R E N C A N A S T R A T E G I S (RENSTRA)

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015 - 2018

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MALANG Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 98 Telp. (0341) 495771 e-mail: [email protected] website: bpbd.malangkota.go.id

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................. ii DAFTAR ISI ............................................................................................. iv DAFTAR GAMBAR .................................................................................. vi DAFTAR TABEL ..................................................................................... vii BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................... 1 A. LATAR BELAKANG .......................................................................... 2 B. MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................... 3 C. LANDASAN HUKUM ......................................................................... 3 D. HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA .......................................................................................... 5 E. SISTEMATIKA PENULISAN ............................................................. 6 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN .......................................................... 8 A. STRUKTUR ORGANISASI ............................................................... 8 B. TUGAS DAN FUNGSI ..................................................................... 10 C. SUMBER DAYA .............................................................................. 29 BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ................................................................................................. 33 A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN ................................................... 33 B. KAJIAN VISI DAN MISI SERTA AGENDA PRIORITAS RPJMN TAHUN 2015 - 2019........................................................................ 35 C. KAJIAN VISI DAN MISI SERTA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) TAHUN 2015 - 2019 ........................................................... 40 D. KAJIAN VISI DAN MISI SERTA PROGRAM PRIORITAS RPJMD KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018 ............................................. 46 E. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS ........................................... 54

[Renstra BPBD Kota Malang 2015 - 2018]

iv

BAB IV. VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN ............................................................................. 55 A. VISI DAN MISI ................................................................................ 55 B. TUJUAN DAN SASARAN ............................................................... 57 C. STRATEGI ...................................................................................... 58 D. KEBIJAKAN .................................................................................... 60 BAB V. INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM KEGIATAN ................ 62 A. INDIKATOR KINERJA .................................................................... 63 B. PROGRAM KEGIATAN................................................................... 66 BAB VI. PENUTUP ................................................................................. 73


v

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.

Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ............................................................................................. 6

Gambar 2.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang ........................................................... 10


vi

DAFTAR TABEL Tabel 1.

Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Struktural ............................................................................... 29

Tabel 2.

Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal ................................................................................... 30

Tabel 3.

Data Sarana dan Prasarana BPBD Kota Malang ................... 31

Tabel 4.

Permasalahan Yang Dihadapi ................................................ 33

Tabel 5.

Matriks SWOT Penyusunan Strategi ...................................... 59

Tabel 6.

Matriks Indikator Kinerja BPBD Kota Malang 2015 - 2018 ..... 63

Tabel 7.

Matriks Program Kegiatan BPBD Kota Malang 2015 - 2018 .. 66


vii

[BAB I : Pendahuluan]

BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi dari bencana adalah: peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dari definisi tersebut diketahui bencana diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu: bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan / puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa / benda-benda angkasa. Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan/pemukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi. Bencana – bencana tersebut dapat terjadi sewaktu – waktu tanpa bisa diprediksikan sehingga sangat penting bagi setiap pemangku kepentingan khususnya dalam hal ini pemerintah untuk menyusun sebuah

perencanaan

yang

komprehensif

dan

terpadu

untuk

merencanakan langkah – langkah atau upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana, melaksanakan [Renstra BPBD Kota Malang 2015 - 2018]

1


tanggap darurat bencana saat bencana terjadi, maupun untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pemerintah Kota Malang menyadari pentingnya penanggulangan bencana

untuk

menghindari kerugian

yang lebih

besar

bagi

masyarakat, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Malang Nomor 44 tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang selaku salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Pemerintah Kota Malang wajib pula menyusun Rencana Strategis

yang selaras dengan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang untuk kurun waktu tahun 2013 – 2018. Sebagai tindak lanjut dari pembentukan BPBD Kota Malang maka wajib disusun pula sebuah perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, termasuk program kegiatan dengan target kinerja yang Specific (jelas), Measurable (terukur), Achievable (dapat tercapai),

Relevant (sesuai), dan Time Bound

(berbatas waktu) sehingga dengan adanya perencanaan yang komprehensif dan terpadu tersebut diharapkan kinerja dari institusi pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang dapat berkontribusi positif dalam pencapaian target – target RPJMD Kota Malang tahun 2013 – 2018. [Renstra BPBD Kota Malang 2015 - 2018]

2


B. MAKSUD DAN TUJUAN Renstra ini disusun dengan maksud sebagai roadmap dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang tahun 2013 – 2018 dari aspek penanggulangan bencana dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kurun waktu 2015 – 2018 yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kota Malang. Sedangkan tujuannya adalah : 1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan tentang perencanaan; 2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi BPBD Kota Malang,

Instansi

terkait

menentukan prioritas,

dan

masyarakat

dalam

rangka

program dan kegiatan pada setiap

tahunnya; 3. Menjabarkan tentang gambaran umum dan kondisi BPBD Kota Malang dalam tahun 2015 ini dan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2018 sebagai perwujudan visi dan misi BPBD Kota Malang; 4. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan bagi BPBD Kota Malang dan instansi terkait. C. LANDASAN HUKUM Landasan penyusunan Renstra BPBD Kota Malang tahun 2015 – 2018 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;


3


2.

Undang – Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 4.

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana;

6.

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

8.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

38

Tahun

2007

tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah

Propinsi,

dan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota; 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan

Pemerintah

Nomor

21

Tahun

2008

tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah;


4


15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur; 16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang tahun 2013 - 2018; 17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 18. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Uraian

Tugas

Pokok,

Fungsi

dan

Tata

Kerja

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah; 19. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013 – 2018. D. HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN YANG LAIN Dalam

kaitan

dengan

sistem

perencanaan

pembangunan

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 Tahun 2004, maka keberadaan Rencana Strategis BPBD Kota Malang merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Malang khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Malang, serta setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Malang. Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, keberadaan Renja BPBD Kota Malang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPBD Kota Malang yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). [Renstra BPBD Kota Malang 2015 - 2018]

5


Gambar 1. Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

P

A

RAPBD

P B D

RKA SKPD

E M

RINCIAN APBD

D A

E. SISTEMATIKA PENULISAN Untuk kepentingan kemudahan dalam menyusun maupun dalam menilai suatu konsep, maka renstra dinas disusun dengan sistematika sebagai berikut :


6


BAB I.

PENDAHULUAN a.

Latar Belakang.

b.

Maksud dan Tujuan.

c.

Landasan Hukum

d.

Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

e. BAB II.

Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN a.

Struktur Organisasi

b.

Tugas dan Fungsi

c.

Sumber Daya

BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI a.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

b.

Kajian Visi dan Misi serta Agenda Prioritas RPJMN Tahun 2015 – 2019

c.

Kajian Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran Strategis BNPB Tahun 2015 – 2019

d.

Kajian Visi dan Misi serta Program Prioritas RPJMD Kota Malang Tahun 2013 - 2018

e. BAB IV. VISI,

Penentuan Isu – Isu Strategis MISI,

TUJUAN

DAN

SASARAN,

STRATEGI,

KEBIJAKAN a.

Visi dan Misi

b.

Tujuan dan Sasaran

c.

Strategi

d.

Kebijakan

BAB V. INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM KEGIATAN BAB VI. PENUTUP


7

[BAB II : Gambaran Pelayanan]

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN A. STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, struktur organisasi BPBD Kota Malang terdiri dari : a.

Kepala;

b.

Unsur Pengarah; dan

c.

Unsur Pelaksana

a.

Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Malang.

b.

Unsur Pengarah terdiri dari sembilan orang yang berasal dari: 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan penanggulangan bencana, sejumlah 5 (lima) orang; 2. Masyarakat profesional, yaitu pakar, profesional, dan tokoh masyarakat di Kota Malang, sejumlah 4 (empat) orang. Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dimana masa jabatannya adalah selama 5 (lima) tahun.

c. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari


8


Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari: 1. Kepala Pelaksana; 2. Sekretariat Unsur Pelaksana, yang membawahi: a) Sub Bagian Penyusunan Program; b) Sub Bagian Keuangan; c) Sub Bagian Umum. 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang membawahi: a) Seksi Pencegahan Bencana; b) Seksi Kesiapsiagaan Bencana; 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, yang membawahi: a) Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana; b) Seksi Logistik Penanggulangan Bencana. 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang membawahi: a) Seksi Rehabilitasi Pascabencana; b) Seksi Rekonstruksi Pascabencana. d.

Kelompok Jabatan Fungsional;


9


Gambar 2. Struktur Organisasi BPBD Kota Malang STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MALANG

KEPALA

UNSUR PENGARAH

UNSUR PELAKSANA

(SKPD, PROFESIONAL / AHLI)

KEPALA PELAKSANA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

SEKSI PENCEGAHAN BENCANA

SEKSI KESIAPSIAGAAN BENCANA

BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

SEKSI TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA

SUB BAGIAN UMUM

BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

SEKSI LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA

SEKSI REHABILITASI PASCABENCANA

SEKSI REKONSTRUKSI PASCABENCANA

B. TUGAS DAN FUNGSI BPBD mempunyai tugas: a. menetapkan

pedoman

dan

pengarahan

terhadap

usaha

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara; b. menetapkan

standarisasi

penanggulangan bencana

serta

kebutuhan

penyelenggaraan

berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan; c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;


10


d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; f.

mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; h. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas BPBD mempunyai fungsi: a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efesien; b. pengkoordinasian

pelaksanaan

kegiatan

penanggulangan

bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidang penanggulangan bencana; c. pelaksanaan

peningkatan

kesiapsiagaan

masyarakat

dalam

penanggulangan bencana; d. pengkajian,

komunikasi,

konsultasi,

pengembangan

dan

bimbingan dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana; e. pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban bencana; f.

pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi lain dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

g. pelaksanaan

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran

(DPA)

dan

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);


11


h. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); i.

pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

j.

pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

k. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); l.

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugasnya. 1. Kepala Badan Kepala BPBD mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi

sebagaimana

mengkoordinasikan

dimaksud dan

dalam

melakukan

penjelasan

di

pengendalian

atas,

internal

terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya. 2. Unsur Pengarah Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Untuk

melaksanakan

tugas

tersebut,

Unsur

Pengarah

menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah; b. pemantauan; c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugasnya. 3. Unsur Pelaksana Unsur

Pelaksana

mempunyai

tugas

melaksanakan

penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi : a. prabencana; [Renstra BPBD Kota Malang 2015 - 2018]

12


b. saat tanggap darurat; dan c. pascabencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut Unsur Pelaksana mempunyai fungsi : a. pengoordinasian: dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana; b. pengkomandoan: dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkahlangkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan c. pelaksana: dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada

di

daerah

dengan

memperhatikan

kebijakan

penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1) Kepala Pelaksana Kepala Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai tugas dan fungsinya. 2) Sekretariat Sekretariat pengelolaan program,

melaksanakan

tugas

administrasi

umum

ketatalaksanaan,


pengkoordinasian meliputi

ketatausahaan,

dan

penyusunan keuangan, 13


kepegawaian,

urusan

rumah

tangga,

perlengkapan,

kehumasan, kepustakaan dan kearsipan serta kerja sama. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi: a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD; b. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah; c. pengumpulan data dan informasi kebencanaan; d. pelaksanaan kerja sama; e. pengkoordinasian

dalam

penyusunan

laporan

penanggulangan bencana; f.

penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

g. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); h. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); i.

penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);

j.

pelaksanaan

dan

pembinaan

ketatausahaan,

ketatalaksanaan dan kearsipan; k. pengelolaan

urusan

kehumasan,

keprotokolan

dan

kepustakaan; l.

pelaksanaan urusan rumah tangga;

m. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian; n. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;


14


o. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; p. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; q. pengelolaan anggaran; r.

pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;

s. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan; t.

pengkoordinasian

pelaksanaan

Standar

penyusunan

tindak

Pelayanan

Minimal (SPM); u. pengkoordinasian

lanjut

hasil

pemeriksaan; v. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); w. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); x. pelaksanaan

Survei

Kepuasan

Masyarakat

(SKM)

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik

yang bertujuan

untuk

memperbaiki

kualitas layanan; y.

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

z.

pengelolaan

pengaduan

masyarakat

di

bidang

penanggulangan bencana; aa. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; bb. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan cc. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugasnya. [Renstra BPBD Kota Malang 2015 - 2018]

15


Sekretariat terdiri dari: a. Subbagian Penyusunan Program; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Umum. a. Subbagian Penyusunan Program Subbagian Penyusunan Program melaksanakan tugas penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Untuk

melaksanakan

tugas

tersebut

Subbagian

Penyusunan Program mempunyai fungsi: (1)

penyusunan

Rencana

Strategis

(Renstra)

dan

Rencana Kerja (Renja); (2)

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

(3)

penyusunan Pelaksanaan

dan Anggaran

pelaksanaan (DPA)

dan

Dokumen Dokumen

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); (4)

penyusunan Penetapan Kinerja (PK);

(5)

penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;

(6)

penyiapan bahan pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah;

(7)

penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama;

(8)

pengumpulan data dan informasi kebencanaan;

(9)

penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);

(10) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); (11) penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan; (12) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); (13) pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau [Renstra BPBD Kota Malang 2015 - 2018]

pelaksanaan

pengumpulan

pendapat 16


pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; (14) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah; (15) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; (16) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan (17) pelaksanaan

fungsi

lain

yang

diberikan

oleh

Sekretaris sesuai dengan tugasnya. b. Subbagian Keuangan Subbagian Keuangan melaksanakan tugas pengelolaan anggaran

dan

melaksanakan

administrasi

tugas

tersebut

keuangan.

Untuk

Subbagian

Keuangan

Pelaksanaan

Anggaran

mempunyai fungsi: (1)

pelaksanaan (DPA)

dan

Dokumen Dokumen

Perubahan

Pelaksanaan

Anggaran (DPPA); (2)

pelaksanaan penatausahaan keuangan;

(3)

pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;

(4)

penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;

(5)

penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;

(6)

penyusunan

administrasi

dan

pelaksanaan

pembayaran gaji pegawai; (7)



17


(8)

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

(9)

pelaksanaan

fungsi

lain

yang

diberikan

oleh

Sekretaris sesuai tugasnya. c. Subbagian Umum Subbagian Umum melaksanakan tugas pengelolaan administrasi

umum

meliputi

ketatalaksanaan,

ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan,

kehumasan

dan

kepustakaan

serta

kearsipan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Subbagian Umum mempunyai fungsi: (1)

pelaksanaan (DPA)

dan

Dokumen Dokumen

Pelaksanaan Perubahan

Anggaran

Pelaksanaan


pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;

(3)

pelaksanaan administrasi kepegawaian;

(4)

pelaksanaan

kehumasan,

keprotokolan

dan

kepustakaan; (5)

pelaksanaan urusan rumah tangga;

(6)

pelaksanaan

pembelian/pengadaan

atau

pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; (7)

pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

(8)

pelaksanaan

dan

penatausahaan

barang

milik

daerah;


18


(9)

fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah;

(10) pengelolaan

pengaduan

masyarakat

di

bidang

penanggulangan bencana daerah; (11) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); (12) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan (13) pelaksanaan

fungsi

lain

yang

diberikan

oleh

Sekretaris sesuai dengan tugasnya. 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; b. pengkoordinasiaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan,

mitigasi

dan

kesiapsiagaan

pada

prabencana serta pemberdayaan masyarakat; c. pelaksanaan

hubungan

kerja dengan

instansi atau

lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; [Renstra BPBD Kota Malang 2015 - 2018]

19


e. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; f.

pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

g. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); i.


j.


k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugasnya. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari : a. Seksi Pencegahan Bencana; b. Seksi Kesiapsiagaan Bencana. a. Seksi Pencegahan Bencana; Seksi

Pencegahan

mengkoordinasikan bidang

Bencana dan

pencegahan

melaksanakan

melaksanakan

dan

mitigasi

tugas

kebijakan

bencana.

di

Untuk

melaksanakan tugas tersebut Seksi Pencegahan Bencana mempunyai fungsi: (1)

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan mitigasi bencana;

(2)

penyiapan

bahan

pengkoordinasian

dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;


20


(3)

penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;

(4)

penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;

(5)

pelaksanaan (DPA)

Dokumen

dan

Dokumen


Anggaran

Pelaksanaan


pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

(7)


(8)


(9)


(10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya. b. Seksi Kesiapsiagaan Bencana Seksi

Kesiapsiagaan

mengkoordinasikan bidang

Bencana

dan

melaksanakan

melaksanakan

kesiapsiagaan

pada

tugas

kebijakan

prabencana

di

serta

pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut

Seksi

Kesiapsiagaan

Bencana

mempunyai

fungsi: (1)

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

teknis

bidang

kesiapsiagaan

pada

prabencana serta pemberdayaan masyarakat; (2)

penyiapan

bahan

pengkoordinasian

dan

pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; [Renstra BPBD Kota Malang 2015 - 2018]

21


(3)

penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang kesiapsiagaan

pada

prabencana

serta

pemberdayaan masyarakat; (4)

penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan

pada

prabencana

serta

pemberdayaan masyarakat; (5)

pelaksanaan (DPA)

dan

Dokumen Dokumen


Anggaran

Pelaksanaan



(7)


(8)


(9)


(10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya. 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik Bidang

Kedaruratan

mengkoordinasi

dan dan

Logistik

melaksanakan

melaksanakan

tugas

kebijakan

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;


22


b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana

pada

saat

tanggap

darurat,

penanganan

pengungsi dan dukungan logistik; e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan bencana

kebijakan

pada

saat

di

bidang

tanggap

penanggulangan

darurat,

penanganan

pengungsi dan dukungan logistik; f.

penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;

g. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); h. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); i.


j.


k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan l.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugasnya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari: a. Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana; b. Seksi Logistik Penanggulangan Bencana.


23


a. Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Seksi

Tanggap

melaksanakan

Darurat

Penanggulangan

Bencana

tugas

mengkoordinasikan

dan

melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi

Tanggap

Darurat

Penanggulangan

Bencana

mempunyai fungsi: (1)

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana pada

saat

tanggap

darurat

dan

penanganan

pengungsi; (2)

penyiapan

bahan

Pengkoordinasian

dan

pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana

pada

saat

tanggap

darurat

dan

penanganan pengungsi; (3)

komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

(4)

penyiapan bahan Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;

(5)

penyiapan bahan Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;

(6)

pelaksanaan (DPA)

dan

Dokumen Dokumen


Anggaran

Pelaksanaan



(8)


(9)



24


(10) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan (11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya. b. Seksi Logistik Penanggulangan Bencana Seksi Logistik Penanggulangan Bencana melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana dan dukungan logistik. Untuk melaksanakan

tugas

tersebut

Seksi

Logistik

Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi: (1)

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;

(2)

penyiapan

bahan

pengkoordinasian

dan

pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik; (3)

komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

(4)

penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;

(5)

penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;

(6)

pelaksanaan (DPA)

dan

Dokumen Dokumen


Anggaran

Pelaksanaan



(8)



25


(9)


(10) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan (11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya. 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Untuk melaksanakan

tugas

tersebut

Bidang

Rehabilitasi

dan

Rekonstruksi mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

penanggulangan

bencana pada pasca bencana; e. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; f.

pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

g. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); i.


j.



26


k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugasnya. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari : a. Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana; b. Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana. a. Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana melaksanakan tugas mengkoordinasikan

dan

melaksanakan

kebijakan

di

bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana mempunyai fungsi: (1)

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pasca bencana;

(2)

penyiapan

bahan

pengkoordinasian

dan

pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pasca bencana. (3)

pelaksanaan

hubungan

kerja

di

bidang

penanggulangan bencana pada rehabilitasi pasca bencana; (4)

penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pasca bencana;

(5)

pelaksanaan (DPA)

dan

Dokumen Dokumen


Anggaran

Pelaksanaan




27


(7)


(8)


(9)


(10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya. b. Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana Seksi Rekonstruksi Pascabencana melaksanakan tugas mengkoordinasikan

dan

melaksanakan

kebijakan

di

bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana mempunyai fungsi: (1)

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pasca bencana;

(2)

penyiapan

bahan

pengkoordinasian

dan

pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pasca bencana; (3)

Pelaksanaan

hubungan

kerja

di

bidang

penanggulangan bencana pada rekonstruksi pasca bencana; (4)

penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pasca bencana;

(5)

pelaksanaan (DPA)

dan

Dokumen Dokumen


Anggaran

Pelaksanaan


pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);


28


(7)


(8)


(9)


(10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya. C. SUMBER DAYA Sumber daya meliputi dua aspek yakni sumber daya manusia dan sumber daya fisik (sarana prasarana). Untuk sumber daya manusia BPBD Kota Malang seluruhnya saat ini berjumlah 21 orang Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Sebagian besar PNS BPBD Kota Malang adalah berpendidikan S-2 sejumlah 9 orang (43%) dan S1 sejumlah 7 orang (33%), sedangkan yang lain berpendidikan SLTA sejumlah 3 orang, D3 sejumlah 1 orang, dan SD sejumlah 1 orang. Data PNS BPBD Kota Malang sesuai dengan tingkat pendidikan formal dan struktural secara terperinci sebagai berikut : Tabel 1.

Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Struktural Tingkat Pendidikan Struktural (orang)

N o

Gol. DIKLAT DIKLATPIM III DIKLATPIM IV PIM II Eselon Eselon Eselon Eselon Eselon Non Eselon Eselon Eselon Non II-b II-b III-a III-b IV-a Eselon III-a III-b IV-a Eselon

1.

IV/c

2.

IV/b

1

3.

IV/a

1

4.

III/d

5.

III/c

-

6.

III/b

-

7.

III/a

-

JUMLAH

1

Jml

1 1 2

3 4

1

-

-

2


-

-

-

2

7

6 1

1

5

13

29


Tabel 2. Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal No

Gol. Ruang

Tingkat Pendidikan Formal (orang) S2

S1 1

D3

D2

D1

SMA

SMP

SD

Jml

1.

IV/c

2.

IV/b

1

3.

IV/a

5

1

6

4.

III/d

2

3

5

5.

III/c

1

1

2

6.

III/b

7.

III/a

8.

II/d

9.

II/c

10.

II/b

11.

II/a

-

12.

I/d

-

13.

I/c

14.

I/b

-

15.

I/a

-

JUMLAH

1 1

2

2

1

1 1

1 1

1

1

9

7

1

-

-

3

-

1

1

21

Sarana dan prasarana yang tersedia di BPBD Kota Malang saat ini masih sangat minim mengingat Badan ini baru terbentuk sesuai Peraturan Daerah Kota Malang nomor 11 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tanggal 17 Oktober 2014 pada Peraturan Walikota Malang nomor 44 tahun 2014 tanggal 6 Nopember 2014, dan penunjukan personilnya baru dilakukan pada tanggal 6 Januari 2015. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di BPBD Kota Malang disajikan sebagai berikut :


30


Tabel 3. Data Sarana dan Prasarana BPBD Kota Malang No.

Jenis Prasarana dan Sarana

Jumlah

Keterangan

± 126 m2

1.

Gedung kantor

2.

Mobil Operasional Kepala Pelaksana BPBD

1 unit

3.

1 paket 2 paket

Hibah dari BNPB

5.

Mobil Rescue Ford Ranger Double Cabin (dan perlengkapannya) Sepeda Motor Rescue Kawasaki Trail (dan perlengkapannya) Tenda Posko

Aset Bakesbangpol Kota Malang Pinjam pakai dari Bagian Umum Setda Kota Malang (2015 – 2016) Hibah dari BNPB

1 set

Hibah dari BNPB

6.

Tenda Pengungsi

2 set

Hibah dari BNPB

7.

Solar Cell

5 unit

Hibah dari BNPB

8.

Tenda Keluarga

7 set

Hibah dari BNPB

9.

Solar Handle Lamp

8 unit

Hibah dari BNPB

10.

Velbed

35 unit

Hibah dari BNPB

11.

Genset 1,2 KW

2 unit

Hibah dari BNPB

12.

Genset 5,5 KW

1 unit

Hibah dari BNPB

13.

Senter Rescue HID Search Light

5 set

Hibah dari BNPB

14.

Chainsaw

1 set

Hibah dari BNPB

15.

Handy Talky

5 set

Hibah dari BNPB

16.

RIG

5 set

Hibah dari BNPB

17.

SSB

3 set

Hibah dari BNPB

18.

Chainsaw (Huqvarna)

1 unit

Hibah dari BNPB

19.

Sekop

10 buah

Hibah dari BNPB

20.

Pelampung (Ban Dalam Truk)

5 buah

Hibah dari BNPB

21.

Jaket Pelampung

10 buah

Hibah dari BNPB

22.

Tenda Keluarga

5 unit

Hibah dari BNPB

23.

Tenda Gulung

20 lembar

Hibah dari BNPB

24.

Perahu Karet (Beserta Motor Tempel)

1 unit

Hibah dari BNPB

4.


31


25.

Kamera Pocket (merk Nikon)

3 unit

26.

Kipas Angin (merk Miyako)

2 unit

27.

AC (merk Sharp)

2 unit

28.

Kursi dan Meja Tamu

1 set

29.

Filling Cabinet (merk Brother)

2 unit

30.

Lemari Ordner (merk Brother)

1 unit

31.

Papan Tulis (merk Golden Horse)

2 unit

32.

Meja Pimpinan (merk High Point)

4 unit

33.

Meja Rapat Staf (merk High Point)

2 set

34.

Kursi Pimpinan (merk Malvin)

3 unit

35.

Kursi Staf (merk Malvin)

7 unit

36.

Kursi Rapat (merk Phoenix)

25 unit

Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang

Disamping sarana prasarana tersebut di atas juga terdapat paket – paket lauk pauk, makanan tambahan gizi, peralatan dapur, kompor serba guna, kidsware, tikar, matras, kelambu, karung plastik, kantung mayat, kesehatan keluarga, dan sandang, yang merupakan bantuan dari BNPB (melalui BPBD Propinsi Jawa Timur) sebagai barang – barang logistik yang diperuntukkan untuk korban bencana di Kota Malang. Dengan semakin bertambahnya sarana prasarana serta barang – barang logistik yang dimiliki oleh BPBD Kota Malang maka sebagai konsekuensinya dibutuhkan gedung kantor dan gudang logistik yang memadai bagi BPBD agar operasional pelayanan penanggulangan bencana Kota Malang dapat berjalan secara optimal.


32

[BAB III : Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi]

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN Sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta dikaitkan dengan kondisi obyektif di lapangan yang berkenaan dengan penanganan prabencana, kedaruratan dan pascabencana, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

Tabel 4. Permasalahan Yang Dihadapi No

Aspek Kajian

Kondisi Saat Ini

Standar Yang Digunakan UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008

1.

Yuridis

Baru tersedia Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Dalam Hal Pembentukan Organisasi BPBD

2.

Unsur Pengarah

Perlunya arahan dan panduan dalam pengelolaan bencana dari unsur – unsur yang kompeten

UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008

3.

Sumber Daya Manusia

Kurangnya kapasitas dan kuantitas aparatur pada BPBD

UU No. 5 Tahun 2014


Faktor Yang Mempengaruhi

Permasalahan Yang Dihadapi

Internal

Eksternal

Dibutuhkannya landasan hukum bagi aparatur dalam penanganan penanggulangan bencana dalam berbagai jenis situasi yang terjadi di lapangan secara lintas sektor Dibutuhkannya arahan dari pihak – pihak yang berkompeten untuk pengelolaan bencana

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penanganan bencana secara cepat dan komprehensif

Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif dan lintas sektor

Dinamisnya kondisi lingkungan dan kompleksnya permasalahan penanggulangan bencana membutuhkan sumbangan pemikiran dan kajian dari pihak – pihak yang kompeten Penanganan bencana yang sustainable memerlukan SDM yang kompeten & dalam jumlah yang memadai

Belum ada unsur pengarah penanggulangan bencana sesuai peraturan perundang undangan

Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan sebagai akibat kurangnya kompetensi dan kuantitas SDM

Aparatur yang ada belum memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai

33


4.

Sumber Dana

5.

Sarana dan pra sarana

6.

Pengurangan risiko bencana (mitigasi bencana)

7.

Kajian Risiko Bencana

8.

Partisipasi masyarak at dalam penanggul angan bencana

9.

Penangan an tanggap darurat bencana

10

Rehabilita si dan Rekonstru ksi pasca bencana

Belum opti malnya anggaran untuk penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana Belum tersedianya sarana dan pra sarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Belum adanya kesepahaman antar stakeholder untuk melakukan aksi bersama dalam pengurangan resiko bencana Belum fokusnya penanganan bencana terhadap potensi bencana yang akan terjadi

UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 8 huruf d

Belum terlaksananya beberapa rencana kegiatan disebabkan kurangnya anggaran

Penanganan bencana yang komprehensif memerlukan sumber dana yang memadai

Kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi

UU No. 24 tahun 2007

Kebutuhan akan sarana prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi

Tuntutan masyarakat akan penanganan bencana yang cepat dan tepat

Kurangnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas dan fungs secara optimal

PP No. 21 tahun 2008

Dibutuhkan kesepakatan dengan stakeholder lain dalam melaksanakan langkah pengurangan resiko bencana secara efektif

Belum adanya kesepahaman antar stakeholder untuk melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana

Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Pengurangan Resiko Bencana

PP No. 21 tahun 2008

Masyarakat dan dunia usaha belum cukup peduli akan potensi bencana yang mungkin terjadi

Belum adanya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya

Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana belum terlembaga dengan optimal Penanganan tanggap darurat belum optimal

UU No. 24 tahun 2007, PP No. 21 tahun 2008, Perka BNPB No. 1 tahun 2012, Perka BNPB No. 11 tahun 2014

Belum terjalinnya langkah – langkah penanggulangan bencana yang terpadu dalam menghadapi potensi bencana Belum terjalinnya koordinasi yang optimal antara BPBD dengan unsur masyarakat dalam penanganan bencana

Adanya peraturan perundangan yang meminta untuk melembagakan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana

Belum terbentuknya Kelurahan Tangguh Bencana

Dibutuhkan penanganan tanggap darurat secara cepat dan akurat

Belum optimalnya satgas / tim reaksi cepat penanggulangan bencana

Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana belum optimal

UU no. 24 tahun 2007 & PP No. 21 tahun 2008

Personil BPBD yang ada tidak mencukupi untuk secara cepat menangani tanggap darurat bencana Anggaran dan personil serta kerjasama dengan stakeholder lain belum memadai

Meningkatnya tuntutan akan ganti kerugian dari masyarakat akibat kejadian alam

Belum optimalnya ketersediaan anggaran, personil dan kerjasama dengan stakeholder lain

UU no. 24 tahun 2007 & PP No. 21 tahun 2008


34


B.

KAJIAN VISI DAN MISI SERTA AGENDA PRIORITAS RPJMN TAHUN 2015 - 2019 Merujuk kepada Buku I Agenda Pembangunan Nasional tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, diketahui bahwa visi pembangunan nasional adalah: “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong – Royong” Sementara untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Disamping itu untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:


35


1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh

kebhinekaan

dan

memperkuat

restorasi

sosial

Indonesia. Dari Sembilan agenda prioritas tersebut pada agenda ke-tujuh yaitu: “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik” terdapat 7 (tujuh) sub agenda prioritas yaitu: 1.

Peningkatan Kedaulatan Pangan;

2.

Peningkatan Ketahanan Air;

3.

Peningkatan Kedaulatan Energi;

4.

Melestarikan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;

5.

Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;

6.

Penguatan Sektor Keuangan; dan

7.

Penguatan Kapasitas Fiskal Negara


36


Pada sub agenda ke-empat jelas terbaca bahwa pengelolaan bencana merupakan salah satu sub agenda prioritas yang masuk dalam agenda prioritas untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor srategis ekonomi domestik. Pengelolaan

bencana

ini

diimplementasikan

dalam

bentuk

Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana dengan sasarannya adalah “menurunnya indeks risiko bencana pada pusat – pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi”. Adapun arah kebijakan penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015

–

2019

adalah

untuk

mengurangi

risiko

bencana

dan

meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Strateginya adalah: 1.

Internalisasi

pengurangan

risiko

bencana

dalam

kerangka

pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah, melalui: a. Pengarusutamaan

pengurangan

risiko

bencana

dalam

perencanaan pembangunan nasional dan daerah; b. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten dan skala 1:25.000 untuk kota, yang difokuskan

pada

kabupaten/kota

risiko

tinggi

terhadap

bencana; c. Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), yang menjadi referensi untuk penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota; d. Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota; e. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah; [Renstra BPBD Kota Malang 2015 - 2018]

37


f.

Penyusunan rencana kontijensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.

2.

Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui: a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan

pengetahuan

masyarakat

tentang

kebencanaan; b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi; c. Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat; d. Meningkatkan kerjasama internasional, mitra pembangunan, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; e. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam; f.

Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam; dan

g. Membangun

dan

menumbuhkan

kearifan

lokal

dalam

membangun dan mitigasi bencana. 3.

Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui: a. Penguatan

kapasitas

kelembagaan

dan

aparatur

penanggulangan bencana di pusat dan daerah; b. Penguatan

tata

kelola,

transparansi

dan

akuntabilitas

penyelenggaraan penanggulangan bencana;


38


c. Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik; d. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana; e. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana; f.

Penyediaan

infrastruktur

mitigasi

dan

kesiapsiagaan

(shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu

evakuasi)

menghadapi

bencana,

yang

difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana; g. Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan paska bencana; h. Pengembangan Desa Tangguh Bencana di kawasan risiko tinggi bencana untuk mendukung Gerakan Desa Hebat; dan i.

Peningkatan

kapasitas

manajemen

dan

pendistribusian

logistik kebencanaan, melalui pembangunan pusat – pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah pulau, yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil Analisa: Dari konstruksi perencanaan pembangunan nasional ini terlihat bahwa urusan pengelolaan bencana merupakan salah satu sub agenda strategis pembangunan nasional dalam menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif demi terwujudnya kemandirian ekonomi nasional. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut terlihat bahwa dalam RPJMN 2015 – 2019 upaya – upaya pengelolaan bencana lebih diarahkan untuk meminimalisir risiko bencana dengan sasaran untuk [Renstra BPBD Kota Malang 2015 - 2018]

39


menurunkan indeks risiko bencana pada pusat – pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. Upaya pengelolaan bencana untuk mengurangi risiko bencana ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) langkah secara simultan yakni: 1) internalisasi upaya mitigasi bencana dalam peraturan perundang – undangan nasional dan daerah; 2) menurunkan tingkat kerentanan terhadap bencana melalui peningkatan civil society awareness dan kepedulian dunia usaha; dan 3) peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui peningkatan

kualitas

aparatur

dan

penyediaan

infrastruktur

penanggulangan bencana. Selanjutnya tiga langkah srategi tersebut agar dapat direalisasikan secara terencana dan terukur selanjutnya akan diaplikasikan secara konkret dalam bentuk program dan kegiatan dari satuan kerja pelaksana penanggulangan bencana baik di tingkat nasional dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun di tingkat daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Perumusan program dan kegiatan ini pada tingkat daerah juga harus mengacu kepada RPJMD yang berlaku agar selaras dengan visi misi dan program prioritas dari kepala daerah / wakil kepala daerah yang masih menjabat. C.

KAJIAN VISI DAN MISI SERTA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) TAHUN 2015 - 2019 Berdasarkan rancangan Renstra BNPB tahun 2015 – 2019 diketahui bahwa visi BNPB adalah sebagai berikut: “Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana” Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005


40


– 2025 yaitu bagaimana negara mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana, serta membangung budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 8 (delapan) misi BNPB tahun 2015 – 2019 yaitu sebagai berikut: 1.

Mewujudkan pengurangan risiko bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional, serta mewujudkan budaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pemerintah, swasta dan masyarakat;

2.

Menyelenggarakan penanganan darurat bencana secara cepat, efektif

dan

efisien

melalui

optimalisasi

dan

mobilisasi

sumberdaya penanggulangan bencana nasional; 3.

Menyelenggarakan

pemulihan

wilayah

dan

masyarakat

pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik

dari

sebelum

terjadi

bencana

secara

terkoordinasi,

terencana dan terkendali yang berdimensi pengurangan risiko bencana; 4.

Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal BNPB untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara optimal;

5.

Menyelenggarakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya secara transparan dengan menerapkan prinsip good governance;


41


6.

Menyelenggarakan

pemeriksaan

dan

profesional

dan

berkualitas

dalam

kebocoran

dan

penyelewengan

pengawasan rangka

dalam

secara

meminimalkan

penyelenggaraan

penanggulangan bencana; 7.

Mewujudkan

sumberdaya

manusia

dan

aparatur

penanggulangan bencana yang andal melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang responsif terhadap lingkungan strategis penanggulangan bencana; 8.

Meningkatkan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara real time dan interaktif dalam rangka menyediakan data, informasi dan penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sebagai penjabaran atas visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan 2015 – 2019 adalah: 1.

Meningkatkan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana agar

terwujud

penanggulangan

pembangunan bencana,

nasional

serta

yang

meningkatkan

berdimensi kapasitas

kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana agar terwujud penanggulangan bencana yang terpadu; 2.

Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;

3.

Meningkatkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk mewujudkan pemulihan wilayah dan masyarakat yang lebih baik dibandingkan sebelum kejadian bencana;


42


4.

Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang

ditetapkan

BNPB

untuk

kesiapsiagaan

menghadapi

ancaman bencana dan distribusi bantuan secara cepat pada saat penanganan darurat; 5.

Meningkatkan kapasitas manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;

6.

Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transpan dan akuntabel;

7.

Meningkatkan kemampuan dan keandalan sumberdaya manusia dan

aparatur

dalam

mengadaptasi

dan

mengantisipasi

perubahan lingkungan dan respon terhadap ancaman bencana; 8.

Meningkatkan kualitas data dan informasi penanggulangan bencana

yang

terintegrasi,

serta

memperluas

jaringan

penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang aktual. Adapun sasaran strategis berdasarkan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang akan dicapai meliputi: 1.

Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan outcomenya: meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;

2.

Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan outcome-nya:

meningkatnya kecepatan pemberian

bantuan darurat, penyelamatan banyak nyawa (save more lives)


43


pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana; 3.

Meningkatnya

kualitas

rehabilitasi

dan

rekonstruksi

pascabencana dengan outcome-nya: terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia 4.

Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB dengan outcome-nya: Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;

5.

Meningkatnya

dukungan

manajemen

dan

dukungan

pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan outcome-nya

meningkatnya

kualitas

perencanaan

dan

penganggaran, produk hokum dan perundang – undangan, tata kelola administrasi dan keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana

dan

prasarana

penyelenggaraan

penanggulangan

bencana; 6.

Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transpan dan akuntabel dengan outcome-nya: meningkatnya

kualitas

pengendalian,

pengawasan

dan

pemeriksanaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup BNPB; 7.

Terwujudnya keandalan sumberdaya manusia penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana


44


dengan outcome-nya: meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; 8.

Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan penerangan penanggulangan bencana dengan outcomenya: terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan realtime. Analisa: Membaca visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis BNPB

tahun 2015 – 2019 di atas terlihat bahwa terdapat beberapa point kunci yang menjadi isu utama yaitu: 1.

Pengurangan risiko bencana yang terintegrasi;

2.

Kecepatan penanganan tanggap darurat bencana;

3.

Rehabilitasi dan rekonstruksi secara terkoordinasi, terencana dan terkendali;

4.

Penyediaan logistik dan sarana prasarana yang optimal;

5.

Good governance; dan

6.

Sistem informasi kebencanaan yang aktual dan terintegrasi. Enam point tersebut akan menjadi titik fokus dalam penyusunan

program dan kegiatan BPBD Kota Malang selama periode 2015 – 2018 sesuai periode Rencana Strategis yang disusun ini sehingga Renstra dari BPBD Kota Malang dapat selaras dengan Renstra BNPB. Sinkronisasi diperlukan agar kebijakan penanggulangan bencana antara pusat dan daerah dapat terwujud dalam satu benang merah untuk menciptakan kesinambungan program pembangunan antara pusat dan daerah.


45


D.

KAJIAN VISI DAN MISI SERTA PROGRAM PRIORITAS RPJMD KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018 Berdasarkan RPJMD Kota Malang tahun 2013 – 2018 diketahui bahwa visi pembangunan Kota Malang adalah: “Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat” Adapun visi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Istilah MARTABAT adalah istilah yang menunjuk pada harga diri

kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi 'Menjadikan Kota Malang sebagai Kota BERMARTABAT' diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT). Untuk dapat disebut sebagai Kota BERMARTABAT, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulankeunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang. Selain itu, visi BERMARTABAT dapat menjadi akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi – kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013 – 2018, yakni: BERsih, Makmur, Adil, Religius – toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik.


46


Masing-masing

akronim

dari

BERMARTABAT

tersebut

akan

dijelaskan sebagai berikut: Bersih

: Lingkungan kota yang bebas dari tumpukan sampah dan limbah

adalah

kondisi

yang

diharapkan

dalam

pembangunan Kota Malang sepanjang periode 2013-2018. Selain

itu,

bersih

juga

harus

menjadi

ciri

dari

penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang bersih (clean governance) harus diciptakan agar kepentingan masyarakat dapat terlayani dengan sebaik-baiknya. Makmur

: Kondisi makmur di Kota Malang tercapai jika seluruh masyarakat Malang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masingmasing.

Dalam

kaitannya

dengan

upaya

mencapai

kemakmuran, kemandirian adalah hal penting. Masyarakat makmur yang dibangun di atas pondasi kemandirian merupakan kondisi yang hendak diwujudkan dalam periode pembangunan Kota Malang 2013 - 2018. Adil

: Adil diartikan sebagai diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan posisi semua warga masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga dimaksudkan

sebagai

pemerataan

distribusi

hasil

pembangunan daerah. Religius-toleran: Dalam masyarakat yang religius dan toleran, semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat. Apapun bentuk perbedaan di kalangan masyarakat dihargai dan dijadikan sebagai faktor pendukung pembangunan daerah. Sehingga, dengan pemahaman religius yang toleran, tidak akan ada konflik dan pertikaian antar masyarakat yang berlandaskan perbedaan SARA di Kota Malang. [Renstra BPBD Kota Malang 2015 - 2018]

47


Terkemuka

: Terkemuka dalam hal ini diartikan sebagai pencapaian prestasi yang diperoleh melalui kerja keras sehingga diakui oleh dunia luas. Kota Malang selama lima tahun ke depan diharapkan memiliki banyak prestasi, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Terkemuka juga dapat

juga

berarti

kepeloporan.

Sehingga,

seluruh

masyarakat Kota Malang diharapkan tampil

menjadi

pelopor pembangunan di lingkup wilayah masing-masing. Aman

: Situasi aman berarti bahwa masyarakat Kota Malang terbebas dari segala gangguan, baik berupa fisik maupun non-fisik, yang mengancam ketentraman kehidupan dan aktivitas masyarakat. Sehingga situasi masyarakat akan kondusif

untuk

turut

serta

mendukung

jalannya

pembangunan. Berbudaya

: Masyarakat Kota Malang yang berbudaya merupakan kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukkan dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari di

semua

tempat.

Masyarakat

menjunjung

tinggi

kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku berbudaya juga ditunjukkan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan masa terdahulu dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Asri

: Maka, Kota Malang dalam lima tahun ke depan harus kembali asri, bersih, segar, dan indah. Sehingga, segala pembangunan Kota Malang, baik fisik maupun non-fisik, diharuskan untuk menjadikan aspek kelestarian lingkungan sebagai

pertimbangan

diwujudkan

dengan

utama. partisipasi

Hal

ini

nyata

harus dari

dapat seluruh

masyarakat, tanpa kecuali. [Renstra BPBD Kota Malang 2015 - 2018]

48


Terdidik

: Terdidik

adalah

kondisi

mendapatkan pendidikan

dimana

semua

masyarakat

yang layak sesuai dengan

peraturan perundangan. Amanat Undang-Undang nomer 12 tahun 2012 mewajibkan tingkat pendidikan dasar 12 tahun bagi

seluruh

warga

negara

Indonesia.

Selain

itu,

diharapkan masyarakat akan mendapatkan pendidikan dan ketrampilan yang sesuai dengan pilihan hidup dan profesi masing-masing. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kota Malang selama 2013 – 2018 beserta tujuan dan sasaran masing-masing yaitu sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan; Ada dua tujuan dari misi ini yaitu: a. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan; Dengan sasaran: Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan b. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan; Dengan sasaran: Meningkatnya

aksesibilitas,

kualitas,

dan

pemerataan

pelayanan kesehatan. 2. Meningkatkan produktifitas dan daya saing daerah; Terdapat tiga tujuan dari misi ini yakni: a. Meningkatkan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah; [Renstra BPBD Kota Malang 2015 - 2018]

49


Dengan sasaran: 1) Meningkatnya aktifitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM; 2) Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata; b. Memperluas kesempatan kerja; Dengan sasaran: 1) Meningkatnya kesempatan kerja; 2) Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah. c. Menjamin ketersediaan dan akses pangan utama; Dengan sasaran: Meningkatnya ketersediaan pangan utama 3. Meningkatkan

kesejahteraan

dan

perlindungan

terhadap

masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial; Terdapat tiga tujuan dari misi ini yaitu: a. Meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan; Dengan sasaran: 1) Menurunnya prosentase penduduk miskin; 2) Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); 3) Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana. b. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender; Dengan sasaran: Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender.


50


c. Meningkatkan kualitas kerukunan sosial masyarakat; Dengan sasaran: 1) Meningkatnya kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama; 2) Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib. 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan; Ada dua tujuan pada misi ini yakni: a. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota. Dengan sasaran: Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan. b. Meningkatkan

tertib

pemanfaatan

ruang

kota

sesuai

pemanfaatan

ruang

kota

sesuai

peruntukannya. Dengan sasaran: Meningkatnya

tertib

peruntukannya 5. Meningkatkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Terdapat dua tujuan pada misi ini yaitu: a. Melaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan; Dengan sasaran: Terlaksananya reformasi birokrasi b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat;


51


Dengan sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang professional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Analisa: Jika melihat agenda prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang tahun 2013 – 2018 maka akan terlihat bahwa terciptanya kondisi Aman, seperti yang terkandung dalam Visi Kota Malang tersebut, merupakan salah satu prioritas untuk membentuk suasana yang kondusif demi keberlanjutan pembangunan. Aman disini berarti masyarakat, baik civil society maupun dunia usaha, memiliki keleluasaan untuk melaksanakan aktifitasnya sehari – hari, termasuk dalam berkontribusi untuk pembangunan, dengan bebas dari bahaya yang berwujud fisik maupun non fisik. Bebas dari bahaya ini juga berarti terbebas dari ancaman bencana baik alam, non alam, maupun sosial. Disinilah peran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan bencana, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang untuk meminimalisir potensi terjadinya bencana

secara

terencana,

terkoordinir,

dan

terpadu

melalui

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan disusun dalam Rencana Strategis ini guna pencapaian secara optimal kondisi aman dimaksud. Dari misi ke-tiga khususnya pada tujuan pertama sasaran ke-tiga, terlihat jelas bahwa sasaran Kota Malang dalam RPJMD tahun 20132018 adalah “Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana”. Berdasarkan sasaran tersebut maka baik strategi kebijakan maupun program kegiatan dari BPBD Kota Malang akan difokuskan untuk mewujudkan sasaran dari misi ke-tiga tersebut. Dalam rangka mewujudkan misi tersebut khususnya tujuan dan sasaran berkenaan maka perlu ditekankan bahwa definisi dari “perlindungan terhadap korban bencana” mencakup perlindungan mulai dari tahap prabencana, [Renstra BPBD Kota Malang 2015 - 2018]

52


masa tanggap darurat, sampai pada pascabencana sehingga langkahlangkah yang akan dilakukan oleh BPBD Kota Malang untuk melindungi korban bencana akan dimulai dari proses pengurangan risiko bencana (mitigasi

bencana)

dengan

melibatkan

segenap

stakeholder

penanggulangan bencana di Kota Malang sebagai langkah untuk pencegahan bencana dan juga untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Setelah upaya-upaya mitigasi bencana secara optimal dilakukan maka selanjutnya adalah melindungi korban bencana saat terjadi bencana melalui langkah-langkah penyelamatan, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan logistik dari korban bencana. Selanjutnya perlindungan terhadap korban bencana dilanjutkan dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap sarana prasarana yang rusak akibat bencana sehingga kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat kembali normal bahkan dapat semakin tumbuh dan berkembang. Selanjutnya dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi lingkungan daerah secara berkesinambungan, diperlukan kondisi lingkungan kondusif yang dapat dicapai dengan meminimalisir potensi – potensi bencana yang ada sehingga aktifitas pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terkait dalam pemanfaaan lingkungan tersebut dapat berlangsung dengan secara efektif dan efisien. Disinilah peran BPBD Kota Malang dalam menciptakan lingkungan yang kondusif tersebut karena salah satu fokus utama dari pengelolaan bencana adalah meminimalisir risiko bencana dengan program mitigasi risiko bencana yang terencana, terkoordinir, dan terintegrasi sehingga agenda pemerintah daerah dapat tercapai melalui implementasi program dan kegiatan BPBD Kota Malang khususnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana.


53


E.

PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS Berdasarkan identifikasi permasalahan dan kajian terhadap beberapa produk perencanaan di tingkat pusat dan daerah yang telah dijabarkan sebelumnya dapat ditarik beberapa hal yang menjadi isu strategis bagi BPBD Kota Malang yaitu: 1.

Penyusunan

kajian

–

kajian

ilmiah

dalam

perencanaan

pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana; 2.

Penyusunan

Peraturan

Daerah

tentang

Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana di Kota Malang untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam tahap prabencana, tanggap darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; 3.

Peningkatan kapasitas dan civil society awareness dalam kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana di lingkungannya;

4.

Peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan bencana agar dapat bertindak secara cepat, tepat, terencana, dan terkoordinir dalam penanggulangan bencana;

5.

Kesiapan logistik dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana;

6.

Internalisasi dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam pembangunan dan produk

– produk

hukum perencanaan

pembangunan; 7.

Pembentukan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Isu – isu tersebut akan menjadi perhatian utama bagi BPBD Kota

Malang dalam menyusun perencanaan untuk periode Rencana Strategis yang disusun ini sehingga visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan hingga program dan kegiatan yang akan dijalankan dapat selaras dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD dan juga sinkron dengan produk – produk perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat dan instansi penanggulangan bencana vertikal. [Renstra BPBD Kota Malang 2015 - 2018]

54

[BAB IV : Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Kebijakan]

BAB IV

VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN

Setelah

dalam

pembahasan

sebelumnya

telah

diidentifikasi

mengenai permasalahan yang terkait dengan penanggulangan bencana di Kota Malang dan kajian produk – produk hukum perencanaan baik di tingkat

pusat

maupun

daerah

yang

menjadi

acuan

dalam

alur

perencanaan penanggulangan bencana, serta isu – isu strategis yang menjadi pokok perhatian dalam penyusunan rencana program dan kegiatan dari BPBD Kota Malang, maka selanjutnya berdasarkan analisis tersebut dengan tetap bertitik tolak pada tugas dan fungsi BPBD Kota Malang sesuai peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan, akan dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan dari BPBD Kota Malang untuk kurun waktu 2015 – 2018. A. VISI DAN MISI 1. V i s i Visi BPBD Kota Malang untuk tahun 2015 – 2018 adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Kota Malang Yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh Menghadapi Bencana” Dari visi tersebut ada beberapa kosa kata yang perlu didefinisikan sebagai berikut: Tanggap

: adalah

cepat

dapat

mengetahui

dan

menyadari gejala yg timbul akan potensi bencana. Hal ini berarti setiap unsur yang terkait dengan penanggulangan bencana baik


55


itu pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha harus memiliki daya sensitifitas yang tinggi akan gejala – gejala di lingkungannya yang

akan

menuju

ke

arah

terjadinya

bencana, sehingga dapat dilakukan langkah – langkah preventif sesegera mungkin melalui mitigasi risiko bencana agar potensi bencana tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Tangkas

: cekatan,

sigap,

dan

gesit

dalam

menanggulangi setiap bencana, baik dalam bentuk potensi bencana maupun kejadian bencana. Kecekatan dan kesigapan ini wajib dimiliki oleh setiap unsur penanggulangan bencana dalam pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Tangguh

: kuat dan handal dalam menghadapi bencana, dimana

kekuatan

dibentuk

secara

/

kehandalan

terencana,

tersebut

terpadu

dan

menyeluruh yang meliputi unsur – unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kehandalan menghadapi bencana ini dibentuk melalui

penyusunan

mengadopsi

risiko

regulasi

bencana,

yang

penyiapan

sumber daya manusia dan sarana prasarana yang

memadai

untuk

penanggulangan

bencana sehingga setiap unsur yang terkait memiliki

kapasitas

yang

prima

dalam

mencegah dan menangani bencana. [Renstra BPBD Kota Malang 2015 - 2018]

56


2. M i s i Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut di atas maka ditetapkan 3 (tiga) misi yaitu sebagai berikut: 1.

Melindungi masyarakat Kota Malang dari risiko bencana melalui mitigasi bencana;

2.

Mengembangkan manajemen kebencanaan yang terencana, terpadu dan terkoordinir untuk meningkatkan kemampuan pemerintah,

masyarakat

dan

dunia

usaha

dalam

penanggulangan bencana; 3.

Menjamin kualitas hidup masyarakat dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang adil, terukur, dan akuntabel.

B. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dimaksudkan untuk mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Berikut ditetapkan tujuan dan sasaran dari BPBD Kota Malang untuk rencana penanggulangan bencana dalam kurun waktu 2015 – 2018: Misi 1

: Melindungi masyarakat Kota Malang dari risiko bencana melalui mitigasi bencana

Tujuan

: Menurunkan risiko bencana melalui pencegahan dan peningkatan

kesiapsiagaan

bencana

bagi

seluruh

pemangku kepentingan di Kota Malang Sasaran

: Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan terwujudnya masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana


57


Misi 2

: Mengembangkan

manajemen

kebencanaan

yang

terencana, terpadu dan terkoordinir untuk meningkatkan kemampuan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana Tujuan

: Mewujudkan pelayanan tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur

Sasaran

: Melindungi

masyarakat

korban

bencana

dengan

membangun sistem tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku Misi 3

: Menjamin kualitas hidup masyarakat dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang adil, terukur, dan akuntabel

Tujuan

: Normalisasi

kehidupan

masyarakat

pascabencana

melalui perbaikan sarana prasarana publik Sasaran

: Pemulihan

dan

berkembangnya

seluruh

aspek

kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana fisik dan pendampingan non-fisik C. STRATEGI Penetapan strategi dimaksudkan untuk menetapkan cara mewujudkan tujuan, berdasarkan analisis rasional atas konsep dan realitas di lapangan. Strategi kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen BPBD Kota Malang. [Renstra BPBD Kota Malang 2015 - 2018]

58


Untuk dapat menetapkan stategi yang tepat yang berpijak pada kondisi realistis yang disusun secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif

maka

dipergunakan

analisis

SWOT

(Strength,

Weakness, Opportunity, Threat). Tabel 5. Matriks SWOT Penyusunan Strategi Kekuatan (Strength)

Analisis Faktor Internal

a) b)

Analisis Faktor Eksternal Peluang (Opportunity) a) Tingginya tingkat kepedulian masyarakat terhadap korban bencana; b) Masih tingginya kepedulian masyarakat untuk membantu penanganan bencana.

Ancaman (Threat) a) Penanggulangan bencana belum terkoordinir secara terpadu dan terencana; b) Tingkat ancaman risiko bencana (skor Indeks Kerawanan Bencana tahun 2013 sebesar 114 = Sedang)

Meningkatnya kepedulian pemerintah akan bencana melalui peraturan perundang – undangan yang memadai; Adanya komitmen dari pemerintah melalui pendanaan dan sarana prasarana yang semakin meningkat

Kelemahan (Weakness) a) b)

Strategi SO (Stregth vs Opportunity) a) Peningkatan kesadaran masyarakat bahwa penanggulangan bencana adalah urusan bersama yang wajib ditangani bersama; b) Terlibatnya masyarakat secara aktif untuk ikut serta menjaga lingkungannya dari dampak bencana; c) Ketersediaan sarana & prasarana penanggulangan bencana yang memadai

Kapasitas aparatur penanggulangan bencana masih belum memadai; Belum tersedianya kajian – kajian untuk pengurangan risiko bencana

Strategi WO (Weakness vs Opprtunity) a) b)

Penyediaan peta dan kajian risiko bencana pada 5 kecamatan di Kota Malang; Peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan bencana

Strategi ST (Strength vs Threat)

Strategi WT (Weakness vs Threath)

a) Terjalinnya kerjasama lintas sektor dengan segenap stakeholder penanggulangan bencana; b) Pelaksanaan kerjasama dengan segenap stakeholder yang terkait dengan penanggulangan bencana

a) Pemberian pelayanan rehabilitasi & rekonstruksi secara cepat & tepat sesuai kebutuhan dari warga korban bencana; b) Penyediaan sumber daya manusia dan dana yang memadai melalui APBD dan APBN untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi;

Dengan mencermati sinergi dari faktor-faktor internal dan faktor – faktor eksternal yang didasarkan pada analisis SWOT, maka Strategi BPBD Kota Malang yang akan menjadi pola gerak pelaksanaan program adalah: 1.

Penyediaan kajian risiko bencana dan peta rawan bencana pada 5 kecamatan di Kota Malang;


59


2.

Penanaman

kesadaran

terhadap

seluruh

pemangku

kepentingan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) bahwa

penanggulangan

bencana

merupakan

urusan

bersama; 3.

Pelibatan masyarakat secara aktif untuk ikut serta menjaga lingkungannya dari dampak bencana;

4.

Peningkatan kapasitas aparatur/relawan penanggulangan bencana;

5.

Penyediaan sarana prasarana dan logistik penanggulangan bencana yang memadai;

6.

Pelaksanaan kerjasama lintas sektor dengan segenap stakeholder penanggulangan bencana;

7.

Penyediaan sumber daya manusia dan dana yang memadai melalui APBD dan APBN untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi;

8.

Pelaksanaan kerjasama dengan segenap stakeholder yang terkait dengan penanggulangan bencana;

9.

Pemberian pelayanan rehabilitasi & rekonstruksi secara cepat & tepat sesuai kebutuhan dari warga korban bencana.

D. KEBIJAKAN Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama periode rencana strategis ini. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya Berdasarkan

hasil

formulasi

strategi

dikembangkan dan ditetapkan, kebijakan

yang

telah

yang diambil untuk

melaksanakan Program dan Kegiatan BPBD Kota Malang untuk jangka waktu tahun 2015 – 2018 adalah sebagai berikut:


60


1. Melaksanakan kajian risiko bencana dan pemetaan detail kerawanan bencana pada skala 1 : 5.000 pada tingkat kecamatan; 2. Melaksanakan sosialisasi, diseminasi, penyebaran brosur / leaflet, pemasangan banner di lokasi strategis, pembuatan situs internet, dan penyiaran di media massa; 3. Membentuk relawan – relawan penanggulangan bencana di tingkat kelurahan sebagai garda terdepan pencegahan & penanggulangan bencana di lokasi – lokasi rawan bencana; 4. Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis secara kontinyu terhadap aparatur/relawan penanggulangan bencana; 5. Menyediakan sarana prasarana dan logistic penanggulangan bencana yang memadai baik melalui dana APBD maupun APBN; 6. Menyusun dasar hukum tertulis untuk menjadi acuan dalam penanggulangan bencana dan berkomunikasi secara intensif, harmonis, dan efektif dengan stakeholder penanggulangan bencana; 7. Menyusun rencana kerja dan anggaran program rehabilitasi dan rekonstruksi melalui analisis teknis yang memadai dengan basis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat; 8. Menyusun dasar hukum tertulis dan menjalin komunikasi yang harmonis dan efektif dengan stakeholder lainnya dalam rangka dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban bencana; 9. Memantau secara kontinyu kondisi korban bencana dan melaksanakan survey kepuasan publik secara berkala.


61

[BAB V : Indikator Kinerja dan Program Kegiatan]

BAB V

INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM KEGIATAN Sebagai upaya untuk memberikan tolak ukur dalam pelaksanaan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama atau juga disebut Indikator Kinerja Strategis yang akan menjadi acuan dalam perumusan program dan kegiatan. Perumusan Indikator Kinerja ini mengacu pada konsep SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time – Bound). Specific artinya indikator yang ditetapkan haruslah jelas, tegas, lugas, dan detail. Measurable artinya indikator tersebut haruslah dapat terukur dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Achievable berarti target indikator tersebut haruslah realistis dan dapat dicapai, dalam arti target yang ditetapkan tidak terlalu ambisius namun juga tidak terlalu mudah. Relevant artinya target yang ditetapkan harus memiliki keterkaitan langsung dengan sasasan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini. Time – Bound artinya target yang ditetapkan memiliki batas waktu untuk dicapai. Sementara itu untuk mencapai target indikator yang ditetapkan seperti yang telah diterangkan di atas maka diperlukan langkah – langkah operasional

berupa

Program

dan

Kegiatan

beserta

rencana

pendanaannya dengan indikator kinerja program / kegiatan setiap tahunnya dengan perumusan target yang juga mengacu pada konsep SMART. Target – target indikator kinerja program / kegiatan tahunan ini merupakan target yang ditetapkan untuk mewujudkan target indikator kinerja strategis / utama yang telah ditetapkan sebelumnya.


62


A.

INDIKATOR KINERJA

Tabel 6. Matriks Indikator Kinerja BPBD Kota Malang 2015 - 2018 MISI 3 RPJMD Kota Malang : Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial MISI 1 BPBD Kota Malang

: Melindungi masyarakat kota malang dari risiko bencana melalui mitigasi bencana TUJUAN

No.

Uraian

Indikator

1.

Menurunkan risiko bencana melalui pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana bagi seluruh pemangku kepentingan di Kota Malang

Persentase menurunnya kejadian bencana

Rumus

Kondisi Awal 2014

0

Target 2015 5%

2016 5%

2017 5%

2018 5%

SASARAN No.

Uraian

Indikator

1.

Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan terwujudnya masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana

a. Persentase menurunnya kejadian bencana b. Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang


Rumus

Kondisi Awal 2014

2015

2016

2017

2018

0

3 Kel.

3 Kel.

3 Kel.

3 Kel.

0

Jumlah kelurahan yang mendapat pelatihan dan bantuan sarana prasarana untuk menjadi tangguh menghadapi bencana

Target 5%

5%

5%

63

5%


MISI 3 RPJMD Kota Malang : Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial MISI 2 BPBD Kota Malang

: Mengembangkan manajemen kebencanaan yang terencana, terpadu dan terkoordinir untuk meningkatkan kemampuan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana TUJUAN

No. 1.

Uraian Mewujudkan pelayanan tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur

Indikator

Rumus

Rata – rata waktu tanggap (respond time) bencana

Kondisi Awal 2014 0

Target 2015

< 1 jam

2016

< 1 jam

2017

< 1 jam

2018

< 1 jam

SASARAN No. 1.

Uraian Melindungi masyarakat korban bencana dengan membangun sistem tanggap darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku

Indikator a. Rata – rata waktu tanggap (respond time) bencana

Rumus

Kondisi Awal 2014

Target 2015

2016

2017

2018

0

< 1 jam

< 1 jam

< 1 jam

< 1 jam

b. Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi

0

100%

100%

100%

100%

c. Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik

0

100%

100%

100%

100%


64


MISI 3 RPJMD Kota Malang : Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial MISI 3 BPBD Kota Malang

: Menjamin kualitas hidup masyarakat dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang adil, terukur, dan akuntabel TUJUAN

No.

Uraian

Indikator

1.

Normalisasi kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan sarana prasarana publik

Persentase sarana prasarana yang direhabilitasi dan direkonstruksi pascabencana

Rumus

Kondisi Awal 2014 0

Target 2015

2016

2017

2018

25%

25%

25%

25%

SASARAN No.

Uraian

1.

Pemulihan dan berkembangnya seluruh aspek kehidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana fisik dan pendampingan nonfisik

Indikator

Rumus

a. Persentase sarana prasarana yang direhabilitasi pascabencana b. Persentase sarana prasarana yang direkonstruksi pascabencana c. Persentase jumlah kepala keluarga korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik d. Persentase kepuasan warga korban bencana terhadap pelayanan penanggulangan bencana


IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Target

Kondisi Awal 2014

2015

2016

2017

2018

0

25%

25%

25%

25%

0

25%

25%

25%

25%

0

50%

50%

50%

50%

0

80%

80%

80%

80%

65


B.

PROGRAM KEGIATAN


66



67



68



69



70



71



72

[BAB VI : Penutup]

BAB VI

PENUTUP Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang ini disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018 yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Kota Malang. Rencana Strategis BPBD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat

yang

mengedepankan

perencanaan

berbasis

pada

masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih

banyak

para

pelaku

pembangunan

(stakeholders)

dalam

menciptakan Good Governance sesuai dengan ketentuan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya

merembes ke bawah

(trickle down effect)

sehingga

keberpihakan pada masyarakat kecil sesuai semboyan Walikota dan Wakil Walikota Malang “Peduli Wong Cilik” benar-benar dikedepankan. Rencana Strategis ini akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) BPBD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis ini wajib dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pembangunan dibidang

Penanggulangan

Bencana

oleh

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Malang dalam kurun waktu 2015 – 2018.


73

[BAB VI : Penutup]

Untuk mencapai berbagai target indikator sasaran pembangunan di bidang penanggulangan bencana yang telah termuat didalam Renstra ini dibutuhkan kontribusi, dukungan, kerjasama serta komitmen yang kuat dari

para

pelaku

penanggulangan

pemangku

bencana.

kepentingan

Oleh

pembangunan

karenanya

Renstra

ini

bidang perlu

disosialisasikan kepada stakeholder agar dapat diwujudkan keserasian, sinkronisasi dan sinergisme pelaksanaan Renstra ini untuk mencapai target utama dari pengelolaan bencana yakni memberikan rasa aman bagi masyarakat Kota Malang khususnya dan bangsa dan negara pada umumnya dari bahaya bencana. Walaupun Renstra ini telah memperhatikan semua faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal yang sangat cepat dan kompleks, oleh karena itu selama kurun waktu berlakunya Renstra ini dapat dilakukan berbagai upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan seperlunya. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang ini diucapkan penghargaan yang setinggi – tingginya dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa

senantiasa

memberikan

petunjuk

dan

hidayah-Nya

untuk

memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas – tugas penanggulangan bencana.


74

R E N C A N A S T R A T E G I S (RENSTRA)

Recommend Documents