PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (R E N S T R A)
KECAMATAN KATAPANG TAHUN 2011-2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
2015
KATA PENGANTAR Puji Syukur kehadirat Alloh SWT kami panjatkan atas limpahan Rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Katapang Tahun 2011 – 2015. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2011-2015 yang juga menjadi dasar Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Renstra ini juga merupakan penjabaran dari Visi, Misi Kecamatan yang menjadi penopang pencapaian Visi Misi Bupati-Wakil Bupati terpilih selama 2011-2015 yang akan datang yang dalam implementasinya akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan ketersediaan anggaran. Diharapkan Dokumen Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan / pengembangan kegiatan di Kecamatan Katapang sampai dengan lima tahun ke depan. Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra ini dapat menjadi pemacu kinerja aparatur terutama dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berdampak pada peningkatan PAD khususnya dan peningkatan IPM Kecamatan pada umumnya
Katapang,28 Juli 2015 CAMAT KATAPANG,
Drs. AGUS RIZAL, M.Si PEMBINA NIP. 19680812 199010 1 001
DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4
BAB II
1 1 1-2 2
GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
BAB III
Latar Belakang …………………………………………………………………....... ...... Landasan Hukum ……………………………………………………………............... Maksud dan Tujuan ………………………………………………………….............. Sistematika Penulisan ............................................................
Kondisi Geografis .................................................................. Struktur Organisasi ............................................................... Tugas Pokok dan Fungsi ......................................................... Kondisi Sumber Daya Aparatur ................................................ Kinerja Pelayanan ................................................................. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD..............
3 3-4 7-8 8-9 9 10
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK & FUNGSI Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan ....................................................................... 11 Visi,Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih ...................................... 11 Penentuan Isu-isu Strategis ............................................................. 11
BAB IV
VISI,MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 4.2 4.3
BAB V
12 12 13
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN 5.1 5.2
BAB VI
Visi dan Misi Kecamatan Katapang ............................................ Rencana Kinerja..................................................................... Renstra Kecamatan Katapang 2011-2015 ..................................
Program dan Kegiatan Tahun 2011............................................ Program dan Kegiatan Tahun 2012 ...........................................
PENUTUP .....................................................................................
15 16 17
BAB I PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan ini disusun untuk memberikan gambaran secara umum jenis aktivitas/kegiatan serta pelayanan publik yang akan dilaksanakan di kecamatan Katapang khususnya dalam mendukung program kerja dan pencapaian visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih selama 5(lima) tahun kedepan. Secara umum Renstra ini diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu : a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam lima tahun kedepan; b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Selain itu Renstra juga merupakan salah satu dokumen yang menjadi dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat yang akan dievaluasi setiap akhir tahun yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
1.2
LANDASAN HUKUM 1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI No.4421); 2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara RI No.4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No.59, Tambahan Lembaran Negara RI No.4844); 3. UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 166, Tambahan Lembaran Negara RI No.4916); 4. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Th. 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara RI No.4578); 5. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Th. 2008 No. 19, Tambahan Lembaran Negara RI No.4815); 6. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Th. 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara RI No.4817); 7. Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung 9. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung
1.3
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud : Maksud penyusunan dokumen Renstra ini adalah untuk menjadi pedoman/acuan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Kecamatan Katapang dalam menjalankan berbagai program dan kegiatannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
Tujuan : - Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 5 tahun; - Untuk memberikan landasan kebijakan taktis stategi lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan. 1.4
SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini adalah sebagai berikut : Bab 1
:
PENDAHULUAN Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan dari Dokumen Renstra ini
Bab 2
:
GAMBARAN PELAYANAN SKPD Berisi gambaran tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Katapang, Sumber Daya Aparaturnya, Kinerja Pelayanannya serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan yang ada di Kecamatan Katapang
Bab 3
:
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berisi Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan, Uraian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil KDH Terpilih serta Penentuan isu-isu Strategis pembangunan daerah 2011-2015
Bab 4
:
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Berisi Visi dan Misi Kecamatan Katapang, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan SKPD
Bab 5
:
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Berisi Program dan Kegiatan 2011 serta Rencana Strategis Kecamatan Katapang periode 2011-2015 yang terdiri dari penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran serta indikator sasaran serta Rencana Program dan Kegiatan tahun 2012
Bab 6
:
PENUTUP
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1
Kondisi Geografis Kecamatan Katapang berada disebelah barat daya Ibu kota Propinsi Jawa Barat dengan jarak 20 Km dan berada disebelah timur laut Ibu kota Kabupaten Bandung di Soreang dengan jarak 4 Km, dengan batas – batas sebagai berikut : -
Sebelah Sebelah Sebelah Sebelah
Utara Timur Selatan Barat
: : : :
Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Margaasih dan Margahayu Pameungpeuk dan Baleendah Cangkuang dan Soreang Soreang dan Kutawaringin
saat ini Kecamatan Katapang mempunyai luas wilayah 1966,4 Ha (1.572.46 Ha versi BPS), dengan Jumlah penduduk ± 106.899 (109.739 versi BPS) orang (data s.d Bulan Agustus 2011) terdiri dari Laki – laki 53.571 (56.121 versi BPS) orang dan Perempuan 53.328 (53.618 versi BPS) orang, Kecamatan Katapang didukung oleh Wilayah administrasi Pemerintahan sebanyak 7 (tujuh) Desa 22 Dusun, 118 RW dan 469 RT. Data Desa di wilayah Kec. Katapang berdasarkan Perda No.18/2007 tentang Pembentukan Kecamatan Kutawaringin adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2.2
Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa
Sangkanhurip Cilampeni Katapang Pangauban Gandasari Sukamukti Banyusari
Struktur Organisasi. Dalam rangka meningkatkan kerja aparat, telah dilakukan penataan organisasi yang disesuaikan dengan konsep Otonomi Daerah yang masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung antara lain : a. b. c. d.
Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati. Kecamatan dipimpin oleh Camat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan daerah di Kecamatan. Fungsi : -
Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Pengkoordinasian kegiatan–kegiatan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Kecamatan Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Camat Sekretaris Kecamatan Sub Bagian Program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Keuangan Seksi pemerintahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Sosial Budaya Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemeliharaan Prasarana umum
2.3
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan katapang sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung, dapat diuraikan sebagai berikut : -
CAMAT Tugas Pokok : melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi : a. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; c. Mengkoordinasikan penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang – undangan; d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas pelayanan Umum; e. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan; f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan /atau Kelurahan; dan g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.
-
SEKRETARIS CAMAT Tugas Pokok : membantu Camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, informasi kehumasan, ketatausahaan dan melaksanakan tugas – tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta menyelenggarakan fungsi yang meliputi : a. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan; b. Penyelenggraaan persiapan penyusunan anggaran kecamatan; c. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian kecamatan; d. Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, kerumah tanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian Kecamatan; e. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan hukum di lingkungan Kecamatan; f. Penyelenggaraan informasi dan kehumasan; g. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan Kecamatan; h. Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik dibidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan; i. Fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah lainnya di wilayah Kecamatan; j. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Instansi terkait di bidang pengelolaan kesekretariatan Kecamatan. Sekretariat Kecamatan, membawahi : 2.
Sub Bagian Program; Tugas Pokok : merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoodinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan dengan menyelenggarakan fungsi meliputi : a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan; b. Penyusunan rencana operasional dan koodinasi kegiatan dan program kerja kecamatan; c. Pengkoordinasian rencana dan program kegiatan Perangkat Daerah lainnya di wilayah Kecamatan; d. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan; e. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Kecamatan; f. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan penunjang pelaksanaan tugas; g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
h. i. j.
Fasilitasi pembinaan dan pengendalian kegiatan dan program yang dilaksanakan perangkat daerah di Kecamatan; Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dangan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.
3.
Sub bagian Umum dan Kepegawaian; Tugas Pokok : merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan, dengan menyelenggarakan fungsi meliputi : a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan ketatausahaan Kecamatan; b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan Kecamatan; c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas; d. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Kecamatan; e. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas, pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat – rapat dinas; f. Pelaksanaan informasi dan pelayanan hubungan masyarakat, pengurus kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor; g. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan asset Kecamatan lainnya; h. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor; i. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan investarisasi perlengkapan kantor; j. Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Kecamatan; k. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan; l. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian; m. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai; n. Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pension dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai; o. Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan structural, teknis dan fungsional serta ujian dinas; p. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai; q. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pension dan cuti pegawai; r. Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, Sumpah/janji Pegawai; s. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; t. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; u. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.
4.
Sub Bagian Keuangan Tugas Pokok : merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan dengan menyelenggarakan fungsi meliputi : a. Penyusunan rencana dan program kerja opersional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. b. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran Kecamatan; c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan Kecamatan; d. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan daerah; e. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan; f. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan Kecamatan;
g. h. i. j. k. l.
Pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan Kecamatan; Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan Kecamatan; Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.
-
SEKSI PEMERINTAHAN Tugas Pokok : membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi public, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, perimbangan keuangan daerah dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan menyelenggarakan fungsi meliputi : a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan; b. Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan; c. Pelaksanaan penetapan penyelenggaran pembinaan dan, fasilitasi, pemberian rekomendasi serta koodinasi pelaksanaan pengumpulan data di bidang pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik serta kependudukan; d. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan; e. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan perimbangan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan; f. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan, organisasi kemasyarakatan di desa dan / atau kelurahan serta bantuan desa/ kelurahan; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya; h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dengan instansi terkait lainnya.
-
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Tugas Pokok : membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum dengan menyelenggarakan fungsi meliputi : a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pengendalian ketentraman dan ketentraman umum, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati di wilayah Kecamatan; b. Pembinaan pengendalian operasional polisi pamong praja dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati; c. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas; d. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dengan instansi terkait; e. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu Legislatip dengan instansi terkait; f. Pengkoordinasian dan pembinaan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait; g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku; i. Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.
-
SEKSI SOSIAL BUDAYA Tugas Pokok : membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan kesejahteraan social dan kebudayaan dengan menyelenggarakan fungsi meliputi : a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dankegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan kebudayaan; b. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang ketenagakerjaan dan ketranmigrasian; c. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pendidikan, budaya dan pariwisata; d. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang kesejahtraan social; e. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pemuda dan olah raga; f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku; h. Pelaksanaan koordinasi social dan budaya dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.
-
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Tugas Pokok : membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat dengan menyelenggarakan fungsi meliputi : a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat; b. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan, fasilitasi. pembinaan, dan pengkoordinasian di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan; c. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan, fasilitasi. pembinaan, dan pengkoordinasian di bidang pertambangan dan energi; d. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera; e. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian pemberian perijinan di bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan perekonomian masyarakat; f. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan serta pengkoordinasian pemberian perijinan di bidang kesehatan; g. Pelaksanaan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku; j. Pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.
-
SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA UMUM Tugas Pokok : membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pengelolaan dan pemeliharaan prasarana umum dengan menyelenggarakan fungsi meliputi : a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana umum; b. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, rekomendasi pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di bidang penataan ruang dan permukiman; c. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan rekomendasi, pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di bidang jalan, jembatan, pengairan; d. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan rekomendasi, pengawasan / pengendalian pengumpulan data di bidang perhubungan serta pos dan telekomunikasi; e. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan rekomendasi, pengawasan / pengendalian pengumpulan data di bidang lingkungan hidup; f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku; g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; h. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.
2.4
Kondisi Sumber Daya Aparatur Jumlah SDM Aparatur di Kecamatan Katapang Bulan Desember 2011 sebanyak 27 orang. Tabel 2.1 Susunan Pegawai berdasarkan Golongan No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Golongan IV-a IV-b III-d III-c III-b III-a II-d II-c II-b II-a I-c Jumlah .....
Jumlah 4 5 1 3 2 5 4 1 25
(%) 14.81 14.81 14.81 3.70 25.9 3.70 100
Susunan Pegaw ai berdasarkan Golongan
1
3
7
4
0 1
1
4 2
4
Tabel 2.2 Susunan Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin No 1 2
Pegawai Laki-laki Perempuan Jumlah .....
Jumlah 17 9 25
Prosentase(%) 70.37 29.63 100
Susunan Pegaw ai berdasarkan Jenis Kelam in Perempuan (29.63 %)
Laki2 (70.37 %)
Tabel 2.3 Susunan Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal No 1 2 3 4 5
2.5
Pegawai S-2 S-1 D-3 SMA sederajat SMP Jumlah .....
Jumlah 4 7 13
(%) 11.1 25.9 3.7 48.1
1 25
11.1 100
Susunan Kepegaw aian berdasarkan Tingkat Pendidikan Form al SD (3)
SD=3
S2 (3)
S2=4
S1=7
SMA=13 SMA (13)
Kinerja Pelayanan Jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan adalah : 1) 2) 3) 4) 5)
Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan
S1 (8)
Kesehatan pada Puskesmas. Pendidikan (Penerimaan Siswa Baru pada Sekolah Dasar/SD) Pembuatan KTP. Pembuatan KK. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) <= 250 m2.
D3=1
6) Pelayanan Pembuatan Ijin HO 7) Pelayanan Peminjaman Sewa Stoomwalls 8) Pelayanan Pembuatan Akta Jual Beli Tanah 9) Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Waris 10) Pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja (Kartu Kuning) 11) Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Dengan tolok ukur penilaian kinerja sebagaimana yang juga digunakan sebagai indikator dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2.6
Prosedur Layanan Persyaratan Layanan Kejelasan Petugas Layanan Kedisiplinan Petugas Layanan Tanggungjawab Petugas Layanan Kemampuan Petugas Layanan Kecepatan Layanan Keadilan Layanan Kesopanan dan Keramahan Layanan Kewajaran Biaya Layanan Kepastian Biaya Layanan Kepastian Jadual Layanan Kenyamanan Layanan Keamanan Layanan
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Hanya saja semua permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi Kecamatan untuk lebih meningkatkan kualitas layanan melalui penyediaan sarana prasarana yang memadai, peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pengelola layanan maupun penerapan standar pelayanan minimal. Apalagi dengan adanya proyeksi penambahan layanan yang akan menjadi beban pemerintah daerah di tahun 2013 yang akan datang dimana layanan PBB berubah menjadi pajak daerah. Tentunya ini menjadi pekerjaan pemerintah daerah untuk melakukan penguatan tambahan dalam hal regulasi, penyiapan sarana prasarana dan SDM yang memadai dalam bidang perpajakan, khususnya pajak bumi dan bangunan (PBB).
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Dari evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan selama lima tahun terakhir, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1. Belum optimalnya pelayanan publik yang disebabkan karena terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur, sarana dan prasarana yang belum memadai serta belum adanya stándar pelayanan minimal (SPM). 2. Rendahnya kinerja pembangunan desa yang disebabkan karena faktor SDM pengelola, masih belum teralokasikannya sumber keuangan desa secara efektif, dan juga figur pemangku kebijakan desa yang pada umumnya masih berorientasi pada hasil dan belum peduli terhadap proses 3. Masih kurangnya kesadaran hidup bersih dan sehat di masyarakat, yang menyebabkan banyak ruang publik seperti Pasar, jalan-jalan protokol masih belum tertata dan terjaga kebersihannya 4. Infrastruktur dan penataan lingkungan yang belum tertata dengan baik sehingga menimbulkan minimnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 5. Masih tingginya angka kemiskinan di masyarakat 6. Masih belum optimalnya penanganan persampahan di Kec.Katapang 7. Masih sering terjadinya bencana yang disebabkan karena kurangnya daya dukung lingkungan seperti banjir, angin puting beliung, kebakaran, dll
3.2
Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil KDH Terpilih Visi
:
“ TERWUJUDNYA KABUPATEN BANDUNG YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PEMANTAPAN PEMBANGUNAN PERDESAAN, BERLANDASAN RELIGIUS, KULTURAL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN ” Misi : 1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi (Good Governance and Clean Government). 2. Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan, Memantapkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa) 3. Memantapkan Pemulihan Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan 4. Menggali, Menumbuhkembangkan dan Melestarikan Budaya Sunda serta Kearipan Lokal Lainnya. 5. Memantapkan Pembangunan Perdesaan 6. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur serta Keterpaduan Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah. 7. Meningkatkan Partisipasi Sektor Swasta, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah 3.3
Penentuan Isu-isu Strategis Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap oleh semua unsur terkait. Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Bandung tahun 2011-2015 khususnya di wilayah Kecamatan Katapang, adalah : Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Pemerintahan Desa Penataan Lingkungan Optimalisasi peran sektor swasta dalam pembangunan Penanggulangan Kemiskinan Penanganan sampah
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1
Visi dan Misi SKPD Visi Kecamatan Katapang : “ TERWUJUDNYA KECAMATAN KATAPANG SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH TERDEPAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT “ Misi : 1. Meningkatkan kualitas kinerja SDM aparatur; 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan 3. Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat; 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan; 5. Meningkatkan kualitas SDM Pemerintahan Desa; 6. Meningkatnya kamtibmas di wilayah Kecamatan Katapang 7. Meningkatkan daya dukung dan kebersihan lingkungan;
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Indikator Sasaran sebagaimana tergambar pada tabel 4.1
TABEL 4.1 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN TAHUN 2010-2015 VISI TERWUJUDNYA KECAMATAN KATAPANG SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH TERDEPAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MISI
TUJUAN
1
Meningkatkan kualitas kinerja SDM aparatur
Meningkatnya ketersediaan sarpras pendukung kerja Meningkatnya disiplin pegawai
2
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
Meningkatnya tertib adum dan ketatausahaan Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan
3
Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat
4
Meningkatkan kualitas SDM Pemerintahan Desa
5
Meningkatkan peran serta masyarakat dan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan
SASARAN
Tersedianya sarpras pendukung operasional ktr yg memadai Terpenuhinya kebutuhan seragam dan atribut pegawai Terwujudnya tertib adm umum dan keTUan
Meningkatnya peran masy dlm pengambilan keputusan publik
Tersusunnya sistem pelaporan kinerja dan keu yg berkualitas Tersusunnya renja prog/giat yang tepat sasaran dan tepat guna
Meningkatnya kualitas layanan publik kpd masyarakat
Terwujudnya pelayanan publik yg berkualitas kpd masyarakat Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM perangkat Desa
Meningkatnya partisipasi masyarakat di berbagai sektor pembangunan
Terwujudnya pemberdayaan masy di berbagai sektor pembangunan
Terwujudnya UMKM berbasis potensi lokal
6
Meningkatkan kamtibmas di
Menciptakan suasana yang aman, tentram
Terwujudnya lingkungan yg aman,
INDIKATOR KINERJA
Tersedianya anggaran yg memadai utk mendukung pelaksanaan operasional kantor Tersedianya pakaian seragam KORPRI dan OR Tersedianya kebutuhan pegawai untuk melaksanakan adm umum dan keTUan Tersusunnya lap.capaian kinerja, lap keu dan lap akhir tahun Terlaksananya Kegiatan Musrenbangkec Terlaksananya Keg.binwas terkait lakbijak KDH di tk.wil Meningkatnya jumlah PAD Berkurangnya jumlah keluhan/pengaduan dr masyarakat Berkurangnya temuan inspektorat pd riksa reguler Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan SDM perangkat desa terhadap peraturan perUUan terbaru Meningkatnya aktivitas org perempuan di Kec.Katapang Meningkatnya aktivitas organisasi kepemudaan Meningkatnya jml komunitas masyarakat peduli sampah Meningkatnya toleransi &kerukunan beragama di wil Kec.Katapang Meningkatnya keterampilan para pengelola BUMDES Meningkatnya jml UMKM yang sehat di Kec.Katapang Meningkatnya kemampuan UMKM dan terfasilitasinya terhdp akses permodalan Meningkatnya penggunaan naker lokal utk bekerja di UMKM lokal Berkurangnya angka kriminalitas/kejahatan
7
wilayah Kec. Katapang Meningkatkan daya dukung dan kebersihan lingkungan
dan kondusif
tentram dan tertib
Meningkatnya kualitas lingk. di Kec. Katapang
Tersedianya sarpras fisik lingkungan yg memadai
Berkurangnya kerusuhan di lingk.masy Meningkatnya ketersediaan sarpras pengolahan sampah Meningkatnya kualitas jl kab yg ada di wilayah kec Meningkatnya kualitas drainase Tersedianya tugu batas
4.3
Rencana Kinerja Rencana Kinerja adalah penjabaran dari sasaran dan program yang tercantum dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan pula indikator-indikator kinerja untuk setiap sasaran dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif untuk mengukur tingkat pencapaian suatu sasaran dan kegiatan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2012, Kantor Kecamatan Katapang melaksanakan rencana kinerja sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Anggaran 2012 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan-kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Konsultasi dan Koordinasi dalam Daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan : • Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi kegiatan : Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan KDH, meliputi kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang Tk.Kecamatan Penyelenggaraan dan pembinaan Kamtibmas Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana prasarana umum Penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang pemerintahan Penyelenggaraan kegiatan bidang sosial budaya
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Program dan Kegiatan 2011 Program dan Kegiatan Kecamatan Katapang Tahun 2011 sebagaimana terdapat pada Tabel 5.1 5.2 Rencana Program dan Kegiatan 2012 Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Katapang Tahun 2012 sebagaimana terdapat pada Tabel 5.2
TABEL 5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011 KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN BANDUNG Kode Program 1
Kegiatan 2
1.20
08
08
01
1.20
08
08
02
01
1.20
08
08
02
07
1.20
08
08
01
01
1.20
08
08
01
02
1.20
08
08
01
08
1.20
08
08
01
10
1.20
08
08
01
11
1.20
08
08
01
12
1.20
08
08
01
13
1.20
08
08
01
15
1.20
08
08
01
17
1.20
08
08
01
20
1.20
08
08
02
24
1.20
08
08
02
Uraian 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG Gaji dan Tunjangan Pegawai Tambahan Penghasilan PNS berdsrkn beban kerja Tambahan Penghasilan PNS berdsrkn pertimb.objektif lainnya (Mamin) BELANJA LANGSUNG Penyedia Jasa Surat Menyurat Penyedia Jasa komunikasi sumber daya listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen inst. listrik/Penerangan bang ktr Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUUan Penyediaan Makanan & Minuman Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Berkala
Indikator Kinerja 5 Tersedianya dana untuk gaji/tunjangan pegawai Tersedianya dana untuk TPP pegawai Tersedianya dana untuk belanja Mamin pegawai
Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya saluran internet Terselenggaranya jasa kebersihan kantor Tersedianya ATK Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan FC Terpenuhinya kebutuhan listrik Tersedianya alat2 plk kebutuhan kantor Tersedianya bahan bacaan surat kabar harian Tersedianya jamuan makan dan minum Terlaksananya keg. rapat koordinasi dan konsultasi Terpeliharanya kend.dinas operasional Terselenggaranya rehab
Tidak Langsung 7
Biaya DPA Langsung 8
Jumlah 9
Realisasi
Tidak Langsung 10
Langsung 11
Sumber Anggaran APBD APBN Prov APBD 13 14 15
Jumlah 12
1,574,110,800
1,574,110,800
-
-
-
-
-
-
1,218,986,000
1,218,986,000
-
-
-
-
-
APBD
318,584,800
318,584,800
-
-
-
-
-
APBD
36,540,000
36,540,000
-
-
-
-
-
APBD
343,928,000
343,928,000
-
245,708,000
245,708,000
-
-
450,000
450,000
-
450,000
450,000
-
-
APBD
388,000
388,000
-
388,000
388,000
-
-
APBD
13,000,000
13,000,000
-
13,000,000
13,000,000
-
-
APBD
4,559,500
4,559,500
-
4,559,500
4,559,500
-
-
APBD
3,389,375
3,389,375
-
3,389,375
3,389,375
-
-
APBD
856,000
856,000
-
856,000
856,000
-
-
APBD
7,700,000
7,700,000
-
7,700,000
7,700,000
-
-
APBD
1,620,000
1,620,000
-
1,620,000
1,620,000
-
-
APBD
51,780,000
51,780,000
-
51,780,000
51,780,000
-
-
APBD
15,500,000
15,500,000
-
15,500,000
15,500,000
-
-
APBD
73,570,000
73,570,000
-
72,850,000
72,850,000
-
-
APBD
-
-
APBD
-
21 1.20
08
08
03
05
1.20 1.20
08 08
08 08
05 20
02 03
Rumah Dinas Kantor
rumah gedung kantor
Pengadaan Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu Sosialisasi Perundangundangan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Terpenuhinya kebutuhan pak.khusus&hari2 tertentu TerinformasikannyaperUUan kpd masy Terlaksananya sebagian urusan kewenangan bupati kepada camat
JUMLAH………….. 1.
FK (Fisik Konstruksi/Kegiatan Fisik)
2. 3.
FNK (Fisik Non Konstruksi) NF (Non Fisik)
1,574,110,800
10,122,000
10,122,000
7,250,000
7,250,000
3,743,125
3,743,125
150,000,000
150,000,000
343,928,000
1,918,038,800
10,122,000
10,122,000
-
7,250,000
7,250,000
-
-
APBD
-
3,743,125
3,743,125
52,500,000
52,500,000
-
-
APBD APBD
245,708,000
245,708,000
-
-
-
-
TABEL 5.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN BANDUNG Kode Program 1
Kegiatan 2
Uraian 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20
08
08
01
1.20
08
08
02
01
1.20
08
08
02
07
1.20
08
08
01
02
1.20
08
08
01
08
1.20
08
08
01
10
1.20
08
08
01
11
1.20
08
08
01
12
1.20
08
08
01
17
1.20
08
08
01
20
1.20
08
08
02
24
1.20
08
08
06
03
1.20
08
08
06
04
Gaji dan Tunjangan Pegawai Tambahan Penghasilan PNS berdsrkn beban kerja Tambahan Penghasilan PNS berdsrkn pertimb.objektif lainnya (Mamin) BELANJA LANGSUNG Penyedia Jasa komunikasi sumber daya listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen inst. listrik/Penerangan bang kntor Penyediaan Makanan & Minuman Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Indikator Kinerja 5
Tersedianya dana untuk gaji/tunjangan pegawai Tersedianya dana untuk TPP pegawai Tersedianya dana untuk belanja Mamin pegawai
Tersedianya pembayaran surat kabar Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan FC Terpenuhinya kebutuhan alat listrik kantor Tersedianya jamuan makan dan minum Terlaksananya keg. rapat koordinasi dan konsultasi Terpeliharanya kend.dinas operasional Tersedianya dok.pelaporan prognosis anggaran Tersedianya dokumen keuangan akhir tahun
Tidak Langsung 7
Biaya DPA Langsung 8
Jumlah 9
Realisasi
Tidak Langsung 10
Langsung 11
Jumlah 12
Sumber Anggaran APBD APBN Prov APBD 13 14 15
1,716,484,200
1,716,484,200
-
-
-
-
-
-
1,314,843,000
1,218,986,000
-
-
-
-
-
APBD
318,121,200
318,584,800
-
-
-
-
-
APBD
83,520,000
36,540,000
-
-
-
-
-
APBD
271,960,000
271,960,000
-
-
-
-
-
1,620,000
1,620,000
-
-
-
-
-
APBD
6,000,000
6,000,000
-
-
-
-
-
APBD
4,885,100
4,885,100
-
-
-
-
-
APBD
4,531,800
4,531,800
-
-
-
-
-
APBD
1,245,000
1,245,000
-
-
-
-
-
APBD
9,375,000
9,375,000
-
-
-
-
-
APBD
19,000,000
19,000,000
-
-
-
-
-
APBD
90,090,000
90,090,000
-
-
-
-
APBD
3,300,000 1,913,100
-
1.20
08
08
20
03
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH JUMLAH…………..
Terlaksananya sebagian urusan kewenangan bupati kepada camat
130,000,000 1,716,484,200
271,960,000
130,000,000
1,988,444,200
-
-
-
-
-
-
APBD
-
-
-
TABEL 5.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN BANDUNG Kode Program 1
Kegiatan 2
Uraian 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20
08
08
01
1.20
08
08
02
01
1.20
08
08
02
07
1.20
08
08
01
02
1.20
08
08
01
08
1.20
08
08
01
10
1.20
08
08
01
11
1.20
08
08
01
12
1.20
08
08
01
17
1.20
08
08
01
20
1.20
08
08
02
24
1.20
08
08
06
03
1.20
08
08
06
04
Gaji dan Tunjangan Pegawai Tambahan Penghasilan PNS berdsrkn beban kerja Tambahan Penghasilan PNS berdsrkn pertimb.objektif lainnya (Mamin) BELANJA LANGSUNG Penyedia Jasa komunikasi sumber daya listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen inst. listrik/Penerangan bang kntor Penyediaan Makanan & Minuman Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Indikator Kinerja 5
Tersedianya dana untuk gaji/tunjangan pegawai Tersedianya dana untuk TPP pegawai Tersedianya dana untuk belanja Mamin pegawai
Tersedianya pembayaran surat kabar Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan FC Terpenuhinya kebutuhan alat listrik kantor Tersedianya jamuan makan dan minum Terlaksananya keg. rapat koordinasi dan konsultasi Terpeliharanya kend.dinas operasional Tersedianya dok.pelaporan prognosis anggaran Tersedianya dokumen keuangan akhir tahun
Tidak Langsung 7
Biaya DPA Langsung 8
Jumlah 9
Realisasi
Tidak Langsung 10
Langsung 11
Jumlah 12
Sumber Anggaran APBD APBN Prov APBD 13 14 15
1,716,484,200
1,716,484,200
-
-
-
-
-
-
1,314,843,000
1,218,986,000
-
-
-
-
-
APBD
318,121,200
318,584,800
-
-
-
-
-
APBD
83,520,000
36,540,000
-
-
-
-
-
APBD
271,960,000
271,960,000
-
-
-
-
-
1,620,000
1,620,000
-
-
-
-
-
APBD
6,000,000
6,000,000
-
-
-
-
-
APBD
4,885,100
4,885,100
-
-
-
-
-
APBD
4,531,800
4,531,800
-
-
-
-
-
APBD
1,245,000
1,245,000
-
-
-
-
-
APBD
9,375,000
9,375,000
-
-
-
-
-
APBD
19,000,000
19,000,000
-
-
-
-
-
APBD
90,090,000
90,090,000
-
-
-
-
APBD
3,300,000 1,913,100
-
1.20
08
08
20
03
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH JUMLAH…………..
Terlaksananya sebagian urusan kewenangan bupati kepada camat
130,000,000 1,716,484,200
271,960,000
130,000,000
1,988,444,200
-
-
-
-
-
-
APBD
-
-
-
BAB VI PENUTUP Demikian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Katapang Tahun 2011 – 2015 disusun sebagai implementasi komitmen seluruh Kecamatan Katapang untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan ketersediaan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan, Renstra Kecamatan akan ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya. Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra ini dapat menjadi pemacu kinerja aparatur terutama dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berdampak pada peningkatan PAD khususnya dan peningkatan IPM Kecamatan pada umumnya.
Katapang, 28 Juli 2015 CAMAT KATAPANG,
Drs. AGUS RIZAL, M.Si PEMBINA NIP. 19680812 199010 1 001
