RENCANA STRATEGIS ( R E N S T R A ) TAHUN

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA) TAHUN 2011 - 2016

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN Jl. Sumbing No. 02 Telp./fax. ( 0285 ) 381766 / 385270 KAJEN

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ........................................................................................................ i KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN PEKALONGAN .................................................................................. 1 BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................... 5 A. LATAR BELAKANG ................................................................................... 5 B. MAKSUD DAN TUJUAN ............................................................................ 5 C. LANDASAN HUKUM ................................................................................. 6 D. HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA 8 F. SISTEMATIKA PENYAJIAN RENSTRA......................................................... 9 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD ..................................................................10 A. KONDISI UMUM SKPD MASA KINI ............................................................10 B. KONDISI YANG DIINGINKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN ...........................21 BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ...........30 A. PERMASALAHAN / ISU – ISU STRATEGIS ..................................................30 B. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS .........................................................31 C. PENYUSUNAN ISU STRATEGIS..................................................................33 D. INTERAKSI ISU STRATEGIS .....................................................................34 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI ................35 A. VISI DAN MISI.........................................................................................35 B. TUJUAN DAN SASARAN ............................................................................35 C. KEBIJAKAN ..............................................................................................35 D. STRATEGI ...............................................................................................36 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF ........................................37 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....................................................................................................39 A. INDIKATOR KINERJA ...............................................................................39 B. RENCANA CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2011 - 2016 ............................39 BAB VII PENUTUP ...............................................................................................45 LAMPIRAN I : RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 - 2016 LAMPIRAN II : MATRIKS PROGRAM LIMA TAHUNAN SKPD LAMPIRAN III : IKHTISAR RENSTRA KEGIATAN LIMA TAHUNAN SKPD

i

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, seluruh Pemerintah Daerah wajib

menyusun dokumen

perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan jangka waktu 20 tahun , Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dengan jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Pembangunan jangka Pendek atau tahunan. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas merupakan pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah . Berkaitan dengan hal tersebut di atas, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) guna diintegrasikan dalam rancangan awal RPJMD. Oleh karena itu Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan

disusun berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pekalongan sehingga ada keselarasan antara Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan administrasi kepegawaian, untuk pengembangan dan pengendalian, mutasi kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. B. Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan disusunnya Renstra SKPD ini antara lain : 1.

Memberikan landasan kebijakan pembangunan selama lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi dan sebagai tolak ukur pertanggung jawaban kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kepada Bupati.

2.

Sebagai informasi kepada seluruh staf Badan Kepegawaian Daerah berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun yang mengacu pada RPJPD dan RPJMD.

3.

Menetapkan strategi pembangunan, kebijakan umum, program pembangunan SKPD selama lima tahun.

Renstra BKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2016

5

C. Landasan Hukum Sebagai landasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan adalah : 1.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah ;

2.

Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

3.

Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ;

4.

Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) ; 5.

Undang-undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan

Daerah

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 6.

Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

7.

Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah ;

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Kepada

Pemerintah,

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat; 13.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ; 14.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah ;


6

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

17.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014 ;

18.

Peraturan Daerah Provinsi Jateng Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Jawa Tengah 2008 – 2013 ;

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

22.

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;


7

D. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Hirarki perencanaan pembangunan daerah dimulai dari RPJPD untuk kurun waktu 20 tahun, yang terjabarkan dalam RPJMD untuk kurun waktu 5 tahun dan kemudian diwujudkan dalam perencanaan jangka pendek untuk kurun waktu 1 tahun. Bagan berikut adalah hubungan RPJMD sampai tersusunnya RENJA yang merupakan bahan penyusunan RAPBD.

Dijabarkan

RPJM

RENSTRA

DAERAH

SKPD

Pedoman

RKPD KABUPATEN

Diacu

Pedoman

RENJA

Dari bagan diatas dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

a.

RPJM daerah digunakan sebagai pedoman untuk menyusun RKPD Kabupaten serta RPJMD dijabarkan ke dalam RENSTRA SKPD

b.

RKPD Kabupaten digunakan sebagai Pedoman untuk menyusun RENJA SKPD

c.

Renstra SKPD digunakan sebagai acuan untuk menyusun RENJA SKPD.


8

E. Sistematika Penyajian RENSTRA Sistematika penulisan Renstra SKPD meliputi 7 (tujuh) BAB secara singkat disusun sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan Renstra SKPD B. Maksud dan Tujuan Penyusunan C. Landasan Hukum D. Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya E. Sistematika Penulisan BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD A. Kondisi Umum SKPD Masa Kini B. Kondisi PNS di Kabupaten Pekalongan C. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke depan BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI A.

Permasalahan / Isu – isu Strategis

B.

Analisis Lingkungan Strategis

C.

Penyusunan Isu Strategis

D.

Interaksi Isu Strategis

BAB IV : VISI, MISI,TUJUAN DAN SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI A.

Visi dan Misi

B.

Tujuan dan Sasaran

C.

Kebijakan

D.

Strategi

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD A. Indikator Kinerja B. Rencana Capaian Kinerja SKPD Tahun 2011 - 2016 BAB VII : PENUTUP LAMPIRAN I : RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 - 2016 LAMPIRAN II : MATRIKS PROGRAM LIMA TAHUNAN SKPD LAMPIRAN III : RENSTRA KEGIATAN LIMA TAHUNAN SKPD Renstra BKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2016

9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD A. Kondisi Umum SKPD masa kini Sesuai dengan tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai unsur pendukung tugas Bupati di bidang kepegawaian daerah, sehubungan dengan tugas dan fungsi tersebut masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pelayanan kepegawaian kepada seluruh PNS yang ada di Kabupaten Pekalongan, kendala yang dihadapi antara lain : 1. Penataan administrasi dan pengelolaan arsip belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena terbatasnya sarana, prasarana perkantoran; 2. Adanya Peraturan – peraturan baru yang masih belum dipahami PNS; 3. Masih terbatasnya kemampuan manajerial sekdes dalam melaksanakan tupoksi; 4. Belum meratanya penyebaran staf baik antar maupun intern SKPD Kabupaten Pekalongan sehingga menghambat kinerja SKPD; 5. Khusus dalam pelaksanaan Diklat dan Bintek, ada beberapa masalah yang dihadapi, antara lain : a. Sarana dan prasarana diklat kurang memadai sehingga kurang efektif, b. Waktu yang dialokasikan masih kurang dan terbatasnya nara sumber lokal yang TOT sesuai materi yang dibutuhkan, c. Masih belum maksimalnya untuk penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan maupun Diklat teknis / fungsional, d. Index Biaya Penyelenggaraan Diklat Sering mengalami perubahan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah sehingga menyulitkan Kabupaten. 6. Tingkat kedisiplinan dan etos kinerja PNS yang masih perlu ditingkatkan, 7. Tidak seimbangnya antara tenaga administrasi yang cukup berlebih dibandingkan dengan tenaga teknis yang dirasa masih kurang. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan memberikan pelayanan kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pekalongan dari tahun 2006 - 2011 dengan kegiatan pelayanan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor d. Penyediaan Barang Cetakan / Penggandaan e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor f.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

g. Penyediaan Bahan Bacaan / Peraturan Perundang – undangan Renstra BKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2016

10

h. Penyediaan Makanan dan Minuman i.

Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

j.

Penyediaan Tenaga taknis / administrasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair d. Pemeliharaan Rutin / Berkala alat kantor e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat studio Komunikasi f.

Pemeliharaan Rutin / Berkala sarana Komputer Kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Proses Usul Satya lancana Karya Satya b. Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa c. Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah d. Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah e. Diklat Fungsional Bintek, Seminar bagi PNS f.

Diklat Kepemimpinan

4. Program Peningkatan Sistem Dokumentasi dan Informasi Pegawai a. Pemeliharaan Operasional SIMPEG b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Kepegawaian c. Konversi NIP, Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg d. Penerbitan Kartu PNS Elektronik 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a. Penempatan PNS b. Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN c. Operasional Kegiatan Baperjakat d. Sumpah Janji PNS e. Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun f.

Melaksanakan Promosi dan Mutasi Pegawai

g. Pengadaan CPNSD


11

Adapun hasil capaian kinerja yang telah dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan untuk Tahun 2011 adalah sebagai berikut : No.

PROGRAM UTAMA

SASARAN

1 1.

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3 Tersedianya pelayanan administrasi kantor

2.

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur

INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN TARGET 4 5 a. Penyediaan 12 bulan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan

c. Penyediaan alat tulis kantor d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan e. Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor

12 bulan

f. Penyediaan komponen listrik dan penerangan kantor g. Penyediaan BahanBacaan / surat kabar h. Penyediaan Makanan dan Minuman

12 bulan

i. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah j. Penyediaan tenaga teknis / administrasi a. Pemeliharaan Gedung Kantor


14 jenis

1 paket

18 eks 12 bulan

12 bulan

2 orang 12 bulan

INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN TARGET 6 7 Terpenuhinya 12 bulan penyediaan jasa surat menyurat Terbayarnya 12 bulan jasa komunikasi, rekening sumber daya air dan listrik Tersedianya 12 bulan alat tulis kantor Tersedianya 14 jenis barang cetakan dan penggandaan Tersedianya 1 paket peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor Tersedianya surat kabar

12 bulan

Tersedianya makanan dan minuman rapat kantor Tercapainya peningkatan kinerja sesuai tupoksi

12 bulan

Terwujudnya kelancaran tugas kantor Terpeliharanya gedung kantor

2 orang

18 eks

12 bulan

12 bulan

12

1

3.

2

Program peningkatan kapasitas sumber daya apartur

3

Meningkatkan kualitas SDM Aparatur melalui pelaksanaan Diklat Kepemimpin an, Diklat teknis fungsional dan diklat kader

4 b. Pemeliharaan mobil jabatan

5 2 unit

c. Pemeliharaan mebelair

12 bulan

d. Pemeliharaan alat kantor

12 bulan

e. Pemeliharaan alat komunikasi f. Pemeliharaan sarana komputer kantor a. pengiriman peserta diklatpim Tk.II dan Tk.III

12 bulan 19 unit

5 orang

b. Ujian dinas dan ujian PI

200 orang

c. Diklat Fungsional Bimtek, Seminar bagi PNS d. Diklat Prajabatan CPNSD

20 orang

645 orang

e. Pemberian Satya Lencana Karya satya

346 orang

f. Diklat sertifikasi pengadaan barang dan jasa g. Bintek Pengembang an dan uji Kompetensi Pejabat Struktural

100 orang


147 orang

6 Terpeliharanya mobil jabatan Terpeliharanya mebelair kantor Terpeliharanya kualitas peralatan kantor Terjaganya alat komunikasi Terjaganya kualitas komputer kantor pengiriman peserta diklatpim Tk.II dan Tk.III Terlaksananya ujian dinas dan ujian PI Terlaksananya diklat fungsional Bimtek,Semin ar bagi PNS Terlaksananya Diklat Prajabatan Gol.I,II dan III Terlaksananya pemberian penghargaan satya lencana karya satya Meningkatnya pemahaman terhadap Perpres No.54/2010 Terpenuhinya kompetensi jabatan struktural esl.II dan III

7 2 unit 12 bulan 12 bulan

12 bulan 19 unit

5 orang

199 orang 24 Orang

644 orang

303 orang

100 orang

147 orang

13

1 4.

5.

2 Program peningkatan sistem dokumentas i dan informasi

Program pembinaan dan pengemban gan Aparatur

3 Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan kepegawaia n yang prima

Meningkat kan manajemen kepegawai an daerah sesuai dengan norma, standar prosedur yang ditetapkan kepegawai an

4 a. Pemeliharaan SIMPEG

5 5 unit

b. Penerbitan buku peraturan kepegawaian c. Pengusulan Karis,Karsu

105 eks

1 tahun

d. Penerbitan KPE

1.510 orang

e. Pemeliharaan dan Operasional SAPK

5 unit

a. Bantuan penerimaan praja IPDN

3 orang

b. Penempatan PNS

2.500 orang

c. Operasional kegiatan Baperjakat

500 orang

d. Usulan kenaikan pangkat dan pensiun e. Sumpah janji PNS

3.300 orang

f. Melaksanaka n promosi dan mutasi pegawai


985 orang 500 orang

6 Terpeliharanya Operasional SIMPEG

Tersedianya buku peraturan kepegawaian Terlaksananya pengusulan karis,karsu Terealisasinya penerbitan KPE Terciptanya pelayanan administrasi kepegawaian yang online Terlaksananya bantuan penerimaan praja IPDN Terpenuhinya kebutuhan personel yang sesuai dengan kompetensi Terlaksananya kenaikan pangkat dan pensiun Terselesainya kenaikan pangkat dan pensiun Terealisasinya sumpah janji PNS Terlaksananya promosi dan mutasi pegawai

7 5 unit

105 eks

1 tahun 1.506 orang 5 unit

3 orang

2.500 orang

505 orang

3.028 orang

803 orang 400 orang

14

Struktur Organisasi Struktur organisasi BKD Kabupaten Pekalongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari : 1.

Kepala Badan

2.

Sekretariat a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Program

3.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai a. Sub Bidang Perencananan Dan Formasi b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan

4.

Bidang Mutasi Pegawai a. Sub Bidang Pengangkatan, Kepangkatan dan Pemberhentian Pegawai b. Sub Bidang Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan

5.

Bidang Dokumentasi dan Kedudukan Hukum Pegawai a. Sub Bidang Pengelolaan Data Pegawai b. Sub Bidang Pembinaan dan Kedudukan Hukum Pegawai

Struktur Organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :


15

Dasar : Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6 tahun KEPALA

2011 tentang Organisasi dan tata Kerja

H. DJOKO PRANOWO, SH, M.Si 19570906 198403 1 013

Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

SEKRETARIS TRI ADI SUHIRNARNO, SH 19621019 19920. 1 003

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SLAMET SUTRISNA 19641031 198603 1 007

E. JATI KUSUMA, A.Md 19730218 200501 1 006 KASUBAG PROGRAM

KASUBAG KEUANGAN

KASUBAG UMUM

DIAH SETYARINI KA,SH 19620626 198701 2 001

TRI PUJI RAHAYU 19590717 198203 2 009

ISWOROWATI, SH 19660209 198912 2 002

KABID RENBANG PEG

KABID MUTASI PEG

KABID DATA DAN BINPEG

SUPRIYASI, SE.,MM 19670420 199401 1 002

NUR WIGATI 19611221 198401 2 001

ANDIJARTO, SH., MM 19670612 199402 1 002

KASUBID PKP

KASUBID PENG. DATA PEG

Drs. ELYAS SETIYONO 19740101 199403 1 004

MUTA’ALI, SE., MM 19760604 199803 1 002

KASUBID PPJ

KASUBID DUKKUM

KASUBID RENFOR NUR HUDA, S.Sos 19730728 199803 1 010

KASUBID DIKLAT ALIMAT, SE 19601010 198603 1

023


ISNU PRATOMO,SH 19750923 199603 1 002

16

Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Kondisi personil/ Sumber Daya Manusia di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan Februari Tahun 2012 dapat dilihat seperti tersebut di bawah ini : 1.

Pegawai Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Jabatan NO

Jabatan

Jumlah

1.

Kepala

1 orang

2.

Sekretaris

1 orang

3.

Kepala Bidang

3 orang

4.

Kasubag

3 orang

5.

Kasubid

5 orang

6.

Staf

27 orang

7.

PTT

2 orang JUMLAH

2.

42 orang

Rincian Berdasarkan Penyebaran Staf NO

Bagian/ Bidang

Jumlah

1.

Sekretariat

14 orang

2.

Bidang Mutasi Pegawai

10 orang

Bidang Perencanaan dan Pengembangan

10 orang

3.

Pegawai 4.

Bidang Data dan Pembinaan Pegawai Jumlah

3.

8 orang 42 Orang

Rincian Berdasarkan Tingkat Pendidikan NO

PENDIDIKAN

JUMLAH

1

S2

4 Orang

2

S1

17 Orang

3

DIV

2 Orang

4

DIII

7 Orang

5

SLTA

9 Orang

6

SMP

2 Orang

7

SD

1 Orang

JUMLAH


42 orang

17

4.

Rincian Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan NO

5.

PENDIDIKAN PENJENJANGAN

1

Diklatpim II

1 Orang

2

Diklatpim III

3 Orang

3

Diklatpim IV

11 Orang

Jumlah

15 Orang

Rincian Berdasarkan Umur NO

USIA / UMUR

1

20 – 29 Tahun

11 orang

2

30 – 39 Tahun

16 orang

3

40 – 49 Tahun

12 orang

4

50 – 55 Tahun

3 orang

Jumlah 6.

JUMLAH

JUMLAH

42 orang

Rincian Berdasarkan Jenis Kelamin NO

JENIS KELAMIN

JUMLAH

1

Laki-Laki

28 orang

2

Perempuan

14 orang

Jumlah

42 orang

Tugas Pokok dan Fungsi 1. Tugas Pokok: Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian daerah. 2. Fungsi a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;

b.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, data dan pembinaan pegawai;

d.

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian daerah;

e.

Pelaksanaan kesekretariatan badan


18

f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Pekalongan berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai berikut : 1.

Kepala Badan Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang kepegawaian daerah. 2.

Sekretaris Melaksanakan penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian. a. Kepala Sub Bagian Program, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja , evaluasi serta pelaporan dibidang kepegawaian daerah. b. Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. c. Kepala

Sub

Bagian

Umum

dan

Kepegawaian,

mempunyai

tugas

melaksanakan urusan surat – menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah

tangga,

perjalanan

dinas,

ketatalaksanaan,

pengelolaan

dan

pelayanan administrasi kepegawaian. 3.

Bidang

Perencanaan dan

Pengembangan

Pegawai, mempunyai tugas

melaksanakan perencanaan dan penyusunan formasi, serta pendidikan dan pelatihan pegawai. a.

Kepala

Subbidang

Perencanaan

dan

Formasi

mempunyai

tugas

merencanakan penyusunan formasi, pengadaan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, serta pengangkatan Pegawai Tidak Tetap. b.

Kepala

Subbidang

Pendidikan

dan

Pelatihan

mempunyai

tugas

merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur, ujian dinas, ujian penyesuaian ijasah, pemberian ijin belajar, pemakaian gelar serta pemberian tanda jasa / penghargaan. 4.

Bidang Mutasi Pegawai, mempunyai tugas melaksanakan pengangkatan, kepangkatan dan pemberhentian pegawai serta pemindahan dan pengangkatan dalam jabatan. a.

Kepala Subbidang Pengangkatan, Kepangkatan dan Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas menyusun berkas pengangkatan pegawai, kenaikan pangkat dan mutasi serta pemberhentian / pensiun.


19

b.

Kepala

Subbidang

mempunyai

Pemindahan

dan

Pengangkatan

dalam

Jabatan

tugas mempersiapkan dan memproses pemindahan dan

pengangkatan pegawai dalam jabatan. 5.

Bidang Data dan Pembinaan Pegawai mempunyai tugas

pengelolaan data

pegawai serta pembinaan dan kedudukan hukum pegawai. a.

Kepala

Subbidang

Pengelolaan

Data

Pegawai

mempunyai

tugas

melaksanakan pengelolaan, pengumpulan, penyimpanan dan penyajian data serta informasi kepegawaian. b.

Kepala Subbidang Pembinaan dan Kedudukan Hukum Pegawai mempunyai tugas melaksanakan proses pembinaan disiplin pegawai, permohonan kartu pegawai / kartu istri / kartu suami, kartu taspen, Taperum Pegawai Negeri Sipil, cuti pegawai, ijin perceraian pegawai dan ijin pencalonan menjadi kepala desa bagi Pegawai Negeri Sipil.

Guna keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan didukung dengan adanya sarana dan prasarana sebagai penunjang tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan. Sarana dan prasarana tersebut tercatat dalam inventarisasi yaitu : No. Jenis Barang 1 2 1. Tanah Perkantoran 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12. 13. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Gedung Kantor Kendaraan dinas Roda 4 Kendaraan Dinas Roda 2 Scanner AC Mesin Ketik Filling Cabinet Kursi kerja Es.IV Kursi Kerja staf Almari Perpustakaan Pesawat Telephone Pesawat Faximile LCD & Layar Meja kerja staf Kursi Lipat Laptop CPU Monitor Keyboard Printer deskjet UPS / Stabilizer Meja kerja Es.II Meja Kerja Es. III Meja Kerja Es. IV Meja kursi tamu Kursi kerja Es.II Kursi Kerja Es. III


Jumlah 3

1 3 8 1 3 5 17 10 18 1 1 1 3 28 40 4 8 11 9 15 7 3 3 9 1 2 5

Kondisi 4

B B B B B/RB B/RB B/KB/RB B/KB/RB B/RB B B B RB B B/RB B/RB B/KB/RB B/RB B/KB/RB B/KB/RB B/RB B B B KB B B

Keterangan 5 Masuk Bidang aset Daerah Ex. Kantor PMD

2B/1RB 2B / 3RB 8B / 7KB / 2RB 8B / 1KB / 1RB

36B / 4RB 2B / 2RB 1B / 1KB / 6RB 2B / 9RB 2B / 1KB / 6RB 7B / 1KB / 7RB

20

1 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

2 Kursi Lipat Sandaran tangan Cash box White board Overhead Proyektor Almari Kayu Kursi Tamu Meja Komputer Mesin Pemotong rumput Kipas angin Wireless Megaphone Lemari buku dg kaca Komputer Tangga aluminium Kamera digital Kursi tamu Es.II Mesin Genset Papan pengumuman Serve Dell PowerEdge Swicth hub allied Teltsys Router Board Kursi putar komputer Pompa air Buku Perpustakaan

3 100 1 2 2 16 3 9 1 1 1 2 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 165

4 B B B B B/KB B/RB B/KB B B B B B B B B B B B B B B B B B

5

1B / 15KB 1B / 2RB 8B / 1KB

B. KONDISI PNS DI KABUPATEN PEKALONGAN Berdasarkan jumlah eselon mulai dari sekretariat Daerah sampai dengan Kelurahan sesuai Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 4, 5 dan 6 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setda, Setwan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat keadaan Pegawai Negeri Sipil dengan rincian sebagai berikut : 1. Keadaan PNS di Kabupaten Pekalongan berdasarkan Eselon sesuai SOT baru pada Januari 2012

NO

TINGKAT ESELON

1

II. a

1

2

II. b

24

3

III.a

56

4

III.b

84

5

IV.a

429

6

IV.b

167

7

Va

50

Jumlah

766


JUMLAH JABATAN

21

2.

Jumlah PNS menurut Golongan/ Ruang NO

GOL. RUANG

1

I/a

2

I/b

56

3

I/c

236

4

I/d

105

5

II/a

1.122

6

II/b

1.121

7

II/c

983

8

II/d

344

9

III/a

1.300

10

III/b

1.077

11

III/c

661

12

III/d

729

13

IV/a

3.124

14

IV/b

115

15

IV/c

32

16

IV/d

11

17

IV/e

1

Jumlah

JUMLAH 94

11.111

3. Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan NO

PENDIDIKAN

JUMLAH

1

2

3

1

SD

192

2

SMP

554


22

1

2

3

3

SMA

2.283

4

DI

123

5

D II

1.823

6

D III

1.109

7

D IV

39

8

S1

4.700

9

S2

288

Jumlah

11.111

4. Berdasarkan Diklat Penjenjangan NO

Diklat Penjenjangan

JUMLAH

1

Diklat Pim IV

533

2.

SPAMA

185

3.

SPAMEN

26

4.

SPATI

0

Jumlah

744

5. Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan pendidikan: NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

1

2

3

1.

SD

165

2.

SMP

17

3.

SMA

52

4.

DI

1

5.

D III

10


23

1

2

3

6.

S1

12

Jumlah

257

C. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke depan Sebagaimana telah disebutkan dimuka bahwa tugas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian daerah. Sesuai dengan tugas pokok dimaksud, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan merencanakan pelayanan kepegawaian untuk tahun 2011 – 2016 terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pekalongan yang berjumlah 11.111 orang dengan kegiatan pelayanan sebagai berikut : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional d. Penyediaan Jasa Alat Tulis kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan i.

Penyediaan Makanan dan Minuman

j.

Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

k. Penyediaan Jasa Tenaga Teknis / Administrasi 2.

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

a.

Pembangunan dan Pengembangan Gedung Kantor BKD

b.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

c.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas / operasional

d.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair

e.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

f.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Studio dan Komunikasi

g.

Pemeliharaan Rutin / berkala Komputer, Printer dan LCD


24

3.

4.

5.

h.

Pengadaan Sarana dan Perlengkapan kantor

i.

Pengadaan Sepeda Motor 5 Unit

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

a.

Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

b.

Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya

c.

Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah

d.

Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah

e.

Diklat Fungsional Bintek, Seminar bagi PNS

f.

Diklat Kepemimpinan

g.

Diklat Kompetensi Sekdes

h.

Bintek Pembekalan menjelang purna tugas

i.

Bintek Pengembangan dan Uji Kompetensi Pejabat Struktural

j.

Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap

k.

Diklat Teknis Bendaharawan Daerah

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a.

Penataan dan Penempatan PNS

b.

Operasional Kegiatan Baperjakat

c.

Sumpah Janji PNS

d.

Melaksanakan Promosi dan Mutasi Pegawai

e.

Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun

f.

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

g.

Pengadaan CPNSD

h.

Pembinaan dan Verifikasi Kepegawaian

Program Sistem Dokumentasi dan Informasi Pegawai

a.

Pemeliharaan dan Operasional SIMPEG

b.

Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg

c.

Penerbitan Kartu PNS Elektronik dan Konversi NIP

d.

Penerbitan Buku Peraturan Kepegawaian

e.

Pemeliharaan Operasional SAPK

f.

Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan

g.

Proses Penanganan Kasus – kasus Pelanggaran Disiplin

h.

Penanganan Pengolahan LHKPN ( Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara )


25

6.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD

Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk Tahun 2011 - 2016 Rencana Pelaksanaan No.

1 1.

Program

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

Indikator Keberhasilan I

II

III

IV

V

VI

3

4

5

6

7

8

9

10

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

V

V

V

V

V

V

Terjaganya kualitas, daya guna dan daya dukung dalam pelaksanaan tupoksi

b. Penyediaan Komunikasi, sumberdaya listrik

V

V

V

V

V

V

Terpenuhinya sarana komunikasi dan air

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional

-

V

V

V

V

V

Terpenuhinya ijin Pajak Kendaraan Bermotor

d. Penyediaan Jasa Alat Tulis kantor

V

V

V

V

V

V

Terpenuhinya kebutuhan alat kantor

e. Penyediaan Cetakan Penggandaan

Barang dan

V

V

V

V

V

V

Tercetaknya blanko – blanko dan barang cetakan

f. Penyediaan komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

V

V

V

V

V

V

Terpenuhinya sarana penerangan kantor

g. Penyediaan Peralatan Rumah tangga

V

V

V

V

V

V

Terpenuhinya sarana peralatan perlengkapan kantor

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

V

V

V

V

V

V

Tersedianya surat kabar

i. Penyediaan makanan dan minuman

V

V

V

V

V

V

Terlaksananya rapat – rapat koordinasi

j. Rapat – Koordinasi Konsultasi Daerah

rapat dan Keluar

V

V

V

V

V

V

Terlaksananya kelancaran tugas tugas dinas

k. Penyediaan Jasa Tenaga Teknis / Administrasi

V

V

V

V

V

V

Terwujudnya kelancaran kantor

jasa air

dan


tulis

bacaan

–

tugas

26

1 2.

3.

2

3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkat Kapasitas Sumber Aparatur

an daya

4

5

7

8

9

/

-

-

-

V

-

-

Terwujudnya pengembangan gedung kantor

b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

V

V

V

V

V

V

Terpeliharanya gedung kantor

c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas / operasional

V

V

V

V

V

V

Terjaganya kendaraan jabatan

d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair

V

V

V

V

V

V

e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

V

V

V

V

V

V

f. Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat studio Komunikasi

V

V

V

V

V

V

Terjaganya kualitas peralatan komunikasi

g. Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer,Printer dan LCD

V

V

V

V

V

V

Terjaganya kualitas komputer

h. Pengadaan Sarana & Perlengkapan Kantor

-

-

V

V

V

V

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

i. Pengadaan Sepeda Motor Roda dua 5 Unit

-

-

-

V

-

-

Terpenuhinya kendaraan bermotor roda dua

a. Pemberian Penghargaan Satya Lanca Karya Satya

V

V

-

-

-

-

Terwujudnya penghargaan bagi PNS

b. Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

V

V

V

V

V

V

Meningkatnya pemahaman terhadap perpres No.54 Tahun 2010

c. Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah

V

V

V

V

V

V

d. Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah

V

V

V

V

V

V

e. Diklat Bintek, PNS

V

V

V

V

V

V

a. Pembangunan Pengembangan Gedung Kantor

Fungsional Seminar bagi


6

10

kualitas dinas /

Terjaganya kualitas mebelair Terjaganya kualitas peralatan rumah tangga

Terpenuhinya persyaratan PNS Terpenuhinya Persyaratan KP PNS / pindah golongan dan penyesuaian ijasah Meningkatkan kualitas SDM Aparatur BKD Diklat

27

1

4.

2

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

3

4

5

6

7

8

9

10

f. Diklat Kepemimpinan

V

V

V

V

V

V

Terpenuhinya kompetensi jabatan struktural

g. Diklat Sekdes

Kompetensi

-

-

V

V

V

V

h. Bintek Pembekalan menjelang purna tugas

-

-

V

V

V

V

i. Bintek Pengembangan dan Uji Kompetensi Pejabat Struktural

V

-

-

-

-

-

j. Pengelolaan Tidak Tetap

-

-

V

V

V

V

k. Diklat Teknis Bendaharawan Daerah

-

-

V

V

V

V

a. Penempatan PNS

V

V

V

V

V

V

Tersedianya kebutuhan staf yang profesional

b. Operasional Baperjakat

V

V

V

V

V

V

Terseleksinya PNS yang sesuai dan tepat untuk menduduki jabatan dan mengikuti Diklat

c. Sumpah Janji PNS

V

V

V

V

V

V

Terbitnya berita acara pengambilan sumpah janji PNS

d. Melaksanakan Promosi dan Mutasi Pegawai

V

V

V

V

V

V

e. Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun

V

V

V

V

V

V

Terbitnya SK mutasi KP dan Pensiun

f. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

V

V

V

V

V

V

Terpilihnya praja dan bantuan untuk praja IPDN

g. Pengadaan CPNSD

-

-

V

V

V

V

h. Pembinaan dan Verifikasi Kepegawaian

-

-

V

V

V

V

Pegawai

Kegiatan


Terwujudnya sekdes yang berkompeten Terselenggaranya bintek pembekalan menjelang purna tugas Terselenggaranya Bintek Pengembangan dan uji kompetensi pejabat struktural Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan PTT Terlaksananya diklat teknis bendaharawan daerah

Tercapainya pembinaan karir

Terpenuhinya kebutuhan pegawai di Pemkab PKL Terwujudnya Tertib, Tata Kelola, manajemen dan administrasi kepegawaian

28

1 5.

6.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Program Sistem Dokumentasi dan Informasi Pegawai

a. Pemeliharaan dan Operasional SIMPEG

V

V

V

V

V

V

Terwujudnya informasi data kepegawaian yang valid

b. Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg

V

V

V

V

V

V

Tersedianya Karis, karsu dan karpeg untuk PNS di kabupaten Pekalongan

c. Penerbitan Kartu PNS Elektronik dan Konversi NIP

V

V

V

V

V

V

Tersedianya KPE bagi seluruh pegawai Pemkab. Pekalongan serta diterbitkannya SK Konversi NIP baru

d. Penerbitan Buku Peraturan Kepegawaian

V

-

-

V

V

V

Tersedianya peraturan kepegawaian

e. Pemeliharaan Operasional SAPK

V

V

V

V

V

V

Terciptanya pelayanan administrasi kepegawaian secara online

f. Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan

-

-

V

V

V

V

Terwujudnya pemahaman tentang peraturan kepada PNS

g. Proses Penanganan Kasus – Kasus Pelanggaran Disiplin

-

-

-

V

V

V

Terwujudnya penanganan pelanggaran PNS

h. Penanganan Pengolahan ( Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara )

-

V

V

V

V

V

Terwujudnya penanganan pengolahan LHKPN ( Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara )

-

V

V

V

V

V

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

LHKPN Harta

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD

buku

kasus disiplin

Keterangan V : Tahun Pelaksanaan Kegiatan dari tahun 2011 - 2016


29

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI A.

Permasalahan / Isu – isu Strategis Untuk mencapai suatu kondisi yang diinginkan, maka perlu dahulu beberapa

diketahui terlebih

kendala yang ditemui dan upaya penyelesaiannya serta

langkah-

langkah antisipasi untuk tahun kedepan. Berikut ini dapat disampaikan beberapa kendala yang dihadapi sesuai dengan program yang ada sebagai berikut: 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin untuk menunjang operasional kantor maka perlu adanya kegiatan – kegiatan yang menunjang pemenuhan kebutuhan tersebut diatas seperti Belanja ATK, penyediaan jasa komunikasi air dan listrik dan lain sebagainya.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program tersebut kendala yang dihadapi misalnya penataan administrasi dan pengelolaan arsip belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena terbatasnya sarana

dan

prasarana

perkantoran,

maka

perlu

dilaksanakan

kegiatan

pengembangan Gedung kantor BKD guna menunjang pelayanan yang lebih maksimal kepada seluruh PNS yang ada diKabupaten Pekalongan. 3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Masih terbatasnya kemampuan manajerial sekdes dalam pelaksanakan tupoksi maka perlu diadakan kegiatan bintek kompetensi sekdes agar tercipta sekdes yang mempunyai kompetensi sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Khusus dalam pelaksanaan Diklat dan Bintek, ada beberapa masalah yang dihadapi, antara lain :

a.

Sarana dan prasarana diklat kurang memadai sehingga kurang efektif.

b.

Waktu yang dialokasikan masih kurang dan terbatasnya nara sumber lokal yang TOT sesuai materi yang dibutuhkan

c.

Terbatasnya

anggaran

untuk

penyelenggaraan

Diklat

Kepemimpinan

maupun Diklat teknis / fungsional

d.

Index Biaya Penyelenggaraan Diklat Sering mengalami perubahan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah sehingga menyulitkan Kabupaten.

e.

Masih rendahnya kemampuan Sekdes dalam melaksanakan tugas

f.

Belum trampilnya staf administrasi dalam melaksanakan tugas sesuai fungsinya.


30

4.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Belum meratanya penyebaran staf fungsional dan struktural baik antar maupun intern SKPD Kabupaten Pekalongan sehingga menghambat kinerja SKPD, maka perlu dilaksanakan kegiatan penempatan PNS sesuai dengan kebutuhan. Kendala yang lain misalnya tiap tahunnya pasti ada PNS yang purna tugas sehingga perlu dilaksanakannya kegiatan pengadaan CPNSD untuk memenuhi kebutuhan PNS di Kabupaten Pekalongan.

5.

Program Sistem Dokumentasi dan Informasi Pegawai Adanya Peraturan – peraturan baru yang masih belum dipahami PNS sehingga perlu diadakan kegiatan mengenai sosialisasi Peraturan Perundang – undangan, misalnya mengenai peraturan kedisiplinan PNS, selain itu dengan dikeluarkannya peraturan mengenai Pelaporan LHKPN ( Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ) maka perlu dilaksanakan kegiatan penanganan pengolahan LHKPN ( Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ). Kendala yang lain adalah tingkat kedisiplinan dan etos kinerja PNS yang masih perlu ditingkatkan dengan demikian akan dilaksanakan kegiatan mengenai penanganan kasus disiplin PNS.

6.

Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Adanya kebutuhan pelaporan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya serta pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut maka perlu dilaksanakan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja pada BKD Kabupaten Pekalongan.

B.

Analisis Lingkungan Strategis Keberhasilan

pelaksanaan

tugas

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Pekalongan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor penentu keberhasilan, maka perlu dianalisa sampai seberapa jauh misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern organisasi. Dengan mengetahui pengaruh intern dan ekstern organisasi, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuh kembangkan faktor-faktor yang memberikan kekuatan (strenght) dan peluang (opportunity) guna dimanfaatkan

untuk

kepentingan

pengembangan

organisasi.

Sebaiknya

faktor

penghambat organisasi, seperti kelemahan (weakness) dan ancaman (threat) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi.


31

Faktor internal dan eksternal yang berpengaruh pada Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut : 1. Kekuatan / Strenght Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan yaitu : a.

Tersedianya sarana dan prasarana

b.

Kewenangan untuk penataan pegawai

c.

Kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai

d.

Motivasi Pegawai untuk belajar dengan meningkatkan kemampuan

e.

Motivasi dan dukungan moril dari pimpinan

2. Kelemahan / Weakness Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan, yaitu : a.

Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia yang kurang profesional

b.

Kurangnya memanfaatkan teknologi SIMPEG

c.

Dukungan anggaran yang belum memadai

d.

Pola karier yang tidak jelas

e.

Orientasi kerja pegawai belum terarah pada peningkatan kinerja.

3. Peluang / Opportunities Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan, yaitu : a.

Regulasi kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah

b.

Kemajuan teknologi dan informasi

c.

Restrukturisasi organisasi Pemerintah kabupaten

d.

Makin maraknya lembaga diklat

e.

Regulasi sistem karier dan pengangkatan

4. Tantangan / Threats Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan, yaitu : a.

Adanya tuntutan pelayanan prima

b.

Campur tangan pemerintah lebih atas

c.

Sistem reward and Punishment yang kurang adil

d.

Adanya tuntutan profesionalisme


32

C.

Penyusunan Isu Strategis

No.

Isu Strategis

1 1.

Kriteria

2 Pemanfaatan merespon

dibidang

kebijakan

kewenangan

otonomi

untuk

daerah

Total

a

b

c

d

e

f

g

Score

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

4

3

3

3

4

24

4

3

3

3

2

2

3

20

3

4

4

3

2

2

3

21

4

3

3

3

2

2

4

21

4

3

3

3

3

2

3

21

4

3

4

3

3

3

4

24

3

3

3

3

2

3

2

19

3

2

2

2

2

2

2

15

dan

restrukturisasi organisasi pemerintah (Strenght Opportunities) 2.

Pemanfaatan

dan

pengembangan

motivasi

pegawai untuk belajar melalui peningkatan kerja sama dengan lembaga diklat dalam rangka

peningkatan

pengetahuan

dan

kemampuan aparatur ( Strenght Opportunities) 3.

Pemanfaatan

kewenangan

kepegawaian

untuk

di

bidang

menghindarkan

atau

memperkecil campur tangan pemerintah lebih atas

dalam

pengembangan

sumber

daya

manusia (Strenght Threats) 4.

Pemanfaatan karyawan

dan

pengembangan

untuk

belajar

motivasi

mengantisipasi

tuntutan pelayanan prima dan profesionalisme (Strenght Threats ) 5.

Meningkatkan

profesionalisme

pengelolaan

sumber daya manusia dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan merespon kebijakan otonomi daerah dan restrukturisasi organisasi ( Weakness Opportunities ) 6.

Meningkatkan kerja sama dengan lembaga diklat untuk mengeliminir kelemahan dalam pengelolaan orientasi

sumber kerja

daya

manusia

pegawai

dan

(Weakness

Opportunities ) 7.

Melakukan

orientasi

kerja

pegawai

dalam

rangka menghadapi kebijakan otonomi daerah ( Weakness Threats ) 8.

Melakukan pergeseran orientasi kerja birokrasi aparatur

untuk

mengeliminir

tuntutan

pelayanan prima dan tuntutan profesionalisme aparatur (Weakness Threats ) Renstra BKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2016

33

Keterangan Kriteria

Nilai

a. Urgensi

4 Sangat Sesuai

b. Desentralisasi

3 Sesuai

c. Kewenangan

2 Cukup Sesuai

d. Kemampuan

1 Kurang Sesuai

e. Biaya f.

Fasilitas

g. Legalitas D.

Interaksi Isu Strategis I

Pemanfaatan kewenangan di bidang kepegawaian untuk merespon kebijakan otonomi daerah dan restrukturisasi organisasi pemerintah (Strenght Opportunities )

II

Meningkatkan kerja sama dengan lembaga diklat untuk mengeliminir kelemahan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan orientasi kerja pegawai ( Weakness Opportunities )

III

Meningkatkan profesionalisme pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan merespon kebijakan otonomi daerah dan restrukturisasi organisasi (Weakness Opportunities )

IV

Pemanfaatan kewenangan di bidang kepegawaian untuk menghindarkan atau memperkecil campur tangan pemerintah lebih atas dalam pengembangan sumber daya manusia ( Strenght Threats )

V

Pemanfaatan dan pengembangan motivasi karyawan untuk belajar mengantisipasi tuntutan pelayanan prima dan profesionalisme ( Strenght Threats )

VI

Pemanfaatan

dan

pengembangan

motivasi

pegawai

untuk

belajar

melalui

peningkatan kerja sama dengan lembaga diklat dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur ( Strenght Opportunities ) VII

Melakukan orientasi kerja pegawai dalam rangka menghadapi kebijakan otonomi daerah ( Weakness Threats )

VIII

Melakukan pergeseran orientasi kerja birokrasi aparatur untuk mengeliminir tuntutan pelayanan prima dan tuntutan profesionalisme aparatur ( Weakness Threats )


34

BAB IV VISI, MISI,TUJUAN DAN SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI A. Visi dan Misi 1. V i s i Terwujudnya

Pelayanan

Administrasi Kepegawaian yang

prima dengan

didukung oleh aparatur yang profesional. 2. M i s i a)

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia guna mewujudkan kemampuan aparatur yang profesional.

b)

Mengoptimalkan pelayanan administrasi kepegawaian kepada Aparatur Perangkat Daerah.

c)

Merumuskan kebijakan peningkatan kesejahteraan pegawai

B. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan a)

Mewujudkan kualitas sumber daya manusia aparatur perangkat daerah yang profesional.

b)

Mewujudkan tertib administrasi kepegawaian daerah.

c)

Menyelenggarakan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan Peraturan Kepegawaian.

2. Sasaran a)

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pelaksanaan Diklat Kepemimpinan, Diklat teknis, dan Diklat Kader.

b)

Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan yang prima.

c)

Meningkatkan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan

norma

standar dan prosedur yang diatur dalam peraturan kepegawaian. C. Kebijakan Arah

kebijakan

pembangunan

dibidang

Kepegawaian

adalah

pengelolaan

administrasi kepegawaian dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penyajian data kepegawaian yang meliputi beberapa bidang yaitu : 1.

Kebijakan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Kebijakan Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur


35

3.

Kebijakan Perencanaan dan Peningkatan Kualitas SDM

4.

Kebijakan Penyelenggaraan Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian

5.

Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

6.

Kebijakan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

D. Strategi Dari tujuan yang akan dicapai diatas , maka strategi yang perlu dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan adalah : 1.

Tersedianya Sistem Manajemen Kepegawaian ( SIMPEG ) yang didukung program – program aplikasi yang mampu memberikan / menyajikan data kepegawaian yang akurat untuk mendukung tertib administrasi kepegawaian

2.

Penegakan peraturan perundang – undangan dibidang Kepegawaian

3.

Tersedianya sarana prasarana yang memadai serta didukung SDM yang handal dan profesional.


36

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi

Badan Kepegawaian

Daerah

Kabupaten Pekalongan telah menyusun rencana program kegiatan tahun 2011 – 2016 yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Program dimaksud disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kabupaten Pekalongan. Adapun program yang telah tersusun adalah sebagai berikut : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional d. Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

g. Penyediaan Peralatan Rumah tangga h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan i.

Penyediaan Makanan dan Minuman

j.

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

k. Penyediaan Tenaga Jasa Tenaga Teknis / Administrasi 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pembangunan / Pengembangan Gedung Kantor b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas / operasional d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor f.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Studio dan Komunikasi

g. Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer, Printer dan LCD h. Pengadaan Sarana dan Perlengkapan Kantor i.

Pengadaan Sepeda Motor 5 unit


37

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a. Pemberian Penghargaan Satya lancana Karya Satya b. Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa c. Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah d. Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah e. Diklat Fungsional Bintek, Seminar bagi PNS f.

Diklat Kepemimpinan

g. Diklat Kompetensi Sekdes h. Bintek Pembekalan menjelang Purna Tugas i.

Bintek Pengembangan dan uji kompetensi Pejabat Struktural

j.

Pengelolaan Pegawai Tidak tetap

k. Diklat Teknis Bendaharawan Daerah 4.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a. Penempatan PNS b. Operasional Kegiatan Baperjakat c. Sumpah Janji PNS d. Melaksanakan Promosi dan Mutasi Pegawai e. Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun f.

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

g. Pengadaan CPNSD h. Pembinaan dan Verifikasi Kepegawaian 5.

Program Sistem Dokumentasi dan Informasi Pegawai a. Pemeliharaan dan Operasional SIMPEG b. Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg c. Penerbitan Kartu PNS Elektronik dan Konversi NIP d. Penerbitan Buku Peraturan Kepegawaian e. Pemeliharaan Operasional SAPK f.


g. Proses Penanganan Kasus – kasus Pelanggaran Disiplin h. Penanganan Pengolahan LHKPN ( Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ) 6.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD


38

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD A. INDIKATOR KINERJA Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja kegiatan meliputi : 1.

Indikator Input, menunjukkan sumber daya dan dana yang digunakan dalam melakukan kegiatan.

2.

Indikator Output, menunjukkan keluaran yang langsung dihasilkan dari kegiatan.

3.

Indikator Outcome, menunjukkan hasil yang diperoleh dari berfungsinya keluaran, yang mencerminkan pencapaian sasaran atau tujuan yang dikehendaki dari setiap kegiatan yang dilakukan.

B. RENCANA CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2011 - 2016 Indikator kinerja sasaran yang menjadi indikasi ukuran keberhasilan atau kegagalan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran : Meningkatnya tertib administrasi perkantoran Tingkat Pencapaian sasaran yang diinginkan diukur dengan menetapkan 10 Indikator, yaitu Indikator Kinerja No.

Kegiatan

1

2

Output

Outcome

3

4

1.

Penyediaan Jasa Tercapainya Surat Menyurat surat menyurat

2.

Penyediaan komunikasi, sumberdaya dan listrik

Target 5

proses Terjaganya kualitas, daya guna dan daya dukung dalam pelaksanaan

100 %

jasa Terbayarnya rekening Terpenuhinya sarana sarana komunikasi, air komunikasi, air dan listrik air dan listrik

100 %

3.

Penyediaan Jasa Terbayarnya PKB Tersedianya perizinan Pemeliharaan dan Kendaraan dinas roda 4 ( STNK ) kendaraan dinas Perizinan dan sepeda motor Kendaraan dinas / operasional

100 %

3.

Penyediaan tulis kantor

alat Tersedianya alat tulis Terpenuhinya kebutuhan kantor alat tulis kantor

100 %

4.

Penyediaan barang Tercetaknya blanko dan Tercetaknya blanko dan cetakan dan barang cetakan barang cetakan penggandaan

100 %


39

1

2

3

4

5

5.

Penyediaan Tersedianya sarana Terpenuhinya sarana komponen instalasi komponen listrik penerangan kantor listrik / penerangan bangunan kantor

100 %

6.

Penyediaan Terbelinya sejumlah Terpenuhinya sarana peralatan dan peralatan dan peralatan dan perlengkapan perlengkapan kantor perlengkapan kantor kantor

100 %

7.

Penyediaan bahan Terbelinya koran Suara Tersedianya bacaan surat bacaan dan Merdeka dan Radar kabar peraturan Pekalongan Perundang undangan

100 %

8.

Penyediaan makanan minuman

–

100 %

9.

Rapat – koordinasi konsultasi daerah

rapat Terlaksananya Rakor Terlaksananya kelancaran dan dan Konsultasi ke luar tugas – tugas kedinasan keluar daerah

100 %

10.

Penyediaan jasa Tersedianya staf teknis Terwujudnya tenaga teknis / dan tenaga kebersihan tugas kantor administrasi 2.

Tersedianya makan dan Terlaksananya rapat dan minum rapat koordinasi

kelancaran

2 orang

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Sasaran : Meningkatnya kenyamanan lingkungan kantor Tingkat Pencapaian sasaran yang diinginkan diukur dengan menetapkan 9 Indikator, yaitu : Indikator Kinerja

No.

Kegiatan

1

2

Output

Outcome

3

4

1.

Pembangunan Pengembangan Gedung Kantor

/ Terlaksananya pengembangan gedung kantor Diklat

Terwujudnya pengembangan BKD, kantor

2.

Pemeliharaan Rutin Terlaksananya Terpeliharanya / Berkala Gedung pemeliharaan gedung kantor Kantor kantor

3.

Pemeliharaan Rutin Terlaksananya / Berkala Mobil pemeliharaan Jabatan dinas / jabatan

Target 5 gedung

100 %

Gedung

100 %

Terjaganya kualitas mobil kendaraan dinas / jabatan

3 unit


40

1

2

3

4

4.

Pemeliharaan Rutin Terlaksananya / Berkala Mebelair pemeliharaan mebelair

5.

5

Terjaganya mebelair

kualitas

100 %

Pemeliharaan Rutin Terlaksananya / Berkala Peralatan pemeliharaan Gedung Kantor kantor

Terjaganya kualitas alat peralatan rumah tangga

100 %

6.

Pemeliharaan Rutin Terlaksananya / Berkala Alat pemeliharaan studio Komunikasi komunikasi

Terjaganya kualitas alat peralatan komunikasi

100 %

7.

Pemeliharaan Rutin Terpeliharanya sarana Terjaganya / Berkala komputer komputer computer,printer dan LCD

8.

Pengadaan Sarana Terlaksananya dan Prasarana pengadaan Kantor perlengkapan kantor

9.

kualitas

100 %

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

100 %

Pengadaan Sepeda Terlaksananya Terjaganya kendaraan Motor 5 unit pengadaan kendaraan bermotor roda dua bermotor roda dua

5 Unit

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Sasaran : Meningkatnya kualitas SDM aparatur melalui pelaksanaan Diklat kepemimpinan, Diklat Teknis Fungsional. Tingkat Pencapaian sasaran yang diinginkan diukur dengan menetapkan 10 Indikator, yaitu : Indikator Kinerja

No.

Kegiatan

1

2

Output

Outcome

3

4

Target 5

1.

Pemberian Terlaksananya Terwujudnya penghargaan Penghargaan Satya penyerahan satya lancana bagi PNS Lancana Karya Satya karya satya

726 buah

2.

Diklat Sertifikasi Terlaksananya Meningkatnya pemahaman Pengadaan Barang bintek/lulus sertifikasi terhadap Perpres No. 54 dan Jasa bagi pegawai pemkab Tahun 2010

390 orang

3.

Diklat Prajabatan Terlaksananya Diklat Terpenuhinya Persyaratan bagi CPNS Daerah Prajabatan sebanyak 18 Pengangkatan PNS angkatan

1841 orang


41

1

2

3

4

5

4.

Kegiatan Ujian Dinas Terlaksananya Ujian Dinas Terpenuhinya Persyaratan dan Ujian dan Penyesuaian Ijasah kenaikan pangkat PNS / Penyesuaian Ijasah pindah golongan dan penyesuaian ijasah

1400 orang

5.

Diklat Fungsional Terlaksananya Diklat Meningkatkan kualitas SDM Bintek, Seminar bagi Fungsional bintek, Aparatur PNS seminar bagi PNS

313 orang

6.

Diklat Kepemimpinan

Terseleksinya peserta Terpenuhinya kompetensi diklatpim II,III dan IV jabatan struktural

223 orang

7.

Diklat Sekdes

Kompetensi Terkirimnya sekdes untuk Terwujudnya sekdes yang mengikuti kompetensi berkompeten

120 orang

8.

Bintek Pembekalan Terkirimnya pegawai yang Terselenggaranya bintek Purna Tugas akan purna tugas untuk pembekalan purna tugas mengikuti bintek pembekalan

1140 orang

9.

Bintek Pengembangan dan uji kompetensi Pejabat Struktural

147 orang

10.

Pengelolaan Pegawai Terlaksananya Tidak tetap pengelolaan PTT

tertib pengelolaan

12 kali

11.

Diklat Teknis Terlaksananya diklat Terselenggaranya diklat Bendaharawan teknis bagi bendaharawan teknis bendaharawan Daerah daerah daerah

160 orang

4.

Terlaksananya Pengembangan kompetensi Struktural

Bintek Terpenuhinya kompetensi dan uji jabatan struktural Pejabat Terwujudnya administrasi PTT

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sasaran : Meningkatkan

Manajemen Kepegawaian Daerah sesuai dengan norma,

standard dan prosedur yang ditetapkan peraturan kepegawaian. Tingkat Pencapaian sasaran yang diinginkan diukur dengan menetapkan 6 Indikator, yaitu : Indikator Kinerja No.

Kegiatan

1

2

Output

Outcome

3

4

Target 5

1.

Penempatan PNS

Terlaksananya penataan Tersedianya kebutuhan staf yang professional yang profesional

staf

17550 orang

2.

Operasional Kegiatan Baperjakat

Terlaksananya Terseleksinya PNS yang sesuai pembahasan bahan dan tepat untuk menduduki pertimbangan Baperjakat jabatan dan mengikuti Diklat sebagai bahan pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian

3270 orang


42

1

2

3

5

3.

Sumpah Janji PNS

4.

Melaksanakan Terlaksananya pelantikan Tercapainya pembinaan karier Promosi dan Mutasi pejabat struktural Pegawai

1150 orang

5.

Penyelesaian Usulan Terlaksananya Terbitnya Kenaikan Pangkat penyerahan SK Mutasi KP Pensiun Pensiun dan Pensiun

dan

13180 SK

6.

Pemberian Bantuan Terlaksananya Terpilihnya praja dan bantuan Penyelenggaraan pengiriman seleksi untuk untuk praja IPDN penerimaan Praja praja IPDN IPDN

42 orang

7.

Pengadaan CPNSD

1000 orang

8.

Pembinaan Verifikasi Kepegawaian 5.

Terlaksananya janji PNS

4 Sumpah Terbitnya Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji PNS

Terlaksananya pengadaan CPNSD

SK

Mutasi

4500 orang

Terpenuhinya kebutuhan pegawai dipemkab pekalongan

dan Terlaksananya verifikasi Terwujudnya Tertib, Tata Kelola, kepegawaian SKPD manajemen dan administrasi dilingkungan Pemerintah kepegawaian Kab. Pekalongan

12 kali

Program Sistem Dokumentasi dan Informasi Pegawai Sasaran : Meningkatkan tertib administrasi dan Pelayanan kepegawaian yang prima Tingkat Pencapaian sasaran yang diinginkan diukur dengan menetapkan 8 Indikator, yaitu : Indikator Kinerja

No.

Kegiatan

1

2

Output

Outcome

3

4

Target 5

1.

Pemeliharaan dan Operasional SIMPEG

Terpeliharanya perangkat Terwujudnya informasi hardware dan software SIMPEG data kepegawaian yang serta tersedianya informasi valid manajemen data pegawai yang up to date

29.900 input data

2.

Pengusulan Terlayaninya permohonan Tersedianya karis, karsu Karis, Karsu pengusulan karis, karsu dan dan karpeg untuk PNS di dan Karpeg karpeg Kabupaten Pekalongan

4.240 orang

3.

Penerbitan Terlaksananya konversi NIP Tersedianya KPE bagi Kartu PNS serta pencetakan Kartu seluruh PNS di Kabupaten Elektronik dan Pegawai Elektronik Pekalongan serta Konversi NIP diterbitkannya SK konversi NIP baru

19.000 kartu

4.

Penerbitan Tercetaknya buku Buku peraturan kepegawaian Kepegawaian

447 eks

peraturan Tersedianya buku peraturan kepegawaian


43

1

2

3

4

5

Terpeliharanya perangkat hardware SAPK serta terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang efisien dan profesional

Terciptanya pelayanan administrasi kepegawaian secara online

5 unit

5.

Pemeliharaan Operasional SAPK

6.

Sosialisasi Peraturan Perundang undangan

7.

Proses Terlaksananya Penanganan kasus – kasus kasus – kasus disiplin PNS Pelanggaran disiplin

8.

Penanganan Terlaksananya Pengolahan LHKPN LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara )

6.

Terlaksananya sosialisasi Terwujudnya pemahaman mengenai peraturan perundang tentang peraturan - – undangan kepada PNS Perundang – undangan kepada seluruh PNS

600 buah

penanganan Terwujudnya penanganan pelanggaran kasus – kasus pelanggaran disiplin

36 kasus

pengolahan Terwujudnya penanganan pengolahan LHKPN

300 lap

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sasaran : Meningkatkan peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat Pencapaian sasaran yang diinginkan diukur dengan menetapkan 1 Indikator, yaitu : Indikator Kinerja

No.

Kegiatan

1

2

1.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan realisasi Kinerja SKPD

Target

Output

Outcome

3

4

5

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD

100 %

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD


44

BAB VII PENUTUP Rencana Strategis ( RENSTRA ) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016 adalah dokumen lima tahunan yang merupakan landasan bagi pelaksanaan program – program pembangunan/ kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah untuk lima tahun kedepan. Renstra SKPD ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Pekalongan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra SKPD Badan Kepegawaian Daerah sangat tergantung kepada komitmen dan konsistensi serta peran aktif seluruh pemangku kepentingan guna menjamin terwujudnya visi dan misi BKD untuk peningkatan kinerja dan pelayanan kepada aparatur.

Kajen,

Februari 2012

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

H. DJOKO PRANOWO,SH,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19570906 198403 1 013

Renstra BKD, Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2016

45


46

Rencana Strategis Tahun 2011 s/d 2016 Instansi Visi Misi

: Badan Kepegawaian Daerah : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang prima dengan didukung oleh aparatur yang profesional :- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia guna mewujudkan kemampuan aparatur yang profesional, - Mengoptimalkan pelayanan administrasi kepegawaian kepada Aparatur Perangkat Daerah, - Merumuskan kebijakan peningkatan kesejahteraan pegawai. Tujuan

Sasaran

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 4 5 a. Penyediaan Jasa Surat 1. Program Pelayanan Menyurat Administrasi Perkantoran

Uraian Indikator 1 2 3 Meningkatkan kelancaran Meningkatkan Output: proses surat menyurat kelancaran proses Tercapainya proses surat menyurat surat menyurat Outcome: Terjaganya kualitas, daya guna dan daya dukung dalam pelaksanaan tupoksi Meningkatnya kelancaran Meningkatnya Output: b. Penyediaan jasa administrasi kantor kelancaran Terbayarnya rekening sarana komunikasi,air komunikasi, sumber daya administrasi kantor dan listrik air dan listrik Outcome: Terpenuhinya sarana komunikasi dan air Meningkatnya Meningkatnya Output: c. Penyediaan Jasa kelancaran tugas – tugas kelancaran tugas – Terbayarnya PKB Kendaraan Dinas roda 4 Pemeliharaan dan kantor tugas kantor dan sepeda motor Perizinan Kendaraan Outcome: Dinas / Operasional Tersedianya perizinan (STNK) Kendaraan dinas Meningkatnya kelancaran Meningkatnya Output: d. Penyediaan alat tulis administrasi kantor kelancaran Tersedianya alat tulis kantor kantor administrasi kantor Outcome: Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

Lampran I Renstra BKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2016

Keteran gan 6

1

1 Meningkatnya kelancaran administrasi kantor

2 Meningkatnya kelancaran administrasi kantor

Meningkatnya kelancaran Meningkatnya tugas – tugsa kantor kelancaran tugas tugsa kantor

3

–

Meningkatnya Meningkatnya kebersihan, keindahan kebersihan, keindahan kantor kantor Meningkatnya informasi

sarana Meningkatnya sarana informasi

Meningkatnya kelancaran Meningkatnya tugas – tugas kantor kelancaran tugas tugas kantor

–

Output: Tercetaknya blanko dan barang cetakan Outcome: Tercetaknya blanko – blanko dan barang cetakan Output: Tersedianya sarana komponen listrik Outcome: Terpenuhinya sarana penerangan kantor Output: Terbelinya sejumlah peralatan kantor Outcome: Terpenuhinya sarana peralatan perlengkapan kantor Output: Terbelinya koran suara merdeka dan radar Outcome: Tersedianya bacaan surat kabar Output: Tersedianya makan dan minum kantor Outcome: Terlaksananya Rapat – rapat koordinasi Output: Terlaksananya Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah Outcome: Terlaksananya kelancaran tugas – tugas dinas

4 e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6

f.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor g. Penyediaan peralatan rumah tangga

h. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan i.

Penyediaan dan minuman

makanan

j.

Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Meningkatnya sesuai tupoksi

kinerja Meningkatnya kinerja sesuai tupoksi

Meningkatnya sesuai tupoksi

kinerja Meningkatnya kinerja Output: k. Penyediaan jasa teknis / sesuai tupoksi Tersedianya,staf teknis dan tenaga administrasi kebersihan Outcome: Terwujudnya kelancaran tugas kantor


5

2

1 Meningkatkan penataan administrasi kantor serta meningkatkan pelayanan kepegawaian

2 3 4 Penataan administrasi Output: a. Pembangunan kantor serta Terlaksananya pengembangan gedung Pengembangan pelayanan kantor BKD, Diklat Kantor kepegawaian secara Outcome: maksimal Terwujudnya pengembangan gedung kantor

Meningkatnya Meningkatnya kenyamanan lingkungan kenyamanan kerja lingkungan kerja Meningkatnya kelancaran Meningkatnya tugas kedinasan kelancaran kedinasan

Meningkatnya tugas kantor

tugas

tugas

– Meningkatnya tugas – tugas kantor

Meningkatnya fasilitas Meningkatnya fasilitas peralatan kantor peralatan kantor Meningkatnya fungsi alat Meningkatnya fungsi komunikasi kantor alat komunikasi kantor Meningkatnya fungsi Meningkatnya fungsi sarana komputer kantor sarana komputer kantor


Output: Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Outcome: Terpeliharanya gedung kantor Output: Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan/dinas Outcome: Terjaganya kualitas kendaraan dinas / jabatan Output: Terlaksananya pemeliharaan mebelair Outcome: Terjaganya kualitas mebelair Output: Terlaksananya pemeliharaan alat kantor Outcome: Terjaganya kualitas peralatan rumah tangga Output: Terlaksananya pemeliharaan alat komunikasi Outcome: Terjaganya kualitas peralatan komunikasi Output: Terpeliharanya sarana komputer kantor Outcome: Terjaganya kualitas komputer

5 / 2. Program Peningkat an Gedung Sarana dan Prasarana Aparatur

6

b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

d. Pemeliharaan Rutin Berkala Mebelair

/

e. Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung kantor f.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Studio Komunikasi

g. Pemeliharaan Rutin/ Berkala komputer, Printer dan LCD

3

1 2 3 Meningkatnya sarana dan Meningkatnya sarana Output: prasarana kantor dan prasarana kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor Outcome: Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Terwujudnya pengadaan Terwujudnya Output: kendaraan bermotor roda pengadaan kendaraan Terlaksananya pengadaan sepeda motor dua bermotor roda dua roda dua Outcome: Terjaganya kendaraan bermotor roda dua PNS yang mempunyai PNS yang mempunyai Output: masa kerja 10 tahun, 20 masa kerja 10 tahun, Terlaksananya penyerahan satya lencana tahun, dan 30 tahun 20 tahun dan 30 karya satya tahun Outcome: Terwujudnya penghargaan bagi PNS Diklat Perpres 54 Tahun Diklat Perpres 54 Output: 2010 Tahun 2010 Terlaksananya bintek/lulus sertifikasi bagi pegawai pemkab Outcome: Meningkatnya pemahaman terhadap Perpres No.54 Tahun 2010 Terlaksananya diklat CPNS formasi umum Output: prajabatan bagi CPNS dan ex honorer Terlaksananya Diklat Prajabatan sebanyak formasi umum dan ex 18 angkatan honorer Outcome: Terpenuhinya Persyaratan Pengangkatan PNS


4 h. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

i.

5

6

Pengadaan Sepeda Motor 5 Unit

a. Pemberian Penghargaan 3. Peningkatan Kapasitas Satya Lancana Karya Sumber Daya Aparatur Satya b. Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

c. Diklat Prajabatan CPNS Daerah

bagi

4

1 Terlaksananya ujian dinas dan ujian PI bagi PNSD kab.Pekalongan yang memenuhi syarta pindah golongan dan penyesuaian ijasah

2

3

PNSD Kab. Pekalongan yang memenuhi syarat pindah golongan dan penyesuaian ijasah

Output: Terlaksananya Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Outcome: Terpenuhinya Persyaratan KP PNS/ pindah golongan dan penyesuaian ijasah

Terlaksananya diklat Pegawai BKD Diklat fungsioal bintek,seminar bagi PNS

Terlaksananya kepemimpinan Terlaksananya kepemimpinan


5

6

Output: e. Diklat Fungsional Terlaksananya Diklat Fungsional Bintek,seminar bagi PNS Bintek,Seminar PNS Outcome: Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur

calon Output: f. Terseleksinya peserta diklatpim IV dan Terkirimnya peserta Diklatpim Outcome: Terpenuhinya kompetensi jabatan struktural Terlaksananya diklat Pengiriman sekdes Output: g. kompetensi sekdes untuk mengikuti diklat Terkirimnya sekdes untuk mengikuti diklat kompetensi sekdes kompetensi Outcome: Terwujudnya sekdes yang berkompeten Terlaksananya Bintek Pengiriman PNS Output: h. pembekalan bagi PNS menjelang purna Terkirimnya Pegawai yang akan purna tugas menjelang Purna Tugas tugas untuk mengikuti untuk mengikuti bintek pembekalan diklat pembekalan Outcome: Terselenggaranya bintek pembekalan menjelang purna tugas IV

diklat Pengiriman dan peserta Diklat diklat

4 d. Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Ujian Penyesuaian Ijasah

Diklat Kepemimpinan

Diklat Sekdes

Kompetensi

Bintek Pembekalan menjelang Purna Tugas

5

1 Terlaksananya diklat teknis untuk bendaharawan daerah

Terwujudnya tertib administrasi untuk Pegawai tidak tetap di lingkungan kab. Pekalongan Terwujudnya kompetensi Pejabat Struktural di lingkungan Kabupaten Pekalongan Terwujudnya penataan staf yang profesional di Kabupaten Pekalongan Terlaksananya pembahasan pengembangan PNS

proses dan karier

2 3 Penyelenggaraan Output: diklat teknik untuk Terlaksananya Diklat Teknis bagi bendaharawan daerah Bendaharawan Daerah Outcome: Terselenggaranya diklat teknis bendaharawan daerah Penertiban Output: administrasi bagi PTT Terlaksananya pengelolaan PTT di linngkungan kab. Outcome: Pekalongan Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan PTT Terpenuhinya Output : kompetensi Pejabat Terlaksananya Bintek Pengembangan dan uji Struktural di kompetensi Pejabat Struktural Kabupaten Outcome: Pekalongan Terpenuhinya kompetensi jabatan struktural Tertatanya personil Output: dilingkungan Terlaksananya penataan staf yang kabupaten Pekalongan profesional Outcome: Tersedianya kebutuhan staf yang profesional Proses pembahasan, Output: pengembangan karier Terlaksananya pembahasan bahan PNS pertimbangan Baperjakat sebagai bahan pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian Outcome: Terseleksinya PNS yang sesuai dan tepat untuk menduduki jabatan dan mengikuti Diklat


i.

j.

4 Diklat Teknis Bendaharawan

5

Pengelolaan Tidak tetap

6

Pegawai

k. Bintek Pengembangan dan uji kompetensi Pejabat Struktural a. Penempatan PNS

b. Operasional Baperjakat

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan

6

1 2 3 4 Terwujudnya sumpah PNS yang belum Output: c. Sumpah Janji PNS janji PNS bagi PNS yang mengikuti sumpah Terlaksananya Sumpah janji PNS belum mengikuti sumpah janji PNS Outcome: janji PNS Terbitnya Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji PNS Terlaksananya pelantikan Pelantikan pejabat Output: d. Melaksanakan promosi pejabat struktural struktural Terlaksananya pelantikan pejabat struktural dan mutasi pegawai Outcome: Tercapainya pembinaan karier Terbitnya SK mutasi KP Penerbitan SK Output: e. Penyelesaian Usulan dan Pensiun Kenaikan Pangkat, SK Terlaksananya penyerahan SK mutasi KP Kenaikan pangkat PNS dan SK Pensiun dan pensiun Pensiun Outcome: Terbitnya SK mutasi KP dan Pensiun Terwujudnya pengiriman Pengiriman seleksi Output: f. dan bantuan untuk praja dan bantuan praja Terlaksananya pengiriman seleksi untuk IPDN IPDN praja IPDN Outcome: Terpilihnya praja dan bantuan untuk praja IPDN Terwujudnya tertib, tata Penertiban tata kelola Output: g. kelola, manajemen dan manajemen dan Terlaksananya verifikasi kepegawaian SKPD administrasi kepegawaian administrasi dilingkungan Pemerintah Kab. Pekalongan kepegawaian Outcome: Terwujudnya Tertib, Tata kelola, manajemen dan administrasi kepegawaian Terselenggaranya Terpenuhinya Output: h. pengadaan CPNSD Kab. kebutuhan pegawai Terlaksananya pengadaan CPNSD Pekalongan dilingkungan kab. Outcome: Pekalongan Terpenuhinya kebutuhan pegawai dipemkab pekalongan


5

6

Pemberian Bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

Pembinaan dan Verifikasi Kepegawaian

Pengadaan CPNSD

7

1 Meningkatnya administrasi kepegawaian

2 3 tertib Terwujudnya database Output: database kepegawaian yang Terpeliharanya perangkat hardware dan tertib dan profesional software SIMPEG serta terwujudnya informasi manajemen Data Pegawai yang up to date dan profesional Outcome: Terwujudnya data kepegawaian yang valid Tersedianya Karis, Karsu Pelayanan kepada Output: dan Karpeg untuk PNS yang belum Terlayaninya permohonan pengusulan karis, seluruh PNS yang mempunyai karsu dan karpeg Karis,Karsu dan Outcome: Karpeg Tersedianya karis,karsu dan karpeg untuk PNS di kabupaten Pekalongan Terselesainya konversi Konversi NIP kepada Output: NIP serta terwujudnya PNS serta penerbitan Terlaksananya konversi NIP serta penyediaan Kartu Kartu Pegawai pencetakan Kartu Pegawai Elektronik Pegawai Elektronik untuk Elektronik untuk Outcome: PNS di Kabupaten seluruh PNS di Tersedianya KPE bagi seluruh PNS di Pekalongan Kabupaten Kabupaten Pekalongan serta diterbitkannya Pekalongan SK Konversi NIP baru Meningkatkan Peningkatan Output: pengetahuan tentang Pengetahuan tentang Tercetaknya buku peraturan kepegawaian peraturan kepegawaian Peraturan Outcome: bagi seluruh PNS di Kepegawaian Tersedianya buku peraturan kepegawaian Kabupaten Pekalongan Peningkatan Pelayanan Pelayanan Output: kepegawaian secara kepegawaian secara Terpeliharanya perangkat hardware dan tertib dan profesional tertib dan profesional software SAPK serta terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang efisian dan profesional Outcome: Terciptanya pelayanan administrasi kepegawaian secara online


4 5 a. Pemeliharaan dan 5.Program Sistem Operasional SIMPEG Dokumentasi dan Informasi Pegawai

b. Pengusulan dan karpeg

6

Karis,karsu

c. Penerbitan kartu PNS Elektronik dan Konversi NIP

d. Penerbitan Buku peraturan Kepegawaian

e. Pemeliharaan Operasional SAPK

8

1 Terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan perundang – undangan bagi PNS di kabupaten Pekalongan

2 Peningkatan pemahaman peraturan perundang – undangan bagi PNS di Kabupaten Pekalongan

Meningkatkan Meningkatkan kedisiplinan bagi PNS di kedisiplinan bagi PNS Kabupaten Pekalongan di Kabupaten Pekalongan Meningkatnya Peningkatan penanganan pengolahan penanganan LHKPN pengolahan LHKPN Tersedianya Laporan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD

3 Output: Terlaksananya sosialisasi mengenai peraturan perundang – undangan kepada PNS Outcome: Terwujudnya pemahaman tentang peraturan Perundang – undangan kepada seluruh PNS Output: Terlaksananya penanganan kasus – kasus pelanggaran disiplin PNS Outcome: Terwujudnya penanganan kasus – kasus pelanggaran disiplin PNS Output: Terlaksananya pengolahan LHKPN Outcome: Terwujudnya penanganan pengolahan LHKPN Output: Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD Outcome: Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD

4 f.

5

6


g. Proses Penanganan kasus – kasus Pelanggaran Disiplin

h. Penanganan Pengolahan LHKPN ( Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ) a. Penyusunan Laporan 6.Program Peningkatan Capaian Kinerja dan Pengembangan Sistem Realisasi Kinerja SKPD Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kajen,

Februari 2012


H. DJOKO PRANOWO,SH.,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19570906 198403 1 013 Lampran I Renstra BKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2016

9


10

MATRIKS PROGRAM LIMA TAHUNAN SKPD Instansi Renstra SKPD Periode Visi Misi

No.

1 1.

Kebijakan

2 Kebijakan Pelayanan Administrasi Perkantoran

: Badan Kepegawaian Daerah : Tahun 2011 - 2016 : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang prima yang didukung oleh aparatur yang profesional : - Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia guna mewujudkan kemampuan aparatur yang profesional, - Mengoptimalkan pelayanan administrasi kepegawaian kepada aparatur perangkat daerah, - Merumuskan kebijakan peningkatan kesejahteraan pegawai. Program

3 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Keluaran

Indikator Kegiatan Kerangka anggaran Kerangka Regulasi

4 Tercapainya proses surat menyurat

5 a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Adanya kebutuhan rutin operasional kantor pembelian prangko & materei

6

Terbayarnya rekening sarana komunikasi, sumberdaya air dan listrik

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Adanya kebutuhan sarana komunikasi, penerngan dan air guna menunjang operasional dinas

Pagu Indikatif Rp. Sumber Pendanaan 7 8 34.950.000,- APBD Kabupaten Pekalongan 153.000.000,-

Terbayarnya PKB Kendaraan c. Penyediaan Jasa dinas roda 4 dan sepeda Pemeliharaan dan motor Perizinan Kendaraan dinas / operasional

Adanya kebutuhan perizinan (STNK) kendaraan dinas

8.102.000,-

Tersedianya alat tulis kantor

d. Penyediaan alat tulis kantor

Adanya kebutuhan rutin operasional kantor pembelian alat tulis kantor

169.985.000,-

Tercetaknya blanko dan barang cetakan

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Adanya kebutuhan rutin operasional kantor cetak blanko dan penggandaan

374.860.000,-

Lampiran II Renstra BKD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2016

1

1

2

3

4 Tersedianya sarana komponen listrik

5 f. Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor

6

Terbelinya sejumlah peralatan dan perlengkapan kantor

g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Adanya kebutuhan rutin peralatan kebersihan dan pembersih

Terbelinya Koran suara merdeka dan Radar Pekalongan

h. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Adanya kebutuhan informasi aktual untuk menunjang pelaksanaan tugas

11.940.000,-

Tersedianya makan dan minum kantor

i. Penyediaan makanan dan minuman

Adanya kebutuhan makan dan minum untuk menunjang pelaksanaan rapat dinas

39.500.000,-

Terlaksananya Rakor dan konsultasi keluar daerah

j. Rapat – rapat Koordinasi Adanya kebutuhan dana rutin untuk menunjang pelaksanaan kegiatan rapat, dan Konsultasi keluar konsultasi & koordinas keluar daerah daerah

Adanya kebutuhan rutin pembelian penggantian komponen listrik kantor

kantor bahan

7 17.475.000,-

8

23.000.000,-

303.015.000,-

dinas

2.

Kebijakan Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya tenaga staf teknis dan tenaga kebersihan

k. Penyediaan Jasa Tenaga Teknis / Administrasi

Adanya kebutuhan rutin pembayaran tenaga PTT dinas

Terlaksananya pengembangan Gedung kantor BKD,Diklat

a. Pembangunan / Pengembangan Gedung Kantor

Adanya kebutuhan untuk pelayanan kepegawaian dan penataan administrasi yang lebih maksimal lagi

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor

b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Adanya kebutuhan biaya untuk pemeliharaan rutin gedung kantor


130.386.000,-

1.500.000.000,- APBD Kabupaten Pekalongan

117.240.000,-

2

1

3.

2

Kebijakan Perencanaan dan Peningkatan Kualitas SDM

3

4 Terlaksananya pemeliharaan mobil dinas / jabatan

5 c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas / operasional

Kebutuhan dana untuk menunjang pemeliharaan mobil dinas sebanyak 3 unit

Terlaksananya pemeliharaan mebelair

d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair

Adanya kebutuhan dana rutin untuk pemeliharaan mebelair kantor

17.500.000,-

Terlaksananya pemeliharaan alat kantor

e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Adanya kebutuhan dana untuk pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor

31.643.000,-

Terlaksananya pemeliharaan alat komunikasi

f. Pemeliharaan Rutin / Berkala alat studio Komunikasi

Adanya kebutuhan dana rutin untuk pemeliharaan alat komunikasi kantor

17.250.000,-

Terpeliharanya sarana komputer

g. Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer, Printer dan LCD

Adanya kebutuhan dana rutin untuk pemeliharaan komputer, printer dan LCD kantor

82.357.000,-

Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor

h. Pengadaan Sarana dan Perlengkapan Kantor

Adanya kebutuhan untuk meningkatkan kelancaran tugas – tugas kantor

Terlaksananya pengadaan kendaraan bermotor roda dua

i. Pengadaan Sepeda Motor 5 Unit

Adanya kebutuhan untuk kendaraan dinas guna menunjang kegiatan dinas

75.000.000,-

a. Pemberian Penghargaan Satya Lanca Karya Satya

PP Nomor 25/1994, tentang penganugerahan Satyalancana Karya Satya

35.000.000,-

b. Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

Perpres No.54 /2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Program Terlaksananya penyerahan Peningkatan Satya Lancana Karya Satya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Bintek/lulus sertifikasi bagi pegawai pemkab


6

7 236.258.000,-

8

303.135.450,-

704.000.000,-

3

1

2

3

4 Terlaksananya diklat prajabatan sebanyak 18 angkatan

5 c. Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah

-

-

Terlaksananya Ujian Dinas d. Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah dan Ujian Penyesuaian Ijasah Terlaksananya Diklat e. Diklat Fungsional Bintek, seminar Bintek, bagi PNS PNS

PP Nomor 12/2002 tentang Kenaikan Pangkat bagi PNS

Fungsional PP Nomor 101/2000 tentang pendidikan Seminar bagi dan pelatihan bagi PNS

Terseleksinya peserta f. Diklat Kepemimpinan Diklatpim IV, Terkirimnya peserta diklatpim


6 PP No.101/2000, perihal pendidikan dan pelatihan bagi PNS Keputusan LAN RI No. 18/2010 perihal pedoman penyelenggaraan Diklat Prajabatan Surat Kepala Badan Diklat Prov.Jateng No.893.3/1507 tgl. 18 Pebruari 2011, perihal penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Gol.I,II dan III di Kab.Pekalongan Th.2011 Keputusan Kepala Badan Diklat Prov.Jateng No.895.5/1508 tgl. 18 Pebruari 2011, perihal penetapan kurikulum dan tenaga pengajar Diklat prajabatan CPNS golongan I,II dan III pola kemitraan Pemkab.Pekalongan dan Badan Diklat Prov.Jateng Th.2011

PP Nomor 101/2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS

7 7.328.942.000,-

8

390.000.000,-

390.000.000,-

6.192.891.000,-

4

1

2

3

4 Terkirimnya sekdes untuk g. Diklat mengikuti Diklat Sekdes Kompetensi

5

6 Kompetensi Adanya kebutuhan sekdes yang lebih mempunyai kompetensi

Terkirimnya PNS menjelang h. Bintek Pembekalan Untuk melatih PNS yang menjelang purna tugas untuk mengikuti menjelang purna tugas purna tugas agar lebih mandiri Bintek Pembekalan Terlaksananya Bintek i. Bintek Pengembangan Untuk mendapatkan Pejabat yang lebih dan uji kompetensi berkompetensi Pengembangan dan uji Pejabat Struktural kompetensi pejabat struktural Terlaksananya diklat teknis j. Diklat Teknis Bendaharawan Daerah bagi bendaharawan daerah Terlaksananya PTT

4.

Kebijakan 4. Program Pembinaan dan Pembinaan Pengembangan dan Aparatur Pengembang an Aparatur

pengelolaan k. Pengelolaan Pegawai tidak tetap

Terlaksananya penataan staf a. Penempatan PNS yang profesional


7 165.000.000,-

8

2.003.859.000,-

48.510.000,-

Untuk mendapatkan bendaharawan daerah yang lebih berkompetensi

600.000.000,-

Untuk menertibkan PTT yang ada di Lingkungan Pemerintah Kab. Pekalongan sehingga bisa diangkat menjadi CPNS yang selanjutnya menjadi PNS

200.000.000,-

- PP No.63/2009, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.9/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS - Keputusan Kepala BKN No.13/2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.9/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan & Pemberhentian PNS.

220.000.000,-

5

1

2

3

4 5 Terlaksananya pembahasan b. Operasional bahan pertimbangan Baperjakat Baperjakat sebagai bahan pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian

6 Kegiatan - PP No. 100/2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No.13/2002 - Keputusan Bupati Pekalongan No.800/38 /2010 tentang badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan ( BAPERJAKAT) Kab.Pekalongan

7 358.000.000,-

- UU No. 43/1999 - Peraturan Pemerintah No. 21/1975 - Keputusan Mentri dalam negri No. 134/1976 tanggal 2 juni 1976 - PP No. 53/2010 tentang disiplin PNS

159.500.000,-

Terlaksananya Pelantikan d. Melaksanakan Promosi - PP No.100/2000 tentang Pejabat Struktural dan Mutasi Pegawai pengangkatan PNS dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No.13/2002 - Keputusan Kepala BKN No.13/2002 tentang ketentuan pelaksanaan pengangkatan PNS dalam jabatan structural -

342.500.000,-

Terlaksananya Sumpah janji c. Sumpah Janji PNS PNS


8

6

1

2

3

4 5 6 Terlaksananya penyerahan e. Penyelesaian usulan - Keputusan kepala BKN No.12/2002 SK mutasi KP dan Pensiun Kenaikan Pangkat dan tentang ketentuan pelaksanaan PP No. Pensiun 99 /2000 tentang kenaikan pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No.12/2002 - Keputusan Kepala BKN No.14/2003 tentang petunjuk teknis pemberhentian dan pemberian pensiun serta pensiun janda/duda sebagai pelaksanaan peraturan pemerintah No.9/2003 tentang wewenang pengangkatan pemindahan, dan pemberhentian PNS

7 510.761.000,-

Terlaksananya verifikasi f. Pembinaan dan - Untuk lebih menertibkan tata kelola kepegawaian SKPD Verifikasi Kepegawaian manajemen dan administrasi dilingkungan Pemerintah kepegawaian Kab. Pekalongan

356.000.000,-

- Untuk memenuhi kebutuhan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kab. Pekalongan

2.800.000.000,-

Terlaksananya CPNSD


Pengadaan g. Pengadaan CPNSD

8

7

1

5.

2

3

Kebijakan 5. Program Penyelenggaraan Sistem Dokumentasi dan Dokumentasi informasi dan Kepegawaian Informasi Pegawai

4 5 6 Terlaksananya dukungan h. Pemberian Bantuan - Surat Mendagri Nomor. Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan 892.1/1131/SJ tanggal 4 april 2011 Praja IPDN penerimaan Praja IPDN tentang petunjuk teknis seleksi penerimaan calon praja IPDN tahuan ajaran 2011/2012 - Surat Mendagri Nomor 892.1/1245/SJ tanggal 6 april 2011 tentang penerimaan praja IPDN tahun ajaran 2011/2012 - Surat Sekretariat Prov.Jateng Nomor 892/638 tanggal 26 April 2011 tentang penerimaan calon praja IPDN tahun 2011 - Surat Sekretariat Prov.jateng Nomor 892.2/629 tanggal 26 april 2011 tentang pengumuman tentang penerimaan capra IPDN tahun 2011

7 251.620.000,-

Terpeliharanya perangkat a. Pemeliharaan dan hardware dan software Operasional SIMPEG SIMPEG serta tersedianya informasi manajemen data pegawai yang up to date

253.600.000,-

Kegiatan pembentukan database yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan pengamanan serta perawatan system

Terlayaninya permohonan b. Pengusulan Karis, Karsu Kebutuhan adanya Karis/Karsu dan pengusulan karis, karsu dan dan Karpeg Karpeg PNS yang memuat data PNS karpeg dan keluarga secara elektronik

142.000.000,-

Terlaksananya pencetakan c. Penerbitan Kartu PNS Kebutuhan adanya Kartu Identitas PNS KPE serta terlaksananya Elektronik dan Konversi yang memuat data PNS dan keluarga pembagian SK konversi NIP NIP secara elektronik

281.000.000,-


8

8

1

2

3

4 5 6 Tercetaknya buku peraturan d. Penerbitan Buku Adanya peraturan baru di bidang kepegawaian Peraturan Kepegawaian kepegawaian yaitu PP Nomor 53 / 2010

7 66.000.000,-

Terpeliharanya perangkat e. Pemeliharaan dan - Kep. Ka BAKN No.066/KEP/1974 hardware dan software Operasional SAPK Tanggal 10 Oktober 1974 Tentang SAPK serta terwujudnya Kartu Pegawai Negeri pelayanan kepegawaian yang - Kep. Bersama Menteri Dalam Negeri efisiensi dan Kepala BAKN Nomor : 217 Tahun 1974, Nomor : 070/KEP/1974 Tanggal 16 November 1974 Tentang Kartu PNS bagi PNSD - Surat Edaran Ka BAKN Nomor : 01/SE/1975 tanggal 9 Januari 1975 Tentang Petunjuk permintaan, penetapan dan penggunaan NIP PNS dan Kartu Pegawai

429.000.000,-

Terlaksananya sosialisasi f. Sosialisasi Peraturan mengenai peraturan Perundang - undangan perundang – undangan kepada PNS Terlaksananya penanganan g. Proses Penanganan kasus – kasus pelanggaran Kasus – kasus disiplin PNS Pelanggaran Disiplin

Adanya Peraturan undangan yang baru

–

362.000.000,-

PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Perka BKN No.21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

101.000.000,-

Terlaksananya penanganan pengolahan LHKPN ( Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara )

SE MENPAN NO: SE /05/M.PAN/4/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Keputusan Bupati Pekalongan No:770/247 Tahun 2010

139.000.000,-


h. Penanganan Pengolahan LHKPN ( Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

perundang

8

9

1 6.

2 Kebijakan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3 6. Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4 Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi kinerja SKPD

5 a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD

6 Adanya kebutuhan untuk membuat laporan mengenai kegiatan di BKD Diklat Kabupaten Pekalongan yang akan dilaksanakan serta hasil laporan pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut.

Kajen,

7 50.000.000,-

8

Februari 2012




10

RENSTRA KEGIATAN 5 ( LIMA ) TAHUNAN BIDANG MUTASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NO

PROGRAM

KEGIATAN

1 2 3 1. PROGRAM PEMBINAAN a. Penempatan PNS DAN PENGEMBANGAN b. Operasional Kegiatan Baperjakat c. Sumpah Janji PNS APARATUR d. Melaksanakan Promosi dan Mutasi Pegawai e. Penyelesaian usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun

2011 VOL ANGGARAN 4 5 2,500 30,000,000 500 55,500,000 985 23,000,000 500 40,000,000

2012 VOL ANGGARAN 6 7 2,750 33,000,000 500 56,500,000 750 25,000,000 520 45,000,000

2,283

1,719

75,000,000

79,000,000

2013 VOL ANGGARAN 8 9 3,000 37,000,000 500 58,000,000 650 25,000,000 520 48,000,000 1,852

83,000,000

2014 VOL ANGGARAN 10 11 3,000 40,000,000 500 60,000,000 650 27,500,000 530 50,000,000 2,226

87,000,000

2015 VOL ANGGARAN 12 13 3,000 44,000,000 520 62,000,000 650 29,000,000 55 55,000,000 2,351

92,000,000

Kajen,

2016 VOL 14 3,300 650 700 550 1,732

Juni 2011

Sekretaris BKD DIKLAT

TOTOK BUDI MULYANTO, SE NIP. 19630525 199112 1 002

2016 ANGGARAN 15 49,000,000 65,000,000 30,000,000 60,000,000 96,000,000

JUMLAH TOTAL VOL ANGGARAN 16 17 17,550 233,000,000 3,170 357,000,000 4,385 159,500,000 2,675 298,000,000 12,163

512,000,000

RENSTRA KEGIATAN 5 ( LIMA ) TAHUNAN SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NO

PROGRAM

1 2 1. PROGRAM PELAYANAN DMINISTRASI PERKANTORAN

2.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

KEGIATAN 3 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyedian jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik 3 Penyediaan alat tulis kantor 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Instalasi Listrik / 5 Penerangan Bangunan Kantor 6 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Bahan Bacaan dan 7 Peraturan Perundang - undangan 8 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat - rapat Koordinasi dan 9 Konsultasi Keluar Daerah 10 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis / Administrasi

VOL 4

2011 ANGGARAN 5

VOL 6

2012 ANGGARAN 7

VOL 8

2013 ANGGARAN 9

VOL 10

2014 ANGGARAN 11

VOL 12

2015 ANGGARAN 13

VOL 14

1 Pembangunan / Pengembangan Gedung Kantor 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan 4 Pemeliharaan Ruti / Berkala Meubelair 5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 6 Pemeliharan Rutin / Berkala Alat Komunikasi 7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Printer 8 Pengadaan Sarana dan Perlengkapan Kantor 9 Pengadaaan Sepeda Motor 5 unit

Kajen,

Juni 2011

Sekretaris BKD DIKLAT

TOTOK BUDI MULYANTO, SE NIP. 19630525 199112 1 002

2016 ANGGARAN 15

JUMLAH TOTAL VOL ANGGARAN 16 17 30,000,000 135,000,000 150,000,000 300,000,000 15,000,000 20,000,000 10,500,000 25,000,000 250,000,000 117,500,000

1,500,000,000 100,000,000 200,000,000 12,500,000 27,500,000 15,000,000 75,000,000 250,000,000 75,000,000

RENSTRA KEGIATAN 5 ( LIMA ) TAHUNAN BIDANG RENBANG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NO 1

PROGRAM

2 PROGRAM 1 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

KEGIATAN 3 1 Proses Usul Satya lancana Karya

VOL 4

2011 ANGGARAN 5

VOL 6

2012 ANGGARAN 7

VOL 8

2013 ANGGARAN 9

VOL 10

2014 ANGGARAN 11

VOL 12

2015 ANGGARAN 13

2016 VOL 14

Satya 2 Diklat 3 4 5 6 7 8

Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian PI Diklat Fungsional Bintek, Seminar bagi PNS Diklat Kepemimpinan Diklat Kompetensi Sekdes Bintek Pembekalan menjelang purna tugas

9

Bantuan Penerimaan Praja IPDN

Kajen,

Juni 2011

KABID RENBANG PEGAWAI BKD DIKLAT

WIRYO SANTOSO,S.IP., MH NIP.19650306 198610 1 002

ajen,

2016 ANGGARAN 15

JUMLAH TOTAL VOL ANGGARAN 16 17 25,000,000 100

140,000,000

712 2,500,000,000 80,000,000 75,000,000 2,100,000,000 170 510,000,000

25,000,000

Juni 2011

ANG PEGAWAI BKD DIKLAT

O SANTOSO,S.IP., MH 9650306 198610 1 002

IKHTISAR RENSTRA KEGIATAN 5 ( LIMA ) TAHUNAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2011 NO

1 1

PROGRAM

3

2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2013

2014

2015

2016

VOL

ANGGARAN

VOL

ANGGARAN

VOL

ANGGARAN

VOL

ANGGARAN

VOL

ANGGARAN

VOL

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

12 bulan

4,950,000

12 bulan

6,000,000

12 bulan

6,000,000

12 bulan

6,000,000

12 bulan

6,000,000

12 bulan

2 Penyedian jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik

12 bulan

27,000,000

12 bulan

18,000,000

12 bulan

27,000,000

12 bulan

27,000,000

12 bulan

27,000,000

12 bulan

3 Penyediaan alat tulis kantor

12 bulan

22,200,000

12 bulan

27,785,000

12 bulan

30,000,000

12 bulan

30,000,000

12 bulan

30,000,000

12 bulan

12 bulan

1,502,000

12 bulan

1,650,000

12 bulan

1,650,000

12 bulan

1,650,000

12 bulan

64,260,000

14 jenis

70,600,000

15 jenis

60,000,000

15 jenis

60,000,000

15 jenis

60,000,000

15 jenis

2,475,000

12 bulan

3,000,000

12 bulan

3,000,000

12 bulan

3,000,000

12 bulan

3,000,000

12 bulan

3,000,000

1 paket

4,000,000

1 paket

4,000,000

1 paket

4,000,000

1 paket

4,000,000

1 paket

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

Penyediaan barang cetakan dan 15 jenis penggandaan 6 Penyediaan Komponen Instalasi 12 bulan Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7 1 paket 5

2

2012

KEGIATAN

-

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

2 koran / 12 bulan

1,440,000

2 koran / 12 bulan

2,100,000

2 koran / 12 bulan

2,100,000

2 koran / 12 bulan

2,100,000

2 koran / 12 bulan

2,100,000

2 koran / 12 bulan

9 Penyediaan Makanan dan Minuman

12 bulan

4,500,000

12 bulan

15,000,000

12 bulan

5,000,000

12 bulan

5,000,000

12 bulan

5,000,000

12 bulan

12 bulan

58,015,000

12 bulan

45,000,000

12 bulan

50,000,000

12 bulan

50,000,000

12 bulan

50,000,000

12 bulan

2 orang / 12 bulan

18,193,000

2 orang / 12 bulan

18,193,000

2 orang / 12 bulan

23,500,000

2 orang / 12 bulan

23,500,000

2 orang / 12 bulan

23,500,000

2 orang / 12 bulan

12 bulan

1,500,000,000

10 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Teknis / 11 Administrasi PROGRAM 1 Pembangunan / Pengembangan PENINGKATAN SARANA Gedung Kantor DAN PRASARANA 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung APARATUR Kantor 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair 5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 6 Pemeliharan Rutin / Berkala Alat studio Komunikasi 7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer, Printer dan LCD 8 Pengadaan Sarana dan Perlengkapan Kantor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 bulan

15,000,000

12 bulan

22,240,000

12 bulan

20,000,000

12 bulan

20,000,000

12 bulan

20,000,000

12 bulan

2 unit

35,000,000

3 unit

41,258,000

3 unit

40,000,000

3 unit

40,000,000

3 unit

40,000,000

3 unit

12 bulan

1,500,000

12 bulan

3,000,000

12 bulan

5,500,000

12 bulan

2,500,000

12 bulan

2,500,000

12 bulan

12 bulan

5,250,000

12 bulan

4,393,000

12 bulan

5,500,000

12 bulan

5,500,000

12 bulan

5,500,000

12 bulan

12 bulan

2,250,000

12 bulan

3,000,000

12 bulan

3,000,000

12 bulan

3,000,000

12 bulan

3,000,000

12 bulan

19 unit

11,250,000

19 unit

11,107,000

19 unit

15,000,000

19 unit

15,000,000

19 unit

15,000,000

19 unit

12 bulan

158,135,450

12 bulan

50,000,000

12 bulan

50,000,000

12 bulan

-

-

-

-

DAN PRASARANA APARATUR

2011 NO

1

PROGRAM

2

3

9 Pengadaaan Sepeda Motor 5 unit

3

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1 Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya 2 Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa 3 Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah 4 Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah 5 Diklat Fungsional Bintek, Seminar bagi PNS 6 Diklat Kepemimpinan 7 Diklat Kompetensi Sekdes 8 Bintek Pembekalan menjelang purna tugas 9 Bintek Pengembangan dan uji kompetensi Pejabat Struktural 10 Diklat Teknis Bendaharawan Daerah 11 Pengelolaan Pegawai Tidak tetap

4

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

2012

2013

2014

2015

2016

KEGIATAN VOL

ANGGARAN

VOL

ANGGARAN

VOL

ANGGARAN

VOL

ANGGARAN

VOL

ANGGARAN

VOL

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

5 unit

-

-

-

-

-

-

-

-

346 buah

20,000,000

380 buah

15,000,000

-

100 orang

50,000,000

50 orang

70,000,000

60 orang

645 peserta

2,189,142,000

293 peserta

1,000,000,000

60 orang 250 peserta

150,000,000 1,100,000,000

60 orang 250 peserta

62,500,000 300 orang

75,000,000 300 orang

75,000,000 350 orang

190 orang

90,000,000

13 orang

30,000,000

25 orang

60,000,000

25 orang

65,000,000

30 orang

70,000,000

30 orang

5 orang

133,830,000

3 orang

84,061,000

50 orang

1,220,000,000

53 orang

1,425,000,000

55 orang

1,585,000,000

57 orang

40 orang

50,000,000

40 orang

55,000,000

40 orang

60,000,000

-

-

-

-

-

-

147 orang

48,510,000

-

150 orang

-

-

-

262,500,000 330 orang -

-

580,453,000 330 orang -

-

-

580,453,000 330 orang -

-

-

-

-

-

40 orang

150,000,000

40 orang

150,000,000

40 orang

150,000,000

40 orang

-

-

-

-

4 kali

50,000,000

4 kali

50,000,000

4 kali

50,000,000

4 kali

3000 orang

37,000,000

3000 orang

40,000,000

3000 orang

44,000,000

3300 orang

2 Operasional Kegiatan Baperjakat

500 orang

55,500,000

600 PNS

3 Sumpah Janji PNS

985 orang

4 Melaksanakan Promosi dan Mutasi Pegawai

500 orang

8 Pengadaan CPNSD

142,000,000

40,000,000 300 orang

2750 orang

7 Pembinaan dan Verifikasi Kepegawaian

679,800,000

250 peserta

50,000,000 250 orang

30,000,000

5 Penyelesaian usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun 6 Pemberian Bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

60 orang

-

200 orang

2500 orang

1 Penempatan PNS

1,160,000,000 153 orang

142,000,000

75,000,000

20,000,000

57,500,000 500 orang

58,000,000 500 orang

60,000,000 520 orang

62,000,000 650 orang

23,000,000 865 orang

25,000,000 650 orang

25,000,000 650 orang

27,500,000 650 orang

29,000,000 700 orang

50,000,000 650 orang

62,500,000

4 kali

65,000,000

4 kali

50,000,000

4 kali

55,000,000

4 kali

3300 SK

75,000,000

1719 SK

77,761,000

1852 SK

83,000,000

2226 SK

87,000,000

2351 SK

92,000,000

1732 SK

3 orang

18,780,000

5 orang

20,000,000

5 orang

31,300,000

7 orang

43,820,000

10 orang

62,600,000

12 orang

89,000,000

4 kali

89,000,000

4 kali

89,000,000

4 kali

-

-

-

-

4 kali

-

-

-

-

200 orang

700,000,000 200 orang

700,000,000 200 orang

700,000,000 200 orang

2011 NO

1 5

6

PROGRAM

2 PROGRAM SISTEM DOKUMENTASI DAN INFORMASI PEGAWAI

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

2012

2013

2014

2015

2016

KEGIATAN VOL

ANGGARAN

VOL

ANGGARAN

VOL

ANGGARAN

VOL

ANGGARAN

VOL

ANGGARAN

VOL

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3 1 Pemeliharaan dan Operasional SIMPEG 2 Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg

4900 record

36,000,000

5000 record

20,000,000

5000 record

39,600,000

5000 record

48,000,000

5000 record

52,000,000

5000 record

1000

18,000,000

1440

20,000,000

600

22,000,000

600

25,000,000

300

27,000,000

300

20,000,000

4000

44,000,000

3000

53,000,000

2000

59,000,000

2000

114 eks

18,000,000

114 eks

20,000,000

114eks

3 Penerbitan Kartu PNS Elektronik dan Konversi NIP 4 Penerbitan Buku Peraturan Kepegawaian

4000

40,000,000

4000

105 eks

6,000,000

5 Pemeliharaan dan Operasional SAPK

5 unit

60,000,000

980 record

6 Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan 7 Proses Penanganan Kasus – kasus Pelanggaran Disiplin 8 Penanganan Pengolahan LHKPN ( Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ) 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD

37,000,000

-

-

5 unit

66,000,000

5 unit

80,000,000

5 unit

89,000,000

5 unit

40,000,000

150 buah

97,000,000

150 buah

107,000,000

150 buah

12 kasus

31,000,000

12 kasus

33,000,000

12 kasus

-

-

-

-

150 buah

-

-

-

-

-

-

-

60 lap.

10,000,000

60 lap.

28,000,000

60 lap.

31,000,000

60 lap.

33,000,000

60 lap.

-

-

12 bulan

10,000,000

12 bulan

10,000,000

12 bulan

10,000,000

12 bulan

10,000,000

12 bulan

2011 JUMLAH TOTAL Rp

-

3,270,045,000.00

2012 Rp

2,075,000,000.00

-

2013 Rp

4,474,085,450.00

2014 Rp

6,956,023,000.00

2015 Rp

5,732,303,000.00

2016 Rp

6,024,323,00

Kajen,

Januari

KEPALA BADA KABUP

H. DJOK Pemb NIP. 195

2011 NO

1

PROGRAM

2

2012

2013

2014

2015

2016

KEGIATAN

3

VOL

ANGGARAN

VOL

ANGGARAN

VOL

ANGGARAN

VOL

ANGGARAN

VOL

ANGGARAN

VOL

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2016

JUMLAH TOTAL

ANGGARAN

VOL

ANGGARAN

15

16

17

6,000,000

72 bulan

34,950,000

27,000,000

72 bulan

153,000,000

30,000,000

72 bulan

169,985,000

1,650,000

60 bulan

8,102,000

60,000,000

99 jenis

374,860,000

3,000,000

72 bulan

17,475,000

4,000,000

6 paket

23,000,000

2,100,000

2 koran / 72 bulan

11,940,000

5,000,000

72 bulan

39,500,000

50,000,000

72 bulan

303,015,000

23,500,000

2 orang / 72 bulan

130,386,000

-

12 bulan

1,500,000,000

20,000,000

72 bulan

117,240,000

40,000,000

3 unit

236,258,000

2,500,000

72 bulan

17,500,000

5,500,000

72 bulan

31,643,000

3,000,000

72 bulan

17,250,000

15,000,000

19 unit

82,357,000

50,000,000

72 bulan

308,135,450

2016

JUMLAH TOTAL

ANGGARAN

VOL

ANGGARAN

15

16

17

-

5 unit

75,000,000

-

726 buah

35,000,000

150,000,000 390 orang

704,000,000

1,200,000,000 87,500,000

1841 peserta 1400 orang

7,328,942,000 390,000,000

75,000,000 313 orang

390,000,000

1,745,000,000 223 orang

6,192,891,000

580,453,000 -

120 orang 1140 orang

165,000,000 2,003,859,000

147 orang

48,510,000

150,000,000 160 orang

600,000,000

50,000,000 49,000,000 65,000,000 30,000,000 60,000,000

12 kali 17550 orang 3270 orang 4500 orang 1150 orang/12 kali

200,000,000 220,000,000 358,000,000 159,500,000 342,500,000

96,000,000

13180 SK

510,761,000

75,120,000

42 orang

251,620,000

89,000,000

12 kali

356,000,000

700,000,000

1000 orang

2,800,000,000

2016

JUMLAH TOTAL

ANGGARAN

VOL

ANGGARAN

15

16

17

58,000,000

29900 record

30,000,000

4,240

65,000,000

19,000

281,000,000

22,000,000

447 eks

66,000,000

97,000,000

5 unit

118,000,000

600 buah

362,000,000

37,000,000

36 kasus

101,000,000

37,000,000

300 lap.

139,000,000

10,000,000

60 bulan

50,000,000

2016 6,024,323,000.00

Kajen,

253,600,000 142,000,000

429,000,000

TOTAL Rp

28,531,779,450.00

Januari 2012



2016

JUMLAH TOTAL

ANGGARAN

VOL

ANGGARAN

15

16

17

Pembina Utama Muda

Utama Muda

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH JALAN SUMBING NO. 2 TELP. (0285) 381 766 FAX. (0285) 385270 KAJEN - PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR : 061.1 / 135 /2012 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2011-2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN Menimbang

a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka

setiap

daerah

diwajibkan

menyusun

dokumen

perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah

dan Rencana Pembangunan Tahunan yang

selanjutnya

dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. bahwa dalam rangka melaksanakan rencana dimaksud huruf a diatas,

maka

(RENSTRA)

perlu Badan

disusun

Review

Kepegawaian

Rencana Daerah

Strategis Kabupaten

Pekalongan Tahun 2011 – 2016, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan. Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah ; 2. Undang

–

undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

10

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara ; 3. Undang

–

undang

Nomor

Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ; 4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ;


1

5. Undang

-

undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 6. Undang

–

undang

Perimbangan

Nomor

Keuangan

33

Antara

Tahun

2004

Pemerintah

tentang

Pusat

dan

Pemerintahan Daerah ; 7. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005 tentang

Pengelolaan Keuangan daerah ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah

Kepada

Masyarakat; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun Pembagian

Urusan

Pemerintahan

Antara

2007 tentang Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun

2007 tentang

Organisasi dan Perangkat Daerah ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;


2

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Penyusunan

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014; 18. Peraturan Daerah Provinsi Jateng Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Jawa Tengah 2008 – 2013 ; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Juklak Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2016 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah,

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

dan

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah; 23. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA

:

Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2016 adalah sebagaimana tersebut

dalam

lampiran

yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan dari keputusan ini.


3

KEDUA

:

Rencana PERTAMA,

Strategis

sebagaimana

dimaksud

dalam

DIKTUM

merupakan acuan untuk menyusun Rencana Kerja

(RENJA) bagi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan. KETIGA

:

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pekalongan lewat Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan

KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di

:

pada Tanggal

:

Kajen Februari 2012


H. DJOKO PRANOWO,SH,M.Si Pembina Utama Muda NIP.19570906 198403 1 013


4

RENCANA STRATEGIS ( R E N S T R A ) TAHUN

Recommend Documents