RENCANA STRATEGIS (Renstra )

RENCANA STRATEGIS (Renstra ) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) TAHUN 2011-2015

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) Jl.Robert Wolter Monginsidi Bantul telp/fax (0274) 368548, kode pos 55711 Website :http://dppkad.bantulkab.go.id email :[email protected]

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG Dalam

sistem

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah,

perencanaan stratejik merupakan langkah pertama yang harus

dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab

tuntutan perubahan lingkungan stratejik lokal, nasional dan

global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan stratejik

yang jelas dan sinergis. Guna mendukung terselenggaranya good

governance dibutuhkan perencanaan yang terstruktur dan

terukur dalam batas waktu tertentu sehingga aspirasi masyarakat dan

cita-cita

terselenggaranya

bangsa

dan

pemerintahan

negara dan

terwujud

pembangunan

melalui

dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Dengan menggunakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal

15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa setiap SKPD mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (RENSTRA-SKPD) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan,

dan

pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di

samping itu, juga sesuai dengan Diktum Kedua Instruksi Presiden

Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, disebutkan setiap instansi pemerintah sampai tingkat 1

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah

pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

sebagai

wujud

Semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

berkewajiban membuat Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renstra) dengan menggunakan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2011-2015 sebagai dasar penyusunan. Rencana

Strategi (RENSTRA) SKPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strateji (cara yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan

program-program) disesuaikan dengan bidang kewenangan dan

atau fungsi SKPD tersebut dalam pemerintahan dalam periode waktu lima tahunan.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 17

Tahun 2011 disebutkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah

di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dipimpin oleh

Kepala

Dinas

dan

berkedudukan

di

bawah

dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan

Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

2

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Berdasarkan

hal-hal

tersebut

diatas

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun Rencana

Stratejik (RENSTRA) dengan tetap memperhitungkan keunggulan Sehubungan dengan hal tersebut diatas Rencana Stratejik yang

disusun oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif

dan meminimalkan kelemahan internal dengan tetap mengacu dan

memperhatikan

berlaku.

peraturan

perundang-undangan

yang

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Stratejik (RENSTRA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul memuat berbagai

pilihan-pilihan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

setiap tahun. Adapun maksud dari disusunnya Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul yaitu sebagai dokumen yang digunakan sebagai dasar perencanaan dalam mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan khususnya pada bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sehingga program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul setiap tahun dalam

periode waktu 5 (lima) tahun terlaksana secara optimal. Sehingga

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dapat mendukung guna terwujudnya misi Pemerintah Kabupaten

Bantul khususnya misi 3 yaitu “ Meningkatkan kapasitas

pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik”.

3

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Tujuan dari penyusunan Rencana Stratejik Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015

adalah memberikan arah yang jelas dalam upaya mewujudkan terselenggaranya

sebagian

urusan

otonomi

daerah

dan

pemerintahan umum dalam pengelolaan pada bidang pendapatan,

keuangan dan aset daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sehingga melalui dokumen Rencana Stratejik Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015

visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul dituangkan kedalam bentuk visi, misi, strategi, kebijakan,

program

dan

kegiatan SKPD

dengan

mengoptimalkan segala sumber daya atau potensi yang ada guna mewujudkan visi dan misi. I.3

LANDASAN HUKUM RENSTRA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul dalam menyusun Rencana Stetejik (Renstra) menggunakan sejumlah aturan sebagai landasan atau rujukan,

yaitu sebagai berikut : 1.

Landasan idiil Pancasila;

3.

Landasan operasional:

2.

Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945; a) Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003

No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

b) Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL c) Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);

d) Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

e) Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

f)

Sebagai Daerah Otonom;

Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan

dan

Pemerintahan Daerah;

Pengawasan

Penyelenggaraan

g) Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang

Pelaporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;

h) Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, tentang i) j)

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;

k) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik

5

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Indonesia Tahun 2005, Nomor 140,Tambahan Lembaran l)

Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

Peraturan Pemerintah RI Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Mlik Negara/Daerah;

m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

n) Instruksi

Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

o) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ

tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

p) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun

2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006–2025;

q) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 tahun

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Bantul;

r) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun

2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;

s) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Nomor 17

Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

6

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL t)

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Bantul tahun 2011-2015;

u) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun

2008

tentang

Pembangunan Pembangunan

tata

Jangka

Jangka

Cara

Penyusunan

Panjang

Menengah

Daerah,

Daerah,

Rencana

Rencana

Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

v) Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011 tentang

Rincian Tugas Pokok dan Tatakerja Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

I.4 HUBUNGAN RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011-2015 DENGAN RENSTRA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul berkewajiban menyusun Renstra dengan tetap

mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Guna mewujudkan

misi

dan

tujuan

seperti

yang

tertuang

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Bantul Tahun 2011-2015 dengan berdasarkan dengan tugas, pokok, fungsi dan tata kerja yang melekat pada Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yaitu dengan melaksanakan kewenangan pada bidang pengelolaan

pendapatan, keuangan dan aset daerah. Dengan demikian

diharapkan terwujud hasil akhir dari proses penyusunan

7

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL dokumen Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dapat menghasilkan dokumen

rencana yang sinergis dan terpadu dalam aspek pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah sebagai salah satu modal dasar terselenggaranya pembangunan daerah dapat berlangsung

secara berdaya guna dan berhasil guna.

Hubungan antara Renstra SKPD dengan dokumen lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.1

Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJP NAS/PROP & RTR NAS

Pedoman

Acuan

RPJP DAERAH Acuan RTRW KAB.

RPJM NAS/PROP & RTR PROP

Dijabarkan

RKP NAS/PROP

PUSAT/ PROPINSI

Memperhatikan

Pedoman

RPJM DAERAH

Dijabarkan

Pedoman

RENSTRA SKPD

RKP DAERAH

Pedoman

RAPBD

APBD

Pedoman

RKA SKPD

RINCIAN APBD

Diacu Pedoman

UU. No. 25/04 SPPN

RENJA SKPD

DAERAH

UU. No. 17/03 KN

Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul setiap tahun akan dijabarkan ke dalam

8

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bantul digunakan sebagai dasar/acuan dalam menentukan

dilaksanakan.

program

dan

kegiatan

tahunan

yang

akan

I.5 SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA STRATEGI Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang latarbelakang, maksud dan

tujuan, landasan hukum, serta hubungan RPJMD

Kabupaten Tahun 2011-2015 dengan Renstra DPPKAD. BAB II

TUGAS, POKOK DAN FUNGSI Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum masa kini masing-masing bidang dan atau fungsi

pemerintahan yang menjadi sektor binaan setiap SKPD.

Sebagai dasar perencanaan kegiatan selama lima tahun,

diuraikan pula statistik tentang proyeksi kondisi yang

diharapkan lima tahun ke depan, sehingga kondisi masa kini

dapat

dibandingkan

dengan

diharapkan lima tahun ke depan.

kondisi

yang

Bab ini juga akan menguraikan rumusan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menurut Peraturan Bupati Bantul

Nomor 80 Tahun 2011. Tugas pokok dan fungsi

bersama sama dengan prediksi perjalanan organisasi 9

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL pada tahun yang akan datang, akan digunakan sebagai landasan

menyusun

indikasi

program/kegiatan. BAB III

rencana

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN Bab ini memuat rumusan visi dan misi unit kerja (SKPD) dalam rangka mencapai visi dan misi daerah

sebagaimana diuraikan dalam RPJM dengan sejauh mungkin menggunakan ungkapan dan pernyataan yang bersifat matematis dan konkrit sehingga mudah menentukan

target

kinerja

yang

diharapkan.

Selanjutnya, visi dan misi dijabarkan ke dalam tujuan, kebijakan dan strategi. BAB IV

STRATEGI PENGELOLAAN KEAUANGAN DAN ASET DAERAH Dalam bab ini diuraikan mengenai analisis lingkungan strategis, faktor-faktor penentu keberhasilan, langkah-

langkah strategis, dan analisis skala prioritas serta

strategi (cara untuk mencapai tujuan dan sasaran)

pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dituangkan dalam bentuk kebijakan. BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF Dalam bab ini diuraikan mengenai matrik indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

10

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Bab

ini

pengelolaan pendapatan kebijakan

menjelaskan keuangan daerah,

akuntansi

tentang

daerah

kebijakan daerah

arah

(arah

kebijakan

pengelolaan

belanja dan

daerah,

kebijakan

pembiayaan), kebijakan umum anggaran dan kebijakan pengelolaan aset daerah. BAB VI

PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA. Bab ini menguraikan tentang kerangka pengukuran kinerja

(penetapan

indikator

kinerja,

penetapan

capaian kinerja), evaluasi kinerja (evaluasi kinerja kegiatan, evaluasi kinerja program, evaluasi capaian

sasaran), kesimpulan hasil evaluasi dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja. BAB VII

PENUTUP.

11

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL BAB II TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

II.1 STRUKTUR ORGANISASI Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun

2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan susunan

organisasi yaitu sebagai berikut : 1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Program; dan

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

3. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, terdiri atas :

a. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pelayanan;

b. Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan; dan c. Seksi Penetapan.

4. Bidang Penagihan, terdiri atas :

a. Seksi Penagihan dan Piutang;

b. Seksi Keberatan; dan

c. Seksi

Pengendalian

Penindakan.

Operasional,

Pemeriksaan

dan

5. Bidang Anggaran, terdiri atas :

a. Seksi Perencanaan Anggaran; dan 12

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL b. Seksi Pengendalian Anggaran.

6. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :

a. Seksi Belanja Tidak Langsung; dan

b. Seksi Belanja Langsung.

7. Bidang Akuntansi, terdiri atas : a. Seksi Pembukuan; dan

b. Seksi Pengolahan Data dan Laporan.

8. Bidang Aset, terdiri atas :

a. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan;

b. Seksi Penilaian dan Optimalisasi;

c. Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian. Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut :

13

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Kepala Dinas

Sekretariat

Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Pendaftaran dan Penetapan

Seksi Pendataan, Pendaftaraan dan Pelayanan

Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan

Seksi Penetapan

Bidang Penagihan

Seksi Penagihan dan Piutang

Seksi Keberatan

Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan

Sub Bagian Umum

Bidang Perbendaharaan

Bidang Anggaran

Seksi Belanja Tidak Langsung

Seksi Perencanaan Anggaran

Seksi Pengendalian Anggaran

Seksi Belanja Langsung

Sub Bagian Program

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Bidang Akuntansi

Seksi Pembukuan

Seksi Pengolahan Data dan Laporan

Bidang Aset

Seksi Inventarisasi & Penghapusan

Seksi Penilaian & Optimalisasi

Seksi Pengolahan data dan Pengendalian

UPT

14

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL II.2 TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA Tugas, pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah diatur dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten mempunyai 4 fungsi yaitu sebagai berikut : a. Perumusan

kebijakan

teknis

pengelolaan keuangan dan aset;

b. Penyelenggaraan

urusan

di

bidang

pemerintahan

pendapatan, dan

tugas

pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan

aset;

c. Pelaksanaan kesekretaruatan Dinas; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian tugas yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2011 yaitu sebagai berikut : Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

15

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Sekretariat mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan;

b. Menyiapkan bahan kerja;

c. Merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan sekretariat;

d. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis semua bidang;

e. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data rencana anggaran dan belanja kegiatan semua bidang;

f. Mengkoordinasikan semua bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dinas;

g. Menyelenggarakan perlengkapan

dan

urusan

rumah

umum,

tangga,

surat-menyurat,

urusan

hukum,

kepegawaian, gaji pegawai, monitoring dan pelaporan, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana;

h. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan naskah dinas, kepegawaian,

keuangan,

perpustakaan dinas;

sarana

dan

prasarana,

serta

i. Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

j. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;

k. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasn sesuai bidang tugasnya; dan

m. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

16

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Sub Bagian Umum mempunyai tugas a. Menyusun rencana kegiatan;


c. Menyiapkan dan memfasilitasi urusan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan dinas;

d. Melaksanakan tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja;

e. Mengelola kebersihan, ketertiban, keamanan ruanh kerja serta f.

lingkungan kerja Dinas;

Menyimpan, mendistribusikan dan memelihara barang dinas;

g. Memelihara kendaraan dinas;

h. Melaksanakan adminsitrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan

staf di lingkungan Dinas yang akan melakukan perjalanan dinas;

i. Menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas;

j.

Menghimpun, menelaah dan mendolumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;

k. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai; l.

Melaksanakan administrasi kepegawaian;

m. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

n. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

o. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

q. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. 17

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Sub Bagian Program mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan;


c. Menghimpun, menelaah, menganalisis, mengklarifikasi dan

mendokumentasikan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan program dan kegiatan dinas;

d. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan program dan kegiatan dinas;

e. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra, Renja, Kebijakan

Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) SKPD;

f. Mengkoordinasikan

penyusunan

bahan

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

g. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang;

h. Menginventarisasi, mengindentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

i. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan;


18

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL c. Melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji pegawai;

d. Melaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan sesuai SAP;

e. Mengkoordinasikan penyusunan DPA;

f. Melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan pajak;

g. Menyusun keuangan;

laporan

h. Melaksanakan

pertanggungjawaban

administrasi,

inventarisasi,

pertanggungjawaban pengelolaan aset;

pengelolaan dan

laporan

i. Mengusulkan penghapusan BMD;

j. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

k. Menginventarisasi, mengindentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang usahanya;

l. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

n. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas a. Menyusun rencana kegiatan;


c. Merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pendaftaran, penetapan, pendataan dan pelayanan di bidang pajak daerah sesuai bidangnya;

d. Menyelenggarakan

dan

mengkoordinasikan

pendaftaran,

penetapan, pendataan dan pelayanan di bidang pajak daerah;

19

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL e. Menyelenggarakan pengelolaan pajak daerah; f. Menyelenggarakan

pendapatan daerah;

perencanaan

dan

pengembangan

g. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan realisasi hasil penerimaan pendapatan daerah;

h. Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; i. j.

Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan

mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Seksi Pendataaan, Pendaftaran dan Pelayanan mempunyai

tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan;


c. Melaksanakan pengamatan potensi pajak daerah, pendataan objek

subjek

pajak,

penilaian

ekstensifikasi pajak daerah;

pajak

dalam

rangka

d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan data dasar pendapatan daerah;

e. Menyusun data dasar perkembangan subjek dan objek pajak daerah;

f. Memproses dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak

Daerah (SPTPD) atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada wajib pajak daerah;

g. Menerima dan meneliti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau Surat 20

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dari wajib pajak daerah beserta dokumen pendukungnya;

h. Memproses dan menyampaikan surat peringatan/teguran

kepada wajib pajak daerah yang belum mengirimkan Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)/Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada wajib pajak daerah;

i. Memproses pembetulan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT),

Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak

Daerah Nihil j.

(SKPDN) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah

Lebih Bayar (SKPDLB);

Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan sumber-sumber

pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah;

k. Melaksanakan validasi data sumber-sumber pendapatan pajak l.

dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah;

Mendokumentasikan berkas layanan pajak daerah;

m. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

n. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

o. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

q. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

21

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan;


c. Melaksanakan verifikasi data subjek dan objek pajak daerah; d. Menyusun data base subjek dan objek pajak daerah;

e. Melaksanakan konfirmasi dan klarifikasi terhadap perubahan dan ketidaksesuaian data pajak daerah;

f. Melaksanakan koordinasi dan pengolahan data dalam rangka perhitungan perolehan pendapatan asli daerah;

g. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi pengolahan data pendapatan daerah;

h. Melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak, bagi hasil pajak dan dana perimbangan;

i. Menyiapkan sarana prasarana teknologi informasi; j.

Menyiapkan bahan koordinasi, sosialisasi, dan sinkronisasi bagi hasil pajak;

k. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

l.

Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan

pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

m. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

o. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Seksi Penetapan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja;

22

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL c. menyiapkan nota perhitungan dan penetapan pajak daerah;

d. menyiapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

e. memproses dan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

f. melaksanakan penatausahaan, monitoring, dan evaluasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

g. melaksanakan legalisasi benda berharga dan objek pajak daerah;

h. menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

i. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan j.


memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai l.

bidang tugasnya; dan

mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bidang Penagihan mempunyai tugas :


c. merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penagihan, piutang, pengurangan/keringanan, keberatan dan banding,

pengendalian

operasional,

penindakan di bidang pajak daerah;

d. menyelenggarakan

dan

pemeriksaan

mengkoordinasikan

dan

penagihan,

piutang, pengurangan/keringanan, keberatan dan banding, pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah;

23

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL e. menindaklanjuti surat pengurangan/keringanan, keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak daerah;

f. menyelenggarakan

evaluasi

tunggakan

pajak

daerah,

penghapusan piutang, penundaaan pembayaran, angsuran

tunggakan, pengurangan/keringanan, keberatan dan banding pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah;

g. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian retribusi daerah;

h. menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

i. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang

j.

tugasnya;

menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;




Seksi Penagihan dan Piutang mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. melaksanakan kegiatan penagihan terhadap pajak daerah;

d. melaksanakan penatausahaan piutang pajak, penundaan pembayaran dan angsuran tunggakan pajak;

e. menyiapkan usulan penghapusan piutang pajak;

f. menyiapkan surat tagihan pajak daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran;

24

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL g. menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

h. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penagihan pajak i. j.

daerah;

menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan


memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan

mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;




Seksi Keberatan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja;

c. memproses permohonan pengurangan/keringanan pajak daerah;

d. memproses permohonan keberatan dan banding atas materi penetapan pajak daerah;

e. menyiapkan bahan

pertimbangan keputusan terhadap

permohonan pengurangan/keringanan dan banding pajak daerah;

keberatan dan

f. menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

g. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

h. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

25

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai j.



Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan mempunyai tugas :


c. menyiapkan bahan koordinasi pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan;

d. memproses

permohonan

pengajuan

pengembalian pembayaran pajak daerah;

e. melaksanakan

penelitian

dan

restitusi

pemeriksaan

atau

kesesuaian

penetapan pajak daerah terhadap objek pajak dan subjek pajak daerah;

f. melaksanakan pemeriksaan pembukuan, pelaporan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah;

g. menyusun laporan hasil pemeriksaan subjek dan objek pajak daerah secara berkala;

h. melaksanakan penindakan atas pelanggaran pajak daerah;

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak j.

daerah;

melaksanakan intensifikasi pajak daerah;

k. menyiapkan l.

bahan

koordinasi

untuk

pelaksanaan,

pemberdayaan dan pengendalian retribusi daerah;

menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

m. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

26

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL n. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

p. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Bidang Anggaran mempunyai tugas :


c. merumuskan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

d. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;

e. mengkoordinasikan penyusunan APBD dan perubahan APBD. f. menerbitkan DPA , DPPA-SKPD, dan SPD;

g. menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ);

h. menyusun manajemen anggaran kas; i. mengkoordinasikan

j.

penyusunan

anggaran

pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);

rencana

menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

k. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang

l.

tugasnya;


m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

n. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. 27

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL

Seksi Perencanaan Anggaran mempunyai tugas :


c. menyiapkan bahan koordinasi dan perencanaan APBD dan perubahan APBD;

d. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan APBD;

kebijakan dan pedoman

e. menyiapkan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB); f. menyusun APBD dan perubahan APBD;

g. menyusun standarisasi harga barang dan jasa daerah;








Seksi Pengendalian Anggaran mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan;


c. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;

d. menyiapkan bahan penyusunan manajemen anggaran kas;

e. menyiapkan bahan penerbitan DPA dan DPPA-SKPD;

f. menyiapkan bahan penerbitan SPD;

28

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL g. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);








Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas :


c. merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan;

d. menyelenggarakan kebijakan manajemen investasi;

e. menyelenggarakan penerbitan SP2D;

f. menyelenggarakan pengendalian pencairan APBD;

g. menyelenggarakan perimbangan;

rekonsiliasi

dan

pelaporan

dana

h. menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;




29

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai l.



Seksi Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja;

c. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan belanja tidak langsung;

d. melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji;

e. melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan belanja tidak langsung;

f. melaksanakan pengujian SPM belanja tidak langsung;

g. memproses penerbitan SP2D belanja tidak langsung;

h. melaksanakan pengendalian pencairan dana belanja tidak langsung;

i. melaksanakan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Iuran

Wajib Pegawai (IWP), PPh Pasal 21 gaji PNS dan Tabungan Perumahan (Taperum);

j. melaksanakan sistem informasi gaji;

k. memproses penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian l.

Pembayaran (SKPP) bagi pegawai yang pindah dan pensiun;

menyiapkan bahan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dalam pelaksanaan anggaran;

m. menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

n. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

30

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL o. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

q. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Seksi Belanja Langsung mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja;

c. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan belanja langsung

d. melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan belanja langsung;

e. melaksanakan pengujian SPM belanja langsung;

f.

memproses penerbitan SP2D belanja langsung;

g. melaksanakan pengendalian pencairan dana belanja langsung; h. melaksanakan

i. j.

langsung;

penatausahaan

dokumen

SP2D

belanja




l.

tugasnya;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

31

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Bidang Akuntansi mempunyai tugas :


c. merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang akuntansi;

d. menyelenggarakan penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan secara sistematis dan kronologis sesuai SAP;

e. mengkoordinasikan laporan keuangan SKPD dan tugas pembantuan;

f. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penyusunan neraca.

g. menyelenggarakan rekonsiliasi bank dan evaluasi realisasi APBD;

h. menyelenggarakan penatausahaan keuangan selain kas;

i. menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

j.



l.

tugasnya;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Seksi Pembukuan mempunyai tugas:

a.

menyusun rencana kegiatan;


c. melaksanakan

penatausahaan

pendapatan,

belanja

pembiayaan secara sistematis dan kronologis sesuai SAP;

dan

32

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL d. melaksanakan

penelitian

pengeluaran dari kas daerah;

bukti

kas

penerimaan

dan

e. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan penyusunan f.

neraca;

menyiapkan bahan koordinasi dan pelaporan pengelolaan

dana tugas pembantuan;

g. menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

i. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang

j.

tugasnya;


k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Seksi Pengolahan Data dan Laporan mempunyai tugas :


c. menyiapkan

bahan

penyusunan

pengelolaan keuangan daerah;

kebijakan

akuntansi

d. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

e. menyiapkan bahan penyusunan laporan semesteran;

f. menyiapkan bahan penyusunan laporan neraca daerah;

g. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan laporan alur kas;

h. menyusun

naskah

pengantar

penyampaian

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

laporan

33

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL i. menyiapkan bahan informasi keuangan daerah;

j. l.

menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan APBD;


m. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

n. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

p. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Bidang Aset mempunyai tugas :


c. merumuskan kebijakan, pedoman sistem dan prosedur pengelolaan aset

dan petunjuk sistem dan prosedur

penatausahaan persediaan BMD;

teknis di bidang

pengelolaan

d. menyelenggarakan pengelolaan BMD;

e. mengkoordinasikan penyusunan laporan pengelolaan BMD;

f. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan pengeloaan BMD;

g. menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

i. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

34

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL j.


k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja;

c. melaksanakan inventarisasi dan verifikasi BMD;

d. melaksanakan pengamanan administrasi, fisik dan hukum atas seluruh BMD;

e. menyusun buku induk inventaris dan rekapitulasi BMD;

f. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan inventarisasi dan mekanisme penghapusan BMD;

g. mengumpulkan, menyusun, dan mengolah data rencana penghapusan dan pemindahtanganan BMD;

h. menyiapkan administrasi pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan BMD;

i. melaksanakan j.

penatausahaan,

inventarisasi,

penyerahan hasil pengadaaan BMD dari SKPD;

verifikasi


k. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan l.



m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

n. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

35

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Seksi Penilaian dan Optimalisasi mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja;

c. menyiapkan bahan penyusunan tata cara penilaian BMD;

d. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penilaian, optimalisasi dan pemeliharaan BMD;

e. menyiapkan bahan dalam rangka pengadaan BMD dengan peraturan yang berlaku;

f. melaksanakan

pengadaan

peraturan yang berlaku;

barang/jasa

sesuai

sesuai dengan

g. melaksanakan penatausahaan BMD hasil pengadaan dan penerimaan hibah;

h. melaksanakan

penyimpanan,

penyaluran,

pemanfaatan, pengawasan serta pelaporan BMD;

penggunaan,

i. menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; j.



l.

tugasnya;


m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian mempunyai tugas :


c. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan

36

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Barang Milik Daerah (RKPBMD), Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) dari masing-masing SKPD;

d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan BMD;

e. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi sarana prasarana kerja;

f. menyusun rekapitulasi mutasi BMD dan laporan pengguna barang, serta pemeliharaan BMD dari masing-masing SKPD secara berkala;

g. menyiapkan

bahan

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian pada pengurus barang dan penyimpanan barang di SKPD;

h. menyiapkan keputusan tentang pengurus dan penyimpanan barang atau sebutan lainnya;

i. menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; j.



l.

tugasnya;


m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas

37

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL II.3 SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA KERJA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul merupakan institusi yang dibentuk dengan

menggabungkan 3 (tiga) instansi yaitu Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul. Demikian juga untuk sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Bantul merupakan gabungan dari sumber

daya, sarana dan prasarana yang terdapat pada Bagian Keuangan,

Bagian Perlengkapan dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul serta terdapat penambahan sumber daya manusia yang

berasal dari luar ke 3 (tiga) instansi tersebut dan sarana

prasarana melalui pengadaan yang dilaksanakan. Sampai tahun

2012 sebagai gambaran umum kondisi sumber daya manusia, sarana dan prasarana pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat sebagai berikut :

1.

Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2012 sebanyak 119 orang. Adapun kondisi kepegawaian Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul dapat dilihat sebagai berikut :

38

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL a. Berdasarkan latar belakang pendidikan terdiri : Komposisi PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan JENJANG PENDIDIKAN

JUMLAH

127

SD

SMP

SMA

SMA KEJURUAN

DIPLOMA

2

4

37

18

11

S1

S2

44 11

2. Berdasarkan golongan ruang terdiri :

Gol IV

Gol III

Komposisi PNS Berdasarkan Golongan Ruang Gol II

Gol I

Jumlah

b

a

d

c

b

a

d

c

b

a

d

c

b

a

127

1

3

10

7

39

31

9

9

4

9

2

1

1

1

3. Berdasarkan pendidikan dan pelatihan penjenjangan

Pegawai pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan sebanyak 12 pegawai.

39

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL 4. Jabatan Struktural

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor

17 Tahun 2011 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul terdapat 26 jabatan struktural dengan perincian yaitu sebagai berikut :

a. Eselon II sebanyak

1 jabatan struktural

c. Eselon IV sebanyak

18 jabatan struktural.

b. Eselon III sebanyak

7 jabatan struktural

Keadaan jabatan struktural pada Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yaitu sebagai berikut :

40


Tabel 2.1 KEADAAN JABATAN STRUKTURAL DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL

NO

1

NAMA

2

NIP 3

PANGKAT

GOL

TMT

4

5

JABATAN 6

1

Drs. Trisaktiyana, M.Si

19660219 199303 1 005

IV/b

1-Oct-11

Kepala DPPKAD Kab. Bantul

3

Drs. R. Moelyosubagio, M.Si

19620730 199603 1 002

IV/a

1-Oct-09

Kepala Bidang Belanja DPPKAD Kab. Bantul

2

4 5 6 7 8 9

10

Ari Purwaningsih, S.E, M.Si

Suyono, S.E

Dian Mutiara Sri Rahmawati, S.H, MM Sujarwo, S.E

M. Anas Jauhari, S.E

Drs. Trisna Manurung, M.Si Andus Sarwana, S.H Ani Suryani, S.E

19681109 199008 2 001

19661120 199403 1 008

IV/a

IV/a

1-Oct-09

1-Oct-10

19691112 199603 2 003

III/d

1-Apr-08

19720212 199803 1 011

III/d

1-Apr-10

19710827 199703 1 005

19711230 199603 1 002 19670314 199403 1 009 19700302 199603 2 002

III/d

III/c

III/d III/d

1-Apr-09

1-Oct-08

1-Apr-06 1-Apr-08

Sekretaris DPPKAD Kab. Bantul

Kepala Bidang Anggaran DPPKAD Kab. Bantul

Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD Kab. Bantul Kepala Bidang Aset DPPKAD Kab. Bantul

Kepala Bidang Akuntansi DPPKAD Kab. Bantul

Kepala Bidang Penagihan DPPKAD Kab. Bantul

Kepala Seksi Penilaian dan Optimalisasi pada Bidang Aset DPPKAD Kab. Bantul

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat DPPKAD Kab. Bantul

41


NO

1

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

NAMA

Indrijati, S.E

2

Niken Iriani, S.IP

Arum Bidayati, S.IP, MPA

Jugo N Subarkah, S.E, M.Si

Yunis Marlina Nasution, S.E, M.Ec.Dev Dewi Nurharjanti, S.E

Muhammad Baried, S.Sos Sugeng Prihatin, S.H Mulyatmi, S.E

Nurhidayati, S.E Ramiyana, S.IP

Unik Prastiwi Yudiari, S.E R. Surana Nugraha, A.Md

Jonet Rohmanyu, S.E, MSE

NIP 3

19680122 199703 2 003 19600527 198603 2 007 19691205 199803 2 004

19730826 199903 1 005 19740314 199903 2 005 19720629 200003 2 003 19691031 199102 1 001 19621217 199003 1 009 19640731 198603 2 001 19700306 199503 2 002 19680208 199203 1 008 19721207 199503 2 002 19690329 199303 1 004 19690616 199402 1 001

PANGKAT

JABATAN

GOL

TMT

III/d

1-Apr-09

Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat DPPKAD Kab. Bantul

1-Apr-10

Kepala Seksi Belanja Langsung pada Bidang Perbendaharaan DPPKAD Kab. Bantul

4

III/d III/d III/d III/d III/c III/c

III/c

III/c III/c III/c III/c

III/b III/b

5

1-Apr-10

1-Apr-11 1-Apr-11 1-Apr-08 1-Oct-08

1-Apr-10 1-Oct-10 1-Oct-11 1-Oct-11 1-Oct-11

1-Apr-08 1-Oct-09

6

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian pada Bidang Aset DPPKAD Kab. Bantul Kepala Seksi Pengendalian Anggaran pada Bidang Anggaran DPPKAD Kab. Bantul Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung pada Bidang Perbendaharaan DPPKAD Kab. Bantul

Kepala Seksi Inventarisasi dan Penghapusan pada Bidang Aset DPPKAD Kab. Bantul Kepala Seksi Penagihan dan Piutang pada Bidang Penagihan DPPKAD Kab. Bantul Kepala Seksi Verifikasi, Informasi dan Pelayanan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD Kab. Bantul

Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat DPPKAD Kab. Bantul Kepala Seksi Pembukuan pada Bidang Akuntansi DPPKAD Kab. Bantul

Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Pelayanan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD Kab. Bantul

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Laporan pada Bidang Akuntansi DPPKAD Kab. Bantul Kepala Seksi Perencanaan Anggaran pada Bidang Anggaran DPPKAD Kab. Bantul

Kepala Seksi Keberatan pada Bidang Penagihan DPPKAD Kab. Bantul

42


NO

1

25 26

NAMA

Ambar Sutadi, S.H

2

Anggit Nur Hidayat, S.H, M.AP

NIP 3

19730731 199402 1 002 19780918 199803 1 004

PANGKAT

GOL 4

III/b III/b

TMT 5

1-Oct-09 1-Oct-09

JABATAN 6

Kepala Seksi Penetapan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD Kab. Bantul Kepala Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan pada Bidang Penagihan DPPKAD Kab. Bantul

43

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL 5.

Sarana dan Prasarana Kerja Sarana dan prasarana kerja yang terdapat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang menunjang pelaksanaan

tugas, fungsi dan tata kerja secara

optimal. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari perlengkapan dan peralatan serta sarana mobilitas adalah sebagai berikut :

PERLENGKAPAN & PERALATAN KANTOR

No

Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Jumlah (Unit)

1

Kursi

2

2

Kursi Biro

6

3

Kursi Rapat

189

4

Kursi Busa

3

5

Kursi dengan tangan

5

6

Kursi Kayu

55

7

Kursi Lipat

13

8

Kursi Putar

7

9

Kursi Rotan

120

10

Kursi Busa

7

11

Kursi Spon

6

12

Kursi Spon Tangan

6

13

Kursi Tunggu

8

14

Meja Biro

15

15

Meja 1/2 biro

38

16

Meja bundar

1

17

Meja Counter

2

18

Meja Formulir

4

19

Meja Kayu

100

44

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL 20

Meja Komputer

40

21

Meja Kursi Tamu

2

22

Meja Tamu

7

23

Meja Rapat

43

24

Meja Telepon

4

25

Mesin Ketik

19

26

Monitor

7

27

Server

4

28

Komputer

42

29

Laptop

11

30

Note Book

2

31

LCD Proyektor

2

32

Lemari Es

3

33

Lemari Kecil

1

34

Mega phone

1

35

AC

6

36

Almari Besi

8

37

Almari Kaca

3

38

Almari Kayu

12

39

Almari Sorok

1

40

Brankas

8

41

Camera

3

42

Handycam

1

43

Cash Box

1

44

Dingklik Panjang

5

45

Dingklik Bundar

2

46

Dispencer

3

47

Faximilie

1

48

Filling Cabinet

30

49

Genset

1

50

Gerenda

1

51

Hub

1

52

Jam Dinding

10

45

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL 53

Kenap

1

54

Kipas Angin

7

55

Papan Rekap PBB

1

56

Perforator Duduk

1

57

Perforator Tangan

1

58

Power Suplay

2

59

Printer

53

60

Proyektor Light/OHP

1

61

Radio Tape

1

62

Rak Besi

7

63

Rak Kayu

17

64

Rak Kayu Kaca

3

65

Rak Telepon

1

66

Skat Ruangan

4

67

Sound System

1

68

Stabilizer

16

69

Swicth

1

70

Tangga

1

71

Telepon

18

72

Televisi

6

73

Wadrobe

1

74

White Board

6

75

Wireless

3

76

LCD

1

46

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Sarana Mobilitas

No

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah (Unit)

1

Kendaraan Dinas R4

4

2

Kendaraan Dinas R2

42

47

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN III.1. VISI Berdasarkan keadaan saat ini dan perkiraan strategis 5 tahun yang akan datang, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah telah menetapkan visi yang telah dirumuskan dan menjadi

komitmen

stakeholders

bersama

dengan

melibatkan

seluruh

di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Adapun visi yang

ditetapkan yaitu sebagai berikut :

Menjadi Institusi yang Terpercaya dan Handal dalam Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah terbaik se Indonesia

Harapan yang dikandung dari visi sebagaimana tersebut diatas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah menjadi institusi yang terpercaya dan handal dalam tata kelola keuangan dan aset daerah terbaik se-Indonesia selaras

dengan tugas, fungsi dan tatakerja yang diemban dan diatur

dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011.

Disamping itu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ikut berperan serta dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul yang tertuang dalam

Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2011-2015 khususnya pada misi 3 yaitu “ Meningkatkan

48

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL kapasitas

pemerintah

daerah

menuju

tata

kelola

pemerintahan yang empatik”. III.2 MISI Dalam rangka mewujudkan harapan yang terkandung dalam visi

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maka perlu dirumuskan misi yang merupakan rumusan umum mengenai

upaya-upaya

yang

akan

dilaksanakan

mewujudkan proyeksi kondisi tentang masa depan.

untuk

Selaras

dengan visi yang telah dirumuskan bersama, Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah merumuskan dan menetapkan misi untuk periode tahun 2011 s/d 2015 yaitu sebagai berikut :

1. Mengembangkan kebijakan dan tata kelola fiscal daerah yang sehat dan lebih reponsif;

2. Mewujudkan manajemen keuangan dan asset daerah yang semakin berkualitas; dan

3. Pemantapan organisasi yang berbasis manusia yang unggul dalam moral, trampil dan memahami medan kerja.

Pernyataan

misi

tersebut

diatas

harus

diketahui

dan

dilaksanakan oleh seluruh jajaran pegawai di lingkungan Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sehingga seluruh

jajaran

pegawai

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah ikut berperan serta sesuai dengan beban tanggungjawabnya guna mewujudkan harapan-harapan

yang terkandung dalam visi.

49

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL III.3. TUJUAN Berpedoman pada visi dan misi sebagaimana tersebut diatas, terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas;

2. Terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan dan

aset

undangan;

daerah

berdasarkan

peraturan

perundang-

3. Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah;

4. Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisien, efektif, ekonomis dan tepat sasaran;

5. Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab;

6. Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien dan efektif;

7. Terwujudnya daerah; dan

peningkatan

kualitas

laporan

keuangan

8. Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi informasi.

III.4. SASARAN Sejalan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan terdapat

sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pendapatan,

50

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sebagai berikut :

Misi 1 : “mengembangkan kebijakan dan tata kelola fiskal daerah yang sehat dan lebih reponsif”. Sasaran yang akan diwujudkan dari misi ini adalah :

1. Meningkatnya efisiensi, efektifitas dan responbilitas pelayanan publik;

2. Meningkatkan daerah.

kapasitas

pembiayaan

pembangunan

Misi 2 : “mewujudkan manajemen keuangan dan asset daerah yang semakin berkualitas” Sasaran yang akan diwujudkan dari misi ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengupayakan

terwujudnya

sistem

dan

prosedure

pengelolaan keuangan dan aset daerah berkualitas;

2. Meningkatkan efektivitas APBD;

3. Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif;

4. Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif;

Misi 3 : “pemantapan organisasi berbasis manusia yang unggul dalam moral, trampil dan memahami medan kerja” Sasaran yang akan diwujudkan dari misi ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan

profesionalitas,

transparansi

akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah;

dan 51

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL 2. Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah;

III.5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Dalam

rangka

mewujudkan sasaran yang terkandung dari

misi yang telah ditetapkan

sebagaimana tersebut diatas Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah

menetapkan berbagai upaya dalam bentuk kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diarahkan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang handal dan terbaik se Indonesian. Melalui visi

tersebut dapat mendukung Pemerintah Kabupaten Bantul meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan

Keuangan Daerah. Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mengupayakan

terwujudnya

system

dan

prosedure

pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang bertumpu pada kepentingan

masyarakat

yang

didukung

prasarana dan SDM yang berkualitas;

oleh

sarana

2. Optimalisasi pendapatan daerah;

3. Optimalisasi tata kelola keuangan dan asset daerah yang berkualitas; dan

4. Implementasi terintegrasi.

Sistem

Manajemen

Keuangan

yang

52

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL III.6 SASARAN DAN TARGET RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011 s/d 2015 Berdasarkan tujuan, sasaran dan kebijakan sebagaimana telah

diuraikan diatas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah telah menetapkan target sasaran capaian kinerja

sebagai indikator dan instrumen pencapaian visi dan misi yaitu sebagai berikut :

53


Misi

Sasaran Strategis

1

2

Merumuskan kebijakan umum dan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah

1

Meningkatnya efisiensi, efektifitas dan responbilitas pelayanan publik

1 2 3 4 5 6

2

Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan dan aset daerah berkualitas

Target

Indikator Kinerja Sasaran

1

3 Tersedianya jasa komunikasi, penerangan jalan umum dan listrik gedung-gedung Pemda

Terpenuhinya kebutuhan akan barang-barang cetakan Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya kebutuhan ruang rapat yang repesentatif Terpenuhinya kebutuhan kendaraan siap operasional yang memadai Terpenuhi kebutuhan mebelair Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah

2011

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

9

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

3

3

3

3

3

Buku Peratu ran Bupati

54


Misi

Sasaran Strategis


1

2

3

Mewujudkan peningkatan pendapatan daerah

3

Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah;

5

Meningkatkan efektivitas APBD

Meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

9

Prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah

%

21,15

5,41

5

29,17

6,58

2

Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD

%

11,02

11,05

11,3

13,35

13,4

%

10,62

10,64

10,68

12,87

12,93

%

1,91

3,92

3,92

3,25

3,21

Rupiah

878.012.053.000

943.096.041.000

1.004.757.471.000

1.036.663.061.000

Perda /Perb up

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

4

4

2011

1

3

Mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Target

Rasio PAD terhadap total pengeluaran APBD Prosentase potensi penerimaan daerah yang dapat digali

5

Jumlah Penerimaan Daerah

1

Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun

2

Tersedianya informasi keuangan daerah tahun 2007 s/d tahun 2011

Leaffl et/Bu ku

1.099.782.492.000

55


Misi 1

Sasaran Strategis


2 keuangan daerah;

3

3 4 5 6 7 8 9

Target 2011

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

9

Terlaksananya pengelolaan pelaporan tugas pembantuan ke kanwil tepat waktu

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

Kelancaran penyaluran belanja PPKD

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

Pencetakan daftar gaji PNS

%

100

100

100

100

100

Tertib administrasi gaji PNS

%

100

100

100

100

100

Efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas laporan keuangan

Terlaksananya pengendalian APBD TA 2012

Pedoman dalam pengambilan kebijakan untuk perubahan anggaran

56


Misi

Sasaran Strategis


1

2

3 10

11

12 13 14 15 16

Tertib administrasi bagi PNS Purna Tugas dan mutasi

Terwujudnya tertib administrasi atas pengelolaan dan pelaporan potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 Dokumen penerbitan SP2D dengan penelitian SPJ sesuai dengan peraturan Kelancaran Pencairan Dana dalam rangka mendukung kegiatankegiatan SKPD Proses penerbitan SP2D Belanja tidak langsung yang sesuai peraturan Kelancaran Pencairan Dana Belanja Tidak Langsung Pemulihan kerugian daerah

Target 2011

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

9

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

57


Misi

Sasaran Strategis


1

2

3 Laporan Pajak Penghasilan PNS

17 18 19 20 21

22

Tersedianya data belanja SKPD secara akuntabilitas

Kesiapan Pemerintah Daerah guna menerima pelimpahan PBB P2 Pemahaman akan peraturan PerUU-an

Menambah pemahaman dan pengetahuan ttg pengelolaan keuangan dan aset daerah Peningkatan SDM Bendahara pengeluaran dlm mengelola & mempertanggungjwbk an anggaran SKPD berdasarkan peraturan UU yg berlaku

Target 2011

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

9

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

58


Sasaran Strategis

Misi 1

6

2 Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif;

3

1 2 3 4

7

Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah;

Target


Peningkatan Pemahaman terhadap aturan yang berlaku Pengelolaan Barang Daerah sesuai dengan sisdur

2011

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

9

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

WTP

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

Data RKBU, RKPBU, RTBU,RTPBU, Mutasi

Aset dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya

5

Efisiensi Biaya Pemeliharaan

6

Data aset dapat diyakini kebenarannya

1

Peningkatan nilai atas pengelolaan dan pelaporan keuangan Pemkab Bantul

59


Sasaran Strategis

Misi 1

8

2 Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terintegrasi.

Target

Indikator Kinerja Sasaran 3

1

2

4

2011

2012

2013

2014

2015

5

6

7

8

9

Kemudahan dan kelancaran entry data barang daerah Terintegrasi sistem penganggaran, penatausahaan dan tersusunnya pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan pertanggungjawaban

60

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL III.7. STRATEGI (CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN) Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan sebagaimana tersebut diatas, beberapa upaya strateji yang

dilaksanakan

oleh

Dinas

Pendapatan,

reformasi

untuk

Keuangan dan Aset Daerah yaitu :

1. Penguatan

kepercayaan

upaya

publik

terhadap

Pengelolaan

meningkatkan

pemerintah

transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah;

melalui

2. Penguatan kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah;

3. Penguatan reformasi dalam rangka peningkatan PAD (Pendapatan masyarakat;

Asli

Daerah)

dengan

tidak

membebani

4. Mempedomani kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah;

5. Mengikuti pelatihan dan workshop tentang perkembangan

peraturan pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusar atau lembaga keuangan lainnya;

6. Meningkatkan koordinasi seluruh SKPD/unit kerja atas pengelolaan

keuangan

tanggungjawabnya;

daerah

yang

menjadi

beban

7. Penguatan reformasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola aset daerah.

Beberapa upaya strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

61


62

Renstra DPPKAD KAB. BANTUL BAB IV STRATEGI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

IV.1 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS Keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul seperti yang telah diuraikan dalam Bab III sangat

dipengaruhi oleh kondisi internal dan ekternal serta strategi yang diterapkan. Oleh karena itu strategi yang dipilih dan digunakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul harus dengan pertimbangan dengan tepat dengan memperhitungkan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Dikarenakan ketepatan dalam menentukan strategi

sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. a. Faktor Internal Berdasarkan kajian analisis lingkungan internal (ALI) pada

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul terdapat beberapa hal yang merupakan unsur kekuatan (strength)

dan kelemahan (weaknes).

Kedua unsur tersebut pada hakekatnya dibutuhkan untuk

dianalisis dan dievaluasi, dimana unsur kekuatan merupakan potensi

kinerja

sedang

unsur

kelemahan

merupakan

permasalahan/hambatan yang harus segera untuk diatasi dengan harapan dapat menjadi kekuatan bagi Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan

dan

Aset

Dinas

Daerah 62

Renstra DPPKAD KAB. BANTUL Kabupaten Bantul. Dengan memperhatikan faktor internal

pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bantul baik yang merupakan kekuatan dan kelemahan diformulasikan dalam rencana strategis Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Kabupaten Bantul.

Keuangan

dan

Aset

Daerah

Faktor internal yang dijumpai pada Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang menjadi faktor kekuatan (strength) adalah sebagai

berikut :

1. Tersedianya

peraturan perundang-undangan tentang

pengelolaan keuangan dan kekayaan (aset) daerah sebagai

dasar dan pedoman dalam melaksanakan tugas, pokok

dan tatakerja pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

2. Adanya kewenangan untuk melaksanakan koordinasi

secara vertikal, horisontal dan diagonal dengan seluruh

SKPD/unit kerja serta semua stakeholders yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan dan aset daerah;

3. Adanya kewenangan dalam bentuk fungsi yang melekat dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

daerah serta fungsi untuk melakukan sinkronisasi pada

bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang diajukan oleh SKPD/Unit Kerja dan semua

stakeholders yang terlibat dalam proses pembangunan daerah;

4. Tersedianya data, informasi, dokumen, pedoman dan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta

63

Renstra DPPKAD KAB. BANTUL berbagai bentuk teknik pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Selain unsur kekuatan yang terdapat pada faktor internal Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tersebut diatas juga terdapat faktor kelemahan (weakness) adalah sebagai berikut :

1. Penataan SDM yang belum merata pada masing-masing bidang baik secara kuantitas maupun keahlian;

2. Belum terdapat aplikasi komputerisasi yang terintegrasi

dari penganggaran sampai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD;

3. Tidak semua pegawai mempunyai kesempatan untuk mengikuti

bimbingan

teknis

keuangan dan asset daerah;

tentang

pengelolaan

4. Kurang solid (kebersamaan) dan kurang dipahami visi bersama yang telah ditetapkan

5. Belum tersedianya Standart Operasional Prosedure (SOP) dan Standart Pelayanan Minimal (SPM) bagi semua bidang

sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi sehingga tidak ada standart yang digunakan untuk mengukur pekerjaan;

6. Belum digunakan program SIMBADA dengan maksimal;

7. Belum terwujudnya tata kelola aset daerah yang tertib administrasi

pemanfaatan;

dari

perencanaan

sampai

dengan

8. Belum menyatunya tempat kerja sehingga pengawasan, koordinasi, pengendalian belum dapat dilaksanakan secara optimal;

64

Renstra DPPKAD KAB. BANTUL 9. Kurang solidnya (kebersamaan) dan kurang dipahaminya

visi bersama dari semua stakeholders di lingkungan Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam memenuhi tugas dan panggilan;

10. Belum meratanya kemampuan berkomunikasi dan lobby dengan pihak luar;

11. Kurang dimanfaatkannya secara optimal data, informasi dan dokumen-dokumen tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tersedia.

12. Belum dapat diwujudkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

atas

Kabupaten Bantul.

Laporan

Keuangan

Pemerintah

13. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD masih rendah.

2. Faktor Eksternal Dengan menggunakan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE),

terdapat unsur-unsur yang menjadi peluang (opportunities)

dan yang menjadi ancaman (threats) dari faktor eksternal Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Faktor eksternal yang berupa unsur peluang (opportunity)

merupakan unsur secara tidak langsung memberi dukungan terhadap

keberhasilan

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut :

1. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33

tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 65

Renstra DPPKAD KAB. BANTUL Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undangundang

Nomor

25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Adanya komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menjadikan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul sebagai satu-satunya institusi yang

memiliki wewenang pengelolaan keuangan dan aset

daerah Pemerintah Kabupaten Bantul.

3. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk

berpihak kepada kepentingan rakyat secara konsisten

seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.


melaksanakan anggaran dalam APBD Kabupaten Bantul secara efisiensi dan efektifitas, serta meningkatkan Pendapatan

intensifikasi

Asli

dan

Daerah

pendapatan asli daerah.

5. Adanya

komitmen

dengan

ekstensifikasi

Pemerintah

melaksanakan

sumber-sumber

Kabupaten

Bantul

meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah menuju opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

6. Adanya tuntutan dari rakyat, DPRD, LSM dan pihak swasta

yang sangat dominan agar birokrasi pemerintah daerah bekerja lebih pofesional, transparan dan akuntabel.


meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola yang empatik.

66

Renstra DPPKAD KAB. BANTUL 8. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi sangat membantu dalam data collecting, analisis, peramalan dan

pengambilan keputusan serta mudahnya akses terhadap teknologi informasi.

9. Pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil;

10. Pertumbuhan sektor ekonomi yang cukup dominan.

Faktor ekternal yang berupa ancaman (threat) harus dianalisa

dengan harapan ancaman tersebut dapat menjadi peluang atau kekuatan bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut :

1.

Inefisiensi

3.

Vandalisme terhadap aset daerah

2. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Adanya sisa-sisa paradigma egoisme sektoral yang masih

dominan.

Adanya kompetisi yang sangat ketat antar daerah dalam pembangunan dan peraihan dana non APBD masing-

masing daerah otonom. Banyak

daerah-daerah

otonom

yang

komunikasi dan kemampuan lobby tinggi.

Masih

belum

mantapnya

sistem

dan

mempunyai mekanisme

peluncuran anggaran dari pemerintah propinsi dan pemerintah pusat. Bencana alam

Aturan dari pemerintah pusat tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sering mengalami

perubahan dengan cepat.

67

Renstra DPPKAD KAB. BANTUL 10.

Masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah

11.

Obyek retribusi mengalami penurunan;

12. 13.

terhadap APBD;

Rendahnya kapasitas fiskal.

Masih rendahnya kesadaran obyek pajak dan retribusi daerah.

IV.2 Kondisi Yang Diharapkan dan Proyeksi Berdasarkan faktor eksternal dan internal yang terdapat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten

Bantul yang berupa unsur kekuatan dan peluang perlu dilaksanakan formulasi sehingga menjadi suatu perubahan yang

signifikan dan menjad faktor yang mendukung keberhasilan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat unsur kekuatan

dan peluang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang diharapkan dan diproyeksikan

mendukung keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yaitu sebagai berikut : 1.

Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal Tabel 4.1 Kekuatan dan Peluang (Faktor Internal dan Faktor Eksternal)

Pencermatan Lingkungan Internal No 1

Kekuatan (S) Tersedianya

peraturan

Pencermatan Lingkungan Eksternal No

perundang-

undangan tentang pengelolaan keuangan

1

Peluang (O) Diberlakukannya

Undang-undang

Nomor 32 tahun 2004 tentang

68

Renstra DPPKAD KAB. BANTUL Pencermatan Lingkungan Internal No

Kekuatan (S)


Peluang (O)

dan kekayaan (aset) sebagai dasar dan

Pemerintahan

pokok

tentang

pedoman dalam melaksanakan tugas, dan

tatakerja

pada

Daerah,

Undang-

undang Nomor 33 tahun 2004

bidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Antara

Perimbangan

Pemerintah

Keuangan

Pusat

dan

Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, Undang-undang Nomor 17

tahun

Negara;

2

Adanya kewenangan untuk melakukan

koordinasi secara vertikal, horisontal dan

2

diagonal dengan Instansi/Unit Kerja, stakeholders

dalam

Adanya

Kabupaten

tentang

komitmen

menjadikan

Dinas, Badan, Kantor dan Bagian serta semua

2003

Keuangan

Bantul

Dinas

dan

fungsi

yang

melekat

dalam

dalam

bentuk

bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan

aset daerah serta fungsi sinkronisasi pengelolaan keuangan dan aset yang diajukan oleh Dinas, Badan, Kantor, Bagian,

Unit

Kerja

dan

semua

stakeholders yang terlibat dalam proses

Pengelolaan

Aset

Daerah

wewenang pengelolaan keuangan aset

daerah

Pemerintah

komitmen

Pemerintah

Kabupaten Bantul; kewenangan

untuk

satunya institusi yang memiliki dan

Adanya

pemerintah

Kabupaten Bantul sebagai satu-

proses

pengelolaan keuangan dan asset daerah;

3

Keuangan

3

Adanya

Kabupaten Bantul untuk berpihak kepada kepentingan rakyat secara konsisten seperti yang diamanatkan Adanya

komitmen

Pemerintah

Kabupaten Bantul untuk berpihak kepada kepentingan rakyat secara konsisten seperti yang diamanatkan

69


Kekuatan (S)


pembangunan daerah 4

dalam Pembukaan UUD 1945;

Tersedianya data, informasi, dokumen, pedoman dan kebijakan

Peluang (O)

pengelolaan

4

keuangan dan aset daerah serta berbagai

Adanya

Kabupaten

komitmen

Bantul

melaksanakan

Pemerintah

anggaran

untuk

dalam

APBD Kabupaten Bantul secara

bentuk teknik pengelolaan keuangan dan asset daerah

efisiensi

dan

efektifitas,

Daerah

dengan

meningkatkan intensifikasi

Pendapatan

dan

sumber-sumber daerah; 5

Adanya

Kabupaten

Asli

melaksanakan

ekstensifikasi

pendapatan

komitmen

serta

asli

Pemerintah

Bantul meningkatkan

pengelolaan keuangan dan aset daerah menuju WTP atas laporan

Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul; 6

Adanya tuntutan dari rakyat, DPRD, LSM dan pihak swasta yang sangat

dominan agar birokrasi pemerintah

daerah bekerja lebih pofesional, transparan dan akuntabel; 7

Pesatnya perkembangan Teknologi

Informasi sangat membantu dalam data collecting, analisis, peramalan

70


Pencermatan Lingkungan Eksternal

Kekuatan (S)

No

Peluang (O) dan pengambilan keputusan serta

mudahnya akses terhadap teknologi informasi.

Tabel 4.2 Kelemahan dan Hambatan (Faktor Internal dan Faktor Eksternal)

Pencermatan Lingkungan Internal No 1

Kelemahan (W)

No

Penataan SDM yang belum merata pada masing-masing

bidang

kuantitas maupun keahlian; 2


baik

secara

1

semua

pengganggaran

pegawai

Antara

tentang

solidnya

(kebersamaan)

dan

kurang dipahaminya visi bersama dari

Pemerintah

Daerah,

Keuangan

Pusat

dan

Undang-

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional, Undang-

kesempatan untuk mengikuti bimbingan

Kurang

Undang-


undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

teknis tentang pengelolaan keuangan dan

4

Daerah,

Perimbangan

Pemerintah

mempunyai

aset daerah;

Nomor 32 tahun 2004 tentang

tentang

APBD; Tidak

Undang-undang


sampai dengan pertanggungjawaban atas

3

Diberlakukannya Pemerintahan

Belum terdapat aplikasi komputerisasi yang terintegrasi dari

Hambatan

2

Adanya

komitmen

pemerintah

Kabupaten Bantul untuk menjadikan

Dinas Pengelolaan Keuangan dan

71


Kelemahan (W) semua

stakeholders

No

DPKAD

dalam

memenuhi tugas dan panggilan; 5


standart

yang

digunakan

untuk

mengukur pekerjaan;

7

Belum terwujudnya tata kelola asset

pemanfaatan; Belum

sampai

menyatunya

tempat

kerja

sehingga pengawasan, koordinasi belum

Kurang

solidnya

(kebersamaan)

semua stakeholders di lingkungan Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 10

3

Belum

meratanya

kemampuan

Bantul

wewenang dan

pengelolaan

aset

Adanya

komitmen

daerah

Pemerintah

Kabupaten Bantul untuk berpihak

kepada kepentingan rakyat secara konsisten seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945; 4

Adanya

Kabupaten

komitmen

Bantul

Pemerintah untuk

melaksanakan anggaran dalam APBD Kabupaten Bantul secara efisiensi dan efektifitas, serta meningkatkan pendapatan asli daerah; 5

Adanya

komitmen

Pemerintah

Kabupaten Bantul meningkatkan

pengelolaan keuangan dan aset

dan

kurang dipahaminya visi bersama dari

Kabupaten

Pemerintah Kabupaten Bantul

dengan

dapat dilaksanakan secara optimal; 9

keuangan

daerah yang tertib administrasi dari perencanaan

8

memiliki

Belum digunakan program SIMBADA dengan maksimal;

Daerah

sebagai satu-satunya institusi yang

Procedure (SOP) dan Standart Pelayanan

dengan tugas, pokok dan fungsi sebagai

6

Aset

Belum tersusunnya Standart Operasional

Minimal (SPM) bagi semua bidang sesuai

Hambatan

daerah menuju WTP;

7

Adanya tuntutan dari rakyat, DPRD,

LSM dan pihak swasta yang sangat dominan agar birokrasi pemerintah daerah bekerja

lebih pofesional,

transparan dan akuntabel;

72



Kelemahan (W)

No

Hambatan

berkomunikasi dan lobby dengan pihak luar; 11

Kurang dimanfaatkan secara optimal data, informasi dan dokumen-dokumen

tentang pengelolaan keuangan dan asset daerah yang tersedia; 12

Belum dapat diwujudkan opini WTP (Wajar

Laporan

Tanpa

Keuangan

Kabupaten Bantul; 13

Pengecualian)

atas

Pemerintah

Masih rendanya kontribusi PAD terhadap belanja daerah.

IV.3 FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi dan

misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah setiap Stakeholders yang terlibat dalam otonomi daerah harus

memperhatikan tiga isu yaitu : isu pertama sharing of power (pembagian kewengangan), isu kedua distribution of income (pemerataan

pendapatan),

dan

isu

ketiga

empowering

(pemberdayaan dan partisipasi)

Dalam kerangka itu faktor-faktor penentu keberhasilan yang terutama adalah terletak pada :

73

Renstra DPPKAD KAB. BANTUL 1.

Terciptanya sistem kerja yang solid dan dapat dipahami

2.

Tersedianya SDM yang berkualitas, visioner, mampu dan

3.

sebagai upaya mewujudkan komitmen visi bersama;

mau bekerja sama secara bermoral dan bermartabat;

Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi;

4.

Tersedianya data dan laporan yang akurat, mutakhir dan

5.

Tersedianya peraturan perundang-undangan yang lengkap.

tepat waktu; dan

IV.4 LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011–2015, langkah-langkah

strategis yang ditempuh oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah sebagai berikut : 1.

Penguatan

kepercayaan

upaya

publik

reformasi

terhadap

untuk

meningkatkan

pemerintah

transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah;

melalui

2.

Penguatan kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan

3.

Penguatan reformasi dalam rangka peningkatan PAD

4.

daerah;

(Pendapatan

masyarakat;

Asli

Daerah)

dengan

tidak

membebani

Penguatan reformasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola aset daerah.

74

Renstra DPPKAD KAB. BANTUL IV.5 STRATEGI Menurut teori pengembangan strategi pada anilisis SWOT, terdapat empat macam tipe umum strategi menuju keberhasilan organisasi, yaitu : 1.

Strategi

Comparative

Advantage

(keunggulan

komparatif), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Bantul memiliki peluang dan

kekuatan yang dominan pada posisi internal yang signifikan.

Dua elemen tersebut berpotensial untuk saling dapat berinteraksi.

Kekuatan

dan

peluang

sesungguhnya

merupakan keunggulan komparatif yang harus dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Persoalan mendasar yang harus

dikembangkan, adalah bagaimana memanfaatkan kekuatan 2.

untuk meningkatkan posisi kompetitifnya.

Strategi Mobilization,

Dalam konteks ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul harus mampu

memobilisasi semua sumber daya yang merupakan kekuatan

organisasi untuk mengeliminir ancaman dan atau bahkan berusaha untuk merubahnya menjadi suatu peluang. Dengan posisi dan kondisi seperti saat ini Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

yang merupakan gabungan dari tiga instansi yaitu Bagian

Keuangan, Bagian Perlengkapan dan Dinas Pendapatan Daerah harus mampu memobilisasi semua sumber daya yang ada menjadi suatu organisasi yang solid sebagai sumber 3.

kekuatan utama. Strategi

Investment/Divesment,

dalam

kondisi

ini

Organisasi memang pada posisi yang harus hati-hati. Sebab 75

Renstra DPPKAD KAB. BANTUL peluang sangat meyakinkan tetapi Organisasi kurang ada

kemampuan organisasi untuk meresponnya. Jika tidak hati4.

hati akan menimbulkan high cost atau inefisien.

Strategi Damage Control, pada posisi ini strategi yang akan ditempuh harus benar-benar lebih hati-hati. Karena sudah

terancam dari luar tetapi juga harus menghadapi sumber

daya yang masih lemah. Untuk itu, harus mengendalikan dan melakukan pembenahan sumber dayanya. Yang paling utama adalah merubah kelemahan menjadi kekuatan potensial.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah merupakan kelembagaan baru gabungan dari (Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan, dan

Dispenda) maka perlu dilakukan penguatan kelembagaan terlebih dahulu dan strategi yang akan dipilih oleh Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam kurun waktu

2011 – 2015 adalah pada dua jenis yaitu :

1.

Strategi optimalisasi keunggulan komparatif, strategi ini

dipilih mengingat adanya kewenangan yang sangat luas yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul untuk

mengelola keuangan daerah (pendapatan, anggaran, belanja, pembiayaan) dan aset (kekayaan) daerah dalam rangka

pembangunan daerah yang bertumpu pada kepentingan 2.

rakyat secara efisien, efektif dan ekonomis.

Strategi mobilisasi sumberdaya dan peningkatan daya saing,

strategi ini dipilih mengingat kompleksitas permasalahan

pengelolaan (manajemen) keuangan dan aset daerah maka perlu memobilisasi sumberdaya yang ada agar menjadi suatu

76

Renstra DPPKAD KAB. BANTUL institusi yang solid dan profesional untuk memasuki pasar global.

IV.6. SASARAN STRATEJIK PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Berdasarkan uraian tugas, pokok dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Bantul serta Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan

Eksternal

(ALE),

maka

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan target

sasaran capaian kinerja untuk 5 (lima) tahun yang akan datang yang akan diwujudkan sebagai indikator pencapaian visi dan misi sebagaimana dibahas dalam BAB III pada tabel

77

Renstra DPPKAD KAB. BANTUL VISI : Menjadi institusi yang terpercaya dan handal dalam tata kelola keuangan dan aset daerah terbaik se-Indonesia

Misi Sasaran Strategis 1

Mengembangkan kebijakan dan tata kelola fiskal daerah yang sehat dan lebih responsif

2

1

Meningkatnya efisiensi, efektifitas dan responbilitas pelayanan publik

Target


1 2 3 4 5 6

Tersedianya jasa komunikasi, penerangan jalan umum dan listrik gedung-gedung Pemda Terpenuhinya kebutuhan akan barang-barang cetakan Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan ruang rapat yang repesentatif Terpenuhinya kebutuhan kendaraan siap operasional yang memadai Terpenuhi kebutuhan mebelair

2011

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

9

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

30

30

30

30

%

100

100

100

100

100

%

100

10

10

10

10

%

100

30

30

30

30

78


Misi Sasaran Strategis


2

3

1

2

Mewujudkan manajeman keuangan dan asset daerah yang semakin berkualitas; dan

3

Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan dan aset daerah berkualitas Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah;

1

Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah

1

Prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah

2 3 4

Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD Rasio PAD terhadap total pengeluaran APBD Prosentase potensi penerimaan daerah yang dapat

Target 2011

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

9

Buku Perat uran Bupa ti

3

3

3

3

3

%

21,15

5,41

5

29,17

6,58

%

11,02

11,05

11,3

13,35

13,4

%

10,62

10,64

10,68

12,87

12,93

%

1,91

3,92

3,92

3,25

3,21

79



Target


2

3

4

2011

2012

2013

2014

2015

5

6

7

8

9

1.004.757.471.000

1.036.663.061.000

1.099.782.492.000

digali

Pemantapan organisasi yang berbasis manusia yang unggul dalam moral, trampil dan memahami medan kerja.

4

Meningkatkan efektivitas APBD

5

Meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah;

5

Jumlah Penerimaan Daerah

Rupi ah

1

Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun

Perd a/Pe rbup

6

6

6

6

6

Leaff let/B uku

3

3

3

3

3

%

100

100

100

100

100

2

3

Tersedianya informasi keuangan daerah tahun 2007 s/d tahun 2011 Terlaksananya pengelolaan pelaporan tugas pembantuan ke kanwil tepat waktu

878.012.053.000

943.096.041.000

80



Target


2

3

4 5 6 7 8 9 10

Efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas laporan keuangan Kelancaran penyaluran belanja PPKD Terlaksananya pengendalian APBD TA 2012 Pedoman dalam pengambilan kebijakan untuk perubahan anggaran

Pencetakan daftar gaji PNS Tertib administrasi gaji PNS Tertib administrasi bagi PNS Purna Tugas dan mutasi

2011

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

9

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

81



Target


2

3

11

12

13

14 15

Terwujudnya tertib administrasi atas pengelolaan dan pelaporan potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 Dokumen penerbitan SP2D dengan penelitian SPJ sesuai dengan peraturan Kelancaran Pencairan Dana dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan SKPD Proses penerbitan SP2D Belanja tidak langsung yang sesuai peraturan Kelancaran Pencairan Dana Belanja Tidak

2011

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

9

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

82



Target


2

3

2011

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

9

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

Langsung 16 17 18 19 20 21

Pemulihan kerugian daerah

Laporan Pajak Penghasilan PNS

Tersedianya data belanja SKPD secara akuntabilitas Kesiapan Pemerintah Daerah guna menerima pelimpahan PBB P2 Pemahaman akan peraturan PerUUan Menambah pemahaman dan pengetahuan ttg pengelolaan

83



Target


2

3

2011

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

9

%

100

100

100

100

100

%

75

75

75

75

75

%

100

100

100

100

100

keuangan dan aset daerah

22

6

Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif;

1 2

Peningkatan SDM Bendahara pengeluaran dlm mengelola & mempertanggungj wbkan anggaran SKPD berdasarkan peraturan UU yg berlaku Peningkatan Pemahaman terhadap aturan yang berlaku Pengelolaan Barang Daerah sesuai dengan sisdur

84


Misi Sasaran Strategis


2

3

1

3

Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian

4

4

5

Efisiensi Biaya Pemeliharaan

Rupi ah

Peningkatan nilai atas pengelolaan dan pelaporan

WTP

1

Data aset dapat diyakini kebenarannya

2011

2012

2013

2014

2015

5

6

7

8

9

Kendaraan Dinas (SKPD)

Kend dinas pinjam pakai (lurah) dihibahkan 75 R2, Eks Dikmennof disewakan Aisyah (SMP Unggulan)

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

Jumla h Baran g yang dibutu hkan

Aset dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya

6 7

Data RKBU, RKPBU, RTBU,RTPBU, Mutasi

Target

85



2

8

Target


atas laporan keuangan daerah;

keuangan Pemkab Bantul

Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terintegrasi.

Kemudahan dan kelancaran entry data barang daerah

1

2

4

2011

2012

2013

2014

2015

5

6

7

8

9

Terintegrasi sistem penganggaran, penatausahaan dan tersusunnya pertanggungjawa ban dalam bentuk pelaporan pertanggungjawa ban

86

Renstra DPPKAD KAB. BANTUL

30

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL BAB V ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Dengan diberlakukan

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang

Nomor 22 tahun 1999 memberi warna baru sebagai landasan terselenggaranya roda pemerintah Nomor 32 Tahun 2004

di daerah. Undang-undang

tersebut memberi kewenangan yang

seluas-luasnya bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan

segala urusan di daerah dalam rangka mewujudkan good governance yang ditunjuk dengan meningkatnya pengembangan

dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur dan terlegimetasi sehingga kinerja pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotismen yang berdampak dengan meningkatkatnya kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan

daerah tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip money

follow function sebagai dampak hubungan keuangan antara 87

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32

tahun 2004 tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi,

efektifitas, akuntabilitas, akuntabel dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari aspek pendapatan maupun aspek

belanja.

Perubahan yang terjadi dengan diberlakukan Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan

daerah antara lain dipertegas esensi pengelolaan keuangan

daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputi penyusunan,

pengendalian

pelaksanaan dan

dan

pengawasan

penatausahaan, serta

mekanisme

pembinaan,

pertanggungjawaban

keuangan daerah dengan bertumpu kepada peraturan yang berlaku. Keuangan daerah wajib dikelola dengan memperhatikan azas-azas umum dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai berikut :

1. Secara tertib, keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna didukung dengan bukti-bukti adminstrasi yang

dapat dipertanggungjawabkan.

88

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL 2. Taat

pada

peraturan

perundang-undangan,

bahwa

pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target

yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

4. Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimun dengan

masukan

tertentu

atau

penggunaan

terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

5. Ekonomis,

merupakan

pemerolehan

masukan

masukan

dengan

kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

6. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memberi peluang

kepada

mengakses

daerah.

masyarakat

informasi

7. Bertanggungjawab,

untuk

seluas-luasnya

merupakan

mengetahui

tentang

perwujudan

dan

keuangan

kewajiban

seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan

pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

89

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL 8. Keadilan, merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

9. Kepatutan, merupakan suatu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.

10. Manfaat, keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Landasan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh

Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai dasar dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 16

Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang

Nomor

Perbendaharaan Negara;

1

tahun

2004

tentang

90

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa sekali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 91

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul; dan

14. Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah.

Ruang lingkup dari pengelolaan keuangan daerah yaitu meliputi 1) hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta

melakukan

pinjaman,

2)

kewajiban

daerah

untuk

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar

tagihan pihak ketiga, 3) penerimaan daerah, 4) pengeluaran daerah, 5) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang

dipisahkan pada perusahaan daerah, dan 6) kekayaan pihak pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan

tugas

pemerintahan

daerah

dan/atau

kepentingan umum. Dengan demikian pengelolaan keuangan

daerah merupakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dari 92

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban

atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keuangan

daerah harus dikelola secara tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan

kepatutan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian

penting dari proses pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul. II.

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, mengandung amanat bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang

disertai pemberian wewenang yang luas bagi Pemerintah Daerah untuk

melaksanakan

segala

urusan

(kewenangan)

dari

pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan

desentralisasi

kewenangan diikuti

ini

dengan

dalam

rangka

penyerahan

dan

pelaksanaan pengalihan

pembiayaan. Desentralisasi sendiri memiliki tujuan untuk lebih

meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokratis, keadilan, pemerataan

dan pemeliharaan hubungan yang harmonis antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah. Keberhasilan dari implementasi

93

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL kebijakan

desentralisasi

membutuhkan

berbagai

faktor

pendukung yang signifikan. Salah satu faktor pendukung

keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan

daerah dalam membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimiliki. Definisi dari kemampuan daerah adalah sejauh

mana pemerintah daerah menggali sumber-sumber pendapatan daerah

guna

membiayai

belanja

daerah

tanpa

harus

menggantungkan pendapatan atau bantuan yang berasal dari

pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi yaitu dengan menggali dan mengembangkan potensi sumber pendapatan yang dimiliki oleh daerah.

Pendapatan daerah sendiri mempunyai arti sebagai semua

penerimaan daerah yang melalui rekening kas umum daerah,

yang dapat menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul

berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lainlain Pendapatan yang Sah. Kebijakan pendapatan daerah

Pemerintah Kabupaten Bantul mempunyai tujuan utama adalah guna

meningkatkan

kapasitas

fiskal

daerah

dengan

mengoptimalkan pendapatan asli daerah antara lain melalui memobilisasi pendapatan asli daerah dengan tujuan untuk 94

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL mewujudkan

terselenggaranya

pemerintah

daerah

dan

pembangunan sehingga fungsi pelayanan dasar publik dapat ditingkatkan. Arah kebijakan pendapatan daerah tersebut

dikarenakan sampai saat ini kemampuan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan

pembangunan sumber pembiayaannya masih sangat tergantung pada

pendapatan

dana

perimbangan

yang

berasal

dari

pemerintah pusat terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah mulai efektif

dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001 diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah meningkatkan kemampuan

keuangan daerah yang lebih baik yang tercermin dengan

meningkatnya kapasitas fiskal dan berkurangnya celah fiskal dari tahun

ke

tahun

dengan

mengoptimalkan

sumber-sumber

pendapatan daerah yang merupakan komponen kapasitas fiskal daerah. Peningkatan kapasitas fiskal daerah tidak hanya

dilaksanakan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, tetapi perlu diperhatikan dampak yang timbul dari meningkatnya kapasitas fiskal daerah terhadap roda perekonomian masyarakat.

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah diusahakan tidak boleh menimbulkan dampak langsung terhadap penurunan pendapatan

95

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL kelompok masyarakat tertentu. Oleh sebab itu arah kebijakan

pengelolaan pendapatan daerah ini harus dilaksanakan dengan

cermat dan hati-hati dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Kabupaten Bantul belum

memiliki peranan yang besar atau belum mampu memberi

kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah guna untuk membiayai belanja daerah. Sebagai gambaran perkembangan

realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bantul selama kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

96

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Tabel 5.1

Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 s/d 2010 NO

URAIAN

2006

Tahun

2007

2008

dalam Rupiah

2009

2010

PENDAPATAN DAERAH 1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.1

Pajak Daerah

1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

1.2

1.4 2

Retribusi Daerah

Lain-lain PAD yang sah

DANA PERIMBANGAN

2.1

Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak

2.3

Dana Alokasi Khusus

2.2

2.4

Dana Alokasi Umum

Dana Perimbangan dari Propinsi

44,005,310,869.67

57,229,726,493.62

69,800,761,508.85

88,691,362,690.38

81,637,099,293.07

9,836,299,528.00

10,191,535,467.00

12,070,898,846.00

14,108,451,478.99

16,541,249,955.00

2,579,134,676.79

3,014,646,125.98

3,449,914,968.58

7,512,838,194.82

7,424,932,057.58

22,412,839,917.00

9,177,036,747.88

30,808,408,803.00

13,215,136,097.64

37,171,638,611.00

17,108,309,083.27

58,205,951,445.00

8,864,121,571.57

15,978,422,097.00

41,692,495,183.49

555,614,340,014.95

602,943,019,186.00

679,250,090,167.00

668,488,989,539.37

688,676,566,702.00

22,016,134,017.00

30,941,019,186.00

38,632,739,167.00

44,351,846,539.37

54,598,729,702.00

470,847,000,000.00

524,293,000,000.00

583,169,351,000.00

568,502,143,000.00

573,512,337,000.00

28,861,205,997.95

0.00

0.00

0.00

0.00

33,890,000,000.00

47,709,000,000.00

57,448,000,000.00

55,635,000,000.00

60,565,500,000.00

97

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 3

YANG SAH

-

67,664,166,300.00

274,539,356,083.00

124,969,436,200.00

216,553,236,368.00

3.1

Pendapatan Hibah

-

450,250,000.00

185,337,360,000.00

68,100,000.00

17,169,480,000.00

3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

-

32,704,154,000.00

41,982,752,900.00

39,137,058,900.00

42,558,702,674.00

Daerah

-

22,142,804,400.00

13,626,129,999.00

48,172,499,300.00

18,395,631,000.00

Pemda Lainnya

-

12,366,957,900.00

33,593,113,184.00

18,071,678,000.00

138,429,422,694.00

727,836,911,979.62

1,023,590,207,758.85

882,149,788,429.75

986,866,902,363.07

3.2

3.4 3.5

3.6

Dana Darurat

-

Dana Penyesuaian dan Otonomi

Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Tunjangan Kependidikan

JUMLAH

599,619,650,884.62

-

-

-

-

-

-

19,520,100,000.00

-

-

98

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Dari tabel tersebut diatas pendapatan daerah yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bantul selama periode tahun 2006-2010

menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahun. Kontribusi

terbesar yang diberikan terhadap pendapatan daerah bersumber dari dana perimbangan, sedangkan pendapatan asli daerah kontribusi yang

diberikan masih relatif rendah. Hal ini menggambarkan sumber pembiayaan

guna

terselenggaranya

pemerintahan

daerah

dan

pembangunan di Kabupaten Bantul masih tergantung dari dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat.

Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah yang dicapai Pemerintah Kabupaten Bantul selama periode tahun 2006

sampai dengan tahun 2010 mengalami peningkatan setiap tahun, yang menggambarkan perkembangan ekonomi daerah dan kemajuan

aktivitas perekonomian masyarkat yang dapat dijadikan obyek pungut.

Pencapaian target pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

Dalam rangka

mengelola pendapatan asli daerah dengan melakukan identifikasi

potensi masing-masing komponen pendapatan asli daerah sebagai

sumber pendapatan daerah yang perlu ditingkatkan. Indentifikasi komponen-komponen pendapatan asli daerah dapat dilaksanakan

dengan menggunakan analisa rasio pertumbuhan dan kontribusi yang

diberikan masing-masing komponen pendapatan asli daerah terhadap

total pendapatan asli daerah. Sedang kebijakan yang digunakan

Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengelola pendapatan asli

daerah yaitu dengan melaksanakan kebijakan insentif dan disinsentif

obyek-obyek pungut tertentu. Melalui kebijakan tersebut pendapatan asli daerah diharapkan pada tahun-tahun mendatang akan mampu

memberi kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bantul.

99

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Sehingga kebijakan intensifikasi, ekstensifikasi dan identifikasi potensi

komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber

penerimaan pendapatan daerah yang telah dilaksanakan pada tahuntahun sebelumnya dapat digunakan dalam periode tahun 2011 sampai

dengan tahun 2015. Melalui kebijakan tersebut diharapkan komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai pertumbuhan yang

meningkat dan memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang terus meningkat dengan menggali sumber-sumber baru dari komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peningkatan pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah juga didukung dengan diberlakukan Undang-undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah yang mengatur

tentang pajak dan retribusi yang menjadi wewenang daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan yang sebelumnya menjadi wewenang dan dikelola oleh Pemerintah Pusat dilimpahkan

kewenangan pengelolaan kepada

pemerintah daerah. Mulai tahun 2011 dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPTB) menjadi pajak daerah yang dikelola oleh daerah. Sedangkan Pajak

Bumi

dan

Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan

berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam

Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang

Tahapan Persiapan Pengalihan PBB Perkotaan dan Pedesaan sebagai pajak daerah, maka pada tahun 2012 dilakukan Persiapan Pengalihan

Wewenang PBB Perkotaan dan Pedesaan sebagai pajak daerah. Pemerintah Daerah Bantul mulai tahun 2013, PBB Perkotaan dan

Pedesaan akan dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2013.

100

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Sedangkan komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan belum mampu memberi kontribusi yang cukup besar

terhadap Pendapatan Asli Daerah serta menunjukkan pertumbuhan

dengan kecenderungan/trent yang signifikan maka Pemerintah Kabupaten Bantul pada periode tahun 2011-2015 perlu melaksanakan reposisi terhahap pos-pos pada komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah. Diharapkan pada periode berikutnya komponen Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah dapat menunujukkan pertumbuhan yang terus meningkat dan memberi kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Upaya yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk meningkatkan komponen Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat

menutup terjadinya kesenjangan fiskal yaitu dengan melaksanakan strategi mengoptimalkan pajak daerah, retribusi daearh dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah. Adapun strategi akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui langkah-langkah intesifikasi dan ekstensifikasi:

1) Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terutama

ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (compliance) dan

memperkuat basis pajak/retribusi yang ada. Secara umum, proses ini meliputi:

a. Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) sistem perpajakan dan retribusi daerah;

b. Penyempurnaan landasan hukum serta law enforcement bagi pengenaan pajak dan retribusi;

c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai

kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;

101

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL d. Peningkatan

pengawasan

pemungutan pendapatan daerah;

terhadap

pelaksanaan

e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan f.

kerja terkait;

Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;

2) Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terutama

ditujukan untuk memperluas basis pajak/retribusi. Proses ini meliputi:

a. Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;

b. Pengkajian penerapan jenis retribusi baru;

c. Optimalisasi penyerapan penerimaan dari basis pajak

BPHTB yang telah didaerahkan dan basis pajak PBB yang akan didaerahkan.

3) Meningkatkan kontribusi perimaan dari BUMD melalui upaya

pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif yang dapat ditempuh

dengan

perbaikan

manajemen,

peningkatan

profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan BUMD.

4) Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil perpajakan

melalui kerjasama pusat dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait.

Dengan diberlakukan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan strategi tersebut diatas diharapkan Pendapatan Asli

Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah diharapkan pada jangka waktu tahun 2011-2015 mempunyai pertumbuhan dengan

kecenderungan

(trent)

yang

meningkat/positif

serta

dapat

meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap Anggaran

102

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul. Sehingga

dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap

pemerintah pusat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat.

Secara umum besarnya Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat yang dapat

dijadikan obyek pungut. Oleh sebab itu, tercapainya target Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor yang penting dalam menilai laju pembangunan di daerah. Roda perekonomian masyarakat di wilayah

Kabupaten Bantul dapat terpacu, Pemerintah Kabupaten Bantul menerapkan arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dengan

melaksanakan insentifikasi, eksentifikasi dan disinsentifikasi untuk obyek-obyek pungut tertentu dengan harapan mampu memberi kontribusi terhadap pemerataan pendapatan masyarakat.

103


Indikator Capaian

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah N O

Periode Tahun 2011-2015

URAIAN

Satu an

TAHUN

2011

2012

2013

2014

2015

1

Meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah

%

21,1 5

5,41

5,00

29,1 7

6,58

3

Rasio PAD terhadap total pengeluaran APBD

%

10,7 1

10,7 2

10,5 8

12,9 6

13,0 2

2 4 5

Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah Rasio pertumbuhan pendapatan daerah

Potensi penerimaan daerah yang dapat digali

% % %

11,1 2 0,21

1,91

11,1 3 7,41

3,92

10,9 7 6,54 3,92

13,4 5 3,18

3,25

13,4 9

6,09 3,21

Sedang proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Bantul selama periode tahun 2011-2015 dapat dilihat sebagai berikut :

104


Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2011 s/d 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

NO

I

PENDAPATAN ASLI DAERAH -

Pajak Daerah

-

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

-

-

II

PREDIKSI

URAIAN

PENDAPATAN

Retribusi Daerah

Lain-lain PAD

DANA PERIMBANGAN -

Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

dalam Rupiah

2011

2012

878,012,053,000.00

943,096,041,000.00

97,611,741,000.00

2014

2015

1,004,757,471,000.00

1,036,663,061,000.00

1,099,782,492,000.00

105,010,502,000.00

110,261,028,000.00

139,391,181,000.00

148,360,738,000.00

24,741,578,000.00

26,340,907,000.00

27,657,953,000.00

52,657,953,000.00

57,290,850,000.00

7,471,045,000.00

7,844,598,000.00

8,236,828,000.00

8,648,669,000.00

9,081,102,000.00

63,534,118,000.00

1,865,000,000.00

66,710,824,000.00

4,114,173,000.00

2013

70,046,365,000.00

4,319,882,000.00

73,548,683,000.00

4,535,876,000.00

77,226,117,000.00

4,762,669,000.00

685,016,131,000.00

736,302,733,000.00

787,249,497,000.00

784,287,587,000.00

832,413,246,000.00

36,158,924,000.00

39,774,817,000.00

43,752,298,000.00

23,127,528,000.00

24,283,904,000.00

104

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL -

Dana Alokasi Umum

-

Dana Penyesuaian Infrastruktur dan Lainnya

-

III

Dana Alokasi Khusus

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH

586,635,081,000.00

634,305,790,000.00

681,275,073,000.00

698,937,933,000.00

745,907,216,000.00

-

-

-

-

-

62,222,126,000.00

62,222,126,000.00

62,222,126,000.00

62,222,126,000.00

62,222,126,000.00

95,384,181,000.00

101,782,806,000.00

107,246,946,000.00

112,984,293,000.00

119,008,508,000.00

-

Pendapatan Hibah

17,588,280,000.00

20,097,108,000.00

21,476,964,000.00

22,925,812,000.00

24,447,103,000.00

-

Dana Bagi Hasil Pajak dr Propinsi & Pemda Lainnya

39,163,788,000.00

41,121,978,000.00

43,178,077,000.00

45,336,980,000.00

47,603,829,000.00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

24,655,685,000.00

25,888,470,000.00

27,182,893,000.00

28,542,038,000.00

29,969,140,000.00

-

-

Dana Darurat

Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya Dana Penyesuaian Infrastruktur dan Lainnya Dana Tunjangan Pendidikan

JUMLAH

-

13,976,428,000.00

14,675,250,000.00

-

-

878,012,053,000.00

943,096,041,000.00

-

-

15,409,012,000.00

-

1,004,757,471,000.00

16,179,463,000.00

-

1,036,663,061,000.00

16,988,436,000.00

-

1,099,782,492,000.00

105

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam mendukung

terwujudnya capaian indikator tersebut diatas yaitu program

peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah,

program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program penataan peraturan perundang-undangan, program pengelolaan

barang daerah dan program pengembangan data/informasi/statistik daerah. III.

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH Sejalan dengan diberlakukan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, maka mulai diberlakukannya otonomi daerah yang memberi peluang sekaligus tantangan bagi daerah untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat

setempat

dengan

memperhitungkan

prakarsa

dan

kreativitas sendiri berdasarkan aspirasi yang dijaring dari masyarakat setempat. Oleh karena itu belanja daerah membutuhkan tata kelola

yang baik dikarenakan belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan

urusan

pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan

pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan antara pemerintah dan pemerintah daerah yang

106

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah

yang dipergunakan untuk menyelenggarakan urusan wajib diutamakan

untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan

dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan

sistem jaminan sosial. Sedangkan belanja daerah yang dipergunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan diprioritaskan mengembangkan potensi unggulan (core comptence)

yang merupakan ciri khas daerah Bantul dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Urusan wajib dan urusan pilihan yang

menjadi kewenangan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13

Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul. Dengan demikian arah kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Anggaran belanja daerah dialokasikan untuk memperbesar

kebutuhan belanja langsung yang diperlukan guna melaksanakan

fungsi layanan publik meliputi penyediaan layanan kesehatan, pendidikan,

penyediaan

kemiskinan; dan

infrastruktur

dan

penanggulangan

107

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL 2. Anggaran belanja daerah yang dialokasikan pada belanja tidak

langsung lebih efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai salah satu wujud reformasi birokrasi.

Perencanaan dan penganggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten

dengan

penganggaran

yang

menggunakan berbasis

sistem

kinerja

perencanaan

mengingat

dan

terbatasnya

kemampuan keuangan yang dimiliki serta masih tinggi belanja pegawai yang menjadi beban. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja merupakan sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi

yang menekankan pada keterkaitan antara anggaran dengan hasil yang diinginkan. Atau dengan kata lain perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu sistem penyusunan anggaran yang

lebih mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kerja (output) dari perencanaan alokasi biaya (input). Penerapan dari penyusunan

anggaran berbasis kinerja guna mengaitkan langsung antara keluaran (output) dengan hasil (outcome) yang disertai dengan penekanan

terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran. Tujuan dilaksanakan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Efisiensi pelaksanaan anggaran dengan menghubungkan kerja dan kegiatan terhadap biaya;

108

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL 2. Mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

4. Pencapaian kinerja pelaksanaan program atau kegiatan diukur dengan indikator-indikator yang jelas.

III.1. BELANJA DAERAH TAHUN 2006 S/D TAHUN 2010 Sebagai gambaran arah kebijakan pengelolaan belanja daerah yang

telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dapat dilihat dari realisasi belanja daerah tahun 2006 s/d 2010 yaitu sebagai berikut :

109

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Tabel 5.4 REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2006 S/D 2010 NO 1

URAIAN 2

1 BELANJA APARATUR 2 BELANJA PUBLIK 3

BELANJA TIDAKLANGSUNG

4 BELANJA LANGSUNG Jumlah

2006

TAHUN

2007

3

118,338,774,610.59 426,793,361,322.79 -

4

2008

-

451,495,661,530.06 225,339,820,093.00

5

dalam Rupiah

2009 -

598,167,227,346.78 447,256,076,181.00

545,132,135,933.38 676,835,481,623.06 1,045,423,303,527.78

6

2010 -

7

-

-

634,893,132,281.01 725,484,515,717.49

-

268,873,868,148.00 286,872,331,518.00

903,767,000,429.01 1,012,356,847,235.49

110

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Pada tahun 2006 berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

29

Tahun

2002

tentang

Pedoman

Pengurusan,

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara

Penyusunan

Pelaksanaan

Tata

Anggaran Usaha

Pendapatan

Keuangan

dan

Daerah

Belanja

dan

Daerah,

Penyusunan

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , belanja daerah

dikelompokkan menjadi belanja pelayanan publik dan belanja aparatur daerah. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil, belanja

bantuan keuangan dan belanja tidak terduga merupakan kelompok

dari belanja pelayanan publik, belanja ini digunakan untuk membiayai

kegiatan yang hasil manfaatnya dan berdampak secara langsung

dinikmati oleh masyarakat. Sedangkan belanja aparatur daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil manfaatnya dan dampak tidak secara langsung dinikmati masyarakat, meliputi belanja

pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan dan belanja modal.

Belanja daerah mulai tahun 2007 dengan menggunakan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai dasar, belanja daerah dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu

111

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL 1. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

2. Belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Pada tabel realisasi belanja daerah sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan pada tahun 2006 belanja daerah sebesar 78,29%

dialokasikan pada belanja publik dan sebesar 21,71% dialokasikan

untuk belanja aparatur. Sedang dalam kurun waktu tahun 2007 s/d

tahun 2010 belanja daerah rata-rata pertahun sebesar 66,46%

dialokasikan untuk belanja tidak langsung dan sebesar 33,54%

dialokasikan untuk belanja langsung.

Pembiayaan atas pengeluaran/belanja daearah Pemerintah Kabupaten Bantul masih tergantung pada dana perimbangan sebagai sumber

utama penerimaan daerah. Melalui tabel realisasi pendapatan daerah

dan realisasi belanja daerah selama kurun waktu tahun 2006 s/d tahun 2010

tersebut

diatas

dapat

diketahui

kemampuan

keuangan

Pemerintah Kabupaten Bantul dalam membiayai pengeluaran/belanja daerah dengan menggunakan instrumen berupa rasio pendapatan asli

112

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL daerah terhadap belanja daerah dan rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah. Melalui kedua rasio tersebut dapat diketahui tingkat

ketergantungan Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap pemerintah pusat dan tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Bantul dalam

membiayai pengeluaran/belanja daerah dengan pendapatan asli

daerah yang diperoleh. Selama rentang waktu tahun 2006 s/d tahun 2010 penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan rata-

rata pertahun memberi kontribusi sebagai sumber pembiayaan terhadap pengeluaran/belanja daerah sebesar

79,59%. Sebaliknya

dalam rentang waktu tersebut perolehan pendapatan asli daerah yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bantul memberi sumbangan

sebagai sumber pembiayaan pengeluaran/belanja daerah rata-rata pertahun sebesar 8,22%. Kontribusi tersebut memberi gambaran tentang

kemandirian

Pemerintah

Kabupaten

Bantul

dengan

menggunakan pendapatan asli daerah yang dicapai guna membiayai

belanja/pengeluaran daerah. Dengan demikian pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memberi pengaruh yang besar

terhadap pengeluaran/belanja daerah daripada pengaruh perolehan pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran/belanja daerah.

113

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL III.2 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Belanja daerah dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka membiayai terselenggaranya urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib

dan urusan pilihan yang telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor13 Tahun 2007 serta terselenggaranya urusan yang

penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan .

Berdasarkan kondisi belanja daerah dalam rentang waktu tahun 2006-

2010, perencanaan belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan

program/kegiatan

dalam

rangka

melindungi

dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang akan diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta dalam rangka mengembangkan sistem jaminan sosial.

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu sebagai :

1. Prioritas penggunaan dana perimbangan

(a) Dana Alokasi Umum (DAU) diperuntukkan mendanai

kebutuhan belanja pegawai dan pelaksanaan urusan wajib guna meningkatkan pelayanan dasar;

114

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL (b) Dana bagi hasil pajak diperuntukkan membiayai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan perdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan; dan

(c) Dana Alokasi Khusus diperutukkan untuk mendanai

kebutuhan fisik atau sarana/prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.

2. Penggunaan Dana Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah dibiayai oleh APBD, sedangkan penyelenggaraan

kewenangan

pemerintah

yang

menjadi

tanggungjawab

pemerintah pusat dibiayai oleh APBN. Dana tugas pembantuan

yang diperoleh oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendanai

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

guna

terlaksananya kewenangan pusat yang didekonsentrasikan

kepada pemerintah daerah. Adapun sumber dana tugas pembantuan ini berasal dari APBN.

Pada tahun 2010 Kabupaten Bantul mendapat alokasi dana tugas

pembantuan sebesar Rp 39.025.286.000,00 dalam rangka

melaksanakan 12 (dua belas) program pemerintah pusat meliputi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah

(P2TPD),

Pemberdayaan

Komunitas

Perumahan,

115

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Perluasan dan

Pengembangan

Kesempatan

Kerja,

Pengembangan

Agrobisnis, Peningkatan Kesejahteraan Petani, Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengembangan Sumber Daya Perikanan, Pengembangan

Budidaya

Perikanan,

Pengembangan

dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Pengembangan Industri Kecil dan Menengah serta Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan.

Tugas pembantuan pada tahun 2011 yang diperoleh Kabupaten Bantul Rp. 16.153.384.000,00.

III.3 Kebijakan Belanja Tidak langsung. Kelompok belanja tidak langsung terdiri atas komponen belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja

bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan

belanja tidak. Pembebanan anggaran belanja tidak langsung

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya dianggarkan untuk belanja pegawai, sedang untuk belanja tidak langsung kecuali komponen belanja pegawai pembebanan anggaran pada

anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Perencanaan atas pelaksanaan belanja tidak langsung dengan menerapkan kebijakan sebagai berikut :

116

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL a. Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi yang direncanakan untuk dianggarkan

• Membayar gaji dan tunjangan PNS/CPNS se Kabupaten Bantul dengan memperhitungkan adanya kenaikan gaji pokok dan gaji ke 13 serta menggunakan accres 2,5% yang diperuntukkan membayar kekurangan gaji dan tunjangan.

Serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai

negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan peraturan •

perundang-undangan;

Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota

DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang• •

•

undangan;

Membayar gaji untuk pamong desa Jagalan dan Triwurti;

Tambahan penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Peraturan Bupati yang ditetapkan;

Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan (Askes) PP 28 bagi

PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul;

117

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL b. Belanja

bunga

digunakan

untuk

menganggarkan

pembayaran bunga yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding);

c. Belanja

hibah

digunakan

untuk

mengganggarkan

pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya;

d. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan

pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, serta belanja bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap

tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya;

e. Belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa digunakan untuk menganggarkan bagi

hasil f.

pendapatan

pemerintah lainnya;

kepada

pemerintahan

desa

atau

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan

kegiatan yang mempunyai sifat tidak biasa atau diharapkan 118

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

III.4 Kebijakan Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dipengaruhi adanya program atau kegiatan yang direncanakan, serta dapat diperbandingkan

(output/outcome)

antara

dengan

hasil

alokasi

kinerja

belanja

dari

kegiatan

(input)

yang

direncanakan. Pembebanan anggaran belanja langsung ke dalam anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kelompok

belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Rincian

kebijakan atas komponen belanja langsung yaitu sebagai berikut • Belanja

Pegawai,

digunakan

untuk

pengeluaran

honorarium/upah dalam melaksanakan program atau kegiatan.

• Belanja

Barang

dan

Jasa,

digunakan

untuk

pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya

kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

• Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran yang

dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap 119

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12

(duabelas) bulan12 (duabelas) bulan12 (duabelas) bulan untukdigunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan. Irigasi dan sebagainya.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul seperti tersebut diatas tidak berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka strategi yang diambil sebagai pedoman/cara Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam menyusun dan menetapkan

program-program yang tertuang dalam berbagai macam kegiatan yang

akan dilaksanakan selama periode tahun 2011-2015. Sehingga akan

mendukung terwujudnya visi, misi, sasaran dan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

seperti yang tersirat dalam Rencana

Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2011-2015. Adapun strategi yang akan ditempuh yaitu sebagai berikut: 1.

Belanja

daerah

dianggarkan

dengan

prioritas

utama

melaksanakan program-program yang mendukung terwujudnya

visi, misi dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015;

120


Tata Kelola belanja daerah wajib mempertimbangkan analisis standart belanja, standart harga barang dan jasa, tolok ukur

kinerja dan standart pelayanan minimal (SPM).

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam merencanakan dan menganggarkan belanja daerah yang berbasis kinerja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan fiskal terutama terlaksananya fungsi layanan

publik, maka alokasi belanja daerah yang terbesar untuk kebutuhan belanja langsung. Dalam rangka terlaksananya program/kegiatan untuk

memenuhi

penanggulangan

kebutuhan/pelayanan

kemiskinan,

pengurangan

dasar

masyarakat,

pengangguran

dan

penyediaan infrastruktur publik serta kegiatan yang mendukung revitalisasi perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu anggaran belanja tidak langsung diupayakan lebih efisien dan

efektif untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai salah satu wujud reformasi birokrasi.

Berdasarkan kebijakan pengelolaan belanja daerah yang akan dilaksanakan sebagai gambaran proyeksi kebutuhan fiskal terhadap belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dianggarkan selama tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

121

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Tabel 5.5 Prediksi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 s/d 2015 dalam Rupiah

URAIAN

Prediksi 2011

2012

2013

2014

2015

2

3

4

5

6

BELANJA TIDAK LANGSUNG

656,107,685,400.00

725,776,296,400.00

790,383,164,400.00

825,122,483,400.00

880,806,924,400.00

-

Belanja Pegawai

596,311,257,000.00

666,979,038,000.00

732,052,736,000.00

766,792,055,000.00

822,476,496,000.00

-

Belanja Bunga

120,145,200.00

120,145,200.00

120,145,200.00

120,145,200.00

120,145,200.00

-

Belanja Subsidi

-

Belanja Hibah

462,865,000.00

462,865,000.00

462,865,000.00

462,865,000.00

462,865,000.00

-

Belanja Bantuan Sosial

25,795,408,000.00

25,795,408,000.00

25,795,408,000.00

25,795,408,000.00

25,795,408,000.00

1,952,010,200.00

1,952,010,200.00

1,952,010,200.00

1,952,010,200.00

1,952,010,200.00

29,466,000,000.00

28,466,830,000.00

28,000,000,000.00

28,000,000,000.00

28,000,000,000.00

2,000,000,000.00

2,000,000,000.00

2,000,000,000.00

2,000,000,000.00

2,000,000,000.00

1

Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/Desa -

Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kota/Desa

-

Belanja Tidak Terduga

122


BELANJA LANGSUNG -

Belanja Pegawai

-

Belanja Barang dan Jasa

-

Belanja Modal Jumlah

255,417,095,000.00

253,544,621,000.00

251,828,525,000.00

250,276,623,000.00

258,897,127,000.00

36,662,070,000.00

38,495,173,000.00

40,419,932,000.00

42,440,928,000.00

44,562,975,000.00

121,000,000,000.00

116,000,000,000.00

111,000,000,000.00

106,000,000,000.00

111,000,000,000.00

97,755,025,000.00

99,049,448,000.00

100,408,593,000.00

101,835,695,000.00

103,334,152,000.00

911,524,780,400.00

979,320,917,400.00

1,042,211,689,400.00

1,075,399,106,400.00

1,139,704,051,400.00

123

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Berdasarkan tabel proyeksi belanja daerah tahun 2011-2015 tersebut diatas pengelolaan belanja daerah khusus untuk belanja langsung diarahkan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan

dalam rangka pemenuhan

kebutuhan atau pelayanan dasar atau belanja daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan fiskal terhadap urusan pada pelayanan publik. Sedang pengelolaan belanja tidak langsung diupayakan lebih efisiensi dan efektif guna meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai salah satu wujud reformasi birokrasi. Kebijakan pengelolaan anggaran belanja daerah yang berbasis kinerja diarahkan pada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut : 1.

Efisiensi dan efektivitas anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat. Efisiensi dan efektivitas anggaran dapat dikendalikan yaitu dalam menyusun perencanaan anggaran perlu secara jelas ditetapkan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan dengan menggunakan analisis standar belanja, standar harga dan standar pelayanan prima sebagai bahan pertimbangan.

2.

Keadilan anggaran Anggaran belanja daerah dalam rentang waktu tahun 2011 s/d 2015 dialokasikan secara tepat berdasarkan skala prioritas. Dalam rentang waktu tersebut belanja daerah dialokasikan untuk melaksanakan program atau kegiatan di bidang pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung pada 124

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL kesejahteraan masyarakat dan untuk melaksanakan berbagai pembangunan yang mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu alokasi belanja daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan fiskal terhadap urusan pada pelayanan publik. 3.

Perencanaan dan penganggaran disusun dengan pendekatan kinerja Dalam

merencanakan

mengutamakan

upaya

dan

menganggarkan

pencapaian

hasil

belanja

kerja

daerah

dengan

(output/outcome)

dari

perencanaan alokasi biaya (input) yang telah ditetapkan. Perencanaan dan penganggaran belanja daerah yang dilakukan setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul berbasis kinerja dengan tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil yang jelas dan akan dicapai sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi serta bidang wewenang masing-masing unit kerja. 4.

Transparansi dan akuntabilitas Perencanaan dan penganggaran belanja daerah harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari program/kegiatan yang dianggarkan. Perencanaan dan penganggaran belanja daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dengan bertumpu pada peraturan perundang-undang yang berlaku.

IV.

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN Pembiayaan pemerintah daerah merupakan semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, pembiayaan ini terdiri 125

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan yang ditempuh oleh Pemerinatah Kabupaten Bantul dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperkirakan defisit, maka untuk menutup defisit tersebut diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Pembiayaan defisit anggaran yang bersumber dari pinjaman daerah seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang pinjaman daerah.

Pinjaman daerah perlu dilaksanakan dengan

sangat hati-hati agar tidak menimbulkan beban bagi keuangan daerah pada masa yang akan datang dengan mempertimbangkan debt service coverage (DSCR) serta aspek prediksi kondisi ekonomi daerah dalam jangka panjang. Sebaliknya apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperkirakan surplus, diutamakan

untuk pembayaran pokok utang,

penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/daerah dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Berdasarkan tabel tentang proyeksi pendapatan dan tabel proyeksi belanja daerah 5 (lima) tahun yang akan datang menggambarkan bahwa Pendapatan daerah Kabupaten Bantul selama periode tahun 2011-2015 diproyeksikan akan mengalami pertambahan dengan tingkat rata-rata pertambahan pertahun sebesar Rp 46.215.603.638,20 , sedangkan kebutuhan belanja daerah 126

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL diperkirakan

mengalami

pertambahan

rata-rata

sebesar

Rp

1.033.732.106.886,79 setiap tahun. Kondisi tersebut menggambarkan selama tahun 2011-2015 proyeksi kebutuhan belanja daerah lebih besar daripada proyeksi pendapatan daerah serta menggambarkan selama periode tersebut proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul mengalami defisit rata-rata per tahun sebesar Rp 987.516.503.248,60 setiap tahun. Dari tabel proyeksi pendapatan dan proyeksi belanja daerah tersebut dapat dlihat besar proyeksi defisit yang terjadi dalam rentang tahun 2011 s/d tahun 2015 pada tabel sebagai berikut :

127

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Tabel 5.6 Prediksi Surplus (Defisit) dan SiLPA (SiKPA) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011 s/d 2015 dalam Rupiah

NO

U R A I A N

T A H U N 2011

2012

2013

2014

2015

I

PENDAPATAN

878,012,053,000.00

943,096,041,000.00

1,004,757,471,000.00

1,036,663,061,000.00

1,099,782,492,000.00

II

BELANJA

911,524,780,400.00

979,320,917,400.00

1,042,211,689,400.00

1,075,399,106,400.00

1,139,704,051,400.00

SURPLUS (DEFISIT) I-II

-33,512,727,400.00

-36,224,876,400.00

-37,454,218,400.00

-38,736,045,400.00

-39,921,559,400.00

38,627,958,400.00

41,340,107,400.00

42,569,449,400.00

43,851,276,400.00

45,036,790,400.00

5,115,231,000.00

5,115,231,000.00

5,115,231,000.00

5,115,231,000.00

33,512,727,400.00

36,224,876,400.00

38,736,045,400.00

39,921,559,400.00

-

-

III

PEMBIAYAAN

1

Jumlah penerimaan pembiayaan

2

Jumlah pengeluaran pembiayaan PEMBIAYAAN NETO Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

5,115,231,000.00 37,454,218,400.00 -

-

-

128

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Berdasarkan tabel tersebut diatas, dengan mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku kebijakan yang diambil guna menutup proyeksi defisit dalam rentang waktu tahun 2011 s/d tahun 2015 dengan menggunakan penerimaan pembiayaan yaitu dengan menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang. Sebagai alternatif pertama yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul apabila terjadi defisit anggaran dengan memanfaatkan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) yang dapat dilihat dari perkembangan selama tahun 2006 s/d tahun 2010,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul

menunjukkan adanya defisit APBD yaitu target pendapatan daerah yang akan dicapai lebih kecil daripada belanja daerah yang dianggarkan, defisit anggaran yang terjadi ditutup dengan penerimaan pembiayaan dengan menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA). Perkembangan surplus (defisit) SiLPA(SiKPA) selama periode tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

129


Tabel 5.7 Perkembangan Surplus (Defisit) dan SiLPA (SiKPA) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2006 s/d 2010 dalam Rupiah

NO

U R A I A N

T A H U N 2006

2007

2008

2009

2010

I

PENDAPATAN

599,619,650,884.62

727,836,911,979.62

1,023,590,207,758.85

882,149,788,429.75

986,866,902,363.07

II

BELANJA

545,132,135,933.38

676,835,481,623.06

1,045,423,303,527.78

903,767,000,429.01

1,012,356,847,235.49

54,487,514,951.24

51,001,430,356.56

-21,833,095,768.93

-21,617,211,999.26

-25,489,944,872.42

36,985,119,311.87

88,468,641,260.85

119,713,769,894.59

84,776,365,285.09

61,043,922,609.57

3,003,993,002.26

19,756,301,722.82

13,104,308,840.57

2,115,230,676.26

446,230,676.26

33,981,126,309.61

68,712,339,538.03

106,609,461,054.02

82,661,134,608.83

60,597,691,933.31

88,468,641,260.85

119,713,769,894.59

84,776,365,285.09

61,043,922,609.57

SURPLUS (DEFISIT) I-II III

PEMBIAYAAN

1

Jumlah penerimaan pembiayaan

2

Jumlah pengeluaran pembiayaan PEMBIAYAAN NETO

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

35,107,747,060.89

130

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Dalam rentang waktu 2 (dua) tahun pertama pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul mengalami surplus anggaran. Sedang kurun waktu tahun 2007 s/d tahun 2010, pelaksanaan APBD mengalami defisit anggaran. Jumlah defisit anggaran pada tahun 2008

sebesar Rp 21.833.095.768,93, ditutup dengan Sisa Lebih

Perhitungan (SiLPA) tahun 2007 sebesar Rp. 119.713.769.894,59, tahun 2009 terjadi defisit anggaran sebesar Rp 21.617.211.999,26 ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) tahun 2008 sebesar Rp 84.776.365.285,09 dan tahun 2010 terjadi defisit anggaran sebesar Rp 25.489.944.872,42 ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) tahun 2009 sebesar Rp 61.043.922.609,57. Keadaan tersebut selaras dengan kebijakan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam membiayai defisit anggaran diutamakan berasal dari sisa lebih tahun anggaran sebelumnya.

V.

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN Kebijakan anggaran Kabupaten Bantul mempunyai arah dengan menitikberatkan untuk mendukung terlaksananya program-program dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2011-2015 untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Sumber penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bantul berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dari ketiga sumber pendapatan tersebut yang memberi kontribusi paling besar terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul

yaitu berasal dari Dana

Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Hal tersebut menunjukkan bahwa 131

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Pemerintah

Kabupaten

Bantul

dalam

membiayai

belanja

daerah

untuk

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sangat tergantung terhadap pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan kebijakan pendapatan daerah mempunyai tujuan utama adalah mengoptimalkan pendapatan asli daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah yang berupa ekspansi fiscal dengan melaksanakan penggalian terhadap potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul antara lain dengan mengembangkan kawasan industry, mengembangkan sentral kerajinan sebagai obyek wisata, mengembangkan kawasan wisata, mengembangkan kawasan agropolitan, mengembangkan sector perdagangan, mengembangkan kawasan reklame dan mengembangkan kawasan perdagangan. Sedangkan kebijakan belanja daerah Kabupaten Bantul diarahkan dengan memperbesar belanja langsung yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangkan terlaksananya fungsi layanan publik berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bantul dan terselenggara pemerintahan yang good governance. Implementasi kebijakan umum anggaran berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yang dibutuhkan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah. Adapun prinsip-prinsip penganggaran yaitu sebagai berikut : 1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran; Transparansi anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good goverment), bersih dan bertanggungjawab karena anggaran daerah merupakan salah satu bentuk 132

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. APBD harus memberikan informasi yang jelas tentang tujuan,sasaran dan hasil dari kegiatan/program yang dianggarkan. Oleh karena setiap belanja daerah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undang. 2. Disiplin Anggaran APBD disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan

keseimbangan

antara

pembiayaan

penyelenggaraan

pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Penyusunan APBD berlandaskan pada azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat. Terlaksananya pengendalian terhadap efisiensi dan efektifitas anggaran, maka perencanaan anggaran perlu ditetapkan dengan jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat dari kegiatan/program. 4.

Format Anggaran Pada dasarnya APBD disusun berdasarkan format anggaran defisit (defisit bugdet). Selisif antara pendapatan dan belanja daerah mengakibatkan surplus dan defisit anggaran. Apabila terjadi surplus anggaran diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Sebaliknya apabila terjadi defisit anggaran ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit. 133

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL VI.

KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI Kebijakan umum akuntansi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul berpedoman kepada standar akuntansi pemerintahan yang merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan keuangan. Kebijakan umum akuntansi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan Kebijakan Umum Akuntansi yang memuat definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan serta prinsipprinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan oleh entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan system akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Tujuan dari Kebijakan Umum Akuntansi adalah untuk mewujudkan keseragaman pengakuan, pengukuran maupun pelaporan dari semua transaksi yang terjadi pada entitas pelaporan/SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta entitas akuntansi di Kabupaten Bantul. Selain itu kebijakan akuntansi juga bertujuan untuk menjamin bahwa laporan keuangan pemerintah kabupaten dapat dimengerti oleh pengguna laporan keuangan dengan

meminimalkan

terjadinya

bias

terhadap

pengungkapan

komponen laporan keuangan. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul harus relevan dan andal mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul selama satu periode laporan. Adapun tujuan secara umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi 134

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL anggaran, posisi arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenani alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan spesifik dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dipercaya. Asumsi dasar dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yaitu : a.

Asumsi Kemandirian Entitas Setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerinyah kabupaten dalam pelaporan keuangan.

b.

Asumsi Kesinambungan Entitas Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya dengan asumsi tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan jangka pendek.

c.

Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (monetary measurement) Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang sehingga dapat dilaksanakan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Laporan Keuangan harus memiliki beberapa karakteristik kualitatif sebagai ukuranukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan. Terdapat 4 (empat) karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat normatif yang dibutuhkan guna mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas, yaitu sebagai berikut : 135

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL a.

Relevan Mempunyai arti bahwa informasi yang disampaikan dalam Laporan Keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan mengevaluasi peristiwa masa lalu dan memprediksi masa depan. Informasi dalam Laporan Keuangan yang relevan harus : 1. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) artinya laporan keuangan pemerintah kabupaten memuat informasi yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu. 2. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) artinya laporan keuangan pemerintah kabupaten memuat informasi yang dapat membantu pengguna untuk memperdiksi masa yang akan datang berdasarkan hasil evaluasi masa lalu dan kejadian masa kini. 3. Tepat waktu, artinya laporan keuangan pemerintah kabupaten dapat memberikan informasi secara tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. 4. Lengkap dalam arti laporan keuangan pemerintah kabupaten menyajikan informasi akuntansi keuangan pemerintah kabupaten selengkap mungkin yaitu

mencakup

semua

informasi

yang

dapat

mempengaruhi

pengambilan keputusan. b.

Andal Informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah kabupaten tidak memberikan pengertian yang menyesatkan, menyaji setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Karakteristik informasi yang andal yaitu sebagai berikut : 1.

Penyajiannya jujur; 136


c.

2.

Dapat diverifikasi (veriflability)

3.

Netral

Dapat diperbandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah kabupaten akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya.

d.

Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah kabupaten harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan keuangan kabupaten.

Dalam akuntansi dan pelaporan keuangan terdapat 8 (delapan) prinsip yang harus dipahami dan ditaati

oleh pembuat standar, penyelenggara akuntansi dan

pelaporan keuangan dalam memahami laporan yang disajikan, yaitu sebagai berikut : a.

Basis Akuntansi Adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam laporan neraca.

b.

Nilai Historis (historical cost) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Sedang kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah kabupaten. 137

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL c.

Realisasi (realization) Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah kabupaten selama satu tahun fiskal akan dipergunakan untuk membayar hutang dan belanja pada periode tersebut.

d.

Substansi mengungguli bentuk formal (substance over form)

e.

Periodisitas (periodicity)

f.

Konsistensi (concistency)

g.

Pengungkapan Lengkap (full disclosure)

h.

Penyajian Wajar (fair presentation)

Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul khusus yang mengatur aset tetap perlu dilaksanakan kapitalisasi. Kapitalasi merupakan kegiatan menentukan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Tujuan dilaksanakan kapitalisasi guna mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai barang milik daerah yang dikapitalisasi sebagai dasar pencatatan nilai barang milik daerah dalam neraca pemerintah daerah. Oleh karena itu setiap SKPD/Unit Kerja diwajibkan melakukan kapitalisasi terhadap belanja barang dan jasa yang memiliki dampak sebagai berikut : 1.

Memperoleh aset tetap hingga siap pakai

2.

Meningkatkan kapasitas/efisiensi barang milik daerah dan atau

3.

Memperpanjang umur teknis barang milik daerah.

Ruang lingkup pengeluaran pada unit kerja/SKPD yang perlu dilaksanakan kapitalisasi meliputi :

138


Pengeluaran belanja modal yang nilainya sama atau melebihi batasan minimun

kapitalisasi

aset

tetap

dan

dimanfaatkan

untuk

kegiatan

pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual meliputi pembelian/pembuatan peralatan, mesin serta bangunan dan pembelian/pembangunan gedung dan bangunan 2.

Pengeluaran

belanja

rehabilitasi/renovasi/restorasi

yang

berakibat

meningkatnya kualitas kapasitas kuantitas dan/atau umur aset yang dimiliki serta memiliki nilai sama dengan/melebihi batasan minimun nilai kapitalisasi aset. 3.

Pengeluaran

yang

digunakan

untuk

pengadaan

tanah,

pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan dan pembelian/pembuatan aset tetap lainnya.

VII.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Salah satu tolok ukur keberhasilan dari pelaksanaan manajemen keuangan daerah adalah terdapatnya system manajemen aset daerah yang efisiensi dan efektif. Majemen aset daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dengan

manajemen keuangan daerah, serta aset daerah juga merupakan salah satu unsure penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan public. Dalam melaksanakan manajemen aset/barang daerah dengan mendasarkan pada azas yaitu sebagai berikut : 1.

Azas fungsional yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah pada bidang pengelolaan barang milik Negara/daerah yang dilaksanakan oleh kuasa

pengguna

barang,

pengguna

barang,

pengelola

barang,

dan

139

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL gubernur/bupati/walikota sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing; 2.

Azas kepastian hukum yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah harus dilaksanakan berdasarkan hokum dan perturan perundang-undangan yang berlaku;

3.

Azas transparansi dan keterbukaan, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang/asset

milik

Negara/daerah

harus

dilaksanakan

dengan

transparan/terbuka terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar; 4.

Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik Negara/daerah diarahkan dalam upaya barang milik Negara/daerah digunakan berdasarkan batasanbatasan standart terhadap kebutuhan yang diperlukan dalam rangka mendukung terselenggaranya tugas, pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal

5.

Azas akuntabilitas, yaitu kegiatan pengelolaan barang milik Negara/daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/rakyat

6.

Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik Negara/daerah harus didukung adanya ketepatan/kepastian jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahantanganan barang milik barang Negara/daerah secara optimalisasi.

Terlaksananya

pengelolaan

barang/aset

milik

daerah

diharapkan

akan

mengamankan barang milik daerah, menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah/negara dan memberikan jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan barang milik daerah. Dasar hukum yang

140

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL dijadikan pedoman Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam mengelola barang/asset milik daerah yaitu sebagai berikut : 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan

Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2008; 2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

4.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2008 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengelolaan barang/aset milik Negara/daerah mempunyai ruang lingkup yang melputi (1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran, (2) pengadaan, (3) penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, (3) penggunaan, (4) penatausahaan, (5) pemanfaatan, (6) pengamanan dan pemeliharaan, (7) penilaian, (8) penghapusan, (9) pemindahtanganan, (10) pembinaan, pengawasan dan pengendalian, (11) pembiayaan dan (12) tuntutan ganti rugi. Pengelolaan barang/aset milik daerah/Negara yang dilaksanakan mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut : 1.

Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

2.

Mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah; dan

3.

Mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan tertib, efektif dan efisiensi.

Tujuan seperti tersebut diatas akan terwujud apabila pengelolaan barang milik daerah atau manajemen aset dilaksanakan dengan tertib, baik, efektif dan efisien. 141

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL Pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sampai saat ini belum dapat mendukung meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan. Salah satu penyebab yang menjadi kendala Pemerintah Kabupaten Bantul dalam meraih opini tersebut adalah nilai aset/barang milik daerah yang ditampilkan dalam neraca pada sisi aset atau aktiva belum menunjukkan angka/jumlah yang valid dan apabila dicermati belum terdapat kejelasan asal usul/historis aset maupun status kepemilikannya serta teradapat secara fisik aset ada tetapi tidak tercatat dalam daftar aset daerah. Kendala tersebut disebabkan adanya kondisi yaitu sebagai berikut : 4.

Belum dipamahami oleh pengelola barang terhadap definisi aset/barang daerah dan barang inventaris yang berdampak kesalahan dalam menyajikan aset/barang daerah dan barang inventaris dalam neraca;

5.

Orientasi pengadaan barang masih hanya membeli bukan mengelola sehingga belum dilaksanakan pengadministrasian dan pengendalian terhadap barang yang

diadakan

misalnya

belum

pernah

diadakan

pengecekan

atau

inventarisasi secara periodik; 6.

Terdapat perbedaan konsep dalam menyajikan asset/barang daerah dalam laporan keuangan dan laporan inventarisasi barang/asset daerah. Nilai asset/barang daerah yang disajikan dalam neraca berdasarkan harga perolehan sedangkan nilai barang/asset yang disajikan dalam laporan inventarisasi berdasarkan nilai beli.

7.

Sering terdapat kesalahan pembebanan belanja modal dengan kode rekening pada APBD, yang disebabkan pada saat dilaksanakan perencanaan anggaran belum dilaksanakan verifikasi terhadap belanja modal sesuai dengan beban kode rekening. Akibat yang timbul seharusnya menambah belanja modal 142

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL tetapi dikarenakan kode rekening yang tidak sesuai sehingga tidak menambah belanja modal. Kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengoptimalkan

pelaksanaan

pengelolaan

barang

daerah

dalam

rangka

mendukung terwujudnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu dengan melaksanakan kegiatan : 1.

Penataan asset;

2.

Penghapusan barang daerah;

3.

Instalasi program SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) di seluruh SKPD atau unit kerja;

4.

Mengikutsertakan pengelola aset SKPD dalam Diklat Aset Daerah;

5.

Meningkatkan insentif pengurus barang daerah;

6.

Melakukan inventarisasi dan verifikasi serta penilaian kembali aset daerah sebagai tindak lanjut atas hasil temuan BPK.

Kebijakan seperti tersebut diatas diharapkan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Bantul dapat terlaksana dengan tertib administrasi, professional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif mulai dari perencanaan, pengelolaan/pemanfaatan, serta pengawasan.

143


BAB VI PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

VI.1 PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat untuk menilai

keberhasilan atau kegagalan kegiatan yang dilaksanakan selaras

dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan. Proses

pengukuran kinerja ini juga digunakan sebagai alat untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

yang dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dilanjutkan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang

sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Indikator kegiatan kegiatan yag ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok yaitu sebagai berikut : 1.

Masukan (Inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan

agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, misalnya dana, sumber daya

2.

manusia,

material,

informasi,

Keluaran

(Outputs)

adalah

perundang undangan dan sebagainya.

kebijakan/peraturan

segala

sesuatu

berupa

produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan.

144


4.

Hasil (Outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau akibat langsung dari pelaksanaan kegiatan.

Manfaat (Benefit) adalah berfungsinya suatu keluaran

(outputs) yang dapat dirasakan secara langsung oleh

masyarakat. sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat

tersebut baru kelihatan/diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka 5.

panjang.

Dampak

(Impact)

memperlihatkan

pengaruh

yang

ditimbulkan dari manfaat baik positif maupun negatif yang diperoleh dari hasil kegiatan seperti halnya indikator

manfaat, indikator dampak juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka

panjang. Indikator impact ini menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan.

Hasil penilaian dari pengukuran kinerja kegiatan dengan mengolah masukan menjadi keluaran atau hasil penilaian dalam

proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan memberi pengaruh yang besar terhadap terwujudnya

pencapaian sasaran dan tujuan. Melalui hasil yang diperoleh dari

Penilaian Pengukuran Kinerja tersebut dapat dilakukan evaluasi-

evaluasi

terhadap

indikator

kinerja

kegiatan

yang

telah

dilaksanakan dengan memberi penjelasan lebih lanjut tentang hal-

hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dari kegiatan

yang dilaksanakan. Tujuan dilaksanakan evaluasi ini dapat 145


diketahui realisasi, kemajuan serta kendala dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Dari evaluasi ini dapat menjadi pedoman bagi

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul dalam menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan pada tahun yang akan datang. VI.2. METODE PENGUKURAN KINERJA Ruang lingkup pengukuran kinerja mencakup yaitu sebagai berikut :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan; dan

2. Tingkat

pencapaian

sasaran

yang

merupakan

tingkat

pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan

ruang

lingkup

sebagaiman

tersebut

diatas

metode/rumus pengukuran kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut : a)

Capaian indikator kinerja dihitung dengan dengan cara

membandingkan rencana dan realisasi atau dengan rumus sebagai berikut :

RealisasiRencana

Capaian Indikator Kinerja =

Realisasi

x 100%

146


Rumus tersebut diatas digunakan apabila semakin tinggi

realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya b)

kinerja.

Capaian indikator kinerja dihitung dengan rencana dikurangi realisasi dikurang dengan rencana dibandingkan dengan rencana atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator = Kinerja

Rencana – (Realisasi – Rencana) Rencana

x 100%

Atau :

Capaian Indikator = Kinerja

( 2 x Rencana ) - Realisasi Rencana

x 100%

Rumus tersebut diatas digunakan Apabila semakin tinggi

realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja.

147


VI.3 METODE PENYIMPULAN CAPAIAN SASARAN Capaian kinerja sasaran untuk masing-masing indikator kinerja

kegiatan maupun pada tingkat sasaran dapat disimpulkan dengan menggunakan skala pengukuran kinerja yaitu sebagai berikut : • > 85

• 70 < X ≤ 85

= Sangat Berhasil = Berhasil

• 55 < X ≤ 70 = Cukup Berhasil • ≤ 55

= Tidak Berhasil

Tingkat pencapaian pada masing-masing indikator kinerja

sasaran dapat diambil kesimpulan dengan menggunakan Metode Rata-rata Dapa Kelompok yaitu dengan mengalikan jumlah

indikator untuk setiap katagori sesuai dengan skala pengukuran yang terdapat pada masing-masing kelompok sasaran dengan

nilai mean (rata-rata) skala pengukuran dari setiap katagori dibagi dengan jumlah indikator yang terdapat pada kelompok sasaran. Atau rumus dari metode rata-rata data kelompok yaitu sebagai berikut :

Capaian Sasaran =

Jumlah indikator untuk setiap katagori x nilai mean setiap katagori

Jumlah Indikator

Nilai mean atau rata-rata setiap kategori ditetapkan yaitu sebagai berikut:

148

RENSTRA DPPKAD KAB. BANTUL • Sangat Berhasil

:

92,5

• Cukup Berhasil

:

62,5

• Berhasil

:

• Tidak Berhasil

77,5

:

27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil,

cukup berhasil, dan tidak berhasil. VI.4 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan suatu proses identifikasi dan klasifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi

tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai ukuran

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan

program-program yang telah direncanakan untuk dilaksanakan

oleh

instansi.

Penetapan

indicator

kinerja

tersebut

juga

berdasarkan terhadap perkiraan yang realistis dengan tetap

memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta

data pendukung dari dalam instansi. Keluaran yang direncanakan akan diwujud dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan

yang akan

dilaksanakan juga harus menjadi dasar dalam penetapan indicator

kinerja. Hasil dari keluaran-keluaran dari masing-masing kegiatan

dengan

harapan

berbentuk

kerucut

untuk

terwujudnya sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Indikator

kinerja

dari

pelaksanaan

kegiatan

mendukung

yang

telah

direncanakan ditetapkan dengan menggunakan pendekatan “ SMART “ yaitu sebagai berikut :

149


Spesifik yaitu tingkat kinerja dapat diindentifikasi dengan

2.

Measurable yaitu target kinerja dinyatakan dengan jelas dan

jelas;

terukur baik untuk indikator yang dinyatakan dalam bentuk kualitas, kuantitas dan biaya;

3.

Achievable yaitu target kinerja dapat dicapai terkait dengan

4.

Relevant, yaitu menggambarkan keterkaitan (relevansi)

5.

kapasitas dan sumber daya yang ada;

antar target output dalam rangka mencapai target outcomes yang ditetapkan;

Time/Bond, waktu yang ditetapkan dan dibutuhkan guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

VI.5. EVALUASI KINERJA KEGIATAN Evaluasi kinerja dari kegiatan/program yang telah dilaksanakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang

dapat memberi dukungan terhadap keberhasilan dan kegagalan terhadap kegiatan/program yang telah dilaksanakan. Evaluasi kinerja mempunyai tujuan juga melihat pencapaian terhadap

realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka mendukung terwujudnya misi, agar capaian kinerja dapat dinilai dan

dipelajari

guna

sebagai

pedoman

memperbaiki

program/kegiatan yang dilaksanakan di masa yang akan datang.

Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan dari tolok ukur berupa input, output dan outcomes kegiatan/program yang

telah direncanakan dengan realisasi tolok ukur kegiatan/program

yang

telah

dilaksanakan.

Atau

secara

keseluruhan

membandingkan kegiatan/program yang dilaksanakan dengan target sasaran yang telah ditetapkan dan telah dicapai. Evaluasi

150


capaian kinerja dilaksanakan dengan menggunakan metode

pengukuran kinerja yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas.

VI.6. ANALISIS PENCAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA Hasil dari pelaksanaan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan kegiatan/program/sasaran

untuk

dapat

diambil

suatu

kesimpulan sebagai dasar penyusunan akuntabilitas kinerja secara keseluruhan dari pelaksanaan kegiatan/program serta

terwujudnya sasaran yang dicapai. Analisis akuntabilitas kinerja mencakup uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan

dengan program dan kebijakan dalam rangka untuk mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana yang telah ditetapkan

dalam

rencana

stratejik

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Dalam analisis ini juga menjelaskan perkembangan keadaan terhadap

pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres)

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah mewajibkan seluruh instansi pemerintah sebagai

unsur penyelenggara pemerintah negara menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP

disusun berdasarkan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja seperti

yang

telah

diuaraikan

diatas

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada perencanaan stratejik instansi yang ditetapkan.

151


152

BAB VII P E N U TUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tahun 2011-2015 disusun sebagai dokumen perencanaan

yang

berdimensi

5

tahun-an

dalam

rangka

mengoperasionalkan RPJMD Kabupaten Bantul yang diselaraskan dengan tugas, funsi dan tata kerja dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan

dan asset daerah. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman

bagi

masing-masing

bidang

di

lingkungan

Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam rangka

menyusun program/kegiatan tahunan dengan lebih fokus pada output dan outcomes yang ditargetkan guna mendukung mewujudkan visi, misi, tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan dengan efisien dan efektif. Sehingga

program/kegiatan yang disusun Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah memadai dan mendukung untuk mencapai sasaran hasil yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul.

152

RENCANA STRATEGIS (Renstra )

Recommend Documents