R E N C A N A K E R J A

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( R E N J A S K P D)

TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

KANTOR KETAHANAN PANGAN Jalan Raya Labuan Km. 01,Komplek Perkantoran Cikupa, Telepon/Fax. (0253) 201002

TAHUN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

KANTOR KETAHANAN PANGAN

Jalan Raya Labuan KM.01 , Komplek Perkantoran Cikupa, Telepon/Fax. (0253) 201002

PANDEGLANG 42213

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANDEGLANG Nomor: 520.13/ 364.a - Kpts./KKP/VI/2013 TENTANG: RENCANA KERJA KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2014 KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN Menimbang: a. Bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja); b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengenddalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, Rencana Kerja SKPS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang tentang Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182. Tambahan Negara Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahann Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan:

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Darah;

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 04 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4);

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7);

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8);

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9);

1.

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Pandeglang

2.

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2014;

3. 4.

Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 050/Kep. 197Huk/2013 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; Keputusan Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang Nomor: 800/553.aKpts.Peg/KKP/2011 Tentang Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016;

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KESATU

:

Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

:

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu renacana kerja instansi pemerintah yang memuuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strtegi, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya;

KETIGA

:

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Perencanaan, Statistik dan Penanaman Modal Penataan Ruang Daerah;

KEEMPAT

:

Sistematika Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat: BAB I : PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BAB IV : PENUTUP

KELIMA

:

Keputusan ditetapkan;

ini

mulai

Ditetapkan di Pada Tanggal

berlaku

pada

tanggal

: Pandeglang : 31 Mei 2013

Plt. KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANDEGLANG/ PENGGUNA ANGGARAN

Drs. H. UNDANG SUHENDAR, M.Pd NIP. 19610601 198204 1 007

KATA PENGANTAR Puji dan syukur ke Hadirat Allah SWT bahwa atas Berkah dan Rahmat-Nya Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang dapat menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014. Sebagaimana

dimaklumi,

bahwa

penyusunan

Renja

SKPD

merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berbasisis kinerja, Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang akan dilaksanakan. Demikian Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang tahun 2014 ini dibuat sebagai sebuah dokumen perencanaan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Tahun 2014 Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar……………............……………….…………....….….....…………........ Daftar Isi………………………………...........….………................. .….………......….. Daftar Lampiran......…………………….………………............…..........….…………… BAB I

i ii iii

PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4

BAB II

Hal.

Latar Belakang ...……………………………….........…….……........ Landasan Hukum ………….......……………….…….......……........ Maksud dan Tujuan ..………………………….......……….…......... Sistematika Penulisa…..………………..……………………….........

1 4 5 5

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KANTOR KETAHANAN PANGAN KAB. PANDEGLANG TAHUN 2011

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .......................................................... 6 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.....…...................................... 2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.……..…………………………………………………… 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD…………………… 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…………………..…………………………………. BAB III

14 18

32 33

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 3.2 3.3

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional……….…….............. Tujuan dan Sasaran SKPD................................................. Program dan Kegiatan .…………………………..…….................

38 39 42

BAB IV PENUTUP .......................................................................….…...

44

-lampiran-lampiran


ii


iii

DAFTAR LAMPIRAN Hal. Lampiran 1 Sarana dan Prasarana.....................................................

53

Lampiran 2 Matriks Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2013.…

54

Lampiran 3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2013 dan Perkiraan Maju Tahun 2014…………………………

62


iv

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang - Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, mengartikan ketahanan pangan sebagai : “Kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau”. Pengertian mengenai ketahanan pangan tersebut mencakup aspek makro, yaitu tersedianya pangan yang cukup; dan sekaligus aspek mikro, yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan setiap rumah tangga untuk menjalani hidup yang sehat dan aktif. Ketahanan pangan, di samping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi pangan masyarakat, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu, seluruh komponen bangsa, yaitu pemerintah dan masyarakat, sepakat untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan nasional. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistis saat ini, pelaku utama pembangunan pangan mulai dari produksi, penyediaan, distribusi dan konsumsi adalah masyarakat, sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai inisiator, fasilitator, serta regulator, agar kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya nasional dapat berjalan lancar, efisien, berkeadilan dan bertanggungjawab. Rencana Kerja SKPD Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan selama satu tahun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Pandeglang. Dengan memperhitungkan kondisi, modal dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang dan memperhatikan berbagai faktor strategis maka di tetapkan visi pembangunan Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 yaitu “Pandeglang yang Religius, Mandiri dan Sejahtera.Seiring dengan perubahan paradigma dan perencanaan pembangunan tersebut serta dalam rangka

RENCANA KERJA TAHUN 2014 KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANDEGLANG

1

pemantapan pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah juga telah menerbitkan kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  Visi Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 KABUPATEN PANDEGLANG SEBAGAI DAERAH MANDIRI DAN BERKEMBANG DIBIDANG

AGRIBISNIS

DAN

PARIWISATA

BERBASIS

PEMBANGUNAN

PEDESAAN  Misi Kabupaten Pandeglang 1. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis agribisnis dan pariwisata 2. Memberdayakan UMKN dan koperasi dalam usaha pertanian dan jasa pariwisata 3. Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kretivitas, dan inovatif 4. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan 6. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan daerah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang sebagai penanggung jawab dan simpul koordinasi pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Pandeglang, perlu menyusun Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai arah dan pedoman pembangunan yang ingin dituju bagi pemerintah Kabupaten Pandeglang beserta masyarakatnya dalam kurun waktu satu tahun kedepan , dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pandeglang 2011-2016 dan masa transisi 2016. Secara umum pembangunan Kabupaten Pandeglang

perlu dilakukan

dengan bertumpu pada tiga strategi pokok atau tiga pilar pembangunan Kabupaten

Pandeglang,

yaitu

(1)

Pengembangan

Ekonomi

Lokal,

(2)

Pengembangan Kawasan Terpadu dan (3) Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada RKPD Kabupaten Pandeglang, memuat RENCANA KERJA TAHUN 2014 KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANDEGLANG

2

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RKPD. Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu tahunan (Renja SKPD) yang pada prinsipnya merupakan pelaksanaan tahunan dari rencana kerja lima tahunan (Renstra SKPD), maka UU No. 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 11 mengamanatkan bahwa “rencana pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun” dan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sebagai salah satu perangkat daerah, Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Kerja sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu tahunan sebagai aplikasi dari pelaksanaan pembangunan lima tahunan (Rencana Strategis). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang sebagai penanggung jawab dan simpul koordinasi pembangunan ketahanan pangan. Atas dasar alasan diatas, maka SKPD Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten

Pandeglang menyusun

rencana kerja pembangunan

Kantor

Ketahanan Pangan yang selanjutnya akan dijadikan Dokumen Rencana Kerja Tahunan.

Rencana

Kerja

SKPD

Kantor

Ketahanan

Pangan

Kabupaten

Pandeglang disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan selama satu tahun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan di Kabupaten Pandeglang.


3

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang; 10. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2007 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2006-2010; 11. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010. 12. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan. 13. Peraturan Bupati Pandeglang No.31 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.


4

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud : Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang dalam rangka merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai upaya dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014. Tujuan : Memberikan arah, acuan dan pedoman bagi penyusunan rencana kerja SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan sesuai dengan Visi dan Misi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 disusun sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan, berisi Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

Bab II

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD, berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Capaian Kinerja Pelayanan, Analisis Kinerja Pelayanan, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, berisi tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran SKPD dan Program dan Kegiatan.

Bab IV

Penutup, berisi tentang penjelasan Renja SKPD merupakan pedoman dalam kegiatan SKPD untuk satu tahun kedepan.


5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KANTOR KETAHANAN PANGAN KAB. PANDEGLANG 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang mendapat alokasi dana APBD Tahun Anggaran 2012, yang tertuang dalam APBD Perubahan Tahun 2012 sebesar Rp 2.228.788.318,- dengan realisasi sebesar Rp 2.030.227.909,- (91%), sisa anggaran Rp 206.060.409,- (9%). Rencana dan realisasi intput program dan kegiatan sebagaimana dalam Tabel 3. Rencana dan realisasi output program dan kegiatan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang tahun 2012, secara umum memiliki 5 program dan 22 kegiatan dapat digambarkan bahwa kegiatan belanja langsung (22 kegiatan) dan belanja tidak langsung (1 kegiatan) mencapai nilai kinerja ratarata 91%, perincian rencana dan realisasi output program dan kegiatan sebagaimana dalam Tabel 1. 

Rencana dan Realisasi Input (Anggaran) Tabel 1. Rencana dan Realisasi Input (Anggaran)

No.

Program/Kegiatan

Rencana (Rp.....)

Realisasi (Rp.....)

%

1

2

3

4

5

I.

Belanja Tidak Langsung (BTL)

847.960.368

672.164.609

79

II.

Belanja Langsung (BL)

1.380.827.950

1.358.063.300

98

A.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.

Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik

18.000.000

15.639.750

87

2.

Penyediaan Peralatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

82.443.950

82.443.950

100

3.

Penyediaan makanan dan minuman

5.400.000

5.400.000

100

4.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

6.068.000

6.068.000

100

5.

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

6.000.000

6.000.000

100

6.

Peningkatan Kelengkapan Administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan Kearsipan

7.400.000

7.400.000

100

7.

Layanan Administrasi Kantor

13.839.600

13.839.600

100


6

No.

Program/Kegiatan

1

2

Rencana

Realisasi

(Rp.....)

(Rp.....)

3

4

% 5

8.

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja

10.244.750

9.249.000

90

9.

Pengadaan Alat Tulis Kantor

29.356.600

29.356.600

100

2.328.000

2.328.000

100

10.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

B.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

10.000.000

10.000.000

100

2.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional

22.120.000

18.340.000

83

C.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.

Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

4.407.500

4.407.500

100

2.

Pengelolaan Aset SKPD

2.292.500

2.292.000

100

D.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN DOKUMEN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

1.

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

4.225.000

4.225.000

100

2.

Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

4.509.000

4.509.000

100

E.

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

1.

Analisis Penyusunan Pola Konsumsi dan Suply Pangan

26.314.000

26.314.000

100

2.

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

104.184.800

104.014.800

100

3.

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

50.000.000

50.000.000

100

4.

Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok

24.426.000

24.426.000

100

5.

Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien

24.499.600

24.299.600

99

6.

Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan

49.408.900

49.408.900

100

7.

Penanganan Daerah Rawan Pangan

40.000.000

40.000.000

100

8.

Fasilitas Pertemuan Rutin Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten

43.553.000

43.553.000

100

9.

Fasilitasi Lomba Cipta Menu

39.394.000

39.389.000

100

10.

Publikasi dan Pencitraan Pangan Lokal Belanja Pegawai

20.000.000

20.000.000

100

11.

Lumbung Pangan Desa (DAK Bidang Pertanian)

369.775.450

354.522.000

96

12.

Pengembangan lumbung Pangan Desa (Penunjang DAK Bidang Pertanian)

14.621.300

14.61.300

100

13.

Monev dan Pelaporan Kebijakan Perberasan

322.330.000

322.330.000

100

2.228.788.318

2.030.227.909

91

JUMLAH

 Rencana dan Realisasi Output Tabel 2. Rencana dan Realisasi Output No.

Program/Kegiatan

Rencana Tolok Ukur dan Target Output

1

2

3


% 4

Realisasi Tolok Ukur dan Target Output

%

5

6

7

A. 1.

2.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tolok Ukur : Berjalannya kegiatan operasional perkantoran (12 bulan)

Target : 12 Bulan Tolok Ukur : Tersedianya Peralatan kantor yang memadai

100

100

Target : 1 paket

No. 1

3.

4.

5.

6.

7.

Program/Kegiatan


2

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah


Layanan Administ rasi Kantor

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja (TKK)

3

Tolok Ukur : Tersedianya konsumsi Rapat Rutin (10 bulan) Target : 10 bulan Tolok Ukur : Berjalannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (10 bulan) Target : 10 bulan Tolok Ukur : Adanya jasa pengamanan kantor (10 bulan) Target : 12 bulan Tolok Ukur : Terselenggaranya administrasi kantor dengan lancar (10 bulan) Target : 12 bulan Tolok Ukur : Terpenuhinya honorarium TKK (10 bulan)

% 4

100

100

100


1.

Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

Tolok Ukur : Pemeliharaan gedung kantor (10 bulan)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tolok Ukur : Pemeliharaan kendaraan dinas (2 unit kendaraan roda 4) Target : 2 Unit kendaraan roda 4


60


%

5

6

Tolok Ukur : Telah dilaksanakan, sbb : - Belanja Mamin rapat 10 bulan. Target : 10 bulan Tolok Ukur : Telah dilaksanakan, sbb : - Belanja Perjalanan Dinas.

100

100

Target : 10 bulan Tolok Ukur : Telah dilaksanakan, sbb : - Jasa Pengamanan kantor.

100

100

100

100

Target : 12 bulan Tolok Ukur : Telah dilaksanakan, sbb : - Honor TKK Target : 12 bulan

90

100

Target : 10 bulan 2.

100

Target : 12 bulan Tolok Ukur : Telah dilaksanakan, sbb : - Honor tenaga sukwan. - ATK - penggandaan

Target : 12 bulan B.

Tolok Ukur : Telah dilaksanakan dan direalisasikan, sbb: 1. Belanja Jasa Listrik 2. Belanja Jasa Telepon 3. Belanja Jasa Air Target : 12 Bulan Tolok Ukur : Telah dilaksanakan, sbb : - Administrasi Umum - Belanja Modal Peralatan Kantor. Target : 1 Paket

100

Tolok Ukur : Telah dilaksanakan dan direalisasikan, sbb : - Jasa Tukang; - Bahan Material Target : 10 bulan Tolok Ukur : Telah dilaksanakan dan direalisasikan, sbb : - Pembelian 4 jenis suku cadang Target : 2 Unit kendaraan roda 4

100

100

8

C.


1.

Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi keuangan

2.


Tolok Ukur : Terlaksananya penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan

Target : 12 bulan Tolok Ukur : Terlaksananya Kegiatan Administrasi pengelolaan aset

100

100

Target : 12 bulan

Program/Kegiatan


1

2

3

D.

2.

100

100

Target : 12 bulan

No.

1.

Tolok Ukur : 1. Tersusunnya Laporan bulanan 2. Laporan Triwulanan 3. Laporan Keuangan Tahunan Target : 12 bulan Tolok Ukur : Adanya Laporan Aset SKPD


% 4

%

5

6

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN DOKUMEN PERENCANAAN PELAPORAN DAN EVALUASI



Tolok Ukur : Terlaksananya penyusunan Dokumen perencanaan SKPD

Target : 12 bulan Tolok Ukur : Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pelaporan SKPD

100

100

Target : 12 bulan E.


1.


2.


3.


4.

Pengembangan Lumbung Pangan Desa

5.

Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok

6.

Pengembangan Lembaga Ditribusi Pangan

Tolok Ukur : Terselenggaranya analisis penyusunan pola konsumsi dan suply pangan Target : 80 % Tolok Ukur : Terlaksananya Pembinaan Desa Afinitas Target : 80 % Tolok Ukur : Terselenggaranya sosialisasi Mutu dan keamanan pangan masyarakat (50 org) Target : 80 % Tolok Ukur : Terselenggaranya sosialisasi pemanfaatan lumbung pangan Target : 80 % Tolok Ukur : Terselenggaranya seminar dan survey Target : 80 % Tolok Ukur : Terselenggaranya Workshop


Tolok Ukur : - Adanya Dokumen Rencana Kerja - Dokumen Rencana Kerja Anggaran - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Target : 12 bulan Tolok Ukur : - Adanya Dokumen Lap. Tahunan - Dokumen LAKIP

100

100

Target : 12 bulan 80

-

Terlaksananya analisis penyusunan pola konsumsi Paket Bansos

80

80

Tolok Ukur : - Terlaksananya Pembinaan Desa Mapan - Paket Bansos

80

80

Tolok Ukur : - Terlaksananya Sosialisasi Mutu dan keamanan Pangan (50 org ) - Paket Bansos

80

80

Tolok Ukur : - Terlaksananya Sosialisasi pemanfaatan lumbung - Paket Bansos GKP

80

80

Tolok Ukur : - Terlaksananya Sosialisasi pemanfaatan lumbung - Paket Bansos GKP

80

80

Tolok Ukur : - Terlaksananya Workshop

80

9

7.


8.

Fasilitas Pertemuan Rutin Dewan Ketahanan Pangan kabupaten

9.

Fasilitasi Lomba Cipta menu



dan Studibanding Target : 80 % Tolok Ukur : Terlaksananya survey dan analisis SKPG Target : 80 % Tolok Ukur : Terlaksananya pertemuan Triwulanan DKP Target : 80 % Tolok Ukur : Terselenggaranya Bintek dan Lomba Cipta Menu Target : 80 %

-

studibanding

80

Tolok Ukur : - Tersedianya Dokumen SKPG (FSVA)

80

80

Tolok Ukur : - Meningkatnya koordinasi lintas sektor

80

80

Tolok Ukur : - Menigkatnya potensi olahan pangan lokal

80

Rencana dan Realisasi Outcome

Tabel 3. Rencana dan Realisasi Outcome No. 1

Program/Kegiatan

Rencana Tolok Ukur dan Target Outcome

2

3

A.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.

Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik

2.

3.

4.

5.

Tolok Ukur : Berjalannya kegiatan operasional perkantoran


Target : 10 Bulan Tolok Ukur : Terlaksananya kegiatan administrasi kantor dengan lancar

Penyediaan Makanan dan Minuman

Target : 100% Tolok Ukur : Terselenggaranya rapat rutin kantor dengan lancar

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Target : 100% Tolok Ukur : Adanya koordinasi dengan instansi dan pihak luar daerah


Target : 100% Tolok Ukur : Terpeliharanya keamanan kantor Target : 100%


%

Realisasi Tolok Ukur dan Target Outcome

4

100

100

100

%

5

Tolok Ukur : Berjalannya kegiatan operasional perkantoran

6

100

Target : 10 bulan Tolok Ukur : Terlaksananya kegiatan administrasi kantor dengan lancar Target : 100% Tolok Ukur : Terselenggaranya rapat rutin kantor dengan lancar

60

100

Target : 100% 100

100

Tolok Ukur : Adanya koordinasi dengan instansi dan pihak luar daerah Target : 100% Tolok Ukur : Terpeliharanya keamanan kantor

100

100

Target : 100%

10

7.

8.

9.


Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja


Tolok Ukur : Terlaksananya kegiatan administrasi kantor dengan lancar Target : 100% Tolok Ukur : Terpenuhinya pembayaran honorarium TKK Target : 100% Tolok Ukur : Terciptanya motivasi kerja pelaksana administrasi kantor Target : 100% Rencana

100

Tolok Ukur : Terlaksananya kegiatan administrasi kantor dengan lancar

100

Target : 100% 100

100

Tolok Ukur : Terpenuhinya pembayaran honorarium TKK

Target : 100% Tolok Ukur : Terciptanya motivasi kerja pelaksana administrasi kantor Target : 100% Realisasi

90

100

No.

Program/Kegiatan

Tolok Ukur dan Target Outcome

%

Tolok Ukur dan Target Outcome

%

1

2

3

4

5

6

B.

1.


Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

Tolok Ukur : Terpeliharanya gedung kantor

100

Target : 12 Bulan

2.

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional

Tolok Ukur : Terpeliharanya kendaraan dinas /operasinal kantor

100

Target : 12 Bulan

100

Target : 12 Bulan

C.

Tolok Ukur : Terpeliharanya gedung kantor

Tolok Ukur : Terpeliharanya kendaraan dinas /operasinal kantor

100

Target : 12 Bulan


100 1.


Tolok Ukur : Tersedianya laporan keuangan yang akurat

100

Target : 12 Bulan

2.


Tolok Ukur : Tersedianya Data dan Laporan aset SKPD Target : 12 Bulan


Tolok Ukur : Tersedianya laporan keuangan yang akurat Target : 12 Bulan

100

Tolok Ukur : Tersedianya Data dan Laporan aset SKPD

100

Target : 12 Bulan

11

D.

1.



Tolok Ukur : Tersedianya dokumen perencanaan kantor

100

Target : 12 Bulan

2.


Tolok Ukur : Tersedianya Dokumen Laporan Tahunan dan LAKIP SKPD

100

Target : 12 Bulan

100

Target : 12 Bulan

E.

Tolok Ukur : Tersedianya dokumen perencanaan kantor

Tolok Ukur : Tersedianya Dokumen Laporan Tahunan dan LAKIP SKPD

100

Target : 12 Bulan


1.


Tolok Ukur : Terselenggaranya analisis penyusunan pola konsumsi dan suply pangan Target : 80 % Tolok Ukur : Terlaksananya pembinaan lokasi pengembangan desa mandiri pangan Target : 80 % Tolok Ukur : Meningkatnya Mutu dan keamanan pangan masyarakat Target : 80 % Tolok Ukur : Terselenggaranya sosialisasi pemanfaatan lumbung pangan Target : 80 %

80

2


3.


4.

Pengembangan Lumbung Pangan Desa

5.

Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok

Tolok Ukur : Terselenggaranya seminar dan survey Target : 80 %

80

6.

Pengembangan Lembaga Ditribusi Pangan

Tolok Ukur : Terselenggaranya Workshop dan Studibanding Target : 80 %

80


80

80

80

Tolok Ukur : - Terlaksananya analisis penyusunan pola konsumsi - Paket Bansos Target : 80 % Tolok Ukur : Terlaksananya pembinaan lokasi pengembangan desa mandiri pangan Target : 80 % Tolok Ukur : Meningkatnya Mutu dan keamanan pangan masyarakat Target : 80 % Tolok Ukur : - Terlaksananya Sosialisasi pemanfaatan lumbung - Paket Bansos GKP Target : 80 % Tolok Ukur : - Terlaksananya Sosialisasi pemanfaatan lumbung - Paket Bansos GKP Target : 80 % Tolok Ukur : - Terlaksananya Workshop - Studibanding Target : 80 %

80

80

80

80

80

80

12

7.


8.


9.

Fasilitasi Lomba Cipta menu

Tolok Ukur : Terlaksananya survey dan analisis SKPG Target : 80 % Tolok Ukur : Terlaksananya pertemuan Triwulanan DKP Target : 80 % Tolok Ukur : Terselenggaranya Bintek dan Lomba Cipta Menu Target : 80 %

80

80

80

Tolok Ukur : - Tersedianya Dokumen SKPG (FSVA) Target : 80 % Tolok Ukur : - Meningkatnya koordinasi lintas sektor Target : 80 % Tolok Ukur : - Menigkatnya potensi olahan pangan lokal Target : 80 %

80

80

80

Tabel 4. Pagu Anggaran Definitif 2013 No.

Program/Kegiatan

Rencana (Rp.....)

1

2

3

I.


897.930.059

II.


A.


1.


2.


12.000.000

3.


94.800.000

4.

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

12.942.000

3.581.733.852 323.398.500 185.656.500

6.


18.000.000

B.


25.000.000

1.


10.000.000

2.


15.000.000

C.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

8.876.750

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.


4.597.750

2.


4.279.000

D.


1.


9.360.000

2.


9.080.000

E.

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

15.000.000

1.

Pameran Pembangunan

15.000.000

F


1.


39.204.500

2.


29.433.000


18.440.000

3.191.018.602

13

3.


29.070.500

4.


34.465.000

5.


34.085.000

6.


71.085.000

7.

Lumbung Pangan Desa (DAK Bidang Pertanian)

8.

Pengembangan lumbung Pangan Desa

70.333.000

9.

Penunjang DAK Bidang Pertanian

48.183.200

963.664.902

10.


470.325.500

11.

Sosialisasi Keamanan Pangan Segar

49.156.000

12.

Monitoring dan Evaluasi Desa Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

28.676.000

13.

Workshop Pola Pangan Harapan

28.836.000

14.

Monitoring Evaluasi Kawasan Rumah Pangan Lestari

27.528.000

15

Kegiatan Distribusi Raskin (SG)

1.267.000.000 3.191.018.602

JUMLAH

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan 2.2.1

Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tabel 5. Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan SPM

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan

Indikator

Capaian

Keterangan SKPD

Nilai (%)

I. Provinsi A

Ketersediaan dan Cadangan Pangan

1.

Penguatan Cadangan Pangan

60

2015

KKP

B

Distribusi dan Akses Pangan

2.

Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

100

2015

KKP

C

Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

3.

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

80

2015

KKP

D

Penanganan Kerawanan Pangan

4.


60

2015

KKP

II. Kabupaten/Kota


14

A

B

C

D

Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Distribusi dan Akses Pangan

Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

Penanganan Kerawanan Pangan

2.2.2

1.

Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita.

90

2015

KKP

2.

Penguatan Cadangan Pangan.

60

2015

KKP

3. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah.

90

2015

KKP

4. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan.

90

2015

KKP

5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

90

2015

6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

80

2015

KKP

7. Penanganan Daerah Rawan Pangan.

60

2015

KKP

KKP

Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rincian

Tugas, dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten

Pandeglang. Kantor

Ketahanan

Pangan

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyusunan dan pelaksanakan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan. Untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

Kantor

Ketahanan Pangan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Ketahanan Pangan ; b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan; c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Pangan;


15

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Struktur Organisasi Adapun Susunan Organisasi pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang terdiri dari : 1. Kepala Kantor; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; 4. Seksi Distribusi dan Harga Pangan; 5. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.

1. Kepala Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas : a. Penyusunan perencanaan bidang ketahanan pangan; b. Perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan; c. Pengkoordinasian pemberian dukungan atas pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;

penyelenggaraan

d. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan; e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Kantor ; dan f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. Penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan. b. Pengelolaan urusan rumah tangga, administrasi perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

perkantoran,

c. Pengelolaan administrasi kepegawaian; d. Pengelolaan administrasi keuangan; dan e. Pelaksanaan koordinsi, kegiatan unit kerja.

pembinaan


dan

pengawasan

pelaksanaan

16

3. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas: Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor yang meliputi koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan pengawasan dalam urusan ketersediaan dan kerawanan pangan. Sedangkan Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan ketersediaan dan kerawanan pangan; b. Penyelenggaraan fasilitas bidang ketersediaan, cadangan pangan dan kerawanan pangan; c. Pelayanan administrasi, kerawanan pangan;

teknis

pengembangan

ketersediaan

dan

d. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan ketersediaan dan kerawanan pangan; e. Penyelenggaraan kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan; dan f. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan dan kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan; 4. Kepala Seksi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas : Seksi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor yang meliputi koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan pengawasan dalam urusan Distribusi dan Harga pangan. Sedangkan Seksi Distribusi dan Hasrga pangan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan distribusi dan harga pangan; b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan distribusi dan harga pangan; c. Penyelenggaraan kegiatan distribusi dan harga pangan; dan d. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan distribusi dan harga pangan; 5. Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas : Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor yang meliputi koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan pengawasan dalam urusan Konsumsi dan Keamanan pangan. RENCANA KERJA TAHUN 2014 KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANDEGLANG

17

Sedangkan Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan peningkatan konsumsi dan keamanan pangan; b. Pembinaan dan koordinasi peningkatan konsumsi dan keamanan pangan; c. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan konsumsi dan keamanan pangan; d. Pengawasan danm evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi dan keamanan pangan; 2.3

Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.3.1 Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. akan

fokus

Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama kemaslahatan

masyarakat,

berupa

upaya

untuk

menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Adapun beberapa pelayanan yang dapat diberikan untuk mencapai Tugas

Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan

Kabupaten Pandeglang yaitu : 1. Revitalisasi infrastruktur dan sarana; 2. Peningkatan Cadangan Pangan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas Lumbung. 3. Pembinaan Industri Pangan Olahan; 4. Sosialisasi kepada Masyarakat untuk konsumsi bahan pangan Non Beras; 5. Sosialisasi kepada Masyarakat untuk meminimalisir kerawanan pangan dengan adanya Bahan Tambahan Pangan (BTP); 6. Pembinaan Home Industri Keluarga terhadap BTP; 7. Pembinaan dan Pemantauan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi; RENCANA KERJA TAHUN 2014 KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANDEGLANG

18

8. Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat; 9. Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien; 10. Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok; 11. Penyediaan Sarana dan Pembinaan Mutu pada Home Industri. 2.3.2 Permasalahan

dan

hambatan

yang

dihadapi

dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD Dalam menunjang kegiatan program dan kegiatan di kantor ketahanan pangan, diperlukan banyak dukungan dari semua pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Sehingga semua target kinerja yang di harapkan dapat tercapai

secara

maksimal.

Namun

dalam

kenyataan

masih

banyak

permasalahan dan hambatan yang di hadapi Kantor Ketahanan Pangan, di antaranya adalah: 1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Permasalahan

yang

dihadapi

saat

ini

Kurangnya

tenaga

operasional untuk pelaksana staff di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang dan Kebijakan dan tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah: a. Menambah jumlah personel pelaksana staff kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang dengan cara mengajukan nama pegawai dari instansi/Dinas lain melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang. b. Menambah

skill/keahlian

pelaksana

staff

yang

ada

dengan

melaksanakan pelatihan sesuai dengan program dan kegiatan dikantor ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang atau mengirimkan pelaksana staff tersebut ke

dinas/Dinas yang mengadakan pelatihan sesuai

dengan tupoksi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang. 2. Keterbatasan Anggaran


19

Saat ini dukungan anggaran dalam urusan ketahanan pangan yang di alokasikan oleh Pemerintah Daerah Melalui APBD II masih minim, sehingga capaian sasran dan target untuk Pelaksanaan Program Kegiatan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang belum maksimal. Kebijakan dan tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah: a. Mengajukan tambahan dana kegiatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang agar pelaksanaan sasaran dan target Program dan Kegiatan bisa Maksimal b. Memaksimalkan anggaran tersedia untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kantor Ketahanan Pangan Pandeglang 3. Kurangnya sarana dan prasarana Penunjang Kegiatan Dalam penyediaan peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran operasional Program dan kegiatan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten

Pandeglang

masih

banyak

keterbatasan

karena

ada

pemekaran Dinas/Instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang semula Kantor Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang menjadi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang, Serta perpindahan Lokasi atau tempat Kantor yang semula berkedudukan di Jalan Raya Labuan KM. 4, Cipacung ke Jalan Raya Labuan KM. 1, Kompleks Perkantoran Cikupa. Kebijakan dan tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah: a. Menambah jumlah fasilitas yang dirasakan masih kurang untuk menunjang pelaksanaan Program dan kegiatan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang, seperti komputer, kursi dan meja.


20

b. Memaksimalkan fasilitas yang ada untuk menunjang pelaksanaan Program

dan

kegiatan

Kantor

Ketahanan

Pangan

Kabupaten

Pandeglang. c.

Di butuhkannya Kendaraan Roda dua untuk Para Kepala Seksi dalm Menunjang Melaksanakan Kegiatan.

4. Gedung Kantor Belum Memadai. Setelah perpindahan Lokasi atau tempat Kantor yang semula berkedudukan di Jalan Raya Labuan KM. 4, Cipacung ke Jalan Raya Labuan KM. 1, Kompleks Perkantoran Cikupa yang sebelumnya digunakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kondisinya kurang memadai unutk menampung Jumlah pegawai Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang. Kebijakan dan tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah: a. Membangun dan memperluas gedung kantor agar bisa menampung jumlah pegawai untuk menunjang kelancaran kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang, seperti membangun ruangan baru untuk pelaksana staff dan aula untuk Ruang Pertemuan dengan staff atau Kelompok Tani. b. Memaksimalkan gedung kantor yang ada untuk menunjang kelancaran program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang. 5. Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam menangani urusan ketahanan pangan. Dalam menunjang kelancaran kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang, koordinasi merupakan bagian terpenting yang tidak bisa dipisahkan. Kebijakan dan tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah: RENCANA KERJA TAHUN 2014 KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANDEGLANG

21

a. Melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan Instansi/Dinas terkait yang bersama-sama menangani bidang ketahanan pangan. b. Melakukan pertemuan secara rutin sebelum melaksanakan program dan kegiatan yang dilakukan bersama Instansi/Dinas terkait untuk menunjang kelancaran dan suksesnya program dan kegiatan dibidang Ketahanan pangan. c. Memperkuat koordinasi dengan semua perangkat yang ada dibidang Ketahanan Pangan, mulai dari aparat Kantor Ketahanan Pangan, Petugas Lapangan atau Penyuluh, kelompok Penerima Manfaat agar tidak ada Kesalahan Komunikasi pada saat Program dan Kegiatan dilaksanakan.

 Kondisi SDM, Sarana dan Prasarana Kondisi Sumber Daya Manusia Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang berjumlah 15 orang PNS/CPNS dan 3 orang TKK dan 14 orang TKS, terdiri dari:

- Eselon II

:

1

orang;

- Eselon III : 0

orang;

- Eselon IV

: 4

orang;

- Pelaksana : 10

orang;

- TKK

:

3

orang;

- TKS

: 14

orang;

Rincian data pegawai menurut pendidikan dan golongan dapat dilihat dalam tabel 5 dan tabel 6 di bawah ini. RENCANA KERJA TAHUN 2014 KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANDEGLANG

22

Tabel 6 Pegawai Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang Menurut Tingkat Pendidikan NO

PENDIDIKAN

BANYAKNYA (ORANG)

PROSENTASE (%)

1

SD

1

3,2

2

SLTP

-

-

3

SLTA

17

51,6

4

D.I

1

3,2

5

D.II

-

-

6

D.III

3

9,7

7

S.1

9

32,3

8

S.2

1

-

JUMLAH

32

100 %

Tabel 7 Pegawai Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang Menurut Golongan dan Ruang NO

GOL ./ RUANG

BANYAKNYA (ORANG)

1

I/a

-

2

I/b

-

3

I/c

-

4

I/d

-

5

II / a

3

33,3

6

II / b

3

6,7

7

II / c

0

8

II / d

0

9

III / a

3

10

III / b

0


PROSENTASE (%)

KET

13,2

23

11

III / c

2

20

12

III / d

2

6,7

13

IV / a

0

14

IV / b

1

-

15

IV / c

-

-

16

IV / d

-

-

17

IV / e

-

-

JUMLAH

15

100%

Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja (Renja) Tahun 2013 Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang.

2.3.3 Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Terpilih Periode Tahun 2011 – 2016  Visi Kepala Daerah yang terpilih yaitu “KABUPATEN PANDEGLANG SEBAGAI DAERAH YANG MANDIRI DAN BERKEMBANG DI BIDANG AGRIBISNIS DAN PARIWISATA BERBASIS PEMBANGUNAN PEDESAAN”

 Misi Kepala Daerah terpilih : 1. Meningkatkan perekonomoian daerah berbasis pertanian dan pariwisata 2. Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam bidang dan jasa pariwisata serta usaha pendukung 3. Meningkatkan Kualitas SDM yang agamis,cerdas,kreatif dan inovatif


24

4. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masayrakat 5. Meningkatkan infrastruktur khususnya perdesaan 6. Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah 2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Tantangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang: 1. Terbatasnya sarana dan prasarana Kantor 2. SDM masih rendah 3. Masih minimnya personil / staff yang ada di Kantor Ketahanan Pangan 4. Belum terpadunya koordinasi dengan SKPD, Lembaga/Asosiasi terkait di bidang ketahanan pangan. Peluang Pengembangan Pelayanan pada Kantor Ketahanan Pangan: 1. Letak geografis Kabupaten Pandeglang dekat dengan Ibu kota negara, sehingga perlu adanya kuantitas dan kualitas sumber daya dalam meningkatkan kualitas kinerja. 2. Potensi pariwisata agribisnis di bidang ketahanan pangan memiliki peluang yang bagus, sehingga perlu mengalokasikan Anggaran yang memadai untuk pengembangan sarana dan prasarana. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan investasi dan perekonomian daerah yang berbasis pertanian dan pariwisata. 3. Mitra kerja,

sehingga perlu

meningkatkan

koordinasi

antar

SKPD,

Lembaga/Asosiasi di bidang Ketahanan Pangan. 2.3.5 Formulasi Isu-isu penting dan strategis dalam perumusan program dan kegiatan Kantor Ketahanan Pangan. Kelembagaan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang


Organisasi

25

Perangakat Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang. A. Isu isu Internal SKPD 1. Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber daya manusia yang masih minim dan terbatas di kantor ketahanan pangan menjadi faktor penting, untuk mendukung berjalannya program kegiatan ketahanan pangan, karena selama ini kantor ketahanan pangan masih kekurangan tenaga operasional / staff. 2. Anggaran Daya dukung anggaran masih kurang dalam mendukung program kegiatan ketahanan pangan, sehingga hasil yang diharapkan belum maksimal dan target yang di harapkan pun belum tercapai 100% . 3. Infrastruktur Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di kantor ketahanan pangan

belum

memadai

dan

masih

minim,

artinya

masih

banyak

keterbatasan dari segi ketersediaaan alat – alat sebagai pendukung utama dalam menjalankan operasional kegiatan di kantor ketahanan pangan. B. Isu isu Eksternal SKPD 1. Kekuatan (Strenghts) a. Tersedianya Potensi Sumberdaya Alam (SDA) yang memadai. Kabupaten Pandeglang memiliki sumberdaya hutan seluas 115.208.64 ha terdiri dari hutan produksi 32.285.55 hektar, hutan lindung 3.682.57 hektar dan Taman Nasional 6.709.09 hektar, menjadikan Pandeglang sebagai salah satu penghasil komoditas kehutanan dan perkebunan yang menghasilkan

devisa,

utamanya


komoditas

perkebunan.

Dibidang

26

Pertanian, dari seluruh lahan yang ada 40.22 persen digunakan untuk usaha

pertanian,

yaitu

untuk

tegal/kebun/ladang/huma,

tambak,

kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan Negara/swasta dan sawah. Hal ini menjadikan Pandeglang sebagai salah satu lumbung beras di Propinsi Banten bahkan sebagai persediaan stok pangan Nasional. b. Tersedianya organisasi/kelembagaan masyarakat yang memadai. Organisasi/kelembagaan di tingkat petani pada umumnya sudah berjalan dengan baik seperti Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Organisasi/kelembagaan petani di pedesaan. c. Posisi geografis Kabupaten Pandeglang yang strategis terutama sebagai pintu gerbang distribusi barang dan jasa ke pasar lokal maupun Ibukota (Jakarta); d. Adanya aksesibilitas pemasaran produk lokal di pasar internasional. e. Tersedianya lembaga keuangan; f. Akses transportasi antar wilayah dan infrastruktur relatif memadai. g. Tersedianya jumlah tenaga kerja yang cukup. h. Usaha mikro, kecil dan menengah yang cukup besar. i. Keragaman budaya masyarakat Pandeglang. j. Karakteristik masyarakat yang terbuka, dinamis, dan agamis. k. Tersedia lembaga masyarakat yang berwujud lembaga ekonomi, hukum, keagamaan, adat istiadat, dan swadaya masyarakat. l. Potensi kepemudaan untuk menggerakkan ekonomi perdesaan. 2. Kelemahan (Weakness) a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum merata dan memadai. Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat petani/buruh tani masih rendah. Dalam pembangunan diperlukan SDM yang memiliki ketrampilan, beretos kerja, produktif, maju, efisien, proporsional dan mempunyai kemampuan kewirausahaan, sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja. Disamping itu diperlukan SDM yang RENCANA KERJA TAHUN 2014 KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANDEGLANG

27

mampu

menguasai,

memanfaatkan

dan

mengembangkan

ilmu

pengetahuan dan tehnologi tepat guna. b. Modal usaha di tingkat petani masih terbatas. Kemampuan permodalan yang dimiliki petani dalam melaksanakan usahataninya pada umumnya masih terbatas, apalagi bila ditinjau dari tidak seimbangnya antara meningkatnya biaya produksi (harga sarana produksi) dibanding dengan meningkatnya harga jual hasil produksi. c. Over suplai produk pertanian yang berakibat pada penurunan harga jual petani. d. Mata rantai distribusi terlalu panjang. e. Basis pertumbuhan ekonomi yang belum didukung oleh kekuatan fundamental investasi dan ekspor. f. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam. g. Kurangnya penggunaan sumber daya lokal dalam proses produksi. h. Akses distribusi berbagai komoditas antar wilayah terbatas. i. Standarisasi kualitas produk terutama hasil produksi Usaha Kecil Menengah untuk pasar internasional belum memadai. j. Aksesibilitas informasi peluang pasar / usaha masih terbatas. Kurang cepatnya respon regulasi dalam mengantisipasi globalisasi perdagangan. k. Produktivitas sumberdaya manusia/tenaga kerja masih rendah. l. Daya saing produk pertanian dan agro industri di pasar internasional masih rendah. m. Database potensi sumber daya alam dan potensi local lainnya belum memadai. n. Arus masuk produk impor yang tinggi. o. Sumber-sumber pendapatan daerah belum tergali dan dikelola

secara

optimal.


28

3. Ekonomi Perekonomian

Kabupaten

Pandeglang dari

Tahun

ke

Tahun

menunjukan pertumbuhan positif dan sektor penyangga pertumbuhan ekonomi yang mempunyai kontribusi terbesar berdasarkan PDRB adalah sektor Pertanian dan Perdagangan, Hotel dan Restoran. mengindikasikan

adanya

peningkatan

aktivitas

ekonomi

Hal ini Kabupaten

Pandeglang sebagai akibat bergeraknya sektor riil pada sub sektor perdagangan yang didukung sektor pertanian. Penciptaan iklim usaha yang sehat dalam implementasinya telah mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak selalu berkorelasi positif terhadap kegiatan investasi. Fenomena ini dapat dicermati dari data posisi kredit rupiah dan valuta asing bank umum dari lembaga perbankan yang beroperasi di Kabupaten Pandeglang.

Pariwisata adalah salah satu

sektor yang berperan terhadap pertumbuhan ekonomi Pandeglang, oleh karenanya sangat dibutuhkan dukungan pengembangan terhadap sektor ini baik dari sisi objek pariwisata, industri pariwisata ataupun infrastruktur yang mendukung khususnya transportasi. 4. Kebijakan Daerah Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu sentra padi dan lumbung pangan terbesar di Banten memberikan kontribusi ketersediaan pangan (beras) nasional untuk tahun 2009 mencapai 669.363 ton gabah kering giling.

Produksi jagung pada tahun 2009

sebesar 10.070 ton.

Untuk

tanaman kedelai produksinya menunjukkan peningkatan yaitu 177.636 ton di tahun 2009. Peningkatan atau penurunan produksi dan produktivitas setiap komoditas seperti tersebut diatas terutama dipengaruhi oleh faktor alam yaitu, kondisi tanah,

iklim yang juga berkaitan dengan perkembangan

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), ketersediaan air,

suhu atau

cuaca. Keberhasilan atau Kelemahan kinerja pembangunan pertanian sub sektor tanaman pangan dan hortikultura merupakan bahan koreksi atau RENCANA KERJA TAHUN 2014 KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANDEGLANG

29

evaluasi untuk perbaikan pada tahun mendatang. Seiring dengan program pemerintah Propinsi Banten dalam peningkatan produksi padi sebesar 20 % pada Tahun 2007 maka Pemerintah Kabupaten Pandeglang bertekad mensukseskan program tersebut dengan memantapkan semua potensi yang ada dan dukungan semua pihak. Manajemen kegiatan akan lebih dipertajam dan diorientasikan pada pendekatan program dalam rangka peningkatan produksi dan pendapatan petani. Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman,

masyarakat

petani

berperan

utama

dalam

melindungi

tanamannya, sedangkan pemerintah bertanggungjawab memfasilitasinya. Akan

tetapi

bertanggung

bila

terjadi

jawab

eksplosif

bersama–sama

serangan petani

OPT maka pemerintah untuk

mengendalikannya.

Persoalannya adalah kelembagaan petani masih lemah sehingga partisipasi aktif petani dalam mengaktualisasi konsep agribisnis dan perlindungan tanaman ditingkat kelompok masih belum solid.

Hal ini mendorong

pemerintah untuk terus memfasilitasinya sampai terbentuknya kelompok tani yang kuat dan mandiri. Bidang Ketahanan Pangan dalam mengembangkan Agribisnis Pangan Lokal dengan membangun keunggulan kompetitif dan keunggulan komperatif produksi dengan sasaran meningkatkan pemanfaatan teknologi pasca panen dan pendapatan petani melalui pemberian bantuan modal kepada kelompok pangan olahan dan pinjaman lembaga penggilingan padi dengan sasaran utama meningkatkan pemanfaatan teknologi pasca panen dan meningkatnya pendapatan petani, sehingga dapat berkembangnya usaha maupun lapangan pekerjaan terutama terkendalinya distribusi harga pangan dan penganekaragaman pangan di masyarakat. Pengembangan penganekaragaman pangan dilaksanakan dalam kerangka penyediaan konsumsi dengan gizi yang cukup seimbang, bersama dengan itu dikembangkan kondisi menurunnya ketergantungan masyarakat terhadap pangan tertentu seperti beras dan terigu serta makanan siap saji atau mengembangkan pola-pola penyajian yang lebih inovatif dan menarik. RENCANA KERJA TAHUN 2014 KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANDEGLANG

30

Kewaspadaan pangan yaitu kesiapan untuk selalu tanggap terhadap kejadian rawan pangan merupakan aspek yang cukup penting dalam membangun Ketahanan Pangan.

Kerawanan kronis cenderung terjadi

secara berulang pada kelompok masyarakat di daerah-daerah tertentu di daerah yang miskin sumberdaya dan infrastruktur, sedangkan kerawanan mendadak dan akut terjadi karena adanya bencana alam.

5. Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat Jumlah Penduduk kabupaten Pandeglang berdasarkan proyeksi bulan juni 2011 sebanyak 1.162.123 jiwa. Dengan komposisi penduduk lakilaki sebanyak 595.524 jiwa dan perempuan 566.599 jiwa. Berdasarkan data tersebut rasio jenis kelamin pada tahun 2011 sebesar 105,11 jiwa. Sebaran penduduk perkecamatan relatif tidak merata, kecamatan dengan penduduk terjarang yaitu kecamatan Sumur dengan rata-rata sebanyak 89 jiwa/km2.sedangkan rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Pandeglang adalah 423 jiwa/km2.

Mobilitas penduduk dan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada dinamika sosial masyarakat yang tidak terlepas dari permasalahanpermasalahan sosial yang timbul dalam masyarakat.

Permasalahan-

permasalahan sosial yang terjadi di Pandeglang dapat terlihat pada banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama dan perkara pidana.


31

6. Peluang (Opportunities) a. Terbukanya peluang usaha di bidang agribisnis dan agroindustri. b. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. c.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. e. Semakin terbuka pasar dalam negeri dan luar negeri akibat globalisasi. f.

Terbuka jaringan kerjasama antar Negara.

g. Semakin membaiknya indikator ekonomi makro. h. Terbuka kesempatan untuk berkembang bagi koperasi dan UKM. i.

Terbuka peluang pasar tenaga kerja di manca Negara, yakni Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Hongkong, Jepang, Korea Selatan dan terutama untuk tenaga – tenaga terdidik.

j.

Terbukanya peluang usaha di bidang agroindustri dan agribisnis.

k. Kawasan – kawasan perdagangan bebas dan kerjasama regional antar Negara maupun antar daerah. 7. Ancaman (Threats) a. Globalisasi teknologi, informasi dan transportasi. b. Persaingan makin ketat akibat pasar bebas dan perlakuan standarisasi internasional. c. Iklim usaha kurang kondusif. 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perbedaan rancangan awal RKPD di Kantor Ketahanan Pangan, tidak terlalu signifikan perbedaannya, dari program dan kegiatan yang kita ajukan hampir semua masuk dalam program kegiatan bidang ketahanan pangan untuk tahun anggaran 2014, namun dari segi besaran anggaran tidak sesuai dengan rencana yang di ajukan SKPD.


32

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang merancang alokasi dana APBD untuk Tahun Anggaran 2014 yang tertuang dalam Rancangan APBD 2014 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 8. Rencana dan Realisasi Input TA 2014 (Anggaran)

No.

Program/Kegiatan

Pagu tahun 2013

Pagu Indikatif 2014

Naik/Turun %

1

2

3

4

5

I.


897.930.095

897.930.095

II.


3.581.733.852

2.008.412.600

Berkurang 44%

A.


323.398.500

343.398.500

Bertambah 6%

1.


185.656.500

185.656.500

2.


12.000.000

25.000.000

3.


94.800.000

94.800.000

4.


12.942.000

12.942.000

6.


18.000.000

25.000.000

Bertambah 39%

B.


25.000.000

35.200.000

Bertambah 41%

1.


10.000.000

15.000.000

Bertambah 50%

2.


15.000.000

20.200.000

Bertambah 35%

C.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

8.876.750

30.376.750

Bertambah 242%

Bertambah 108%

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.


4.597.750

15.097.750

Bertambah 228%

2.


4.279.000

15.279.000

Bertambah 257%

D.


18.440.000

20.833.183

Bertambah 13%

1.


9.360.000

10.225.000

Bertambah 9%

2.


9.080.000

10.608.183

Bertambah 17%

E.


15.000.000

50.040.065

Bertambah 243%

1.

Pameran Pembangunan

15.000.000

50.040.065

Bertambah 243%

F

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN

3.191.018.602

1.528.564.102

Berkurang


33

PANGAN

52%

1.


39.204.500

30.204.500

Berkurang 23%

2.


29.433.000

20.433.000

Berkurang 31%

3.

Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

29.070.500

20.070.500

Berkurang 31%

4.


34.465.000

30.465.000

Berkurang 12%

5.


34.085.000

30.085.000

Berkurang 12%

6.


71.085.000

35.085.000

Berkurang 51%

7.

DAK Bidang Pertanian

936.664.902

936.664.902

8.

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

70.333.000

30.333.000

Berkurang 57%

9.


48.183.200

30.183.200

Berkurang 37%

10.


11.

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

28.676.000

33.000.000

Bertambah 15%

12.

Publikasi dan Pencitraan Pangan Lokal

28.836.000

30.000.000

Bertambah 4%

13.

Analisis Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan

-

42.040.000

14


-

60.000.000

15

Kegiatan Distribusi Raskin (SG)

1.267.000.000 3.191.018.602

JUMLAH



470.325.500

200.000.000

-

Berkurang 57%

Sumber APBD Prov

2.008.412.600

Berkurang 37%

Rencana dan realisasi capaian program, output dan outcome Rencana dan realisasi capaian program, output dan outcome per kegiatan sampai dengan bulan Desember 2014 Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada tabel 8 di bawah.

Tabel 8. Rencana dan Realisasi Output No. 1 A.

Program/Kegiatan


2 3 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.


Tolok Ukur : Tersedianya Peralatan kantor yang memadai (10 Jenis)


% 4

100

Realisasi Tolok Ukur dan Target Output 5

% 6

Tolok Ukur : Tersedianya Peralatan kantor yang memadai (10 Jenis)

34

100

2.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

3.


4.

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kab. Pandeglang

Target : 10 Jenis Tolok Ukur : Tersedianya dana keg.koordinasi dan konsultasi keluar daerah (12 bulan) Target : 12 bulan Tolok Ukur : Terselenggaranya administrasi kantor dengan lancar (12 bulan) Target : 12 bulan Tolok Ukur : Terpenuhinya pembayaran honorarium TKK (12 bulan) Target : 12 bulan Tolok Ukur : Tersedianya dana keg.koordinasi dan konsultasi keluar daerah (12 bulan) Target : 12 bulan

5.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah

B.


1.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor

2.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/operasional kantor

Tolok Ukur : Pemeliharaan gedung kantor (12 bulan) Target : 12 bulan Tolok Ukur : Pemeliharaan gedung kantor (12 bulan)

Target : 10 jenis Tolok Ukur : Tersedianya dana keg.koordinasi dan konsultasi keluar daerah (12 bulan) Target : 12 bulan 100

100

100

100

100

Target : 12 bulan C.

Tolok Ukur : Terselenggaranya administrasi kantor dengan lancar (12 bulan) Target : 12 bulan Tolok Ukur : Terpenuhinya pembayaran honorarium TKK (12 bulan) Target : 12 bulan Tolok Ukur : Tersedianya dana keg.koordinasi dan konsultasi keluar daerah (12 bulan) Target : 12 bulan Tolok Ukur : Pemeliharaan gedung kantor (12 bulan) Target : 12 bulan Tolok Ukur : Pemeliharaan gedung kantor (12 bulan)

100

100

100

100

100

Target : 12 bulan


1.



100

Target : 12 bulan 2.


Tolok Ukur : Terlaksananya Kegiatan Administrasi pengelolaan asset


Target : 12 bulan 100

Target : 12 bulan

Tolok Ukur : Terlaksananya Kegiatan Administrasi pengelolaan asset


1.



Tolok Ukur : Terlaksananya penyusunan Dokumen perencanaan SKPD Target : 12 bulan

100

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pelaporan SKPD

100

Target :


100

Target : 12 bulan

D.

2.

100

Tolok Ukur : Terlaksananya penyusunan Dokumen perencanaan SKPD Target : 12 bulan Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pelaporan SKPD

100

100

Target :

35

12 bulan E. 1


2.


3.

Pengembangan Lembaga distribusi Pangan

4.


5.


6.


7


8.


9.

12 bulan


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan

Tolok Ukur : Terselenggaranya pembinaan lokasi pengembangan desa mandiri pangan Target : 80 % Tolok Ukur : Terselenggaranya : - Pemantauan perkembangan harga pangan pokok - Terlaksananya analisis harga pangan pokok Target : 80 % Tolok Ukur : Terselenggaranya : - Diketahuinya system pengelolaan distribusi pangan masyarakat Target : 80 % Tolok Ukur : Terselenggaranya : - Terlaksanaya SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan Gizi) - Tertanganinya daerah rawan pangan dan gizi Target : 80 % Tolok Ukur : Terselenggaranya : - Pertemuan Rapat Rutin Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten - Meningkatnya koordinasi lintas sector Target : 80 % Tolok Ukur : Terselenggaranya : - Bintek pengolahan pangan lokal - Lomba cipta menu Target : 80 % Tolok Ukur : Terselenggaranya : - Pembentukan Lumbung pangan Desa (1 unit) - Sosialisasi pemanfaatan lumbung pangan - Pembangunan 7 Fisik Lumbung pangan Target : 80 % Tolok Ukur : Terselenggaranya : - Pembentukan Lumbung pangan Desa (1 unit) - Sosialisasi pemanfaatan lumbung pangan - Pembangunan 7 Fisik Lumbung pangan Target : 80 % Tolok Ukur : Terselenggaranya :


80

80

80

80

80

80

80

80

80

Tolok Ukur : Terlaksananya pembinaan lokasi pengembangan desa mandiri pangan Target : 80 % Tolok Ukur : Terlaksananya : - Pemantauan perkembangan harga pangan pokok - Terlaksananya analisis harga pangan pokok Target : 80 % Tolok Ukur : Terlaksananya : - Diketahuinya system pengelolaan distribusi pangan masyarakat Target : 80 % Tolok Ukur : Terlaksananya : - Terlaksanaya SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan Gizi) - Tertanganinya daerah rawan pangan dan gizi Target : 80 % Tolok Ukur : Terlaksananya : - Pertemuan Rapat Rutin Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten - Meningkatnya koordinasi lintas sektor Target : 80 % Tolok Ukur : Terlaksananya : - Bintek pengolahan pangan local - Lomba cipta menu Target : 80 % Tolok Ukur : Terlaksananya : - Pembentukan Lumbung pangan Desa (1 unit) - Sosialisasi pemanfaatan lumbung pangan - Pembangunan 7 Fisik Lumbung pangan Target : 80 % Tolok Ukur : Terlaksananya : - Pembentukan Lumbung pangan Desa (1 unit) - Sosialisasi pemanfaatan lumbung pangan - Pembangunan 7 Fisik Lumbung pangan Target : 80 % Tolok Ukur : Terselenggaranya :

36

80

80

80

80

80

80

80

80

-

10.

11

12.


Pengembangan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

Monitoring dan Evauasi pendistribusian Raskin di Kabupaten Pandeglang Target : 80 % Tolok Ukur :

-

80

Terlaksananya Publikasi dan Pencitraan Pangan Lokal

Target : 80 % Tolok Ukur : Terselenggaranya Pembangunan Fisik Lumbung Pangan Target : 80 % Tolok Ukur : Terselenggaranya Monitoring Dan Evaluasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangnan Daerah

Monitoring dan Evauasi pendistribusian Raskin di Kabupaten Pandeglang Target : 80 % Tolok Ukur : - Terlaksananya Publikasi dan

80

Pencitraan Pangan Lokal

80

80

- Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat dalam Pemanfaatan Bahan Pangan Lokal Target : 80 % Tolok Ukur : Terlaksananya Pembangunan Lumbung Pangan Kabupaten Target : 80 % Tolok Ukur : Terselenggaranya Monitoring Dan Evaluasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangnan Daerah dalam satu

80

80

tahun

13

14

Analisis Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan


Target : 80 % Tolok Ukur : Terlaksananya Kegiatan Analisis Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan Target : 80 % Tolok Ukur : Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Target : 80 %

80 % 80

Tolok Ukur :

80

Terlaksananya Apresiasi Pola Pangan Harapan melalui Survai Konsumsi Pangan Target : 80 % 80

Tolok Ukur :

80

-Terlaksananya Bimbingan Teknis olahan hasil tanaman Pangan - Tersalurkannya bantuan alat teknologi Pengolahan dan Pengemasan Pangan Target : 80 %


37

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Berdasarkan analisa lingkungan strategis dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia pertanian dan kesiapan teknologi di Kabupaten Pandeglang yang sangat menunjang dalam pembangunan bidang ketahanan pangan, serta mengacu pada visi pemerintahan Kabupaten Pandeglang yaitu “Terwujudnya Pandeglang Berkah sebagai Daerah Agribisnis dan Tujuan Wisata Unggul yang Berkelanjutan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Terbuka, menuju masyarakat yang mandiri dan terbuka, menuju masyarakat madani, sejahtera lahir dan bathin”, maka Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang menetapkan visi, yaitu : “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan dan Berkesinambungan dengan Kelembagaan yang Handal dan Berbasis sumber daya Lokal” Berdasarkan pernyataan visi Kantor Ketahanan Pangan tersebut, puncak keberhasilan yang dicita-citakan ditekankan pada meningkatkan kemandirian pangan di Kabupaten Pandeglang. Visi tersebut telah merupakan visi yang sangat baik dari Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang karena : 1. Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang . 2. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas. 3. Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan stratejik yang terdapat di Kabupaten Pandeglang. 4. Memiliki orientasi terhadap masa depan. 5. Mampu

menjamin

kesinambungan

kepemimpinan

Kantor Ketahanan

Pangan Kabupaten Pandeglang.


38

Misi yaitu sesuatu (pernyataan) yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tupoksi organisasi terlaksana dan berhasil dengan baik. Secara eksplisit mengandung apa yang hendak dicapai oleh kantor dan apa kegiatan operasional Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang : 1. Memantapkan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga melalui pengembangan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah; 2. Mewujudkan aksesibilitas pangan dimasyarakat melalui pengembangan distribusi pangan; 3. Memantapkan

konsumsi

pangan

melalui

penganekaragaman

pangan

berbasis sumberdaya dan budaya local yang bermutu, aman, halal dan bergizi untuk mengantisipasi kerawanan pangan di daerah; 4. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat/petani untuk membangun ketahanan pangan yang berbasis sumberdaya local, melaui pengembangan system dan usaha agribisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan; 5. Memantapkan

kelembagaan

ketahanan

pangan,

revitalisasi

system

penyuluhan ketahanan pangan, fasilitasi kemitraan dan pengembangan usaha kecil di perdesaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran SKPD Berdasarkan visi, misi yang telah ditetapkan diperlukan strategi sebagai rencana tindak untuk merespon isu strategis rencana kerja pemerintah daerah agar dana dan pola rencana kerja terwujud sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Berdasarkan

strategi

pokok

pemerintah

daerah

adalah

yaitu

(1)

Pengembangan Ekonomi Lokal, (2) Pengembangan Kawasan Terpadu dan (3) Pemberdayaan Masyarakat, maka Rencana Kerja SKPD Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang menetapkan strategi adalah sebagai berikut :


39

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi dengan Stakeholders dalam Perumusan Kebijakan dan Pengelolaaan Ketahanan Pangan, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang. b. Melaksanakan Pengembangan SDM Aparatur Struktural dan Fungsional. c.

Menyelenggarakan peningkatan sarana dan prasarana kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang.

d. Meningkatkan koordinasi lintas sektor melalui optimalisasi peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang. e. Menyusun standarisasi operasional pedesaan antar stakeholder terhadap penanganan ketersediaan dan distribusi Pangan. f.

Melaksanakan

perumusan

kebijakan

terkait

dengan

pengelolaan

ketahanan pangan Kabupaten Pandeglang. 2. Pembinaan dan Fasilitasi Ketersediaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan serta Penanganan Kerawanan Pangan, maka Strategi yang diterapkan adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan perberasan. b. Mendorong Peningkatan Produksi pangan dan diverifikasi Pangan Lokal. c.

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan lumbung pangan desa.

d. Memfasilitasi Pembinaan dan Penanggulangan Rawan Pangan dengan Program Aksi Desa Mandiri Pangan. e. Peningkatan Koordinasi pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). f.

Monitoring Stok Ketersediaan Pangan di tingkat pedesaan.

g. Membangun Sistem Informasi Penanganan Dini Untuk Mengantisipasi Kerawanan Pangan. h. Melaksanakan penyusunan peta rawan pangan.


40

3. Meningkatkan Fasilitasi Optimalisasi dan Pengembangan Distribusi serta Akses Pangan Masyarakat serta Pengendalian Harga Pangan Strategis, maka Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan pembentukan, pembinaan dan pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat. b. Melaksanakan pemantauan dan analisis perkembangan harga pangan pokok di Kabupaten Pandeglang. c. Melaksanakan pemantauan dan analisis akses pangan pokok di Kabupaten Pandeglang. d. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan distribusi dan harga pangan. e. Merumuskan kebijakan terkait penanganan distribusi, akses dan harga pangan masyarakat. f. Mendorong Pengembangan Sub-sub Terminal dan Pasar Tradisional Pangan serta sarana dan prasarana distribusi pangan. g. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Operasi Pasar. 4. Pembinaan Pola Konsumsi, Penganekaragaman Pangan dan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan, ditempuh dengan Strategi sebagai berikut: a. Meningkatkan budaya Konsumsi dengan Pola Pangan Harapan (PPH). b. Meningkatkan

Gerakan

Budaya

Penganekaragaman

Pangan

berbasis

sumberdaya Lokal. c. Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan. d. Meningkatkan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi, dan berimbang, aman dan halal. e. Membuat Standarisasi dan Spesifikasi Mutu Produksi Pangan Segar. f. Meningkatkan Pembinaan Produksi Pangan Lokal Industri Kecil, Menengah, dan Rumah Tangga.


41

3.3 Program dan Kegiatan 

Program Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu (satuan) organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi. Program pada pelaksanaannya harus diarahkan dan memberikan kontribusi terhadap upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, serta harus jelas jenis capaiannya pada saat peraturan dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Program kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang mengacu kepada Program yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 26 tahun 2007 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2016, yaitu sebagai berikut : a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; b) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur; c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan; d) Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Dan Evaluasi; e) Program Peningkatan Ketahanan Pangan;

 Kegiatan Kegiatan adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.


42

Pengertian bersifat indikatif dalam UU nomor 25 tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana termasuk rumusan kegiatan hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai. Kegiatan Kantor Ketahanan Pangan yang akan dilaksanakan yaitu :

I.


II.


A.


1.


2.


3.


4.


5.


B.


1.


2.


C.


1.


2.


D.


1.


2.


E.


1.

Pameran Pembangunan

F


1.


2.



43

3.


4.


5.


6.


7.


8.

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

9.


10.


11.

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

12.


13.

Peningkatan Mutu Keamanan Pangan


44

BAB IV

PENUTUP Keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangatlah tergantung pada kualitas perencanaannya. Rencana Kerja SKPD Tahun 2014 sebagai dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian

sasaran

program-program

yang

tertuang

di

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2011-2016, Pola Dasar Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten 2009-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2016 dan masa transisi 2016,

yang menjadi

dasar secara umum bagi penyusunan Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2014. Pelaksanaan dan penerapan Rencana Kerja mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di dalam satu program ataupun antar program dengan tetap memperhatikan peran, tanggungjawab dan tugas yang melekat pada Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan juga melibatkan penguatan peran stakeholder/pelaku pembangunan terkait dari berbagai elemen masyarakat.


45

Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan merupakan dasar evaluasi kinerja dan laporan akuntabilitas bagi pengukuran kinerja kegiatan maupun pengukuran pencapaian sasaran program dan kegiatan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014. Pandeglang, 31 Mei 2013 KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANDEGLANG/ PENGGUNA ANGGARAN

Drs.H. UNDANG SUHENDAR,MPd NIP. 196106011982041007


46

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN PANDEGLANG (1.21.01 ) PROGRAM : Program Peningkatan Ketahanan Pangan ( 1.21.1.21.01.23.) KEGIATAN : Analisi Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan ( 1.21.1.21.01.23.001)

NO 1

SASARAN STRATEGIS Menilai Pola Konsumsi Pangan Melalui Skor PPH, Serta menentukan kebijakan akan kebutuhan Pangan masyarakat kabupaten Pandeglang, Guna Mendukung Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman.

INDIKATOR KINERJA Hasil (outcome) - Data Konsumsi Pangan Masyarakat, Target : 90 %

Alat/cara/sumber/pembuk tian/penjelasan

ASUMSI ASUMSI POKOK

Kuesioner Responen Survei terselenggaranya Survei Konsumsi pangan Konsumsi Pangan

indikator sasaran

- Terlaksananya Apresiasi Pola Adanya Apresiasi Hasil Pangan Harapan melalui Hasil Survei Pola Pangan Harapan Survei Konsumsi Pangan Target : 80 %

Penyampaian Hasil Survei melalui skor pola pangan harapan berjalan baik dan lancar.

indikator program Keluaran (Output) Dokumen Data Konsumsi Pangan Target : 1 Dokumen

adanya Input data Hasil Survei Adanya skor PPH Kab. Konsumsi Pangan Pandeglang Tahun 2014

Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :

1 .APBD : Rp. 42.040.000,2. 2 orang 3. Pandeglang,

Tersedianya Dana APBD dan tepat waktunya realisasi pencairan anggaran Mei 2013

Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang

Kasubag Tata Usaha Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang

ROSY SUKMAWATY, SKM NIP. 19680512 198803 2 006

ENIK RAHMAWATI, S.IP NIP. 19600827 199007 2 001

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN PANDEGLANG (1.21.01 ) PROGRAM : Program Peningkatan Ketahanan Pangan ( 1.21.1.21.01.23.) KEGIATAN : Peningkatan mutu dan keamanan pangan ( 1.21.1.21.01.23.004)

NO 1

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya Desa Wisata di Juhut Hasil (outcome) - Terlaksananya Bimbingan dengan meningkatakan mutu Teknis olahan hasil tanaman olahan pangan berbasis teknologi pangan, Target : 80 % Pengolahan.

Alat/cara/sumber/pembuk tian/penjelasan Alat Pengolahan dan Pengemasan

ASUMSI ASUMSI POKOK Masyarakat Juhut dapat menggunakan Alat Pengolahan dan Pengemasan

indikator sasaran

- Tersalurkannya bantuan Alat Berita Acara Penyerahan teknologi pengolahan dan Bantuan Alat Pengemasan pangan Target : 90 %

Masyarakat Juhut Menggunakan Alat Pengolahan dan Pengemasan

indikator program Keluaran (Output) Meningkatkan keterampilan, Adanya Produksi Olahan pengetahuan dan Produksi Pangan Lokal olahan pangan Lokal Target : 80 %



Adanya Peningkatan Produksi Olahan Pangan Lokal

Tersedianya Dana APBD dan tepat waktunya realisasi pencairan anggaran Mei 2013





LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN PANDEGLANG (1.21.01 ) PROGRAM : Program Peningkatan Ketahanan Pangan ( 1.21.1.21.01.23.) KEGIATAN : Fasilitasi Lomba Cipta Menu ( 1.21.1.21.01.23.012)

NO 1

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Mendorong dan meningkatkan Hasil (outcome) - Terlaksananya Bimbingan kreatifitas masyarakat dalam memilih, menentukan, menyusun, teknis lomba cipta menu, Target : 80 % dan menciptakan menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan aman) berbasis sumber daya lokal dengan sumber karbohidrat selain beras dan terigu - Terlaksananya Lomba Cipta Menu Tk. Kab. Pandeglang Target : 80 %


ASUMSI ASUMSI POKOK

Hasil Bimbingan teknis Lomba cipta menu

Terselenggaranya Bimbingan teknis lomba cipta menu

Berita acara Juara Lomba Cipta Menu TK. Kab. Pandeglang

Berjalannya kegiatan dengan baik dan lancar.

indikator sasaran

indikator program

- Terlaksananya Lomba Cipta Menu Tk. Prov. Banten Target : 80 %

Surat keterangan / Berjalannya kegiatan dengan sertifikat keikutsertaan baik dan lancar. lomba cipta menu TK. Prov. Banten

Keluaran (Output) Dokummen olahan Pangan Lokal adanya Kumpulan Dokumen Target : 1 Dokumen Hasil Olahan Pangan

terselenggaranya Pengumpulan dokumen hasil olahan pangan


Tersedianya Dana APBD dan tepat waktunya realisasi pencairan anggaran


Mei 2013





LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN PANDEGLANG (1.21.01 ) PROGRAM : Program Peningkatan Ketahanan Pangan ( 1.21.1.21.01.23.) KEGIATAN : Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan ( 1.21.1.21.01.23.019)

NO 1

SASARAN STRATEGIS Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Bansos Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Guna merubah Pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

INDIKATOR KINERJA Hasil (outcome) - Terlaksananya Bimbingan teknis dan evaluasi Bansos P2KP, Target : 80 %

Alat/cara/sumber/pembuk tian/penjelasan Bimtek Perlengkapan Bansos

ASUMSI ASUMSI POKOK Terselenggaranya Bimtek dan Monev Desa P2KP

indikator sasaran Keluaran (Output) Data Hasil Monev Kelompok Desa P2KP Target : 1 Dokumen


Adanya Laporan Hasil Monev

Administrasi penerima bansos lengkap

1 .APBD : Rp. 33.000.000,2. 5 orang 3. -


Pandeglang,

Mei 2013





LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN PANDEGLANG (1.21.01 ) PROGRAM : Program Peningkatan Ketahanan Pangan ( 1.21.1.21.01.23.) KEGIATAN : Publikasi dan Pencitraan Pangan Lokal ( 1.21.1.21.01.23.021)

NO 1

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Desa Wisata Juhut Melalui Program P2KP dalam Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari

INDIKATOR KINERJA


Hasil (outcome) - Teknologi Budidaya Tanaman Adanya Pemanfaatan di lahan Pekarangan ( M-KRPL Pekarangan dengan ) Target : 80 % tanaman sayuran, buah dan unggas

ASUMSI ASUMSI POKOK Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Juhut dgn Beragam, bergizi, seimbang dan aman

indikator sasaran

- Teknologi Budidaya Tanaman Adanya Penanaman pangan Meningkatnya Produksi di Zona non Pemukiman Lokal ( Beneng ) di lahan Pangan Lokal Juhut Target : 80 % Juhut

Keluaran (Output) Terciptanya Model Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Peningkatan Hasil Produksi Tanaman Pangan Lokal Target : 80 %

Adanya Kawasan Rumah Pangan Lestari beserta Luas tanaman dan Data Hasil Produksi tanaman Pangan Lokal

Terselenggaranya Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Penanaman Pangan Lokal Juhut


1 .APBD : Rp. 30.000.000,2. 3 orang 3. -


Pandeglang,

Mei 2013





R E N C A N A K E R J A

Recommend Documents