R E N C A N A S T R A T E G I S

Rencana Strategis DISDUKCAPIL Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

RENCANA STRATEGIS 2016-2021


KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2016-2021 ini dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Strategis yang Kami susun ini merupkan tahap awal yang akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas lima tahun yang akan datang. Kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam mewujudkan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini, dihaturkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demi kesempurnaan, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan.

i


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ………………………………...…………….….......................

i

DAFTAR ISI .................................................................................................................

ii

DAFTAR TABEL..........................................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN …………………...…………………………......……….…

1

1.1. Latar belakang ................................................................................................

1

1.2. Landasan hukum ............................................................................................

2

1.3. Tujuan ............................................................................................................

3

1.4. Sistematika Penulisan .....................................................................................

4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD…………………………………..…..…

6

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ...........................................................

6

2.2. Sumber Daya ..................................................................................................

19

2.3. Kinerja Pelayanan ...........................................................................................

21

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .............................

25

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.................

27

3.1 Identifikasi Permasalahan ...............................................................................

27

3.2 Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih............................................................................................................

27

3.3 Penentuan isu-isu Strategis .............................................................................

28

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis...........................................................................................................

29

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.............................................................................

29

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN….........

31

4.1 Tujuan Jangka Menengah .......................................................................................

31

4.2 Sasaran Jangka Menengah......................................................................................

31

4.3 Strategi dan Kebijakan ...........................................................................................

32

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF...................................... BAB

VI

INDIKATOR

KINERJA

DINAS

KEPENDUDUKAN

34

DAN

PENCATATAN SIPIL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD…......………….................……………………………………………………

36

BAB VII PENUTUP……………………………………………………......…………

38

ii


DAFTAR TABEL Tabel 1 Jumlah Tenaga Pendukung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas ......................................................................

19

Tabel 2 Jumlah Tenaga Pendukung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan ...........

19

Tabel 3 Jumlah Tenaga Pendukung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Golongan dan Jabatan ...........

20

Tabel 4 Daftar Sarana dan Prasarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas ......................................................................

20

Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas (2011-2015) ......................

24

Tabel 6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas .............................................................

32

Tabel 7 Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas ......................................................................

33

Tabel 8 Rencana program, kegiatan, dan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas...........................................................................................................

35

Tabel 9 Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas.........................................................................................

iii

37


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Memasuki era pergantian kepemimpinan di tingkat lokal, perubahan tata hukum pelayanan administrasi kependudukan secara nasional, serta adanya perubahan dinamika pembangunan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana urusan kependudukan di Kepulauan Anambas harus merumuskan rencana strategis pembangunan administrasi kependudukan dalam rentang waktu lima tahun ke depan. Rumusan rencana strategis tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis 2016-2021. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021. Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016-2021 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan. Pentingnya rencana strategis (renstra) dimaksud memiliki peran dalam menentukan setiap kebijakan pembangunan administrasi kependudukan di daerah yang terdiri dari 255 pulau ini. Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2021. Penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada Tahun 2021. Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya adalah dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan ruang lingkup SKPD yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas. 1


Dengan berlatar belakang pada hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang bersifat indikatif dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas 2015-2019 adalah: 1.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.

UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.

UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

5.

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

6.

UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025;

7.

UU No. 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas;

8.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;

10. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional; 12. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 13. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; 14. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4817); 16. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 17. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2007 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan No. 28 Tahun 2


2010; No. 0199/M PPN/ 04/ 2010; No. PMK 95/ PMK 07/ 2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; 19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025; 20. Peraturan Daerah Kepulauan Anambas No. 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2015; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No. 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 No. 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No. 52); 22. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas No. 30 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2012.

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021 adalah untuk menjadi dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan selama 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021 adalah dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, teratur dan dapat dilaksanakan sepanjang tahun 2016 s/d 2021.

2.

Menyusun proyeksi kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang semakin tinggi tuntutannya terhadap sistem birokrasi dan pelayanan yang berkualitas, terutama pada era demokrasi dan informasi global ini.

3.

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mencapai arah dan tujuan dengan cara menyusun rencana kegiatan dan program secara terpadu, terarah dan terukur.

3


1.4 Sistematika Penulisan

BAB I

: PENDAHULUAN Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan.

BAB II

: GAMBARAN PELAYANAN SKPD Menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan di bidang kependudukan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas

BAB III

: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada bab ini menjelaskan mengenai Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

dan

Wakil

Kepala

Daerah

Terpilih,

Telaahan

Renstra

Kementerian/Lembaga, Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan dan Penentuan Isu-su Strategis BAB IV

: VISI,

MISI,

TUJUAN,

DAN

SASARAN,

STRATEGI

SERTA

KEBIJAKAN Menjelaskan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun Renstra yakni Tahun 2021. BAB V

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Berisikan uraian mengenai Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, disertai indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dibutuhkan hingga 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI

: INDIKATOR

KINERJA

DINAS

KEPENDUDUKAN

DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016-2021 Berisikan rumusan indikator kinerja tujuan maupun sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengacu/mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021.

4


BAB VII

: PENUTUP Memuat kata-kata penutup dan kaidah-kaidah didalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021.

.

5


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Perda No. 6 tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, disebutkan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah “Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati” (Pasal 61). Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut (Pasal 62) : a) Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang b) Penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan penyusunan program c) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya d) Penyelenggaraan teknis operasional yang meliputi bidang pendaftaran dan informasi kependudukan, bidang pencatatan sipil, bidang pengawasan dan pelaporan data e) Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya f) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya g) Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai susunan organisasi sebagai berikut: a) Kepala Dinas b) Sekretaris, membawahi 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan c) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1) Seksi Identitas Penduduk 2) Seksi Pindah Datang Dan Pendataan Penduduk d) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 1) Seksi Kelahiran dan Kematian 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak Dan Pewarganegaraan e) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Piak) Pemanfaatan Data 1) Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2) Seksi Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan 6


f) Unit Pelaksana Teknis

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini :

7

Rencana Strategis DISDUKCAPIL Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK) PEMANFAATAN DATA

KASI IDENTITAS PENDUDUK

KASI KELAHIRAN DAN KEMATIAN

KASI PENGELOLAAN INFORMASI ADM KEPENDUDUKAN

KASI PINDAH DATANG DAN PENDATAAN PENDUDUK

KASI PERKAWINAN, PERCERAIAN, PERUBAHAN STATUS ANAK DAN PEWARGANEGARAAN

KASI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN

8

KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN


Adapun rincian Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Jabatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, antara lain : Kepala Dinas Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan, dan Pencatatan Sipil; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; c. Pembinaan/penyuluhan dibidang Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rincian tugas pokok Kepala Dinas sebagai berikut: a. Mengkoordinasikan penyusunan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana Strategis Dinas, Kebijakan Bupati dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku; b. Merumuskan kebijakan teknis, inovasi dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku; e. Membina bawahan dalam pencapaian program Dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya; g. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;dan i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

9


Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai fungsi penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Sekretariat mempunyai tugas: a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat; b. Mengkoordinasi perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; c. Mengkoordinasi penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas; d. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas; e. Menyusun rencana kerja sama dinas; f. Menyusun penetapan kinerja dinas; g. Menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas; h. Melaksanakan analisis dan menyajikan data di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; i. Menerapkan dan mengembangkan sistem informasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; j. Memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja serta dampak melaksanakan program dan kegiatan dinas; k. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas; l. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas; m. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas; n. Menyiapkan bahan dan menatausahakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; o. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; p. Mengelola keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana, dan prasarana serta hubungan masyarakat; q. Melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional; r. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat terdiri dari: a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

10


Subbagian Perencanaan dan Keuangan; a. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan; b. Merencanakan kegiatan dan program, evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai pedoman kerja; c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan program dan evaluasi; d. Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan secara menyeluruh untuk penyusunan rencana kegiatan dinas; e. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan bagian dan bidang lainnya untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana stratejik dinas; f. Menyiapkan penyusunan rencana kerja tahunan secara periodik; g. Menyiapkan penyusunan dokumen pengguna anggaran (dpa) dinas; h. Menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan dinas; i. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring; j. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat kabupaten dan provinsi; k. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dinas dan menyusun lakip dinas; l. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf penyusunan perencanaan dan keuangan m. Mengevaluasi pelaksaan tugas staf subbagian perencanaan; n. Menyusun rencana kerja dan laporan kegiatan pertanggungjawaban dinas; o. Melaporkan kegiatan pelaksanaan pekerjaan rutin bulanan dan tahunan; p. Menyusun rencana kegiatan subbagian keuangan; q. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan; r. Mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan dinas; s. Menyusun laporan keuangan dinas; t. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran dinas; u. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi keuangan; v. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbagian keuangan; dan w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

11


a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan umum; c. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan; d. Mengelola surat-menyurat dan kearsipan; e. Mengelola urusan rumah tangga; f. Mengelola sarana dan prasarana perkantoran; g. Mengelola perpustakaan; h. Melaksanakan hubungan masyarakat; i. Mengelola perjalanan dinas; j. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang umum; k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum; dan l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. m. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Kepegawaian; n. Menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai; o. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian; p. Melaksanakan pengembangan pegawai; q. Menyelenggarakan analisis jabatan; r. Mengelola tata usaha kepegawaian; s. Menganalisis beban kerja; t. Menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta pengawasan melekat; u. Melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan; v. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai; w. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kepegawaian; x. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Kepegawaian; dan y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bidang Pendaftaran Penduduk Bidang Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan di bidang pendaftaran kependudukan. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis bidang; b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang; c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang;

12


d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang. Bidang Pendaftaran Penduduk dalam penyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi : a. Merencanakan kebijakan pelaksanaan program di bidang pendaftaran kependudukan; b. Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian pendaftaran penduduk; c. Mengatur pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan administrasi penduduk warga negara indonesia dan warga negara asing; d. Memberi petunjuk teknis pengumpulan, pengelolaan pelayanan pendaftaran penduduk warga negara indonesia dan warga negara asing; e. Merencanakan operasional pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran penduduk warga negara indonesia dan warga negara asing; f. Memberi petunjuk pemberian nomor induk kependudukan dan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk; g. Mengendalikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang kependudukan; h. Penatausahaan dokumen pendaftaran penduduk; i. Menganalisa dan mengembangkan kinerja bidang; j. Melaporkan kegiatan bidang kepada kepala dinas; k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri dari : 1. Seksi Identitas Penduduk; 2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.

Seksi Identitas Penduduk Dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk dan mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran dan pencatatan identitas penduduk. Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Identitas Penduduk mempunyai fungsi : a. Penyusunan program dan kegiatan seksi; b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi; c. Pembinaan dan pengkoordinasian; d. Pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi; e. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi.

Seksi Identitas Penduduk dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi : a.

Merencanakan kegiatan pendaftaran dan pencatatan identitas penduduk;

b.

Menyiapkan bahan pendaftaran dan pencatatan identitas penduduk;

c.

Memberikan bimbingan teknis pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran penduduk; 13


d.

Membimbing pengolahan data pemberian nomor induk penduduk, penerbitan kartu keluarga, dan kartu penduduk;

e.

Memberikan pelayanan biodata penduduk dan nomor induk kependudukan (nik);

f.

Memberikan pelayanan penerbitan kartu keluarga (kk), kartu tanda penduduk (ktp), kartu identitas domisili (kid) dan kartu identitas penduduk musiman (kipem);

g.

Memberikan pelayanan penerbitan surat keterangan tempat tinggal (sktt) bagi warga negara asing (wna) yang memegang kitas;

h.

Menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi;

i.

Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan;

j.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pendaftaran penduduk sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam ayat (2), Seksi Pendaftaran dan Mutasi Penduduk mempunyai fungsi : a.

Penyusunan program dan kegiatan seksi;

b.

Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

c.

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi;

d.

Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi.

Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi : a.

Merencanakan kegiatan pelaksanaan mutasi penduduk dan kerjasama kependudukan;

b.

Menyiapkan data pendaftaran dan pencatatan mutasi penduduk warga negara indonesia dan warga negara asing;

c.

Memberikan bimbingan teknis pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran dan pencatatan mutasi data penduduk warga negara indonesia dan warga negara asing;

d.

Membimbing pengelolaan administrasi mutasi data perpindahan dan kedatangan penduduk warga negara indonesia dan warga negara asing;

e.

Membimbing pengelolaan pendaftaran dan pencatatan perubahan data mutasi penduduk warga negara indonesia dan warga negara asing;

f.

Melaksanakan kerjasama kependudukan;

g.

Memberikan pelayanan perpindahan penduduk inter dan intra daerah serta antar negara;

h.

Memberikan pelayanan penerbitan surat keterangan kependudukan; 14


i.

Mendata penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan;

j.

Menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi;

k.

Melaporkan kegiatan seksi kepada kepala bidang;

l.

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pencatatan Sipil Bidang Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pencatatan sipil. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas : a.

Menyusun rencana kegiatan Bidang Pencatatan Sipil;

b.

Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pencatatan Sipil;

c.

Menyusun rencana dan penetapan kinerja Bidang Pencatatan Sipil;

d.

Melaksanakan pencatatan, penerimaan berkas permohonan, pemeriksaan dan penelitian, persyaratan, verifikasi dan validasi kebenaran data, pencatatan data, dan pengolahan data;

e.

Menerbitkan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, pengesahan anak, dan perubahannya;

f.

Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi di bidang pencatatan sipil;

g.

Menyelenggarakan administrasi dan pelayanan pencatatan sipil;

h.

Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pencatatan sipil;

i.

Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pencatatan Sipil; dan

j.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari : 1.

Seksi Akta Kelahiran dan Kematian;

2.

Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak Kewarganegaraan;

Seksi Kelahiran dan Kematian Mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, akta kematian, dan perubahan akta penduduk. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Seksi Kelahiran, Kematian, dan Perubahan Akta mempunyai tugas: a.

Menyusun rencana kegiatan Seksi Kelahiran, Kematian, dan Perubahan Akta;

b. Menyusun kebijakan teknis penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan perubahan Akta; c.

Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan perubahan Akta; 15


d. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan perubahan Akta; e.

Melaksanakan pendaftaran, pemeriksaan, pencatatan, dan pengolahan data serta penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan perubahan Akta;

f.

Melaksanakan pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian berkas laporan kematian di luar negeri;

g. Melaksanakan penyuluhan pelayanan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan perubahan Akta; h. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan perubahan Akta; i.

Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Kelahiran, Kematian, dan Perubahan Akta; dan

j.


Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak Kewarganegaraan Mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak Kewarganegaraan. Untuk menyelenggarakan fungsinya Seksi Perkawinan, Perceraian dan Perubahan Status Anak Kewarganegaraan mempunyai tugas : a.

Menyusun rencana kegiatan Seksi Perkawinan, Perceraian dan Perubahan Status Anak Kewarganegaraan;

b. Menyusun kebijakan teknis penerbitan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Perubahan Status Anak Kewarganegaraan ; c.

Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penerbitan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Perubahan Status Anak Kewarganegaraan ;

d. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja penerbitan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Perubahan Status Anak Kewarganegaraan ; e.

Melaksanakan pendaftaran, pemeriksaan, pencatatan, pengolahan data, penerbitan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Perubahan Status Anak Kewarganegaraan ;

f.

Melaksanakan pendaftaran, pemeriksaan, pencatatan, pengolahan data, penerbitan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Perubahan Status Anak Kewarganegaraan ;

g. Melaksanakan penyuluhan pelayanan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Perubahan Status Anak Kewarganegaraan ; h. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penerbitan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Perubahan Status Anak Kewarganegaraan ; i.

Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perkawinan, Perceraian, dan Perubahan Status Anak Kewarganegaraan ; dan

j.


16


Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan melaksanakan fungsi: a.

Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi

b.

sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

c.

Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelolateknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi di kabupaten/kota;

d.

Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

e.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi : a.

Merencanakan kebijakan pelaksanaan program di bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan dokumentasi kependudukan;

b.

Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian bidang pengolahan data Informasi Administrasi Kependudukan dan dokumentasi penduduk;

c.

Mengatur pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengolahan data Informasi Administrasi Kependudukan dan dokumentasi penduduk;

d.

Merencanakan kegiatan penyuluhan tentang kebijakan administrasi kependudukan;

e.

Merencanakan

kebutuhan sarana dan prasarana Sistem

Informasi

Administrasi

Kependudukan (SIAK) dan Jaringan komunikasi data; f.

Memberikan petunjuk informasi administrasi kependudukan;

g.

Mengendalikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang Pengolahan Data Informasi Administrasi Kependudukan dan Dokumentasi Kependudukan;

h.

Pembinaan dan pelayanan sistem teknologi informasi dan data kependudukan;

i.

Menganalisa dan mengembangkan kinerja bidang;

j.

Melaporkan kegiatan bidang kepada kepala dinas;

k.

Pembinaan dan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan dan Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan;

l.

Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk;

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 17


Dalam pelaksanaan tugasnya Bidang Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data terdiri dari : 1.

Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ;

2.

Seksi Kerja Sama Dan Inovasi Pelayanan

Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pengolahan informasi administrasi kependudukan. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Seksi Pengolahan informasi administrasi kependudukan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan informasi administrasi kependudukan ; b. Menyusun kebijakan teknis pengelolaan informasi administradi kependudukan; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan d. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pengelolaan informasi administrasi kependudukan ; e. Mengumpulkan dan mengelola informasi administrasi kependudukan ; f. Menyajikan statistik kependudukan informasi administrasi kependudukan ; g. Menyiapkan bahan informasi kependudukan informasi administrasi kependudukan; h. Menyelenggarakan informasi administrasi kependudukan; i. Melaksanakan analisis dan penyajian data di bidang kependudukan; j. Menerapkan dan mengembangkan sistem informasi di bidang kependudukan; k. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan data dan informasi; l. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pengelolaan m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan Mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas : a.

Melakukan penyiapan bahan perencanaan kerja sama pelayanan administrasi kependudukan;

b. Perumusan kebijakan teknis kerja sama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; c.

Pembinaan kerja sama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

d. Koordinasi dan pelaksanaaan kerja sama administrasi kependudukan; e.

Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

f.

Fasilitasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

g. Pembinaan administrator database kependudukan; h. Mentata kelola teknologi informasi dan komunikasi; i.

Sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi; 18


j.

Fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi kerja sama dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; l.


2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas telah didukung dengan sumber daya yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer. Semuanya berjumlah 55 orang. Berikut ini adalah jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel 1

Jumlah Tenaga Pendukung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas TENAGA PENDUKUNG

JUMLAH

1 Pegawai Negeri Sipil Pegawai Tidak Tetap Honorer Jumlah Tabel 2 NO 1 1.

2 24 orang 27 orang 4 orang 55 orang

Jumlah Tenaga Pendukung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan SKPD 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TOTAL

JUMLAH PEGAWAI 3 PNS : 24 Orang

KULIFIKASI PENDIDIKAN 4 SD : Orang SLTP SLTA DIPLOMA S1 S2 S3

: : : : : :

9 2 12 1 -

Orang Orang Orang Orang Orang Orang

PTT : 27 Orang

SD SLTP SLTA DI DII DIII SI

: : : : : : :

19 1 7

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

THL : 4 Orang

SD SLTA SI

: : :

2 2

Orang Orang Orang

55 Orang

19


Tabel 3

Jumlah Tenaga Pendukung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Golongan dan Jabatan GOLONGAN JUMLAH KETERANGAN 1 2 3 Pembina Utama Muda 1 Eselon II.b Pembina Tk. I 1 Eselon III.a Pembina Tk. I 1 Eselon III.b Pembina 2 Eselon III.b Penata Tk. I 1 Eselon IV.a Penata 1 Eselon IV.a Pembina 1 Staf Penata Muda Tk.1. 4 Staf Penata Muda 2 Staf Pengatur Tk.1. 2 Staf Pengatur 2 Staf Pengatur Muda Tk. 1. 4 Staf Pengatur Muda 2 Staf JUMLAH 24 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu

Sekretaris dan tiga Kepala Bidang. Namun hingga saat ini, masih ada beberapa jabatan eselon IV yang masih kosong dan masih diisi dengan Pelaksana Tugas (Plt). Sementara beban tugas yang diamanatkan untuk menyelenggarakan urusan kependudukan begitu tinggi. Sehingga menyebabkan jalan roda organisasi masih belum maksimal.

Sedangkan Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut : Tabel 4

Daftar Sarana dan Prasarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas NAMA BARANG

NO SARANA 1

2 Gedung dan Bangunan

JUMLAH (UNIT) 3 1

KETERANGAN PRASARANA

JUMLAH (unit)

4

5

Kendaraan Roda Dua Speed Boat Mesin Pemotong Rumput Mesin Las (Krisbow) Alat-alat Mesin Bubut Alat-alat Mekanik dan Spare Part Alat Pemadam Kebakaran AC Kipas Angin Kalkulator Mesin Penghancur Kertas Mesin Jilid Mesin Pemotong Kertas Almari Filling Kabinet Perlengkapan Workshop BLK White Board

6 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket

20

1 Paket 18 Unit 11 Unit 11 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 8 Unit 9 Unit 1 Paket 3 Unit

Mutasi Disnaker Mutasi Disnaker Mutasi Disnaker Mutasi Disnaker Mutasi Disnaker

2 Mutasi Disnaker 4 Mutasi Disnaker 2 Mutasi Disnaker

3 Mutasi Disnaker 2 Mutasi Disnaker Mutasi Disnaker Mutasi Disnaker


Mesin Tik Elektrik Mesin Tik Manual Mesin Hitung Uang Mesin Generator Listrik TV Tenda Komputer PC Note Book Printer Kelengkapan Komputer Hard Disk Eksternal Mouse Keyboard Komputer Wireless Link-USB (USB Hub Powerr) Wireless Access Point Speaker Flashdisk Peralatan Jaringan Komputer/ Internet Komputer Server Router (Cisco) Scanner Megaphone UPS GPS NAVIGATOR CCTV (8 Channel) Software Meja Kerja

3 Unit 1 Unit 1 Unit 6 Unit 4 Unit 27 Unit 28 Unit 55 Unit 2 Paket 19 Unit 10 Unit 5 Unit 5 Unit

Mutasi Disnaker

Mutasi Disnaker

2 Mutasi Disnaker Mutasi Disnaker

6 Mutasi Disnaker 2 Mutasi Disnaker

1 Unit 2 Unit 10 Unit 1 Paket 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 25 Unit 1 Unit 1 Paket 1 Paket 84 Unit

2 Mutasi Disnaker

12 Mutasi Disnaker

Kursi Kerja Lemari Rak Besi Lemari Dispenser Piring/ Gelas/Mangkok Dispenser, Rak Piring, Piring, Mangkok Kulkas Kompor Gas Tabung Gas Penghias Ruangan Sound System Alat-alat Studio Buku Bahan Bacaan Perundang-undangan Anti Petir / Ground Jaringan

409 Unit 1 Paket 5 Unit 4 Unit 3 Paket 1 Paket 1 Unit 1 Unit 1 Unit 16 Unit 2 Paket 18 Unit 1 Paket

1 Mutasi Disnaker 1 Mutasi Disnaker Mutasi Disnaker

7 Mutasi Disnaker 1 Mutasi Disnaker

1 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Sesuai dengan Perda No. 6 tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan beberapa pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dalam satu atap. Pelayanan yang dimaksud kemudian dijabarkan ke dalam bentuk bidang kerja dimana di setiap bidang langsung dipimpin oleh Kepala Bidang. Seperti Kepala Bidang Pendaftaran dan Informasi Kependudukan, Kepala Bidang Pencatatan Sipil, dan Bidang Pengawasan serta Pelaporan. Berikut beberapa pelayanan yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Peresiden RI No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 1. Layanan pembuatan Akta Kelahiran 21


2. Layanan pembuatan Kartu Keluarga 3. Layanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk 4. Layanan pembuatan Akta Perkawinan 5. Layanan pembuatan Akta Kematian 6. Layanan pembuatan Akta Pengangkatan Anak 7. Layanan pembuatan Surat Pindah Datang Hingga laporan Renstra ini dibuat, dapat disampaikan hasil pelayanan administrasi kependudukan yang telah dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut penilaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah, yakni: 1) Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi Jumlah Penduduk yang wajib berKTP. 2) Kepemilikan Akta Kelahiran. Ada 28.893 orang yang sudah sudah mendapatkan KTP elektronik dari 29.506 orang penduduk wajib KTP di Kepulauan Anambas. Angka tersebut berhasil menyentuh secara total sebesar 97,92 % dari penduduk wajib KTP. Sementara untuk kepemilikan Akta Kelahiran, sesuai dengan target nasional akta kelahiran difokuskan untuk rentang usia 0-18 tahun. Dari 15.845 anak usia 0-18 tahun, jumlah anak yang memiliki akta adalah 12.019 anak. Ini berarti capaian kepemilikan akta kelahiran mencapai 76%. Capaian ini tentunya banyak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh kebiasaan penduduk di Kepulauan Anambas untuk tidak mengurus Akta Kelahiran anak. Padahal Akta Kelahiran tersebut akan sangat berguna ketika anak masuk ke dunia pendidikan. Juga terdapat pemikiran yang masih menganggap bahwa kepemilikan Akta Kelahiran bagi seorang anak, tidak terlalu penting. Penduduk masih terlalu terpengaruh dengan kebiasaan lingkungan sekitar dimana banyak terdapat keluarga yang belum mengurus Akta Kelahiran. Dan juga adanya kecenderungan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan bila diperlukan (sudah mendesak). Faktor eksternal lebih dipengaruhi oleh bentang lautan yang ada. Apalagi sebagian besar wilayah Kepulauan Anambas terdiri dari pulau-pulau, dimana transportasi yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lain masih mengandalkan transportasi laut berupa pompong atau speed boat. Kedua transportasi ini memakan biaya yang relatif tinggi bila diukur dari penghasilan penduduk Kepulauan Anambas berbasis kelautan. Mereka lebih memilih untuk mengurungkan niat mengurus Akta Kelahiran setiap anak yang lahir ketika belum diperlukan. Namun ketika Akta Kelahiran anak sudah diperlukan, barulah penduduk bersangkutan akan mengurusnya. Sejauh ini, pelayanan administrasi kependudukan masih berkutat pada penerbitan KK, KTP dan Akta Kelahiran. Dan sangat minim menerima penduduk yang mengurus Akta Kematian ataupun Akta Pengangkatan Anak. Capaian kinerja program urusan kependudukan dan catatan sipil selama periode 2011-2015 adalah sebagai berikut : 22


INDIKATOR

SATUAN

TAHUN 2011

2012

2013

2014

2015

Kepemilikan Kartu Keluarga

Dokumen

11.713

12.304

12.598

12.889

12.261

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Dokumen

24.658

25.136

25.602

25.878

25.952

Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran

Dokumen

19.492

18.941

20.373

21.731

16.515

Kepemilikan Kutipan Akta Perkawinan

Dokumen

1.240

1.496

1.765

2.148

2.785

Dikarenakan setiap tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pemutakhiran database, maka data-data kependudukan yang ada mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat mengakibatkan data menjadi berkurang atau bertambah.

23


Tabel 5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas (2011-2015)

ANGGARAN PADA TAHUN KE NO

1

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE

URAIAN

2

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur

3

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.287.641.250

4.334.916.791

3.445.830.590

3.077.156.051

1.974.325.034

80,42%

85,28%

92,53%

96,92%

86,94%

731.858.375

-

-

-

-

74,87%

-

-

-

-

1.857.869.750

3.242.791.311

856.889.500

680.667.300

-

84,31%

83,95%

85,34%

96,85%

-

24


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Keberhasilan pengembangan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan senantiasa akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi berbagai faktor tersebut, baik internal maupun eksternal yang dapat menunjang atau menghambat keberhasilannya, sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat. Dengan menggunakan pendekatan Analisis SWOT, faktor internal dan eksternal yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan diidentifikasi sebagai berikut : Faktor Internal : 1. Faktor Kekuatan (strengths) a. Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi (kewenangan) yang jelas; b. Tersedianya UU tentang Administrasi Kependudukan; c. Adanya komitmen Pimpinan & staf untuk diterapkannya pelayanan prima;

2. Faktor Kelemahan (weakness), a. Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM b. Budaya kerja yang masih lemah; c. Belum optimalnya pengembangan kinerja organisasi; d. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Faktor Eksternal : 3. Faktor Peluang (opportunities) a. Adanya dukungan anggaran dari pusat sbg pendanaan tugas pembantuan (APBN); b. Adanya regulasi untuk pengurusan Adm Kependudukan : tidak dipungut biaya / gratis dan peran birokrasi dari Stelsel Pasif menjadi Stelsel Aktif; c. Adanya perkembangan tekhnologi IT.

4. Faktor Ancaman/Tantangan (threats) a. Ketersediaan sumber daya manusia yang masih harus ditingkatkan setiap tahun guna melakukan pelayanan administrasi kependudukan secara maksimal bagi penduduk. b. Pengembangan dan pemantapan penggunaan data kependudukan harus disesuaikan dengan format data SIAK sebagaimana yang sudah ditentukan melalui peraturan perundang-undangan kependudukan. c. Masih kurangnya aksesibilitas terhadap pelayanan administrasi kependudukan, yang disebabkan jarak yang jauh;

25


d. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya Administrasi Kependudukan; e. Masih tersentralisasinya penyediaan material blangko dan ribbon KTP-el di Pusat

26


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Ada beberapa persoalan mendasar yang dapat dicatat dalam melakukan pembangunan administrasi kependudukan di Kepulauan Anambas. Persoalan yang dimaksud dibagi menjadi dua kategori utama yakni struktural dan sosial. Persoalan struktural adalah : 1. Ketersediaan gedung kantor pelayanan yang memadai, yang sesuai standar pelayanan administrasi kependudukan. 2. Kualitas SDM yang melakukan proses pembangunan administrasi kependudukan masih harus terus ditingkatkan. 3. Alokasi anggaran belanja pelayanan yang kian menurun. 4. Tidak adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pelaksana urusan kependudukan. 5. Belum adanya Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat kecamatan

Persoalan sosial yang dapat dirangkum dalam upaya melakukan perumusan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah : 1. Kesadaran penduduk dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil secara langsung masih sangat rendah. 2. Letak geografis Kepulauan Anambas yang terdiri dari laut sebagai penghubung, menjadikan gerak penduduk untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan agak tersendat. 3. Adanya transportasi berbiaya tinggi dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan, menyebabkan tingkat kepengurusan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil masih rendah.

3.2 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Kabupaten Kep Anambas 2016-2021 adalah : “Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai kabupaten maritim terdepan yang berdaya saing, maju dan berakhlakul karimah” Dikenal dengan Anambas Bermadah 2021. Paling tidak, terdapat empat kata kunci yang terkandung dalam visi di atas, yakni kabupaten maritim terdepan, berdaya saing, maju dan berakhlakul karimah. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021 tersebut, dapat ditempuh melalui enam misi pembangunan sebagai berikut :

27


I.

Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata.

II.

Membangun infrastruktur dasar air bersih dan listrik yang memadai serta pemukiman yang layak.

III.

Membangun konektivitas (transportasi dan telekomunikasi) wilayah dan sitem logistik daerah yang handal.

IV.

Mengembangan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari.

V.

Menumbuhkembangkan kewirausahaan serta menciptakan iklim infestasi yang kondusif.

VI.

Membangun birokrasi yang bersih, profesional dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonomi desa.

VII. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berpayung budaya Melayu.

Untuk menunjang upaya pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil fokus pada : 1. Pelaksanaan Misi ke VI, yaitu membangun birokrasi yang bersih, profesional dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonomi desa. 2. Pelaksanaan Pasal 12 ayat (2) UU No. 23 tahun 2014. 3. Pelaksanaan Pasal 7 dan 8 UU No. 24 tahun 2013.

Sesuai Pasal 12 ayat (2) huruf f UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melakukan fungsi pelayanan administrasi kependudukan yang sudah ditetapkan yaitu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan sasaran strategis yang berkaitan dengan kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut : 1. Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan; 2. Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk; 3. Tercapainya konektifitas NIK dengan identitas penduduk; 4. Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan; 5. Terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan; 6. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan.

28


Selain sasaran diatas, salah satu Agenda Nasional yang juga menjadi prioritas Pembangunan pada Tahun 2015-2019 dalam menangani Urusan Kependudukan yaitu : Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagai perwujudan Nawa Cita Pertama untuk menghadirkan Negara yang bekerja memberikan rasa aman dan melindungi melalui Pelayanan Pencatatan Sipil. Dalam peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 telah ditetapkan target nasional Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran di kalangan anak (usia 0 s/d kurang dari 18 tahun), yaitu : 1. Pada tahun 2015 : 75 %; 2. Pada tahun 2016 : 77,5 %; 3. Pada tahun 2017 : 80 %; 4. Pada tahun 2018 : 82,5 %; 5. Pada tahun 2019 : 85 % Selain itu dalam rangka untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara, khususnya pada anak; pada tanggal 14 Januari 2016 Pemerintah menerbitkan Permendagri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Dalam peraturan tersebut Menteri Dalam Negeri memerintahkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota menerbitkan KIA untuk anak usia 0 s/d 17 tahun.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Sedangkan telaahan KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan pelayanan SKPD yang berimplikasi negatif terhadap Lingkungan Hidup. Secara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini, faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah : 1. Faktor Penghambat a. Kondisi wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari laut luas dan pulau-pulau, dimana transportasi yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lain masih mengandalkan transportasi laut berupa pompong atau speed boat yang menghabiskan biaya relatif tinggi. b. Kabupaten Kepulauan Anambas yang berada di daerah perbatasan acap kali menjadi tempat tujuan bagi pendatang yang tidak memiliki identitas resmi baik dari dalam maupun luar negeri sehingga menambah kompleknya permasalahan kependudukan; 2. Faktor Pendorong a. Kabupaten Kepulauan Anambas yang berada di daerah perbatasan memainkan peran yang strategis dalam mencari dana bantuan dari pemerintah pusat.

29


3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan Gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, Hasil telaahan Renstra Kemendagri, serta Hasil telaahan RTRW dan KLHS, juga Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut : 1. Masih rendahnya Cakupan Kepemilikan kartu penduduk dan tingkat akurasi elemen datanya; 2. Adanya Program Pemerintah yang mencanangkan pemberian Kartu Identitas pada Anak, berupa Kartu Identitas Anak (KIA) mulai Tahun 2016; 3. Masih rendahnya jumlah kepemilikan identitas penduduk pada penduduk pendatang, baik dari luar Kabupaten Kepulauan Anambas maupun warga asing; 4. Masih tingginya jumlah penduduk rentan yang belum mempunyai identitas; 5. Masih rendahnya Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil; 6. Masih rendahnya aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan; 7. Rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan kependudukan 8. Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, sehingga capaian cakupan kepemilikan kartu kependudukan dan akta catatan sipil belum sesuai SPM.

Untuk melakukan pelayanan administrasi kependudukan di Kepulauan Anambas dan penggunaan data kependudukan secara baik, ada beberapa catatan penting menyangkut isu strategis yang dapat dikemas dalam bentuk program dan kegiatan. Diantaranya adalah : 1. Akuratkah data kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil? Ketika data yang ada akurat, maka pelaksanaan perencanaan pembangunan pun dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun ketika data kependudukan ternyata tidak akurat, perencanaan pembangunan pun akan tidak maksimal dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Pemanfaatan data kependudukan harus berjalan dalam proses perencanaan pembangunan daerah baik untuk pengembangan infrastruktur, pariwisata, pendidikan, kesehatan dan lainlain. Hal ini mengingat data kependudukan adalah sumber utama untuk melakukan pembangunan daerah. 3. Masukkah agenda kependudukan dan setiap dokumen perencanaan pembangunan daerah? Bagaimana pun agenda pembangunan yang dilaksanakan, ketika jauh dari agenda kependudukan, akan kecil kemungkinan mencapai sasaran program kerja sebagaimana yang telah disusun.

30


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Telaah Terhadap Visi Misi Dalam RPJMD yang Terkait Dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD, perlu dilakukan perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan sasaran serta indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan terdapat 87 sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2016-2021. Untuk menunjang upaya pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil fokus pada pelaksanaan Pasal 12 ayat (2) huruf f UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melakukan fungsi pelayanan administrasi kependudukan yang sudah ditetapkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 1. Tujuan Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai visi – misi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan beberapa tujuan untuk menangani isu-isu strategis yang terjadi. Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan visi misi Kepala Daerah adalah : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

2. Sasaran Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan; yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani. Guna menunjang kinerja pelayanan administrasi kependudukan yang sesuai dengan konsep pelayanan prima, sasaran dari tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” adalah : Meningkatnya Kapasitas Layanan Administrasi Kependudukan.

31


Tabel 6

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tujuan

Sasaran

(1)

(2) Meningkatnya Kapasitas Layanan Administrasi

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Kependudukan

4.3 Strategi dan Kebijakan Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sementara kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Adapun strategi dan kebijakan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

32


Tabel 7

Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

(1)

(2)

(4)

(5)

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatnya Kapasitas Layanan Administrasi

Peningkatan Layanan Administrasi

Kependudukan

Kependudukan

33

Penataan Administrasi Kependudukan


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari Program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang jasa atau modal. Pada bab V ini diuraikan beberapa program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya; yang kesemuanya adalah dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang timbul, menangani isu-isu strategis yang terjadi dan tentunya dalam kerangka menggapai visi-misi yang ditetapkan. Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021. Rencana program, kegiatan, dan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif dimaksud sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

34


Tabel 8

Tujuan

1 Pembangunan Sarana Prasarana Perkantoran dan Penyelenggara an Pelayanan Umum Pemerintahan

Rencana program, kegiatan, dan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas

Sasaran

Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

2 3 4 Meningkatnya Jumlah Bulan Program Pelayanan Pelayanan Pelayanan Administrasi Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran Kegiatan Penyediaan Rutinitas Perkantoran

Peningkatan Meningkatnya Pelayanan Meningkatnya Kapasitas Dokumen Pelayanan Layanan Kependuduk Publik Administrasi an Kependudukan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 5 Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian Pada Tahun Awal

2016

Target

2017

Rp

Target

2018

Rp

Target

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2019 2020

Rp

Target

Rp

Target

2021

Rp

Target

Rp

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2021) Target Rp

Unit Kerja SKPD Penanggung jawab

Lokasi

6 12 Bulan

7 12 Bulan

8 9 1.972.907.900 12 Bulan

10 11 2.016.363.900 12 Bulan

12 13 2.385.000.000 12 Bulan

14 15 2.495.000.000 12 Bulan

16 17 2.605.000.000 12 Bulan

18 19 2.710.000.000 72 Bulan

20 14.184.271.800

21 Disdukcapil

22 KKA

Tersedianya jasa administrasi keuangan

12 Bulan

12 Bulan

48.600.000

12 Bulan

54.000.000

12 Bulan

60.000.000

12 Bulan

66.000.000

12 Bulan

72.000.000

12 Bulan

78.000.000

354.300.000

Disdukcapil

KKA

Tersedianya penyediaan jasa tenaga PTT, CS/THL

12 Bulan

12 Bulan

771.750.000

12 Bulan

810.810.000

12 Bulan

858.060.000

12 Bulan

910.980.000

12 Bulan

963.900.000

12 Bulan

1.016.820.000 72 Bulan

5.332.320.000

Disdukcapil

KKA

Terlaksananya 12 Bulan Penyediaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutinitas Perkantoran

12 Bulan

1.152.557.900 12 Bulan

1.700.000.000 12 Bulan

1.800.000.000 72 Bulan

8.904.111.800

Disdukcapil

KKA

Program Jumlah 18.329 Penataan Dokumen Dokumen Administrasi Kependudukan Kependudu Kependudukan dan Pencatatan kan dan Sipil Pencatatan Sipil Penyusunan Tersedianya 1 Buku Profil Buku Profil Profil Kependudukan Kependudukan Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas Penerbitan Terlaksananya Kartu Penerbitan Identitas Kartu Identitas Anak (Kia) Anak (KIA)

18.500 150.000.000 Dokumen Kependudu kan dan Pencatatan Sipil 1 Buku 150.000.000 Profil

-

-

1.151.553.900 12 Bulan

1.500.000.000 12 Bulan

1.600.000.000 12 Bulan

72 Bulan






116.600 Dokumen Kependud ukan dan Pencatatan Sipil 6 Buku Profil

2.741.390.000

Disdukcapil

KKA

821.058.000

Disdukcapil

KKA

3.500 KIA

3.500 KIA

2.800 KIA

2.100 KIA

2.100 KIA

14.000 KIA

1.841.390.000

Disdukcapil

KKA

361.390.000

370.000.000

35

370.000.000

370.000.000

370.000.000


BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan SKPD atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil kerja yang dicapai. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan. Pada bagian ini diuraikan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berikut ini merupakan indikator yang akan dicapai pada pelaksanaan setiap program dan kegiatan sepanjang 2016 hingga 2021. Hal ini termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya untuk mewujudkan Indeks Kepuasan Masyarakat paling kurang 3.00. Berikut adalah tabel indikator kinerja berdasarkan target nasional dan Permendagri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota :

36


Tabel 9

Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Target Capaian Setiap Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021

No

Indikator Kinerja

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

1

2

3

4

5

6

7

8

Kondisi Kinerja Akhir RPJMD

9

10

1

Cakupan penerbitan kartu keluarga

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

2

Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk

91%

95%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

3

Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran (0-18 Tahun)

60%

77,5%

80%

82,5%

85%

90%

92,5%

92,5%

4

Cakupan penerbitan kutipan akta kematian

-

30%

40%

50%

60%

70%

75%

75%

37


BAB VII PENUTUP Dokumen rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas ini merupakan panduan untuk melakukan program pembangunan bidang kependudukan selama lima tahun ke depan. Selain itu, dokumen ini juga dianggap penting karena merupakan suatu dokumen perencanaan yang nantinya dapat dijadikan sebagai program pendukung dari semua aktivitas pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk itu, dalam rangka pemantapan hal-hal yang dianggap perlu di dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah dirumuskan, maka tidak menutup kemungkinan dokumen ini direvisi sesuai dengan kebutuhan. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mengarahkan kinerja ke dalam kategori “plus” sehingga sesuai dengan kebutuhan tata administrasi dan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil secara maksimal. Demikianlah Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dibuat untuk pedoman kerja selama 5 tahun ke depan.

38

R E N C A N A S T R A T E G I S

Recommend Documents