100%
170.000.000
100%
180.000.000
100%
190.000.000
100%
200.000.000
Tahun-1 (2014) 100%
05.
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA/SMK
06.
Pengembangan Kompetensi Guru Dalam Pembuatan Soal Ujian SMA/SMK
Guru kompeten dalam penulisan soal
08.
Pembinaan Akademik melalui Forum MGMP SMA dan SMK
Memiliki kompetensi pada bidangnya
100%
10.
Pembangunan Sarana Pendidikan SMA (DAK 2013) Meningkatnya sarana prasana sekolah
11.
Pembangunan Sarana Pendidikan SMK (DAK 2013)
12
Penunjang pelaksanaan akreditasi sekolah
16.
75.000.000
Tahun-2 (2015)
Tahun-3 (2016)
Tahun-4 (2017)
Tahun-5 (2018)
18.
Pengadaaan alat praktik dan peraga /Alat Laboratorium SMK
Meningkatnya sarana prasana sekolah
100%
255.000.000
100%
275.000.000
100%
300.000.000
100%
300.000.000
100%
300.000.000
21.
Workshop Latihan Dasar Kepemimpinan bagi siswa Lahirnya bakat-bakat SMA dan SMK kepemimpinan pada siswa SMA dan SMK
100%
49.855.000
100%
50.000.000
100%
55.000.000
100%
60.000.000
100%
65.000.000
26.
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK (Dana Sharing Provinsi)
Meningkatnya sarana prasana sekolah
100%
400.000.000
100%
400.000.000
100%
400.000.000
100%
400.000.000
100%
400.000.000
27.
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 3 SMK Negeri (Dana Sharing Pusat)
Meningkatnya sarana prasana sekolah
100%
1.200.000.000
100%
1.200.000.000
100%
1.200.000.000
100%
1.200.000.000
100%
1.200.000.000
36.
Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Laboratorium SMK Negeri
Meningkatnya sarana prasana sekolah
100%
212.500.000
100%
225.000.000
100%
250.000.000
100%
275.000.000
100%
300.000.000
Kode
Program dan Kegiatan
53.
Lomba Debat Bahasa Indonesia
54.
Penguatan dan Operasional MGMP SMA dan SMK
61.
Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (Output) Siswa memahami berbahsa Indonesia yang baik dan benar
Tahun Tahun-1 (2014)
Terselenggarnya kegiatan MGMP setiap Mapel Penyusunan Perencanaan DED Sekolah Pendidikan Meningkatnya sarana Calon Penerima DAK 2016 SMA/SMK prasana sekolah 100%
100.000.000
100%
110.000.000
100%
120.000.000
100%
130.000.000
100%
400.000.000
100%
425.000.000
100%
450.000.000
100%
475.000.000
100%
500.000.000
100%
170.000.000
100%
200.000.000
100%
225.000.000
100%
250.000.000
100%
275.000.000
100%
63.750.000
100%
65.000.000
100%
70.000.000
100%
75.000.000
100%
80.000.000
100%
115.265.000
100%
120.000.000
100%
130.000.000
100%
145.000.000
100%
160.000.000
100%
150.000.000
100%
175.000.000
100%
200.000.000
100%
225.000.000
100%
250.000.000
100%
124.890.000
100%
140.000.000
100%
150.000.000
100%
160.000.000
100%
170.000.000
Tahun-3 (2016)
Tahun-4 (2017)
Tahun-5 (2018)
63.
Penyelenggraan paket C setara SMU
Meningkatnya kualitas masyarakat
73.
Workshop Manajemen Osis SMA
76.
Pembinaan Kompetensi Siswa SMK (Lomba Kompetensi Siswa SMK)
Meningkatkan kemampuan siswa sebagai pengurus Osis untuk SMA Kota Padang Terwujudnya siswa yang berprestasi dibidang kopetensi keahliannya
78
Pelaksanaan pembuatan pagar SMA Negeri
79.
Sosialisasi Pelajar Wirausaha Muda
80.
Pengadaan mebeluer SMA dan SMK
Meningkatnya sarana prasana sekolah
100%
1.275.000.000
100%
1.000.000.000
100%
1.000.000.000
100%
1.000.000.000
100%
1.000.000.000
83.
Penggandaan Bahan Ajar SMA/SMK Berbasis IMTAQ and IPTEK
Adanya bahan ajar
100%
141.620.000
100%
150.000.000
100%
175.000.000
100%
200.000.000
100%
225.000.000
85.
Evaluasi diri sekolah SMA dan SMK (Pendamping)
Memiliki program dan dokumen 8 SNP
100%
170.000.000
100%
180.000.000
100%
190.000.000
100%
200.000.000
100%
210.000.000
86
Pembangunan sarana dan prasarana laboratoarium Meningkatnya sarana dan praktikum SMA dan SMK prasana sekolah Seleksi SMK Terbaik Tahun 2014 Mensosialisasikan unggulan-unggulan SMK lebih luas kepada tamatan SMP
100%
85.000.000
100%
90.000.000
100%
95.000.000
100%
100.000.000
100%
110.000.000
87.
Terciptanya keamanan sekolah Munculnya wirausaha muda yang berbakat
83.000.000
100%
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2019) 100% 140.000.000
Tahun-2 (2015)
100%
100.000.000
100%
200.000.000
100%
30.000.000
100%
850.000.000
100%
75.000.000
Kode
18.
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (Output) tercapainya jumah acecor yang sesuai dengan rasional guru
Tahun Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Tahun-3 (2016)
Tahun-4 (2017)
Tahun-5 (2018)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2019) 100% 110.000.000
100%
85.000.000
100%
90.000.000
100%
95.000.000
100%
100.000.000
Siswa lulus 100% dengan nilai baik
100%
1.000.000.000
100%
1.000.000.000
100%
1.000.000.000
100%
1.000.000.000
100%
1.000.000.000
Ekstrakurikuler dan Non Akademik Pendidikan Menengah (BOSDA)
Terlaksanya kegiatan ekstrakurikuler dan non kurikuler
100%
858.000.000
100%
900.000.000
100%
925.000.000
100%
950.000.000
100%
1.000.000.000
92
Pembangunan sarana pendidikan SMK (DAK)
Meningkatnya sarana prasana sekolah
92.
Bimbingan Teknis Implementasi 4 Mata Pelajaran SMA/SMK Berbasis IMTAQ dan IPTEK
terlaksananya kegiatan bimtek
100%
283.500.000
100%
290.000.000
100%
300.000.000
100%
310.000.000
100%
320.000.000
93
Pembangunan sarana pendidikan SMA (DAK)
Meningkatnya sarana prasana sekolah
93.
Bimbingan Teknis Penyusunan Bahan Ajar 4 Mata Pelajaran SMA/SMK Berbasis IMTAQ dan IPTEK
terlaksananya kegiatan bimtek
100%
280.510.000
100%
290.000.000
100%
300.000.000
100%
310.000.000
100%
320.000.000
94.
Pembuatan DED Prototipe Pagar Sekolah SMA/SMK Meningkatnya sarana prasana sekolah
100%
255.000.000
-
-
-
-
95.
Penyusunan DED Sanitasi dan Air Bersih Sekolah
Meningkatnya sarana prasana sekolah
100%
234.827.000
-
-
-
-
96.
Debat Bahasa Inggris SMA dan SMK
Tercapainya prestasi siswa dibidang Bahasa Inggis SMA dan SMK Kota Padang untuk Tingkat Propinsi dan Nasonal
100%
66.701.000
100%
70.000.000
100%
75.000.000
100%
80.000.000
100%
85.000.000
99.
Penunjang Operasional Implementasi 4 mata Pelajaran SMA/SMK Berbasis IMTAQ dan IPTEK
terlalksananya implementasi
100%
291.500.000
100%
300.000.000
100%
315.000.000
100%
325.000.000
100%
340.000.000
88.
Pelatihan Asesor Penilaian Kinerja Guru, Kepala Sekolah SMA/SMK
90.
Persiapan dan Pelaksanaan Pra Ujian Nasional, Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (USEK) SMA/SMK
91.
Program Pendidikan Non Formal
100%
100%
10.864.947.000
7.319.715.500
-
1.155.157.000
1.215.000.000
1.285.000.000
1.355.000.000
1.430.000.000
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (Output) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
Tahun
100%
42.500.000
100%
45.000.000
100%
50.000.000
100%
55.000.000
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2019) 100% 60.000.000
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
100%
23.000.000
100%
25.000.000
100%
30.000.000
100%
35.000.000
100%
40.000.000
06.
Biaya Operasional SKB Sebagai Posko Anti Drop Out Meningkatnya (Sharing Provinsi) kualitas pendidikan masyarakat
100%
350.000.000
100%
350.000.000
100%
350.000.000
100%
350.000.000
100%
350.000.000
08.
Pelatihan Kecakapan Hidup SKB Wilayah II
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
100%
42.500.000
100%
50.000.000
100%
55.000.000
100%
60.000.000
100%
65.000.000
09.
Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
100%
85.000.000
100%
90.000.000
100%
95.000.000
100%
100.000.000
100%
110.000.000
10.
Verifikasi Lembaga Kursus Kelengkapan 8 Standar Pendidik
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
100%
42.500.000
100%
50.000.000
100%
55.000.000
100%
60.000.000
100%
65.000.000
11.
Pelatihan Tutor ke Aksaraan Fungsional Melalui SKB Meningkatnya Wilayah I kualitas pendidikan masyarakat
100%
42.500.000
100%
50.000.000
100%
55.000.000
100%
60.000.000
100%
65.000.000
12.
Pelatihan Tutor ke Aksaraan Fungsional Melalui SKB Meningkatnya Wilayah II kualitas pendidikan masyarakat
100%
42.500.000
100%
50.000.000
100%
55.000.000
100%
60.000.000
100%
65.000.000
14.
Pengarusutamaan Gender (PUG)
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
100%
60.000.000
100%
65.000.000
100%
70.000.000
100%
75.000.000
100%
80.000.000
16.
Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill)
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
100%
61.257.000
100%
65.000.000
100%
70.000.000
100%
75.000.000
100%
80.000.000
17.
Operasional Siswa Putus Sekolah
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
100%
363.400.000
100%
375.000.000
100%
400.000.000
100%
425.000.000
100%
450.000.000
04.
Pelaksanaan Keaksaraan Fungsional Melalui SKB Wilayah II
05.
Penuntasan Buta Aksara diatas 15 tahun (Sharing Provinsi)
Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Tahun-3 (2016)
Tahun-4 (2017)
Tahun-5 (2018)
100% 19.
Program Pendidikan Luar Biasa 60.
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
Meningkatnya kualitas siswa berkebutuhan khusus
998.180.000 100%
42.500.000
1.055.000.000 100%
50.000.000
1.080.000.000 100%
55.000.000
1.130.000.000 100%
60.000.000
1.230.000.000 100%
65.000.000
Kode
Program dan Kegiatan
61.
Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) PKLK
62.
Seleksi dan Pengiriman Kegiatan OSN Siswa Berkebutuhan Khusus
63.
Operasional Pusat Layanan Autis Kota Padang
64.
Pemilihan guru pendidikan khusus layanan khusus (PKLK)
65.
Penilaian (assessment) anak cerdas intelektual bakat istimewa (CIBI)
66.
Insentif Guru Penddikan Khusus Non PNS SLB dan Sekolah Inklusi
20. 03.
13. 14. 21. 22.
23. 24. 25. 26.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Diklat Teknis Peningkatan Kapasitas Guru Mata Pelajaran yang di UN kan di tingkat SMA/SMK
Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (Output) Meningkatnya kualitas siswa berkebutuhan khusus Meningkatnya kualitas siswa berkebutuhan khusus Lancarnya operasional kantor Meningkatnya kualitas pendidik siswa berkebutuhan khusus
Tahun-1 (2014)
Meningkatnya kualitas siswa berkebutuhan khusus Meningkatnya kualitas pendidik siswa berkebutuhan khusus
100%
34.000.000
100%
40.000.000
100%
45.000.000
100%
50.000.000
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2019) 100% 55.000.000
100%
42.500.000
100%
50.000.000
100%
55.000.000
100%
60.000.000
100%
65.000.000
100%
340.000.000
100%
350.000.000
100%
325.000.000
100%
350.000.000
100%
375.000.000
100%
34.000.000
100%
40.000.000
100%
45.000.000
100%
50.000.000
100%
55.000.000
100%
42.500.000
100%
50.000.000
100%
55.000.000
100%
60.000.000
100%
65.000.000
Tahun-2 (2015)
12 bulan
4.915.462.685 Meningkatnya kualitas pendidik
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pamong Belajar dan Pengawas Sekolah Fasilitas Kesejahteraan Guru Tidak Tetap (Bosda)
Meningkatnya kualitas pendidik Meningkatnya kualitas pendidik Penerbitan Jurnal Kependidikan (Bosda) Meningkatnya kualitas pendidik Penerbitan Tabloid Kependidikan Untuk Mengasah Meningkatnya Kemampuan Menulis Guru dan Siswa (Bosda) kualitas pendidik Bimtek Peningkatan Kompetensi Manajemen Kepala Sekolah (Bosda) Bimtek Peningkatan Kompetensi Manajemen Kepala Labor SMP Negeri dan Swasta (Bosda) Bimtek Peningkatan Kompetensi Manajemen Pustakawan SMP negeri dan Swasta (Bosda) Workshop Pengawas dan Optimalisasi Pengawas Pendidikan
Tahun
Meningkatnya kualitas pendidik Meningkatnya kualitas pendidik Meningkatnya kualitas pendidik memiki kemampuan akademik dan manajerial pengawas
Tahun-3 (2016)
462.680.000 12 bulan
37.385.412.500
Tahun-4 (2017)
475.000.000 12 bulan
38.310.000.000
Tahun-5 (2018)
500.000.000 12 bulan
39.595.000.000
500.000.000 12 bulan
40.880.000.000
550.000.000
42.185.000.000
100%
127.500.000
100%
150.000.000
100%
160.000.000
100%
170.000.000
100%
180.000.000
100%
205.776.000
100%
128.532.000
100%
140.000.000
100%
150.000.000
100%
160.000.000
100%
170.000.000
100%
1.925.290.000
100%
29.256.960.000
100%
30.000.000.000
100%
31.000.000.000
100%
32.000.000.000
100%
33.000.000.000
100%
126.300.000
100%
140.000.000
100%
150.000.000
100%
160.000.000
100%
170.000.000
100%
198.500.000
100%
200.000.000
100%
220.000.000
100%
240.000.000
100%
260.000.000
100%
224.611.000
100%
230.000.000
100%
235.000.000
100%
240.000.000
100%
245.000.000
100%
90.800.000
100%
95.000.000
100%
100.000.000
100%
105.000.000
100%
110.000.000
100%
756.592.000
100%
760.000.000
100%
770.000.000
100%
780.000.000
100%
790.000.000
100%
85.000.000
100%
90.000.000
100%
95.000.000
100%
100.000.000
100%
110.000.000
Kode
Program dan Kegiatan
27
lomba siswa, guru,kepala sekolah dan pengawas berprestasi
28.
Monitoring, Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana BOS di Kota Padang
29
Seleksi dan pengiriman fesival lomba seni siswa nasional (FLS2N) SD Pembinaan dan Pengelolaan Sertifikasi Guru
30. 33.
Bimtek Peningkatan Kompetensi Manajemen Kepala Tata Usaha SD Negeri dan Sswasta (Bosda)
34.
Workshop Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru SD dan SMP (Bosda) Penunjang operasional pemberian bantuan beasiswa miskin SMA dan SMK kota Padang
35.
Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (Output) Meningkatnya kualitas siswa dan pendidik Terkendali dan terkoordinirnya secara efektif dan efisien penggunaan dana BOS pada semua SD/SMP Kota Padang Meningkatnya kemampuan siswa Meningkatnya kualitas pendidik Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan Meningkatnya kualitas pendidik Turwujudnya pemerataan penerima beasiswa miskin untuk siswa disekolah SMA/SMK Kota Padang
Tahun Tahun-1 (2014) 100%
100.000.000
100%
165.000.000
100%
100.000.000
100%
150.000.000
100%
25.000.000
Tahun-2 (2015)
Tahun-3 (2016)
Tahun-4 (2017)
Tahun-5 (2018)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2019)
100%
175.102.000
100%
180.000.000
100%
185.000.000
100%
190.000.000
100%
195.000.000
100%
100.000.000
100%
105.000.000
100%
110.000.000
100%
115.000.000
100%
120.000.000
100%
110.500.000
100%
115.000.000
100%
120.000.000
100%
125.000.000
100%
130.000.000
100%
803.500.000
100%
810.000.000
100%
815.000.000
100%
820.000.000
100%
825.000.000
100%
21.250.000
100%
25.000.000
100%
30.000.000
100%
35.000.000
100%
40.000.000
36.
Bimbingan Teknis Wakil Kepala Sekolah Bidang ke Siswaan (Bosda)
meningkatnya kompetensi wakil kepsek SD/SMP bidang kesiswaan dalam pelaksanaan tupoksinya sesuai ketentuan perundangundangan
100%
126.745.000
100%
130.000.000
100%
135.000.000
100%
140.000.000
100%
145.000.000
37.
Kursus Mahir dasar Bagi Pembina Pramuka SD dan SMP (Bosda)
meningkatnya kompetensi guru pembinan pramuka SD/SMP dalam pelaksanaan tupoksinya sesuai ketentuan perundangundangan
100%
1.098.232.500
100%
1.100.000.000
100%
1.110.000.000
100%
1.120.000.000
100%
1.130.000.000
38.
Revitalisasi KK-Datadik dalam pengembangan/pengawasa n dapodik dan NUPTK
Meningkatnya kualitas belajar mengajar
100%
140.250.000
100%
145.000.000
100%
150.000.000
100%
155.000.000
100%
160.000.000
100%
163.000.000
Kode
Program dan Kegiatan
39
Rencana pengembangan pendidikan kota (RPDK) Padang dan pengelolaan pendidikan Kota Padang
41.
Penunjang operasional pemberian bantuan beasiswa miskin SD kota Padang
43
Penilaian kinerja kepala sekolah SMP, SMA,SMK
44 46.
Jambore sanitasi bagi siswa SMP/SMA se kota Padang Workshop Tematik Guru Kelas Tinggi SD (Bosda)
50
Pelatihan calon Kepala Sekolah
51.
Bimtek Peningkatan Kompetensi TIm Pengembangan Sekolah (TPS) Tentang EDS SD dan SMP (Bosda)
52.
Pelatihan kompetensi guru mata pelajaran yang ada dalam ujian nasional
56 58 61.
62 63 64.
Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (Output) Meningkatnya kualitas pendidikan
Tahun Tahun-1 (2014) 100%
218.634.000
terkoordinirnya dan terkendalinya secara efektif dan efisien penyaluran dan pendataan beasiswa miskin pada semua SD Kota Padang
100%
25.000.000
Meningkatnya kualitas pendidik Meningkatnya kemampuan siswa Terlaksananya Workshop Tematik Guru Kelas Tinggi bagi Guru SD Kota Padang Meningkatnya kualitas pendidik terlaksananya Bimtek Peningkatan Kompetensi TIM Pengembang Sekolah (TPS) tentang EDS SD dan SMP
100%
46.061.085
100%
160.000.000
100%
Tahun-3 (2016)
Tahun-4 (2017)
Tahun-5 (2018)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2019)
100%
21.000.000
100%
25.000.000
100%
30.000.000
100%
35.000.000
100%
40.000.000
100%
403.912.000
100%
408.000.000
100%
413.000.000
100%
418.000.000
100%
423.000.000
100%
280.500.000
100%
290.000.000
100%
300.000.000
100%
310.000.000
100%
320.000.000
100%
127.500.000
100%
135.000.000
100%
140.000.000
100%
145.000.000
100%
150.000.000
100%
57.760.000
100%
65.000.000
100%
70.000.000
100%
75.000.000
100%
80.000.000
100%
59.500.000
100%
65.000.000
100%
70.000.000
100%
75.000.000
100%
80.000.000
75.000.000
Terlaksananya pelatihan kompetensi guru mata pelajaran yang ada dalam UN Pendidikan dan pelatihan penilaian kinerja guru Meningkatnya dan kepala sekolah kualitas pendidik Alih fungsi guru pada tingkat satuan pendidikan Meningkatnya kualitas pendidik Bimbingan teknis guru mata pelajaran dalam guru memiliki kegiatan manajemen guru mata pelajaran (MGMP) kompetensi sesuai Kota Padang mata pelajarannya
100%
100.000.000
100%
100.000.000
100%
270.000.000
100%
100.000.000
Bimbingan teknis guru mata pelajaran dalam kegiatan kinerja guru KKG Kota Padang Fasilitas Kesejahteraan Guru PAUD
100%
73.950.000
100%
366.400.000
100%
65.000.000
Meningkatnya kualitas pendidik Meningkatnya kualitas pendidik Peningkatan kompetensi guru inklusi pada sekolah Meningkatnya dasar kualitas pendidik
Tahun-2 (2015)
Kode
Program dan Kegiatan
65.
Penunjang operasional pemberian bantuan beasiswa miskin SMP
66.
Peningkatan kompetensi guru pendidikan khusus layanan khusus (PKLK) Workshop peningkatan kapasitas penilik PAUDNI dan pamong belajar Pelatihan dan pembinaan tim pengembangan kurikulum SD dan SMP
67. 69.
70 71. 72 73.
74.
Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (Output) terkoordinirnya dan terkendalinya secara efektif dan efisien penyaluran dan pendataan beasiswa miskin pada semua SMP Kota Padang
Meningkatnya kualitas pendidik Meningkatnya kualitas pendidik Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat SD dan SMP Penilaian kinerja guru SD dan SMP Meningkatnya kualitas pendidik Pelatihan dan pembinaan kompetensi pengawas SD Meningkatnya dan SMP kualitas pendidik Penunjang opersional pemberian bantuan beasiswa Lancarnya miskin SMP Kota Padang operasional kantor Seleksi Siswa SD/SMP/SMA/SMK Berprestasi Terujudnya penempatan siswa yang berprestasi pada sekolah unggulan Kota Padang Bimbingan teknis guru mata pelajaran yang tidak di Guru mempunyai UN-kan dalam kegiatan manajemen guru mata kom petensi dalam pelajaran (MGMP) Kota Padang mengembangkan MGMP
Tahun Tahun-1 (2014)
100%
21.000.000
100%
25.000.000
100%
30.000.000
100%
35.000.000
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2019) 100% 40.000.000
Tahun-2 (2015)
Tahun-3 (2016)
Tahun-4 (2017)
Tahun-5 (2018)
100%
65.000.000
100%
55.250.000
100%
60.000.000
100%
65.000.000
100%
70.000.000
100%
75.000.000
100%
50.000.000
100%
63.750.000
100%
70.000.000
100%
75.000.000
100%
80.000.000
100%
85.000.000
100%
56.351.600
100%
59.500.000
100%
65.000.000
100%
70.000.000
100%
75.000.000
100%
80.000.000
100%
100.000.000
100%
125.000.000
100%
106.250.000
100%
110.000.000
100%
115.000.000
100%
120.000.000
100%
125.000.000
100%
25.000.000
100%
60.000.000
100%
51.000.000
100%
55.000.000
100%
60.000.000
100%
65.000.000
100%
70.000.000
100%
85.000.000
100%
90.000.000
100%
95.000.000
100%
100.000.000
100%
110.000.000
75.
Bimbingan Teknis Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum (BOSDA)
Lancarnya tugastugas pokok dan fungsi wakil kepala sekolah bidang kurikulum
100%
146.445.000
100%
150.000.000
100%
155.000.000
100%
160.000.000
100%
165.000.000
76.
Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah SMP se Kota Padang (Bosda)
Meningkatnya kemampuan dan kompetensi siswa dalam mengikuti lomba-lamba karya tulis ilmiah di tingkat Provinsi/Nasional
100%
230.977.000
100%
235.000.000
100%
240.000.000
100%
245.000.000
100%
250.000.000
Kode
Program dan Kegiatan
Tahun Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Tahun-3 (2016)
Tahun-4 (2017)
Tahun-5 (2018)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2019) 100% 145.000.000
100%
124.000.000
100%
130.000.000
100%
135.000.000
100%
140.000.000
Pelatihan Pengembangan Kompetensi Guru Dalam Guru kompeten Pembuatan Soal Pra UN dan USEK SMA/SMK dalam penulisan soal
100%
67.690.000
100%
70.000.000
100%
75.000.000
100%
80.000.000
100%
85.000.000
Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan (GPK) SMP/SMA/SMK Diklat Kepala Sekolah Dalam Memenuhi NUKS SMA/SMK
Meningkatnya kualitas pendidik memilki kepala sekolah yang memenhi syarat dan berkualitas Guru mampu menyusun Kurikulum
100%
55.250.000
100%
60.000.000
100%
65.000.000
100%
70.000.000
100%
75.000.000
100%
170.000.000
100%
175.000.000
100%
180.000.000
100%
185.000.000
100%
190.000.000
100%
34.000.000
100%
40.000.000
100%
45.000.000
100%
50.000.000
100%
55.000.000
77.
Peningkatan Penguasaan Materi Mata Pelajaran Melalui Forum MGMP SMA/SMK
78.
79. 80.
Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (Output) Guru memahami materi pelajaran
81.
Bimtek Tim Pengembangan Kurikulum (TPK) SMA/SMK
83.
Seleksi OSN Guru SMA/SMK
dimilki guru SMA dan SMK serta Pengawas BERPRESTASI
100%
85.000.000
100%
90.000.000
100%
95.000.000
100%
100.000.000
100%
110.000.000
84.
Pemantauan Pelaksanaan Monev Kurikulum 2013 SMA/SMK
Terpantau dan terlak sananya Kurikulum
100%
127.500.000
100%
133.000.000
100%
138.000.000
100%
143.000.000
100%
148.000.000
85.
Diklat Teknis Peningkatan Kapasitas Guru Mata Pelajaran yang di UN kan Tingkat SMP
Terlaksananya Diklat Teknis Peningkatan Kapasitas Guru Mata Pelajaran yang di UN kan Tingkat SMP
100%
127.500.000
100%
133.000.000
100%
138.000.000
100%
143.000.000
100%
148.000.000
86.
Workshop Pengembangan Kompetensi Guru SMA/SMK
100%
170.000.000
100%
175.000.000
100%
180.000.000
100%
185.000.000
100%
190.000.000
87.
Pelatihan Penyusunan Perangkat Kurikulum 2013 Untuk SMP
terwujudnya peningkan kompetensi guu dalam bidang paedagogik sekolah memiliki dokumen kurikulum 2013
100%
127.500.000
100%
133.000.000
100%
138.000.000
100%
143.000.000
100%
148.000.000
89.
Pelatiahn Asesor Pengawas SMA/SMK
100%
85.000.000
100%
92.
Penilaian Kinerja Guru SD/SMP
terwujudnya penilaian kinerja pengawas sekolah Meningkatnya kualitas pendidik
100%
170.000.000
100%
100%
175.000.000
100%
100%
180.000.000
100%
100%
185.000.000
100%
190.000.000
Kode 93.
Seleksi Siswa Guru Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat SD/SMP
95.
Peningkatan Kompetensi Guru MIPA SMP
96.
Diklat Teknis Kompetensi Wakil Kurikulum SMA/SMK
97.
Workshop Implementasi Kurikulum 2013 Untuk Pengawas
98.
Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI Penunjang Akreditasi Sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK
99.
21.
Program dan Kegiatan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 11 Pengoperasian mobil pintar
14.
22.
Peningkatan Minat/Bakat Siswa dan Guru Melalui Pemamfaatan Mobil Pintar
Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (Output) Tercapainya siswa, Guru, Kapala Sekolah dan Pengawas yang berprestasi tingkat SMA dan SMK Kota Padang untuk Tingkat Propinsi dan Nasonal
Tahun Tahun-1 (2014)
Tercapainya peningkatan kompetensi guru MIPA SMP Wakur memiliki kompensi sesuai bidangnya pengawas memahami kurikulum 2013 Meningkatnya kualitas pendidik Terlaksananya pengakreditasian sekolah
Lancarnya operasional mobil pintar Terlaksananya Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
100%
90.000.000
100%
95.000.000
100%
100.000.000
100%
95.342.000
100%
100.000.000
100%
105.000.000
100%
110.000.000
100%
115.000.000
100%
74.000.000
100%
80.000.000
100%
85.000.000
100%
90.000.000
100%
95.000.000
100%
61.750.000
100%
65.000.000
100%
70.000.000
100%
75.000.000
100%
80.000.000
100%
42.500.000
100%
50.000.000
100%
55.000.000
100%
60.000.000
100%
65.000.000
100%
343.662.000
100%
348.000.000
100%
353.000.000
100%
358.000.000
100%
363.000.000
100%
Penerimaan Siswa Baru (PSB On-Line)
15.
Pembinaan ke sekolah tentang Adiwiyata dan sekolah sehat Pengembangan web/ internet dan maintenance jaringan sistem informasi manajemen pendidikan
Terlaksananya PSB On Line Terlaksananya kegiatan Adiwiyata Meningkatnya kinerja kependidikan
Pemetaan Sekolah Dasar Per Kecamatan dengan SIM Database
Meningkatnya kinerja kependidikan
Tahun-3 (2016)
85.000.000
Tahun-4 (2017)
90.000.000
Tahun-5 (2018)
95.000.000
100.000.000
110.000.000
64.250.000
100%
751.949.500
11.
19.
85.000.000
64.250.000
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
17.
100%
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2019) 100% 110.000.000
Tahun-2 (2015)
85.000.000
100%
1.242.870.000
90.000.000
100%
1.275.000.000
95.000.000
100%
1.310.000.000
100.000.000
100%
1.345.000.000
110.000.000
1.385.000.000
100%
393.599.500
100%
724.370.000
100%
730.000.000
100%
735.000.000
100%
740.000.000
100%
745.000.000
100%
60.000.000
100%
51.000.000
100%
55.000.000
100%
60.000.000
100%
65.000.000
100%
70.000.000
100%
48.350.000
100%
85.000.000
100%
90.000.000
100%
95.000.000
100%
100.000.000
100%
110.000.000
100%
212.500.000
100%
215.000.000
100%
220.000.000
100%
225.000.000
100%
230.000.000
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (Output) Meningkatnya sekolah berprestasi
Tahun Tahun-1 (2014) 100%
50.000.000
Meningkatnya kinerja kependidikan
100%
150.000.000
24
Pendamping sistem informasi databse guru TK.SD, Meningkatnya SMP, SMA,SMK) kinerja kependidikan
100%
50.000.000
26.
Operasional UPT DAPODIK
21
Pembinaan sekolah berprestasi ( TK.SD.SMP.SMK)
23.
Penerapan aplikasi informasi data pendidikan
23.
Lancarnya operasional kantor
12 bulan
Program Pelayanan Administrasi Sekolah 01.
05.
Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Padang Barat Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Padang Timur Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Padang Utara Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Padang Selatan Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Nanggalo
06.
Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Kuranji
07.
Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Lubuk Begalung Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Lubuk Kilangan Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Pauh
02. 03. 04.
08. 09. 10.
100%
12 bulan
3.940.463.500
127.500.000
Tahun-3 (2016)
100%
42.500.000 12 bulan
7.813.675.000
135.000.000
Tahun-4 (2017)
100%
50.000.000 12 bulan
8.000.000.000
145.000.000
Tahun-5 (2018)
100%
55.000.000 12 bulan
8.200.000.000
155.000.000
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2019)
100%
60.000.000 12 bulan
8.400.000.000
165.000.000
65.000.000
8.600.000.000
Lancarnya operasional UPTD Lancarnya operasional UPTD Lancarnya operasional UPTD Lancarnya operasional UPTD Lancarnya operasional UPTD Lancarnya operasional UPTD Lancarnya operasional UPTD Lancarnya operasional UPTD Lancarnya operasional UPTD Lancarnya operasional UPTD Lancarnya operasional UPTD Lancarnya operasional SKB Lancarnya operasional SKB Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
23.750.000 12 bulan
50.000.000 12 bulan
55.000.000 12 bulan
60.000.000 12 bulan
65.000.000 12 bulan
70.000.000
12 bulan
22.250.000 12 bulan
50.000.000 12 bulan
55.000.000 12 bulan
60.000.000 12 bulan
65.000.000 12 bulan
70.000.000
12 bulan
23.750.000 12 bulan
50.000.000 12 bulan
55.000.000 12 bulan
60.000.000 12 bulan
65.000.000 12 bulan
70.000.000
12 bulan
23.750.000 12 bulan
50.000.000 12 bulan
55.000.000 12 bulan
60.000.000 12 bulan
65.000.000 12 bulan
70.000.000
12 bulan
23.750.000 12 bulan
50.000.000 12 bulan
55.000.000 12 bulan
60.000.000 12 bulan
65.000.000 12 bulan
70.000.000
12 bulan
23.750.000 12 bulan
50.000.000 12 bulan
55.000.000 12 bulan
60.000.000 12 bulan
65.000.000 12 bulan
70.000.000
12 bulan
23.750.000 12 bulan
50.000.000 12 bulan
55.000.000 12 bulan
60.000.000 12 bulan
65.000.000 12 bulan
70.000.000
12 bulan
23.750.000 12 bulan
50.000.000 12 bulan
55.000.000 12 bulan
60.000.000 12 bulan
65.000.000 12 bulan
70.000.000
12 bulan
23.750.000 12 bulan
50.000.000 12 bulan
55.000.000 12 bulan
60.000.000 12 bulan
65.000.000 12 bulan
70.000.000
12 bulan
23.750.000 12 bulan
50.000.000 12 bulan
55.000.000 12 bulan
60.000.000 12 bulan
65.000.000 12 bulan
70.000.000
12 bulan
23.750.000 12 bulan
50.000.000 12 bulan
55.000.000 12 bulan
60.000.000 12 bulan
65.000.000 12 bulan
70.000.000
12 bulan
23.463.500 12 bulan
50.000.000 12 bulan
55.000.000 12 bulan
60.000.000 12 bulan
65.000.000 12 bulan
70.000.000
12 bulan
23.750.000 12 bulan
50.000.000 12 bulan
55.000.000 12 bulan
60.000.000 12 bulan
65.000.000 12 bulan
70.000.000
12 bulan
10.000.000
12.
Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Koto Tangah Operasional UPTD dan TK/SD kecamatan Bungus Teluk Kabung Operasional SKB Kecamatan Padang Timur
13.
Operasional SKB Kecamatan Lubuk Begalung
14
Operasional TK Negeri Pembina lubuk begalung
15
Operasional TK Negeri Pembina lubuk kilangan
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
10.000.000
16
Operasional TK Negeri 1 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
10.000.000
11.
Tahun-2 (2015)
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (Output) Lancarnya operasional Sekolah
Tahun Tahun-1 (2014) 12 bulan
10.000.000
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
Operasioan SMP Negeri 2 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
22
Operasioan SMP Negeri 3 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
23
Operasioan SMP Negeri 4 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
24
Operasioan SMP Negeri 5 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
25
Operasioan SMP Negeri 6 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
26
Operasioan SMP Negeri 7 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
27
Operasioan SMP Negeri 8 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
28
Operasioan SMP Negeri 9 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
29
Operasioan SMP Negeri 10 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
30
Operasioan SMP Negeri 11 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
31
Operasioan SMP Negeri 12 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
32
Operasioan SMP Negeri 13 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
33
Operasioan SMP Negeri 14 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
34
Operasioan SMP Negeri 15 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
35
Operasioan SMP Negeri 16 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
17
Operasional TK Negeri II Padang
20
Operasioan SMP Negeri 1 Padang
21
Tahun-2 (2015)
Tahun-3 (2016)
Tahun-4 (2017)
Tahun-5 (2018)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2019)
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (Output) Lancarnya operasional Sekolah
Tahun Tahun-1 (2014) 12 bulan
38.000.000
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
Operasioan SMP Negeri 19 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
39
Operasioan SMP Negeri 20 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
40
Operasioan SMP Negeri 21 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
41
Operasioan SMP Negeri 22 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
42
Operasioan SMP Negeri 23 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
43
Operasioan SMP Negeri 24 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
44
Operasioan SMP Negeri 25 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
45
Operasioan SMP Negeri 26 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
46
Operasioan SMP Negeri 27 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
47
Operasioan SMP Negeri 28 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
48
Operasioan SMP Negeri 29 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
49
Operasioan SMP Negeri 30 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
50
Operasioan SMP Negeri 31 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
51
Operasioan SMP Negeri 32 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
52
Operasioan SMP Negeri 33 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
36
Operasioan SMP Negeri 17 Padang
37
Operasioan SMP Negeri 18 Padang
38
Tahun-2 (2015)
Tahun-3 (2016)
Tahun-4 (2017)
Tahun-5 (2018)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2019)
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (Output) Lancarnya operasional Sekolah
Tahun Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Tahun-3 (2016)
Tahun-4 (2017)
Tahun-5 (2018)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2019)
12 bulan
38.000.000
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
Operasioan SMP Negeri 36 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
56
Operasioan SMP Negeri 37 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
38.000.000
57.
Operasional SMA Negeri 1 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
71.250.000 12 bulan
243.600.000 12 bulan
250.000.000 12 bulan
255.000.000 12 bulan
260.000.000 12 bulan
265.000.000
58.
Operasional SMA Negeri 2 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
71.250.000 12 bulan
257.100.000 12 bulan
260.000.000 12 bulan
265.000.000 12 bulan
270.000.000 12 bulan
275.000.000
59.
Operasional SMA Negeri 3 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
71.250.000 12 bulan
258.900.000 12 bulan
265.000.000 12 bulan
270.000.000 12 bulan
275.000.000 12 bulan
280.000.000
60.
Operasional SMA Negeri 4 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
71.250.000 12 bulan
256.500.000 12 bulan
260.000.000 12 bulan
265.000.000 12 bulan
270.000.000 12 bulan
275.000.000
61.
Operasional SMA Negeri 5 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
71.250.000 12 bulan
277.800.000 12 bulan
280.000.000 12 bulan
285.000.000 12 bulan
290.000.000 12 bulan
295.000.000
62.
Operasional SMA Negeri 6 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
71.250.000 12 bulan
249.900.000 12 bulan
255.000.000 12 bulan
260.000.000 12 bulan
265.000.000 12 bulan
270.000.000
63.
Operasional SMA Negeri 7 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
71.250.000 12 bulan
265.500.000 12 bulan
260.000.000 12 bulan
265.000.000 12 bulan
270.000.000 12 bulan
275.000.000
64.
Operasional SMA Negeri 8 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
71.250.000 12 bulan
234.000.000 12 bulan
240.000.000 12 bulan
245.000.000 12 bulan
250.000.000 12 bulan
255.000.000
65.
Operasional SMA Negeri 9 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
71.250.000 12 bulan
256.200.000 12 bulan
260.000.000 12 bulan
265.000.000 12 bulan
270.000.000 12 bulan
275.000.000
66.
Operasional SMA Negeri 10 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
71.250.000 12 bulan
256.200.000 12 bulan
260.000.000 12 bulan
265.000.000 12 bulan
270.000.000 12 bulan
275.000.000
67.
Operasional SMA Negeri 11 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
71.250.000 12 bulan
210.900.000 12 bulan
215.000.000 12 bulan
220.000.000 12 bulan
225.000.000 12 bulan
230.000.000
68.
Operasional SMA Negeri 12 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
71.250.000 12 bulan
251.700.000 12 bulan
260.000.000 12 bulan
265.000.000 12 bulan
270.000.000 12 bulan
275.000.000
69.
Operasional SMA Negeri 13 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
71.250.000 12 bulan
213.600.000 12 bulan
215.000.000 12 bulan
220.000.000 12 bulan
225.000.000 12 bulan
230.000.000
53
Operasioan SMP Negeri 34 Padang
54
Operasioan SMP Negeri 35 Padang
55
Kode
24
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (Output) Lancarnya operasional Sekolah
Tahun
12 bulan
71.250.000 12 bulan
246.000.000 12 bulan
250.000.000 12 bulan
255.000.000 12 bulan
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2019) 260.000.000 12 bulan 265.000.000
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
71.250.000 12 bulan
236.400.000 12 bulan
240.000.000 12 bulan
245.000.000 12 bulan
250.000.000 12 bulan
255.000.000
Operasional SMA Negeri 16 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
71.250.000 12 bulan
220.800.000 12 bulan
225.000.000 12 bulan
230.000.000 12 bulan
235.000.000 12 bulan
240.000.000
73.
Operasional SMK Negeri 1 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
95.000.000 12 bulan
443.670.000 12 bulan
450.000.000 12 bulan
455.000.000 12 bulan
460.000.000 12 bulan
465.000.000
74.
Operasional SMK Negeri 2 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
95.000.000 12 bulan
407.790.000 12 bulan
415.000.000 12 bulan
420.000.000 12 bulan
425.000.000 12 bulan
430.000.000
75.
Operasional SMK Negeri 3 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
95.000.000 12 bulan
257.025.000 12 bulan
260.000.000 12 bulan
265.000.000 12 bulan
270.000.000 12 bulan
275.000.000
76.
Operasional SMK Negeri 4 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
95.000.000 12 bulan
331.545.000 12 bulan
335.000.000 12 bulan
340.000.000 12 bulan
345.000.000 12 bulan
350.000.000
77.
Operasional SMK Negeri 5 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
95.000.000 12 bulan
442.980.000 12 bulan
450.000.000 12 bulan
455.000.000 12 bulan
460.000.000 12 bulan
465.000.000
78.
Operasional SMK Negeri 6 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
95.000.000 12 bulan
367.770.000 12 bulan
375.000.000 12 bulan
380.000.000 12 bulan
385.000.000 12 bulan
390.000.000
79.
Operasional SMK Negeri 7 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
95.000.000 12 bulan
167.670.000 12 bulan
175.000.000 12 bulan
180.000.000 12 bulan
185.000.000 12 bulan
190.000.000
80.
Operasional SMK Negeri 8 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
95.000.000 12 bulan
316.020.000 12 bulan
320.000.000 12 bulan
325.000.000 12 bulan
330.000.000 12 bulan
335.000.000
81.
Operasional SMK Negeri 9 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
95.000.000 12 bulan
315.675.000 12 bulan
320.000.000 12 bulan
325.000.000 12 bulan
330.000.000 12 bulan
335.000.000
82.
Operasional SMK Negeri 10 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
95.000.000 12 bulan
135.930.000 12 bulan
140.000.000 12 bulan
145.000.000 12 bulan
150.000.000 12 bulan
155.000.000
83.
Operasional SD Negeri Percobaan
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
23.750.000
84.
Operasional SD Negeri 03 Padang
Lancarnya operasional Sekolah
12 bulan
23.750.000
85.
Operasional UPT pendidikan khusus layanan khusus Lancarnya (PKLK) dan pusat autis (autis centre) operasional kantor
12 bulan
50.000.000 12 bulan
42.500.000 12 bulan
50.000.000 12 bulan
55.000.000 12 bulan
60.000.000 12 bulan
65.000.000
-
-
-
-
70.
Operasional SMA Negeri 14 Padang
71.
Operasional SMA Negeri 15 Padang
72.
Program wajib belajar pendidikan dua belas tahun
Tahun-1 (2014)
46.037.672.725
Tahun-2 (2015)
Tahun-3 (2016)
Tahun-4 (2017)
Tahun-5 (2018)
-
01
Work shop guru kelas rendah (Tematik) SD
03
Olimpiade olahraga siswa nasional ( O2SN) SD
05
Olimpiade olahraga siswa nasional ( O2SN) SMP
06
Pelaksnaan pra UN, Ujian nasional dan ujian nasional pada SD/MI Pengadaan buku agenda didikan subuh, wirid remaja dan pesantren ramadhan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan SD (DAK belanja hutang 2013)
Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (Output) Meningkatnya kualitas pendidik Meningkatnya kualitas pendidik Meningkatnya kualitas pendidik Terlaksananya Pra UN, UN dan USEK Lancarnya kegiatan sekolah Meningkatnya sarana prasana sekolah
09
Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan SMP (DAK belanja hutang 2013)
10
Pengadaan mobiller sekolah
11
Pembangunan pagar sekolah SMP
Kode
Program dan Kegiatan
Tahun Tahun-1 (2014) 100%
100.000.000
100%
100.000.000
100%
100.000.000
100%
2.000.000.000
100%
450.000.000
100%
131.650.000
Meningkatnya sarana prasana sekolah
100%
86.700.000
Meningkatnya sarana prasana sekolah
100%
1.000.000.000
Terciptanya keamanan sekolah Pembinaan GUGUS dan lomba GUGUS SD Meningkatnya kemampuan siswa Pembangunan/penambahan sarana pendidikan SD Meningkatnya sarana Negeri 32 bungo pasang kecamatan koto tangah prasana sekolah
100%
500.000.000
100%
75.000.000
100%
300.795.000
15
Pembangunan gedung SD Negeri Percobaan
Meningkatnya sarana prasana sekolah
100%
350.000.000
17
Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan SD Meningkatnya sarana (DAK 2014) prasana sekolah
100%
15.875.278.500
18
Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan SMP (DAK 2014)
Meningkatnya sarana prasana sekolah
100%
9.879.799.500
20
Pembanguna pustaka dan pagar SD 20 Lubuk Kilangan Padang
Meningkatnya sarana prasana sekolah
100%
193.913.000
22
Pelaksanaan olimpiade SAINS tingkat SD
100%
50.000.000
23
Pelaksanaan olimpiade SAINS tingkat SMP
100%
50.000.000
25
Festival lomba seni siswa nasional FLS2N) SMP
30
Pengadaan alat peraga SD ( sisa DAK 2012)
Meningkatnya kemampuan siswa Meningkatnya kemampuan siswa Meningkatnya kemampuan siswa Meningkatnya sarana
07 08
12 14
100%
100.000.000
100%
1.961.415.988
100%
200.000.000
prasana sekolah 33
Pengadaan meubiller SMP
Meningkatnya sarana prasana sekolah
Tahun-2 (2015)
Tahun-3 (2016)
Tahun-4 (2017)
Tahun-5 (2018)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2019)
Kode 34
35
37
Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (Output) Pembangunan sanitasi da air bersih SMP Terciptanya sekolah yang bersih dan sehat Perencaan pembangunan (DED/rehabilitasi sekolah Meningkatnya sarana penerimaan dana alokasi khusus (DAK) untuk SD prasana sekolah dan SMP Pembangunan sarana dan prasarana SMP ( Meningkatnya sarana Luncuran DAK 2012 ) prasana sekolah Program dan Kegiatan
Tahun-1 (2014) 100%
150.000.000
100%
500.000.000
100%
1.232.950.500
Terciptanya keamanan sekolah Terciptanya sekolah yang bersih dan sehat Meningkatnya sarana prasana sekolah
100%
500.000.000
100%
240.000.000
100%
3.314.315.598
100%
6.595.854.639
41
Pembangunan pagar SD
42
Pembangunan sanitasi dan air bersih SD
45
Pengadaan alat peraga SMP (luncuran DAK 2013)
46
Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan SD Meningkatnya sarana (DAK 2012) prasana sekolah
25
Tahun
Program pendidikan anak usia dini (PAUDNI) dan pendidikan non formal dan informal (PNFI)
1.986.136.662
Meningkatnya kualitas pendidikan Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
100%
50.000.000
100%
50.000.000
Pelaksanaan kesetareaan fungsional melalui SKB wilayah 2
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
100%
50.000.000
14
Penuntasan buta aksara MOU dengan Mendiknas
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
100%
70.000.000
17
50.000.000
100%
100.000.000
30
Pelaksanaan peringatan hari aksara internasional
100%
60.000.000
32
Pemibinaan dan lomba GUGUS PAUD
100%
50.000.000
33
Seleksi dan pengiriman jambore PAUD
100%
45.000.000
38
Olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) pendidikan khusus dan layana khusus
Bertambahnya wawasan siswa Meningkatnya kualitas pendidik Bertambahnya wawasan siswa Meningkatnya kemampuan siswa Meningkatnya kemampuan siswa Meningkatnya kemampuan siswa
100%
24
Penyelenggaraan peringatan hari pendidikan nasional ( HARDIKNAS) Pelatihan pendidik PAUD
100%
50.000.000
01
Pengarusatamaan gender (PUG)
03
Pelaksanaan kesetareaan fungsional melalui SKB wilayah I
04
Tahun-2 (2015)
Tahun-3 (2016)
-
Tahun-4 (2017)
-
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2019)
Tahun-5 (2018)
-
-
-
Kode 43 45 46 47
Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (Output) festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N) PKLK Meningkatnya kemampuan siswa Pelaksanaan peringatan hari anak nasional ( HAN ) Bertambahnya wawasan siswa Apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD Meningkatnya kualitas pendidik Operasional siswa putus sekolah Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Program dan Kegiatan
Tahun Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
100%
40.000.000
100%
35.000.000
100%
75.000.000
100%
500.000.000
52
Pelatihna dan pendidikan pengelola kursus
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
100%
100.000.000
53
Penilaian (asessment) anak cerdas intelektual bakat istimewa (CIBI) Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan anak berkebutuhan khusus Akreditasi lembaga PAUDNI
100%
50.000.000
100%
45.000.000
100%
75.000.000
Pemilihan guru pendidikan khusus layanan khusu (PKLK) Peningkatan mutu pendidikan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI Reahabiliatasi sedang/berat sarana dan prasarana auts center
Meningkatnya kemampuan siswa Meningkatnya kemampuan siswa Terakreditasinya lembaga PAUDNI Meningkatnya kualitas pendidik Meningkatnya kualitas pendidik Meningkatnya sarana prasana sekolah
100%
25.000.000
100%
45.000.000
100%
250.000.000
Rehabilitasi sarana pendidikan non formal SKB I dan II ( Luncuran DAK 2012)
Meningkatnya sarana prasana sekolah
100%
171.136.662
54 55 56 57 60
61
26.
Program Peningkatan Wawasan Kependidikan 01. 02.
Penyelenggaraan Peringatan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional
03.
Pelaksanaan peringatan hari anak nasional (HAN)
Bertambahnya wawasan siswa Bertambahnya wawasan siswa Bertambahnya wawasan siswa
( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN 21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 40.
Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD
( 1.08. ) - LINGKUNGAN HIDUP 31. Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup 01. Penyediaan dan Pemeliharaan tanaman dilingkungan kerja
144.500.000
Terciptanya kantor yang nyaman
100%
60.000.000
100%
50.000.000 50.000.000 50.000.000
Tahun-4 (2017)
160.000.000
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2019)
Tahun-5 (2018)
175.000.000
190.000.000
205.000.000
100%
51.000.000
100%
55.000.000
100%
60.000.000
100%
65.000.000
100%
70.000.000
100%
42.500.000
100%
50.000.000
100%
55.000.000
100%
60.000.000
100%
65.000.000
100%
51.000.000
100%
55.000.000
100%
60.000.000
100%
65.000.000
100%
70.000.000
60.000.000 60.000.000 Tersusunnya RENSTRA Dinas Pendidikan
Tahun-3 (2016)
100%
-
-
-
-
-
21.250.000 21.250.000 21.250.000
25.000.000 25.000.000 25.000.000
30.000.000 30.000.000 30.000.000
35.000.000 35.000.000 35.000.000
40.000.000 40.000.000 40.000.000
100%
100%
100%
100%
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (Output)
Tahun Tahun-1 (2014)
Tahun-2 (2015)
Tahun-3 (2016)
Tahun-4 (2017)
Tahun-5 (2018)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2019)
( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
170.000.000
85.000.000
90.000.000
95.000.000
100.000.000
110.000.000
17.
170.000.000
85.000.000
90.000.000
95.000.000
100.000.000
110.000.000
83.
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Inventarisasi/validasi data aset di sekolah
99.
Validasi Data Aset
( 1.23. ) - STATISTIK 15. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 06. Penyusunan Buku Profil Dinas Pendidikan Kota Padang
TOTAL
Terdatanya aset sekolah Terdatanya aset Dinas Pendidikan
100%
170.000.000 100%
-
87.839.322.707
100%
115.000.000 115.000.000 100%
Tersedianya informasi Dinas Pendidikan
85.000.000
115.000.000
110.769.046.950
90.000.000
100%
120.000.000 120.000.000 100%
120.000.000
116.203.000.000
95.000.000
100%
125.000.000 125.000.000 100%
125.000.000
119.109.500.000
100.000.000
100%
130.000.000 130.000.000 100%
130.000.000
122.110.000.000
110.000.000
135.000.000 135.000.000 100%
135.000.000
125.471.000.000