RENCANA KERJA ( R E N J A ) TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2014

KELURAHAN CILAJA KECAMATAN MAJASARI KABUPATEN PANDEGLANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG A. Pengertian Umum Renja SKPD Kabupaten Pandeglang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kelurahan Cilaja Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Kerja

yang akan

digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang (Renja SKPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, sehingga Renja Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang merupakan bagian yang Tahun

tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang

2011-2016

Renja

ini

merupakan

dokumen

perencanaan

induk

pembangunan Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang dengan jangka waktu lima tahunan. Kelurahan Cilaja Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang menyusun Renja SKPD Tahun 2013 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD

serta

berpedoman pada Renja

Kelurahan Cilaja Kecamatan Majasari dan mengacu kepada Revisi RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Cilaja Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang No. 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah

sebagai perangkat daerah

mempunyai Tugas pokok dan fungsi dan ini penting untuk disampaikan dalam rencana strategis ini, dengan tujuan untuk memperjelas tugas, wewenang dan tanggungjawab yang harus diemban oleh Kecamatan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Di samping itu uraian ini juga diperlukan sebagai arahan bagi Renja Kelurahan Cilaja 2013

Hal. 1

Kecamatan untuk

melakukan koordinasi dan bermitra dengan pihak-pihak

terkait mengingat tugas pokok dan fungsi Kecamatan sangat kompleks dan saling keterkaitan serta multi aspek dengan para pemangku kepentingan. 1.2.

LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Renja SKPD Kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan

Pemerintah

Nomor

56

Tahun

2001

tentang

Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124; 10.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

11.

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 09 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2015;

Renja Kelurahan Cilaja 2013

Hal. 2

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN A. Tujuan Penyusunan Renja Tujuan disusunnya Renja – SKPD adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan setiap SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani. B. Sasaran Penyusunan Renja Sasaran disusunnya Renja SKPD adalah tersusunnya rencana kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2013 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.

1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review terhadap rancangan awal renja 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV

PENUTUP


Hal. 3

BAB II EVALUASI PROGRAM RENJA SKPD TAHUN 2011 2.1.

EVALUASI ANGGARAN TAHUN 2011 ( Sesuai DPA-SKPD) A. Sumber Dana APBD Kabupaten Pandeglang

No

Program dan kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pembayaran Honorarium Tenaga kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Pengelolaan Aset SKPD Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Pemberdayaan PKK Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP,KK dan Akte)


Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2011 Rencana (Rp)

Realisasi (Rp)

%

26.329.000

26.329.000

100 %

1.200.000

1.200.000

100 %

1.000.000

1.000.000

100 %

3.115.000

3.115.000

100 %

2.000.000

2.000.000

100 %

2.000.000

2.000.000

100 %

2.000.000

2.000.000

100 %

14.014.000

14.014.000

100 %

1.000.000

1.000.000

100 %

1.000.000

1.000.000

100 %

3.000.000

3.000.000

100 %

1.000.000

1.000.000

100 %

1.000.000

1.000.000

100 %

1.000.000

1.000.000

100 %

4.000.000

4.000.000

100 %

2.000.000

2.000.000

100 %

2.000.000

2.000.000

100 %

51,140.000

50.540.00

95 %

4.500.000

4.500.000

100 %

4.300.000

4.300.000

100 %

4.540.000

4.540.000

100 %

5.000.000

5.000.000

100 %

Hal. 4

Musrenbangkel Pemberdayaan Posyandu Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Retribusi Raskin Peningkatan Penyelenggraan Kegiatan LPM Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahaan Tingkat RT/ RW Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pembinaan dan Peningkatan SDM Linmas

2.500.000 4.200.000

2.500.000 4.200.000

100 % 100 %

2.500.000

2.500.000

100 %

5.000.000

5.000.000

100 %

18.600.000

18.000.000

95 %

1.000.000

1.000.000

100 %

1.000.000

1.000.000

100 %

B. Sumber Dana APBD Provinsi Banten No

Program dan kegiatan

-

Rencana dan realisasi anggaran Tahun 2011 Rencana

Realisasi

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah

-

-

-

C. Sumber Dana APBN No

Program dan kegiatan

-

Rencana dan realisasi anggaran tahun 2011 rencana

Realisasi

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah

-

-

-


Hal. 5

2.2.

EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2011 A.

Sumber Dana APBD Kabupaten  Klasifikasi Kegiatan berdasarkan program Pada tahun 2011 Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang melaksanakan 6 (Enam) program dan 24( Dua Puluh Empat ) kegiatan yaitu; 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik;



Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;



Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan;



Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor



Penyediaan Makanan & Minuman



Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah



Layanan Administrasi Kantor



Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan  Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun  Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan  Pengelolaan Aset SKPD 4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi  Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD  Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD


Hal. 6

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 

Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat



Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan



Pemberdayaan PKK



Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP, KK dan Akte)



Musrenbangkel



Peningkatan Pemberdayaan Posyandu



Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Retribusi Raskin



Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat



Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat RT/RW

6. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan keamanan 

Pembinaan dan Peningkatan SDM LINMAS

 Pencapaian keluaran (Output) Dari 7 (tujuh) program dan 31 ( tiga puluh satu) kegiatan yaitu; 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pencapaian keluaran (output) : Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran pada Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang untuk Tahun 2011. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pencapaian keluaran ( Output) : Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Pencapaian keluaran (output) : Tersusunanya Dokumen Keuangan pada Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang. 4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Renja Kelurahan Cilaja 2013

Hal. 7

Pencapaian keluaran ( output) : Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD pada Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang. 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pencapaian keluaran ( output) : Terciptanya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum menjadi kompetebel dan professional pada Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang. 6. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan Pencapaian keluaran ( output) : Terjaganya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat dengan Baik 2.2.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD 2.2.1

Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011 terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja berdasarkan tugas dan fungsi di Kecamatan antara lain, yaitu: 1.

Sumber daya manusia yang belum profesional.

2.

Sarana dan prasarana yang belum lengkap sesuai dengan kebutuhan

3.

Sistem kerja yang belum optimal

4. Administrasi yang belum tertib 5.

Kurangnya kesadaran dan peran aktif masyarakat akan program yang dilaksanakan.

2.2.2

Saran Tindak atas permasalahan Saran tindak atas permasalahan yang dihadapi Saran tindak atas permasalahan yang dihadapi

yang akan dilaksanakan guna memperbaiki

pencapaian kinerja adalah : Selanjutnya, secara operasional Strategi Pembangunan Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang tersebut akan dituangkan dalam Kebijakan (Policy).

Sebagai suatu cara agar pembangunan Kelurahan Cilaja

Kabupaten Pandeglang dapat tercapai dan berkelanjutan kebijakan Daerah dipetakan kedalam pembangunan Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang


Hal. 8

Adapun

Kebijakan

pembangunan

Kelurahan

Cilaja

Kabupaten

Pandeglangtahun 2011 – 2016, yaitu : 1.

Mengkoordinasikan dengan instansi teknis

2.

Menginstruksikan PPL dalam pembinaan terhadap Gapoktan

3.

Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang meiliki kegiatan usaha produktif

2.2.3

Sumber Dana APBD Provinsi Sumber Dana yang berasal dari APBD Provinsi Banten Tidak ada.

2.2.4 Sumber Dana APBN Sumber Dana yang berasal dari APBN Tidak ada. 2.3.

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Seperti telah diuraikan di atas, bahwa Kelurahan Cilaja selalu berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh SKPD. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renja ini akan menggambarkan bagaimana raport pemerintahan Kelurahan Cilaja lima tahun ke depan, baik dari asfek pemerintahan secara umum maupun dalam asfek yang kaitannya dengan instansi terkait dan swasta. Dalam kondisi seperti ini, maka isu-isu strategis yang dapat di angkat dalam hal ini adalah isu-isu ekternal dan internal. a. Isu-isu internal 1.

Sumber daya manusia yang masih belum optimal

2.

Prasarana yang belum lengkap

3.

System kerja yang belum optimal

4. Administrasi yang belum tertib b. Isu-isu external 1. Kondisi masyarakat yang heterogen. 2. Perkembangan /Penataan Permukaan yang asri. 3. Peningkatan potensi pengembangan jasa perdagangan 4. Belum adanya peran aktif masyarakat, baik dalam pembangunan maupun dalam menciptakan rasa aman. 5. Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali. 6. Belum adanya Fasilitas kesehatan yang representative. 7. Belum adanya sarana promosi pariwisata yang representative.


Hal. 9

Pelaksanaan peningkatan kualitas SDM pada awalnya diharapkan dapat dicapai melalui bertambahnya pemeriksa yang memiliki sertifikasi auditor namun hal tersebut belum tercapai karena Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang belum menerapkan JFA, kendala yang dihadapi anggaran Kelurahan Cilaja untuk peningkatan kualitas SDM tidak memadai. Disamping itu pemeriksa yang sudah mengikuti sertifikasi dimutasikan keluar Kelurahan Cilaja , sehingga tenaga pemeriksa kita yang sudah sertifikasi berkurang. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kelurahan Cilaja belum sepenuhnya memadai untuk kegiatan operasional pemeriksaan, baik itu sarana untuk kegiatan operasional (kendaraan dinas) maupun sarana lainnya yang mendukung pada kelancaran pelaksanaan tugas (lap top, computer dll). 2.4.

REVIW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA Rencana kegiatan Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang tahun 2011, mengacu pada nama-nama kegiatan yang bersifat indikatif pada program tertentu yang akan dilaksanakan pada Tahun 2013, serta mengacu pada dokumen Revisi RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016. Adapun rencana kegiatan Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ; 2. Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah 3. Layanan Administrasi Kantor 4. Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor 8. Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan 9. Pengelolaan Aset SKPD 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 11. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 12. Pemberdayaan PKK 13. Musrenbang Kelurahan 14. Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Dristribusi Raskin 15. Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat 16. Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum


Hal. 1010

2.5.

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT  Kebijakan Selanjutnya, secara operasional Strategi Pembangunan Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang tersebut akan dituangkan dalam Kebijakan (Policy). Sebagai suatu cara agar pembangunan Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang dapat tercapai dan berkelanjutan

kebijakan Daerah dipetakan kedalam

pembangunan Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang Adapun Kebijakan pembangunan Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglangtahun 2011 – 2016, yaitu : 

Mengkoordinasikan dengan instansi teknis



Menginstruksikan PPL dalam pembinaan terhadap Gapoktan



Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang meiliki kegiatan usaha produktif

 Program Program operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan

4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi 5.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

 Kegiatan Adapun

rencana

kegiatan

Kelurahan

Cilaja

Kecamatan

Majasari

Kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor 2. Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah 3. Layanan Administrasi Kantor 4. Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor 8. Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Renja Kelurahan Cilaja 2013

Hal. 1111

9. Pengelolaan Aset SKPD 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 11. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 12. Pemberdayaan PKK 13. Musrenbang Kelurahan 14. Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Dristribusi Raskin 15. Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat 16. Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum


Hal. 1212

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Telaah Renja Keluarahan Cilaja Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan dengan tujuan untuk menjamin terciptanya sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan, baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja,

hal ini mengingat,

bahwa satuan kerja Kecamatan merupakan pelaksana utama dalam pembangunan dengan dukungan unsur stakeholder dari masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, dimana yang berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah Kelurahan diharauskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan trasparansi serta demokrasi yang berkembang di Lingkungan Keluarahan. Kondisi Kelurahan Cialaja Kecamatan Majasari

dengan luas wilayah

426,20Ha yang sebagian besar masyarakatknya petani dan Nelayan, ini merupakan aset yang cukup potensial bagi pembangunan daerah dalam upaya mendukung visi dan misi Kabupaten. Dengan demikian Minapolitan berarti kota perikanan atau kota di daerah lahan perikanan atau perikanan di daerah kota. Minapolitan tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu menggerakkan kegiatan pembangunan ekonomi daerah sekitarnya. Dengan kata lain Minapolitan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, aktivitas Minapolitan tidak terbatas sebagai pusat pelayanan sektor perikanan, tetapi juga sektor lain seperti industri kecil, pariwisata, pendidikan, jasa pelayanan dan lain-lain. 3.2.

TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan di atas, maka dapat disusun tujuan sebagai berikut : 1.

Tersedianya kuantitas pegawai dan asset yang memadai dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan;

2.

Tingginya tingkat partisifasi publik terhadap jalannya proses pembangunan, sehingga proses perencanaan pembangunan partisipatif akan lebih mengakar kepada level grass root;


Hal. 1313

3.

Peningkatan teknologi informasi memingkinkan kemudahan dalam proses layanan kepada masyarakat disamping juga dapat dengan mudah mengakses informasi yang sekiranya penting bagi jalannya pembangunan di daerah. Sedangkan sasarannya adalah sebagai berikut : 1.

Lemahnya basis data dan perencanaan yang bersandar pada hasil penelitian;

2.

Belum optimalnya pemahaman masising-masing kasi dalam menjalankan tigas, pokok dan fungsinya sehingga sistem kelembagaan berjalan relatif lambat;

3.

Partisifasi publik tidak diimbangi dengan penataan kemajuan teknologi informasi yang proposional dan responsif sesuai dengan Visi dan Misi yang diemban; Setelah menetukan tujuan dan sasaran apa yang akan dicapai selanjutnya

menetapkan cara untuk mencapainya melalui tahapan dan kegiatan sebagai berikut: 1. Menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatan yang akan dilaksanakan ; 2. Menyusun program strategik yang mendukung pencapaian visi dan misi ; 3. Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 3,3

PROGRAM DAN KEGIATAN 

Program Kelurahan Cilaja Tahun 2013 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

58.454.000

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

82.500.000

3. Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai

15.000.000

Kinerja dan Keuangan 4. Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan

15.000.000

dan Evaluasi 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum


46.460.000

Hal. 1414



Kegiatan Kelurahan Cilaja Kecamatan Majasari Tahun 2013 1. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor 2. Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah 3. Layanan Administrasi Kantor 4. Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor 8. Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan 9. Pengelolaan Aset SKPD 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 11. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 12. Pemberdayaan PKK 13. Musrenbang Kelurahan 14. Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Dristribusi Raskin 15. Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat 16. Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum


Hal. 1515

BAB IV PENUTUP Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kelurahan Cilaja Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 tergantung pada sikap mental berupa niat baik, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin serta komitmen bersama dari seluruh unsur stakeholder, baik pemerintahan, masyarakat maupun pihak swasta. Oleh karena itu, seluruh unsur stakeholder perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan Program-program dan berbagai kegiatan pembangunan Kelurahan Cilaja Kabupaten

Pandeglang

Tahun Anggaran 2013 sebagaimana yang tertuang dalam RENSTRA Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 agar mampu memberikan pembangunan Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang yang berkeadilan, berdaya guna serta berhasil guna sehingga dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Akhirnya dengan mengharap ridho Allah SWT, kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja (Renja) Keluarahan Cilaja Kecamatan Majasari Tahun 2013 dapat terealisasi dengan harapan dan rencana yang telah ditentukan.

Pandeglang,

Agustus 2012

LURAH CILAJA

MULYADI NIP. 19580904 198503 1 006

NIP. 19580904198503 1 006

NO

PROGRAM UTAMA

1

SASARAN

2

URAIAN

INDIKATOR

3

4

I.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Terpenuhiya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

Terpenuhinya Barang ATK, alat kebersihan,Barang cetakan, peralatan kantor, alat elektronik

2.

Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi dalam dan keluar daerah

Terselenggaranya Rapat Kor dinasi dan konsultasi dalam luar daerah

Terselenggaranya Rapat Kor dinasi dan konsultasi dalam luar daerah

3.


Tersedianya Layanan Admi nistrasi Kantor

Terpenuhinya pembayaran Rekening listrik,koran/majalah dll.

4.

Honorarium Tenaga Kontrak Kerja (TKK) Kab. Pandeglang

Meningkatnya Aktivitas Kerja

Terpenuhinya pembayaran Honorarium TKK.

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya kenyaman aktivitas kerja dan meningkatnya kinerja aparatur

Terpeliharanya kegiatan pemeliharaan gedung kantor

2.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Terpenuhinya kelancaran koordinasi/operasional kantor

Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 (dua)

3.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Meningkatnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terpeliharanya 4 (emapat) unit peralatan kantor

3.

Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & Keuangan

1.

Penyusunan laporan dan Rekonsiliasi Keu angan

Tersusunnya laporan keungan

Tercpenuhinya dokumen keuangan.

2.

Pengelolaan Asset SKPD

Tercapainya pelaporan keungan yang efektif

Terkelolanya Asset SKPD dengan baik

4.

Peningkatan Pengembangan dokumen perencanaan pelporan & evaluasi

1.

Penyusunan dokumen perenecanaan SKPD

Tersusunya dokumen peren canaan SKPD

Tersedianya dokumen perencana an SKPD

2.

Penyusunan dokumen pelaporan dan eva luasi SKPD

Terpenuhinya dokumen pe laporan dan evaluasi

Tersedianyadokumen pelaporan dan evaluasi SKPD

12

1

2

3

4

5.

Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

1.

Pemberdayaan PKK

Terselenggaranya pemberdayaan PKK

Terlaksananya kegiatan TP-PKK

2.

Musrenbangkel

Terlaksananya Musrenbang kel

Tercapainya 1 kegiatan Musrenbangkel

3.

Penyelenggaraan Kegiatan pendistribusian Raskin

Tercapainya penyelenggaraan kegiatan distibusi ras kin

Terlaksananya kegiatan distribusi raskin

4.

Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Tingkat RT/RW

Terlaksananya kegiatan masyarakat

Terkoordinasinya kegaiatan 31 RT /6 RW dan 5 0rang kader posyan du

6.

Pemeliharaan Kantibmas dan Pence-

1.

Koordinasi upaya penyelengraan Ketentraman dan Ketertiban umum

Terlaksananya kegiatan koor dinasi

Terlaksananya kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentra-

gahan tindak kriminal

man dan ketertiban umum

13

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KELURAHAN CILAJA (1.20.53.) PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ((1.20.1.20.53.36). KEGIATAN : Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kenetraman dan Ketertiban Umum (1.20.1.20.53.36.002)

NO 1

SASARAN STRATEGIS Terciptanya Supremasi Hukum

INDIKATOR KINERJA

Alat/cara/sumber/pembuk tian/penjelasan

Hasil (outcome) Menurunya jumlah pelanggaran Laporan hasil evaluasi Hukum.. Keamanan dan Ketertiban Targer : 66,67 % Umum.

ASUMSI ASUMSI POKOK -Terjaganya keamanan yang kondusif;

Keluaran (Output) Jumlah kegiatan koordinasi Adanya laporan hasil keamanan dan ketertiban umum pelaksanaan Keamnan dan Target : 1 Kegiatan Ketertiban Umum Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Umum

Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :

1 .APBD : Rp. 5.000.000,2. 19 ORANG 3. 1 Unit Kend. Roda 2

Dana APBD

SEKRETARIS KELURAHAN CILAJA

Pandeglang, Mei 2013 KASI PEMERINTAHAN KELURAHAN CILAJA

YAYAN SOFYAN S.Sos NiP. 196407251990031008

TEDI TORYADI SH Nip. 197805202008011006

Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KELURAHAN CILAJA (1.20.53.) PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ((1.20.1.20.53.30). KEGIATAN : Kegiatan Musrenbang Kel. (1.20.1.20.53.30.020)

NO 1

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif.

INDIKATOR KINERJA


Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas Laporan hasil kegiatan pelayanan publik dan kepuasan penyelenggaraan masyarakat umum dan dunia MusrenbangKel. usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah. -Targer : 66,67 % Terlaksananya fungsi Pemerintah.

Keluaran (Output) Terselenggaranya Musrenbangkel. Target : 1 Kegiatan.

Adanya laporan Hasil kegitan Musrenangbangkel Tingkat Kelurahan.

ASUMSI ASUMSI POKOK Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan MusrenbangKel.

Pelaksanaan kegiatan Musyawarah Rencanan Pembangunan di Kelurahan Cilaja.


1 .APBD : Rp. 6.000.000,2.25 ORANG 3.Kend. Roda 2 (dua)

Dana APBD


Pandeglang, Mei 2013 KASI PEMBANGUNAN KELURAHAN CILAJA


NURHENDI WIJAYA S.Sos Nip. 196510051986031026


LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KELURAHAN CILAJA (1.20.53.) PROGRAM : Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah ((1.20.1.20.53.47). KEGIATAN : Kegiatan Operasional PAD di Kelurahan (1.20.1.20.53.47.003)

NO 1

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kapasitas fiskal Daerah.

INDIKATOR KINERJA Hasil (outcome) Presentase kenaikan PAD dan alokasi anggaran untuk pembangunan. -Targer : 66,67 % Terlaksananya fungsi Pemerintah.

Keluaran (Output) Tercapainya target PAD. Target : 1 Kegiatan.


ASUMSI ASUMSI POKOK

Laporan hasil Pendapatan Tercapainya PAD dari penagihan pelaksanaan PBB penagihan PBB.

Adanya laporan hasil kegiatan pelaksanaan PBB. Pelaksanaan kegiatan penagihan PBB


1 .APBD : Rp. 5.000.000,2. 19 ORANG 3. Kend. Roda 2 (dua)

Dana APBD






LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KELURAHAN CILAJA (1.20.53.) PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ((1.20.1.20.53.30). KEGIATAN : Kegiatan Pelaksanaan PHBI (1.20.1.20.53.30.008)

NO 1


INDIKATOR KINERJA


Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas Laporan Hasil Evaluasi pelayanan publik dan kepuasan Kegiatan PHBI masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah. -Targer : 66,67 % Terlaksananya fungsi Pemerintah.

Keluaran (Output) Jumlah pelaksanaan PHBI Target : 2 Kegiatan.

ASUMSI ASUMSI POKOK Terlaksananya kegiatan PHBI.

Adanya pelaksanaan kegiatan PHBI

Pelaksanaan kegiatan PHBI


1 .APBD : Rp. 5.000.000,2. 19 ORANG 3. kend. Roda 2 (dua)

Dana APBD


Pandeglang, Mei 2013 KASI KESOS KELURAHAN CILAJA


M. HIILAL RAYENDRA S.Ag Nip. 197201202006041011


LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KELURAHAN CILAJA (1.20.53.) PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ((1.20.1.20.53.30). KEGIATAN : Kegiatan Pelaksanaan PHBN (1.20.1.20.53.30.009)

NO 1


INDIKATOR KINERJA


Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas Laporan hasil kegiatan pelayanan publik dan kepuasan pelaksanaan Hari Besar masyarakat umum dan dunia Nasional (PHBN) usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah. -Targer : 66,67 % Terlaksananya fungsi Pemerintah.

Keluaran (Output) Jumlah pelaksanaan PHBN Target : 2 Kegiatan.

ASUMSI ASUMSI POKOK Terlaksananya pelaksanaan PHBN

Adanya laporan hasil kegiatan pelaksanaan PHBN

Pelaksanaan PHBN



Dana APBD






LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KELURAHAN CILAJA (1.20.53.) PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ((1.20.1.20.53.30). KEGIATAN : Kegiatan Pelaksanaan PKK (1.20.1.20.53.30.011)

NO 1


INDIKATOR KINERJA


Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas laporan hasil Evaluasi pelayanan publik dan kepuasan kegiatan rapat PKK masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah. -Targer : 66,67 % Terlaksananya fungsi Pemerintah.

Keluaran (Output) Jumlah pemberdayaan PKK Target : 2 Kegiatan.

ASUMSI ASUMSI POKOK Berjalannya rapat kegiatan PKK tingkat kelurahan.

Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PKK Tk. Kel. Cilaja. Pelaksanaan Kegiatan PKK Tingkat Kelurahan Cilaja.



Dana APBD






PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013

KODE

URAIAN URUSAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

1 1

2

INDIKATOR KINERJA PROGRAN/KEGIATAN

3

RENCANA TAHUN 2013 Lokasi

TARGET

Kebutuhan

4

4

5

Catatan Penting 4

RENCANA TAHUN 2014 TARGET

Kebutuhan

4

5

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

472,500,000

472,500,000

1.20.27

KECAMATAN SUMUR

428,200,000

472,500,000

20

1.20.27 01


1

20

1.20.27 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

4,800,000

6,558,400

1

20

1.20.27 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5,000,000

2,800,000

1

20

1.20.27 01 10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6,000,000

6,000,000

1

20

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 1.20.27 01 11 Kantor

1,000,000

500,000

1

20

1.20.27 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10,000,000

42,600,000

1

20

1.20.27 01 16 Penyediaan Makan dan Minum

1

20

1.20.27 01 17 Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah

1

20

1 1

1

20

1

20

1

Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang memadai

Kec. Sumur

100%

72,300,000

100%

111,976,500

6,600,000

10,800,000

14,600,000

15,300,000

1.20.27 01 18 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

6,300,000

6,300,000

20

Penyediaan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan 1.20.27 01 22 Kepegawaian dan Kearsipan

3,600,000

8,000,000

20

1.20.27 01 23 Pengadaan Kelengkapan Kebersihan

1,500,000

1,343,100

1

20

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten 1.20.27 01 31 Pandeglang

6,600,000

5,775,000

1

20

1.20.27 01 45 Pengadaan Alat tulis Kantor

6,300,000

6,000,000

1

20

1.20.27 02

1

20

1.20.27 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

2,500,000

623,500

1

20

1.20.27 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

5,000,000

10,000,000

1

20

1.20.27 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

20,000,000

6,000,000


Menungkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang representatif

80

80

29,500,000

80

80

18,123,500

1

20

1.20.27 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

2,000,000

1

20

1.20.27 06

1

20

1.20.27 06 04 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun

5,000,000

5,000,000

1

20

1.20.27 06 06 Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan

5,000,000

5,000,000

1

20

1.20.27 06 07 Pengelolaan Aset SKPD

4,000,000

5,000,000

1

20

1.20.27 08

1

20

1.20.27 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

1

20

1.20.27 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

1

20

1.20.27 30

1

20

1.20.27 30 05 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

1

20

1.20.27 30 06

1

20

1 1

Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Terciptanya sistem pelaporan Keauang Kinerja dan Keuangan yang Efektif

Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Tersusunnya dan tersedianya Dokumen dan Evaluasi perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi


Terselenggaranya Pemerintahan Umum yang Koordinatif dan Simultan

80

80

80

80

80

80

15,000,000

15,000,000

1,500,000

80

80

80

80

15,000,000

12,000,000

10,000,000

6,000,000

5,000,000

6,000,000

226,400,000

80

80

227,900,000

7,000,000

7,000,000

10,000,000

10,000,000

1.20.27 30 08 Pelaksanaan PHBI

10,000,000

10,000,000

20

1.20.27 30 09 Pelaksanaan PHBN

10,000,000

10,000,000

20

1.20.27 30 11 Pemberdayaan PKK

10,000,000

6,000,000

1

20

1.20.27 30 12 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP, KK dan Akte)

12,000,000

18,000,000

1

20

1.20.27 30 17 Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten

15,000,000

11,000,000

1

20

1.20.27 30 19 Musrenbangkec

10,000,000

9,000,000

1

20

1.20.27 30 32 Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes

5,000,000

5,000,000

127,400,000

127,400,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

4,500,000

1

20

1

20

1

20

Koordinasi Penyelenggaraan dengan Instansi Tingkat Kecamatan

Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra 1.20.27 30 33 Penggerak Pembangunan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Distribusi RASKIN 1.20.27 30 39 Kecamatan 1.20.27 30 40 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Desa (DAD)

1

20

1.20.27 62

1

20

1.20.27 62

Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga Tingkat Kecamatan xx Penyelenggaraan Kompetisi Olahrata

Meningkatnya Pembinaan partisipasi Pemuda dan Olah Raga serta didukung oleh sarana dan Prasarana yang memadai

80

80

15,000,000

15,000,000

80

80

16,500,000

16,500,000

Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama

Meningkatkan keiaman dan Ketakwaan Kepada Allah SWT

1

20

1.20.27 42

1

20

1.20.27 42 02 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi

15,000,000

15,000,000

1

20

1.20.27 42

10,000,000

15,000,000

1

20

1.20.27 42 07 Pembinaan Keagamaan

30,000,000

50,000,000

xx Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan

80

80

55,000,000

80

80

65,000,000

250,000 3,000,000

550,000 27,500 20 6,600,000

12

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 Nama SKPD : Kelurahan Cilaja URUSAN,/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

KODE

1 1

1

20

1.20.53 01

1

20

1.20.53 01 012 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

TARGET

Kebutuhan

4

5

6

20

20

NON URUSAN


20

Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang memadai.

Kel. Cilaja

7

TARGET

Kebutuhan

8

9

184,100,000

263,169

98,804,000

263,169.242

56,728,802

172,470.484

16,614,802

86,235.242

- Jumlah Alat Kebersihan

8 item

1,064,802

1,118.042

Pengadaan Alat tulis Kantor

- Jumlah Alat Tulis Kantor

18 item

2,000,000

2,100.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Jumlah Peralatan Kantor

2 item

10,000,000

10,500.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Jumlah barang cetakan

9 item

1,500,000

1,575.000

Penyediaan Penggandaan

- Jumlah Penggandaan/Photocopy

8.000 lbr

1,050,000

1,102.500

4 item

1,000,000

1,050.000

5,600,000

5,880.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.53 01 017 Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah - Jumlah rapat/laporan

12 bulan

2,100,000

2,205.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Jumlah perjalanan Dinas dalam daerah

12 bulan

1,500,000

1,575.000

16 Penyediaan Makan dan Minum

- Jumlah perjalanan Dinas luar daerah

12 bulan

1.20.53 01 024 Layanan Administrasi Perkantoran 22 Penyediaan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan

1

3

Lokasi

URUSAN 00

RENCANA TAHUN 2015 Catatan Penting

2

1

1

RENCANA TAHUN 2014


31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja 1.20.53 01 031 Kabupaten Pandeglang

2,000,000

2,100.000

19,800,000

20,790.000

- Jumlah pemakaian listrik

12 bulan

2,100,000

2,205.000

- Jumlah Koran/Majalah

12 bulan

1,500,000

1,575.000

- Jumlah Pemakaian Internet

12 bulan

3,600,000

3,780.000

- Jumlah tenaga keamanan kantor

3 orang

5,400,000

5,670.000

- Jumlah tenaga kebersihan kantor

4 orang

7,200,000

7,560.000

- Jumlah TKK

4 0rang

14,714,000

15,449.700

1

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

20

1.20.53 02

1

20

1.20.53 02 016 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3

4

5

Kel. Cilaja

100%

21,500,000

1 gedung

10,000,000

10,500.000

- Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

1 unit

3,000,000

3,150.000

- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

1 unit

3,500,000

3,675.000

- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara

5 unit

5,000,000

5,250.000

15,000,000

15,750.000

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang refresentatif - Jumlah gedung kantor yang terpelihara

6

7

8 100%

9 22,575.000

1

20

1

20

1

20

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 1.20.53 02 018 Dinas/Operasional 1.20.27 02 n Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.20.53 02 075 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

1

20

1.20.53 06

1

20

1.20.53 06 006 Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan

- Jumlah Laporan Keuangan

17 dokumen

10,000,000

10,500.000

1

20

1.20.53 06 007 Pengelolaan Aset SKPD

- Jumlah Laporan pengelolaan Aset

3 dokumen

5,000,000

5,250.000

1

20

1.20.53 08

1

20

1.20.53 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

- Jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

3,304,330

3,469.547

1

20

1.20.53 08 002 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

- Jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

2,270,868

2,384.411


Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

Terciptanya sistem pelaporan Keuangan yang yang efektif.

Tersusunnya dan tersedia Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

Kel. Cilaja

Kel. Cilaja

5,575,198

Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1

20

1.20.53 30


1

20

1.20.53 30 001 Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman

1

20

1.20.53 30 008 Pelaksanaan PHBI

1

20

1

20

1

20

1.20.53 30 020 Musrenbangkel

Kel. Cilaja

5,853.958

85,296,000

Terselenggaranya Pemerintahan Umum yang Koordinatif dan Kel. Cilaja Stimulan. - Jumlah kegiatan keamanan dan ketertiban umum

85,296,000

Kel. Cilaja

46,519.800

15 orang

5,000,000

5,250.000

- Jumlah kegiatan pelaksanaan PHBI

2 keg.

10,000,000

10,500.000

1.20.53 30 009 Pelaksanaan PHBN

- Jumlah kegiatan pelaksanaan PHBN

2 keg.

10,000,000

10,500.000

1.20.53 30

- Jumlah Pemberdayaan PKK

2 kali

10,000,000

10,500.000

- Terlaksananya perencanaan pembangunan yang 'partisipatif

1 keg

6,000,000

6,300.000

dan ketertiban umum

11 Pemberdayaan PKK

1

2

3

1

20

1.20.53 30 024

Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatgan Distribusi Raskin

1

20

1.20.53 30 ,025

Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatgan Kelembagaan - Jumlah RT/RW yang terbina Masyarakat

4

- Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Distribusi Raskindokumen Musrenbangkel

- Jumlah Posyandu yang terbina

5

6

7

8

9

4 keg

6,976,000

7,324.800

31 orang

22,320,000

23,436.000

50 orang

15,000,000

15,750.000

JUMLAH ………………………………………….

184,100,000

193,305.000

184,100,000 -

Cilaja ,

Maret 2013 Lurah Cilaja

MULYADI NIP. 19580904198503 1 006

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN PANDEGLANG NAMA SKPD

:

KELURAHAN CILAJA

RENCANA TAHUN 2013 URAIAN URUSAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

1


2

1

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

Catatan Penting

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD (Rp)

Instansi Pusat/SKPD Provinsi Penanggung jawab

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014

APBD Prov (Rp)

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif TARGET

APBN (Rp)

6

7

APBD (Rp)

APBD Prov (Rp)

APBN (Rp)

9

8

10

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1

20

217,414,000

-

-

228,284.700

-

-

1

20

1.20.53

01

100%

58,454,000

-

-

61,376.700

-

-

1

20

1.20.53

01

12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

20

1.20.53

01

45 Pengadaan Alat tulis Kantor

- Jumlah Alat Kebersihan

8 item

1,500,000

-

- Jumlah Alat Tulis Kantor

15 item

3,000,000

-

-

1,575.000

-

-

-

3,150.000

-

1

20

1.20.53

01

12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Jumlah Peralatan Kantor

2 item

10,000,000

-

-

-

10,500.000

-

1

20

1.20.53

01

10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Jumlah barang cetakan

11 item

-

3,000,000

-

-

3,150.000

-

1

20

1.20.53

01

10 Penyediaan Penggandaan

- Jumlah Penggandaan/Photocopy

-

8.000 lbr

1,200,000

-

-

1,260.000

-

1

20

1.20.53

01

1

20

1.20.53

01

11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - Jumlah Alat-alat listrik Bangunan Kantor Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar 17 - Jumlah rapat/laporan Daerah

-

4 item

2,140,000

-

-

2,247.000

-

-

12 bulan

2,100,000

-

-

2,205.000

-

-

1

20

1.20.53

01

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Jumlah perjalanan Dinas dalam daerah

12 bulan

1,500,000

-

-

1,575.000

-

-

1

20

1.20.53

01

1

20

1.20.53

01

16 Penyediaan Makan dan Minum

- Jumlah perjalanan Dinas luar daerah

12 bulan

2,000,000

-

-

2,100.000

-

-

24 Layanan Administrasi Perkantoran

- Jumlah pemakaian listrik

12 bulan

2,100,000

-

-

2,205.000

-

1

20

1.20.53

01

-

22 Penyediaan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

- Jumlah Koran/Majalah

12 bulan

1,500,000

-

-

1,575.000

-

1

20

1.20.53

01

-

- Jumlah tenaga keamanan kantor

4 orang

7,200,000

-

-

7,560.000

-

1

20

1.20.53

01

-

- Jumlah tenaga kebersihan kantor

4 orang

7,200,000

-

-

7,560.000

-

1

20

1.20.53

31

-

- Jumlah TKK

4 0rang

14,014,000

-

-

14,714.700

-

-

1

20

1.20.53

02

100%

82,500,000

-

-

86,625.000

-

-

1

20

1.20.53

02

-

-

-

-

-

1 gedung

75,000,000

-

-

78,750.000

-

-



16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang memadai

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang representatif

- Jumlah gedung kantor yang dipelihara

Kel. Cilaja

Kel. Cilaja

Kel. Cilaja

Kel. Cilaja

100%

100%

1 1

20 20

1.20.53 1.20.27

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

02

18

- Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional

1 unit

3,000,000

-

-

3,150.000

-

-

02

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 18 Dinas/Operasional

- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

1 unit

2,500,000

-

-

2,625.000

-

-

- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara

5 unit

2,000,000

-

-

2,100.000

-

-

100%

15,000,000

-

-

15,750.000

-

-

1

20

1.20.53

02

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

1

20

1.20.53

06


1

20

1.20.53

06

06 Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan

- Jumlah Laporan Keuangan

17 dokumen

10,000,000

-

-

10,500.000

-

-

1

20

1.20.53

06

07 Pengelolaan Aset SKPD

- Jumlah Laporan pengelolaan Aset

3 dokumen

5,000,000

-

-

5,250.000

-

-

1

20

1.20.53

08

100%

15,000,000

-

-

15,750.000

-

-

1

20

1.20.53

08

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

- Jumlah dokumen perencanaan

7 dokumen

10,000,000

-

-

10,500.000

-

-

Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi 02 SKPD

- Jumlah dokumen pelaporan

5 dokumen

5,000,000

-

-

5,250.000

-

-

60%

46,460,000

-

-

48,783.000

-

-

2 kali

5,000,000

-

-

5,250.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,300.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,250.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26,733.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,250.000

-

-

1

20

1.20.53

08

1

20

1.20.53

30

1

20

1.20.53

30

1

20

1.20.53

30

Terciptanya sistem pelaporan Keuang yang Efektif

Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Tersusunnya dan tersedianya Dokumen Pelaporan dan Evaluasi perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 11 Pemberdayaan PKK

19 Musrenbangkel

Terselenggaranya Pemerintahan Umum yang Koordinatif dan Simultan - Jumlah Pemberdayaan PKK

- Terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif

Kel. Cilaja

Kel. Cilaja

Kel. Cilaja

1 kali

6,000,000

- Jumlah dokumen Musrenbangkel

1

1

1

20

20

20

1.20.53

1.20.53

1.20.53

30

30

38

Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatgan Distribusi - Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 24 Raskin Distribusi Raskindokumen Musrenbangkel Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatgan 33 Kelembagaan Masyarakat

01

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

5,000,000

- Jumlah RT/RW yang terbina

31 orang

- Jumlah Posyandu yang terbina

15 orang

- Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Ketertiban Umum

155 orang

25,460,000

5,000,000

Kel. Cilaja

Kel. Cilaja

Kel. Cilaja

100%

100%

80%

Cilaja ,

Agustus 2012 Lurah Cilaja

MULYADI NIP. 19580904198503 1 006

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KELURAHAN CILAJA (1.20.53.) PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ((1.20.1.20.53.30). KEGIATAN : Kegiatan Penyelenggaran Kegiatan Dlstribusi Raskin (1.20.1.20.53.30.024)

NO 1


INDIKATOR KINERJA


Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas laporan hasil Evaluasi pelayanan publik dan kepuasan kegiatan pendistribusian masyarakat umum dan dunia Raskin usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah. -Targer : 66,67 % Terlaksananya fungsi Pemerintah.

ASUMSI ASUMSI POKOK Tersalurkannya Beras Raskin

Keluaran (Output) -Jumlah Monitoring evaluasi dan Adanya laporan hasil pelaporan distribusi Raskin.. pelaksanaan pendistibusian Target : 4 Kegiatan. raskin Pelaksanaan Pendistribusian Raskin


1 .APBD : Rp. 5.000.000,2. 30 ORANG 3. Kendaraan roda empat

Dana APBD






RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KELURAHAN CILAJA

TAHUN 2011-2016

KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011

KATA PENGANTAR Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) merupakan dokumen teknis operasional jangka menengah yang bersifat stratejik sebagai penjabaran lebih lanjut dari dokumen RPJM Daerah. Dalam perumusan Visi, Misi Kelurahan Cilaja Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang selain mengacu pada RPJM Daerah, juga dengan memperhatikan segenap potensi dan sumber daya dan dengan memperhatikan berbagai unsur kegiatan, kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra Kelurahan Cilaja Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang sebagai kelanjutan – kelanjutan dari Renstra Kelurahan Cilaja yang di sinkronkan kembali dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ini akan dijadikan acuan utama dalam melakukan penyusunan program dan kegiatan tahunan khususnya untuk tahun anggaran 2011-2016 yang selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen perencanaan tahunan berupa rencana kerja (Renja) Kelurahan Cilaja Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang.

LURAH CILAJA

L. SUBINA.SE,MM NIP. 19640814 198603 1 010

i

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN CILAJA NOMOR TANGGAL

: 01.a/2012 : 06 JANUARI 2012

TENTANG

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA) KELURAHAN CILAJA TAHUN 2011 - 2016

ii

Renstra– Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja DPKPA (Renja SKPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016. Renstra Kelurahan Cilaja Pandeglang Tahun 2011-2016 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 untuk setiap unit kerja daerah, memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis, Rencana Program dan Indikasi Kegiatan. Penyusunan Renstra Kelurahan Cilaja Pandeglang ini merupakan kelanjutan dari Renstra sebelumnya yang selanjutnya telah dilakukan penyesuaian sehubungan dengan Rancangan Renstra SKPD. Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, dimana yang berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah Kelurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan trasparansi serta demokrasi yang berkembang di kelurahan, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel) atau pun Rencana Pembangunan Tahunan Kelurahan (RKP Kelurahan). RPJM Kelurahan Cilaja ini merupakan rencana stategis Kelurahan Cilaja untuk mencapai untuk mencapai tujuan dan cita-cita Kelurahan. RPJMKel nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki perencanaan yang memberi kesempatan kepada Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai Partisipasif, Transparan dan Akuntabilitas. 1


1.2 Landasan Hukum Dalam penyusunan Renstra Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang ini, peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum antara lain: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4.


5.

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6.


7.


8.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

9.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

56

Tahun

2001

tentang

Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 6 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 2


12. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2007 Revisi atas Peraturan

Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2006-2010; 15. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas

Jabatan Struktural dan Non Struktural Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang; 16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ, Tanggal 11 Agustus

2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No: 239/IX/6/8/2003, tanggal

25 Maret 2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 19. Keputusan Bupati Pandeglang No. 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. 20. Peraturan Kelurahan Karaton Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel) Tahun 2011-2015.

3


1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renstra Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 adalah untuk: 1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang; 2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang; 3. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Kelurahan Karaton Kabupaten Pandeglang agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam; 4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; 5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan. Sedangkan tujuannya yaitu untuk: 1. Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh stakeholder; 2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang.

4


1.4 Sistematika Penulisan Penyajian Rancangan Renstra SKPD Tahun 2011-2016 disusun berdasarkan sistematikan sebagai berikut : BAB 1

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2

Sumber Daya SKPD

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2

Telaah Visi, Misi, Program Kerja Kepala Daerah Terpilih

3.3

Telaah Renstra SKPD

3.4

Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Stategis

3.5

Penentuan Isu-Isu Stategis

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi SKPD

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3

Strategi dan Kebijakan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

5


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tujuan Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 1). Tugas Pokok Kelurahan Cilaja mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 2). Fungsi Kelurahan Cilaja merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Pandeglang dalam wilayah Kecamatan Majasari , yang dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. Pengoordinasian kegiatan pembangunan; b. Pengoordinasian kesejahteraan sosial; c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; d. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan; e. Pembinaan penyelenggaraan kelembagaan lingkup rukun warga. 3). Rincian Tugas 1. LURAH Tugas

:

Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dlimpahkan oleh Bupati untuk

menangnani sebagai urusan Otonomi Daerah dan juga

melaksanakan tugas umum Pemerintahan Fungsi

:

a. Penyusunan program dan kegiatan kelurahan b. Pengordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa d. Pengordinasian kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban dan kebersihan f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan dibidang Pendapatan Daerah g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan dibidang Kesejahteraan Sosoial h. Pelaksanaan Penatakeusahaan Kelurahan i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsnya

6


2. Sekretaris Tugas

:

Melaksanakan

urusan

umum,

penyusunan

perencanaan,

pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian Fungsi

:

a. Penyelenggaraan, pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan keegawaian. b. Penyelenggaraan urusan umum dan perelengkapan, keprotokolan dan hubungnan masyarakat. c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan. d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan laporan pelaksanaan unit kerja. e. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Seksi Pemerintahan Tugas

:

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pemerintahan.

Fungsi

:

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pemerintahan b. Penyusunan Program dan Kegiatan seksi Pemerintahan c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan 4. Seksi Kesejahteraan Sosial Tugas

: Merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis bidang kesejahteraan Sosial

Fungsi

:

a. Penyusunan bahan permusan kebijaksanaan teknis bidang kesejahteraan social b. Penyusunan Program dan Kegiatan seksi kesejahteraan sosial c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan sosial d. Penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan sosial

7


5. Seksi Pembangunan Tugas

:

Merumuskan

dan

melaksanakan

kebijakan

teknis

bidang

pembangunan Fungsi

:

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan b. Menyusun Program dan Kegiatan seksi pembangunan c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan

6. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan Cilaja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagi kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;



Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati;



Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;



Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

8


4). Bagan Organisasi SKPD KELURAHAN CILAJA KABUPATEN PANDEGLANG LURAH SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PEMBANGUNA N

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI PEMERINTAHAN

KET : = GARIS LINI = GARIS KOORDINASI 2.2 Sumber Daya SKPD Kelurahan Cilaja merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Pandeglang dalam wilayah Kecamatan Majasari , yang dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Kelurahan Cilaja mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kelurahan Cilaja Terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor :

Tahun 1980, dengan luas wilayah 42.559 Ha. Memiliki batas administrasi

sebagai berikut : Utara

: Berbatasan dengan Kelurahan Juhut dan Pandeglang

Timur

: Berbatasan dengan Kelurahan Saruni dan Pagerbatu

Selatan

: Berbatasan dengan Kelurahan Pandeglang dan Karaton

Barat

: Berbatasan dengan Kelurahan Pagerbatu

Pusat Pemerintahan Kelurahan, terletak di Majasari, sekitar 2 Km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Pandeglang sebelah Barat. Kelurahan Cilaja memiliki iklim tropis dan sub curah hujan 921 mm/tahun dan rata-rata suhu 22,5°C. Bentuk Kelurahan

Cilaja umumnya merupakan daerah dataran dan ketinggian

Kelurahan Cilaja 200 M diatas permukaan laut. Kelurahan Cilaja terdiri dari 6 RW dan 24 RT. 9


Jumlah Penduduk Kelurahan Cilaja berdasarkan data bulan Desember Tahun 2010 dengan jumlah penduduk sebanyak 7.120 jiwa, terdiri dari 3.785 jiwa laki-laki dan 3.337 jiwa perempuan. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mewajibkan kepada Bupati untuk menyusun Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah serta penjabarannya sebagai bagian dari proses penyusunan Anggaran Kabupaten periode satu tahun anggaran, disamping itu juga dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mewajibkan Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan, meliputi : Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah dan badan lainnya. Pedoman penyusunan APBD tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sedang penyusunan dan penyajian laporan keuangan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Bupati bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintah Daerah. Selanjutnya dengan pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah, pengelolaan keuangan Daerah tersebut dilaksanakan oleh kepala Satuan Kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD A. Pengelolaan Belanja Daerah 1. Kebijakan Pendapatan Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, untuk mempertajam makna dari strategi dan menjadi pedoman bagi berbagai keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi, serta mengatur mekanisme tindakan lanjutan untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Beberapa kebijakan terkait dengan Anggaran Pendapatan (Pajak PBB) yang ditempuh Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang adalah: (1) Meningkatkan PAD, melalui penggalian potensi SDA yang ada se-optimal mungkin dengan tetap memperhatikan kemampuan, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberlanjutan hasilnya (sustainable resources and yiled) yang diikuti dengan meningkatnya fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat; (2) Melakukan perubahan prosedur dan tata kerja pemungutan, baik terhadap pajak maupun retribusi daerah antara lain dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi

pola

pungutan

sesuai

dengan

perubahan

dan

dinamika

perkembangan perekonomian masyarakat yang berorientasi pada pengoptimalan 10


(3) perolehan pendapatan tanpa mengesampingkan peningkatan pelayanan kepada objek pajak atau retribusi daerah; (4) Meningkatkan Kesadaran para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban diimbangi dengan peningkatan pelayanan; Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah diatasnya (pemerintah pusat). Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut pada dasarnya di tempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. 2. Target dan Realisasi Pendapatan Berikut ini jumlah Target dan Realisasi Pendapatan yang dikelola oleh Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang pada tahun anggaran 2010: Tabel 3.1. Target Pajak PBB Tahun Anggaran 2010 NO. URUT 1 1 2 3

ANGGARAN (Rp) 3

URAIAN 2 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah

25.526.776

Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2010 NO. URUT 1 1 2 3

REALISASI (Rp) 3

URAIAN 2 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah

15.324.012

PERSENTASE % 4

60,3

Berdasarkan tabel diatas, jumlah keseluruhan pendapatan yang dikelola oleh Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang, terealisasi sebesar Rp. 15.324.012,- atau mencapai 60,3% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 25.526.776,- Kontribusi terhadap pendapatan daerah berasal dari Pajak Bumi Bangunan. Namun Pada Kontak Kinerja pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun berikutnya di tetapkan sebesar 80%.

11


3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan (1) Personil yang ditunjuk khususnya untuk melaksanakan kegiatan, masih belum sepenuhnya memahami tugas pokok serta mematuhi tertib administrasi umum maupun keuangan sesuai ketentuan yang berlaku; (2) Perlengkapan yang kurang mencukupi diantaranya kendaraan untuk transportasi terutama kendaraan roda dua dalam menunjang pelaksanaan tugas; b. Solusi (1) Penambahan atau peningkatan aparatur serta penempatan personil sesuai dengan keahlian/kemampuan dan wawasan yang dimiliki; (2) Adanya transfer keilmuan/keahlian dari personil yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepada personil lain guna peningkatan kapasitas aparatur; (3) Penambahan perlengkapan kerja berupa kendaraan roda dua untuk menunjang pelaksanaan tugas; (4) Mengadakan pembekalan tentang penggunaan alat/perlengkapan penunjang tugas kepada beberapa personil yang dianggap mampu. 2.4. Permasalahan dan Peluang Pengembangan SKPD a. Permasalahan (1) Personil yang ditunjuk khususnya untuk melaksanakan kegiatan, masih belum sepenuhnya memahami tugas pokok serta mematuhi tertib administrasi umum maupun keuangan sesuai ketentuan yang berlaku; (2) Belum meratanya pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam pengoperasian peralatan yang ada seperti : Komputer, Internet, dan sebagainya; b. Peluang (1) Peningkatan kualitas maupun kuantitas koordinasi dengan Satuan Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang maupun Provinsi Banten serta instansi vertikal lainnya, demi lancarnya proses pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerah; (2) Penambahan atau peningkatan aparatur serta penempatan personil sesuai dengan keahlian/kemampuan dan wawasan yang dimiliki; (3) Mengadakan pembekalan

tentang pelaksanaan tertib administrasi umum dan

keuangan bagi para pengelola kegiatan. Pembekalan ini diselenggarakan pada awal tahun anggaran, yaitu sebelum kegiatan yang dimaksud dimulai; (4) Penambahan/peningkatan Anggaran Belanja Tidak langsung dan Belanja Rutin bagi Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang pada tahun anggaran 2011. 12


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan SKPD merupakan bentuk Evaluasi dan Solusi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam media pelaporan. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan SKPD ini didasarkan pada pengukuran dan evaluasi kinerja Kelurahan Karaton yang telah ditetapkan serta telah berakhirnya pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan SKPD ini dilakukan melalui penghitungan pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara Rencana Kerja dan Realisasi Kegiatan, ditinjau dari aspek masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja dituangkan ke dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

3.1.1. Permasalahan Berdasarkan Tugas

Kelurahan Cilaja mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun Permasalahan Berdasarkan Tugas yang dilaksanakan Kelurahan Cilaja, adalah sebagai berikut : (1) Personil yang ditunjuk khususnya untuk melaksanakan kegiatan, masih belum sepenuhnya memahami tugas pokok serta mematuhi tertib administrasi umum maupun keuangan sesuai ketentuan yang berlaku; (2) Belum

meratanya

pengetahuan

dan

keterampilan

pegawai

dalam

pengoperasian peralatan yang ada seperti : Komputer, Internet, dan sebagainya;

3.1.2. Permasalahan Berdasarkan Fungsi Pelayanan Kelurahan Cilaja merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Pandeglang dalam wilayah Kecamatan Majasari , yang dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 13


a. pengoordinasian kegiatan pembangunan; b. pengoordinasian kesejahteraan sosial; c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan; e. pembinaan penyelenggaraan kelembagaan lingkup rukun warga.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang terpilih adalah: “Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang di bidang agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan perdesaan”

Dalam pencapaian Visi yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam periode Rencana Strategis Lima tahunan, evaluasi dilaksanakan dengan

menilai,

menelaah

dan

menganalisis

keseluruhan

sistem

program

studi/perguruan tinggi, yang mencakup masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak (input, process, output, autcome, and impact) berdasarkan data, informasi dan buktibukti lainnya yang berkenaan dengan komponen-komponen sistemik dari seluruh penyelenggaraan kegiatan di Kabupaten Pandeglang. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana tersebut dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dengan dijabarkan melalui misi dan kegiatan berusahan diwujudkan dengan baik.

3.2.2. Misi

Dalam Rencana Strategis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pandeglang, hal-hal yang harus diemban atau dilaksanakan untuk menjabarkan dan mencapai visi yang telah ditetapkan, karena organisasi yang baik adalah organisasi yang aktivitasnya selalu digerakkan oleh misi.

Maka untuk merealisasikan visi Kabupaten Pandeglang sebagaimana dinyatakan di atas, akan ditempuh melalui 6 (enam) misi yaitu: Misi ke-1

: Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan Pariwisata

Misi ke-2

: Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya

Misi ke-3

: Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif

Misi ke-4

: Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat. 14


Misi ke-5

: Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan

Misi ke-6

: Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Daerah

Dalam pencapaian Visi tersebut yang di tembuh melalui 6 (enam) misi tersebut dalam kurun waktu lima tahun telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pandeglang. Agar setiap Tahunnya dalam Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang berupaya agar sesuai misi agar pencapaian Visi dapat tercapai.

3.2.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang berisi sesuatu yang ideal, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik yang akan menjadi arah dengan berdasarkan pada berbagai kriteria, aksesibilitas dan kewenangan. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan. Supaya efektif, sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur dan berorientasi pada hasil. Tujuan dari pelakanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang terpilih adalah: (1) Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; (2) Meningkatkan peranan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM); (3) Membangun sumber daya manusia yang berkualitas; (4) Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di sektor agribisnis dan pariwisata serta meningkatkan aksesibiltas infrastruktur terutama di perdesaan; (5) Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan pelayanan publik; Berdasarkan tujuan di atas, beberapa hal yang menjadi sasarannya adalah: (1) Meningkatnya

investasi

dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan

Pariwisata; (2) Tersedianya pengklasteran pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan; (3) Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat; (4) Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah; (5) Terlaksananya Intensifikasi, eksplorasi dan pendayagunaan potensi-potensi Sumber Daya Alam dan pemanfaatan sumber energi dengan memperhatikan keberlanjutan serta kelestarian lingkungan hidup; 15


(6) Meningkatnya pemberdayaan Koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah; (7) Meningkatnya implementasi norma agama, ilmu pengetahuan, dan kewirausahaan; (8) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (9) Meningkatnya etos kerja dan produktivitas masyarakat; (10) Tertanggulanginya

kemiskinan dan pengangguran yang diprioritaskan pada

kantong-kantong kemiskinan dengan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan Millenium Development Goal’s; (11) Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat; (12) Meningkatnya kapasitas pemuda berprestasi dan sarana olahraga; (13) Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat; (14) Mengendalikan angka kelahiran dengan meningkatkan kualitas reproduksi; (15) Terlaksananya Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana khususnya jalan menuju kawasan agribisnis, destinasi pariwisata dan pusat pemerintahan kecamatan; (16) Terlaksananya pembangunan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi; (17) Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi lokal di perdesaan dan kawasankawasan strategis; (18) Tertatanya kawasan permukiman perkotaan pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); (19) Meningkatkan rasio elektrifikasi di perdesaan dan teknologi informasi pada sentra pertumbuhan ekonomi; (20) Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai; (21) Terwujudnya jaringan transportasi regional dan internasional; (22) Terlaksananya optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup; (23) Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif; (24) Terkembangkannya database potensi daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berbasiskan teknologi informasi; (25) Meningkatnya kapasitas fiskal daerah; (26) Terciptanya masyarakat yang demokratis; (27) Terciptanya Supremasi hukum;

16


3.3. Telaah Renstra SKPD

Dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Evaluasi merupakan bagian dari suatu proses manajemen yang dimaksudkan untuk melihat pencapaian target atau tujuan yang telah disepakati yang selanjutnya dijadikan acuan pada perencanaan berikutnya. Evaluasi Visi, Misi, Program dan Kegiatan Kelurahan Karaton ini difokuskan pada pencapaian output Visi, Misi, Program dan Kegiatan yang telah dilakukan. Visi Kelurahan seperti yang tercantum dalam Renstra Kelurahan Cilaja Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kelurahan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Mengengah Kelurahan (RPJMKel) Tahun 2011-2015 adalah “Menjadikan Kelurahan Cilaja sebagai penunjang perekonomian daerah dengan didukung oleh potensi pertanian tanaman pangan dan holtikultura, serta perdangan umum yang ada menuju terciptanya masyarakat yang dinamis, makmur dan sejahtera”. Bila ditilik ke belakang, memang visi dan misi yang di cetuskan kurang stratejik. Dalam arti masih bersifat normatif bahkan cenderung bias karena tidak memiliki target yang jelas. Visi “Melalui pelayanan prima mewujudkan Kelurahan Cilaja sebagai daerah perkembangan indsutri barabg dan jasa, pertanian, serta Agrowisata menuju masyarakat ang mandiri” tidak jelas target waktunya, sampai kapan tercapainya. Mungkin akan lebih greget bila disebutkan waktunya, seperti “Kelurahan Cilaja sebagai penunjang perekonomian dan perdagangan daerah dengan didukung potensi pertanian tanaman pangan dan holtikultura menuju terciptanya masyarakat dinamis, makmur dan sejahtera” . Sedangkan Misi yang diemban adalah “Meningkatkan aparatur yang professional Produktif dan bebas KKN, Memberikan pelayanan yang Optimal pada masyarakat serta menumbuh kembangkan kemandirian pada masyarakat”, menggambarkan seolah-olah Pemda hanya bertindak sebagai penyedia jasa saja. Urusan selebihnya bukan tanggungjawab Pemda, tapi urusan masyarakat sendiri.

3.4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kelurahan Cilaja merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Pandeglang dalam wilayah Kecamatan Majasari , yang dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Kelurahan Cilaja mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 17


Kelurahan Cilaja Terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 6 Tahun 2008, tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten pandeglang, dengan luas wilayah 42.559 Ha. Memiliki batas administrasi sebagai berikut : Utara

: Berbatasan dengan Kelurahan Juhut dan Pandeglang

Timur

: Berbatasan dengan Kelurahan Saruni dan Pagerbatu

Selatan

: Berbatasan dengan Kelurahan Pandeglang dan Karaton

Barat

: Berbatasan dengan Kelurahan Pagerbatu

Pusat Pemerintahan Kelurahan, terletak di Majasari, sekitar 3 Km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Pandeglang sebelah Barat. Jarak dari Ibu Kota Provinsi Banten sekitar 22 Km, Jarak dari Ibu Kota Negara sekitar 120 Km Kelurahan Cilaja memiliki iklim tropis dan sub curah hujan 1620 mm/tahun dan rata-rata suhu 26°C. Bentuk Kelurahan Cilaja umumnya merupakan daerah dataran dan ketinggian Kelurahan Karaton 200 M diatas permukaan laut. Kelurahan Karaton terdiri dari 6 RW dan 24 RT. Jumlah Penduduk Kelurahan Cilaja berdasarkan data bulan Desember Tahun 2010 dengan jumlah penduduk sebanyak jiwa, sebanyak 7.120 jiwa, terdiri dari 3.785 jiwa lakilaki dan 3.337 jiwa perempuan. Dengan memiliki Kepala Keluarga sebanyak 1.341 Kepala Keluarga yang tersebar dalam lingkungan Kelurahan Cilaja. Arah kebijakan pembangunan Kelurahan Cilaja yang diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat memiliki potensi sebagai berikut : 1) Lahan Pertanian yang luas 2) Berjalannya kegiatan Posyandu 3) Tersedianya Kader Kesehatan 4) Sudah terbentuknya Kelompok usaha kecil 5) Terdapat beberapa kelembagaan kemasyarakatan 6) Prasarana jalan dibeberapa RW sudah tersedia 7) Telah tersedia sarana Peribadatan 8) Telah tersedia sarana kesehatan 9) Sifat gotong royong masyarakat yang tinggi 10) Adanya pengurus-pengurus dan keder-kader kelembagaan 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Sejumlah isu strategis di dalam implementasi pembangunan di Kelurahan Cilaja dalam rentang waktu tahun 2011-2016. Upaya antisipasi ini sendiri juga diperkuat 18


dengan peningkatan kualitas potensi atau sumberdaya ekonomi lokal. Berdasarkan hasil penjaringan masalah yang dilakukan di setiap RW di dapati beberapa isu strategis : 1) Sulitnya ibu-ibu memeriksa kesehatan balitanya 2) Terdapat gizi buruk 3) Kurang berkembangnya usaha kecil masyarakat 4) Terjadinya longsor 5) Teganggunya aktivitas perekonomian massyarakat 6) Masyarakat kesulitan untuk berobat 7) Masih banyaknya masyarakat yang BAB disembarang tempat 8) Kegiatan karang taruna belum berjalan rutin 9) Pengurus LPM kurang mengetahui tupoksinya 10) Gedung Majlis Taklim Rusak

19


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan - tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi itu tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, dikarenakan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut Sedangkan Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Misi adalah tujuan dan alasan mengapa Satuan Kerja Perangkat Daerah itu ada. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten. Kelurahan Cilaja merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Pandeglang dalam wilayah Kecamatan Majasari , yang dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Visi

:

Melalui pelayanan prima mewujudkan Kelurahan Cilaja sebagai daerah perkembangan indsutri barang dan jasa, pertanian, serta Agrowisata menuju masyarakat yang mandiri

Misi

:

1. Meningkatkan aparatur yang professional Produktif dan bebas KKN 2. Memberikan pelayanan yang Optimal pada masyarakat 3. Menumbuh kembangkan kemandirian pada masyarakat

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang adalah: Tujuan :

Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang pertanian dan peningkatan kesejahteraan.

Sasaran :

-

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

-

Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan

-

Meningkatkan Kwalitas Sumber Daya Manusia (SDM disegala bidang)

-

Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

-

Meningkatkan Prasarana Umum

-

Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat

-

Menumbuhkembangkan kemandirian masyarakat 20


4.3. Strategi dan Kebijakan Cara pencapaian tujuan dan sasaran melalui kebijakan dan Program-program terpilih yaitu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2016, arah dan kebijakan Kelurahan Cilaja meliputi: Kebijakan :

Program

-

Meningkatkan kualitas apartur pelayanan masyarakat

-

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum

-

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

-

Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

-

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

-

Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

-

Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

-

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Pemerintah Kabupaten Pandeglang lebih berperan pada Fungsi Alokasi karena lebih mengetahui kebutuhan Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakatnya. Sementara fungsi distribusi dan stabilisasi, efektifnya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Asas Dekonsentrasi dilakukan atas beban APBD, Asas Dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan Tugas Pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat Pemerintah yang menugaskan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut Pajak dan pemberian bagi hasil penerimaan serta bantuan keuangan atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Strategi pencapaian tersebut hakikatnya adalah memprioritaskan sektor pertanian dan perdagangan yang ada di lingkungan Kelurahan Karaton dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia diberbagai bidang.

21


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEBIJAKAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Pengelolaan Belanja Daerah 5.5.1. Kebijakan Pengelolaan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pencapaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kelurahan Karaton dalam pencapainan Visi dan Misi SKPD, yang terdiri dari pelaksanaan 6 (enam) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan adalah sebagai berikut: Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pengelolaan belanja daerah dirumuskan sebagai langkah-langkah dalam upaya untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan belanja oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah

Kabupaten

pemerintahan daerah

Pandeglang

yang

dipetakan

berdasarkan

fungsi,

urusan

dan program pembangunan dengan memperhatikan prioritas

pembangunan sehingga diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat mencapai sasaran secara optimal dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Umum (KU) APBD dimaksudkan agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu mengakomodir dan menyelaraskan berbagai aspirasi masyarakat agar terjadi konsistensi antara perencanaan dan pelaksanannya dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah yang disesuaikan dengan isu strategi dan permasalahan yang harus ditinjau serta dukungan sumber daya yang ada. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas kepada seluruh stakeholders di daerah tentang sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.

5.2. Rencana Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengukuran kinerja ini dilakukan melalui penghitungan pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara Rencana Kerja dan Realisasi Kegiatan, ditinjau dari aspek masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja dituangkan ke dalam formulir

22


Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Rincian Belanja Langsung yang dikelola oleh Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut: Tabel 5.1. Belanja Langsung KODE REKENING 1 20 53 01 1 20 53 01 1 20 53 01

02 03

1 20 53 01

06

1 1 1 1

10 16 17 24

20 20 20 20

53 53 53 50

01 01 01 01

1 20 53 02 1 20 53 02

KEGIATAN / PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peny. Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Layanan Administrasi Kantor Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

24

1 20 53 06 1 20 53 06

04 06

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

1 20 53 06

07

Pengelolaan Aset SKPD

1 20 53 08

01

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

1 20 53 08

02

Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

1 1 1 1

30 30 30 30

02 05 11

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Pemberdayaan PKK

1 20 53 30

12

Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP,KK dan Akte)

1 20 53 30 1 20 53 30

20 23

Musrenbangkel Peningkatan Pemberdayaan Posyandu

1 20 53 30

24

Peningkatan penyelenggaraan kegiatan retribusi raskin

1 20 53 30

26

Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat RT/RW

1 20 53 30

31

Peningkatan Penyelenggaraan kegiatan Kelembagaan Masyarakat

01

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pembinaan dan peningkatan SDM Linmas

1 20 53 06

1 20 53 08

20 20 20 20

53 53 53 53

1 20 53 38 20

38

23


Tabel 5.1. Target Realisasi Belanja Langsung KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

1 20 1 20

53 01 53 01

02

1 20

53 01

03

1 20

53 01

06

1 20 1 20

53 01 53 01

10 16

1 20

53 01

17

1 20

53 01

24

1 20

53 02

1 20

53 02

1 20

53 06

1 20 1 20

53 06 53 06

04 06

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

1 20

53 06

07


1 20

53 08

1 20

53 08

01

1 20

53 08

01

1 20 1 20

53 30 53 30

02

1 20

53 30

05

1 20

53 30

11

1 20

53 30

12

1 20 1 20

53 30 53 30

20 23

1 20

53 30

24

1 20

53 30

26

1 20

53 30

31

1 20

53 38

1 20

53 38

24

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peny. Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Layanan Administrasi Kantor Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Pemberdayaan PKK Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP,KK dan Akte) Musrenbangkel Peningkatan Pemberdayaan Posyandu Peningkatan penyelenggaraan kegiatan retribusi raskin Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat RT/RW Peningkatan Penyelenggaraan kegiatan Kelembagaan Masyarakat Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pembinaan dan peningkatan SDM Linmas

PERSEN KEG. (%) 90 90 90 90 90 90 90

90

90 80 80

90 100

90 90 90 100 100 90 90 100 80

100

Dari tabel diatas, dapat dilihat Realisasi Anggaran Belanja Daerah pada Kelurahan Cilaja Target Realisasi sebesar 82,6% dan merupakan akumulasi dari realisasi Belanja Operasi, dan Belanja Modal yang terdapat dalam struktur belanja pada APBD Kabupaten Pandeglang. 24


5.2. Pendanaan Kegiatan Kelurahan Cilaja

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberikan Kelurahan Cilaja kewenangan untuk memungut Pajak dan pemberian bagi hasil penerimaan serta bantuan keuangan atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Berdasarkan uraian diatas, sumber-sumber Pembiayaan Daerah terdiri dari: a. Pelaksanaan Desentralisasi Sumber-sumber pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri dari : 1) Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan Daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari : Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang syah. 2) Dana Perimbangan Dana Perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan; Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam serta Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan dipisahkan satu sama lain berdasarkan tujuan masingmasing jenis sumber tersebut agar saling mengisi dan melengkapi meliputi Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus. 3) Pinjaman Daerah Untuk membiayai kebutuhan daerah berkaitan penyediaan prasarana yang dapat menghasilkan pemerintah dapat melakukan pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri. 4) Lain-lain Penerimaan yang Syah Sumber pembiayaan daerah berasal dari penerimaan yang sah meliputi : Hibah; Dana Darurat; Penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Pelaksanaan Dekonsentrasi Dalam hubungan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah Pusat ikut campur tangan langsung atas penggunaannya. Hubungan ini bisa dikatakan “joint venture” antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Propinsi. 25


c. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Walaupun terpisah, bisa dikatakan bahwa hubungan Tugas Pembantuan mirip dengan dekosentrasi, hanya menjadi sasaran Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Daerah dan Desa serta sifatnya bukan pelimpahan kewenangan tapi penugasan. Dalam hal kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah/Desa berasal dari Pemerintah Pusat, maka dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut berasal dari APBN.

26


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Arah kebijakan pembangunan Kelurahan Cilaja yaitu ditujukan kepada Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang pada pendidikan dan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Cilaja. Program kegiatan RPJMDes Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut :

27

RENSTRA – KELURAHAN CILAJA KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011-2016

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4


BAB II


2.1


2.2

Sumber Daya SKPD

2.3


2.4


BAB III


3.1


3.2


3.3

Telaah Renstra SKPD

3.4


3.5


BAB IV


4.1

Visi dan Misi SKPD

4.2


4.3


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI


INDIKATOR

KINERJA,

KELOMPOK

KATA PENGANTAR Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) merupakan dokumen teknis operasional jangka menengah yang bersifat stratejik sebagai penjabaran lebih lanjut dari dokumen RPJM Daerah. Dalam perumusan Visi, Misi Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang selain mengacu pada RPJM Daerah, juga dengan memperhatikan segenap potensi dan sumber daya dan dengan memperhatikan berbagai unsure kegiatan, berbagai unsure kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang sebagai kelanjutan –kelanjutan dari Renstra Kelurahan Cilaja yang di sinkronkan kembali dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ini akan dijadikan acuan utama


dalam melakukan penyusunan program dan kegiatan tahunan khususnya untuk tahun anggaran 2011-2016 yang selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen perencanaan tahunan berupa rencana kerja (Renja) Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang.

LURAH CILAJA

H. DARSA, SE Penata III.c NIP. 195609181985011001

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja DPKPA (Renja SKPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016. Renstra Kelurahan Cilaja Pandeglang Tahun 2011-2016 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 untuk setiap unit kerja daerah, memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis, Rencana Program dan Indikasi Kegiatan. Penyusunan Renstra Kelurahan Cilaja Pandeglang ini merupakan kelanjutan dari Renstra sebelumnya yang selanjutnya telah dilakukan penyesuaian sehubungan dengan Rancangan Renstra SKPD. Berdasarkan pola pemikiran

yang dimaksud, dimana yang berwenang mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah Kelurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan


trasparansi serta demokrasi yang berkembang di kelurahan, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel) atau pun Rencana Pembangunan Tahunan Kelurahan (RKP Kelurahan). RPJM Kelurahan Cilaja ini merupakan rencana stategis Kelurahan Cilaja untuk mencapai untuk mencapai tujuan dan cita-cita Kelurahan. RPJMKel nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki perencanaan yang memberi kesempatan kepada Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai Partisipasif, Transparan dan Akuntabilitas.

1.2 Landasan Hukum Dalam penyusunan Renstra Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang ini, peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum antara lain:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan

dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4.


5.

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6.


7.


8.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;


13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2007 Revisi atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2006-2010;

15. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;

16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ, Tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No: 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003, tentang

Perbaikan

Pedoman

Penyusunan

Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

19. Keputusan Bupati Pandeglang No. 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

20. Peraturan Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel) Tahun 2011-2015.

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renstra Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 adalah untuk: 1.

Menyediakan satu acuan resmi bagi Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang;

2.

Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang;

3.

Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam;

4.

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

5.

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

Sedangkan tujuannya yaitu untuk: 1.

Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh stakeholder;

2.

Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang.

1.4 Sistematika Penulisan Penyajian Rancangan Renstra SKPD Tahun 2011-2016 disusun berdasarkan sistematikan sebagai berikut :


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4


BAB II


2.1


2.2

Sumber Daya SKPD

2.3


2.4


BAB III


3.1


3.2


3.3

Telaah Renstra SKPD

3.4


3.5


BAB IV


4.1

Visi dan Misi SKPD

4.2


4.3


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tujuan Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 1). Tugas Pokok Kelurahan Cilaja mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 2). Fungsi Kelurahan Cilaja merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Pandeglang dalam wilayah Kecamatan Majasari , yang dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian kegiatan pembangunan; b. pengoordinasian kesejahteraan sosial; c.

pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan; e. pembinaan penyelenggaraan kelembagaan lingkup rukun warga.

3). Rincian Tugas 1. LURAH


Tugas

:

Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dlimpahkan oleh Bupati untuk menangnani sebagai urusan Otonomi Daerah dan juga melaksanakan tugas umum Pemerintahan

Fungsi

:

a. Penyusunan Program dan Kegiatan Kelurahan b. Pengordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kelurahan c.

Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa

d. Pengordinasian kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban dan kebersihan f.

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan dibidang Pendapatan Daerah

g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan dibidang Kesejahteraan Sosoial h. Pelaksanaan Penatakeusahaan Kelurahan i.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsnya

2. Sekretaris Tugas

:

Melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian

Fungsi

:

a. Penyelenggaraan, pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan keegawaian. b. Penyelenggaraan urusan umum dan perelengkapan, keprotokolan dan hubungnan masyarakat. c.

Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan.

d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan laporan pelaksanaan unit kerja. e. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan funsinya

3. Seksi Pemerintahan Tugas

:

Merumuskan

dan

melaksanakan

kebijakan

teknis

dibidang

pemerintahan. Fungsi

:

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pemerintahan b. Penyusunan Program dan Kegiatan seksi Pemerintahan c.

Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan

d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan 4. Seksi Kesejahteraan Sosial Tugas

:

Merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis

bidang

kesejahteraan Sosial

Fungsi

:

a. Penyusunan bahan permusan kebijaksanaan teknis bidang kesejahteraan social b. Penyusunan Program dan Kegiatan seksi kesejahteraan sosial c.

Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan sosial

d. Penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan social 5. Seksi Pembangunan Tugas Fungsi

:

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembangunan :

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan


b. Menyusun Program dan Kegiatan seksi pembangunan c.

Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan

d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan

6. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan Cilaja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagi kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;



Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati;



Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;



Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah Tenaga di Lingkungan Kelurahan Cilaja Kecamatan Majasari yaitu : -

Pegawai Negeri Sipil

: 9 orang

-

Tenaga Kerja Kontrak

: 4 orang

-

Tenaga Sukwan/TKS

: 7 0rang

diatur sesuai dengan


Jumlah

: 20 orang

TABEL 1 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Pada Juni 2011 No

Pendidikan

Jenis Kelamin Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

SD

-

-

-

2

SLTP

2

-

2

3

SLTA

8

7

15

4

D1

-

-

-

5

D2

-

-

-

6

D3

-

-

-

7

S1

2

1

3

8

S2

-

-

-

12

8

20

Jumlah

Keterangan -

Sedangkan Jumlah pegawai berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel 2 Tabel 2 Jumlah Pegawai menurut Golongan dan Jenis Kelamin Per Juni 2011

No

Golongan

1

Jenis kelamin

Jumlah

Laki-laki

Perempuan

I

1

-

1

2

II

1

2

3

3

III

4

1

5

3

IV

-

-

-

6

3

9

Jumlah

Aset yang dimiliki Kelurahan Cilaja

No 1

Nama Barang/Jenis barang Tanah

Volume 426,20

Satuan M2

Status/Kondisi Sertifikat

Keterangan Milik Pemda

2

Bangunan

132

M2

Kurang Baik

Milik Pemda

3

Kendaraan Roda Dua

1

Unit

Baik

Milik Pemda

4

Viling Kabinet

1

Unit

Baik

Milik Pemda

5

Mesin Tik

1

Unit

Baik

Milik Pemda

6

Mesin Rumput

1

Unit

Rusak

Milik Pemda

7

Meja Kerja

1

Buah

Baik

Milik Pemda

8

Meja Rapat

2

Buah

Baik

Milik Pemda

9

Kursi biasa

5

Buah

Baik

Milik Pemda

10

Dispenser

1

Buah

Baik

Milik Pemda

11

Kursi Rapat Plastik

30

Buah

Baik

Milik Pemda


12

Papan Data Keg PKK

10

Buah

Baik

Milik Pemda

13

Komputer

2

Unit

Rusak

Milik Pemda

14

Printer

1

Unit

Rusak

Milik Pemda

15

Notebook

1

Unit

Rusak

Milik Pemda

16

Camera Digital

1

Unit

Baik

Milik Pemda

17

Kursi sofa

1

Unit

Baik

Milik Pemda

18

Televisi

1

Unit

Baik

Milik Pemda

19

Lemari Arsip

1

Unit

Baik

Milik Pemda

20

Lemari Kayu Kecil

1

Buah

Kurang Baik

Milik Pemda

21

Rak Buku

1

Buah

Kurang Baik

Milik Pemda

22

Kursi Tamu Panjang

2

Buah

Baik

Milik Pemda

4). Bagan Organisasi SKPD KELURAHAN CILAJA KABUPATEN PANDEGLANG LURAH SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI PEMBANGUNAN

SEKSI PEMERINTAHAN


KET : = GARIS LINI = GARIS KOORDINASI


2.3. Kinerja Pelayanan SKPD A. Pengelolaan Belanja Daerah Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kelurahan Cilaja Kabupaten pandeglang

NO (1) 1

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***) (2) Persentase Pencapaian PBB

Target SPM (3)

Target IKK (4) 80%

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Target Indikator Lainnya

2006

2007

2008

2009

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Realisasi Capaian Tahun ke-

2010

2006

2007

2008

2009

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

100%

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2010

2006

2007

2008

2009

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

55,54%

2010 (20) 80%


Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kelurahan cilaja Kabupaten Pandeglang

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Uraian ***) (1) PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah - Hasil pajak daerah - Hasil retribusi daerah - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan - Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak - Dana alokasi umum - Dana alokasi khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - Pendapatan

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Rata-rata Pertumbuhan Angga Realis ran asi (17) (18)





Uraian ***) (1) hibah - Dana darurat - Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya - Dana penyesuaian dan otonomi khusus - Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya BELANJA DAERAH Belanja tidak langsung - Belanja pegawai - Belanja bunga - Belanja subsidi - Belanja hibah - Belanja bantuan sosial - Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupat en/kota dan pemerintahan desa - Belanja tidak terduga

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

340.932.000

340.277.648

654.452


100%

99%





Uraian ***) (1) Belanja langsung - Belanja pegawai - Belanja barang dan jasa - Belanja modal PEMBIAYAAN Penerimaan pembiayaan - Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya - Pencairan dana cadangan - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - Penerimaan pinjaman daerah - Penerimaan kembali pemberian pinjaman - Penerimaan piutang daerah Pengeluaran pembiayaan - Pembentukan dana cadangan - Penyertaan modal (investasi)

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

68.615.000

66.366.200

2.248.800


100%

92%





Uraian ***) (1) pemerintah daerah - Pembayaran pokok utang - Pemberian pinjaman daerah Total

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


Pandeglang, 28 Desember 2011 Kepala SKPD Kelurahan Cilaja

L. SUBINA Penata - III/c NIP. 195609181985011001


2.4. Permasalahan dan Peluang Pengembangan SKPD a. Permasalahan (1) Belum maksimalnya sumber daya manusia khususnya untuk melaksanakan kegiatan, masih belum sepenuhnya memahami tugas pokok serta mematuhi tertib administrasi sesuai ketentuan yang berlaku; (2) Belum meratanya pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam pengoperasian peralatan yang ada seperti : Komputer, Internet, dan sebagainya; b. Peluang (1) Peningkatan kualitas maupun kuantitas koordinasi dengan Satuan Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang maupun Provinsi Banten serta instansi vertikal lainnya, demi lancarnya proses pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerah; (2) Penambahan atau peningkatan aparatur serta penempatan personil sesuai dengan keahlian/kemampuan dan wawasan yang dimiliki; (3) Mengadakan pembekalan tentang pelaksanaan tertib administrasi umum dan keuangan bagi para pengelola kegiatan. Pembekalan ini diselenggarakan pada awal tahun anggaran, yaitu sebelum kegiatan yang dimaksud dimulai; (4) Penambahan/peningkatan Anggaran Belanja Tidak langsung dan Belanja Rutin bagi Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang pada tahun anggaran 2011.

BAB III



3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan SKPD merupakan bentuk Evaluasi dan Solusi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam media pelaporan. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan SKPD ini didasarkan pada pengukuran dan evaluasi kinerja Kelurahan Cilaja yang telah ditetapkan serta telah berakhirnya pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan SKPD ini dilakukan melalui penghitungan pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara Rencana Kerja dan Realisasi Kegiatan, ditinjau dari aspek masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja dituangkan ke dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

3.1.1. Permasalahan Berdasarkan Tugas Kelurahan Cilaja

mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan

daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun Permasalahan Berdasarkan Tugas yang dilaksanakan Kelurahan Cilaja, adalah sebagai berikut : (1) Terbatasnya sumberdaya manusia yang terampil; (2) Belum meratanya pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam penguasaan tehnologi maju;

3.1.2. Permasalahan Berdasarkan Fungsi Pelayanan Kelurahan Cilaja merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Pandeglang dalam wilayah Kecamatan Majasari , yang dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian kegiatan pembangunan; b. pengoordinasian kesejahteraan sosial; c.

pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan; e. pembinaan penyelenggaraan kelembagaan lingkup rukun warga.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat

Standar yang

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan


(1)

Urusan Umum

ini

Digunakan

(2)

(3)

Terlayaninya Pelayanan Administrasi KTP dan KK

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)

Pelayanan SKPD

(4)

(5)

(6)

Kurang tertibnya pengelolaan administrasi KTP dan KK 1.

Pemahaman tentang Tugas Pokok dan Fungsi

INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)

2. 75% 3.

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2006 Keputusan Bupati Pandeglang No. 18 Tahun 2008

1. 2. 3.

4. 5.

SDM Pegawai Status Kepegawaian Kurang Motivasi Aparat Sarana dan Prasarana Belum memiliki SOP

Pengatar dari RT/RW yang dibawa tidak lengkap

1. 2.

Belum adanya diklat Dukungan Masyarakat

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpili 3.3. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang terpilih adalah:

Kurang optimalnya pelayanan aparatur Pemerintahan di Kelurahan 1. Kurangya kualifikasi pegawai (SDM) yang Kompeten dalam bidang Komputerisasi dan IT 2. Terbatasnya tenaga,baik dilapangan maupun di Sekretariat


“Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang di bidang agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan perdesaan”

Dalam pencapaian Visi yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam periode Rencana Strategis Lima tahunan, evaluasi dilaksanakan dengan menilai, menelaah dan menganalisis keseluruhan sistem program studi/perguruan tinggi, yang mencakup masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak (input, process, output, autcome, and impact) berdasarkan data, informasi dan bukti-bukti lainnya yang berkenaan dengan komponen-komponen sistemik dari seluruh penyelenggaraan kegiatan di Kabupaten Pandeglang. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana tersebut dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dengan dijabarkan melalui misi dan kegiatan berusahan diwujudkan dengan baik.

3.2.2. Misi

Dalam Rencana Strategis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pandeglang, hal-hal yang harus diemban atau dilaksanakan untuk menjabarkan dan mencapai visi yang telah ditetapkan, karena organisasi yang baik adalah organisasi yang aktivitasnya selalu digerakkan oleh misi.

Maka untuk merealisasikan visi Kabupaten Pandeglang sebagaimana dinyatakan di atas, akan ditempuh melalui 6 (enam) misi yaitu: Misi ke-1

:

Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan Pariwisata

Misi ke-2

:

Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya

Misi ke-3

:

Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif

Misi ke-4

:

Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Misi ke-5

:

Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan

Misi ke-6

:

Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Daerah

Dalam pencapaian Visi tersebut yang di tembuh melalui 6 (enam) misi tersebut dalam kurun waktu lima tahun telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pandeglang. Agar setiap Tahunnya dalam Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang berupaya agar sesuai misi agar pencapaian Visi dapat tercapai.

3.2.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang berisi sesuatu yang ideal, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik yang akan menjadi arah dengan berdasarkan pada berbagai kriteria, aksesibilitas dan kewenangan. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan. Supaya efektif, sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur dan berorientasi pada hasil. Tujuan dari pelakanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang terpilih adalah: (1) Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; (2) Meningkatkan peranan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM); (3) Membangun sumber daya manusia yang berkualitas; (4) Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di sektor agribisnis dan pariwisata serta meningkatkan aksesibiltas infrastruktur terutama di perdesaan; (5) Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan pelayanan publik; Berdasarkan tujuan di atas, beberapa hal yang menjadi sasarannya adalah: (1) Meningkatnya investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan Pariwisata;


(2) Tersedianya pengklasteran pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan; (3) Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat; (4) Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah; (5) Terlaksananya Intensifikasi, eksplorasi dan pendayagunaan potensi-potensi Sumber Daya Alam dan pemanfaatan sumber energi dengan memperhatikan keberlanjutan serta kelestarian lingkungan hidup; (6) Meningkatnya pemberdayaan Koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah; (7) Meningkatnya implementasi norma agama, ilmu pengetahuan, dan kewirausahaan; (8) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (9) Meningkatnya etos kerja dan produktivitas masyarakat; (10) Tertanggulanginya

kemiskinan dan pengangguran yang diprioritaskan pada kantong-kantong kemiskinan

dengan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan Millenium Development Goal’s; (11) Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat; (12) Meningkatnya kapasitas pemuda berprestasi dan sarana olahraga; (13) Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat; (14) Mengendalikan angka kelahiran dengan meningkatkan kualitas reproduksi; (15) Terlaksananya Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana khususnya jalan menuju kawasan agribisnis, destinasi pariwisata dan pusat pemerintahan kecamatan; (16) Terlaksananya pembangunan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi; (17) Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi lokal di perdesaan dan kawasan-kawasan strategis; (18) Tertatanya kawasan permukiman perkotaan pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); (19) Meningkatkan rasio elektrifikasi di perdesaan dan teknologi informasi pada sentra pertumbuhan ekonomi; (20) Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai; (21) Terwujudnya jaringan transportasi regional dan internasional; (22) Terlaksananya optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup; (23) Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif; (24) Terkembangkannya

database potensi daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berbasiskan teknologi

informasi; (25) Meningkatnya kapasitas fiskal daerah; (26) Terciptanya masyarakat yang demokratis; (27) Terciptanya Supremasi hukum;

Tabel 3.2


Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: KABUPATEN PANDEGLANG SEBAGAI MANDIRI DAN BERKEMBANG DIBIDANG AGRIBISNIS DAN PARIWISATA BE No

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

(1)

(2)

(3)

Misi .6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

1. Kurangnya Sarana dan Prasarana 2. Kurangnya Kemampuan Untuk meningkatkan sarana dan Prasarana

2. Peningkatan Saranan dan Prasarana Keagamaan

1. Te da

2. Tid un da

3.4. Telaah Renstra SKPD Dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Evaluasi merupakan bagian dari suatu proses manajemen yang dimaksudkan untuk melihat pencapaian target atau tujuan yang telah disepakati yang selanjutnya dijadikan acuan pada perencanaan berikutnya. Evaluasi Visi, Misi, Program dan Kegiatan Kelurahan Cilaja ini difokuskan pada pencapaian output Visi, Misi, Program dan Kegiatan yang telah dilakukan. Visi Kelurahan seperti yang tercantum dalam Renstra Kelurahan Cilaja Sebagaimana ditetapkan melalui pendekatan partispatif, melibatkan pihak-pihak yang bekepentingan di Kelurahan cilaja seperti pemerintah


Kelurahan, LPM, tokoh masyarakat tokoh Agama, lembaga masyarakat kelurahan dan masyarakat kelurahan pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Kelurahan cilaja seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan Pertimbangan diatas Visi Kelurahan cilaja adalah : “Mewujudkan Kelurahan cilaja sebagai daerah Pertanian dan Perkebunan”. Misi yang diemban adalah selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang dilaksanakan oleh Kelurahan agar tercapainya visi kelurahan tersebut. Visi berada diatas Misi. Pernyataan Visi kemidian dijabarkan kedalam Misi agar dapat dioperasionalkan / diklerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Kelurahan Cilaja, sebagaimana proses yang dilakukan maka Misi Kelurahan Cilaja adalah : 1.Meningkatkan kualitas sumber daya Masyarakat 2.Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pertanian

3.5. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kelurahan Cilaja merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Pandeglang dalam wilayah Kecamatan Majasari , yang dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Kelurahan Cilaja mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kelurahan Cilaja Terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 6 Tahun 2008, tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten pandeglang, dengan luas wilayah 408.596 Ha. Memiliki batas administrasi sebagai berikut : Utara

: Kelurahan Pagerbatu

Selatan

: Desa Sukamanah Kecamatan Kaduhejo

Timur

: Kelurahan Cilaja, Kelurahan Karaton

Barat

: Kecamatan Kaduhejo

Pusat Pemerintahan Kelurahan, terletak di Kp. Cipacung Kelurahan Cilaja Kecamatan Majasari, sekitar 4 Km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Pandeglang sebelah Barat. Jarak dari Ibu Kota Provinsi Banten sekitar 23 Km, Jarak dari Ibu Kota Negara sekitar 149 Km Kelurahan Cilaja memiliki iklim tropis dan sub curah hujan 921 mm/tahun dan rata-rata suhu 22,5°C. Bentuk Kelurahan Cilaja umumnya merupakan daerah dataran dan ketinggian Kelurahan Cilaja 200 M diatas permukaan laut. Kelurahan Cilaja terdiri dari 9 RW dan 38 RT. Jumlah Penduduk Kelurahan Cilaja berdasarkan data bulan Nopember Tahun 2011 dengan jumlah penduduk sebanyak 9.700 jiwa, terdiri dari 4.936 jiwa laki-laki dan 4.764 jiwa perempuan. Dengan memiliki Kepala Keluarga sebanyak 2.387 Kepala Keluarga yang tersebar dalam lingkungan Kelurahan Cilaja. Arah kebijakan pembangunan Kelurahan Cilaja yang diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat memiliki potensi sebagai berikut : 1) Lahan Pemukiman yang luas 2) Terdapat 4 unit jambatan yang menghubungkan kampong 3) Terdapat sarana pendidikan 4) Berjalannya kegiatan Posyandu 5) Terdapat beberapa kelembagaan kemasyarakatan 6) Prasarana jalan dibeberapa RW sudah tersedia 7) Telah tersedia sarana peribadatan 8) Telah tersedia sarana kesehatan 9) Sifat gotong royong masyarakat yang tinggi 10) Adanya pengurus-pengurus dan keder-kader kelembagaan

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis


Sejumlah isu strategis di dalam implementasi pembangunan di Kelurahan Cilaja dalam rentang waktu tahun 2011-2016. Upaya antisipasi ini sendiri juga diperkuat dengan peningkatan kualitas potensi atau sumberdaya ekonomi lokal. Berdasarkan hasil penjaringan masalah yang dilakukan di setiap RW di dapati beberapa isu strategis : 

Tingkat kemiskinan yang masih tinggi;



Masih adanya kampung-kampung yang rawan pangan;



Masih banyaknya pengangguran;



Kualitas SDM masyarakat yang masih rendah;



Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat;



Layanan kesehatan masih belum memadai;



Banyaknya lahan pertanian berubah fungsi;



Belum memadainya sarana dan prasarana bagi peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan;



Tingkat partispasi kelembagaan masih rendah;



Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan masih rendah

Mengacu kepada permasalahan diatas, maka rterkait perencanaan lima tahun kedepan yang diangkat dalam visi dan misi ini adalah berkenaan dengan isu pokok :

‘1. Pertumbuhan ekonomi masyarakat; ‘2. Kemiskinan, Ketahanan pangan, Tingkat Pendidikan Masyarakat.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan - tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi itu tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, dikarenakan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut Sedangkan Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Misi adalah tujuan dan alasan mengapa Satuan Kerja Perangkat Daerah itu ada. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten. Kelurahan Cilaja merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Pandeglang dalam wilayah Kecamatan Majasari , yang dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.


Visi

:

Misi

:

“Mewujudkan Kelurahan cilaja sebagai daerah Pertanian dan Perkebunan”.

1.

Meningkatkan kualitas sumber daya Masyarakat

2.

Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pertanian

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Terwujudnya Good Govermance dalam rangka Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif

Terselenggaranya Fungsi-fungsi Kelurahan

- Terselenggaranya Pemerintahan Umum yang Koordinatif dan Simultan - Terlaksananya perencanaan Pembangunan yang Partisifatif - Terselenggaranya kegiatan PHBN Tingkat Kelurahan

2011 (5)

TARGET KINERJA SASARAN 2014 2012 2013 2015 2016 (6) (7) (8) (9) (10)

12

12

12

12

12

12

1

1

1

1

1

1

2

4.3. Strategi dan Kebijakan Tabel 4.2

2

2

2

2

2


Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI : Mewujudkan Kelurahan Cilaja Daerah Pertanian dan perkebunan MISI I : Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan - Meningkatkan - Masyarakat - Pembinaan / -Mengkoordinasikan Kualitas Sumber Kelurahan Cilaja Penyuluhan bagi dengan Instansi Daya Masyarakat terkait Masyarakat MISI II : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalalui Pertania dan Perkebunan Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan -Meningkatnya Masyarakat yang Mengoptimalkan PPL agar secara jumlah keluarga memiliki lahan Gapoktan yang berkala melakukan yang memiliki pertanian yang sudah ada pembinaan usaha yang produktif terhadap Gapoktan produktif


LAMPIRAN Matriks Kesesuaian Tujuan dan Sasaran antara Rencana Strategis SKPD dengan RPJMD Kabupaten Pandeglang

KAB

UPA

SKPD

TEN

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode

Tujuan

(1)

Sasaran Tujuan

(2)

Indikat Indikator Sasaran Tujuan Sasaran or Tujuan Sasara n (3)

Tersedia nya pelayana n administr asi Terwujudn perkanto Menciptaka ya Good ran n Governanc Pemerintah e dalam an yang rangka baik dan menciptak bersih dlm an iklim melakukan investasiya pelayanan ng publik kondusif

(4)

Mewuj udkan admini strasi perkan toran yang berkua litas serta terwuj udnya pelaya nan kepad a masya rakat yang profesi onal dan mandir i

(5)

(6)

Tersusu nnya administr asi perkanto ran yang sistemati s serta tersedia nya formatformat administr asi yg dibutuhk an oleh masyara kat

Tersed ianya pelaya n admini strasi perkan toran

(7)

Data Indikator Capaian Kinerja pada Program dan Program dan Tahun Kegiatan Kegiatan Awal Perenca naan (8)

(9)

(10)

Terselenggara nya Pelayanan Administrasi Kantor yang representatif

51 1 20

1 20


Penyediaan Terselenggar 01 02 jasa anya jasa komunikasi, komunikasi,

2011 Target

(11)

2012

2013

2014

2015

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

2016

Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab

Rp.

(12)

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

12

Rp. 3 jt

12

12

1. Rp. 4 jt

12

Rp. 3 jt

12

Rp. 3 jt

-

-

-

Rp.1,2 jt

Rp. 2,5 jt

j t

(25)


51

51 1 20

01 06

sumber daya air dan listrik

sumberdaya air dan listrik

Penyediaan jasa pemelihara an dan perizinan kendaraan dinas/opera sional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan

Penyediaan barang 51 cetakan 1 20 01 10 dan pengganda an

Rp.3,1 Jt Jt

Tersedianya Barang cetak dan penggandaan Rp. 2.jt

Tersedianya Penyediaan Makanan dan makanan minuman 1 20 51 01 16 dan untuk minuman Pegawai

51 1 20

Tersedianya Layanan ATK dan Jasa 01 24 administrasi layanan kantor Kantor

Pembayara n Honorarium 51 Tenaga 1 20 01 31 Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang Tersedia nya sarana dan prasaran a aparatur keluraha

Mengo ptimalk an peran dan fungsi aparat ur

Meningk atkan sarana dan prasaran a aparatur

Tersed ianya Program sarana peningkatan dan 1 20 01 02 sarana dan prasar prasarana ana aparatur aparat 51 ur

Rp.2 jt

Rp.1,2 jt

12

12

Rp. 3. jt

12

1

Rp. 3.jt.

1

12

Rp.2jt

12

12

-

12

12

Rp. 14.264 . 250

Rp. 3 jt

1

Rp. 3. jt

12

Rp. 3. jt

12

Rp. 3 jt

1

Rp. 3. jt

12

12

Rp. 3 jt

1

Rp. 3. jt

12

Rp. 3 jt

1 Rp. 4 jt

12

Rp. 3. jt

12

12

Rp. 5 jt

12

12 15 jt

12

Rp. 4 jt

Rp. 5 jt

12 15 jt

12

Rp. 4 jt

Rp. 5 jt

12 15 jt

12

Rp. 4 jt

Rp. 5 jt

12 15 jt

Rp. 3 jt

1

12

12

12

Rp. 4 jt

Rp. 5 jt

12 Rp.14 Jt

Rp. 3. jt

Rp. 4 jt

-

Tersediaja Honorararium Tenaga Kerja Kontrak

Terselenggara nya Pemeliharaan Peralatan Kantor

12

Rp. 3. jt

Rp. 5 jt

12 15 jt

15 jt


n

kebijak an pening katan kualita s kebijak an

kelura han

Pemelihara an 1 20 51 01 18 rutin/berkal a peralatan kantor

Terpeliharany a Peralatan Kantor Rp. 1. jt-

Program peningkata 51 n pengemban 1 20 01 04 gan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tercapainya sistem pelaporan keuangan yang efektif

Penyusuna n pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

Penyusuna n Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

Tersusunnya laporan dan rekonsiliasi keuangan

Rp. 1 jt

1

Rp. 2 jt

1

Rp. 2 jt

1

Rp. 2 jt

1

Rp. 2 jt

1

Rp. 2 jt

1

Rp. 2 jt

1

Rp. 2 jt

Pengelolaa n Aset SKPD

Terlaksanany a pengelolaan Rp. 1. jt aset SKPD

1

Rp. 2 jt

1

Rp. 2 jt

1

Rp. 2 jt

1

Rp. 2 jt

1

Rp. 2 jt

1

Rp. 2 jt

1

Rp. 2 jt

Program Peningkata n Pengemban gan Dokumen Perencanaa n Pelaporan dan

Meningkatnya penyusunan Dokumen Perencanaan, pelaporan dan Evaluasi SKPD

12

1

Rp. 1.585. jt.-

12

Rp. 1jt

1

12 Rp. 5 jt

Rp. 1. jt

12 Rp. 5 jt

1 2 jt

12 Rp. 5 jt

1 2 jt

12

1 2 jt

12 Rp. 5 jt

Rp. 5 jt

1 2 jt

Rp. 5 jt

1 2 jt

2 jt


Evaluasi Penyusuna n Dokumen Perencanaa n SKPD

Tersusunya dokumen Perencanaan Rp. 2. jt SKPD

1

Rp. 2.jt

1

Rp. 2.jt

1

Rp. 2.jt

1

Rp. 2.jt

1

Rp. 2.jt

1

Rp. 2.jt

1

Rp. 2.jt

1

Rp. 2.jt

1

Rp. 2.jt

1

Rp. 2.jt

1

Rp. 2.jt

1

Rp. 2.jt

1

Rp. 2.jt

1

Rp. 2.jt

Program Peningkata n Pengemban gan Dokumen Perencanaa n Pelaporan dan Evaluasi Penyusuna n Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD Terwuju dnya peningka tan pemberd ayaan masyara kat keluraha n

Terpen uhinya pening katan pembe rdayaa n masya rakat

Terwuju dnya aparatur keluraha n yg mengua sai bidang tugasnya dan aktif dlm menjalan kannya dan terwujud nya sarana dan prasaran a penduku ng kualitas aparatur keluraha

Terwuj udnya pening katan pembe rdayaa n masya rakat kelura han

Tersusunya dokumen Perencanaan Rp. 1. jt laporan dan evaluasi SKPD Terselenggar anya Pemerintahan Umum yang Koordinatif dan Simultan

Program Penyelengg araan Pemerintah an Umum


n Kegiatan: -Koordinasi pemberday aan masyarakat

Tercapainya koordinasi pemberdayaan Rp. 4.5 jt masyarakat

Pembinaan penyelengg araan pemerintah desa/kelura han

Meningkatnya Penyelenggara an Pemerintahan Rp. 4.3jt Tingkat Kelurahan

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Meningkatnya Pemberday Partisipasi Rp. 4.5.jt PKK aan PKK Kelurahan

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

Pengelolaa n Administras i Pemerintah an (KTP, KK, Akte)

Rp. 5 jt

12

Rp. 5j

12

Rp. 5j

12

Rp. 5j

12

Rp. 5j

12

Rp. 2.5 jt

1

Rp. 2.5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

Terselenggara Peningkatan nya Pemberdaya Peningkatan Rp. 4.2 jt an Posyandu pemberdayaan kader Posyandu

12

Rp. 4.2 jt

12

20 jt

12

20 jt

12

12

Rp. 2.5 jt

12

Rp. 5 jt

12

Rp. 5 jt

12

Terselenggara nya pengelolaan administrasi Pemerintahan

Tersusunnya Musrenbang Renja SKPD kel

Peningkata n Penyelengg araan Kegiatan Retribusi Raskin

Terselenggara nya Kegiatan Pendistribusia n Raskin Rp. 2.5 jt

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

Rp. 5j

12

Rp. 5j

12

Rp. 5j

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

20 jt

12

20 jt

12

20 jt

12

20 jt

Rp. 5 jt

12

Rp. 5 jt

12

Rp. 5 jt

12

Rp. 5 jt


Peningkata n Penyelengg araan Kegiatan Lembaga Pemberday aan masyarakat

Terselenggara nya Kegiatan Lembaga Pemberdayaa n Masyarakat

Meningkatnya Peningkata Kinerja RT/RW n Koordinasi Penyelengg araan Pemerintah an

Rp. 5. jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

Rp. 18.6.jt

12

Rp. 30 jt

12

Rp. 30 jt

12

Rp. 30 jt

12

Rp. 30 jt

12

Rp. 30 jt

12

Rp. 30 jt

12

Rp. 30 jt

Tingkat RT/RW Program Pemberday aan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban

Terlaksananya Pemberdayaa n Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan SDM Linmas desa

Terlaksananya Ketertiban dan Keamanan Rp. 1.jt Masyarakat

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

12

Rp. 5 jt


Kabupaten Pandeglang


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD I.

Rencana Program Pembangunan

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Indikator

(1)

(2)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0 (3)

-

-


-

Target Capaian Setiap Tahun 2011 (4) -

2012 (5)

2013 (6)

2014 (7)

2015 (8)

2016 (9)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12

12

12

12

12

12

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

12

12

12

12

12

12

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12

12

12

12

12

12

Penyediaan makanan dan minuman

12

12

12

12

12

12

Layanan administrasi kantor

12

12

12

12

12

12

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (10)


Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1

Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

1


1

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

1


Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Umum Kegiatan: -Koordinasi pemberdayaan masyarakat

1

- Pembinaan penyelenggaraa n pemerintah desa/kelurahan

1

-Pemberdayaan PKK

1

- Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP, KK dan Akte)

1

- Musrenbangkel

1

1

1

1

1

1

- Peningkatan Pemberdayaan Posyandu

12

12

12

12

12

12


- Peningkatan Penyelenggaraa n Kegiatan Retribusi Raskin

12

12

12

12

12

12

- Peningkatan Penyelenggaraa n Kegiatan Lembaga Pemberdayaan masyarakat

1

1

1

1

1

1

12

12

12

12

12

12

1

1

1

1

1

1

- Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraa n Pemerintahan Tingkat RT/RW Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan SDM Linmas desa

LURAH CILAJA

L. SUBINA Penata Muda Tk. I –III/b NIP. 195609181985011001



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

KECAMATAN MAJASARI

KELURAHAN CILAJA Jln. Gunung Karang No 28 Cilaja – Pandeglang

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN CILAJA KECAMATAN MAJASARI KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR :

TAHUN 2012

TENTANG RENCANA STRATEGIS KELURAHAN CILAJA KECAMATAN MAJASARI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011 – 2016 KEAPALA KELURAHAN CILAJA Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJ Daerah) Kabupaten Pandeglang Tahun 20112016, makan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra);

b.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Anttara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7.

Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tetang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;

10.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

11.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang; Tahun 2011 – 2031;

13.

Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 50 /Kep-290-Huk/2011 tentang Rencana Pengesehan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2011-2016 lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang (RPJMD) Kabupaten Pandeglang 2011-2016;

Memperhatikan : MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

KESATU

:

KEDUA

Rencana Strategis Kelurahan Cilaja Kecamatan Majasari Tahun 2011-2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini; Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU : 1. Merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara Sistematik dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya; 2. Sebagai dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengemdalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

KETIGA

:

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kuantitas perencanaan, statistik, penanaman modal dan Tata ruang daerah;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada Tanggal

Cilaja 06 Januari 2012

LURAH CILAJA

L. SUBINA.SE,MM NIP. 19640814 198603 1 010

Tabel 4.1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

4

1 Meningkatkan Kualitas Sumber

Masyarakat Kelurahan Cilaja

Daya Masyarakat

Program Pelayanan Administrasi Kantor

2011

TARGET KINERJA SASARAN 2012 2013 2014 2015

2016

5

6

7

8

9

10

16.6

33.2

49.8

66.4

83.2

99.6

16.6

33.2

49.8

66.4

83.2

99.6

16.6

33.2

49.8

66.4

83.2

99.6

16.6

33.2

49.8

66.4

83.2

99.6

Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik Penyedia Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Layanan Administrasi Kantor

2 Meningkatnya Jumlah Keluarga yang memiliki usaha yang produktif

Masyarakat yang memiliki lahan

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pertanian yang produktif

Pemeliharaan Rutin /berkala perlalatan kantor Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan laporan dan Rekonsoliasi Keuangan Pengelolaan Aset SKPD Program Peningkatan pengembangan Dokumen perencanaan dan Evaluasi SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD


16.6

33.2

49.8

66.4

83.2

99.6

16.6

33.2

49.8

66.4

83.2

99.6

Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Pembinanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan Pemberdayaan PKK Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP,Kkdan Akte)

Musrenbangkel Peningkatan Pemberdayaan Posyandu Peningkatan Penyelenggaraan Distribusi Raskin Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pembinaan dan peningkatan SDM Linmas

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEBIJAKAN,INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Pengelolaan Belanja Daerah 5.5.1 Kebijakan Pengelolaan Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompo

KAB

UPA

TEN

SKPD Kode

NAMA SKPD 1 KELURAHAN CILAJA

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Tujuan

Sasaran Tujuan

2

3

4

5

6

Meningkatkan Kualitas Sumber

Masyarakat Kelurahan Cilaja

Daya Masyarakat

7

1

20

53 01

1

20

53

01 012 006 010 016 017 018 024

Meningkatnya Jumlah Keluarga

Masyarakat yang memiliki lahan

yang memiliki usaha yang produktif

Pertanian yang produktif

02 024

06

04 06 07

08 01 02

30

02 02 05 11 12 20 23 24 26 31

38

01 01

Tabel 5.1 ana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

8

9

10

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terciptanya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kendaraan Dinas Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional


Terciptanya Pelayanan Administrasi Kantor yang Kondusif

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun

Penyusunan laporan dan Rekonsoliasi Keuangan

Tersusunya dokumen laporan dan Rekonsoliasi Keuangan


Terciptanya Pengelolaan Aset SKPD yang Komprehensif

Program Peningkatan pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Tersusunya Dokumen Perencanaan SKPD

Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra

2016

12

Penyedia Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2015

Rp

Tersedianya Jasa Komunikasi,sumber daya,air dan listrik

Terpeliharanya Rutin /berkala perlalatan kantor

2014

11

Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya,air dan listrik

Pemeliharaan Rutin /berkala perlalatan kantor

2013

Target

Program Pelayanan Administrasi Kantor

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2012

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

terkoordinasinya Pemberdayaan Masyarakat dengan baik

Pembinanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Terbinanya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Pemberdayaan PKK

Tercapainya Kinerja PKK dengan baik

Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP,Kkdan Akte)

Lancarnya Administrasi Pemerintahan (KTP,Kkdan Akte)

Musrenbangkel

Terlaksananya Musrenbangkel dengan baik

Peningkatan Pemberdayaan Posyandu

Meningkatnya Pemberdayaan Posyandu

Peningkatan Penyelenggaraan Distribusi Raskin

Meningkatnya Penyelenggaraan Distribusi Raskin

Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan TK RT/RW

Meningkatnya Kinerja Pemerintahan TK RT/RW

Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat

Meningkatnya Kinerja Kegiatan Kelembagaan Masyarakat

Program Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan dan peningkatan SDM Linmas

Terbinanya SDM Linmas dengan baik

Unit Kerja Penanggung Jawab

25

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KELURAHAN CILAJA (1.20.53.) PROGRAM KEGIATAN

NO 1

: Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ((1.20.1.20.53.30). : Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (1.20.1.20.53.30.025)


INDIKATOR KINERJA


Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas Laporan hasil kegiatan pelayanan publik dan kepuasan penyelenggaraan masyarakat umum dan dunia kelembagaan masyarakat usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah. -Targer : 66,67 % Terlaksananya fungsi Pemerintah.

Keluaran (Output) Jumlah RT/RW yang terbina Adanya laporan kegitan Target : 31 orang. Jumlah kelembagaan masyarakat Kader Posyandu Target : 50 Orang Jumlah LPM yang terbina Target : 2 Keg. Jumlah Kr. Taruna Target : 1 Keg.

ASUMSI ASUMSI POKOK Terlaksananya penyelenggaraan kegitan kelembagaan masyarakat

Pelaksanaan kegiatan kelembagaan masyarakat



Dana APBD






RENCANA KERJA ( R E N J A ) TAHUN ANGGARAN 2014

Recommend Documents