RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

   

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014

Jalan Wolter Mongsidi Lt.II Gedung Kembar Kantor Bupati TENGGARONG, [email protected] 

DAFTAR ISI  

Halaman Halaman Judul

Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Keputusanan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daftar Isi ....................................................................................... Bab. I Pendahuluan ........................................................... 1.1 Latar belakang 1.2 Landasan Hukum ................................................................ 1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................. 1.4 Sistematika Penulisan ......................................................... Bab. II Gambaran Pelayanan 2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi ................................... 2.2 Sumber Daya SKPD ............................................................. 2.3 Sumber Daya Manusia (SDM) ............................................... 2.4 Sarana dan Prasarana SKPD ................................................. 2.5 Kinerja Pelayanan SKPD ....................................................... 2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ....... Bab. III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Indefikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ................................................................................... Telaahan Visi dan Misi Program Kepala Daerah ....................... Telaahan Renstra K/L dan Telaahan Renstra Propensi............... Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .................................................................... Penentuan Isu-isu Strategis .................................................

Bab. IV. Visi,Misi, Tujuan,Sasaran,Strategis dan Kebijakan 4.1 Visi,Misi ................................................................................ 4.2 Tujuan ............................................................................. . 4.3 Sasaran ............................................................................... 4.4 Strategis dan Kebijakan .........................................................

Bab. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Bab.

V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif Program SKPD ................................................................... Kegiatan SKPD ................................................................... Sasaran dan Indikator Kinerja............................................... Kelompok Sasaran .............................................................. Pendanaan Indikatif ..........................................................

VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Kutai Kartanegara. ...................................................................

Bab. VIII

Penutup .....................................................................................

  Rencana  Strategis  Badan  Pemberdayaan   Masyarakat  dan  Pemerintahan  Desa Kabupaten  Kutai   Kartanegara 

2011 ‐ 2015 

 

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8

Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai derivasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dengan disyahkannya Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Kutai kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 Tentang

Organisasi dan tata Kerja

Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai kartanegara, sebagai konsekuensi logis diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota : dan Peraturan Pmerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah. Sebagai bagian dari penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Perda Nomor 15 Tahun 2008 tersebut kemudian diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.

1  Reviuw Renstra Bapemas dan Pemdes 


2011 ‐ 2015 

 

Maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategi (Renstra) yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman RPJMD. Penyesuaian tersebut mutlak dilakukan karena sebelumnya Rencana Strategis Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebelumnya disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 27), sehingga sekarang perlu disusun rencana strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten

Kutai

Kartanegara Tahun 2011-2015. Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penjabaran rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ini mendiskripsi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakandan program kegiatan serta capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; yang dijadikan sebagai acuan dan penentu arah kinerja masing-masing Bidan dan sub Bidang dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Proses penyusunan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ini sejatinya memerlukan kertelibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan, baik dari internal maupun external organisasi . 2  Reviuw Renstra Bapemas dan Pemdes 


2011 ‐ 2015 

 

Kegiatan

penyusunan

Renstra

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa ini telah melibatkan pembahasan secara insentif dengan semua perwakilan dari Bagian dan masing-masing Sub Bagian yang ada dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Keterlibatan semua pihak didalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis ini. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara adalah: 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun

2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421); 2.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



2011 ‐ 2015 

 

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5.

Intruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : ....... Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015.

10.

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rencana 4  Reviuw Renstra Bapemas dan Pemdes 


2011 ‐ 2015 

 

kerja atau program kerja tahunan dan lima tahunan, serta sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun tujuannya sebagai berikut : 1.

Memudahkan

seluruh

jajaran

manajemen

dan

aparatur

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun program dari kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur untuk mencapai tujuan . 2.

Sebagai alat kendali untuk mengevaluasi kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan rencana kerja tahunan yang telah disusun;

3.

Terwujudnya keterpaduan dan sinergitas kebijakan dan program /kegiatan yang

ditetapkan,

untuk

mendukung

pencapaian

visi

dan

misi

Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. 1.4. Sistematika Penulisan Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 20112015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan Bab ini berisi tentang latar belakang urgensi rencana strategis, tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, dan sistematika penulisan.

Bab II

Gambaran Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Bab ini memuat tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, sumber daya manusia, serta kinerja pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.



2011 ‐ 2015 

 

Bab III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penelaahan terhadap permasalahan yang dihadapi serta visi dan misi Kepala daerah

Bab IV

Visi, Misi, Tujuan, dan sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini berisi pernyataan visi dan rumusan misi, tujuan dan sasaran jangka menengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berikut indikator dan target kinerja masingmasing sasaran, serta strategi dan kebijakan yang disinkronkan dengan visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD.

Bab V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI

Indikator Kinerja Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dalam bab ini dikemukakan indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII

Penutup Menjelaskan ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam mengimplementasikan Renstra.



2011 ‐ 2015 

 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai : A.

Kedudukan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah , dipimpin oleh Kepala Badan yang berdudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

B.

Tugas Pokok, Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa melaksanakan Tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa, Melakukan koordinasi,intergrasi,Singkronisasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap Program / Kegiatan Penyelenggaran Pemerintahan Desa.

C.

Fungsi - Fungsi : 1. Penyusunan

Rencana

penjabaran

mengatur

pelaksanaan

program,menyiapkan bahan pertimbangan pemberian perizinan dan 1  Reviuw Renstra Bapemas dan Pemdes 


2011 ‐ 2015 

 

melakukan pembinaan tehnis dibidang pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. 2. Koordinasi kebijakan,perumasan dan penyiapan kebijaksanaan fasilitasi pelaksanaan Bina pemerintahan Desa dan kelurahan, Bina kelembagaan dan partisipasi Masyarakat dan Bina Pemberdayaan Adat dan kehidupan sosial Budaya,Bina usaha Ekonomi kerakyatan, Bina Sumber daya Alam(SDA) dan Tehnologi Tepat Guna (TTG) serta Bina Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa. 3. Pengkoordinasian penyusunan Program di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan yang telah dicapai maupun program yang sedang dilaksanakan. 4. Pelaksanaan , penyelenggaraan Administrasi dan sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. (update tugas dan fungsi Bapemas dan Pemdes menggunakan Perda no 10 tahun 2012) D.

Susunan

Organisasi

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa terdiri dari : 1.

Kepala Badan

2.

Sekretaris, membawahi; 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Penyusunan Program

3.

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahi; 2  Reviuw Renstra Bapemas dan Pemdes 


2011 ‐ 2015 

 

1) Sub Bidang Administrasi Pemerintahan, Perangkat dan Pengembangan Desa / Kelurahan 2) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa 4.

Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, membawahi; 1) Sub Bidang Kelembagaan Desa/Kelurahan; 2) Sub Bidang Partisipasi Masyarakat;

5.

Bidang Pemberdayaan Adat dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat, membawahi; 1) Sub Bidang Adat Istiadat dan Budaya; 2) Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;

6.

Bidang Usaha Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi; 1) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat; 2) Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;

7.

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, membawahi; 1) Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Desa; 2) Sub Bidang Pengelolaan Aset Desa.

1.2. Sumber Daya SKPD 1 Peningkatan kompetensi pegawai dan penegakan disipilin; 2

Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;

2. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan perdesaan secara partisipatif;



2011 ‐ 2015 

 

3. Pembinaan lembaga adat dan budaya daerah serta kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan sosial; 4. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat; 5. Meningkatkan koordinasi antar SKPD serta penajaman programprogram Pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan; 6. Mengembangkan teknologi tepat guna di perdesaan; 7. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam rangka efisiensi pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui; 8. Peningkatan sarana dan prasarana perdesaan

2.2.1 Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan status kepegawaian dan sub unit kerja dapat dilihat dalam Tabel 2.1. berikut ini; Tabel 2.1 Distribusi Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Berdasarkan Status Kepegawaian No

Unit Kerja

1 2 3

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Bidang Kelembagaan dan PartisipasiMasyarakat Bidang Pemberdayaan Adat dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat 4 Bidang Usaha Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Teknologi Tepat Guna 5 Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 6 Sekretariat : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Penyusunan Program Sub Total Sekretariat TOTAL

Klasifikasi PNS CPNS 27 24 16 22 24 36

149 4 

Reviuw Renstra Bapemas dan Pemdes 


2011 ‐ 2015 

 

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Kutai Kartanegara, 2011

No 1 2 3 4 5 6

Tingkat Pendidikan S2 S1 D3 SLTA SMP SD

1

TOTAL No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Klasifikasi Jml % orang 19 14 66 47 2 1 52 37

Pangkat/Golongan Ruang Pembina TK. I (IV/b) Pembina (IV/a) Penata TK I (III/d) Penata (III/c) Penata Muda Tingakat I (III/b) Penata Muda (III/a) Pengatur Tingkat I (II/d) Pengatur (II/c) Pengatur Muda Tingkat I (II/b) Pengatur Muda (II/a)

TOTAL

1

140 100 Klasifikasi Jml % orang 2 1 8 6 15 11 20 14 19 14 8 6 6 4 10 7 41 29 11 8 140

100

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memiliki jumlah total pegawai 149 orang, yang terdiri atas 95 Orang laki – laki dan 54 Orang perempuan dengan rentang pendidikan paling rendah SLTA/Sederajat dan Paling Tinggi Strata Dua (S2). Sebagai sebuah SKPD teknis pun, tampaknya



2011 ‐ 2015 

 

jumlah tersebut sangat layak untuk dilakukan evaluasi guna meninjau kelayakan jumlah pegawai berdasarkan beban kerja riil SKPD yang bersangkutan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana Tabel 2.2.2 Saran dan Prasarana Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Jenis Barang Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Alat angkut apung Khusus Lainnya Scaner Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman Lain Lain Mesin Ketik Manual Kursi Putar Kursi Lipat meja computer AC Unit Tustel Handy Cam PC Unit Laptop Note Book UPS Meja Jati 1 1/2 Biro Meja Kerja Jati 1 Biro Meja Kerja Samping Layar Projektor Peralatan Studio Visual Lain - lain Faxcmile Peralatan dan Jaringan Lain - lain Monitor Filling besi Metal Printer Lemari Arsip untuk arsip Dinamis

Jumlah Barang 6 48 1 1 16

Unit

8 7 254 6 13 13 12 15 25 51 23 4 34 2 3 14 2 28 7 5 40 8

unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit

Unit Unit Unit Unit unit



2011 ‐ 2015 

 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

CPU Kursi Kerja Pegawai Non Struktural Meja Kerja Pegawai Non Struktural Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Alat Rumah Tangga Lain-lain Alat Pemadam Kebakaran Alat Kantor Lainnya Mesin Absensi Band Kas Lemari kayu Lemari kayu Perkakas Kantor Alat Penghancur Kertas Sofa Lemari Es Lemari Es Loudspeaker Wireless Dispenser Peralatan Mini Komputer Lain-lain Peralatan Mini Komputer Lain-lain Peralatan Mini Komputer Lain-lain Peralatan Personal Komputer Lain-lain Personal Komputer JUMLAH BARANG

5 39 2 2 3 7 2 2 1 1 1 1 6 1 1 1 3 2 2 1 10 40 1 9

unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit

790

UNIT

2.3 Kinerja Pelayanan Dalam rangka peningkatan aparatur badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan beribawah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selain mengacu kepada perundangan-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten kutai kartanegara pemberiaan pelayanan kepada masyarakat sistem dan prosudur kinerja pelayanan badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melibatkan semua aparatur di lingkungan 7  Reviuw Renstra Bapemas dan Pemdes 


2011 ‐ 2015 

 

badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa .Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa merupakan sebagai badan kordinasi dalam pemberdayaan masyarakat di harapkan mampu bekerja sama dengan berbagai sektor/ lintas sektor serta mampu menunjukkan kinerja pelayanan dan meningkatkan pemberdayaan untuk mewujukkan masyarakat adil dan sejahtera.



2011 ‐ 2015 

  Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pembersayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara (2011-2015) Rasio Capaian pada NO

(1)

1.

2

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Target SKPD ***) SPM

(2) Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya

Cakupan Layanan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat

(3)

Target IKK

(4) Jumlah layanan kebutuhan dasar operasional unit skpd dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya

Jumlah layanan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Target Indikator Lainnya

(5)

Tahun ke1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16) (17) (18) (19) (20)

12 Keg

12 keg

12 keg

12 keg

12 keg

12 keg

12 keg

12 keg

12 keg

100 100 100 100 100 % % % % %

.3

4.

Tingkat kepatuhan disiplin aparatur

6 Roda

6 Roda

6 Roda

6 Roda

6 Roda

6 Roda

6 Roda

6 Roda

Empat 6 Roda Empat dan 48 dan 48 Roda Roda Dua

Empat

Empat

Empat

Empat

Empat

Empat

Empat

Empat

dan 48

dan 48

dan 48

dan 48

dan 48

dan 48

dan 48

dan 48

Roda

Roda

Roda

Roda

Roda

Roda

Roda

Roda

Dua

Dua

Dua

Dua

Dua

Dua

Dua

Dua

140 org

140 org

140 org

140 org

140 org

Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek sesuai dengan bidangnya

140 org 140 org

1

140 org

2

3

4

5

100 100 100 100 100 %

%

%

%

%

140 org 100 100 100 100 100 %

140 org

Jumlah pengadaaan pakaian khsusus bagiaparatur

12 keg

6 Roda

Dua

Presentasi sumber daya aparatur yang memiliki kompentensi sesuai dengan bidangnya..

Realisasi Capaian Tahun ke-

%

%

%

%

140 org

140 org

140 org

140 org

140 org

140 org 140 org

140 org

140 org

140 org



2011 ‐ 2015 

  Rasio Capaian pada NO


(3)

Target IKK

(4)



(5)

Realisasi Capaian Tahun keTahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(1)

(2)

5

Terciptanya efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa dan kelurahan.

Jumlah Desa yang menyelenggaran pemilihan dan pelantikan kepala Desa

193 Desa 193 Desa

6

Meningkatkan menbina dan memfasilitasi usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat serta menumbuhkan kembangkan usaha mikro dan kecil dengan peningkatan peran Bumdes dan membentuk wadah bagi pengembangan TTG

Jumlah BUMDes yang dibina,TTG,Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat

237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 Desa/kel Desa/kel Desa/kel Desa/kel Desa/kel Desa/kel desa/kel Desa/kel Desa/kel Desa/kel

7

Peningkatan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Jumlah Aparatur pemerintahan Desa yang mengikuti pelatihan/bintek

8

Meningkatkan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan,pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan perdesaan secara partisifasi.

9

Meningkatkan Fasilitasi ,pembinaan serta kesejehteraan keluarga dan kesejehteraan sosial.

10

Meningkatkan mengoptimalkan peran Lembaga-lembaga Pemerintahan Desa.

11

Meningkatkan Pelaksanaan pelatihan,seminar,worshop,pelajaran ,oreintansi lapangan bagi aparatur pemerintahan desa dan meningkatkan

237

237

193 Desa

237

193 Desa 193 Desa

237

237

193 Desa

237

193 Desa

237

193 Desa

237

193 Desa

237

1

2

3

4

5

(16) (17) (18) (19) (20)

193 Desa

237

Desa/kel Desa/kel Desa/kel Desa/kel Desa/kel Desa/kel Desa/kel Desa/kel Desa/kel Desa/kel



2011 ‐ 2015 


(1)


(2)

(3)

Target IKK

(4)



(5)


1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

2

3

4

5

(16) (17) (18) (19) (20)

pengelolaan keuangan Desa dan Aset Desa. 12

13

Meningkatkan menbina dan memfasilitasi usaha serta membentuk wadah bagi pengembangan TTG Meningkatkan Program Pemberdayaan Masyarakat



2011 ‐ 2015 


(1)


(2)

(3)

Target IKK



(4)

(5)


1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

2

3

4

5

(16) (17) (18) (19) (20)

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Kutai Kartanegara Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (juta rupiah) Kabupaten Kutai Kartanegara (2011-2015)

Anggaran pada Tahun ke-

Uraian (1)

1 (2)

2 (3)

3 (4)

4 (5)

Realisasi Anggaran pada Tahun ke5 (6)

1 (7)

2 (8)

3 (9)

4 (10)

5 (11)

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke1 2 3 4 5 (12) (13) (14) (15) (16)

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran (17)

Realisasi (18)



2011 ‐ 2015 

  Anggaran pada Tahun ke-

Uraian 1 (2)

(1)

2 (3)

3 (4)

4 (5)


1 (7)

2 (8)

3 (9)

4 (10)

5 (11)



Realisasi (18)

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah  Hasil pajak daerah  Hasil retribusi daerah  Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan  Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak  Dana alokasi umum  Dana alokasi khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  Pendapatan hibah  Dana darurat  Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya  Dana penyesuaian dan otonomi khusus  Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya BELANJA DAERAH Belanja tidak langsung  Belanja pegawai  Belanja bunga  Belanja subsidi  Belanja hibah  Belanja bantuan sosial  Belanja bagi hasil provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa  Belanja tidak terduga Belanja langsung  Belanja pegawai

kepada



2011 ‐ 2015 

  Anggaran pada Tahun ke-

Uraian (1) Belanja barang dan jasa Belanja modal

1 (2)

2 (3)

3 (4)

4 (5)


1 (7)

2 (8)

3 (9)

4 (10)

5 (11)



Realisasi (18)

  PEMBIAYAAN Penerimaan pembiayaan  Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya  Pencairan dana cadangan  Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan  Penerimaan pinjaman daerah  Penerimaan kembali pemberian pinjaman  Penerimaan piutang daerah Pengeluaran pembiayaan  Pembentukan dana cadangan  Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah  Pembayaran pokok utang  Pemberian pinjaman daerah Total Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Kutai Kartanegara



2011 ‐ 2015 

 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. a.

Tantangan internal. 1. Terbatasnya

dan

rendahnya

kinerja

pelayanan

disektor

pemberdayaan 2. Lemahnya koordinasi adalah salah satu penyebab kegagalan dalam kinerja pelayanan. 3. Rendanya motivasi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 4. Rendahnya motivasi aparatur Pemerintahan Desa/kelurahan dalam pembangunan Perdesaan. 5. Rendahnya motivasi kelembagaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. b.

Peluang. 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta daya saing yang tinggi. 2. Adanya bersumber dana yang dialokasikan dari APBD lewat SKPD masing-masing. 3. .Tersedianya potensi SDM serta sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan. 4. Meningkatkan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa. 15  Reviuw Renstra Bapemas dan Pemdes 


2011 ‐ 2015 

 

5. Meningkatkan

Kapasitas

kelembagaan

Penyelenggaraan

Pemerintahan desa dalam Partisifasi Pembangun Desa.


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kebijakan pengembangan otonomi daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan pada Pemberdayaan Menanggulangan kemiskinan, khususnya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa sebagai salah satu indikator kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonomi, belum menunjukkan peningkatan yang signifikan sebagaimana yang diharapkan berdasarkan potensi yang ada. Upaya untuk meningkatkan pembinaan,fasilitasi,monitoring dan evaluasi Pemberdayaan Masyarakat , terutama dari sektor.... masih terhambat oleh permasalahan antara lain masih relatih rendahnya kapasitas kualitas sumber daya manusia aparatur yang masih perlu ditingkatkan kualitas kinerjanya serta belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai sesuai dengan kebutuhan riil organisasi. Aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara harus memiliki kompetensi yang memadai, mental yang baik dan positif, kemampuan membangun visi bersama (share vision) serta kemampuan membangun tim pembelajaran dan mampu berpikir secara sitemik terhadap permasalahan dilingkungan strategis organisasi yang dihadapi. (dilengkapi permasalahan dari bidang/sekretariat)

1. Melaksanakan pelatihan, seminar, workshop, pembelajaran , orientasi lapangan bagi aparatur Bapemas dan Pemdes; 2. Melaksanakan pelatihan, seminar, workshop, pembelajaran , orientasi lapangan bagi aparatur pemerintahan desa dan kelurahan; 3. Sosialisasi dan desiminasi peraturan mengenai disiplin pegawai; 4. Menerapkan metode-metode perencanaan parsipatif dalam proses pembangunan perdesaan; 5. Melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya daerah; 6. Revitalisasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta posyandu; 7. Membina dan menfasilitasi usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat; 8. Menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil dengan peningkatan peran badan usaha milik desa (BUMDes); 9. Revitalisasi peran SKPD dan Pemangku kepentingan lainnya dalam menanggulangi kemiskinan; 10. Membentuk wadah bagi pengembangan teknologi tepat guna di tingkat desa; 11. Melaksanakan dan mengikuti lomba dan gelar TTG dari tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi dan nasional; 12. Melaksanakan sosialisasi dan desiminasi dan penyuluhan tentang pentingnya efisiensi pengelolaan sumber daya alam; 13. Memberikan stimulan dalam rangka peningkatan prasarana perumahan tidak layak huni; 14. Memberikan stimulan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana perdesaan. 15. Meningkatkan penguatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, Rukun Tetangga ( RT) , Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM). 16. Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa. 17. Meningkatkan Partisifasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. 18. Fasilitasi dan menbinaan PKK 19 Fasilitasi dan Pembinaan Pokjanal Posyandu

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2011-2015 sebagai berikut : Visi : ” Menuju Terwujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berkeadilan ” Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut adalah sebagai berikut : • Sejahtera : adalah yaitu upaya mewujudkan peningktan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (sosial, ekonomi dan budaya0 untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar beserta sarana dan prasarananya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah dan besar serta koperasi. •

Berkeadilan : adalah pembangunan yang adil dan merata serta penegakan hukum dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan berwibawa serta meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan

dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015, misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menitik beratkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanan good govermance. 2) Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3) Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja. 4) Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing agribisnis, industri dan pariwisata. 5) Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas. 6) Menetapkan penyelenggaran pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. 7) Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015, salah satu isu strategis yang berhubungan langsung dengan pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah ”masih rendahnya kinerja birokrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik serta belum optimalinya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah”. Isu strategis tersebut bersifat umum, artinya meliputi

seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta tata laksana kepemrintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu ” masih rendahnya pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa secara mandiri dan bertanggungjawab” . Namun isu strategis ini tidak secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa, karena Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa secara optimal akan sangat tergantung pada beberapa faktor, antara lain policy pemerintahan daerah, kondisi makro ekonomi, dan kinerja SKPD yang membidangi urusan-urusan tersebut. Oleh karena itu, jika pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa secara optimal telah berkembang maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat mengoptimallisasikan program-program yang sudah berjalan sesuai rencana. Mengacu pada RPJMD Tahun 2011-2015, terkai dengan program Kepala daerah dan wakil Kepala daerah yang berkaitan langsung dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa sebagai berikut : Program Misi I : Sebagaimana telah dituangkan dalam RPJMD bahwa tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat. Penetapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pengawasan dan motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintahan dan kapasitas sumber

daya manusia aparatur yang profesional, diwujudkan ke dalam pelaksamaam misi pertama dari GERBANG RAJA. Dalam mewujudkan misi pertama, maka berbagai program yang akan dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa, yang dilengkapi dngan indikator kinerja, sebagai berikut :  Pemerintahan Umum A. Kebijakan : Perbaikan budaya kerja, akuntabilitas kinerja, penerapan disiplin, dan remunerasi yang memadai, implementasi dari kebijakan tersebut, yang dilaksanakan melalui program :  Program peningkatan disiplin aparatur, dengan indikator yang akan dicapai : • Tingkat kepatuhan disiplin aparatur  Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan indikator yang akan dicapai : • Presentasi sumber daya aparatur yang memiliki kompentensi sesuai dengan bidangnya.  Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : • Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya • Cakupan layanan Administrasi perkantoran

 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : • Cakupan Layanan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat  Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan indikator kinerja yang di capai :  .Terciptanya efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa dan kelurahan. 6 )

Program Desa Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator kinerja yang

dicapai : 

Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Standar Desa Mandiri.



Meningkatkan Jumlah desa Mandiri.

 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan Indikator yang dicapai :  Meningkatkan menbina dan memfasilitasi usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat serta menumbuhkan kembangkan usaha mikro dan kecil dengan peningkatan peran Bumdes dan membentuk wadah bagi pengembangan TTG  Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Indikator yang dicapai :  Peningkatan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

 Program Pengembangan dan Partisifasi Masyarakat dalam membangunan Desa Indikator yang dicapai :  Meningkatkan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan,pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan perdesaan secara partisifasi.  Program Peningkatan Peran Perempuan di perdesaan Indikator yang dicapai :  Meningkatkan Fasilitasi ,pembinaan serta kesejehteraan keluarga dan kesejehteraan sosial.  Program Pengembangan Lembaga-lembaga Pemerintahan Desa Indikator yang dicapai :  Meningkatkan mengoptimalkan peran Lembaga-lembaga Pemerintahan Desa.  Program Fasilitasi dan pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Indikator yang dicapai :  Meningkatkan

Pelaksanaan

pelatihan,seminar,worshop,pelajaran

,oreintansi lapangan bagi aparatur pemerintahan desa dan meningkatkan pengelolaan keuangan Desa dan Aset Desa.  Program Peningkatan Pendayagunaan Tehnologi tepat Guna (TTG) Indikator yang dicapai :  Meningkatkan menbina dan memfasilitasi usaha serta membentuk wadah bagi pengembangan TTG  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Indikator yang dicapai :

 Meningkatkan Program Pemberdayaan Masyarakat  Program Desa Pemberdayaan Masyarakat Indikator yang dicapai :  Program penata Peraturan perundangan-undangan indikator yang dicapai : B. Kebijakan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem integrasi layanan (SIL), dilaksanakan melalui program : 1) Program peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan sistem pelayanan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : • Tersusunnya indeks kepuasaan masyarakat • Terlaksananya monitoring, evaluasi pelayanan publik • Tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) C. Kebijakan : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Program dengan indikator kinerja yang akan dicapai : • Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah • Terwujudnya Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan. 2) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai : • Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja pada SKPD • Tersedianya dokumen operasional SKPD yang mendukung capaian kinerja organisasi

(Bapemas menunjang pencapaian misi 1,3, dan 7. Untuk itu perlu dijabarkan lebih lanjut sesuai tupoksi bapemas dan pemdes). Misi Ketiga : Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja. Tujuan : 1.

Meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja.

2.

Meningkatkan kemandirian ekonomi kerakyatan.

Sasaran : 1.

Meningkatnya nilai investasi pembangunan daerah.

2.

Meningkatnya perluasan kesempatan memperoleh pekerjaan.

3.

Optimalisasi kualitas dan peran BUMD, koperasi dan UMKM.

Misi Ketujuh : Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan : Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak. Sasaran : Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi ....... 3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 Potensi Pengembangan Wilayah berdasarkan Jenis Kawasan, tujuan, dan Lokasi dapat dilihat dari tabel berikut ini : Tabel 2.5 Potensi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara Tujuan Budidaya Kawasan Lindung

Jenis Kawasan a. b. c.

Kawasan Hutan Lindung Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan Suaka Alam,pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Rencana Pengelolaan Ruang

Lokas

1. Perlindungan dan 1. Kec. Pengamanan Kawasan Samb Lindung 2. Kec. 2. Rehabilitasi kawasan Maran lindung Kayu 3. Reboisasi kawasan 3. Kec. lindung Kemb g Jangg 4. Kec. Taban Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) a. Hutan 1. Memanfaatkan 1. Penataan batas 1. Kec. Produ hasil hutan kawasan hutan Samb ksi yang produksi 2. Kec. Tetap eksploitasinya 2. Pemantauan dan Muara b. Hutan dapat dengan pengendalian kegiatan Jawa Produ tebang pilih pengusahaan hutan 3. Kec. ksi atau tebang 3. Mengusahakan hutan Loa Terba habis dan produksi melalui HPH Janan tas tanam dan penerapan prinsip 4. Kec. c. Hutan 2. Memanfaatkan tebang pilih secara Loa Produ hasil hutan tepat pada kawasan Kulu ksi secara terbatas hutan produksi 5. Kec. yang yang 4. Pengawasan secara Muara dapat eksploitasinya ketat pada kewajiban Munta dikon hanya dapat reboisasi dan 6. Kec. versi dilakukan rehabilitasi tanah pada Muara dengan tebang bekas tebangan HPH Wis pilih dan 5. Penyelesaian masalah 7. Kec. tanam tumpang tindih Kota dengan kegiatan Bangu

Jenis Kawasan

Tujuan Budidaya

Rencana Pengelolaan Ruang budidaya lainnya

Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) a. Kawasan tanaman pangan lahan basah Pengembangan 1. Pengembangan areal persawahan prasarana pengairan pada kawasan- 2. Pengendalian kawasan yang kegiatan lain agar sesuai menurut tidak mengganggu hasil analisis kawasan pertanian kesesuaian lahan yang subur didukung 3. Perluasan areal prasarana persawahan pengairan/irigasi 4. Pengembangan usaha transmigrasi untuk menunjang pengembangan kawasan pertanian

Lokas

8. Kec. Sebul 9. Kec. Tengg ong Seber g 10. Kec. Muara Badak 11. Kec. Maran Kayu 12. Kec. Muara Kama 13. Kec. Kenoh n 14. Kec. Kemb g Jangg 15. Kec. Taban

1. Kec. Samb 2. Kec. Muara Jawa 3. Kec. Sanga sanga 4. Kec. Loa Janan 5. Kec. Loa Kulu

Jenis Kawasan

Tujuan Budidaya

b. Kawasan tanaman pangan lahan kering

Mengembangkan areal tanaman lahan kering dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan

c. Kawasan tanaman tahunan/ perkebunan

Mengembangkan produksi perkebunan terutama untuk komoditas utama dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan

d. Kawasan peternakan

Mengembangkan areal peternakan atau penggembalaan dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan

e. Kawasan perikanan

Mengembangkan produksi perikanan dengan

Rencana Pengelolaan Ruang tanaman pangan lahan basah 1. Perluasan areal pertanian lahan kering 2. Pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan perladangan berpindah 3. Pengembangan kawasan pertanian lahan kering sesuai dengan kesesuaian lahan secara optimal. 1. Perluasan dan peremajaan areal perkebunan 2. Pengembangan kawasan perkebunan secara optimal sesuai dengan potensi lahannya. 3. Pengedalian usaha perkebunan agar tetap terjaga kelestarian lingkungannya. 1. Pengembangan kawasan peternakan/pengembal aan secara intensif. 2. Pengendalian upaya pemanfaatan lahan pada kawasan peternakan 3. sehingga tetap terjaga kelestarian sumber makanan bagi ternak hewan besar. Pengembangan produksi perikanan dengan tetap memelihara

Lokas

6. Kec. Muara Munta 1. Kec. Muara Wis 2. Kec. Kota Bangu 3. Kec. Tengg ong 4. Kec. Sebul 5. Kec. Tengg ong Seber g 6. Kec. Muara Badak 7. Kec. Maran Kayu 8. Kec. Muara Kama 9. Kec. Kenoh n 10. Kec. Kemb g Jangg 11. Kec. Taban 12. Kec. Angg a

Jenis Kawasan

f. Permukiman perkotaan

g. Permukiman pedesaan

h. Kawasan pertambangan

Tujuan Rencana Pengelolaan Budidaya Ruang memanfaatkan kelestariannya. potensinya. Mengembangkan 1. Penataan ruang kota kawasan (RUTRK, RDTRK, permukiman RTRK) berupa sebagai tempat penyusunan rencana pemusatan tata ruang kota atau penduduk yang peninjauan kembali ditunjang oleh rencana tata ruang penyediaan sarana kota. dan prasarana 2. Pemantauan dan perkotaan sesuai pengendalian dengan hirarki dan pemanfaatan ruang fungsinya. kota sesuai dengan rencana tata ruang kota. 3. Peningkatan sarana dan prasarana permukiman terutama sarana air bersih, drainase, limbah, persampahan, listrik. Mengembangkan 1. Pengembangan desakawasan desa menjadi pusat permukiman pertumbuhan pedesaan yang 2. Penyediaan sarana erat kaitannya dan prasarana dengan kegiatan pendukung sesuai budidaya dengan fungsi dan pertanian yang hirarkinya. lokasinya tersebar 3. Peningkatan sesuai dengan prasarana potensinya. perhubungan dan pemasaran antar desa dan kota. Memanfatkan 1. Pemanfaatan dan kawasan dengan pengendalian kegiatan potensi bahan penambangan agar galian strategi tidak mengganggu bagi kegiatan fungsi lindung.

Lokas

Jenis Kawasan

i. Kawasan pariwisata

Tujuan Budidaya eksplorasi, eksploitasi yang termasuk dalam wilayah kuasa pertambangan Mengembangkan kawasan pusat layanan wisata melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta atraksi kesenian tradisional dan penjualan kerajinan/ cinderamata lokal.

Rencana Pengelolaan Ruang 2. Pengedalian fungsi lindung atau rehabilitasi tanah pada kawasan bekas kuasa pertambangan. 1. Penyusunan Rencana Detail Kawasan Wisata 2. Peningkatan aksesibilitas kawasan 3. Pengembangan promosi wisata.

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kutai Kartanegara 2013-2033

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, dan telaahan terhadap RPJMD maka isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara adalah : a. Peningkatan kompetensi bagi aparatur di lingkungan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa b. Peningkatan Penguatan kapasitas dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan pelayanan prima c. Peningkatan etos kerja bagi aparatur guna memperdayakan masyarakat

Lokas

d. Peningkatan kualitas pelayanan publik dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dan ketersediaan sarana dan prasarana kerja.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Mengacu pada esensi Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka gambaran ke depan ke mana Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara akan dibawa dan diarahkan terumuskan dalam serangkaian kalimat visi: ” TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN YANG LEBIH SEJAHTERA DAN BERKEADILAN” Visi

tersebut

mengandung

muatan

makna

kemandirian

masyarakat

desa/kelurahan perlu dioptimalkan, sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sesuai visi Daerah. Kemandirian masyarakat merupakan kondisi dinamis yang memungkinkan masyarakat mampu melaksanakan berbagai kebijakan dan program pembangunan serta mengambil keputusan dalam membangun dirinya, keluarganya,

dan

lingkungannya berdasarkan

potensi,

kebutuhan,

aspirasi,

dan

kewenangan yang ada pada masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh pemerintah dan seluruh pemegang kepentingan stakeholder dibidang pemberdayaan masyarakat. Sehingga dengan

terwujudnya

kemandirian

masyarakat

diharapkan

dapat

kesejahteraan pada masyarakat itu sendiri dan dilandasi azas keadilan.

meningkatkan

Untuk mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi, dirumuskan Misi dalam Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut : 1) Mendorong

peningkatan

kapasitas aparatur

penyelenggaran

pemberdayaan

masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sarana yang ada sebagai upaya peningkatan etos kerja; 2) Mendorong

dan membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang

proporsional , profesional dan efektif 3) Mendorong peningkatan peran serta lembaga masyarakat melalui manajemen perencanaan

partisipasif

sebagai

alat

ukur/evaluasi

hasil

pembangunan

desa/kelurahan 4) Mendorong pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat dalam proses pembangunan berdasarkan nilai-nilai luhur kehidupan bermasyarakat dan kebersamaan 5) Meningkatkan

pengembangan

usaha

ekonomi

masyarakat

dalam

rangka

penanggulangan kemiskinan dengan maksimalisasi Usaha Mikro dan Kecil, serta memanfaatkan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan

6) Mendorong dan membina kemandirian aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa yang akuntabel dan transparan., efektif dan efisien. 4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tujuan dan sasaran sejatinya alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian Misi dan Visi organisasi. Tujuan (goals) adalah pernyatan umum tentang ”kearah mana” satu organisasi akan berada di masa depan, merupakan penjabaran, Misi Sesuatu (what) yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, dan program dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan dibatasi jumlahnya agar lebih terfokus; meskipun demikian tujuan belum bersifat spesifik dan tidak terukur. Sasaran (objectives) bersifat lebih rinci dan memperlihatkan langkah atau gerakan menuju pencapaian tujuan (penjabaran dari tujuan secara terukur). Sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran merupakan target yang spesifik dan terukur dari tiap tujuan perencanaan. Sasaran umumnya berjangka pendek dan untuk tiap tujuan biasanya disusun beberapa sasaran. Karena yang dapat diukur adalah sasaran (bukan tujuan), maka bila semua sasaran telah tercapai maka tujuan dianggap tercapai pula. Oleh karena itu , esensi tujuan dan sasaran adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian misi dan visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa, yang selanjutnya akan menyumbang terhadap pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi daerah sebagaimana yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa Target Kinerja sasaran pada Tahun ke 2011 2012 2013 2014 2015 Misi 1: Mendorong peningkatan kapasitas aparatur penyelenggaran pemberdayaan masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sarana yang ada sebagai upaya peningkatan etos kerja 1 Terciptanya Meningkatnya Persentase pegawai yang =(50/149)x =(65/149 =(75/149)x1 =(85/149)x =(95/149)x1 aparatur Badan kompetensi pegawai memiliki kompetensi 100% )x100% 00% 100% 00% Pemberdayaan sesuai bidang tugasnya (Rumus: jmlh pegawai yg Masyarakat dan memiliki kompetensis esuai Pemerintahan Desa bidang tugas dibagi jumlah Kabupaten Kutai total pegawai dikai 100%) Terciptanya profesionalisme Kartanegara dalam melaksanakan tugas Terwujudnya suasana Tingkat 149 PNS 149 PNS 140 PNS 140 PNS 140 PNS kerja yang kondusif harmonisasi/koordinasi antarbidang Meningkatnya disiplin Tingkat kepatuhan jam 149 PNS 149 PNS 140 PNS 140 PNS 140 PNS aparatur kerja aparatur (rumus: ratarata tingkat kepatuhan jam kerja pegawai) Persentase pelanggaran 149 PNS 149 PNS 140 PNS 140 PNS 140 PNS disiplin aparatur (rumus: jumlah PNS yng melakukan pelanggaran dibagi julah total PNS dikali 100%) Misi 2: Mendorong dan membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang proporsional , profesional dan efektif No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Terciptanya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan

Terpenuhinya peningkatan stadart pelayanan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Meningkatkan Kapasitas Profesionalisme peyelenggaraan aparatur Pemerintahan Desa/kelurahan

193 Desa 44 Kel

193 Desa

193 Desa

193 Desa

193 Desa

44 kel

44 Kel

44 Kel

44 Kel

Misi 3: Mendorong peningkatan peran serta lembaga masyarakat melalui manajemen perencanaan partisipasif sebagai alat ukur/evaluasi hasil pembangunan desa/kelurahan Terciptanya Terwujudnya partisipasi Meningkatkan peran serta peningkatan peran dan semangat gotong Lembaga Masyarakat 237 LPM 237 LPM 237 LPM 237 LPM 237 LPM

serta lembaga masyarakat dalam program pembangunan perdesaan

royong masyarakat dalam pembangunan perdesaan

dalam Program Pembangunan Desa

Misi 4: Mendorong pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya kehidupan bermasyarakat dan kebersamaan Terciptanya Terwujudnya peran Mengembangkan Fasilitasi pemberdayaan adat lembaga adat dalam dan pembinaan adat istiadat dan sosial pemberdayaan istiadat dan Budaya sosial budaya daerah masyarakat dan serta kesejehteraan serta kesejehteraan keluarga keluarga serta pemberdayaan dan serta kesejehteran kesejehteraan sosial kesejahteraan sosial budaya keluarga serta kesejahteraan sosial

237 Karang Taruna

237 Karang Taruna

237 Karang Taruna

237 karang Taruna

237 Karang Taruna

masyarakat dalam proses pembangunan berdasarkan nilai-nilai luhur 256 PKK 732 Posyandu 237 Lembaga adat 1300 KPM

256 PKK 732 Posyand u 237 Lembaga adat 1300 KPM

256 PKK 732 Posyandu 237 Lembaga adat 1300 KPM



Misi 5: Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan maksimalisasi Usaha Mikro dan Kecil, serta memanfaatkan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan Terciptanya Terwujudnya peningkatan Meningkatkan dan 237 237 237 237 237 pemberdayaan kemampuan sosial pengembangan usaha BUMDes BUMDes BUMDes BUMDes BUMDes usaha ekonomi ekonomi dan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui keswadayaan kelompok masyarakat pengembangan masyarakat dalam rangka usaha ekonomi perdesaan/kelurahan penanggulangan keluarga dan kemiskinan. kelompok masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan Misi 6: Mendorong dan membina kemandirian aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa yang akuntabel dan transparan., efektif dan efisien Terciptanya Terpenuhinya kualitas Meningkatkan kapasitas peningkatan dan kuantitas sarana aparatur Pemerintahan 193 desa 193 desa 193 desa 193 desa 193 desa kapasitas aparatur dan prasarana Desa/kel dalam 44 kel 44 kel 44 kel 44 kel 44 kel pemerintah perdesaan yang pengelolaan keuangan dan desa/kelurahan dan memadai aset Desa. lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa

4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi san kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Rumusan

strategi

merupakan

pernyataan-pernyatan

yang

menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Misi I : Mendorong peningkatan kapasitas aparatur penyelenggaran pemberdayaan masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sarana yang ada sebagai upaya peningkatan etos kerja Tujuan Terciptanya profesionalisme aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Sasaran Bertambahnya jumlah karyawan yang mengikuti pendidikan, diklat struktural, diklat fungsional, seminar dll.

Strategi Peningkatan kompetensi pegawai dan penegakan disiplin

Kebijakan Pendidikan dan pelatihan aparatur

Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas

Dst..

Terwujudnya suasana kerja yang kondusif Terciptanya efektifitas dan efisiensi potensi dan sarana

Terpenuhinya prasarana kegiatan Terwujudnya pelayanan perkantoran

sarana dan penunjang

Peningkatan dukungan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja

optimalisasi operasional

Misi II : Mendorong dan membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang proporsional , profesional dan efektif Tujuan Terciptanya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan

Terciptanya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di desa dan kelurahan

Sasaran Terpenuhinya peningkatan stadart pelayanan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Strategi Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan

Kebijakan Penguatan kapasitas Aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan

Terwujudnya keterpaduan program pembangunan perdesaan Terwujudnya optimalisasi pelayanan

Misi III : Mendorong peningkatan peran serta lembaga masyarakat melalui manajemen perencanaan partisipasif sebagai alat ukur/evaluasi hasil pembangunan desa/kelurahan

Tujuan Terciptanya peningkatan peran serta lembaga masyarakat dalam program pembangunan perdesaan

Sasaran Terwujudnya partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan perdesaan

Strategi Peningkatan partisipas semangat gotong royong masyarakat dalam progam pembangunan pedesaan

Kebijakan Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan perdesaan secara partisipasi

Terwujudnya target jumlah kelompok peran serta lembaga masyarakat Terciptanya kekuatan peran kelembagaan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat

Misi IV : Mendorong pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat . dalam proses pembangunan berdasarkan nilai-nilai luhur kehidupan bermasyarakat dan kebersamaan Tujuan Terciptanya pemberdayaan adat istiadat dan sosial budaya daerah serta pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta kesejahteraan sosial

Sasaran Terwujudnya peran lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat

Strategi Pembinaan lem-baga adat dan budaya daerah serta kesejahtera an keluarga dan kesejahteraan sosial

Kebijakan Melestarikan mengembangkan adat budaya daerah

dan dan

Revitalisasi pemberdayaan dan kesejahteraankeluarga serta posyandu Terpenuhinya tingkat kesejahteraan masyarakat

Misi V : Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan maksimalisasi Usaha Mikro dan Kecil, serta

memanfaatkan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan Tujuan Terciptanya pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan

Sasaran Terwujudnya peningkat pendapatan masyarakat

Strategi Menumbuh kembangkanusaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat

Kebijakan Membina dan memfasilitasi usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat

Terwujudnya peningkatan kemampuan sosial ekonomi dan keswadayaan masyarakat perdesaan/kelurahan

Meningkatkan koordinasi antar SKPD serta penajaman program-program pembangunan dalam rangka penaggulangan kemiskinan

Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan di perdesaan

Pengembangan teknologi tepat guna di perdesaan

Menumbuh kembangkan usaha mikro dan kecil dengan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMD) Revitalisasi peran SKPDdan Pemangku Kepentingan lainnya Membentuk wadah bagi pengembangan teknologi tepat guna

Melaksanakan dan mengikuti lomba dan gelar TTG dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Nasional Melaksanakan sosialisasi dan desiminasi dan penyuluhan tentang pentingnya efisiensi pengelolaan sumber daya alam

Terciptanya pemanfaatan TTG serta pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan

Terwujudnya produktivitas kerja masyarakat

Memberikan stimulan dalam rangkapeningkatan prasarana perumahan tidak layak huni Memberikan stimulan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana perdesaan.

Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

Fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisirperbedaan Fasilitas sarana dan prasarana perdesaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan Peningkatan sarana dan prasaran perdesaan Pembangunan/rehabilitasi perumahan tidak layak huni

Misi VI : Mendorong dan membina kemandirian aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa yang akuntabel dan transparan., efektif dan efisien.

Tujuan Terciptanya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan keuangan dan aset des

Sasaran Terpenuhinya standart pelayanan prima di masyarakat

Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perdesaan

Terpenuhinya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perdesaan yang memadai Terwujudnya kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan sosial

Strategi Penguatan kapasitas masyarakat dan aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

Kebijakan Melaksanakan pelatihan, seminar, workshop, pembelajaran, orientasi lapangan bagi aparatur pemerintahan desa dan kelurahan.

Rencana  Strategis  Badan  Pemberdayaan   Masyarakat  dan  Pemerintahan  Desa Kabupaten  Kutai   Kartanegara 

2011 ‐ 2015 

 

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dari penjabaran visi dan misi, tujuan, sasaran yang dituangkan dalam berbagai kebijakan dan lebih teknis dituangkan dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja< kelompok sasaran serta pendanaan indikatif selama lima tahun. Mengacu pada ketentuan pasal 36 Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah maka penyusunan program, kegiatan dan pendanaan berdasarkan pada : pertama, pendekatan kinerja, kerangka pengeluarkan jangka menengah serta perencanaan dan pengangguran terpadu. Kedua, kerangka pendanaan dan pagu indikatif, dan ketiga, program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan . Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkna, dan disusun berdasarkan tingkat urgenitas dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program.



2011 ‐ 2015 

 

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau pun kualitatif yang mengindikasikan pencapaian program dan atau kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah disepakati atau ditetapkan. Penentuan Kelompok sasaran kegiatan seoptimal mungkin harus jelas dan spesifik, sehingga memberikan gambaran yang rinci mengenai kelompok sasaran dari kegiatan yang akan dilakukan. Matriks program/kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan dan indikatif masing-masing kegiatan selama lima tahun ke depan terlampir dalam renstra ini. PROGRAM – PROGRAM BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN. PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUNAN DESA. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA. PROGRAM FASILITASI DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN PROGRAM PENINGKATAN PENDAYAGUNAAN TEHNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM PENATA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.



2011 ‐ 2015 

 

Penerapan Program dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok antara lain : 1.1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pelaksanaan kegiatan pokonya antaraa lain : 1.1.1 Penyediaan Jasa Surat menyurat 1.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 1.1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.1.4 Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1.1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 1.1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.1.7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.1.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.1.9 Penyediaan bahan Logistik Kantor 1.1.10 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.1.11 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 1.1.12 Penyediaan Pengisian Tabung Gas 1.1.13 Penyediaan Alat Listrik dan Elektonik 1.1.14 Penyediaan Jasa pendukung Non PNS

1.2

Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur dengan pelaksanaan kegiatan pokonya antaraa lain : 1.1.15 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 1.1.16 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.1.17 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.1.18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.1.19 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.1.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor 1.1.21 Belanja Pemeliharaan / Rehab Sedang Gedung Kantor Bapemas dan Pemdes 1.1.22 Pemeliharaan Website Bapemas dan Pemdes



2011 ‐ 2015 

 

1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan pelaksanaan kegiatan pokonya antaraa lain : 1.1.23 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 1.1.24 Pengadaan Pakaian KORPRI 1.1.25 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 1.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan pelaksanaan kegiatan pokonya antaraa lain : 1.1.26 Sosialisasi peningkatan disiplin PNS (PP No. 53 Thn 2010 1.1.27 Penataan dan Pembinaan Administrasi Kepegawaian 1.1.28 Bintek Pengelolaan keuangan pada SKPD Bapemas dan Pemdes 1.1.29 Rakor Pemberdayaan Masyarakat se Kabupaten 1.5 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan dengan pelaksanaan kegiatan pokonya antaraa lain : 1.1.30 Penyusunan pelaporan Prognosis & Lap keuangan akhir tahun 1.1.31 Penyusunan Rencana Penganggaran SKPD 1.1.32 Penyusunan SOP SKPD 1.1.33 Penyusunan LPPD-SKPD 1.1.34 Penyusunan Reviuw Renstra SKPD 1.1.35 Pembinaan ,Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Program terhadap Penyelenggaraan aparatur pemerintahan Desa. 1.1.36 Bimbingan Tehnis/Pelatihan tentang Pemberadayaan Masyarakat. 1.2

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan kegiatan Pokoknya anatara lain :

1.3

Pelatihan KPM

1.4

Penilaian KPM Berprestasi

1.5

Fasilitasi dan Pembinaan /Pelestarian Adat (Pokja Pelestarian Adat)

1.6

Pelatihan dan Orientasi Lembaga Adat

1.7

Bimtek Kader Posyandu

1.8

optimalisasi Posyandu



2011 ‐ 2015 

 

1.9

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.10

evaluasi kebijakan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat

1.11

Penyusunan kebijakan daerah mengenai pemberdayaan adat dan sosial budaaya masyarakat

1.12

Pendampingan TP-PKK Kab./Kec.

1.13

Sosialisasi dan fasilitasi P2WKSS

1.14

Sosialisasi dan fasilitasi Pokjanal Posyandu

1.15

Evaluasi kebijakan pemberdayaan perempuan di perdesaan

1.16

Penyusunan kebijakan daerah mengenai pemberdayaan perempuan diperdesan

1.17

Fasilitasi dan Pembinaan Pemberdayaan Lembaga Adat

1.18

Monev dan Evaluasi Pemberdayaan Adat

1.19

Fasilitasi dan Pembinaan PBTA

1.20 1.20.1

Penjaringan dan penyaringan bakal calaon kepala desa

1.20.2

Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa

1.20.3

Penjaringan dan penyaringan perangkat desa

1.20.4

Musyawarah Pemerintahan Desa /APDESI

1.20.5

Pendampingan penyaluran tunjangan aparatur pemerintahan desa

1.20.6

Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Anggota BPD

1.20.7

Persiapan pemekaran dan peresmian desa/kelurahan

1.20.8

Monitoring dan pembinaan LPPD, LKPJ dan ILPPD desa

1.20.9

Penyusunan Raperda LPPD, LKPJ dan ILPPD desa

1.20.10

Pemilihan kepala desa berprestasi

1.20.11

Konsultasi dan Koordinasi Kepala Desa dan Sekretaris Desa

1.20.12

Penyusunan data base desa perangkat desa

1.20.13

Monitoring kinerja badan permusyawaratan desa (BPD)

1.20.14

Fasilitasi penyelesaian permasalahan pemerintahan desa

1.20.15

Pendidikan dan pelatihan Sekdes yang diangkat menjadi PNS

1.20.16

Pelatihan Adminisrasi Desa bagi kepala desa, sekretaris desa, dan Kaur



2011 ‐ 2015 

 

1.20.17

Monitoring

dan

evaluasi

serta

bimbingan

pengembangan

kapasitas

pemerintahan desa dan BPD 1.20.18

Bimtek bagi anggota BPD dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

1.20.19

Bimtek penyusunan peraturan desa dan administrasi desa

1.20.20

Pelatihan kepala dusun tentang administrasi pemerintahan desa

1.20.21

Bimtek bagi anggota BPD dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

1.20.22

Bimtek penyusunan peraturan desa dan administrasi desa

1.20.23

Pelatihan kepala dusun tentang administrasi pemerintahan desa

1.20.24

Pelatihan/bimbingan tehnis Sistem manajemen desa/kelurahan

1.21

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Ke dengan kegiatan Pokoknya anatara lain :

1.21.1

Pembinaan dan Penguatan Karang Taruna

1.21.2

Penguatan Kapasitas Kelembagaan

1.21.3

Peningkatan Kapasitas LPM

1.21.4

Peningkatan Kapasitas RT

1.21.5

Penunjang pengelolahan PMPN Mandiri

1.21.6

Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif

1.21.7

Pembinaan pola tata Ruang desa

1.21.8

Lomba Desa / Kelurahan

1.21.9

Penguatan Informasi profil Desa/Kelurahan

1.21.10

Pembinaan dan fasilitasi musrenbangdes

1.21.11

Pendataan Program Masuk Desa

1.21.12

Penyusunan indikator desa mandiri

1.21.13

Fasilitasi dan Pembinaan fasilitator pemberdayaan masyarakat

1.21.14

Pembinaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)

1.21.15

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten

1.21.16

Lomba Gotong royong Tk.Kab.prov dan Nasional.

1.21.17

Penilaian LPM berprestasi



2011 ‐ 2015 

 

1.22

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan kegiatan Pokoknya antara lain : 1.22.1

Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat, Evaluasi LPD, FUKP dan LPMD/BUMDesa

1.22.2

Pelatihan SDM Pengurus pasar Desa

1.22.3

Pembinaan dan pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga & Kelompok Masyarakat

1.23

1.22.4

Forum Diskusi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

1.22.5

Pelatihan Manajemen BUMDes

1.22.6

Pelaksanaan Lomba TTG Tingkat Kabupaten

1.22.7

Gelar TTG Tingkat Nasional

1.22.8

Penguatan Pelayanan TTG

1.22.9

Peningkatan dan kerjasama TTG

1.22.10

Bimbingan teknis pengelolaan posyantek dan warteg

1.22.11

Pembinaan dan pengembangan sumber daya alam

1.22.12

Pengembangan kawasan delta Mahakam

1.22.13

pembinaan dan pemanfaatan sumber daya pantai dan pesisir

1.22.14

Penyusunan data base sumber daya desa pesisir (PODES)

1.22.15

Pengembangan pilot project Desa Mangrove

1.22.16

Pemetaan sarana dan prasarana perdesann

1.22.17

Fasilitasi pengelolaan sarana air minum dan penyehatan lingkungan

1.22.18

Pembangunan / Rehabilitasi Perumahan Tdk Layak huni

1.22.19

Pendataan sarana dan prasarana pedesaan

1.22.20

Pembinaan dan pengembangan SDA

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan kegiatan Pokoknya anatara lain : 1.23.1

Fasilitasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa

1.23.2

Bintek Penyusunan pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa untuk PPKDes & PTPKDes



2011 ‐ 2015 

 

1.23.3

Bintek Swakelola Pemerintahan Desa dan Swakelola Padat Karya bagi aparatur desa

1.23.4

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan SIMKEUDes

1.23.5

Pelatihan pengelolaan aset desa

1.23.6

Fasilitasi penyelesaian permasalahan dibidang pengelolaan keuangan dan Aset desa

1.23.7

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDes

1.23.8

Pembinaan dan Pelatihan fasilitator pemberdayaan masyarakat desa

1.23.9

Pendataan aset-aset desa

1.23.10

Pemutahiran data aset desa

1.23.11

Fasilitasi Tim Verifikasi APBDes Tingkat Kecamatan

1.23.12

Pembinaan , pengelolaan pendapatan asli desa

1.23.13

Sosilaisasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

II. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN Terwujudnya optimalisasi Operasional Perkantoran Terpenuhinya sarana dan penunjang kegiatan

INDIKATOR KINERJA Pelayanan Cakupan layanan administrasi Perkantoran

prasarana Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur. Tingkat kepatuhan disiplin aparatur Bertambahnya jumlah karyawan yang Persentase sumber daya aparatur yang mengikuti pendidikan,diklat struktural dan memiliki kompentensi sesuai dengan diklat fungsional seminar dll. bidangnya. Terwujudnya tingkat ketepatan waktu Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan. kinerja dan keuangan. Terpenuhinya Peningkatan standart Terciptanya efektifitas penyelenggaraan pelayanan Penyelenggaran Pemerintahan Pemerintahan Desa/kelurahan. Desa/Kelurahan Terwujudnya Peran Lembaga Adat,PKK Terciptanya efektifitas penyelenggaraan dan Posyandu dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa/kelurahan. Pemerintahan Desa/kelurahan Terwujudnya

Peningkatan

Pendapatan Meningkatkan


pembinaaan

dan


2011 ‐ 2015 

 

Masyarakat,serta kemampuan sosial memfasilitasi usaha ekonomi keluarga dan ekonomi dan keswadayaan masyarakat kelompok masyarakat serta Perdesaan/kelurahan. menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil dengan meningkatkan peran Bumdes dan membentuk wadah bagi pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG) Terwujudnya Partisifasi Masyarakat dan Meningkatkan mengoptimakan persn serta semangat gotong royong dalam masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Perdesaan ,pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan perdesaan secara partisipasi masyarakat. Terwujudnya wadah Tehnologi Tepat Guna Meningkatkan pembinaan dan memfasilitasi (TTG) usaha serta membentuk wadah bagi pengembangan TTG Terwujudnya keterpaduan penguatan Peningkatan Penguatan Kapasitas aparatur kapasitas aparatur Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Terwujudnya target kelompok peran serta Meningkatkan pengoptimalkan peran lembaga Masyarakat. lembaga-lembaga pemerintahan Desa. Terwujudnya Program Pemberdayaan Meningkatkan mengoptimakan persn serta Masyarakat masyarakat dalam proses perencanaan ,pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan perdesaan secara partisipasi masyarakat. Terpenuhinya tingkat kesejehteraan Meningkatkan fasilitasi,pembinaan serta Masyarakat kesejehteraan keluarga dan kesejehteraan sosial. Terpenuhinya standart pelayanan prima Meningkatkan pelaksanaan dimasyarakat dan terpenuhinya kualitas dan Pelatihan,seminar,warshop pembelajaran kwantitas sarana dan prasarana perdesaan oreintasi lapangan bagi aparatur yang memadai Pemerintahan Desa/kelurahan dan serta meningkatkan pengelolaan keuangan desa dan aset desa.



2011 ‐ 2015 

 

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sitem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencana sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif kebenarannya.



2011 ‐ 2015 

 

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015, keterkaitan

tugas

dan

fungsi

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk dalam lingkup Misi Pertama,

yaitu

”Mengingatkan

penyelenggaraan

pemerintahan

dengan

menitikberatkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good governance”, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi I : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menitikberatkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good governance  Tujuan :  Meningkatkan

tat

pemerintahan

yang

baik,demokrasi,jujur

dan

bertanggungjawab akuntabel serta pelayanan umum yang didukung TI  Sasaran :  1. Meningkatkan Kualitas SDM aparatur pemerintah  2. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.  3. Menurunkan tingkat pelanggaran hukum



2011 ‐ 2015 

 

 4. Meningkatkan tertib administrasi perintahan dan kualitas pelayanan publik.  5. Meningkatkan kerjasama pemerintah dengan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa.  6. Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.  7. Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan serta mengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.  8. Meningkatnya informasi data kabupaten.  Indikator Sasaran  1. Persentase aparatur yang memiliki kompentensi sesuai dengan bidangnya.  2. Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Daerah.  3. Persentase pelanggaran peraturan daerah yang ditindaklanjuti.  4. Indek kepuasan Masyarakat (IKM)  5. Cakupan penangganan Kamtibmas  6. Tingkat waktu Tanggap.  7. Partisifasi Masyarakat dan Perencanaan pembangunan.  8. Informasi data pembangunan Kabupaten.  Program Perioritas Pembangunan  1. Pembangunan Pemerintah  2. Pembangunan pendidikan



2011 ‐ 2015 

 

 3. Pembangunan kesehatan masyarakat  4. Pembangunan Infrasuktrut.  5. Pembangunan Ekonomi.  6. Ketenagakerjaan  7. Pembangunan Pertanian  8. Pemuda dan Olah raga  9. Pengembangan Pariwisata  10. Pembinaan kehidupan beragama.  11. Pelestarian lingkungan hidup.  12. Pemberdayaan Perempuan dan Gender Misi  3  :  Menumbuhkan  sentra  perekonomian  dan  pengembangan  usaha  rakyat  dengan  tetap  menjaga  iklim  investasi  dalam  kerangka  penciptaan  lapangan  kerja 

Tujuan RPJMD Kab. Kutai kartanegara 1. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, jujur dan bertanggungjawab, akuntabel serta pelayanan umum yang didukung teknologi informasi. 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang handal dan sejahtera dengan peran serta dan produktivitas tinggi serta bertaqwa kepada Tuhan YME dan berdasarkan Pancasila 3. Meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja. Meningkatkan kemandirian ekonomi kerakyatan



2011 ‐ 2015 

 

4. Meningkatkan ketahanan pangan melalui pengembangan potensi pertanian dalam arti luas dan kelautan perikanan yang didukung daya saing perdagangan, industri dan pariwisata daerah. 5. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memiliki daya dukung dan gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat. 6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik dan terpadu sesuai penataan ruang dengan mengembangkan kearifan lokal. 7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak TUJU AN B A DAN P EM BE R DA YA AN M A S YAR AKA T DAN PEM ER INT A HAN DES A

1. Meningkatkan

Kapasitas

Penyelenggaraan

Aparatur

Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 2. Meningkatkan Penyelenggaranan Pemerintahan Desa/kelurahan. 3. Meningkatkan Peran Kelembagaanm asyarakat Desa/Kelurahan dan Partisipasi Masyarakat. 4. Meningkatkan Pemberdayaan Adat Istiadat dan Sosial Budaya Peran serta Masyarakat. 5. Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya Alam, Tehnologi Tepat Guna (TTG) Masyarakat Desa.



2011 ‐ 2015 

 

6. Meningkatkan

Kemandirian

Masyarakat

Desa/Kelurahan

dalam

Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa.

(harap pernyataan tujuan dan sasaran diatas disesuaikan dengan dokumen revisi RPJMD) Mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut serta penetapan indikator kinerja daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan dalam Tabel 6.1. Indikator kinerja yang disajikan hanya indikator kinerja yang sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD sehingga

dapat

memberikan

gambaran

konstribusi

langsung

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2011-2015 melalui konstribusi pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah. Dengan demikian, indikator yang lebih spesifik dan khas SKPD namun tidak dimuat dalam RPJMD tidak disajikan namun tetap menjadi bagian dari tolok ukur dan penilaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa karena merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK)/Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level SKPD .

Misi 1 RPJMD 

Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan menitikberatkan pada motivasi dan pengawasan


dengan


2011 ‐ 2015 

  Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

  

   Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

 

  Program Pengembangan Lembagalembaga Pemerintahan Desa

 

 

 

 

1

Cakupan pembinaan Aparaturan pemerintahan desa Prosentase tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Desa Desa Mandiri(Aspek Pemberdayaan Masyarakat ) Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan PNPM

94%

1 94 %

126 Desa

100

100

10 LPM Berprestasi   

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

25

  

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Misi 2 RPJMD Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggulan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

INDIKATOR KINERJA SKPD

  

 Meningkatkan  keberdayaan  Masyarakat  dalam  membangun  desa 

 

 

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan

Program Peningkatan partisifasi Masyarakat dalam membangun Desa  

 

 

 

1 Lembaga Adat

48 Lembaga adat

KPM

150 KPM

Cakupan Fasiitasi Pelaksanaan PNPM

100

LPM Aktif

100


BADAN PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH AN DESA


2011 ‐ 2015 

 

 

Karang Taruna aktif

 

18 Kec

Jumlah usulan masyarakat dalam Musrenbangdes /kel   

193 Desa 44 Kel

  

BADAN PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH AN DESA

Misi 7 RPJMD Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.



Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan PKK Aktif

  

96%

  

Posyandu Aktif

  

628

  

BADAN PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN PEMERINT AHAN DESA BADAN PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN PEMERINT AHAN DESA

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

No

Indikator

1 Desa Mandiri (desa)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2010)

Target Capaian Setiap Tahun 2011

2012

2013

2014

2015

0

0

0

36

72

129


Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2015) 237


2011 ‐ 2015 

  LPM (Lembaga Pemberdayaan 2 Masyarakat) Berprestasi (kelompok)

0

10

10

25

83

129

237

256

256

256

256

256

256

256

0

0

0

36

72

129

237

660

678

689

702

717

732

732

6 KPM Aktif (orang)

0

90

165

231

331

483

1.300

7 Lembaga Adat Aktif (lembaga)

83

130

167

187

207

237

237

8 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)

80

83

87

91

95

99

99

9 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%)

??

10

10

12

14

15

3 PKK aktif (kelompok) 4 Karang Taruna Aktif (kelompok) 5 Posyandu aktif (kelompok)



2011 ‐ 2015 

 

BAB VII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ini disusun dengan memperhatikansubstansi materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015. Selanjutnya dalam penjabaran program/kegiatan dilaksanakan oleh masingmasing

Bidang/Seksi

dan

Sekretaris/Sub

Bagian,

dan

dalam

pelaksanaannya

bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Setiap awal tahun, renstra akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (performance plan) dan pada akhir tahun, pencapaian kinerja dilaporkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran, yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi sesuai dengan Penetapan Kinerja. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 – 2015 hendaknya dapat diimplementasikan dengan tanggungjawab moral dan dedikasi yang tinggi, dengan koordinasi, kerjasama dan



2011 ‐ 2015 

 

keterpaduan/sinergisitas serta komitmen yang kuat dari segenap jajaran aparatur Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong,

Januari 2014

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara,

H.MUHAMAD SYAMSIE JUHRI, S.Sos, MM Pembina Utama Muda NIP 19561028 198312 1 001



2011 ‐ 2015 

  Lampiran :  RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK  SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF  BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  PEMERINTAHAN DESA  KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA       

Tujuan 

(1)  Peningkatan  profesionalsme  tenaga aparatur  Badan Pember‐ dayaan Masya‐ rakat dan  Pemerintahan  Desa Kab. Kutai  Kartanegara dlm  melaksanakan  tugas 

Sasaran 

Indikator  Kinerja 

(2)        1. Tersedianya  surat menyurat      2. Tersedianya  kebutuhan air,  penerangan &  komunikasi      3. Tersedianya jasa  administrasi  keuangan    4. Terpenuhinya  kebersihan  kantor    5. Tersedianya  peralatan kantor  yang memadai      6. Tersedianya alat  tulis kantor    7. Tersedianya  barang cetakan  dan pengadaan    8. Tersedianya  informasi      9. Tersedianya  bahan‐bahan  pameran    10. Tersedianya 

Kode 

(3)   

Program dan Kegiatan 

(4)   

 

(5)   

 

Pelayanan  Administrasi  Perkantoran    1. Penyediaan Jasa Surat  Menyurat      2. Penyediaan Jasa  Komunikasi, Sumber Daya  Air dan Listrik        3. Penyediaan Jasa  Administrasi Keuangan        4. Penyediaan peralatan  kebersihan dan bahan  pembersih    5. Penyediaan jasa perbaikan  peralatan kantor        6. Penyediaan Alat Tulis  Kantor    7. Penyediaan Barang  Cetakan dan Pengadaan      8. Penyediaan Bahan Bacaan  dan Peraturan Perundang‐ Undangan    9. Penyediaan Bahan Logistik  Kantor     

Indikator Kinerja  Program  (outcome)  Kegiatan (output)  (6)        Jumlah Perangko,  Materai dan  Benda Pos lainnya  Langganan air,  telpon, listri          Honorarium  kegiatan        Alat dan bahan  kebersihan      Pemeliharaan  perbaikan alat  kantor        Alat tulis kantor      Cetakan dan  fotocopy      Langganan Koran  dan majalah  kantor    Dekorasi, biaya  perlengkapan  pameran   

Target Kinerja Program dan  Kerangka Pendanaan (dlm juta)  Data Capaian  pd Tahun Awal  Perencanaan 

Tahun‐1 (2011)  Target 

(7)   

  5300 Lbr          60 Bln 

(8)        1060  Lbr      12 bln  12              20%        20%        20%            20%        20%      20%        20%   

Rp  (000)  (9)        6000.        150              250        12        47            30        50      35        45     

Tahun‐2 (2012) 

Tahun‐3 (2013) 

Tahun‐4 (2014) 

Tahun‐5 (2015) 

Akhir Periode 

Target 

Rp(000) 

Target 

Rp 

Target 

Rp 

Target 

Rp 

Target 

Rp 

(10)        1060        20%              20%        20%        20%            20%        20%      20%        20%     

(11) 

(12)        20%        20%              20%        20%        20%            20%        20%      20%        20%     

(13) 

(14)        20%        20%              20%        20%        20%            20%        20%      20%        20%     

(15) 

(16)        20%        20%              20%        20%        20%            20%        20%      20%        20%     

(17) 

(18) 

(19) 

      100%        100%              100%        100%        100%            100%        100%      100%        100%     

      20        750              1250        60        235            150        250      175        225     

      6000        150              250        12        47            30        50      35        45     

      4        150              250        12        47            30        50      35        45     

      4        150              250        12        47            30        50      35        45     

      4        150              250        12        47            30        50      35        45     

Unit Kerja  SKPD  Penanggung  Jawab  (20)   

 


L


2011 ‐ 2015 

 

 

 

makan dan  minum harian      11. Terpenuhinya   koordinasi dan  konsultasi    12. Tersedianya  fasilitas  memasak di  kantor    13. Tersedianya  kebutuhan  penerangan     14.     15. kantor      1. Tersedianya  kendaraan  pelayanan  operasional  kantor    2. Tersedianya  sarana  perlengkapan  gedung kantor    3. Tersedianya  peralatan gedung  kantor    4. Perbaikan rutin  gedung kantor    5. Perbaikan  kendaraan  operasional  kantor    6. Perbaikan rutin  peralatan kantor     

 

10. Penyediaan Makanan dan  Minuman        11. Rapat Koordinasi dan  Konsultasi ke Luar Daerah    12. Penyediaan Pengisian  Tabung Gas        13. Penyediaan Alat Listrik  dan Elektronik 

Makanan dan  minuman harian  pegawai      Biaya perjalanan  dinas      Langganan tabung  gas        Bola lampu,  baterai dan senter 

    20%          20%        20%          20% 

  579.6          500        4          5 

 

  20%          20%        20%          20% 

  579.6          500        4          5 

 

  20%          20%        20%          20% 

  579.6          500        4          5 

 

  20%          20%        20%          20% 

  579.6          500        4          5 

 

  20%          20%        20%          20% 

  579.6          500        4          5 

  100%          100%        100%          100%     

  2898          2500        20          25   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan  sarana  dan  Prasarana Aparatur  1. Pengadaan Kendaraan Dinas  Roda 2          2. Pengadaan Perlengkapan  Gedung Kantor        3. Pengadaan Peralatan  Gedung Kantor      4. Pemeliharaan Rutin /  Berkala Gedung Kantor    5. Pemeliharaan Rutin /  Berkala Kendaraan Dinas /  Operasional      6. Pemeliharaan Rutin /  Berkala Peralatan Kantor        7. Belanja Pemeliharaan /  Rehab Sedang Gedung  Kantor Bapemas dan  Pemdes          Peningkatan disiplin Aparatur 

    Jmlh Kendaraan  roda‐2        Jumlah jenis   perlengkapan                      Reparasi, BBM dan  oli        Perbaikan  computer, printer  dan mesin ketik dll    Pembuatan  taman, parit  kantor, tem‐pat  parker, ruang  rapat, plafond an  rehab kantor 

 

              … jenis   

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2011 ‐ 2015 

 

 

 

 

Meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintah  desa/klurahan   yg  profesional  dan efektif 

  1. Penyediaan  pakaian  dinas  dan  perleng‐ kapannya    2. Penyediaan  pakaian KORPRI    3. Penyediaan  pakaian  olah  raga,  batik  ,  Miskat        1. 161 peserta        2. 150 org              4. Terlaksananya  Rakor  Pemberdayaan  Masyarakat 

 

 

 

 

 

1. Pengadaan Pakaian Dinas  beserta perlengkapannya        2. Pengadaan Pakaian KORPRI    3. Pengadaan Pakaian Khusus  Hari‐Hari tertentu 

  Baju Waskat          Baju KORPRI      Baju olah raga,  batik dan miskat 

Program Peningkatan Kapasitas  Sumber Daya Aparatur  1. Sosialisasi peningkatan  disiplin PNS (PP No, 53 Thn  2010)    2.  Pembinaan Administrasi  Kepegawaian    3. Bintek Pengelolaan  keuangan pada SKPD  Bapemas dan Pemdes    4. Rakor Pemberdayaan  Masyarakat Kabupaten 

         

 

 

 

 

 

1. Penyusunan  laporan  prognosis  dan  laporan  keuangan akhir tahun 

      80 org        30 org              Jumlah aparatur  memahami  pengelolaan  keuangan dengan  benar  Tercapainya  pelaporan  akhir  tahun tepat waktu 

 

 

 

 

 

    1. Terpilihnya Bakal  calon Kepala  Desa          2. Terplihnya  Kepala Desa           

 

 

 

 

 

Peningkatan pengembangan  system pelaporan capaian  kinerja keuangan :  1. Penyusunan laporan  prognosis dan laporan  keuangan akhir tahun  Peningkatan Kapasitas Sum‐ber  Daya Aparatur :  1. Penjaringan & Penyaringan  Bakal Calon Kepala Desa          2. Pemilihan dan Pelantikan   Kepala Desa             

      Tercapainya  pelaporan akhir  tahun tepat waktu      Jumlah desa yang  melenggarakan  penjaringan dan  penyaringan bakal  calon kepala desa    Jumlah desa yang  menyelenggarakan  pemilihan kepala  desa         

  161 org          161 org        161 org 

              30 or      80 or        100% 

                            300 

              30 or      48 or        100% 

                            300   

              30 or              100% 

                            300   

                            100%       

                            300 

                            100% 

                            300 

                            100% 

                            1500 

 

 

 

1 pk 

 

1 pk 

 

1 pk 

 

1 pk 

 

1 pk 

 

5 pk 

 

 

 

      Dokumen 

      1 dok 

 

      1 dok 

 

      1 dok 

 

      1 dok 

 

      1 dok 

 

      5 dok 

 

 

 

    Jumlah desa  185, desa per  siapan yg sdh  definitive 9,  dilantik 2010  sebanyak 8  desa    Jumlah desa  185, desa  persiapan yang  sdh definitive  9, dilantik 2010  sebanyak 8 

    14 ds                14 ds           

    268                420           

    12 ds                12 ds           

    230                360           

    108 ds              108 ds             

    2068                3240           

    33 ds                33 ds           

    632                990           

    21 ds                21 ds           

    402                630           

    188 ds              188 ds             

    3600                5640           

 

 

81 org 

30 or 

           

    Dilaksanakan  Th 2010 (30  org)    Belum pernah  dilaksanakan  rakor 



2011 ‐ 2015 

       

3. Terpilihnya  Perangkat desa              4. Terselenggaranya  Musyawarah  APDESI      5. Tersalurnya  Tunjangan  Perangkat Desa          6. Terbentuknya  Anggota BPD                  7. Terbentuknya  Desa/Kelurahan  Definitif      8. Termonitornya  Pelaporan Kepala  Desa      9. Tersusunnya  Perda LPPD, LKPJ,  ILPPD Desa      10. Terpilihnya  Kepala Desa  Berprestasi    11. Terselesainya  Permasalahan   Pemerintahan   Desa 

    3. Penjaringan dan  Penyaringan Perangkat Desa            4. Musyawarah Pemerintah  Desa (APDESI)        5. Pendapingan Penyaluran  Tunjangan Aparat  Pemerintahan desa          6. Pelaksanaan  Pemilihan dan  Penatikan Anggota BPD                7. Persiapan Pemekaran dan  Peresmian Desa/Kel.        8. Monitoring dan Pembinaan  LPPD, LKPJ dan ILPPD Desa      9. Penyusunan Raperda LPPD,  LKPJ dan ILPPD Desa        10. Pemilihan Kepala Desa  Berprestasi      11. Konsultasi & Koordinasi  Kepala Desa & Sekretaris  Desa 

    Jumlah desa yang  menyelenggarakan  penjaringan dan  penyaringan  perangkat desa        Jumlah kepala  desa yang  menghadiri  musyawarah    Jumlah dana yang  disalurkan            Jumlah desa yang  melaksanakan  pemilihan anggota  BPD              Jumlah  desa/kelurahan  yang diresmikan      Jumlah kepala  desa yang  dimonitor      Perda LPPD, LKPJ  dan ILPPD Desa          Jumlah kepala  desa yang dinilai      Jumlah  permasalahan  yang ditangani 

desa    Jumlah desa  185, desa  persiapan yang  sdh definitive  9, dilantik 2010  sebanyak 8  desa  Jumlah desa  185, desa per  siapan yg sdh  definitive 9,    Jumlah desa  185, desa  persiapan yang  sdh definitive  9, /18 kec.    Jumlah desa  185, desa  persiapan yang  sdh definitive  9, dilantik 2010  sebanyak 8         9 desa dan 2  kec.        185 desa, 9  desa persiapan      Belum  tersusunnya  LPPD, LKPJ dan  ILPPD       18 desa        18 kec.       

      14 ds                100%          18 kec              6 ds                  9 pk      100%                100%            18 kec        5kec       

      210                250          90                14                  650      260                180            150          100 

      12 ds                100%          18 kec                                      100%                            18 kec        7 kec 

      180                250          90                                        260                            150          154 

  108 ds              100%          18 kec              17 ds                        100%                            18 kec        9 kec 

      1620                250          90                38                        260                            150          198   

      33 ds                100%          18 kec              100 ds                      100%                            18 kec        2 kec       

      495                 250          90                229                        260                            150          44 

      21 ds                100%          18 kec              52 ds                        100%                            18 kec        6 kec         

      315                250          90                119                        260                            150          132       

  188 ds              500%          18 kec              175                  9 pk      100%                100%            18 kec        29 

      2820                1250          450                400                  650      1300                180              750        638   



2011 ‐ 2015 

   

  1. Tersusunnya  Data base desa      2. Termonitornya  kinerja  pemerintahan  desa    3. Terselesaikannya  permasalahan  dalam bidang  pemerintahan  desa    4. Meningkatnya  kapasitas  sekretaris desa   

 

 

 

 

 

  1. Penyusunan data base ds  perangkat ds      2. Monitoring Kinerja Badan  Pemberdayaan desa (BPD)      3. Fasilitasi Penyeleseaian  Permasalahan  Pemerintahan Desa      4. Pendidikan dan Pelatihan  Sekdes yang diangkat  menjadi PNS 

  Jumlah dokumen  data      Jml pemerintah an  desa yang  dimonitor      Jumlah kasus  permasalahan  yang ditangani        Jumlah sekretaris  desa yang  mengikuti diklat 

 

  1. Meningkatkan  kapasitas  aparatur desa      2. Termonitornya  kinerja  pemerintahan  desa        3. Meningkatnya  kapasitas  anggota BPD    4. Meningkatnya  kemampuan  teknis anggota  BPD    5. Meningkatkan  kapasitas kepala  dusun          6. Meningkatnya  kapasitas  anggota BPD        7. Meningkatnya  kemampuan 

 

 

 

 

 

  1. Pelatihan Administrasi Desa  bagi kepala desa, sekdes   dan Kaur      2. Monitoring dan evaluasi  serta bimbingan  pengembangan kapasitas  pemerintahan desa dan BPD      3. Bintek bagi anggota BPD  dalam wilayah Kab. Kukar      4. Bintek penyusunan  peraturan desa dan  administrasi desa      5. Pelatihan  Kepala  Dusun  tentang  administrasi  pemerintahan desa          6. Bintek  bagi  anggota  BPD  dalam wialayah Kab. Kukar        7. Bintek  penyusunan  peraturan  desa  dan  administrasi desa   

  Jumlah aparatur  desa yang dilatih        Jumlah desa yang  dimonitor            Presentasi  jml  desa yang dilatih        Presentase jumlah  desa yang  mengikuti bintek      Persentase jumlah  kepala dusun yang  mengikuti  pelatihan      Presentase jumlah  desa yang dilatih        Persentase jumlah  desa yang  mengikuti bintek   

  Telah tersusun  nya data desa      Jumlah desa  185,  desa  persiapan yg  sdh difinitif 9    185 desa            Yg telah dilatih  94 org, yang  belum dilatih  48 org, yang  belum diangkat  PNS 52 org    Kades, sekdes,  Kaur masing‐ masing 194  desa    Jumlah desa  185 desa, desa  persiapan yg  sdh definitive 9      75 desa        195 desa          Jumlah 335  dusun  belum  dilatih 307  kepala dusun        75 dusun            195 desa     

  1 dok        20%          20%            48 or              25%          20%              25%        20%          20%              25%            20%   

  95        150          100            432       

  1 dok        20%          20%            52 or   

  95        150          100            468       

  1 dok        20%          20%               

  95        150          100                   

  1 dok        20%          20%               

  95        150          100             

  1 dok        20%          20%                   

  95        150          100             

  5 dok        100%          100%            100 or 

  475        750          500            900   

 

 

  1875          170              225        360          512              200            360   

  25%          20%              25%        20%          20%              25%            20%   

  1875          170              225        360          512              200            360   

  20%          20%              25%        20%          20%              25%            20%   

  1500          170              225        360          512              200            360   

  20%          20%              25%        20%          20%              25%            20%   

  1500          170              225        360          512              200            360   

  10%          20%                      20%          20%                          20%   

  750          170                      360          512                          360   

  100%          100%              100%        100%          100%              100%            100%   

  7500          850              900        1800          2556              800            1800   

 

 



2011 ‐ 2015 

  teknis anggota  BPD        8. Meningkatnya  kapasitas kepala  dusun   

Penguatan Peran  Kelembagaan  Masyarakat  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat 

 

      1. Meningkatkan  kesejahteraan  kepala  desa,  RT,  kepala  adat,  dusun,  BPD  dan  LPM      2. Meningkatnya  Badan  Usaha  Milik Desa          1. Meningkatnya  kegiatan  karang  taruna    2. Meningkatnya  kapasitas  kelembagaan    3. Meningkatnya  kapasitas  pengurus LPM    4. Meningkatnya  kapasitas RT    5. Tercapainya  kegiatan  PNPM  yang dikelola 

7.

8.

9.

  Tersusunnya  perencanaan  tata ruang desa    Terlaksananya  lomba  desa  tk  kabupaten    Tersusunnya  profil desa yang  akurat  dan 

     

      Persentase jumlah  kepala dusun yang  mengikuti  pelatihan 

        Jumlah 335  dusun belum  dilatih 307  kepala dusun 

          20%     

          512   

          20%     

          512   

          20%     

          512   

          20%     

          512   

          20% 

          512   

          100% 

          2556     

Peningkatan  Keberdayaan  Masyarakat Perdesaan  1. Pemberian  Insentif  Kepala  Desa,  RT,  Kepala  Adat,  Dusun, BPD & LPM            2. Pembentukan  Badan  Usaha  Milik Desa 

    Presentase  tingkat  kesejahteraan  kepala  desa,  RT,  kepala  adat,  dusun, BPD & LPM    Presentase  jumlah  BUMDes  yg  dibentuk 

    Jumlah  desa             

    100%              50% 

    10.970            500 

    100%              50% 

    10.970            500 

    100%              50% 

    10.970            500 

    100%              50% 

    10.970            500 

    100%              50% 

    10.970            500 

    100%               

    54.855            2500   

 

 

Program Peningkatan  Partisipasi Masyarakat  dalam  pembangunan desa/kelurahan  1. Pembinaan dan penguatan  karang taruna      2. Penguatan Kapasitas  Kelembagaan      3. Peningkatan Kapasitas LPM      4. Peningkatan kapasitas RT      5. Penunjang pengolahan  PNPM Mandiri      6. Pengembangan Manajemen  Pembangunan Partisipasi      Pembinaan pola tata desa          Lomba desa/kelurahan        Penguatan Informasi Profil  Desa/ Kelurahan 

        Jumlah karang  taruna yang dibina    Jumlah lembaga  kemasyarakatan  yang dibina    Jumlah pengurus  LPM      Meningkatnya  kinerja RT    Jumlah kegiatan  PNPM yang  dilaksanakan   

 

                18kec/  238ds  

 

                18kec/  238ds  

 

                18kec/  238ds  

 

                18kec/  238ds  

 

                18kec/  238ds  

 

                18kec/  238ds  

 

 

 

  Jumlah desa yang  memiliki tata  ruang      Jumlah desa yang  ikut lomba      Jumlah desa yang  memiliki profil 

 

          18 kec             

                       

          18 kec             

                       

          18 kec             

                       

          18 kec             

                       

          18 kec             

                       

          18 kec             

                       

 

 

8. Pelatihan  kepala  dusun  tentang  administrasi  pemerintahan desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

238 



2011 ‐ 2015 

  informative  10.

11.

12.

13.

 

Pemberdayaan  Adat Istiadat dan  Budaya  daerah  serta  pemberdayaan  dan  kesejahteraan  keluarga  serta  kesejahteraan  sosial 

  Terlaksananya  musrenbang  disetiap desa    Terlaksananya  program  masuk  desa    Tersusunnya  indicator  desa  mandiri    Tercapainya  fasilitasi  pem‐ berdayaan  masyarakat 

  14. Meningkatnya  peran peserta  KKN    15. Terlaksananya  kegiatan bulan  bhakti gotong  royong  masyarakat tk.  Kabupaten          1. Memberikan  pembekalan  bagi calon KPM          2. Meningkatnya  kinerja KPM        3. Meningkatkan  peran  lembaga  adat        4. Meningkatnya  wawasan  pengurus  lembaga adat     

        Pembinaan dan fasilitasi  musrenbangdes      Pendataan program masuk  desa      Penyusunan indicator desa  mandiri      Fasilitasi dan pembinaan  fasilator pemberdayaan  masyarakat 

desa        Jumlah desa yang  melaksanakan  musrenbang    Jumlah desa yang  di data  Didata    Indikator desa  mandiri      Jumlah fasilitator  yang dibina 

 

 

 

 

 

  Pembinaan Kuliah Kerja Nyata  (KKN)      Bulan Bhakti Gotong Royong  Masyarakat Tk. Kabupaten 

  Jumlah mahasiswa  yang mengikuti  KKN    Jumlah kegiatan  gotong royong  yang dilaksanakan 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan keberdayaan  masyarakat perdesaan       Pelatihan KPM                Pelatihan KPM Ber‐prestasi        Fasilitasi dan pembina an /  pelestarian adat (Pokja  Pelestarian Adat)          Pelatihan dan Orien‐tasi   Lembaga Adat       

        Jumlah calon utk  KPM yang dilatih              Jumlah KPM  berprestasi di‐tiap  kecamatan      Jumlah lembaga  adat yang dibina            Jumlah pengu‐rus  lembaga adat yg  dilatih   

        Mulai di‐ bentuk th 2010  Calon KPM  seba‐nyak 5‐10  org / desa jml  1.600 org    1.600 KPM          96 lembaga  adat            Jumlah lem‐ baga adat  desa/keluraha n (96 Lem‐ baga adat / 

1.

2.

3.

4.

                      100%        100%                    Loa  Janan   

                                4855   

        20%                18kec          100%              20%       

        1400                200          180              700       

 

                              100%                    Tgr  Sbrg 

                                4855   

        30%                18kec          100%              20%       

        2100                200          180              700       

 

                              100%                    Kmb  Jgt 

                                4855   

        30%                18kec          100%              20%       

        2100                200          180              700       

 

                              100%                    Smbj 

                                4855   

        20%                18kec          100%              20%       

        1400                200          180              700       

 

                              100%                    Ma.  Badak 

                                4855   

                                24.276   

 

                              100%           

 

 

 

                        18kec          100%              20%       

                        200          180              700       

        100%                18kec          100%              20%       

        7000                1000          900              3500       

 

 



2011 ‐ 2015 

  5.

6.

7.

8.

9.

   

      Meningkat‐kan  pema‐haman  kader  posyandu      Meningkatkan  peran  posyan  du    Meningkatnya  pemahaman  peserta    Meningkatnya  efektifitas  ke‐ bijakan  pem‐ berdayaan adat  dan  sosial  budaya  masyarakat    Tersusunnya  dokumen  kebi  jakan  daerah  mengenai  pemberdaya‐an  adat  dan  social  budaya  masyarakat 

 

10.

11.

12.

13.

        Terlaksanya  kegiatan  pembinaan  TP‐ PKK    Terwujudnya  P2WKSS  di  Pedesaan    Terwujudnya  Pokjanal  Posyandu  di  Pedesaan    Meningkatnya  efektifitas  kebijakan  pemberdayaan  perempuan  di  pedesaan   

5.

6.

7.

8.

9.

   

   

   

   

   

      Bintek kader Posyandu            Optimalisasi Posyandu        Sosialisasi Peraturan  Perundang Undangan        Evaluasi  kebijakan  pemberdayaan  adat  dan  social budaya masyarakat            Penyusunan kebijakan  daerah mengenai  pemberdayaan adat dan  social budaya masyarakat 

  Program Peningkatan peran  Perempuan di  perdesan      10. Pendampingan TP PKK  Kab./Kec        11. Sosialisasi dan fasilitasi  P2WKSS      12. Sosialisasi dan fasilitasi  Pokjanal Posyandu        13. Evaluasi kebijakan daerah  mengenai pemberdayaan  perempuan di pedesaan         

        Jumlah kader  posyandu yang  dilatih        Jumlah Posyan‐du  yang dibina      Jumlah peserta  yang mengikuti  sosialisasi      Jumlah kebijak an  yg dievaluasi              Jumlah produk  hokum daerah 

480 org) telah  dilatih 48 org    Jumlah 3.831  org, telah  dilatih 370 org        Jumlah 644.  284 posyan‐du    18 kec dan  Kab.        Revisi perda  mengenai  kelembagaan  tahun 2010,  perbup blm  diterbitkan      Perda kelem‐ bagaan dire‐ visi pada thn  2010. Blm  diterbitkan  perbup sbg  turunan perda 

        640            180        720 or                        1 dok         

        652            538        150                          200   

        300            180        720 or          1 kbj              1 dok   

        212            538        150            150              200         

        300            214        720 or          1 kbj                 

        212            639        150            150                       

        300            214        720 or                                   

        212            639        150                               

        300            216        720 or                             

        212            645        150                                 

        1840            1004        3600            2 kbj              2 dok     

        1300            3000        750            300              200   

          Jumlah TP‐PKK  yang dibina        Jumlah desa /  kelurahan yang  difasilitasi    Jumlah desa /  kelurahan yang  difasilitasi      Jumlah kebijakan  yang evaluasi           

          18 kec dan kab          18 kec /238  desa/kel    18 kec /238  desa/kel        Kebijakan  daerah  mengikuti  ketentuan  pemerintah  pusat     

          18kec  1kab        18kec  238ds      18kec  238ds        1 kbj             

          7000          200        200          150             

          18kec  1kab        18kec  238ds      18kec  238ds                     

          7000          200        200                       


          7000          200        200                       


          7000          200        200          150             


          7000          200        200                       

          18 kec  1kb        18kec  238ds      18kec  238ds        2 kbj             

          3500          1000        1000          300             

   

   



2011 ‐ 2015 

    14. Tersusunnya  dokumen  kebijakan  daerah  mengenai  pemberdayaan  perempuan  di  edesaan 

 

Pemberdayaan  usaha  ekonomi  masyarakat  melalui  pengembangan  usaha  ekonomi  keluarga  dan  kelompok  masyarakat  dalam  rangka  penanggulangan  kemiskinan 

 

Pemasyarakatan  dan  pemanfaatan  TTG  serta  pengelolaan  sumber  daya  alam 

 

 

 

 

 

 

14. Penyusunan kbijakan  daerah mengenai  pemberdayaan   perempuan di pedesaan 

  Jumlah produk  hokum daerah   

Belum ada  kebijakan  daerah  mengenai  pemberdayaan  perempuan di  edesaan 

   

         

  1 dok               

   

       

   

         

   

         

  1 dok 

  200 

 

  200                       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Jumlah pengurus  pasar desa yang  terbentuk                  Jumlah unit – unit  usaha yang  terbentuk      Jumlah kebijakan  program   

                      431 usaha        Raperda dalam  lingkup SKPD 

      90 Ds                45ds                    100% 

      200                                    500 

      148 Ds        119 Ds          40ds                    100% 

      350          350                            500 

      90 de          119        40ds                    100% 

      200          350                            500 

                      40ds                    100% 

                                          500 

      750          750                            500 

                      205ds                    100% 

                                          2500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      100%          100%          40ds                    100%   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Pengembangan Lembaga  Ekonomi Perdesaan  1. Idenfikasi,Invertarisasi dan  Verifikasi Pasar Desa,LKM  dan UMKM        2. Monitoring dan Pembinaan  BUMdes      3. Pembinaan dan  pengembangan Usaha  Ekonomi keluarga &  kelompok asyarakat    4. Forum Diskusi dan  koordinasi Penanggulangan  kemiskinan    5. Pelatihan Manajemen  BUMDesa 

    1. Tersedianya Data  Pasar Desa Bukan  Bank dan Bukan  Koperasi UMKM    2. Termonitornya  Pembinaan dan  Pengembangan  BUMDes    3. Jumlah unit – unit  usaha keluarga  dan kelompok    4. Meningkatnya  koordinasi antar   SKDP      5. Meningkatnya  kapasitas  BUMDesa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6. Mengingkatnya  sosialisasi TTG      7. Mengingkatnya  kerjasama TTG        8. Meningkatnya  pelayanan TTG 

 

 

 

 

 

Peningkatan TTG  6. Pelaksanaan Lomba TTG  Tingkat kabupaten      7. Gelar TTG Tingkat Nasional        8. Penguatan pelayanan TTG     

  Jumlah peserta  lomba da alat yang  dilombakan    Jumlah alat yang  ditampilkan dan  hasil produksi TTG    Jumlah posyantek  dan wartek yang  dapat dibentuk 



2011 ‐ 2015 

  kepada  masyarakat           

9.   10. Meningkatnya  kemampuan  pengelola  posyantek dan  wartek    11. Meningkatnya  keterampilan  masyarakat dlm  mengelola  sumber daya  alam    12. Meningkatnya  pengetahuan  masyarakat  mengenal  perbaikan  kawasan delta  Mahakam    13. Meningkatnya  pengetahuan  masyarakat  mengenal  pengelolaan  sumber daya  pantai dan  pesisir    14. Tersedianya data  dan infor masi  tentang sumber  daya desa pesisir    15. Terciptanya desa  mangrove    16. Tersedianya data  dan informasi  sarana dan  prasarana di  desa    17. Meningkatnya  kualitas sarana  dan prasarana  perdesaan    18. Meningkatnya  kualitas 

  9. Peningkatan dan kerjasama  TTG        10. Bimbingan  teknis  pengelolaan  posyantek  dan wartek        11. Pembinaan  dan  pengembangan  sumber  daya alam          12. Pengembangan  kawasan  delta Mahakam            13. Pembinaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya pantai dan pesisir              14. Penyusunan  data  base  sumber  daya  desa  pesisir  (PODES)        15. Pengembangan  pilot  project desa mangrove    16. Pemetaan  sarana  dan  prasarana perdesaan            17. Fasilitasi  pengelolaan  sarana  air  minum  dan  penyehatan lingkungan      18. Pembangunan/rehabilitasi  perumahan  tidak  layak  huni 

            Jumlah posyantek  dan wartek yang  dibina      Jumlah kecamatan  yang dibina          Kecamatan yang  dibina              Jumlah desa / kec.  Yang terbina                Jumlah  desa/kecamatan  yang didata        Jumlah desa      Jumlah sarana dan  prasarana            Jumlah data yang  dibina        Jumlah rumah  yang dibangun /  direhabilatsi 



2011 ‐ 2015 

  perumahan di  desa       

  Peningkatan  kapasitas  aparatur  pemerintahan  desa/kelurahan  dan  lembaga  kmasyarakatan  dlm  pengelolaan  keuangan  dan  asset desa 

  Meningkatkan  kemampuan  pengelolaan  keuangan desa          Meningkatkan  kemampuan  PPKDesa dan  PTPKDesa dalam  melaksanakan  pertanggung  jawaban APBDEsa        Meningkatkan  kemampuan  aparatur desa dalam  pengelolaan  swakelola  pemerintahan desa  dan swakelola padat  karya        Meningkatkan  kemampuan  aparatur desa dalam  pelaksanaan  SIMKEUDesa      Meningkatkan  kemampuan  aparatur desa dalam  pengelolaan asset  desa 

   

   

   

   

   

   

  Meningkatkan  kemampuan aparat  desa dalam menye‐ lesaikan masalah     

   

   

   

   

   

    19. Pendataan  sarana  dan  prasarana perdesaan    20. Pembinaan  dan  pengembangan SDA      1. Fasilitasi pembinaan dan  pengawasan pengelola  keuangan desa            2. Bintek enyusunan  pelaksanaan dan  pertanggung jawaban  APBDesa untuk PPKDesa  &PTPKDesa            3. Bintek swakelola  pemerintahan desa dan  swakelola padat karya bagi  aparatur desa                4. Kegiatan sosialisasi dan  pelatihan SIMKEUDesa            5. Pelatihan pengelolaan asset  desa 

  6. Fasilitasi penyelesaian  permasalahan dibidang  pengelolaan keuangan dan  asset desa     

  Jumlah desa yang  dibina              Jumlah PPKDes  yang dibina                  Jumlah aparatur  desa yang dibina                    Jumlah aparatur  desa yang dibina            Jumlah desa yang  dibina        Jumlah aparatur  desa yang dibina         

  Masih ren‐ dahnya  kemampuan  aparatur desa  dlm pengelo‐ laan keu‐angan  desa    Masih  rendahnya  kemampuan  aparat desa  dalam  pengelolaan  keuangan desa      Masih  rendahnya  pengetahuan  aparat desa  terhadap  swakelola  pemerintahan  desa dan  swakelola  padat karya    Masih belum  terlatihnya  aparat desa  tentang  SIMKEUDes      Belum  terlatihnya  aparat desa  tentang  pengelolaan  asset desa      Masih blm  terfasilitasi‐nya  permasa‐lahan  di bidang  penge lolaan  ke‐uangan dan 

  185ds  9ds  per‐ siapan        20%                    20%                        20%              20%   

  1000                1000                    1000                        1000              500     

  185ds  9ds  per‐ siapan        20%                    20%                        20%              20%   

  1000                1000                    1000                        1000              500     

  185ds  9ds  per‐ siapan        20%                    20%                        20%              20%   

  1000                1000                    1000                        1000              500     

  185ds  9ds  per‐ siapan        20%                    20%                        20%              20%   

  1000                1000                    1000                        1000              500     

  185ds  9ds  per‐ siapan        20%                    20%                        20%              20%   

  1000                1000                    1000                        1000              500     

  185ds  9ds  per‐ siapan        20%                    20%                        20%              20%   

  5000                5000                    5000                        5000              2500     

   

   

  20 %           

  200           

  20 %           

  200           

  20 %           

  200           

  20 %           

  200           

  20 %           

  200           

  100 %           

  1000           

   

   



2011 ‐ 2015 

      Meningkatkan  kemampuan  aparatur desa dalam  pelaksanaan APBDes      Meningkatkan  kemampuan  fasilitator  pemberdayaan  masyarakat desa    Tersedianya data  asset desa            Meningkatkan  akurasi data asset  desa          Meningkatkan  kemampuan tim  verifikasi kecamatan        Meningkatkan PAD  desa 

      7. Monitoring dan evaluasi  pelaksanaan APBDes            8. Pembinaan dan pelatihan  fasilitator pemberdayaan  masyarakat desa        9. Pendataan asset‐aset desa            10. Pemutakhiran data asset  desa            11. Fasilitasi tim verifikasi  APBDes tingkat kecaatan          12. Pembinaan pengelolaan  pendapatan asli desa 

      Jumlah aparatur  desa yang dibina            Jumlah fasilitator  yang dibina          Jumlah asset desa  yang didata            Jumlah desa yang  didata            Jumlah tim  verifikasi di  kecamatan yang  difasilitasi        Jumlah desa yang  dibina 

asset desa      Masih rendah  nya kualitas  penyusunan  APBDes      Masih belum  terlatihnya  fasilitator  pemberdayaan  masyarakat    Masih belum  terdatanya  asset‐aset desa        Belum  akuratnya data  asset‐aset desa        Masih belum  maksimal  persamaan  presepsi tim  verifikasi kec.  dan kab.    Masih  rendahnya PAD  desa 

        185ds  9  ds  per‐  siapan    20%            185 ds  9  ds  per‐  siapan    185 ds  9  ds  per‐  siapan    16 kec            185 ds  9  ds  per‐  siapan   

        500            1000            200              200              500              200   


        500            1000            200              200              500              200   


        500            1000            200              200              500              200   


        500            1000            200              200              500              200   


        500            1000            200              200              500              200   


        2500            5000            1000              1000              2500              1000   



2011 ‐ 2015 

 



2011 ‐ 2015 

  Lampiran :  RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK  SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF    BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA  KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA   

 

Tujuan 

(1)  Peningkatan  profesionalsme  tenaga aparatur  Badan Pember‐ dayaan Masya‐ rakat dan  Pemerintahan  Desa Kab. Kutai  Kartanegara dlm  melaksanakan  tugas 

 

Sasaran 

Indikator  Kinerja 

(2)        1. Tersedianya  surat menyurat      2. Tersedianya  kebutuhan air,  penerangan &  komunikasi      3. Tersedianya jasa  administrasi  keuangan    4. Terpenuhinya  kebersihan  kantor    5. Tersedianya  peralatan kantor  yang memadai      6. Tersedianya alat  tulis kantor    7. Tersedianya  barang cetakan  dan pengadaan    8. Tersedianya  informasi      9. Tersedianya  bahan‐bahan  pameran    10. Tersedianya 

Kode 

(3)   

Program dan Kegiatan 

(4)   

 

(5)   

 

Pelayanan  Administrasi  Perkantoran    1. Penyediaan Jasa Surat  Menyurat      2. Penyediaan Jasa  Komunikasi, Sumber Daya  Air dan Listrik        3. Penyediaan Jasa  Administrasi Keuangan        4. Penyediaan peralatan  kebersihan dan bahan  pembersih    5. Penyediaan jasa perbaikan  peralatan kantor        6. Penyediaan Alat Tulis  Kantor    7. Penyediaan Barang  Cetakan dan Pengadaan      8. Penyediaan Bahan Bacaan  dan Peraturan Perundang‐ Undangan    9. Penyediaan Bahan Logistik  Kantor     

Indikator Kinerja  Program  (outcome)  Kegiatan (output)  (6)        Jumlah Perangko,  Materai dan  Benda Pos lainnya  Langganan air,  telpon, listri          Honorarium  kegiatan        Alat dan bahan  kebersihan      Pemeliharaan  perbaikan alat  kantor        Alat tulis kantor      Cetakan dan  fotocopy      Langganan Koran  dan majalah  kantor    Dekorasi, biaya  perlengkapan  pameran   

Target Kinerja Program dan  Kerangka Pendanaan (dlm juta)  Data Capaian  pd Tahun Awal  Perencanaan 

Tahun‐1 (2011)  Target 

(7)   

  5300 Lbr          60 Bln 

(8)        1060  Lbr      12 bln  12              20%        20%        20%            20%        20%      20%        20%   

Rp  (000)  (9)        6000.        150              250        12        47            30        50      35        45     

Tahun‐2 (2012) 

Tahun‐3 (2013) 

Tahun‐4 (2014) 

Tahun‐5 (2015) 

Akhir Periode 

Target 

Rp(000) 

Target 

Rp 

Target 

Rp 

Target 

Rp 

Target 

Rp 

(10)        1060        20%              20%        20%        20%            20%        20%      20%        20%     

(11) 

(12)        20%        20%              20%        20%        20%            20%        20%      20%        20%     

(13) 

(14)        20%        20%              20%        20%        20%            20%        20%      20%        20%     

(15) 

(16)        20%        20%              20%        20%        20%            20%        20%      20%        20%     

(17) 

(18) 

(19) 

      100%        100%              100%        100%        100%            100%        100%      100%        100%     

      20        750              1250        60        235            150        250      175        225     

      6000        150              250        12        47            30        50      35        45     

      4        150              250        12        47            30        50      35        45     

      4        150              250        12        47            30        50      35        45     

      4        150              250        12        47            30        50      35        45     

Unit Kerja  SKPD  Penanggung  Jawab  (20)   

 


L


2011 ‐ 2015 

 

 

 

makan dan  minum harian      11. Terpenuhinya   koordinasi dan  konsultasi    12. Tersedianya  fasilitas  memasak di  kantor    13. Tersedianya  kebutuhan  penerangan     14.     15. kantor      1. Tersedianya  kendaraan  pelayanan  operasional  kantor    2. Tersedianya  sarana  perlengkapan  gedung kantor    3. Tersedianya  peralatan gedung  kantor    4. Perbaikan rutin  gedung kantor    5. Perbaikan  kendaraan  operasional  kantor    6. Perbaikan rutin  peralatan kantor     

 

10. Penyediaan Makanan dan  Minuman        11. Rapat Koordinasi dan  Konsultasi ke Luar Daerah    12. Penyediaan Pengisian  Tabung Gas        13. Penyediaan Alat Listrik  dan Elektronik 

Makanan dan  minuman harian  pegawai      Biaya perjalanan  dinas      Langganan tabung  gas        Bola lampu,  baterai dan senter 

    20%          20%        20%          20% 

  579.6          500        4          5 

 

  20%          20%        20%          20% 

  579.6          500        4          5 

 

  20%          20%        20%          20% 

  579.6          500        4          5 

 

  20%          20%        20%          20% 

  579.6          500        4          5 

 

  20%          20%        20%          20% 

  579.6          500        4          5 

  100%          100%        100%          100%     

  2898          2500        20          25   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan  sarana  dan  Prasarana Aparatur  1. Pengadaan Kendaraan Dinas  Roda 2          2. Pengadaan Perlengkapan  Gedung Kantor        3. Pengadaan Peralatan  Gedung Kantor      4. Pemeliharaan Rutin /  Berkala Gedung Kantor    5. Pemeliharaan Rutin /  Berkala Kendaraan Dinas /  Operasional      6. Pemeliharaan Rutin /  Berkala Peralatan Kantor        7. Belanja Pemeliharaan /  Rehab Sedang Gedung  Kantor Bapemas dan  Pemdes          Peningkatan disiplin Aparatur 

    Jmlh Kendaraan  roda‐2        Jumlah jenis   perlengkapan                      Reparasi, BBM dan  oli        Perbaikan  computer, printer  dan mesin ketik dll    Pembuatan  taman, parit  kantor, tem‐pat  parker, ruang  rapat, plafond an  rehab kantor 

 

              … jenis   

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2011 ‐ 2015 

 

 

 

 

Meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintah  desa/klurahan   yg  profesional  dan efektif 

  1. Penyediaan  pakaian  dinas  dan  perleng‐ kapannya    2. Penyediaan  pakaian KORPRI    3. Penyediaan  pakaian  olah  raga,  batik  ,  Miskat        1. 161 peserta        2. 150 org              4. Terlaksananya  Rakor  Pemberdayaan  Masyarakat 

 

 

 

 

 

1. Pengadaan Pakaian Dinas  beserta perlengkapannya        2. Pengadaan Pakaian KORPRI    3. Pengadaan Pakaian Khusus  Hari‐Hari tertentu 

  Baju Waskat          Baju KORPRI      Baju olah raga,  batik dan miskat 

Program Peningkatan Kapasitas  Sumber Daya Aparatur  1. Sosialisasi peningkatan  disiplin PNS (PP No, 53 Thn  2010)    2.  Pembinaan Administrasi  Kepegawaian    3. Bintek Pengelolaan  keuangan pada SKPD  Bapemas dan Pemdes    4. Rakor Pemberdayaan  Masyarakat Kabupaten 

         

 

 

 

 

 

1. Penyusunan  laporan  prognosis  dan  laporan  keuangan akhir tahun 

      80 org        30 org              Jumlah aparatur  memahami  pengelolaan  keuangan dengan  benar  Tercapainya  pelaporan  akhir  tahun tepat waktu 

 

 

 

 

 

    1. Terpilihnya Bakal  calon Kepala  Desa          2. Terplihnya  Kepala Desa           

 

 

 

 

 

Peningkatan pengembangan  system pelaporan capaian  kinerja keuangan :  1. Penyusunan laporan  prognosis dan laporan  keuangan akhir tahun  Peningkatan Kapasitas Sum‐ber  Daya Aparatur :  1. Penjaringan & Penyaringan  Bakal Calon Kepala Desa          2. Pemilihan dan Pelantikan   Kepala Desa             

      Tercapainya  pelaporan akhir  tahun tepat waktu      Jumlah desa yang  melenggarakan  penjaringan dan  penyaringan bakal  calon kepala desa    Jumlah desa yang  menyelenggarakan  pemilihan kepala  desa         

  161 org          161 org        161 org 

              30 or      80 or        100% 

                            300 

              30 or      48 or        100% 

                            300   

              30 or              100% 

                            300   

                            100%       

                            300 

                            100% 

                            300 

                            100% 

                            1500 

 

 

 

1 pk 

 

1 pk 

 

1 pk 

 

1 pk 

 

1 pk 

 

5 pk 

 

 

 

      Dokumen 

      1 dok 

 

      1 dok 

 

      1 dok 

 

      1 dok 

 

      1 dok 

 

      5 dok 

 

 

 

    Jumlah desa  185, desa per  siapan yg sdh  definitive 9,  dilantik 2010  sebanyak 8  desa    Jumlah desa  185, desa  persiapan yang  sdh definitive  9, dilantik 2010  sebanyak 8 

    14 ds                14 ds           

    268                420           

    12 ds                12 ds           

    230                360           

    108 ds              108 ds             

    2068                3240           

    33 ds                33 ds           

    632                990           

    21 ds                21 ds           

    402                630           

    188 ds              188 ds             

    3600                5640           

 

 

81 org 

30 or 

           

    Dilaksanakan  Th 2010 (30  org)    Belum pernah  dilaksanakan  rakor 



2011 ‐ 2015 

       

3. Terpilihnya  Perangkat desa              4. Terselenggaranya  Musyawarah  APDESI      5. Tersalurnya  Tunjangan  Perangkat Desa          6. Terbentuknya  Anggota BPD                  7. Terbentuknya  Desa/Kelurahan  Definitif      8. Termonitornya  Pelaporan Kepala  Desa      9. Tersusunnya  Perda LPPD, LKPJ,  ILPPD Desa      10. Terpilihnya  Kepala Desa  Berprestasi    11. Terselesainya  Permasalahan   Pemerintahan   Desa 

    3. Penjaringan dan  Penyaringan Perangkat Desa            4. Musyawarah Pemerintah  Desa (APDESI)        5. Pendapingan Penyaluran  Tunjangan Aparat  Pemerintahan desa          6. Pelaksanaan  Pemilihan dan  Penatikan Anggota BPD                7. Persiapan Pemekaran dan  Peresmian Desa/Kel.        8. Monitoring dan Pembinaan  LPPD, LKPJ dan ILPPD Desa      9. Penyusunan Raperda LPPD,  LKPJ dan ILPPD Desa        10. Pemilihan Kepala Desa  Berprestasi      11. Konsultasi & Koordinasi  Kepala Desa & Sekretaris  Desa 

    Jumlah desa yang  menyelenggarakan  penjaringan dan  penyaringan  perangkat desa        Jumlah kepala  desa yang  menghadiri  musyawarah    Jumlah dana yang  disalurkan            Jumlah desa yang  melaksanakan  pemilihan anggota  BPD              Jumlah  desa/kelurahan  yang diresmikan      Jumlah kepala  desa yang  dimonitor      Perda LPPD, LKPJ  dan ILPPD Desa          Jumlah kepala  desa yang dinilai      Jumlah  permasalahan  yang ditangani 

desa    Jumlah desa  185, desa  persiapan yang  sdh definitive  9, dilantik 2010  sebanyak 8  desa  Jumlah desa  185, desa per  siapan yg sdh  definitive 9,    Jumlah desa  185, desa  persiapan yang  sdh definitive  9, /18 kec.    Jumlah desa  185, desa  persiapan yang  sdh definitive  9, dilantik 2010  sebanyak 8         9 desa dan 2  kec.        185 desa, 9  desa persiapan      Belum  tersusunnya  LPPD, LKPJ dan  ILPPD       18 desa        18 kec.       

      14 ds                100%          18 kec              6 ds                  9 pk      100%                100%            18 kec        5kec       

      210                250          90                14                  650      260                180            150          100 

      12 ds                100%          18 kec                                      100%                            18 kec        7 kec 

      180                250          90                                        260                            150          154 

  108 ds              100%          18 kec              17 ds                        100%                            18 kec        9 kec 

      1620                250          90                38                        260                            150          198   

      33 ds                100%          18 kec              100 ds                      100%                            18 kec        2 kec       

      495                 250          90                229                        260                            150          44 

      21 ds                100%          18 kec              52 ds                        100%                            18 kec        6 kec         

      315                250          90                119                        260                            150          132       

  188 ds              500%          18 kec              175                  9 pk      100%                100%            18 kec        29 

      2820                1250          450                400                  650      1300                180              750        638   



2011 ‐ 2015 

   

  1. Tersusunnya  Data base desa      2. Termonitornya  kinerja  pemerintahan  desa    3. Terselesaikannya  permasalahan  dalam bidang  pemerintahan  desa    4. Meningkatnya  kapasitas  sekretaris desa   

 

 

 

 

 

  1. Penyusunan data base ds  perangkat ds      2. Monitoring Kinerja Badan  Pemberdayaan desa (BPD)      3. Fasilitasi Penyeleseaian  Permasalahan  Pemerintahan Desa      4. Pendidikan dan Pelatihan  Sekdes yang diangkat  menjadi PNS 

  Jumlah dokumen  data      Jml pemerintah an  desa yang  dimonitor      Jumlah kasus  permasalahan  yang ditangani        Jumlah sekretaris  desa yang  mengikuti diklat 

 

  1. Meningkatkan  kapasitas  aparatur desa      2. Termonitornya  kinerja  pemerintahan  desa        3. Meningkatnya  kapasitas  anggota BPD    4. Meningkatnya  kemampuan  teknis anggota  BPD    5. Meningkatkan  kapasitas kepala  dusun          6. Meningkatnya  kapasitas  anggota BPD        7. Meningkatnya  kemampuan 

 

 

 

 

 

  1. Pelatihan Administrasi Desa  bagi kepala desa, sekdes   dan Kaur      2. Monitoring dan evaluasi  serta bimbingan  pengembangan kapasitas  pemerintahan desa dan BPD      3. Bintek bagi anggota BPD  dalam wilayah Kab. Kukar      4. Bintek penyusunan  peraturan desa dan  administrasi desa      5. Pelatihan  Kepala  Dusun  tentang  administrasi  pemerintahan desa          6. Bintek  bagi  anggota  BPD  dalam wialayah Kab. Kukar        7. Bintek  penyusunan  peraturan  desa  dan  administrasi desa   

  Jumlah aparatur  desa yang dilatih        Jumlah desa yang  dimonitor            Presentasi  jml  desa yang dilatih        Presentase jumlah  desa yang  mengikuti bintek      Persentase jumlah  kepala dusun yang  mengikuti  pelatihan      Presentase jumlah  desa yang dilatih        Persentase jumlah  desa yang  mengikuti bintek   

  Telah tersusun  nya data desa      Jumlah desa  185,  desa  persiapan yg  sdh difinitif 9    185 desa            Yg telah dilatih  94 org, yang  belum dilatih  48 org, yang  belum diangkat  PNS 52 org    Kades, sekdes,  Kaur masing‐ masing 194  desa    Jumlah desa  185 desa, desa  persiapan yg  sdh definitive 9      75 desa        195 desa          Jumlah 335  dusun  belum  dilatih 307  kepala dusun        75 dusun            195 desa     

  1 dok        20%          20%            48 or              25%          20%              25%        20%          20%              25%            20%   

  95        150          100            432       

  1 dok        20%          20%            52 or   

  95        150          100            468       

  1 dok        20%          20%               

  95        150          100                   

  1 dok        20%          20%               

  95        150          100             

  1 dok        20%          20%                   

  95        150          100             

  5 dok        100%          100%            100 or 

  475        750          500            900   

 

 

  1875          170              225        360          512              200            360   

  25%          20%              25%        20%          20%              25%            20%   

  1875          170              225        360          512              200            360   

  20%          20%              25%        20%          20%              25%            20%   

  1500          170              225        360          512              200            360   

  20%          20%              25%        20%          20%              25%            20%   

  1500          170              225        360          512              200            360   

  10%          20%                      20%          20%                          20%   

  750          170                      360          512                          360   

  100%          100%              100%        100%          100%              100%            100%   

  7500          850              900        1800          2556              800            1800   

 

 



2011 ‐ 2015 

  teknis anggota  BPD        8. Meningkatnya  kapasitas kepala  dusun   

Penguatan Peran  Kelembagaan  Masyarakat  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat 

 

      1. Meningkatkan  kesejahteraan  kepala  desa,  RT,  kepala  adat,  dusun,  BPD  dan  LPM      2. Meningkatnya  Badan  Usaha  Milik Desa          1. Meningkatnya  kegiatan  karang  taruna    2. Meningkatnya  kapasitas  kelembagaan    3. Meningkatnya  kapasitas  pengurus LPM    4. Meningkatnya  kapasitas RT    5. Tercapainya  kegiatan  PNPM  yang dikelola 

7.

8.

9.

  Tersusunnya  perencanaan  tata ruang desa    Terlaksananya  lomba  desa  tk  kabupaten    Tersusunnya  profil desa yang  akurat  dan 

     

      Persentase jumlah  kepala dusun yang  mengikuti  pelatihan 

        Jumlah 335  dusun belum  dilatih 307  kepala dusun 

          20%     

          512   

          20%     

          512   

          20%     

          512   

          20%     

          512   

          20% 

          512   

          100% 

          2556     

Peningkatan  Keberdayaan  Masyarakat Perdesaan  1. Pemberian  Insentif  Kepala  Desa,  RT,  Kepala  Adat,  Dusun, BPD & LPM            2. Pembentukan  Badan  Usaha  Milik Desa 

    Presentase  tingkat  kesejahteraan  kepala  desa,  RT,  kepala  adat,  dusun, BPD & LPM    Presentase  jumlah  BUMDes  yg  dibentuk 

    Jumlah  desa             

    100%              50% 

    10.970            500 

    100%              50% 

    10.970            500 

    100%              50% 

    10.970            500 

    100%              50% 

    10.970            500 

    100%              50% 

    10.970            500 

    100%               

    54.855            2500   

 

 

Program Peningkatan  Partisipasi Masyarakat  dalam  pembangunan desa/kelurahan  1. Pembinaan dan penguatan  karang taruna      2. Penguatan Kapasitas  Kelembagaan      3. Peningkatan Kapasitas LPM      4. Peningkatan kapasitas RT      5. Penunjang pengolahan  PNPM Mandiri      6. Pengembangan Manajemen  Pembangunan Partisipasi      Pembinaan pola tata desa          Lomba desa/kelurahan        Penguatan Informasi Profil  Desa/ Kelurahan 

        Jumlah karang  taruna yang dibina    Jumlah lembaga  kemasyarakatan  yang dibina    Jumlah pengurus  LPM      Meningkatnya  kinerja RT    Jumlah kegiatan  PNPM yang  dilaksanakan   

 

                18kec/  238ds  

 

                18kec/  238ds  

 

                18kec/  238ds  

 

                18kec/  238ds  

 

                18kec/  238ds  

 

                18kec/  238ds  

 

 

 

  Jumlah desa yang  memiliki tata  ruang      Jumlah desa yang  ikut lomba      Jumlah desa yang  memiliki profil 

 

          18 kec             

                       

          18 kec             

                       

          18 kec             

                       

          18 kec             

                       

          18 kec             

                       

          18 kec             

                       

 

 

8. Pelatihan  kepala  dusun  tentang  administrasi  pemerintahan desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

238 



2011 ‐ 2015 

  informative  10.

11.

12.

13.

 

Pemberdayaan  Adat Istiadat dan  Budaya  daerah  serta  pemberdayaan  dan  kesejahteraan  keluarga  serta  kesejahteraan  sosial 

  Terlaksananya  musrenbang  disetiap desa    Terlaksananya  program  masuk  desa    Tersusunnya  indicator  desa  mandiri    Tercapainya  fasilitasi  pem‐ berdayaan  masyarakat 

  14. Meningkatnya  peran peserta  KKN    15. Terlaksananya  kegiatan bulan  bhakti gotong  royong  masyarakat tk.  Kabupaten          1. Memberikan  pembekalan  bagi calon KPM          2. Meningkatnya  kinerja KPM        3. Meningkatkan  peran  lembaga  adat        4. Meningkatnya  wawasan  pengurus  lembaga adat     

        Pembinaan dan fasilitasi  musrenbangdes      Pendataan program masuk  desa      Penyusunan indicator desa  mandiri      Fasilitasi dan pembinaan  fasilator pemberdayaan  masyarakat 

desa        Jumlah desa yang  melaksanakan  musrenbang    Jumlah desa yang  di data  Didata    Indikator desa  mandiri      Jumlah fasilitator  yang dibina 

 

 

 

 

 

  Pembinaan Kuliah Kerja Nyata  (KKN)      Bulan Bhakti Gotong Royong  Masyarakat Tk. Kabupaten 

  Jumlah mahasiswa  yang mengikuti  KKN    Jumlah kegiatan  gotong royong  yang dilaksanakan 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan keberdayaan  masyarakat perdesaan       Pelatihan KPM                Pelatihan KPM Ber‐prestasi        Fasilitasi dan pembina an /  pelestarian adat (Pokja  Pelestarian Adat)          Pelatihan dan Orien‐tasi   Lembaga Adat       

        Jumlah calon utk  KPM yang dilatih              Jumlah KPM  berprestasi di‐tiap  kecamatan      Jumlah lembaga  adat yang dibina            Jumlah pengu‐rus  lembaga adat yg  dilatih   

        Mulai di‐ bentuk th 2010  Calon KPM  seba‐nyak 5‐10  org / desa jml  1.600 org    1.600 KPM          96 lembaga  adat            Jumlah lem‐ baga adat  desa/keluraha n (96 Lem‐ baga adat / 

1.

2.

3.

4.

                      100%        100%                    Loa  Janan   

                                4855   

        20%                18kec          100%              20%       

        1400                200          180              700       

 

                              100%                    Tgr  Sbrg 

                                4855   

        30%                18kec          100%              20%       

        2100                200          180              700       

 

                              100%                    Kmb  Jgt 

                                4855   

        30%                18kec          100%              20%       

        2100                200          180              700       

 

                              100%                    Smbj 

                                4855   

        20%                18kec          100%              20%       

        1400                200          180              700       

 

                              100%                    Ma.  Badak 

                                4855   

                                24.276   

 

                              100%           

 

 

 

                        18kec          100%              20%       

                        200          180              700       

        100%                18kec          100%              20%       

        7000                1000          900              3500       

 

 



2011 ‐ 2015 

  5.

6.

7.

8.

9.

   

      Meningkat‐kan  pema‐haman  kader  posyandu      Meningkatkan  peran  posyan  du    Meningkatnya  pemahaman  peserta    Meningkatnya  efektifitas  ke‐ bijakan  pem‐ berdayaan adat  dan  sosial  budaya  masyarakat    Tersusunnya  dokumen  kebi  jakan  daerah  mengenai  pemberdaya‐an  adat  dan  social  budaya  masyarakat 

 

10.

11.

12.

13.

        Terlaksanya  kegiatan  pembinaan  TP‐ PKK    Terwujudnya  P2WKSS  di  Pedesaan    Terwujudnya  Pokjanal  Posyandu  di  Pedesaan    Meningkatnya  efektifitas  kebijakan  pemberdayaan  perempuan  di  pedesaan   

5.

6.

7.

8.

9.

   

   

   

   

   

      Bintek kader Posyandu            Optimalisasi Posyandu        Sosialisasi Peraturan  Perundang Undangan        Evaluasi  kebijakan  pemberdayaan  adat  dan  social budaya masyarakat            Penyusunan kebijakan  daerah mengenai  pemberdayaan adat dan  social budaya masyarakat 

  Program Peningkatan peran  Perempuan di  perdesan      10. Pendampingan TP PKK  Kab./Kec        11. Sosialisasi dan fasilitasi  P2WKSS      12. Sosialisasi dan fasilitasi  Pokjanal Posyandu        13. Evaluasi kebijakan daerah  mengenai pemberdayaan  perempuan di pedesaan         

        Jumlah kader  posyandu yang  dilatih        Jumlah Posyan‐du  yang dibina      Jumlah peserta  yang mengikuti  sosialisasi      Jumlah kebijak an  yg dievaluasi              Jumlah produk  hokum daerah 

480 org) telah  dilatih 48 org    Jumlah 3.831  org, telah  dilatih 370 org        Jumlah 644.  284 posyan‐du    18 kec dan  Kab.        Revisi perda  mengenai  kelembagaan  tahun 2010,  perbup blm  diterbitkan      Perda kelem‐ bagaan dire‐ visi pada thn  2010. Blm  diterbitkan  perbup sbg  turunan perda 

        640            180        720 or                        1 dok         

        652            538        150                          200   

        300            180        720 or          1 kbj              1 dok   

        212            538        150            150              200         

        300            214        720 or          1 kbj                 

        212            639        150            150                       

        300            214        720 or                                   

        212            639        150                               

        300            216        720 or                             

        212            645        150                                 

        1840            1004        3600            2 kbj              2 dok     

        1300            3000        750            300              200   

          Jumlah TP‐PKK  yang dibina        Jumlah desa /  kelurahan yang  difasilitasi    Jumlah desa /  kelurahan yang  difasilitasi      Jumlah kebijakan  yang evaluasi           

          18 kec dan kab          18 kec /238  desa/kel    18 kec /238  desa/kel        Kebijakan  daerah  mengikuti  ketentuan  pemerintah  pusat     


          7000          200        200          150             


          7000          200        200                       


          7000          200        200                       


          7000          200        200          150             


          7000          200        200                       

          18 kec  1kb        18kec  238ds      18kec  238ds        2 kbj             

          3500          1000        1000          300             

   

   



2011 ‐ 2015 

    14. Tersusunnya  dokumen  kebijakan  daerah  mengenai  pemberdayaan  perempuan  di  edesaan 

 

Pemberdayaan  usaha  ekonomi  masyarakat  melalui  pengembangan  usaha  ekonomi  keluarga  dan  kelompok  masyarakat  dalam  rangka  penanggulangan  kemiskinan 

 

Pemasyarakatan  dan  pemanfaatan  TTG  serta  pengelolaan  sumber  daya  alam 

 

 

 

 

 

 

14. Penyusunan kbijakan  daerah mengenai  pemberdayaan   perempuan di pedesaan 

  Jumlah produk  hokum daerah   

Belum ada  kebijakan  daerah  mengenai  pemberdayaan  perempuan di  edesaan 

   

         

  1 dok               

   

       

   

         

   

         

  1 dok 

  200 

 

  200                       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Jumlah pengurus  pasar desa yang  terbentuk                  Jumlah unit – unit  usaha yang  terbentuk      Jumlah kebijakan  program   

                      431 usaha        Raperda dalam  lingkup SKPD 

      90 Ds                45ds                    100% 

      200                                    500 

      148 Ds        119 Ds          40ds                    100% 

      350          350                            500 

      90 de          119        40ds                    100% 

      200          350                            500 

                      40ds                    100% 

                                          500 

      750          750                            500 

                      205ds                    100% 

                                          2500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      100%          100%          40ds                    100%   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Pengembangan Lembaga  Ekonomi Perdesaan  1. Idenfikasi,Invertarisasi dan  Verifikasi Pasar Desa,LKM  dan UMKM        2. Monitoring dan Pembinaan  BUMdes      3. Pembinaan dan  pengembangan Usaha  Ekonomi keluarga &  kelompok asyarakat    4. Forum Diskusi dan  koordinasi Penanggulangan  kemiskinan    5. Pelatihan Manajemen  BUMDesa 

    1. Tersedianya Data  Pasar Desa Bukan  Bank dan Bukan  Koperasi UMKM    2. Termonitornya  Pembinaan dan  Pengembangan  BUMDes    3. Jumlah unit – unit  usaha keluarga  dan kelompok    4. Meningkatnya  koordinasi antar   SKDP      5. Meningkatnya  kapasitas  BUMDesa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6. Mengingkatnya  sosialisasi TTG      7. Mengingkatnya  kerjasama TTG        8. Meningkatnya  pelayanan TTG 

 

 

 

 

 

Peningkatan TTG  6. Pelaksanaan Lomba TTG  Tingkat kabupaten      7. Gelar TTG Tingkat Nasional        8. Penguatan pelayanan TTG     

  Jumlah peserta  lomba da alat yang  dilombakan    Jumlah alat yang  ditampilkan dan  hasil produksi TTG    Jumlah posyantek  dan wartek yang  dapat dibentuk 



2011 ‐ 2015 

  kepada  masyarakat           

9.   10. Meningkatnya  kemampuan  pengelola  posyantek dan  wartek    11. Meningkatnya  keterampilan  masyarakat dlm  mengelola  sumber daya  alam    12. Meningkatnya  pengetahuan  masyarakat  mengenal  perbaikan  kawasan delta  Mahakam    13. Meningkatnya  pengetahuan  masyarakat  mengenal  pengelolaan  sumber daya  pantai dan  pesisir    14. Tersedianya data  dan infor masi  tentang sumber  daya desa pesisir    15. Terciptanya desa  mangrove    16. Tersedianya data  dan informasi  sarana dan  prasarana di  desa    17. Meningkatnya  kualitas sarana  dan prasarana  perdesaan    18. Meningkatnya  kualitas 

  9. Peningkatan dan kerjasama  TTG        10. Bimbingan  teknis  pengelolaan  posyantek  dan wartek        11. Pembinaan  dan  pengembangan  sumber  daya alam          12. Pengembangan  kawasan  delta Mahakam            13. Pembinaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya pantai dan pesisir              14. Penyusunan  data  base  sumber  daya  desa  pesisir  (PODES)        15. Pengembangan  pilot  project desa mangrove    16. Pemetaan  sarana  dan  prasarana perdesaan            17. Fasilitasi  pengelolaan  sarana  air  minum  dan  penyehatan lingkungan      18. Pembangunan/rehabilitasi  perumahan  tidak  layak  huni 

            Jumlah posyantek  dan wartek yang  dibina      Jumlah kecamatan  yang dibina          Kecamatan yang  dibina              Jumlah desa / kec.  Yang terbina                Jumlah  desa/kecamatan  yang didata        Jumlah desa      Jumlah sarana dan  prasarana            Jumlah data yang  dibina        Jumlah rumah  yang dibangun /  direhabilatsi 



2011 ‐ 2015 

  perumahan di  desa       

  Peningkatan  kapasitas  aparatur  pemerintahan  desa/kelurahan  dan  lembaga  kmasyarakatan  dlm  pengelolaan  keuangan  dan  asset desa 

  Meningkatkan  kemampuan  pengelolaan  keuangan desa          Meningkatkan  kemampuan  PPKDesa dan  PTPKDesa dalam  melaksanakan  pertanggung  jawaban APBDEsa        Meningkatkan  kemampuan  aparatur desa dalam  pengelolaan  swakelola  pemerintahan desa  dan swakelola padat  karya        Meningkatkan  kemampuan  aparatur desa dalam  pelaksanaan  SIMKEUDesa      Meningkatkan  kemampuan  aparatur desa dalam  pengelolaan asset  desa 

   

   

   

   

   

   

  Meningkatkan  kemampuan aparat  desa dalam menye‐ lesaikan masalah     

   

   

   

   

   

    19. Pendataan  sarana  dan  prasarana perdesaan    20. Pembinaan  dan  pengembangan SDA      1. Fasilitasi pembinaan dan  pengawasan pengelola  keuangan desa            2. Bintek enyusunan  pelaksanaan dan  pertanggung jawaban  APBDesa untuk PPKDesa  &PTPKDesa            3. Bintek swakelola  pemerintahan desa dan  swakelola padat karya bagi  aparatur desa                4. Kegiatan sosialisasi dan  pelatihan SIMKEUDesa            5. Pelatihan pengelolaan asset  desa 

  6. Fasilitasi penyelesaian  permasalahan dibidang  pengelolaan keuangan dan  asset desa     

  Jumlah desa yang  dibina              Jumlah PPKDes  yang dibina                  Jumlah aparatur  desa yang dibina                    Jumlah aparatur  desa yang dibina            Jumlah desa yang  dibina        Jumlah aparatur  desa yang dibina         

  Masih ren‐ dahnya  kemampuan  aparatur desa  dlm pengelo‐ laan keu‐angan  desa    Masih  rendahnya  kemampuan  aparat desa  dalam  pengelolaan  keuangan desa      Masih  rendahnya  pengetahuan  aparat desa  terhadap  swakelola  pemerintahan  desa dan  swakelola  padat karya    Masih belum  terlatihnya  aparat desa  tentang  SIMKEUDes      Belum  terlatihnya  aparat desa  tentang  pengelolaan  asset desa      Masih blm  terfasilitasi‐nya  permasa‐lahan  di bidang  penge lolaan  ke‐uangan dan 

  185ds  9ds  per‐ siapan        20%                    20%                        20%              20%   

  1000                1000                    1000                        1000              500     

  185ds  9ds  per‐ siapan        20%                    20%                        20%              20%   

  1000                1000                    1000                        1000              500     

  185ds  9ds  per‐ siapan        20%                    20%                        20%              20%   

  1000                1000                    1000                        1000              500     

  185ds  9ds  per‐ siapan        20%                    20%                        20%              20%   

  1000                1000                    1000                        1000              500     

  185ds  9ds  per‐ siapan        20%                    20%                        20%              20%   

  1000                1000                    1000                        1000              500     

  185ds  9ds  per‐ siapan        20%                    20%                        20%              20%   

  5000                5000                    5000                        5000              2500     

   

   

  20 %           

  200           

  20 %           

  200           

  20 %           

  200           

  20 %           

  200           

  20 %           

  200           

  100 %           

  1000           

   

   



2011 ‐ 2015 

      Meningkatkan  kemampuan  aparatur desa dalam  pelaksanaan APBDes      Meningkatkan  kemampuan  fasilitator  pemberdayaan  masyarakat desa    Tersedianya data  asset desa            Meningkatkan  akurasi data asset  desa          Meningkatkan  kemampuan tim  verifikasi kecamatan        Meningkatkan PAD  desa 

      7. Monitoring dan evaluasi  pelaksanaan APBDes            8. Pembinaan dan pelatihan  fasilitator pemberdayaan  masyarakat desa        9. Pendataan asset‐aset desa            10. Pemutakhiran data asset  desa            11. Fasilitasi tim verifikasi  APBDes tingkat kecaatan          12. Pembinaan pengelolaan  pendapatan asli desa 

      Jumlah aparatur  desa yang dibina            Jumlah fasilitator  yang dibina          Jumlah asset desa  yang didata            Jumlah desa yang  didata            Jumlah tim  verifikasi di  kecamatan yang  difasilitasi        Jumlah desa yang  dibina 

asset desa      Masih rendah  nya kualitas  penyusunan  APBDes      Masih belum  terlatihnya  fasilitator  pemberdayaan  masyarakat    Masih belum  terdatanya  asset‐aset desa        Belum  akuratnya data  asset‐aset desa        Masih belum  maksimal  persamaan  presepsi tim  verifikasi kec.  dan kab.    Masih  rendahnya PAD  desa 


        500            1000            200              200              500              200   


        500            1000            200              200              500              200   


        500            1000            200              200              500              200   


        500            1000            200              200              500              200   


        500            1000            200              200              500              200   


        2500            5000            1000              1000              2500              1000   



2011 ‐ 2015 

 


RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

Recommend Documents