RENJA (RENCANA KERJA) TAHUN ANGGARAN 2017
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO Jl. RA Basoeni No. 04 Mojokerto
ii
K ATA PENGANTAR Pembangunan
kesehatan
dilaksanakan
dengan
tujuan
untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam
kerangka
mencapai
tujuan
tersebut,
pembangunan
kesehatan
dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Perencanaan dalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017. Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017, diharapkan mampu menjawab tantangan dalam pembangunan kesehatan sehingga tercapailah visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan Masyarakat Mojokerto yang Mandiri Dalam Hidup Sehat.
K EPALA DINAS K ESEHATAN K AB UPATEN MOJOK ERTO
DR. DIDIK CHUSNUL Y AK IN, S.Sos, MSi Pem bina Utam a Mu da NIP. 197104271992031001
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto 2017
ii
DAFTAR ISI Hal K ATA PENGANTAR ..................................................................... i DAFTAR ISI.................................................................................
ii
B AB I. PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang..........................................................
1
1.2.
Maksud dan Tujuan..................................................
1
1.3.
Landasan Penyusunan .............................................
1
1.4.
Sistematika Penyusunan ………………………………….
2
B AB II. EVALUASI PELAK SANAAN RENJA SK PD TAHUN LALU 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu.......
4
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ............................
6
2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto …………….....
14
B AB III. TUJUAN DAN SASARAN 3.1.
Tujuan ……………………………………………………….. .....
15
3.2.
Sasaran ................................................................... ..
16
B AB IV. PROGRAM DAN K EGIATAN……………………………..
19
B AB V. PENUTUP …………………………………………………………...
23
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto 2017
-1-
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KESEHATAN Jalan R.A. Basuni No. 4 Mojokerto, Kode Pos 61361 Jawa Timur Telp. (0321) 321957 Fax. (0321) 390113 Website : http://mojokertokab.go.id/mjk/sub/dinkes Email :
[email protected]
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO Nomor : 188.45/7369/416-103.E/2016 Tentang RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Perlu menyusun Rencana Kerja (Renja).
b.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013, Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
: 1.
Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto tentang Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
2. 3.
4.
5.
6.
-2-
7.
8.
9.
10. 11.
12.
13.
14.
15.
Memperhatikan
: 1.
2.
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto ; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 nomor 15 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 8); Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 31 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
-3-
3.
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto ; Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 ; MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KESATU
:
KEDUA
:
KETIGA
:
KEEMPAT
:
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana kerja Instansi pemerintah yang memuat visi, misi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan, statistik dan penanaman modal penataan ruang daerah. Sistematika Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat : BAB I : PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU BAB III : TUJUAN, SASARAN, BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN BAB IV : PENUTUP Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal
: Mojokerto : Juni 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto DR. DIDIK CHUSNUL YAKIN, S.Sos,MSi Pembina Utama Muda NIP. 197104271992031001
1
B AB I PENDAH ULUAN 1.1. LATAR B ELAK ANG Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 sebagai sebuah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renja ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Kesehatan sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. 1.2. MAK SUD DAN TUJUAN Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2017 dimaksudkan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. 1.3. LANDASAN PENY USUNAN Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota;
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto 2017
2 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 1.4. SISTEMATIK A PENY USUNAN Dokumen Renja Dinas Kesehatan Tahun 2017 disusun dengan tata urut sebagai berikut : 1.
Pada Bab I Pendahuluan : berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan disusunnya Renja dan Tata Urut Penyusunan Renja.
2. Pada Bab II, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu : berisi uraian gambaran hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto pada tahun lalu, permasalahan dan kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan 3. Bab III, Tujuan dan Sasaran : berisi uraian tentang unsur – unsur Renja Dinas Kesehatan Tahun 2017 yang terdiri atas tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi yang diembannya; 4. Pada Bab IV, Program dan Kegiatan yang memuat : a. Indikator Kinerja b. Kelompok Sasaran c. Lokasi Kegiatan d. Kebutuhan dana indikatif e. Sumber dana 5. Bab V, adalah merupakan Bab Penutup : yang berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun 2017, dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Dinas Kesehatan. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto 2017
14 B AB II EVALUASI PELAK SANAAN RENJA II.1 EVALUASI PELAK SANAAN RENCANA K ERJA SK PD TAHUN LALU Evaluasi Rencana Kerja (RENJA-SKPD) adalah bagian dari proses pengukuran keberhasilan dari suatu SKPD. Pada tahap ini beberapa kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan yang tidak tercapai dapat dievaluasi sehingga
SKPD
dapat
menentukan
kebijakan
baru
dalam
mengatasi
permasalahan tersebut. Pada tahun 2015, alokasi anggaran yang diterima Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto adalah Rp. 84.529.080.190, namun dalam reliasasinya hanya Rp. 55.881.902.020 atau sekitar 66,01% saja. Ada beberapa kegiatan yang mendapatkan kendala dalam pelaksanaannya sehingga realisasi keuangan belum bisa maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini juga terlihat dari capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang pada tahun 2015, ada beberapa indikator yang belum mencapai target sesuai yang ditetapkan. Ada beberapa indikator SPM yang tidak bisa mencapai target yang ditentukan yaitu indikator Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4, Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes, cakupan nifas, cakupan neonates komplikasi, cakupan kunjungan bayi,
cakupan desa UCI, cakupan
penemuan dan penanganan kasus BTA Positif, cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. Disamping masih tingginya angka kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Mojokerto. Beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja di Dinas Kesehatan, diantaranya : 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Kesehatan menjadi salah satu hambatan dikarenakan banyak petugas/staf teknis program kesehatan yang harus merangkap menjadi pengelola keuangan. Hal ini selain dapat mengurangi percepatan penyerapan anggaran dan berpengaruh pada
realisasi
keuangan,
dikhawatirkan
kesehatan di masyarakat tidak optimal. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto 2017
pelaksanaan
program
14 2. Perubahan Regulasi dan Kebijakan Pada tahun 2015, Puskesmas menerima dana Kapitasi yang merupakan bagian dari Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dana kapitasi ini bersumber dari BPJS Kesehatan yang diberikan pada Puskesmas untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dengan demikian jumlah masyarakat yang sehat akan meningkat. Dengan tujuan menurunkan angka kesakitan atau tindakan kuratif/pengobatan. Namun demikian, dana yang besar ada di Puskesmas sangat terbatas pemanfaatannya. Hal ini merujuk pada hasil Rekomendasi Badan Pemeriksa Keaungan yang mana dana Kapitasi tidak diperbolehkan dimanfaatkan untuk Belanja Modal. Hal ini dianggap sebagai hambatan karena dana tidak bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhanj sarana prasarana yang ada di Puskesmas. Padahal Puskesmas sudah harus melaksanakan akreditasi. Selain
adanya
regulasi
yang
mengikat,
adanya
perubahan
kebijakan/pelaksanaan juga menjadi salah satu hambatan. Yaitu pada tahun 2015 telah direncanakan untuk Pembangunan Puskesmas di Kabupaten Mojokerto. Namun dikarenakan pertimbangan waktu pelaksanaan, maka kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan. 3. Terdapat kesalahan rekening Belanja yang ada di DPA. Hal tersebut menjadi hambatan karena harus menunda pelaksanaan kegiatan yang mana sangat diperlukan dilaksanakan pada awal tahun. Selain mengganggu proses penyerapan juga realisasi capaian program belum maksimal. Upaya yang ditempuh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto untuk menyempurnakan capaian indikator kinerja diantaranya adalah: 1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang ada di Di Dinas Kesehatan maupun Puskesmas. Mengingat SDM yang ada di Dinas Kesehatan dan Puskesmas adalah tenaga teknis program yang memiliki keterbatasan dalam hal administrasi keuangan. Peningkatan kompentensi dengan melaksanakan sosialisasi, pendampingan dalam penyusunan perencanaan hingga pelaksanan kegiatan. Meningkatkan pengetahuan akan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto 2017
14 mengurangi kesalahan rekening pada DPA yang bisa menghambat penyerapan anggaran maupun pelaksanaan kegiatan. 2. Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana penunjang kegiatan melalui dana APBD maupun Pusat. Saat dana Kapitasi Puskesmas tidak bisa dimanfaatkan untuk belanja Modal mencukupi kebutuhan Puskesmas, diupayakan tetap dipenuhi dengan menggunakan dana APBD maupun Pusat, seperti ketersediaan alat kesehatan, obat-obatan dan perbekalan kesehatan, memnafaatkan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk menunjang program di Puskesmas dan membantu pembiayaan Program yang bersumber dari Dinas Kesehatan II.2 ANALISA K INERJA PELAY ANAN SK PD Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto, merupakan salah satu unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati. Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas kesehatan Kabupaten Mojokerto, Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan dan menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang kesehatan; 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di bidang kesehatan; 3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas bidang kesehatan; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kesehatan dibantu oleh: 1. Sekr etar is
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto 2017
14 Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Kesehatan meliputi urusan umum, perencanaan dan keuangan.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organnisasi dan tatalaksana; b. Pengelolaan administrasi kepegawaian; c. Pengelolaan administrasi keuangan; d. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan inventarisasi di dinas dan unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD); e. Pelaksanaan pengurusan surat menyurat, kearsipan, dan rumah tangga; f. Penyiapan
bahan
dalam
rangka
penyusunan
anggaran
dan
pertanggungjawaban keuangan; g. Pengkoordinasian semua rencana kegiatan untuk ditetapkan sebagai rumusan program; h. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan program; i. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sekretariat terdiri dari: 1) Sub Bagian Umum; 2) Sub Bagian Perencanaan; 3) Sub Bagian Keuangan. 2. B idang Pencegahan,Pem berantasan dan Penyeh atan Lingkungan
Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan yang meliputi pencegahan penyakit, pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pencegahan,Pemberantasan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi: a. Pencegahan penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi dan akibat perpindahan penduduk; b. Pengamatan penyakit menular dan tidak menular yang berpotensi wabah dan atau Kejadian Luar Biasa (KLB); c. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular; Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto 2017
14 d. Pembinaaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi institusi, tempattempat umum serta sanitasi dasar lingkungan pemukiman; e. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengamatan, pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas: 1) Seksi Pencegahan Penyakit 2) Seksi Pemberantasan Penyakit 3) Seksi Penyehatan Lingkungan 3. B idang Pelayanan K esehatan Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan serta kefarmasian, makanan dan minuman. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan upaya pelayanan dan pendidikan tenaga kesehatan serta peredaran sediaan farmasi dan makanan/minuman; b. Penyusunan rencana, pemantapan standar mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan tenaga kesehatan serta perencanaan pengembangannya; c. Menyelesaikan proses penerbitan ijin, rekomendasi perijinan sarana dan tenaga kesehatan; d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan program; e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas. Bidang ini terdiri dari 3 seksi yaitu: 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan 3) Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman
4. B idang K esehatan K elu ar ga Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto 2017
14 Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan meliputi kesehatan ibu dan keluarga berencana, kesehatan anak dan usia lanjut serta peningkatan gizi. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan penyusunan program pembinaan serta peningkatan kesehatan keluarga dan gizi; b. Pembinaan serta pengawasan dalam peningkatan kesehatan ibu, bayi,anak pra sekolah, anak sekolah dan remaja kesehatan usia lanjut dan gizi; c. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pemantauan serta evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesehatan ibu, bayi anak dan remaja,keluarga berencana, peningkatan gizi dan kesehatan usia lanjut; d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas. Bidang ini terdiri dari 3 seksi yaitu: 1) Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana 2) Seksi Kesehatan Anak dan Usia Lanjut 3) Seksi Peningkatan Gizi
5. B idang Peningkatan K esehatan Masyar akat Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan meliputi peningkatan peran seta masyarakat, penelitian dan pengembangan serta penyuluhan kesehatan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan pengembangan program penyuluhan, pelatihan tenaga kesehatan serta masyarakat dalam upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat dan perilaku hidup bersih dan sehat; b. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kemampuan pemberdayaan tenaga kesehatan dan masyarakat dalam memanfaatkan sarana dan media penyuluhan; Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto 2017
14 c. Pelaksanaan
program
pengembangan
dan
pembinaan
untuk
meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan; d. Pengendalian dan pengkajian program kesehatan yang sedang berjalan; e. Pelaksanaan persiapan, pengkajian dan penelitian bidang kesehatan; f. Pelaksanaan koodinasi dengan pihak terkait dalam rangka promosi kesehatan dan upaya-upaya kesehatan bersumber daya masyarakat; g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang ini terdiri dari 3 seksi yaitu: 1) Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat 2) Seksi Penelitian dan Pengembangan 3) Seksi Penyuluhan Kesehatan 6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto yang melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.
UPT Dinas Kesehatan terdiri dari: 1) Pu skesm as Melaksanakan sebagian tugas Dinas yaitu memberikan pelayanan kesehatan dasar/tingkat pertama, dan mempunyai fungsi : a. Penyusunan perencanaan kegiatan b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi pelayanan
kesehatan
perorangan
dan
pelayanan
kesehatan
masyarakat melalui upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan; c. Pelaksanaan
koordinasi
dan
fasilitasi
dalam
pelaksanaan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat; d. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. Susunan organisasi dan tata kerja UPTD Puskesmas terdiri dari : Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto 2017
14 a. Kepala b. Sub Bagian Tata Usaha c. Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Puskesmas di Kabupaten Mojokerto : a. Puskesmas Sooko b. Puskesmas Trowulan c. Puskesmas Tawangsari d. Puskesmas Puri e. Puskesmas Gayaman f.
Puskesmas Bangsal
g. Puskesmas Gedeg h. Puskesmas Lespadangan i.
Puskesmas Kemlagi
j.
Puskesmas Kedungsari
k. Puskesmas Dawarblandong l.
Puskesmas Kupang
m. Puskesmas Jetis n. Puskesmas Mojosari o. Puskesmas Modopuro p. Puskesmas Pungging q. Puskesmas Watukenongo r. Puskesmas Ngoro s. Puskesmas Manduro t.
Puskesmas Dlanggu
u. Puskesmas Kutorejo v. Puskesmas Pesanggrahan w. Puskesmas Pacet x. Puskesmas Pandan y. Puskesmas Trawas z. Puskesmas Gondang aa. Puskesmas Jatirejo
2) UPTD Instalasi Far m asi Unsur
pelaksana
Dinas
Kesehatan
Kabupaten
Mojokerto
yang
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. UPTD Instalsai Farmasi dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. UPTD Instalasi Farmasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto 2017
14 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan obat publik dan perbekalan kesehatan dasar. Untuk menyelenggarakan tugas, UPTD Dinas Instalasi Farmasi mempunyai fungsi : a. Penyusunan
perencanaan
kegiatan
unit
Pelaksana
Teknis
Instalasi Farmasi b. Penyusunan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
dalam
pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan c. Penyusunan
bahan
pembinaan,
koordinasi
dan
fasilitasi
pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan d. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan obat publik dan perbekalan kesehatan e. Pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan
pengelolaan
dan
penggunaan obat publik dan perbekalan kesehatan dasar f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Susunan organisasi dan tata kerja UPTD Instalasi Farmasi terdiri dari : a. Kepala b. Sub Bagian Tata Usaha c. Kelompok Jabatan Fungsional
II.3
ISU-ISU PENTING PENY ELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
SK PD Melihat kinerja Dinas Kesehatan tahun 2015 dan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan, berikut isu-isu strategis yang perlu diperhatikan untuk dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan ke depan: 1. Masih cukup tingginya angka kematian ibu dan bayi 2. Belum optimalnya jumlah, jenis, mutu, pemerataan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan 3. Belum optimalnya penanganan gizi buruk 4. Masih tingginya angka penyakit menular 5. Masih rendahnya akses terhadap kualitas lingkungan sehat 6. Masih tingginya kasus jiwa Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto 2017
14 7. Belum optimalnya akses terhadap kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 8. Belum optimalnya pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 9. Masih belum optimalnya ketersediaan, mutu, manfaat dan keamanan sediaan farmasi, alkes, dan makanan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto 2017
16
B AB III TUJUAN DAN SASARAN PEM B ANGUNAN DINAS K ESEH ATAN 3.1.
TUJUAN Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna : 1)
Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra;
2)
Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
3)
Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra. Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi
tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut : 1)
Untuk mewujudkan misi “Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat” maka ditetapkan tujuan : a) Memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
2)
Untuk
mewujudkan
misi
“Mewujudkan,
memelihara
dan
meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau ” maka ditetapkan tujuan : a) Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya b) Meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat. c) Menjamin
ketersediaan,
pemerataan,
pemanfaatan,
mutu,
keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta pembinaan mutu makanan. 3)
Untuk mewujudkan misi “Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan” maka ditetapkan tujuan : a) Mencegah, menurunkan dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto 2017
16 4)
Untuk mewujudkan misi “Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya kesehatan” maka ditetapkan tujuan : a) Meningkatkan
jumlah, jenis,
mutu dan penyebaran
tenaga
kesehatan sesuai standar. 3.2.
SASARAN Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria specific, measurable, agresive but attainable, result oriented dan time bond. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2016, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut : 1) Untuk mewujudkan tujuan dari Misi 1 “Memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)” maka ditetapkan sasaran : a.
Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat ke arah kemandirian
2) Untuk mewujudkan tujuan dari Misi 2 “Meningkatkan
akses,
pemerataan, kualitas, pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya.” maka ditetapkan sasaran : a.
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan lanjut usia serta kesehatan reproduksi
b. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan penunjang Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto 2017
16 3) Untuk mewujudkan tujuan dari Misi 2 “Meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat.” maka ditetapkan sasaran : a.
Meningkatkan keluarga sadar gizi dan perbaikan gizi masyarakat
4) Untuk mewujudkan tujuan dari Misi 2 “Menjamin ketersediaan, pemerataan, pemanfaatan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta pembinaan mutu makanan.” maka ditetapkan sasaran : a.
Meningkatkan
pengelolaan
obat,
perbekalan
kesehatan
dan
makanan 5) Untuk mewujudkan tujuan dari Misi 3 “Mencegah, menurunkan dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya.” maka ditetapkan sasaran : a.
Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular, tidak menular dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah, ancaman epidemi serta bencana
6) Untuk mewujudkan tujuan dari Misi 4 “Meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar.” maka ditetapkan sasaran : a.
Meningkatnya
jumlah, jenis,
mutu dan
kesehatan sesuai standar
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto 2017
penyebaran
tenaga
19
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program yang direncanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 adalah 15 program dan 84 kegiatan, yaitu: 1. Program Pelayanan Administrasi Kantor, dengan kegiatan: 1.1.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.2.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.3.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.4.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.5.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.6.
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.7.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
1.8.
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja
1.9.
Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan: 2.1.
Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas
2.2.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.3.
Pembangunan Gudang Arsip Dinas Kesehatan
2.4.
Pembangunan Pagar Dinas Kesehatan
2.5.
Pengurukan dan Paving Halaman Dinas Kesehatan
2.6.
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
2.7.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.8.
Pemeliharaan rutin/berkala Buku Perpustakaan
2.9.
Pemeliharaan Rumah Dinas Gudang Farmasi
2.10. Pemeliharaan Rumah Dinas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.1.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto 2017
19 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.1.
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 5.1.
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
5.2.
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.1.
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
6.2.
Revitalisasi Peralatan Kesehatan
6.3.
Makan Minum Pasien
6.4.
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
6.5.
Peningkatan Kesehatan Lansia
6.6.
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Puskesmas
6.7.
Peningkatan Kesehatan Anak dan Remaja
6.8.
Pelayanan Kesehatan Mudik Lebaran, Natal dan Tahun Baru
6.9.
Perluasan Fungsi Polindes menjadi Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa)
6.10. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan 6.11. Perawatan dan Pendampingan Kasus Jiwa 6.12. Pengembangan Puskesmas 7. Program Pengawasan Obat dan Makanan 7.1.
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 8.1.
Revitalisasi Posyandu dan UKBM
8.2.
Pembinaan dan Pengembangan Desa Siaga
8.3.
Saka Bakhti Husada
8.4.
Pengembangan Taman Posyandu
8.5.
Penyuluhan Kesehatan
8.6.
Pengadaan Media Promosi Kesehatan
8.7.
Pembinaan Kader Posyandu
8.8.
Lomba Taman Posyandu
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto 2017
19 9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 9.1.
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Yodium (GAKY), kurang vitamin
9.2.
Peningkatan ASI Eksklusif Kab.Layak Anak
9.3.
Pelatihan Pemberian Makanan Pendamping ASI
10. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 10.1. Penyediaan dan Pengawasan Air Bersih/Air Minum 10.2. Peningkatan Kesehatan Lingkungan Pemukiman 10.3. Penyediaan Jamban Keluarga dan Jamban TMMD 10.4. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 10.5. Penyediaan IPAL 10.6. Upaya
Pengelolaan
dan
Pemantauan
Lingkungan
Puskesmas 10.7. Sosialisasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 11. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular 11.1.
Peningkatan Imunisasi
11.2. Penanggulangan Penyakit DBD 11.3. Penanggulangan Penyakit HIV-AIDS TB Paru dan Kusta 11.4. Surveilens Epidemiologi 11.5.
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
Bagi
Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT Silpa 2014) 11.6. Peningkatan Pos Pembinaan Terpadu (Pospindu) 11.7.
Strategi Pencegahan Penularan HIV AIDS
11.8. Gerakan Siaga Antisipasi DBD dan Eradikasi Sarang Nyamuk 12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 12.1. Penelitian IKM dan Kepuasan pengguna BPJS terhadap pelayanan Kesehatan 12.2. Akreditasi Puskesmas 13. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu dan Jaringannya 13.1. Perbaikan Puskesmas 27 Puskesmas Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto 2017
19 13.2. Pembangunan Pagar Puskesmas 27 Puskesmas 13.3. Perbaikan Puskesmas Pembantu 13.4. Pengadaan Komputer 13.5. Pengadaan Alat Kesehatan 13.6. Pengadaan Mebelair Puskesmas dan Pustu 14. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 14.1. Pengembangan SDM 14.2. Peningkatan
Kualitas
Manajemen
Kesehatan
di
Puskesmas 14.3. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 14.4. Penerbitan Surat Pernyataan Miskin 14.5. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Jamkesda 14.6. Sosialisasi dan Evaluasi JKN 14.7. Pelayanan
Kesehatan
untuk
Masyarakat
Miskin
(Jamkesda dan SPM) 14.8. Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 14.9. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) DAK Non Fisik 14.10. Jampersal (DAK Non Fisik) 14.11.
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP se Kabupaten Mojokerto
14.12.
BOP Pelayanan Kesehatan
14.13.
Penunjang Pelayanan Kesehatan di 27 Puskesmas
15. Program Pembinaan Lingkungan Sosial 15.1.
Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Melalui Rehab Bangunan Puskesmas (Cukai)
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto 2017
24
B AB V PENUTUP Sebagai bagian penutup dari Renja SKPD ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto secara umum telah berusaha melakukan perencanaan yang mengarah kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Mojokerto. Proses perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dengan menerapkan mekanisme perencanaan bottom u p planning dan top dow n policy . Oleh karena itu kegiatan yang terdapat di dalam Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 merupakan hasil dari usulan-usulan kegiatan dari tiap-tiap Puskesmas yang disinkronkan dan diselaraskan dengan kebijakan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur maupun dari Pemerintah Pusat dalam hal ini kebijakan Kementerian Kesehatan. Untuk itu perlu dukungan dana dari semua pihak baik dari pemerintah daerah setempat, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga sasaran kegiatan dapat tercapai dan dapat dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Mojokerto. Masih adanya beberapa kegiatan yang belum terserap dalam dana baik APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN (Pusat) berdampak pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto tidak tercapai, sehingga diharapkan untuk tahun-tahun ke depan tercapai. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2017 yang akan datang. Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto di tahun-tahun mendatang akan diusahakan dengan menempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan dalam penyusunan perencanaan kegiatan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Dinas Kesehatan.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto 2017
24 Semoga perencanaan yang telah disusun dapat terealisasi sepenuhnya dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dan selaras dengan kebijakan daerah khususnya pembangunan daerah di bidang Kesehatan secara luas.
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO
DR. DIDIK CHUSNUL YAKIN, S.Sos, MSi Pembina Utama Muda NIP. 197104271992031001
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto 2017
Format II RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN MOJOKERTO
NAMA SKPD: DINAS KESEHATAN Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1) 1.02.1.02.01.01
(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.01.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik
% biaya yang dikeluarkan untuk biaya penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik
Dinkes
100 %
Rp
350,000,000
APBD
1.02.1.02.01.01.06
Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dilakukan peijinan
Dinkes
11 unit
Rp
16,500,000
APBD
1.02.1.02.01.01.10
Penyediaan ATK
% biaya yang dikeluarkan untuk biaya ATK
Dinkes
100 %
Rp
100,000,000
APBD
1.02.1.02.01.01.11
Penyediaan barang cetak dan penggandaan
% biaya yang dikeluarkan untuk biaya Penggandaan dan cetak
Dinkes
100 %
Rp
50,000,000
APBD
1.02.1.02.01.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
% biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan peralatan kantor
Dinkes
100 %
Rp
520,000,000
APBD
1.02.1.02.01.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
% biaya yang dikeluarkan untuk keg penyediaan makan minum rapat
Dinkes
100 %
Rp
100,000,000
APBD
1.02.1.02.01.01.21
Konsultasi dan koordinasi keluar dan dalam daerah
% biaya yang dikeluarkan untuk biaya perjadin
Dinkes
100 %
Rp
400,000,000
APBD
1.02.1.02.01.01.23
Penyediaan jasa tenaga kerja
% biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan jasa tenaga kerja 15 orang
Dinkes
100 %
Rp
216,000,000
APBD
1.02.1.02.01.01.24
Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
% biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan pendataan barang milik daerah
Dinkes
100%
Rp
200,000,000
APBD
1.02.1.02.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas :
Jumlah rumah dinas dokter yang direhab
Dinkes
27 Unit
1.02.1.02.01.02.21
APBD
1 Perbaikan Rumah Dinas Dokter PKM Sooko
Rp
209,625,000
2 Perbaikan Rumah Dinas Dokter PKM Trowulan
Rp
209,625,000
3 Perbaikan Rumah Dinas Dokter PKM Tawangsari
Rp
209,625,000
4 Perbaikan Rumah Dinas Dokter PKM Puri
Rp
168,721,250
5 Perbaikan Rumah Dinas Dokter PKM Gayaman
Rp
209,625,000
6 Perbaikan Rumah Dinas Dokter PKM Bangsal
Rp
209,625,000
7 Perbaikan Rumah Dinas Dokter PKM Gedeg
Rp
209,625,000
8 Perbaikan Rumah Dinas Dokter PKM Lespadangan
Rp
209,625,000
9 Perbaikan Rumah Dinas Dokter PKM Kemlagi
Rp
209,625,000
Catatan Penting
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
10 Perbaikan Rumah Dinas Dokter PKM Kedungsari
Rp
209,625,000
11 Perbaikan Rumah Dinas Dokter PKM Dawarblandong
Rp
209,625,000
12 Perbaikan Rumah Dinas Dokter PKM Jetis
Rp
209,625,000
13 Perbaikan Rumah Dinas Dokter PKM Modopuro
Rp
209,625,000
14 Perbaikan Rumah Dinas Dokter PKM Pungging
Rp
209,625,000
15 Perbaikan Rumah Dinas Dokter PKM Watukenongo
Rp
209,625,000
16 Perbaikan Rumah Dinas Dokter PKM Ngoro
Rp
209,625,000
17 Perbaikan Rumah Dinas Dokter PKM Manduro
Rp
209,625,000
18 Perbaikan Rumah Dinas Dokter PKM Dlanggu
Rp
233,000,000
19 Perbaikan Rumah Dinas Dokter PKM Kutorejo
Rp
209,625,000
20 Perbaikan Rumah Dinas Dokter PKM Pesanggrahan
Rp
209,625,000
21 Perbaikan Rumah Dinas Dokter PKM Pacet
Rp
591,250,000
22 Perbaikan Rumah Dinas Dokter PKM Pandan
Rp
209,625,000
23 Perbaikan Rumah Dinas Dokter PKM Trawas
Rp
209,625,000
24 Perbaikan Rumah Dinas Dokter PKM Gondang
Rp
209,625,000
25 Perbaikan Rumah Dinas Dokter PKM Gondang
Rp
209,625,000
26 Perbaikan Rumah Dinas Dokter PKM Jatirejo
Rp
209,625,000
27 Perbaikan Rumah Dinas Dokter PKM Jatirejo
Rp
209,625,000
1.02.1.02.01.02.22
Rutin berkala gedung kantor
% biaya yang dikeluarkan untuk biaya rehab kantor dinkes
Dinkes
100 %
Rp
750,000,000
APBD
1.02.1.02.01.02.24
Pembangunan Gudang Arsip Dinkes Pembangunan Pagar Dinkes Pengurukan dan paving Rutin berkala kendaraan dinas/ operasional
Jumlah gedung arsip yang dibangun Luas pagar dinas yang dibangun (300 m²) Luas halaman yang dibangun (30 m x 50 m) Jumlah kendaraan yang dipelihara
Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
1unit 300 m² 30 x 50 m 11 unit
Rp Rp Rp Rp
900,000,000 350,000,000 752,500,000 200,000,000
APBD APBD APBD APBD
1.02.1.02.01.02.28
Pemeliharaan peralatan gedung/ kantor
% biaya yang dikleuarkan untuk biaya peralatan gedung/kantor
Dinkes
100 %
Rp
50,000,000
APBD
1.02.1.02.01.02.30
Pemeliharaan rutin berkala buku perpustakaan
% biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan rutin buku di dinkes
Dinkes
100 %
Rp
6,000,000
APBD
Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas
Jumlah kendaraan diadakan
Dinkes
1 Mobil, 5 sepeda motor
Rp
450,000,000
APBD
Perbaikan Rumah Dinas Gudang Farmasi
Jumlah Rumah Dinas yang diperbaiki
GFK
1 Unit
Rp
209,625,000
APBD
Perbaikan Rumah Dinas KPA
Jumlah Rumah Dinas yang diperbaiki
Jl Jayanegara
1 Unit
Rp
209,625,000
APBD
1.02.1.02.01.03
Peningkatan Disiplin Aparatur
1.02.1.02.01.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas
1.02.1.02.01.06 1.02.1.02.01.06.05
Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan perencanaan Program dan Pelaporan
1.02.1.02.01.15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.1.02.01.15.01
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.1.02.01.15.05
Peningkatan mutu panggunaan obat dan perbekalan kesehatan
Jumlah pengadaan pakaian dinas
Dinkes
843 stel
Rp
450,000,000
APBD
Tersedianya dok perencanaan dan pelaporan
Dinkes
5 Dok Lap dan perencanaan
Rp
30,000,000
APBD
% biaya yang dikeluarkan untuk biaya pemenuhan obat-obatan
Dinkes
100%
Rp
3,000,000,000
APBD
Rp
3,000,000,000
DAK
Rp
75,000,000
APBD
300 siswa SD- Rp SMA
150,000,000
APBD
% biaya yang digunakan untuk peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
Dinkes
1.02.1.02.01.16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.16.16
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Jumlah siswa yang mendapatkan bantuan Kesehatan untuk penanggulangan penglihatan dan kebutaan Revitalisasi peralatan kesehatan % Alat Kesehatan yang dilakukan perbaikan alat-alat kesehatan di Puskesmas
Dinkes Dinkes
100%
Rp
55,000,000
APBD
1.02.1.02.01.16.19
Makan Minum pasien
% biaya makan minum pasien yang dirawat di puskesmas Puskesmas
Dinkes
100%
Rp
1,500,000,000
APBD
1.02.1.02.01.16.20
Peningkatan kesehatan Ibu dan Anak
Angka Kematian Ibu dan Bayi
Dinkes
102/100.000 KH Rp dan 23/1000 KH
500,000,000
APBD
1.02.1.02.01.16.21
Peningkatan kesehatan lansia
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan puskesmas santun lansia
Dinkes
27 Pusk
Rp
150,000,000
APBD
1.02.1.02.01.16.22
Monitoring dan evaluasi kinerja Puskesmas
Jumlah puskesmas yang dilaksanakan penilaian kinerja Puskesmas
Dinkes
27 Pusk
Rp
55,000,000
APBD
1.02.1.02.01.16.23
Peningkatan Kesehatan Anak dan Remaja
Jumlah Puskesmas PKPR
Dinkes
27 Pusk
Rp
200,000,000 APBD
Rp
112,000,000
DAK
Rp
104,200,000
APBD
212 Poskesdes Rp
1,266,000,000
APBD
1.02.1.02.01.16.18
1.02.1.02.01.16.24
Pelayanan Kesehatan Mudik Lebaran, Natal dan Tahun Baru
Jumlah kegiatan pos kesehatan dalam rangka pengamanan mudik lebaran dan natal tahun baru
Dinkes
1.02.1.02.01.16.27
Perluasan Fungsi Polindes menjadi Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa)
Jumlah Poskesdes/perawat yang dibiayai
Dinkes
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan
1.02.1.02.01.16.33
Perawatan dan Pendampingan Kasus Jiwa
% biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan baik di klinik, rumah sakit, Puskesmas dan Pengobatan % biaya yang digunakan pelacakan kasus gangguan jiwa dan pasung, pendampingan oleh nakes baik dari PKM, RS Jiwa Menur/Lawang
100%
6 Pos
Rp
3,671,400,000 BK Prov
Dinkes
100%
Rp
100,000,000 APBD
Dinkes
100%
Rp
100,000,000
APBD
Pengembangan Puskesmas
% biaya yang dikeluarkan untuk upaya Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas rawat inap
Dinkes
100%
Rp
60,000,000 BK Prov
% biaya yang digunakan untuk pelaksanaan pengawasan keamanan pangan dan berbahaya
Dinkes
100%
Rp
100,000,000
APBD
1.02.1.02.01.17
Program Pengawasan Obat dan Makanan
1.02.1.02.01.17.02
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
1.02.1.02.01.19
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.02.1.02.01.19.06
Revitalisasi posyandu dan UKBM
Jumlah posyandu yang mendapatkan pembinaan
Dinkes
1275 posy, 10 UKK, 15 poskestren
Rp
200,000,000
APBD
1.02.1.02.01.19.07
Pembinaan dan pengembangan desa siaga
Jumlah desa siaga yang dibina
Dinkes
304
Rp
125,000,000
APBD
1.02.1.02.01.19.08
Saka Bhakti Husada
Jumlah kader SBH yang dibina
Dinkes
54 kader
Rp
50,000,000
APBD
1.02.1.02.01.19.09
Pengembangan Taman Posyandu
Jumlah taman posyandu yang mendapatkan pembinaan
Dinkes
34 posy
Rp
-
1.02.1.02.01.19.10
Penyuluhan kesehatan
Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi tentang PHBS
Dinkes
100%
Rp
344,250,000
APBD
1.02.1.02.01.19.11
Pengadaan media promosi kesehatan
Jumlah media promosi yang disediakan
Dinkes
Leaflet, umbul- Rp umbul, poster
200,000,000
APBD
Rp
305,100,000
DAK
Pembinaan Kader Poyandu
Jumlah Kader posyandu yang dibina
Lomba Taman Posyandu
Jumlah taman posyandu yang mengikuti lomba
304 desa
608 kader
Rp
139,000,000
APBD
18 Kecamatam
18 Posyandu
Rp
84,400,000
APBD
200,2000,27 Rp pkm, 90 bayi dan balita, 18 000 bumil dan nifas 2 ruang laktasi, Rp 27 konselor dilatih
500,000,000
APBD
435,000,000
APBD
400 kader, 1000 Rp anak, 72 perwakilan kecamatan
287,110,000
APBD
Rp
250,000,000
APBD
Rp
150,000,000
DAK
1.02.1.02.01.20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.1.02.01.20.03
Penanggulangan kurang energi protein (KEP),anemia Jumlah Balita gizi buruk dan kurang gizi besi,gangguan akibat kurang yodium mendptkan PMT, 27 pkm melaksanakan (Gaky),kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro kadarzi, bayi, balita, bumil dapat Vit A, Fe lainnya
Dinkes
1.02.1.02.01.20.07
Program peningkatan ASI Eksklusif Kab. Layak Anak
Jumlah Ruang laktasi dan petugas konselor yang dilatih
Dinkes
Peningkatan Pemberian Makanan Pendamping ASI
Jumlah Kader yang dilatih pembuatan makanan pendamping ASI, lomba penyuluhan pemberian makanan pendamping ASI, jumlah paud yang
Dinkes
% tersedianya akses air bersih
Dinkes
1.02.1.02.01.21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02.1.02.01.21.05
Penyediaan dan pengawasan air bersih/air minum
100%
1.02.1.02.01.21.06
Peningkatan Kesehatan Lingkungan Pemukiman
Jumlah kegiatan STBM di masyarakat terlaksananya pelatihan bagi penjamah makanan untuk jasaboga, pedagang kaki lima, kantin sekolah
Dinkes
100%
Rp
200,000,000
APBD
1.02.1.02.01.21.07
Pembangunan Jamban Keluarga (TMMD)
% jamban yang terbangunnya Jamban sebagai sarana Buang Air Besar bagi masyarakat tempat kegiatan Tentara Manunggal membangun Desa (TMMD)
Dinkes
100%
Rp
100,000,000
APBD
Penyediaan Jamban Keluaga
Jumlah jamban yang dibangun untuk 200 rumah
Kab Mojokerto
150 rmh
Rp
400,000,000
APBD
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
% biaya yang dikeluarkan untuk pembinaan dalam rangka terwujudnya kondisi kabupaten untuk hidup bersih, nyaman, aman sehatpengolahan limbah cair dan Jumlahdan sarana
Dinkes
100%
Rp
200,000,000
APBD
7 unit IPAL dan Rp 27 unit tempat sampah medis
3,850,000,000
APBD
Rp
1,050,000,000
DAK
10 dok
Rp
150,000,000
APBD
400 orang
Rp
52,100,000
APBD
1.02.1.02.01.22.18
Penyediaan Sarana Pengolahan Limbah Bagi Pelayanan Kesehatan
Upaya pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Puskesmas
Puskesmas
padat di puskesmas yang dibangun
Jumlah dokumen UKL UPL yang dibuat
Puskesmas
Sosialisasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Jumlah kader yang mendapatkan sosialisasi Kab Mojokerto STBM 1.02.1.02.01.22
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
1.02.1.02.01.22.08
Peningkatan Imunisasi
Jumlah Desa UCI, dan Balita imunisasi lengkap
Dinkes
200 desa UCI
Rp
500,000,000
APBD
1.02.1.02.01.22.12
Penanggulangan Penyakit DBD
Jumlah daerah dengan penderita DBD mendapatkan fogging fokus,Semua Desa dilakukan pemeriksaan jentik berkala dan mendapatkan Abatisasi Selektif,Sosialisasi/Penyuluhan tentang Penyakit DBD
Dinkes
200 fokus, 318 Rp pasien
1,210,000,000
APBD
Rp
1,566,000,000
DAK
1.02.1.02.01.22.13
Penanggulangan penyakit HIV-AIDS TB paru dan Kusta
Jumlah sekolah yang mendapat sosialisasi penanggulangan penyakit HIV-AIDS TB paru dan Kusta, jumlah sekolah yang mendapatkan penyuluhan HIV AIDS Jumlah jemaah haji yang diperiksa, desa KLB wabah yang ditangani, jumlah petugas yang ditingkatkan kompetnsi dalam pengambilan spesimen
1.02.1.02.01.22.14
Surveilans Epidemiologi
1.02.1.02.01.22.15
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan % biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi sarana dan prasarana bagi penderita Penderita Akibat Dampak Asap Rokok(DBHCHT Silpa dampak rokok 2014)
Dinkes
100 sekolah
Rp
500,000,000
APBD
Dinkes
1,500, 27 petugas, 200 desa
Rp
400,000,000
APBD
Dinkes
100%
Rp
450,000,000
APBD
1.02.1.02.01.22.17
Peningkatan Pos Pembinaan Terpadu (Pospindu)
Jumlah Pospindu yang terbentuk
Dinkes
5 pospindu
Strategi Pencegahan Penularan HIV AIDS
Gerakan Siaga Antisipasi DBD dan Eradikasi Sarang Nyamuk
Rp
125,000,000
Jumlah kader posyandu yang diberi pelatihan dalam rangka pencegahan penularan virus HIV AIDS
Kab Mojokerto
200 orang
Jumlah orang yang tersosialisasi keg siaga antisipasi DBD dan pemantauan lingkungan dengan pelaksanaan 3 M Plus
Kab Mojokerto
APBD
Rp
600,000,000
DAK
Rp
117,600,000
APBD
350 orang dan Rp 18 kecamatan terpantau
122,000,000
APBD
1.02.1.02.01.23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.23.07
Penelitian IKM dan kepuasan pengguna BPJS terhadap pelayanan kesehatan
% biaya yang dikeluarkan untuk keg IKM
Dinkes
100%
Rp
100,000,000
APBD
1.02.1.02.01.23.08
Akreditasi Puskesmas
Jumlah puskesmas yang terakreditasi
Dinkes
7 pkm
Rp
420,000,000
APBD
Rp
350,000,000
DAK
1.02.1.02.01.25
Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas,pustu dan jaringannya
1.02.1.02.01.25.25
Perbaikan/Rehab Puskesmas 1 Perbaikan Pusk Rawat Inap Sooko
Rp
950,000,000
APBD
2 Perbaikan Pusk Trowulan
Rp
806,250,000
APBD
3 Perbaikan Pusk Rawat Inap Tawangsari
Rp
860,000,000
APBD
4 Perbaikan Pusk Rawat Inap Puri
Rp
950,000,000
APBD
5 Perbaikan Pusk Rawat Inap Gayaman
Rp
860,000,000
APBD
6 Perbaikan Pusk Rawat Inap Bangsal
Rp
800,000,000
APBD
7 Perbaikan Pusk Gedeg
Rp
860,000,000
APBD
8 Perbaikan Pusk Lespadangan
Rp
860,000,000
APBD
9 Perbaikan Pusk Rawat Inap Kemlagi
Rp
860,000,000
APBD
10 Perbaikan Pusk Kedungsari
Rp
860,000,000
APBD
11 Perbaikan Pusk Rawat Inap Dawarblandong
Rp
800,000,000
APBD
12 Perbaikan Pusk Rawat Inap Kupang
Rp
913,750,000
APBD
13 Perbaikan Pusk Rawat Inap Jetis
Rp
862,500,000
APBD
14 Perbaikan Pusk Mojosari
Rp
860,000,000
APBD
15 Perbaikan Pusk Modopuro
Rp
806,250,000
APBD
16 Perbaikan Pusk Rawat Inap Pungging
Rp
800,000,000
APBD
17 Perbaikan Pusk Watukenongo
Rp
913,750,000
APBD
18 Perbaikan Pusk Ngoro
Rp
913,750,000
APBD
19 Perbaikan Pusk Rawat Inap Manduro
Rp
900,000,000
APBD
20 Perbaikan Pusk Rawat Inap Dlanggu
Rp
806,250,000
APBD
21 Perbaikan Pusk Rawat Inap Kutorejo
Rp
806,250,000
APBD
22 Perbaikan Pusk Pesanggrahan
Rp
913,750,000
APBD
23 Perbaikan Pusk Rawat Inap Pacet
Rp
950,000,000
APBD
Jumlah PKM yang direhab
Dinkes
27 PKM
24 Perbaikan Pusk Pandan
Rp
860,000,000
APBD
25 Perbaikan Pusk Rawat Inap Trawas 26 Perbaikan Pusk Gondang
Rp
950,000,000
APBD
Rp
3,000,000,000
27 Perbaikan Pusk Rawat Inap Jatirejo
APBD
Rp
6,000,000,000
APBD
1 Pagar Puskesmas Sooko
Rp
209,625,000
APBD
2 Pagar Puskesmas Trowulan
Rp
209,625,000
APBD
3 Pagar Puskesmas Tawangsari
Rp
209,625,000
APBD
4 Pagar Puskesmas Puri
Rp
376,250,000
APBD
5 Pagar Puskesmas Gayaman
Rp
209,625,000
APBD
6 Pagar Puskesmas Lespadangan
Rp
209,625,000
APBD
7 Pagar Puskesmas Kemlagi
Rp
209,625,000
APBD
8 Pagar Puskesmas Kedungsari
Rp
209,625,000
APBD
9 Pagar Puskesmas Dawarblandong
Rp
209,625,000
APBD
10 Pagar Puskesmas Kupang
Rp
322,500,000
APBD
11 Pagar Puskesmas Jetis
Rp
209,625,000
APBD
12 Pagar Puskesmas Mojosari
Rp
209,625,000
APBD
13 Pagar Puskesmas Modopuro
Rp
209,625,000
APBD
14 Pagar Puskesmas Pungging
Rp
209,625,000
APBD
15 Pagar Puskesmas Watukenongo
Rp
209,625,000
APBD
16 Pagar Puskesmas Ngoro
Rp
209,625,000
APBD
17 Pagar Puskesmas Manduro
Rp
209,625,000
APBD
18 Pagar Puskesmas Dlanggu
Rp
209,625,000
APBD
19 Pagar Puskesmas Kutorejo
Rp
209,625,000
APBD
20 Pagar Puskesmas Pesanggrahan
Rp
209,625,000
APBD
21 Pagar Puskesmas Pacet
Rp
376,250,000
APBD
22 Pagar Puskesmas Pandan
Rp
209,625,000
APBD
23 Pagar Puskesmas Trawas
Rp
209,625,000
APBD
24 Pagar Puskesmas Gondang
Rp
209,625,000
APBD
25 Pagar Puskesmas Jatirejo
Rp
376,250,000
APBD
Rp
215,000,000
APBD
Pembangunan Pagar Puskesmas
Perbaikan BKIA di PKM Pacet Perbaikan/Rehab Puskesmas Pembantu/Pustu
Jumlah Pustu yang direhab
Dinkes
31 unit
31 unit
1 Japan, Sooko
Rp
301,000,000
APBD
2 Modongan, Sooko
Rp
322,500,000
APBD
3 Ngingasrembyong, Sooko
Rp
209,625,000
APBD
4 Sentonorejo, Trowulan
Rp
279,500,000
APBD
5 Tambakagung, Puri
Rp
296,162,500
APBD
6 Wunut, Gayaman
Rp
280,843,750
APBD
7 Lengkong, Gayaman
Rp
236,500,000
APBD
8 Kweden Kembar, Gayaman
Rp
236,500,000
APBD
9 Ngastemi Bangsal
Rp
467,625,000
APBD
10 Ngrowo, Bangsal
Rp
607,912,500
APBD
11 Jerukseger, Gedeg
Rp
294,550,000
APBD
12 Sidoharjo, Lespadangan
Rp
296,162,500
APBD
13 Randegan, Dawar
Rp
219,568,750
APBD
14 Simongagrok, Dawar
Rp
249,400,000
APBD
15 Mojosulur, Mojosari
Rp
280,575,000
APBD
16 Leminggir, Modopuro
Rp
310,406,250
APBD
17 Kedunggempol, Modopuro
Rp
193,500,000
APBD
18 Sekargadung, Pungging
Rp
478,912,500
APBD
19 Balongmasin, Watukenongo
Rp
249,400,000
APBD
20 Bandarasri, Ngoro
Rp
206,400,000
APBD
21 Candiharjo Manduro
Rp
473,000,000
APBD
22 Segunung, Dlanggu
Rp
327,337,500
APBD
23 Sumbersono, Dlanggu
Rp
311,750,000
APBD
24 Kedunglengkong Dlanggu
Rp
342,925,000
APBD
25 Claket, Pacet
Rp
325,187,500
APBD
26 Bendunganjati, Pandan
Rp
358,512,500
APBD
27 Tawar, Gondang
Rp
206,400,000
APBD
28 Padi/Slawe, Gondang
Rp
232,200,000
APBD
29 Bleberan, Jatirejo
Rp
303,687,500
APBD
30 Karangjeruk, Jatirejo
Rp
258,134,375
APBD
31 Mrisen, Jatirejo
Rp
297,613,750
APBD
Rp
1,215,000,000
APBD
Rp
711,000,000
DAK
Rp
4,000,000,000
APBD
Rp
4,335,000,000
DAK
Pengadaan Komputer
1.02.1.02.01.25.69
Pengadaan Alat Kesehatan
Pengadaan Mebelair Puskesmas dan Pustu
Jumlah komputer yang diadakan
Jumlah Alat Kesehatan yang diadakan
Tersedianya mebelair di Puskesmas dan Pustu
27 Puskesmas
135 unit
Kab Mojokerto 27 Puskesmas dan 55 Pustu
Kab Mojokerto 27 Puskesmas dan 55 Pustu
1.02.1.02.01.34
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
1.02.1.02.01.34.01
Pengembangan SDM
Jumlah SDM yang dilatih
Dinkes
800 SDM
Rp
250,000,000
APBD
1.02.1.02.01.34.66
Peningkatan Kualitas Manajemen Kesehatan di Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang BLUD
Dinkes
27 PKM
Rp
100,000,000
APBD
1.02.1.02.01.34.02
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah puskesmas yang terintegrasi Sikda dengan Pcare
Dinkes
27 PKM
Rp
200,000,000
APBD
1.02.1.02.01.34.04
Penerbitan Surat Pernyataan Miskin
Jumlah masy yang mendapatkan SPM
Dinkes
1000 orang
Rp
200,000,000
APBD
1.02.1.02.01.34.06
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Jamkesda
% biaya yang dikeluarkan untuk bantuan operasional untuk program Jamkesda
Dinkes
100%
Rp
200,000,000
APBD
1.02.1.02.01.34.68
Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan JKN
Jumlah desa yang diberikan sosialisasi JKN
Dinkes
304 desa
Rp
250,000,000
APBD
1.02.1.02.01.34.05
Pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin (Jamkesda dan SPM)
Jumlah maskin SPM dan Jamkesda yang mendapatkan pelyanan kesehatan
Dinkes
1200 orang
Rp
5,000,000,000
APBD
1.02.1.02.01.34.67
Monitoring Kesesuaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan SPM
Dinkes
27 PKM
Rp
75,000,000
APBD
1.02.1.02.01.34
Bantuan Operasional Kesehatan BOK (DAK non Fisik) % Biaya yang dikeluarkan untuk mendukung Dinkes dan pelaksanaan program kesehatan di PKM puskesmas Jampersal (DAK Non Fisik) Jumlah Rumah Tunggu yang tersedia Kab Mojokerto
27 PKM
Rp
6,561,000,000
DAK
54 RTK
Rp
2,820,000,000
DAK
Puskesmas Kemlagi
Rp
450,000,000
APBD
Rp
114,677,048,125
1.02.1.02.01.34
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Melalui Rehab Bangunan Puskesmas (Cukai)
Jumlah Puskesmas yang mendapatkan biaya untuk rehab
Dinkes
MURNI TOTAL APBD,APBD PROV, APBN, CUKAI 1.02.1.02.01.34.09
BOP Pelayanan kesehatan
% biaya yang dikeluarkan untuk bantuan operasional bagi Dinas Kesehatan
Dinkes
100%
Rp
950,000,000
1.02.1.02.01.34
Penunjang Pelayanan Kesehatan di 27 UPT Puskesmas
% biaya yang dikeluarkan untuk Jasa Pelayanan dan jasa sarana di Puskesmas
Dinkes
100%
Rp
13,528,067,647
1.02.1.02.01.34
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP
% biaya yang dikeluarkan untuk Jasa Pelayanan dan jasa sarana di Puskesmas dari dana kapitasi
Dinkes
100%
Rp
30,970,572,000
Rp
45,448,639,647
Rp
160,125,687,772
PENDAPATAN BPJS DAN PENGOBATAN GRATIS, PASIEN UMUM TOTAL
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO
DR. DIDIK CHUSNUL YAKIN, S.Sos, MSi Pembina Utama Muda NIP. 197104271992031001
TABEL PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO
Target Renstra SKPD No
(1) 1
Indikator
(2) Angka kematian ibu dan bayi
7
Persentase Desa UCI
8
Angka balita ditimbang berat badannya Persentase anak gakin yang diberi PMT
9
10
11
12
SPM
IKK
(3) Cakupan Kunjungan ibu hamil K-4 Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas
Persentase Balita Gizi buruk Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan mendapat perawatan perawatan
Meningkatnya kesehatan anak dan remaja
Persentase KB Aktif
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
Cakupan peserta Kb Aktif
Proyeksi
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2014
Tahun 2015
(4) Cakupan kunjungan neonatal lengkap Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan
(5) 84
(6) 84
(7) 90
(8) 95
(9) 83
(10) 84
(11) 90
(12) 95
90
90
95
98
87,91
90
95
98
Cakupan kunjungan bayi mencapai target
65
65
70
75
64,08
65
70
75
Cakupan pelayanan anak balita Perluasan pomdok bersalin desa
50
50
55
60
87
50
55
60
90
90
92
95
90
92
95
80
80
80
,80
95
80
80
,80
Penanganan gizi masyarakat Upaya penanggulangan masalah gizi
100
100
100
100
87
100
100
100
100
100
100
100
87
100
100
100
Data prevalensi gizi kurang
100
100
100
100
4,6
100
100
100
Melaksanakan surveilens dan audit KLB Gizi Melaksanakan programkadarzi Pemeriksaan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
75
75
75
75
75
75
75
90
90
95
95
90
95
95
90
90
95
95
90
95
95
cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan Desa/kelurahan UCI Desa Universal Child Immunization Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan gakin
Realisasi Capaian
Pelayanan kesehatan peduli remaja Cakupan pelayanan KB Aktif Pelayanan konseling
78,72
Tahun 2016 Tahun 2017
Catatan
(13)
13
Angka kesakitan, kecatatan Cakupan penemuan dan akibat penyakit menular penanganan penderita penyakit : a. Penemuan Penderita AFP b. penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita c.Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif
Angka kematian DBD <1% Pengendalian pneumonia sesuai stndar dan diare
d. Penemuan dan penanganan Angka kematian DBD DBD <1%
14
15
16
e. Penanganan penderita diare Pengendalian pneumonia sesuai stndar dan diare Prosentase kunjungan Cakupan pelayanan dasar Puskesmas yang pasien di puskesmas dan masyarakat miskin menjadi rawat inap jaringannya terstandar Cakupan pelayanan kesehatan Puskesmas Rawat rujukan pasien masyarakat Inap yang menjadi miskin puskesmas plus Cakupan pelayanan gawat Puskesmas yang darurat level 1 yang harus menyelenggarakan diberikan sarana kesehatan poned tersandar (RS) di kab/kota Prosentase desa kelurahan Cakupan desa/kelurahan Akses sanitasi dasar yang mengalami KLB mengalami KLB yang memenuhi syarat dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam Pegawasan kualitas air bersih dan air minum sesuai standar
Prosentase Desa Siaga
Cakupan desa siaga aktif
Pengawasan tempat Pengelolaan Makanan dan tempat-tempat umum Minimal rumah tinggal penduduk memenuhi syarat kesehatan Pembinaan pengamanan limbah cair dan padat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Pondok pesantren mempunyai pos kesehatan pesantren
20/100.0 20/100.0 00 00 penddk penddk 70
70
20/100.000 penddk
20/100.000 penddk
75
80
20/100.00 20/100.000 20/100.000 0 penddk penddk penddk 11,03
70
75
80
68,06 20/100.0 20/100.0 00 00 penddk penddk 70 70
20/100.000 penddk
20/100.000 penddk
9
20/100.00 20/100.000 20/100.000 0 penddk penddk penddk
75
80
70
75
80
44
45
46
47
45
46
47
45
50
55
60
50
55
60
60
60
65
70
60
65
70
60
70
80
90
70
80
90
70
75
80
85
75
80
85
74
75
77
79
75
77
79
75
80
85
90
80
85
90
69
70
71
72
70
71
72
95
100
100
100
100
100
100
19
25
31
37
25
31
37
Posyandu berstrata Puri Desa siaga pada tahap tumbuh kembang dan paripurna
50
52
55
58
52
55
58
70
75
80
85
75
80
85
TABEL 1. REKAPITULASI EVALUSI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN S/D TAHUN 2015 DINAS K ESEHATAN
K ode
(1)
Ur usan/B idang Ur usan Pem er intah an Daer ah Dan Pr ogr am /K egiatan (2) Pr ogr am Pelayanan Adm inistr asi Penyediaan Per kantor jasa an komputer, SDA dan Listrik
Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan ATK
Tar get dan Realisasi K iner ja Pr ogr am dan K egiatan Tah un Lalu Tar get 2014 pr ogr am dan Tar get Realisasi K egiatan Renja Renja Tingkat (Renja SK PD SK PD SK PD Realisasi tah un 2015) Tah un Tah un (%) 2014 2014 (6) (7) (8) (9)
Realisasi Capaian Tar get Renstr a SK PD s/d Tah un B er jalanTingkat Realisasi Capaian Capaian Pr ogr am dan Realisasi K egiatan s/d Tar get Tah un Renstr a (%) ber jalan (10) (11)
Tar get K iner ja Capaian Pr ogr am (Renstr a SK PD Tah un ke-5) (4)
Realisasi Tar get K iner ja Hasil Pr ogr am dan K eluar an K egiatan s/d tah un 2013 (5)
Persentase biaya yang dikeluarkan untuk jasa komunikasi, sumber air dan listrik Persentase biaya yang dikeluarkan untuk jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasio nal
100
87
100
74
74
100%
50
50
100
100
100
100
100
100%
24
24
Persentase biaya yang dikeluarkan untuk jasa administrasi keuangan Persentase biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan alat tulis kantor
0
0
0
0
0
100%
0
0
100
34
100
100
100
100%
94
94
Indikator K iner ja Pr ogr am /K egiatan (3)
Penyediaan barang cetak Persentase dan penggandaan biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan Persentase dan perlengkapan kantor biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan Persentase minuman biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan makanan dan minuman Konsultasi dan Persentase koordinasi keluar dan biaya yang dalam daerah dikeluarkan untuk rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga Persentase kerja biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan jasa tenaga kerja
100
38
100
91
91
100%
96
96
100
66
100
94
94
100%
97
97
100
7
100
66
66
100%
91
91
100
42
100
78
78
100%
82
82
100
87
100
80
80
100%
100
100
Peningkatan Pengelolaan Persentase Barang Milik Daerah biaya yang dikeluarkan untuk peningkatan pengelolaan barang milik daerah Pr ogr am Peningkatan Sar ana dan Pr asar ana Apar atur Pemeliharaan Persentase rutin/berkala rumah biaya yang dinas dikeluarkan untuk pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan Persentase rutin/berkala gedung biaya yang kantor dikeluarkan untuk pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Persentase rutin/berkala kendaraan biaya dinas/operasional pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio nal Pemeliharaan Persentase rutin/berkala peralatan biaya yang gedung kantor dikeluarkan untuk pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
100
0
100
78
78
100%
70
70
100
0
100
0
0
100%
95
95
100
98
100
0
0
100%
99
99
100
0
100
100
100
100%
100
100
100
33
100
0
0
100%
100
100
Pemeliharaan rutin/berkala buku perpustakaan
Persentase biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan rutin/berkala buku perpustakaan Persentase Pemeliharaan rumah dinas gudang farmasi biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan rumah dinas gedung farmasi Pr ogr am Peningkatan Disiplin Apar atur pakaian dinas Jumlah Pakaian Pengadaan beserta perlengkapannya yang diadakan Pr ogr am Peningkatan, Pengem bangan Sistem Pelapor an Capaian K iner ja dan K euangan Penyusunan perencanaan Program dan Pelaporan
Pr ogr am Obat dan Per bekalan K eseh atan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
100
70
100
63
63
100%
76
76
0
74 0
0
0
#DIV/0! 0
100%
0
0
100
74
100
100
100
100%
89
89
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan program kesehatan
0
0
100
100
100
LAKIP, TAPKIN, LPPD, LKPJ, RKA, DOK Perencanaan DAK, RENJA
100
100
Persentase biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
90
99
100
100
100
95%
82
86
Peningkatan mutu panggunaan obat dan perbekalan kesehatan
Pr ogr am Upaya K eseh atan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
Revitalisasi peralatan kesehatan
Makan Minum pasien
Peningkatan kesehatan Ibu dan Anak
Persentase penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
60
0
100
100
100
55%
95
173
Persentase siswa yang memderita dan mendapatkan penanggulanga n gangguan mata Persentase alat kesehatan yang mendapatkan kalibrasi/revital isasi Persentase biaya yang dikeluarkan untuk makan minum pasien Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan Kunjungan Ibu Hmail K1 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayana nifas
50
0
100
0
0
100%
96
96
0
100
100
100
100%
86
86
100
73
100
100
100
87%
72
83
90
64
100
82
82
87%
86
99
97%
0
80%
0
94%
0
94%
0
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi
80%
0
95%
0
Cakupan pelayanan anak balita Cakupan peserta KB Aktif
95%
0
>70%
0
Peningkatan kesehatan lansia
Persentase puskesmas santun lansia Monitoring dan evaluasi Persentase kinerja Puskesmas puskesmas yang dimonitoring dan evaluasi kinerja
30
Peningkatan Kesehatan Anak dan Remaja
100
Pelayanan Kesehatan Mudik Lebaran, Natal dan Tahun Baru
Persentase puskesmas PKPR Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Persentase biaya yang dikeluarkan untuk Pengamanan Mudik Lebaran, Natal dan tahun Baru
0
100
100
100
80%
94
117.5
0
100
100
100
94%
62
66
0
100
0
0
94%
98
104
0
100
0
0
80%
97
121
Peningkatan Pelayanan Persentase Pondok Kesehatan Desa biaya yang (Ponkesdes) dikeluarkan untuk perluasan fungsi polindes menjadi ponkesdes 197 ponkesdes
90
72
100
97
97
95%
87
92
Pengadaan Obat-obatan Persentase Puskesmas/Pustu (DAK biaya yang Farmasi Silpa 2014) dikeluarkan untuk peningkatan puskesmas mampu PONED (DAK bidang pelayanan dasar silpa 2014)
50
0
100
0
0
90%
55
61
Peningkatan Puskesmas Perawatan mampu Poned (DAK Bidan Pelayana n Dasar Silpa 2014
50
16
100
100
100
100%
0
0
90
0
100
100
100
25%
100
400
52
90
100
75
75
90%
100
111
Persentase Biaya yang dikeluarkan untuk Peningkatan Puskesmas Poned
Pr ogr am Pengaw asan Obat Peningkatan pengawasan Persentase keamanan pangan dan pengajuan PIRT bahan berbahaya PROGRAM PROMOSI K ESEHATAN DAN PEMB ERDAY AAN MASY ARAK AT Revitalisasi posyandu dan UKBM
Persentase posyandu purnama mandiri
Pembinaan dan pengembangan desa siaga
Persentase desa siaga aktif purnama mandiri Saka Bhakti Husada Jumlah kader saka bakti yang dibina Pengembangan Taman Jumlah tamab Posyandu posyandu yang dibina Penyuluhan kesehatan Persentase jumlah masyarakat yang diberikan penyuluhan Pengadaan media Persentase promosi kesehatan biaya yang dikeluarkan untuk biaya media promosi kesehatan Pr ogr am Per baikan Gizi Masyar akat Penanggulangan kurang energi protein (KEP),anemia gizi besi,gangguan akibat kurang yodium (Gaky),kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Program peningkatan ASI Eksklusif Kab. Layak Anak
PMT Pemulihan Blaita Gizi Buruk
Pr ogr am Pengem bangan Lingkungan Seh at
Cakupan balita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan
Persentase penyediaan sarana pemberian ASI Eksklusif Cakupan pemberian PMT Pemulihan Balita Gizi Buruk
75
82
100
96
96
90%
88
98
40
0
100
96
96
100%
51
51
0
100
44
44
80%
5
6
100
94
100
100
100
80%
97
121
100
0
100
100
100
90%
96
107
100
99
100
100
100
100%
76
76
0
100
100
100
100%
88
88
100%
0
0
Penyediaan dan pengawasan air bersih/air minum
Persentase rumah tangga/masyara kat yang mengakses air bersih Peningkatan Kesehatan Persentase Lingkungan Pemukiman pemeriksaan tempat pengolahan makanan Jumlah TPM yang memenuhi syarat
Pembangunan Jamban Keluarga (TMMD)
Jumlah penjamah makanan yang dilatih Persentase jamban yang dibangun
Pr ogr am Pencegah an dan Pem ber antasan Penyakit Menular Peningkatan Imunisasi Cakupan desa UCI Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Penanggulangan Cakupan Penyakit DBD penderita DBD yang ditangani Penanggulangan Cakupan penyakit HIV-AIDS TB penemuan paru dan Kusta penderita Pneumonia Cakupan penemuan TB BTA Positif Cakupan penanganan diare
75
0
100
100
100
67%
83
124
80
0
100
86
86
100%
99
99
70
89
100
100
100
100%
99
99
80
90
100
87
87
95%
85
89
<20/100.000 pddk
43
100
100
100
100%
78
78
90
52
100
80
80
90%
39
43
Surveilans Epidemiologi Cakupan desa/kelurahan yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam Cakupan penemuan penderita AFP Peningkatan derajat Persentase kesehatan masyarakat biaya yang dengan penyediaan dikeluarkan fasilitas perawatan untuk kesehatan bagi penderita pemenuhan Akibat Dampak Asap alkes dan ruang Rokok (Cukai Silpa 2014) isolasi paru Pr ogr am Standar isasi Penelitian IKM dan kepuasan pengguna BPJS terhadap pelayanan kesehatan Akreditasi Puskesmas
Pr ogr am Pengadaan, Peningkatan dan per baikan sar ana dan pr asar ana puskesm as,pustu dan jar ingannya Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (BK Prov)
Pengadaan Ambulance
50
93
100
100
100
100%
97
97
0
100
0
0
100%
0
0
0
100
0
0
100%
0
0
0
100
0
0
3 Puskesmas
0
0
80
0
100
100
100
92%
83
90
80
0
100
80
80
96%
97
101
Persentase kepuasan pengguna pelayanan di puskesmas Jumlah puskesmas yang terakreditasi
Persentase biaya yang dikeluarkan untuk honorarium/gaj i dokter Jumlah ambbulance yang diadakan
Perbaikan Puskesmas R Inap
Perbaikan Puskesmas R Inap Baru
Pembangunan Puskesmas Rawat Inap
Perbaikan Pustu Pengadaan Alkes
Persentase biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan R Inap Persentase biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan R Inap Baru Persentase biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan R Inap Baru Jumlah pustu yang dibangun Persemtase biaya yang disediakan untuk pembelian Alkes
Pr ogr am K em itr aan Peningkatan Pelayanan K eseh atan Monitoring, evaluasi dan Persentase pelaporan hibah biaya yang dikeluarkan untuk monitoring dan evaluasi pelaporan hibah Pr ogr am K ebijakan dan Manajem en Pem bangunan K eseh atan
80
0
100
100
100
100%
55
55
80
0
100
100
100
100%
65
65
80
0
100
100
100
100%
86
86
80
0
100
80
80
6 Pustu
63
0
0
100
0
0
100%
30
30
Pengembangan SDM
Jumlah nakes yang mengikuti pelatihan
90
99
100
80
80
100%
85
85
Pengembangan SIK
Jumlah Puskesmas yang mengakses sikda generik
90
0
100
13
13
26 Puskesmas
26 Puskesmas
100
Pengadaan software Administrasi dan Dokumen surat keluar masuk
Persentase biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan software Jumlah SPM yang diterbitkan Jumlah biaya klaim Jamkesda dan SPM yang dibayarkan
100%
98
98
Penerbitan Surat Pernyataan Miskin Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesda dan SPM)
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Jamkesda
BOP Balai Pengobatan (Penunjang sarana dan prasarana pelayanan kesehatan)
Persentase biaya yang dikeluarkan untuk operasional Jamkesda Persentase biaya yang dikeluarkan untuk penunjang sarana dan prasarana dinas kesehatan
100
72
100
90
90
100%
75
75
100
98
100
93
93
100%
28
28
100
57
100
83
83
100%
74
74
58
100
100
100
100%
73
73
Penunjang Pelayanan kesehatan UPT Puskesmas
Persentase biaya yang dikeluarkan untuk penunjang sarana pelayanan kesehatan UPT Puskesmas
0
100
60
60
100%
80
80
Pelayanan JKN FKTP Puskesmas
Persentase biaya yang dikeluarkan untuk biaya jaspel, pembelian obat, alkes dan opersaional pelayanan pasien JKN
0
100
70
70
100%
80
80
