RENCANA STRATEGIS ( R E N S T R A ) DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS ( R EN STRA) DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2010 – 2014 (REVISI TAHUN 2011)

DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DESEMBER, 2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Kata Pengantar Berdasarkan Revisi Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 20102014 pada tahun 2011 sebagai tindak lanjut atas penataan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri dan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Implikasi dari penataan struktur organisasi tersebut, mengakibatkan adanya penyempurnaan substansi tugas dan fungsi yang ada. Penyempurnaan dalam revisi Renstra Lingkup Direktorat Jenderal PMD ini mengakomodasikan pula penyesuaian alokasi anggaran dan target pencapaian pembangunan sesuai dinamika lingkungan strategis Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kementerian Dalam Negeri serta proyeksinya hingga tahun 2014, dalam kerangka mendukung kebijakan reformasi birokrasi. Lingkup revisi Renstra Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 20102014 difokuskan pada penyesuaian penugasan dan target kinerja masing-masing kegiatan pada indikator dan komponen input sesuai dengan tugas dan fungsinya yang baru, dengan tetap menjaga komitmen terhadap target kinerja Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2010-2014. Renstra Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2010-2014 ini diharapkan dapat menjawab perubahan dinamika dan menjadi pedoman bagi unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam penyusunan program kerja dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya guna mewujudkan Otonomi Desa dan Keberdayaan Masyarakat yang Partisipatif. Semoga ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita semua dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta, 30 Desember 2011 DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

AYIP MUFLICH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................ DAFTAR ISI .......................................................................................................... DAFTAR TABEL ................................................................................................... BAB I

i ii iii

PENDAHULUAN ....................................................................... 1.1 Revisi RENSTRA .................................................................. 1.2 Kondisi Umum ..................................................................... 1.3 Permasalahan ......................................................................

1 2 5 10

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ..................... 2.1 Visi .................................................................................... 2.2 Misi ................................................................................... 2.3 Tujuan ............................................................................... 2.4 Sasaran ............................................................................. 2.5 Matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja ..........................

12 12 13 14 14 20

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ......................................... 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ................................... 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Dalam Negeri ........... 3.3 Arah Kebijakan dan Program Ditjen PMD ................................

25 25 26 27

BAB IV PENUTUP ................................................................................ 4.1 Pola Penyelenggaraan .......................................................... 4.2 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 ...............................

30 30 32

LAMPIRAN Lampiran I. Target Pembangunan Tahun 2010-2014 ..................................... Lampiran II. Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2010-2014 .............

Renstra Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010-2014 (Revisi 2011)

33 43

ii

DAFTAR TABEL

Tabel I

:

Matriks Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah dan Tahunan…………………………………………………..

Tabel II

:

20

Matriks Tujuan, Kegiatan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Per Kegiatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 20102014……………………………………………………………………………….


22

iii

SALINAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 79-II-TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2010-2014 MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan program pembangunan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, perlu disusun Renstra Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010-2014; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010-2014.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negera Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

SALINAN

2 6.

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

8.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014. MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

:

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berisi tentang:

a. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b. Target Pembangunan dan Kebutuhan Pendanaan Pembangunan. KETIGA

:

Rencana Strategis Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

KEEMPAT

:

Rencana Strategis Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010-2014 merupakan:

a. Pedoman dalam menjalankan kebijakan pembangunan tahun 2010-2014;

b. Landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2010-2014; dan

c. Landasan dan acuan penyusunan Rencana Kerja Unit Kerja di lingkungan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2010 a.n. MENTERI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

AYIP MUFLICH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 050.984 – XII – TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79-II-TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TAHUN 2010-2014

MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang

:

a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri dan penyesuaian penugasan serta target kinerja masing-masing kegiatan pada komponen input, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lingkup Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010-2014; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79-11-tahun 2010 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010-2014;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2 4.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negera Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

8.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014. MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

:

Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79-11-tahun 2010 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 20102014, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

:

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berisi tentang: a. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Direktorat

Jenderal

b. Target Pembangunan dan Kebutuhan Pendanaan Pembangunan. KETIGA

:

Rencana Strategis Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 20102014 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

KEEMPAT

:

Rencana Strategis Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 20102014 merupakan: a. Pedoman dalam menjalankan kebijakan pembangunan tahun 2010-2014; b. Landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2010-2014; dan c. Landasan dan acuan penyusunan Rencana Kerja Unit Kerja di lingkungan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KELIMA

:

3 Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2011 a.n. MENTERI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

AYIP MUFLICH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 1. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan); 2. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI; 3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; 5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta; 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV; 7. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri; 8. Yang bersangkutan.

I. PENDAHULUAN Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri mengacu pada Undang-undang RI nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025, khususnya tahapan pembangunan kedua tahun 2010-2014 yaitu “Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian”, Permendagri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 serta keberlanjutan program dan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri lima tahun ke depan. Renstra Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 20102014 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2010-2014 sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri dalam menyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan di setiap unit pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai posisi dan peran yang diemban. Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri dalam periode lima tahun ke depan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional. Dasar hukum penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 adalah UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 2025; UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; PP Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, PP Nomor 72 tahun 2007 tentang Desa, Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana


1

Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, serta ketentuan perundangan lainnya yang terkait. Selanjutnya sesuai Panduan Bappenas mengenai Pedoman Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Depdagri 2010-2014 disusun dengan sistematika, sebagai berikut: Bab I

PENDAHULUAN, yang berisi Gambaran Kondisi Umum serta Potensi dan Permasalahan

Bab II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS, yang berisi uraian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Bab III STRATEGI DAN KEBIJAKAN, yang berisi Penugasan RPJMN serta Strategi dan Kebijakan Bab IV

PENUTUP, yang berisi Kaidah Pelaksanaan dan Penyusunan Renja Tahun 2014

1.1. Revisi RENSTRA Ditjen PMD Tahun 2011 Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pembangunan saat ini, adalah masih tingginya angka mortalitas/kematian balita serta rendahnya tingkat penyelesaian pendidikan dasar dan menengah pertama anak-anak dalam rumah tangga miskin. Kedua permasalahan ini sangat berpotensi menghambat upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia; Permasalahan pendidikan dan kesehatan tersebut di atas, disebabkan oleh dua hal mendasar, yakni: 1. Pengetahuan masyarakat, yang mencakup: a. Ketidaktahuan maupun ketidakpedulian masyarakat, khususnya rumah tangga miskin terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan mengenyam pendidikan; b. Ketidakmampuan keuangan rumah tangga miskin untuk membiayai perawatan kesehatan maupun menyekolahkan anggota keluarganya; c. Ketidakmampuan keluarga miskin untuk secara konsisten menjaga keberlanjutan perawatan kesehatan dan pendidikan bagi anggota keluarganya. 2. Pelayanan, yang mencakup: a. Layanan kesehatan dan pendidikan yang kurang memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat miskin; b. Biaya layanan kesehatan dan pendidikan yang dinilai masyarakat cukup tinggi, terutama bagi keluarga miskin; c. Lokasi layanan kesehatan dan pendidikan yang terlalu jauh dari tempat tinggal keluarga miskin;


2

d. Waktu layanan kesehatan dan pendidikan yang kurang sesuai dengan pola aktivitas anggota keluarga miskin. Memperhatikan point 1 dan 2 di atas, perlu adanya upaya-upaya sistematis untuk mengatasinya. Upaya sistematis tersebut didesain agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, yakni menggunakan pendekatan partisipatif dari masyarakat itu sendiri. PNPM MPd Generasi adalah salah satu program pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan, khusus dibidang kesehatan dan pendidikan, dan dilaksanakan melalui sistem dan mekanisme Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Melalui program ini, diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mendorong terciptanya generasi yang sehat dan cerdas. PNPM MPd Generasi dirancang sebagai upaya menyelaraskan tujuan pembangunan millenium atau lebih dikenal dengan Millenium Development Goals (MDGs) dengan tujuan pembangunan di Indonesia. Dalam jangka panjang diharapkan mampu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan millenium, yakni peningkatan pendidikan dasar, pengurangan angka kematian bayi dan balita, peningkatan kesehatan ibu atau pengurangan angkat kematian ibu melahirkan, kesetaraan gender dan pengurangan penduduk miskin dan kelaparan. PNPM MPd Generasi menitikberatkan pada fasilitasi masyarakat dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan – akses pendidikan dasar dan menengah. Sebagai stimulan dalam menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan, program menyediakan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang diharapkan dibantu melalui pendanaan dari sumber atau potensi yang ada di masyarakat sendiri, pemerintah daerah atau dari kelompok peduli lainnya. Jenis kegiatan dalam PNPM MPd Generasi bersifat open menu, artinya terbuka untuk kegiatan apa saja yang yang tidak termasuk dalam daftar larangan dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan program. Berbagai jenis kegiatan yang dilakukan, harus dapat meningkatkan jangkauan pelayanan (kesehatan Ibu-Anak dan Pendidikan dasar) kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum atau tidak memanfaatkan dan mendorong kepada pencapaian ukuran keberhasilan. Kunci keberhasilan desa dalam PNPM Generasi adalah membuat kegiatan yang terfokus dan mendukung kepada anggota masyarakat yang tidak mendapatkan layanan kesehatan secara langsung dan mereka yang tidak dapat sekolah. Pada Tahun Anggaran 2012, lokasi pelaksanaan PNPM MPd Generasi mencakup 8 Provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Maluku. Dari 8 provinsi tersebut, termaktub 39 Kabupaten dan 290 kecamatan. Kebijakan penetapan lokasi tersebut, akan selalu dikaji dan dievaluasi yang dapat menimbulkan penambahan dan atau pengurangan lokasi, sesuai dengan kebijakan Pemerintah.


3

Pengelolaan Komponen Input PNPM Generasi Sejak pertama kali dilaksanakan pada T.A. 2007 hingga T.A. 2011, pengelolaan PNPM MPd Generasi adalah Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, Ditjen PMD, sebagai bagian tidak terpisahkan dari PNPM Mandiri Perdesaan. Selama pelaksanaan dalam T.A. 2007 s.d. 2011 tersebut, PNPM MPd Generasi mengikuti system dan mekanisme yang berlaku dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Penyatuan pengelolaan dengan PNPM Mandiri Perdesaan dimaksudkan untuk memberikan dasar bagi PNPM MPd Generasi dalam hal penataan kelembagaan masyarakat, penguatan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat partisipatif serta menguatkan proses pemberdayaan masyarakat khususnya dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Setelah melalui proses yang panjang (2007 s.d 2011), diperoleh kesimpulan bahwa PNPM MPd Generasi, mendapat respon yang sangat baik dari Pemerintah Daerah dan masyarakat di lokasi program. Di sisi lain, kebutuhan untuk mensinergikan dengan instansi-instansi teknis terkait di daerah (Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan) sangat urgen, dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Sejalan dengan kebutuhan sinergi sebagaimana point 3, maka dari sisi pengelolaan di tingkat pusat perlu ditata kembali agar lebih terfokus. Pengelolaan kembali dimaksud harus dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang melekat pada institusi Ditjen PMD. Berdasarkan basis tupoksi tersebut, maka intitusi yang berhubungan langsung dengan bidang pendidikan dasar dan menegah serta kesehatan ibu dan anakanak Balita di lingkungan Ditjen PMD adalah Direktorat Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat. Untuk itu, maka pada T.A. 2012 pengelola PNPM MPd Generasi adalah Direktorat Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat. Keputusan ini telah dikuatkan melalui Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2012. Perpindahan pengelolaan ini dilakukan sebagai upaya untuk lebih memfokuskan pembinaan dan pengendalian program secara lebih terarah, berdasarkan tupoksi yang melekat pada institusi pengelola. Namun demikian, dalam pelaksanaannya dilapangan, koordinasi akan tetap dilaksanakan dengan PNPM Mandiri Perdesaan agar keberlangsungan proses pemberdayaan tetap dapat dijalankan. Selain dari perubahan perpindahan kinerja pada sub komponen input dari PNPM Generasi, revisi Renstra Direktorat Jenderal PMD 2010-2014 terdapat penyesuaian penugasan perubahan pula dari target output kinerja pada masing-masing unit eselon II dan masing-masing Balai PMD lingkup Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat seiring dengan adanya perubahan didalam penyempurnaan terhadap target pembangunan dan kebutuhan pendanaan pembangunan di tahun 2012.


4

1.2. Kondisi Umum Berdasakanf UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan pemerintahan dalam negeri. Sejalan dengan tugas dan fungsi di bidang urusan pemerintahan dalam negeri tersebut serta dengan mempertimbangkan isu-isu strategis atau pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi dalam lima tahun ke depan, Renstra Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 disusun dengan memperhatikan pencapaian program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam agenda pembangunan pada lima tahun terakhir (2005-2009), serta kondisi lingkup ekternal dan internal lingkup tugas Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2009. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu pada masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu Pertama, terdapat berbagai agenda dan kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang telah dapat diselesaikan dan dicapai. Namun sejalan dengan hal tersebut, masih cukup banyak pula agenda dan kebijakan yang masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut guna menjawab kebutuhan dan dinamika penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa yang harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Sembilan bidang pembangunan yang termuat dalam RPJPN Tahun 20052025, meliputi: (1) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; (2) Bidang Ekonomi; (3) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4) Bidang Sarana dan Prasarana; (5) Politik; (6) Pertahanan dan Keamanan; (7) Hukum dan Aparatur; (8) Bidang Wilayah dan Tataruang; (9) Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Kementerian Dalam Negeri sesuai konteks peran dan kepentingan nasional, memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi kepada kesembilan bidang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana termuat dalam Kepmedagri nomor 130 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, prioritas kegiatan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa termasuk dalam Bidang Wilayah dan Tata Ruang. Berkenaan dengan hal tersebut, prioritas Renstra Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2010-2014 mempunyai aspek: a. Penataan dan Penguatan Otonomi Desa; b. Pemberdayaan Masyarakat. Penjelasan atas aspek Penataan dan Penguatan Otonomi Pemberdayaan Masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

Desa

dan

a. Penataan dan Penguatan Otonomi Desa Berpedoman pada ketentuan UU. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka penataan dan penguatan otonomi desa, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki 6 (enam) peran utama, yakni: (a) Pemantapan Kerangka Aturan (Regulasi); (b) Pemantapan


5

Kelembagaan Pemerintahan Desa; (c) Pemantapan Pengelolaan Keuangan Desa; (d) Pemantapan Administrasi Pemerintahan Desa; (e) Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa; dan (f) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pelaksanaan peran tersebut adalah sebagai berikut: 1) Terkait dengan pemantapan kerangka aturan/regulasi, telah ditetapkan PP. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, PP. Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, yang antara lain memuat mekanisme pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa menjadi kelurahan dan masa jabatan aparat pemerintahan desa serta PP Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, serta 23 (dua puluh tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk dijadikan rujukan bagi Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi Pemerintah Desa dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. 2) Dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan desa yang didasarkan atas asal-usul dan adat istiadat setempat, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, sebagai acuan dalam merumuskan keaslian asal-usul dan adat istiadat setiap daerah termasuk desa untuk selanjutnya dijadikan acuan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan urusan asli yang menjadi kewenagan desa. 3) Berkenaan dengan pemantapan kelembagaan Pemerintahan Desa, telah dilaksanakan sosialisasi kepada aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, asistensi dan pemberian pertimbangan kebijakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dan bimbingan teknis penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/kota dan penyusunan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. 4) Dalam rangka pemantapan pengelolaan keuangan desa, telah dilakukan sosialisasi kepada aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa, serta asistensi pelaksanaan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. 5) Untuk pemantapan administrasi pemerintahan desa, telah dilakukan sosialisasi kepada aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pedoman Administrasi Desa, asistensi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Penataan Administrasi Desa, fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memperkuat penataan administrasi desa, baik yang berkenaan dengan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, administrasi keuangan, maupun administrasi dan pengelolaan kekayaan milik desa.


6

6) Khusus mengenai pengembangan kapasitas pemerintahan desa, kegiatan yang dialukan dalam bentuk penyusunan sistem pembelajaran, kurikulum, dan modul pelatihan manajemen pemerintahan desa, serta memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pelatihan manajemen pemerintahan desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa. 7) Sedangkan dengan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa “Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota”, maka pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Bupati/Walikota. 8) Selain itu, dalam rangka penataan dan penguatan aparatur Pemerintah Desa, telah dilaksanakan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan berpedoman pada PP. Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, serta Permendagri sebagai pedoman pelaksanaannya. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap seluruh Sekretaris Desa yang berjumlah 61.862 orang, yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS adalah sebanyak 44.272 orang. Hingga saat ini, proses pengangkatan 44.272 orang Sekretaris Desa menjadi pegawai negeri sipil secara bertahap telah dapat diangkat sebagai berikut: tahun 2007 sebanyak 17.984 orang; tahun 2008 sebanyak 14.752 orang; dan tahun 2009 diangkat sebanyak 11.536 orang. 9) Selanjutnya dalam rangka penataan desa dan kelurahan, diharapkan pemerintah daerah, dalam menyelenggarakan desa/kelurahan segera menindaklanjuti berbagai ketentuan yang ada. b. Pemberdayaan Masyarakat Dalam rangka memfasilitasi upaya pemberdayaan masyarakat, terutama pemberdayaan masyarakat miskin, Depdagri telah melakukan langkah konkrit dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan sejak tahun 1998/1999 sebagai kelanjutan dari Program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Namun, dalam rangka peningkatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu sejak tahun 2007 mengembangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sehingga Program Pengembangan Kecamatan/PPK dilebur menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Saat ini, upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui PNPM Mandiri Perdesaan sebagai program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. Hasil pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan (baik melalui pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan/PPK dan yang diteruskan melalui


7

Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin/PNPM Mandiri Perdesaan), telah menghasilkan beberapa capaian kegiatan fisik dari tahun 2005 hingga tahun 2009 berupa jalan desa, jembatan kecil, tambatan perahu, pasar desa, saluran irigasi tersier, jaringan listrik desa, bangunan air bersih, rehabilitasi Posyandu, dan rehabilitasi gendung sekolah dasar. Selain hasil fisik tersebut, PNPM Mandiri Perdesaan telah berhasil melakukan perguliran dana antara penduduk miskin (anggota Kelompok Masyarakat/ Pokmas) sehingga terjadi pemupukan modal usaha melalui Pokmas dalam jumlah yang cukup besar, pengembangan usaha kelompok perempuan, penyerapan tenaga kerja sehingga berkurangnya pengangguran di perdesaan, bantuan biaya pendidikan sekolah dasar bagi anak-anak keluarga miskin, serta berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program-program penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2009, pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan mencakupi 32 Provinsi (melalui Program Dekonsentrasi), 372 Kabupaten (melalui Program Tugas Pembantuan) yang diperuntukkan bagi 4.371 Kecamatan dan 45.045 Desa. Selain itu, dilaksanakan pula PNPM dengan pola khusus, yaitu PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, yakni: PNPM di NAD kerjasama dengan Bantuan Keuangan Pemakmoe Gampoeng (BKPG); PNPM Mandiri RESPEK di Papua dan Papua Barat; dan PNPM Mandiri Rahabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias (PNPM R2PN) di Kepulauan Nias, sebagai upaya percepatan pembangunan pasca bencana. Disamping PNPM pola khusus, dibawah payung PNPM Mandiri Perdesaan juga dilaksanakan beberapa pilot project, antara lain PNPM Generasi Sehat dan Cerdas; PNPM Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW), untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah melalui Pengembangan Sosial Ekonomi Wilayah; serta PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan/PNPM-LMP atau Green Kecamatan Development Program/KDP, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan perdesaan melalui pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan. Terkait dengan masih rendahnya daya serap PNPM Mandiri Perdesaan sampai triwulan III tahun 2009, hal ini berkenaan dengan “lamanya proses perencanaan hingga pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Desa untuk membiayai kegiatan usaha ekonomi produktif dan pembangunan infrastruktur perdesaan”, yang harus ditempuh melalui prosedur sebagai berikut: 1) penyiapan masyarakat untuk menerima pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan melalui proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Fasilitator Lapangan; 2) proses perencanaan kegiatan di tingkat desa, yang dimulai dari perencanaan di tingkat Kelompok Masyarakat (Pokmas), dilanjutkan dengan perencanaan di tingkat Dusun dan perencanaan di tingkat desa dalam rangka menyiapkan usulan kegiatan yang akan dibiayai dari dana PNPM Mandiri Perdesaan; Renstra Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010-2014 (Revisi 2011)

8

3) proses pembahasan usulan kegiatan dari Kelompok Masyarakat (Pokmas) melalui forum perencanaan di tingkat kecamatan untuk mendapat persetujuan mengenai jenis kegiatan dan jumlah dana untuk membiayai kegiatan tersebut; 4) proses penyiapan administrasi pencairan dana BLM oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) sesuai persetujuan pada forum perencanaan di tingkat kecamatan; dan 5) pelaksanaan pencairan dana BLM oleh Kelompok Masyarakat pada Bank Pemerintah setempat. Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perdesaan akan dilanjutkan pada periode berikutnya, dan tahun 2010 akan diperluas cakupan lokasi pelaksanaannya, dan direncanakan akan dilaksanakan di 4.805 Kecamatan pada 394 Kabupaten dan 32 Provinsi. Untuk itu, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan akan terus dilanjutkan pada periode pemerintahan tahun 2009-2014. Terkait dengan hal itu, Depdagri memiliki peran strategis dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk dalam memfaslitasi Pemerintah Daerah untuk menyediakan dana pendukung pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam bentuk Dana Daerah Untuk Urusan Bersama sebagai dukungan terhadap penyediaan dana Bantuan Langsung Masyarakat/BLM dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Penguatan peran Depdagri dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesan ini sejalan dengan tugas Menteri Dalam Negeri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dicegah kemungkinan adanya penolakan atau ketidaksediaan Pemerintah Daerah (sebagaimana terjadi beberapa waktu yang lalu) dalam menyediakan dana APBD untuk mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Selain itu, telah dilakukan fasilitasi Pengembangan Ketahanan Pangan Masyarakat Desa, melalui pengembangan peran kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K). Kebijakan ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, yang menegaskan bahwa daIam setiap desa harus ada Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagai subsistem cadangan pangan nasional. Selanjutnya dalam rangka memfasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, Depdagri telah mengembangkan dan melaksanakan beberapa program/kegiatan, antara lain: 1) Penguatan kelembagaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sebagai lembaga keuangan mikro yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan wadah perolehan kredit modal usaha yang cepat bagi warga desa; 2) Penguatan Pasar Desa/Pasar Tradisional sebagai wadah pemasaran produk hasil usaha masyarakat; 3) Pengembangan keterampilan masyarakat dalam pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai jenis usaha yang dikelola; dan 4) Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Jarak Pagar;


9

5) Peningkatan peran kelembagaan Posyandu melalui pengembangan sistem informasi Posyandu; 6) Merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan, dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pemberian pedoman dan bimbingan serta supervisi dan konsultasi terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan seperti misalnya perlindungan dan pengakuan budaya lokal (masyarakat hukum adat), penyandang masalah kesejahteraan sosial (HIV/AIDS, Lansia, Penyandang cacat, Komunitas Adat Terpencil) serta Pengarusutamaan dan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Pedesaan.

1.3. Permasalahan Selain memiliki potensi dan peluang, Direktorat Jenderal Pemberayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri juga menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka melaksanakan tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri pada periode tahun 2010-2014, baik pada aspek penataan dan penguatan otonomi desa maaupun pemberdayaan masyarakat. Identifikasi permasalahan dan tantangan selama lima tahun kedepan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pemberayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri juga merupakan pertimbangan penting dalam perumusan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pemberayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat selama lima tahun kedepan dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1) Aspek Penataan dan Penguatan Otonomi Desa Belum mantapnya penyelenggaraan Otonomi Desa. Rendahnya pemahaman terhadap jati diri desa yang bersumber dari keaslian asal-usul dan adat-istiadat setempat untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenagan pemerintahan desa, Implementasi pembagian kewenangan antara desa dengan kabupaten belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Peraturan daerah yang mengatur hal itu belum ada karena belum adanya aturan hukum yang memadai yang menjadi dasar pembagian kewenangan tersebut. Kemampuan perangkat desa maupun anggota BPD relatif terbatas baik dalam hal tingkat pendidikan formal, kemampuan khusus terkait dengan tuntutan juga fungsinya, maupun pemahaman terhadap kewenangan desa itu sendiri. Tingkat penghasilan perangkat desa dan anggota BPD belum memadai, sehingga mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal. Belum semua desa memiliki kantor desa yang memadai sebagai sarana dan prasarana utama dalam penyelenggarakan pemerintahan desa; masih sedikitnya desa-desa yang mengembangkan kerjasama desa dalam rangka meningkatkan dan menguatkan otonomi desa.


10

2) Aspek Pemberdayaan Masyarakat Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan ketrampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya. Total Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah sejumlah 24.067 unit, namun yang aktif hanya berkisar 8.178 unit. Target capaian pendataan UED-SP sampai dengan tahun 2014 berjumlah 5.725 unit. Sedangkan target UED-SP yang berfungsi pada tahun 2010 adalah 20 persen (unit/desa) dari target pendataan pada tahun 2010 sejumlah 1.636 unit. Masalah lainnya berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan baik formal maupun informal kepada masyarakat miskin juga masih kurang serta perlindungan dan pengakuan budaya lokal (masyarakat hukum adat), penyandang masalah kesejahteraan sosial (HIV/AIDS, Lansia, Penyandang cacat, Komunitas Adat Terpencil), Pengarusutamaan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan terhadap Tenaga Kerja Pedesaan. Selain itu, penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat serta pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas juga masih sangat terbatas.


11

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Dalam rangka penugasan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Revisi dimaksud dilakukan berdasarkan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri yang merupakan tindaklanjut dari UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 1. Tugas: merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis

di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

2. Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, selanjutnya dijabarkan menjadi visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.1 Visi Berdasarkan peran dan mandat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian tugas Menteri Dalam Negeri, dirumuskan Visi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai cerminan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pemberdayaan masyarakat, penataan dan penguatan otonomi desa, serta penguataan pemerintahan desa serta pada masa-masa sebelumnya. Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Depdagri 2010-2014 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri dalam lima tahun ke depan, yaitu: “terwujudnya otonomi desa dan keberdayaan masyarakat yang partisipatif” Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita untuk menjadi terdepan dalam melanjutkan perjalanan organisasi sebagai motor prenggerak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat ke arah yang lebih baik, serta cerminan komitmen organisasi Renstra Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010-2014 (Revisi 2011)

12

sebagai elemen penggerak dan motivator untuk menjadi semakin baik, yang harus disinergikan dengan elemen penggerak lainnya dalam suatu kesisteman yang utuh. a. Otonomi desa, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya suatu tatanan Pemantapan Kerangka Aturan/Regulasi; Pemantapan Kelembagaan Pemerintahan Desa; Pemantapan Pengelolaan Keuangan Desa; Pemantapan Administrasi Pemerintahan Desa; Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa; dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan desa kearah yang lebih demokratis. b. Keberdayaan masyarakat, merupakan upaya mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan politik, sehingga secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya serta berperan aktif dalam proses pembangunan. c. Partisipatif masyakarat, merupakan peran aktif masyarakat dalam proses perencanaa, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.

2.2 Misi Misi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat didalam Renstra Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Depdagri 2010-2014, didasarkan pada isu-isu strategis lingkup Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk lima tahun ke depan, yang merupakan penjabaran dari visi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu menetapkan kebijaksanaan nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya: 1. Memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 2. Mengembangkan kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta Memantapkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP); 3. Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat; 4. Mengembangan usaha ekonomi masyarakat; 5. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan; 6. Meningkatkan kapasitas aparat dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa lingkup regional.


13

2.3 Tujuan dan Sasaran 2.3.1 Tujuan Umum Berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tujuan (T) Satker Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah “mewujudkan otononi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya”

2.3.2 Tujuan Khusus Untuk mendukung tujuan umum, dalam Renstra Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditetapkan delapan Tujuan Khusus termasuk Sekretariat dan Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai penjabaran dari tujuan khusus yaitu:

T1: Meningkatkan

efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

T2: Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan;

T3: Memantapkan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan dukungan daerah tertinggal dan pasca bencana. T4: Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang

maju dan dinamis melalui pelestarian adat istiadat dan budaya lokal, pengananan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan keseteraan jender, serta peningkatan kemandirian tenaga kerja perdesaan;

T5: Mengembangkan

kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat;

T6: Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

T7: Meningkatkan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

T8: Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa lingkup regional

2.4

Sasaran

Untuk mencapai tujuan Renstra Kementerian Dalam Negeri tersebut, ditetapkan enam sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2010-2014 sebagai berikut: Renstra Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010-2014 (Revisi 2011)

14

2.4.1 Sasaran Strategis Sasaran yang akan dicapai sesuai Renstra Kementerian Dalam Negeri untuk Satker Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis (S) sebagai penjabaran dari kegiatan yang ada pada Ditjen PMD yaitu:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa; 2. Meningkatnya

kapasitas pembangunan desa;

kelembagaan

masyarakat

dalam

3. Dukungan pengentasan daerah tertinggal dan pasca bencana melalui pemantapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

4. Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat;

5. Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa; 6. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna

7. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

8. Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa lingkup regional.

2.4.2 Sasaran Khusus Sasaran khusus yang ingin dicapai pada Renstra Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurun waktu 2010-2014 yang merupakan derivatif dari masing-masing tujuan di atas dijabarkan sebagai berikut: 1. Untuk mencapai tujuan pada T1 (Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan), ditetapkan sasaran khusus sebagai indikator keberhasilan yaitu:

T1S1: Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset desa serta

kelurahan melalui Bintek, inventarisasi dan pendataan keuangan dan asset desa, pengembangan desa wisata sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (IKU Kemendagri);

T1S2: Tersusunnya RUU tentang Desa (IKU Kemendagri); T1S3: Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan melalui Bintek, dan konsolidasi, inventarisasi.

T1S4: Terlaksananya pengembangan desa dan kelurahan melalui

penetapan indikator keberhasilan pemdes, penetapan dan penegasan batas wilayah desa, penyusunan data based desa dan kelurahan, bimtek dan koordinasi.


15

T1S5: Meningkatnya

peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemdeskel melalui TOT, bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparat desa dan kelurahan.

T1S6: Meningkatnya peran Badan Permusyawaratan Desa melalui

bimbingan teknis, orientasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi.

2. Untuk mencapai tujuan pada T2 (Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat), ditetapkan sasaran khusus sebagai indikator keberhasilan yaitu:

T2S1: Terwujudnya

penataan dan pengembangan kemasyarakatan di desa (IKU Kemendagri);

lembaga

T2S2: Meningkatnya jumlah desa yang memiliki profil desa sebagai

pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa/kelurahan (IKU Kemendagri);

T2S3: Meningkatnya

jumlah pelatihan yang diberikan bagi masyarakat perdesaan melalui penyusunan kurikulum dan modul, pelatihan, sinkronisasi, Traning of Trainer;

T2S4: Meningkatnya keterpaduan program dan kegiatan masuk

desa dan peningkatan system perencanaan partisipatif melalui sosialisasi, bimtek, pelatihan dan monitoring dan evaluasi;

T2S5: Meningkatnya penataan ruang kawasan pedesaan melalui

fasilitasi Pemda dalam penyusunan perda tentang tata ruang kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan antar desa (PPTAD), bimtek, dan koordinasi;

T2S6: Jumlah

daerah tertinggal peningkatan kelembagaan (provinsi).

yang memperoleh fasilitasi dan pelatihan masyarakat

3. Untuk mencapai tujuan pada T3 (Kegiatan Peningkatan Kemandiran Masyarakat Perdesaan), ditetapkan sasaran khusus sebagai indikator keberhasilan yaitu:

T3S1: Terlaksananya penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (IKU Kemendagri);

T3S2: Terlaksananya cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, khususnya di Kabupaten Nias dan Nias Selatan (IKU Kemendagri);

T3S3: Meningkatnya

jumlah Provinsi dan Kabupaten yang melaksanakan PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPMLMP).

4. Untuk mencapai tujuan pada T4 (Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adata dan Sosial Budaya Masyarakat), ditetapkan sasaran khusus sebagai indikator keberhasilan yaitu: Renstra Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010-2014 (Revisi 2011)

16

T4S1: Meningkatnya

pembinaan budaya nusantara melalui pelestarian Adat dan Budaya Nusantara (IKU Kemendagri);

T4S2: Meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Kemendagri);

Penguatan

Kelembagaan

Posyandu

(IKU

T4S3: Meningkatnya kesejahteraan sosial melalui sosialisasi, dan penguatan kelembagaan HIV/AIDS di daerah;

T4S4: Meningkatnya pembinaan dan perlindungan tenaga kerja perdesaan melalui peningkatan kemampuan tenaga kerja pedesaan di wilayah perbatasan antar negara, pelatihan dan orientasi;

T4S5: Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan

peningkatan pemberdayaan perempuan melalui pendataan, bimtek, dan pemberantasan buta aksara.

5. Untuk mencapai tujuan pada T5 (Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat), ditetapkan sasaran khusus sebagai indikator keberhasilan yaitu:

T5S1: Meningkatnya

prosentase lembaga keuangan mikro perdesaan/Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP) yang berfungsi (IKU Kemendagri);

T5S2: Meningkatnya jumlah desa yang menyediakan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa (IKU Kemendagri);

T5S3: Meningkatnya kegiatan dibidang pertanian dan pangan yang

berada di perdesaan melalui Bimtek CPPD di Provinsi dan Kabupaten/ Kota, koordinasi serta pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD)/lumbung desa;

T5S4: Meningkatnya usaha ekonomi keluarga melalui TOT dan pelatihan kewirausahaan, pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat pesisir dan Penguatan Kelembagaan BUMKEL;

T5S5: Meningkatnya pelaksanaan usaha perkreditan dan simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro pedesaan melalui Bimtek, koordinasi,dan pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat;

T5S6: Meningkatnya

pengembangan dan pengelolaan pasar desa/pasar lokal dan pengembangan informasi pasar melalui Bimtek pengelolaan pasar desa bagi aparat pemerintah desa, pengelola pasar dan BPD serta memberikan bantuan stimulan untuk rehabilitasi pasar desa;

T5S7: Meningkatnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal termasuk PNPM-PISEW.


17

6. Untuk mencapai tujuan pada T6 (Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna), ditetapkan sasaran khusus sebagai indikator keberhasilan yaitu:

T6S1: Meningkatnya

jumlah Desa Mandiri Energi (DME) memanfaatkan tanaman jarak pagar (IKU Kemendagri)

T6S2: Meningkatnya jumlah Posyantekdes yang berfungsi baik (IKU Kemendagri);

T6S3: Meningkatnya

pembangunan sarana dan prasarana permukiman dan perdesaan melalui orientasi, pelatihan, koordinasi, bimtek Air Minum dan Penyehatan Lingkungan termasuk penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;

T6S4: Meningkatnya jumlah hasil kajian dan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan yang diterapkan;

T6S5: Meningkatnya

pelaksanaan lingkungan di daerah.

rehabilitasi

dan

konservasi

7. Untuk mencapai tujuan pada T7 (Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), ditetapkan sasaran khusus sebagai indikator keberhasilan yaitu:

T7S1: Meningkatnya prosentase penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai yang direncanakan;

T7S2: Tersedianya laporan keuangan dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan serta laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Publik (SAP);

T7S3: Prosentase ketersediaan asrsip dan ketatausahaan dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan;

T7S4: Prosentase

kelengkapan sarana dan prasarana dalam pelayanan rumah tangga layak pakai dan sesuai standar;

T7S5: Prosentase data aset barang milik negara (BMN) sesuai dengan standar;

T7S6: Prosentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai; T7S7: Tersedianya Review kebijakan di bidang perdesaan melalui penyusunan Pedoman, permendagri.

8. Untuk mencapai tujuan pada T8 (Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkup Regional), ditetapkan sasaran khusus sebagai indikator keberhasilan yaitu:


18

T8S1: Meningkatnya kapasitas aparatur desa/kelurahan sesuai standar;

T8S2: Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa/kelurahan sesuai standar;

T8S3: Terlaksananya

pelayanan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga.

Indikator dan target kinerja dari tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas disajikan dalam Tabel-1 dan Tabel-2.


19

TABEL - 1

Tabel 1 MATRIK TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA JANGKA MENENGAH DAN TAHUNAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NO. (1) 6

TUJUAN

INDIKATOR

(2)

(3)

Mewujudkan Otonomi Jumlah desa yang Desa dan menyelenggarakan Meningkatkan pemerintahan desa. Keberdayaan Masyarakat dalam Aspek Ekonomi, Sosial dan Budaya.

SASARAN (4) 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa.

INDIKATOR

2010

2011

2012

2013

2014

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1. Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek, inventarisasi dan pendataan keuangan dan aset desa, pengembangan desa wisata sebagai sumber PAD.

15 Provinsi 30 Kabupaten

18 prov 64 Kabupaten

22 Prov 110 Kabupaten



2. Jumlah Dokumen RUU tentang Desa yang diselesaikan.

1 RUU

-

-

-

-

32 Provinsi

32 Provinsi

32 Provinsi

32 Provinsi

32 Provinsi






20 %

35 %

50 %

60 %

70 %

20 pasar

35 pasar

94 pasar

60 pasar

70 pasar

1. Jumlah Provinsi yang

PENANGGUNG JAWAB DITJEN PMD

difasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa.

2. Jumlah desa yang

memiliki profil desa sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

3. Meningkatnya kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa.

TARGET KINERJA

1. Prosentase lembaga keuangan mikro pedesaan/UED-SP yang berfungsi. (KK 13.1) 2. Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat


20

TABEL - 1 NO.

TUJUAN

INDIKATOR

SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

INDIKATOR (5)

TARGET KINERJA 2010

2011

2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

32 provinsi

32 provinsi

32 provinsi

32 provinsi

32 provinsi

394 Kabupaten, termasuk 50 Kabupaten tertinggal





2 Kabupaten/

-

-

-

-

8 provinsi,

8 provinsi,

8 provinsi,

-

-

23 Kabupaten

12 Kabupaten

12 Kabupaten

15 Kabupaten

25 Kabupaten

35 Kabupaten

40 Kabupaten

50 Kabupaten

PENANGGUNG JAWAB

desa. (KK 13.1) 4. Dukungan 1. Cakupan penerapan pengentasan PNPM-MP (KK 13.2) daerah tertinggal dan pasca bencana melalui pemantapan program PNPM2. Cakupan wilayah MP. (PN-2.1) kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, khususnya di Kabupaten Nias dan Nias Selatan (KK 13.2)

3. Jumlah Provinsi dan

Kabupaten yang melaksanakan PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPMLMP).

5. Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat.

1. Jumlah fasilitasi dalam pembinaan budaya nusantara melalui pelestarian Adat dan Budaya Nusantara.

2. Jumlah fasilitasi dalam

pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu dan pelaksanaan Bangdesmadu.

6. Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

9 Kecamatan

1. Jumlah Desa Mandiri Energi (DME) memanfaatkan Tanaman Jarak Pagar (Jatropha Curcas lin). 2. Jumlah Posyantekdes yang berfungsi.


33 Provinsi

33 Provinsi

33 Provinsi

33 Provinsi

33 Provinsi

468 Kabupaten

468 Kabupaten

468 Kabupaten

468 Kabupaten

468 Kabupaten

14 desa

28 desa

45 desa

62 desa

80 desa

20 Posyantekdes

40 Posyantekdes 60 Posyantekdes 80 Posyantekdes 100 Posyantekdes

21

TABEL - 1


22

Tabel - 2 MATRIK TUJUAN, KEGIATAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA PER KEGIATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN ANGGARAN 2010 - 2014 NO 1

1.

TUJUAN

KEGIATAN

Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik

Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

a. b. c. d. e. f.

2.

Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat

Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa

a. b. c. d. e.

f.

3.

Memantapkan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan dukungan daerah tertinggal dan pasca bencana

Peningkatan Kemandiran Masyarakat Perdesaan

Dukungan pengentasan daerah tertinggal dan pasca bencana melalui pemantapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

a. b. c.


INDIKATOR KINERJA 3 Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek, inventarisasi dan pendataan keuangan dan asset desa, pengembangan desa wisata sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (IKU Kemendagri); Tersusunnya RUU tentang Desa (IKU Kemendagri); Jumlah provinsi dan kabupaten yang difasilitasi dalam pelayanan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan melalui Bintek, dan konsolidasi, inventarisasi. Jumlah fasilitasi pengembangan desa dan kelurahan melalui penetapan indikator keberhasilan pemdes, penetapan dan penegasan batas wilayah desa, penyusunan data based desa dan kelurahan, bimtek dan koordinasi. Jumlah fasilitasi peningkatan kapasitas melalui TOT, bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparat desa dan kelurahan. Jumlah fasilitasi pemantapan Badan Permusyawaratan Desa melalui bimbingan teknis, orientasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa (IKU Kemendagri); Jumlah desa yang memiliki profil desa sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa/kelurahan (IKU Kemendagri); Jumlah pelatihan yang diberikan bagi masyarakat perdesaan melalui penyusunan kurikulum dan modul, pelatihan, sinkronisasi, Traning of Trainer; Jumlah provinsi dan kabupaten yang difasilitasi dalam program dan kegiatan masuk desa dan peningkatan system perencanaan partisipatif melalui sosialisasi, bimtek, pelatihan dan monitoring dan evaluasi; Jumlah provinsi dan kabupaten yang difasilitasi dalam penataan ruang kawasan pedesaan melalui fasilitasi Pemda dalam penyusunan perda tentang tata ruang kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan antar desa (PPTAD), bimtek, dan koordinasi; Jumlah daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi peningkatan kelembagaan dan pelatihan masyarakat (provinsi) Penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (IKU Kemendagri); Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, khususnya di Kabupaten Nias dan Nias Selatan (IKU Kemendagri); Jumlah Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan yang melaksanakan PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP)

22

NO 1

4.

5.

TUJUAN

KEGIATAN

Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis melalui pelestarian adat istiadat dan budaya lokal, pengananan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan keseteraan jender, serta peningkatan kemandirian tenaga kerja perdesaan Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat

Fasilitasi Pemberdayaan Adata dan Sosial Budaya Masyarakat

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat

a. b. c. d. e.

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Meningkatnya ekonomi produktif masyarakat desa

a. b. c.

d.

e. f.

g.

6.

Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna

Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna

a. b. c.


INDIKATOR KINERJA 3 Jumlah fasilitasi dalam pembinaan budaya nusantara melalui pelestarian Adat dan Budaya Nusantara (IKU Kemendagri); Jumlah fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu (IKU Kemendagri); Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial melalui sosialisasi, dan penguatan kelembagaan HIV/AIDS di daerah; Jumlah provinsi dan kabupaten yang difasilitasi dalam pembinaan dan perlindungan tenaga kerja perdesaan melalui peningkatan kemampuan tenaga kerja pedesaan di wilayah perbatasan antar negara, pelatihan dan orientasi; Jumlah provinsi dan kabupaten yang difasilitasi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan peningkatan pemberdayaan perempuan melalui pendataan, bimtek, dan pemberantasan buta aksara Prosentase lembaga keuangan mikro perdesaan/Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP) yang berfungsi (IKU Kemendagri); Jumlah desa yang menyediakan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa (IKU Kemendagri); Jumlah provinsi dan kabupaten yang difasilitasi di bidang pertanian dan pangan yang berada di perdesaan melalui Bimtek CPPD di Provinsi dan Kabupaten/ Kota, koordinasi serta pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD)/lumbung desa; Jumlah kabupaten yang difasilitasi dalam pelaksanaan peningkatan usaha ekonomi keluarga melalui TOT dan pelatihan kewirausahaan, pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat pesisir dan Penguatan Kelembagaan BUMKEL; Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pelaksanaan usaha perkreditan dan simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro pedesaan melalui Bimtek, koordinasi,dan pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat; Jumlah provinsi yang difasilitasi pengembangan dan pengelolaan pasar desa/pasar lokal dan pengembangan informasi pasar melalui Bimtek pengelolaan pasar desa bagi aparat pemerintah desa, pengelola pasar dan BPD serta memberikan bantuan stimulan untuk rehabilitasi pasar desa; Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal termasuk PNPM-PISEW Jumlah Desa Mandiri Energi (DME) memanfaatkan tanaman jarak pagar (IKU Kemendagri) Jumlah Posyantekdes yang berfungsi baik (IKU Kemendagri); Jumlah Provinsi dan Kabupateni Pemda dalam pembangunan sarana dan prasarana permukiman dan perdesaan melalui orientasi, pelatihan, koordinasi, bimtek Air Minum dan Penyehatan Lingkungan termasuk penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;

23

NO 1

TUJUAN

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS 2

d. e.

7.

Meningkatkan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemberayaan Masyarakat dan Desa

Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. b. c. d. e. f. g.

8.

Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa lingkup regional

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkup Regional

Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa lingkup regional

a. b. c.


INDIKATOR KINERJA 3 Jumlah hasil kajian dan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan yang diterapkan termasuk di wilayah perbatasan; Jumlah provinsi yang melaksanakan rehabilitasi dan konservasi lingkungan Prosentase terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai yang direncanakan; Jumlah laporan keuangan dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan serta laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Publik (SAP); Prosentase ketersediaan asrsip dan ketatausahaan dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan; Prosentase kelengkapan sarana dan prasarana dalam pelayanan rumah tangga layak pakai dan sesuai standar; Prosentase data aset barang milik negara (BMN) sesuai dengan standar; Prosentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai; Jumlah Review kebijakan di bidang perdesaan melalui penyusunan Pedoman, permendagri Jumlah pelatihan di bidang pemberdayaan aparatur desa/kelurahan sesuai standar; Jumlah pelatihan di bidang pemberdayaan lembaga masyarakat desa/kelurahan sesuai standar; Biaya rata-rata pelayanan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga

24

III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI Strategi dan kebijakan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, meliputi:

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014 merupakan rencana pembangunan jangka menengah kedua dari 4 (empat) tahap RPJM yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJ[N) Tahun 2005-2025. RPJMN Ke-2 tahun 2010-2014 adalah kelanjutan RPJMN pertama Tahun 2004-2009, dengan arah/isu utama sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memuat arah utama, yaitu: “Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian”. Untuk memberikan pengertian urutan sasaran pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010-2014. Dalam Renstra ini dicantumkan Visi Pemerintah yaitu: “Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan”. Untuk mencapai Visi tersebut terdapat tiga Misi yang diemban, yaitu: 1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera; 2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi; dan 3. Memberkuat dimensi keadilan di semua bidang. Agenda pokok yang akan dilakukan dalam melaksanakan ketiga Misi tersebut yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.

Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat; Perbaikan tata kelola pemerintahan; Penegakan pilar demokrasi; Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; dan Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Sedangkan rumusan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 berisi 11 Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu: 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2. Pendidikan; 3. Kesehatan; 4. Penanggulangan Kemiskinan; 5. Ketahanan Pangan; 6. Infrastuktur; 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8. Energi; 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; 11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.


25

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Dalam Negeri Mengacu pada visi, misi, agenda pokok dan Prioritas Pembangunan Nasional serta Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014, Kementerian Dalam Negeri menetapkan dan melaksanakan 5 (lima) Prioritas Nasional (PN) yang juga merupakan bagian penugasan yaitu:

1. 2. 3. 4. 5.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Penanggulangan Kemiskinan; Infrastuktur; Iklim Investasi dan Iklim Usaha; Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik;

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 7Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 serta sesuai dengan lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri, dengan prinsip-prinsip: 1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yaitu dengan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan dan hasil-hasil pembangunan untuk kesejahateraan masyarakat; 2. Pembangunan berkelanjutan, yaitu keseluruhan proses pembangunan yang dilakukan saling berkaitan antara kegiatan sebelumya dengan rencana selanjutnya atau antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya dalam suatu rangkaian tahapan yang saling terintegrasi; 3. Tata kepemerintahan yang baik, yaitu menerapkan tata pengelolaan yang baik (good governance) guna membentuk birokrasi yang lebih profesional dan berkinerja tinggi yang didukung dengan langkah-langkah reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya strategi pencapaiannya tersebut dilaksanakan dalam koridor kebijakan strategik yang merupakan kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-2014, yang meliputi: 1. Menjaga persatuan dan kesatuan serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, yang didukung oleh situasi dan kondisi yang kondusif. 2. Mendorong pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik. 3. Mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan, serta meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan secara partisipatif. 4. Mendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan penerapan reformasi birokrasi.


26

Kementerian Dalam Negeri sesuai hasil reformasi program, tahun 2010-2014 mempunyai 13 (tigasbelas) Program yang dijabarkan menjadi 83 Kegiatan. Program-program tersebut adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik; Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum; Program Penataan Administrasi Kependudukan; Program Penataan Desentraslisasi dan Otonomi Daerah; Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah; Program Bina Pembangunan Daerah; Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Program Pendidikan Kepamongprajaan; Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri; Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri; Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri; Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri.

Sedangkan 83 kegiatan sebagai pelaksanaan program Kementerian Dalam Negeri, terdistribusi keseluruh jajaran Eselon I lingkup Kemendagri termasuk UPT-UPT di daerah antara lain: STPDN, Diklat Regional dan Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3.3 Arah Kebijakan dan Program Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan prioritas nasional serta arah arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri tersebut lingkup yang menjadi tugas Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Program Nasional (PN) Penanggulangan Kemiskinan dengan substansi inti kegiatan Program Nasional Pemberayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP). Dalam mewujudkan target tersebut Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan salah satu Eselon I yang membantu tugas dan tanggungjawab Menteri Dalam Negeri dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, arah kebijakan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2010-2014, yaitu: 1. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan yang demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan, pengelolaan keuangan desa, sistem administrasi dan kelembagaan desa; 2. Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif serta memantapkan


27

sistem pendataan profil desa/kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa/kelurahan dan pengembangan kebijakan daerah; 3. Mendorong peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan dukungan daerah tertinggal dan pasca bencana. 4. Mendorong peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menuju keluarga yang berkualitas, sehat dan sejahtera; 5. Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat sesuai tradisi dan adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 6. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro perdesaan dan usaha-usaha desa, serta pengembangan pasar desa; 7. Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. 8. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan prioritas nasional tahun 20102014, dan berdasarkan aturan restrukturisasi program dan kegiatan bahwa setiap Eselon I hanya mempunyai satu program, maka Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan 1 (satu) program yaitu: Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Program ini merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan serta keberdayaan masyarakat, melalui penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan; kelembagaan pelatihan masyarakat; penanggulangan kemiskinan; pembinaan sosial budaya lokal; pengembangan usaha ekonomi masyarakat; serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. Indikator kinerja program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam memfasilitasi proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan yang partisipatif dan demokratis dan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, diukur dari: 1.

Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek, inventarisasi dan pendataan keuangan dan aset desa, pengembangan desa wisata sebagai sumber PAD;

2.

Jumlah Dokumen RUU tentang Desa yang diselesaikan;

3.

Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa;

4.

Jumlah desa yang memiliki profil desa sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa;

5.

Prosentase lembaga keuangan mikro pedesaan/Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang berfungsi;


28

6.

Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Pemasaran hasil produksi masyarakat desa;

7.

Cakupan penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP);

8.

Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, khususnya di Kabupaten Nias dan Nias Selatan;

9.

Jumlah Provinsi dan kabupaten yang melaksanakan PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP);

10. Jumlah fasilitasi dalam pembinaan budaya nusantara melalui pelestarian Adat dan Budaya Nusantara; 11. Jumlah fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu dan pelaksanaan Bangdesmadu; 12. Jumlah Desa Mandiri Energi (DME) memanfaatkan Tanaman Jarak Pagar (Jatropha Curcas Lin); serta 13. Jumlah Posyantekdes yang berfungsi. Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melalui 8 (delapan) kegiatan termasuk Unit Pelaksana Teknis Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu: 1. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelatihan masyarakat 3. Peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan (PNPM) 4. Fasilitasi pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat 5. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat 6. Fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna 7. Dukungan manajamen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8. Peningkatan keberdayaan masyarakat dan desa lingkup regional Keterkaitan antara program, indikator dan target tahun 2010-2014 lingkup Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disajikan dalam lampiran: Lampiran I

: Target Pembangunan Tahun 2010-2014

Lampiran II

: Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2010-2014


29

IV. PENUTUP 4.1. Pola Penyelenggaraan Sasaran Strategis dalam Renstra Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010-2014 diarahkan dan dikendalikan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja lingkup Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Malang dan Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yogyakarta dan Lampung sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing. Seluruh unit kerja diwajibkan untuk menjabarkan Renstra Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2010-2014 kedalam Rencana Strategis Unit Kerja organisasi masing-masing. Renstra Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2010-2014 bersifat fleksibel dan dapat berubah dengan mempertimbangkan hasil evaluasi atas kondisi obyektif yang berkembang dan berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak. Hal-hal yang berkembang, belum terakomodir, dan kemudian isu pokok baru terkait lingkup Tugas Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri segera diinventarisir oleh masing-masing Unit Kerja Organisasi untuk selanjutnya menjadi bahan masukan dan catatan perbaikan, dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk ditindaklanjuti. Posisi Rencana Strategis Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010-2014 adalah bagian dari manajemen keseharian Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri dalam periode tersebut. Untuk melaksanakan kebijakan strategis Renstra Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2010-2014, organisasi pelaksanaannya adalah sebagai berikut: Tabel Organisasi Pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010-2014 No

Pejabat Pelaksana

Kedudukan

1.

Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penanggungjawab Umum dan Pengendalian Program

2.

Sekretaris Direktorat Jenderal

Penanggungjawab Pelaksanaan dan Pengendalian Program

3.

Para Direktur dan Pimpinan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Penanggungjawab Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan

4.1.2. Pengukuran Hasil Pengukuran hasil dilaksanakan dalam bentuk pengukuran kinerja yang sekaligus dirangkaikan dengan pelaksanaan evaluasi kinerja guna mendukung peningkatan kualitas perencanaan kebijakan dan manajemen kinerja serta akuntabilitasnya. Renstra Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010-2014 (Revisi 2011)

30

Berdasarkan reformasi perencanan dan penganggaran, pengukuran hasil dilakukan terhadap capaian kinerja atas indikator dan target kinerja program yang disusun melalui proses restrukturisasi program dan selanjutnya ditetapkan sebagai acuan dalam Renstra Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2010-2014. Untuk dimensi perencanaan tahunan, indikator kinerja Renstra Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2010-2014 diuraikan kedalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang memuat ukuran capaian atas sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun rencana. Penjabarannya pada setiap unit kerja dilakukan melalui indikator kinerja masing-masing unit kerja dan harus berada dalam kerangka: 1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-41 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 2) sasaran program Renstra Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2010-2014; 3) Penetapan Kinerja (PK) Eselon I Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4.1.3. Konsistensi Dokumen Perencanaan Renstra Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2010-2014 merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014. Selanjutnya pada perencanaan tahunan, Renja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai dokumen perencanaan tahunan, harus mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2010-2014, serta memperhatikan arahan pada Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun bersangkutan. Untuk itu dokumen perencanaan ini menjadi acuan penyusunan Renstra bagi unsur-unsur pelaksana pembangunan lingkup eselon II Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 4.1.4. Kontingensi Renstra Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2010-2014 disusun berdasarkan baseline kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2010 dengan sejumlah asumsi pada situasi yang sangat dinamis dan direkam sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk hal-hal yang bersifat force majeur dalam kebijakan strategis yang dilaksanakan setiap tahunnya 4.1.5. Pembiayaan Sumber dana untuk menjalankan Renstra Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2010-2014 berasal dari APBN termasuk Pinjaman/Hibah Luar Negeri, APBD (kerjasama), peran serta masyarakat dan dunia usaha, serta sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4.1.6. Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi merupakan bagian dari manajemen pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2010-2014, yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah hingga tingkat Eselon I. Renstra Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010-2014 (Revisi 2011)

31

Pelaksanaan fungsi Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Jenderal, sedangkan Pengendalian dan Evaluasi dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Terhadap pelaksanaan program dan kegiatan strategis dilakukan mulai dari pelaksana pada unit terendah (Desa) hingga tingkat unit kerja dan lingkup Direktorat Jenderal. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui perbandingan antara sasaran yang ingin dicapai dengan hasil yang telah diraih; perbandingan hasil nyata dan yang direncanakan sebagai progres capaian baik kegiatan maupun program; perbandingan dengan instansi lain (jika diperlukan), serta trend yang berlangsung, dalam konteks pengukuran kinerja/akuntabilitas. Pada tingkat kementerian, pelaksanaan evaluasi. Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Renstra Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2010-2014 dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis. Setiap tahun dilakukan pengukuran kinerja yang dilaksanakan sekaligus dalam rangkaian kegiatan pengendalian dan evaluasi, dan dilaporkan secara rutin dalam bentuk laporan tahunan kepada Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Pada akhir tahun 2014 dilaksanakan evaluasi umum pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2010-2014, yang merupakan evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan Renstra Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2010-2014, sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Strategis periode selanjutnya. 4. 2. PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2015 Sehubungan dengan masa berlaku Renstra Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010-2014 akan berakhir pada Tahun 2014, maka dengan pertimbangan: (1) menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan, (2) untuk menghindari kekosongan Rencana Pembangunan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2015 yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan rencana Anggaran Tahun 2015, serta (3) mengingat Tahun 2014 adalah tahun transisi masa bakti kabinet, Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2015 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintaah (RKP) Tahun 2015 dengan agenda menyelesaikan rencana dan permasalahan yang belum seluruhnya tertangani sampai tahun 2014 serta rencana dan permasalahan yang akan dihadapi pada tahun 2015. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada saat tahapan pembangunan RPJMN ke-3 (Tahun 2015-2019) berdasarkan RPJP 2005-2025, tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Renja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2015 sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada untuk pelaksanaan pembangunan yang lebih baik.


32

LAMPIRAN - 1

TARGET PEMBANGUNAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2010-2014 PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa /kelurahan dalam memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan yang partisipatif dan demokratis

1. Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek, inventarisasi dan pendataan keuangan dan asset desa, pengembangan desa wisata sebagai sumber PAD

TARGET 2010

2011

2012

2013

2014

UNIT ORGANISASI PELAKSANA

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


2. Jumlah Dokumen RUU tentang Desa 1 RUU yang diselesaikan 3. Jumlah Provinsi yang difasilitasi 32 Provinsi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa. 4. Jumlah desa yang memiliki profil 33 provinsi 394 desa sebagai pedoman dalam Kabupaten penyusunan perencanaan pembangunan desa. 5. Prosentase lembaga keuangan mikro 20 % pedesaan/UED-SP yang berfungsi (KK 13.1) 6. Jumlah Penyediaan sarana dan 20 pasar Prasarana Pemasaran hasil produksi masyarakat desa (KK 13.1) 32 provinsi 394 7. Cakupan penerapan PNPM-MP(KK 13.2) kabupaten, termasuk 50 kabupaten. Tertinggal


18 provinsi 64 Kabupaten

22 Provinsi 110 Kabupaten.



-

-

-

-

32 Provinsi

32 Provinsi

32 Provinsi

32 Provinsi

33 provinsi 400 kabupaten




35 %

50 %

60 %

70 %

35 pasar

50 pasar

60 pasar

70 pasar

32 provinsi 394 kabupaten, termasuk 50 kabupaten. tertinggal



DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


33

LAMPIRAN - 1

PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT (1)

(2)

INDIKATOR (3) 8. Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, khususnya di Kabupaten. Nias dan Nias Selatan (KK 13.2) 9. Jumlah Provinsi dan kabupaten yang melaksanakan PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) 10. Jumlah fasilitasi dalam pembinaan budaya nusantara melalui pelestarian Adat dan Budaya Nusantara 11. Jumlah fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu dan pelaksanaan Bangdesmadu 12. Jumlah Desa Mandiri Energi (DME) memanfaatkan Tanaman Jarak Pagar (jatropha curcas lin) 13. Jumlah Posyantekdes yang berfungsi

1. Dukungan Manajamen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Peningkatan pelayanan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaa tugas dan fungsi yang lebih baik.

1. Prosentase terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran yang direncanakan 2. Jumlah laporan keuangan dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan serta laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 3. Prosentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Sekretariat Ditjen PMD

TARGET 2010

2011

2012

2013

2014


(4)

(9)

(5)

(6)

(7)

(8)

2 Kabupaten/9 Kecamatan

-

-

-

-

8 provinsi,23 kabupaten

8 provinsi, 23 kabupaten 25 kabupaten

8 provinsi, 12 kabupaten

-

-

35 kabupaten

40 kabupaten

50 kabupaten






14 desa

28 desa

45 desa

62 desa

80 desa

15 kabupaten

20 Posyantekdes 100 % (12 Dok.)

40 Posyantekd es 100 % (12 Dok.)

60 Posyantekdes

80 Posyantekdes

100 Posyantekdes

100 % (12 Dok.)

100 % (12 Dok.)

100 % (12 Dok.)

7 Dokumen

7 Dokumen

7 Dokumen

7 Dokumen

7 Dokumen

100 % (4 Dok.)

100 % (4 Dok.)

100 % (4 Dok.)

100 % (4 Dok.)

100 % (4 Dok.)


SESDITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

34

LAMPIRAN - 1


(2)

INDIKATOR

2010

2011

2012

2013

2014

(4) 100 % (1 Laporan)

(5) 100 % (1 Laporan)

(6) 100 % (1 Laporan)

(7) 100 % (1 Laporan)

(8) 100 % (1 Laporan)

100 %(1 Dok)

100 % (1 Dok)

100 % (1 Dok)

100 % (1 Dok)

100 % (1 Dok)

6. Prosentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

7. Jumlah Review kebijakan di bidang perdesaan melalui penyusunan Pedoman, permendagri

2 Paket

3 Paket

5 Paket

5 Paket

5 Paket

8. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan di pusat dan daerah

6 Laporan

6 Laporan

6 Laporan

6 Laporan

6 Laporan

75%

75%

77%

80%

82%

100%

100%

100%

100%

100%

(3) 4. Prosentase Pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan 5. Prosentase data aset barang milik negara (BMN) sesuai dengan standar

9. Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan 10. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu 2. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan efektif dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat.

TARGET

1. Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di fasilitasi dalam pelayanan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan melalui Bintek, konsolidasi, inventarisasi 2. Jumlah produk hokum tentang desa yang diselesaikan meliputi RUU dan produk hukum lainnya

33 Provinsi

33 Provinsi

33 Provinsi

33 Provinsi

33 Provinsi

86 Kabupaten

90 Kabupaten

100 Kabupaten

96 Kabupaten

100 Kabupaten

1 RUU

-

4 Dokumen Produk Hukum Lainnya

-

-


UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)

DIREKTORAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

35

LAMPIRAN - 1


(2)

INDIKATOR (3) 3. Jumlah daerah yang difasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek, inventarisasi dan pendataan keuangan dan asset desa, pengembangan desa wisata sebagai sumber PAD 4. Jumlah daerah yang difasilitasi pengembangan desa dan kelurahan melalui penetapan indikator keberhasilan pemdes, penetapan dan penegasan batas wilayah desa, penyusunan data based desa dan kelurahan, bimtek dan koordinasi

Pelayanan pengembangan kelembagaan dan pelatihan

2010

2011

2012

2013

2014


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

15 Provinsi

18 Provinsi

22 Provinsi

26 Provinsi

32 Provinsi

30 Kabupaten

64 Kabupaten

110 Kabupaten.

130 Kabupaten

192 Kabupaten

8 Provinsi,

16 Provinsi

20 Provinsi

24 Provinsi

32 Provinsi

10 Kabupaten,

16 Kabupaten

40 Kabupaten

48 Kabupaten

64 Kabupaten

80 Desa

96 Desa

128 Desa

20 Desa

32 Desa

5. Cakupan fasilitasi peningkatan kapasitas melalui TOT, Bimtek peningkatan kapasitas aparat desa dan kelurahan

600 Orang dari 32 Provinsi, 18 Kabupaten/ Kota





6. Cakupan fasilitasi pemantapan Badan Permusyawaratan Desa melalui Bintek, Orientasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

15 Provinsi 30 Kabupaten 60 BPD


22 Provinsi 110 Kabupaten 32 Provinsi 110 Kabupaten 320 BPD



-

20 kantor desa

20 kantor desa

40 kantor desa

40 kantor desa

12 Angkt 480 orang dari 32 Provinsi

15 Angkt 600 orang dari 32 Provinsi.




7. Jumlah kantor desa yang sudah dibangun dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan

TARGET

1. Jumlah pelatihan yang diberikan bagi masyarakat perdesaan melalui penyusunan kurikulum dan modul, pelatihan, sinkronisasi, TOT;


DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT

36

LAMPIRAN - 1

PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT (1) Masyarakat

(2) masyarakat.

INDIKATOR

TARGET 2010

2011

2012

2013

2014

UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

2. Jumlah provinsi dan kabupaten yang di fasilitasi dalam pendataan potensi desa melalui Pendataan dan Pendayagunaan Profil Desa/ Kelurahan Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan.

33 provinsi, 394 Kabupaten,

33 provinsi, 400 Kabupaten

33 provinsi, 415 Kabupaten/ Kota 5 Desa 5 Kelurahan



3. Jumlah provinsi dan kabupaten yang di fasilitasi dalam program dan kegiatan masuk desa dan peningkatan system perencanaan partisipatif melalui sosialisasi, bimtek, pelatihan dan monitoring dan evaluasi.

32 Provinsi,dan 12 Kabupaten

32 Provinsi dan 17 Kabupaten



32 Provinsi,dan 32 Kabupaten

4. Jumlah provinsi dan kabupaten yang di fasilitasi dalam penataan ruang kawasan pedesaan melalui fasilitasi Pemda dalam penyusunan perda tentang tata ruang kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan antar desa (PPTAD), bimtek, dan koordinasi.






5. Jumlah provinsi yang di Fasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa melalui Bimtek, pelatihan, pendataan. 6. Jumlah daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi peningkatan kelembagaan dan pelatihan masyarakat (provinsi). 7. Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang difasilitasi dalam kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan 8. Jumlah Kabupaten yang menyusun

32 provinsi

32 provinsi

32 provinsi

32 provinsi

32 provinsi

32 provinsi

32 provinsi

32 provinsi

32 provinsi

32 provinsi

-

32 provinsi

32 provinsi

32 provinsi

32 provinsi

-

60 kab

60 kab

90 kab

120 kab


37

LAMPIRAN - 1


INDIKATOR

(2)

(3)

TARGET 2010

2011

2012

2013

2014


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

32 provinsi 394 kabupaten, 4.791 kecamatan, termasuk 50 kabupaten. Tertinggal

-

-

-

DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT

5020 kec

5020 kec

5020 kec

RTR desa 4. Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)

5. Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

Pelayanan percepatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran di kecamatan dan desa/ (PNPMPerdesaan); dan PNPM-LMP melalui pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sesuai standar.

Pelayanan pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat sesuai standar.

1. Cakupan penerapan PNPM-MP dan Penguatan PNPM (KK.13.2)

a.

PNPM-MP Inti

-

32 provinsi 414 kabupaten,5. 030 kecamatan, termasuk 50 kabupaten. Tertinggal 4911 kec

b.

PNPM Penguatan (termasuk di dalam lokasi PNPM Inti: - PNPM-MP Perbatasan

-

85 kec

85 kec

85 kec

85 kec

- PNPM-MP Integrasi SPP SPPN

-

-

85 kab

91 kab

91 kab

- PNPM-MP Respek Pertanian

-

-

43 kec

43 kec

43 kec

2 Kabupaten/ 9 Kecamatan

-

-

-

-

15 Kabupaten

25 Kabupaten

47 Kabupaten 32 Provinsi

40 Kabupaten

50 Kabupaten (K)

33 Provinsi.

33 Provinsi.

33 Provinsi.

33 Provinsi.

33 Provinsi.

2. Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, khususnya di Kabupaten Nias dan Nias Selatan (KK.13.2) 1. Jumlah kabupaten yang di Fasilitasi dalam pelaksanaan pembinaan budaya nusantara melalui inventarisasi KAT, pelestarian Adat dan Budaya Nusantara dengan pemberian stimulant kepada pemerhati adat dan budaya 2. Jumlah provinsi yang di fasilitasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial melalui sosialisasi, dan penguatan kelembagaan HIV/AIDS di daerah


DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ADAT DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

38

LAMPIRAN - 1


(2)

INDIKATOR (3) 3. Jumlah provinsi dan kabupaten yang di fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelembagaan, Posyandu, pendataan posyandu, peningkatan peran posyandu dalam kesehatan keluarga, pelaksanaan Bangdesmadu 4. Jumlah provinsi dan kabupaten yang di fasilitasi dalam pembinaan dan perlindungan tenaga kerja perdesaan melalui peningkatan kemampuan tenaga kerja pedesaan di wilayah perbatasan antar negara, pelatihan dan orientasi. 5. Jumlah provinsi dan kabupaten yang di fasilitasi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan peningkatan pemberdayaan perempuan melalui pendataan, bimtek, dan pemberantasan buta aksara. 6. Cakupan Penerapan PNPM MP Generasi

6. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat sesuai standar.

1. Jumlah provinsi dan kabupaten yang di fasilitasi di bidang pertanian dan pangan yang berada di perdesaan melalui Bimtek CPPD di Provinsi dan Kabupaten/ Kota, koordinasi serta pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) 2. Jumlah kabupaten yang di fasilitasi dalam pelaksanaan peningkatan

TARGET 2010

2011

2012

2013

2014


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

468 kabupaten

468 kabupaten

314 kabupaten/

468 kabupaten

468 kabupaten

33 Provinsi

33 Provinsi

32 Provinsi

33 Provinsi

33 Provinsi

50 Kabupaten

50 Kabupaten

469 Kabupaten

50 Kabupaten

50 Kabupaten

kota

10 Provinsi

15 Provinsi

15 Provinsi

20 Provinsi

25 Provinsi

10 Kabupaten.

20 Kabupaten.

30 Kabupaten

40 Kabupaten

50 Kabupaten

-

120 kec

120 kec

120 kec

120 kec

33 Provinsi.

33 Provinsi.

33 Provinsi.

33 Provinsi.

33 Provinsi.

15 Kabupaten

20 Kabupaten

33 Kabupaten

30 Kabupaten

36 Kabupaten

25 Kabupaten

35 Kabupaten

40 Kabupaten

50 Kabupaten

15 Kabupaten


7 Keg

DIREKTORAT USAHA EKONOMI MASYARAKAT

39

LAMPIRAN - 1


INDIKATOR

(2)

3.

4.

5. 6.

7.

(3) usaha ekonomi keluarga melalui TOT dan pelatihan kewirausahaan, pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat pesisir dan Penguatan Kelembagaan BUMKEL. Jumlah provinsi yang di fasilitasi dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal termasuk PNPM-PISEW Jumlah provinsi yang di fasilitasi dalam pelaksanaan usaha perkreditan dan simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro pedesaan melalui Bimtek, koordinasi,dan pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat. Prosentase lembaga keuangan mikro pedesaan /UED-SP yang berfungsi (KK.13.1) Jumlah provinsi yang di fasilitasi pengembangan dan pengelolaan pasar desa pasar lokal dan pengembangan informasi pasar melalui Bimtek pengelolaan pasar desa bagi aparat pemerintah desa, pengelola pasar dan BPD, memberikan stimulan kepada pasar desa. Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa (KK.13.1)

8. Jumlah Provinsi yang akan difasilitasi dalam usaha ekonomi masyarakat tertinggal melalui pelatihan, pemetaan/identifikasi, koordinasi, sosialisasi, penyusunan proksi

TARGET 2010

2011

2012

2013

2014


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

33 Provinsi

33 Provinsi

9 Prov 34 Kabupaten

33 Provinsi

33 Provinsi

33 Provinsi

33 Provinsi

33 Provinsi

33 Provinsi

33 Provinsi

20 %

35 %

50 %

60 %

70 %

32 Provinsi

32 Provinsi

32 Provinsi

32 Provinsi

32 Provinsi

20 pasar

35 pasar

50 pasar

60 pasar

70 pasar

-

-

32 Provinsi

32 Provinsi

32 Provinsi


40

LAMPIRAN - 1

PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

TARGET 2010

2011

2012

2013

2014


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

(2)

(3) kemiskinan serta pengembangan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat di desa tertinggal

7. Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Pelayanan pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai standar.

1. Jumlah daerah cakupan hasil kajian dan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan yang diterapkan termasuk di wilayah perbatasan

32 provinsi 50 kab tertinggal





2. Jumlah Posyantekdes yang berfungsi

20 Posyantekdes

40 Posyantekdes

60 Posyantekdes

80 Posyantekdes

100 Posyantekdes

-

-

17 Desa 16 Provinsi

17 Desa 16 Provinsi

20 Desa 20 Provinsi

3. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan pengelolaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan melalui pelatihan, rakor, supervise, BLM dan evaluasi dengan kegiatan: a. Jumlah Desa Mandiri Energi yang memanfaatkan Jarak Pagar dan Biogas b.

Pengelolaan Desa Hutan

-

-

4 Desa 4 Provinsi

5 Desa 5 Provinsi

5 Desa 5 Provinsi

c.

Pengelolaan Hutan Mangrove

-

-

1 Desa 1 Provinsi

2 Desa 2 Provinsi

2 Desa 2 Provinsi



15 Provinsi 109 Kabupaten/Kota

-

-

-

-

32 Provinsi

33 Provinsi

33 Provinsi

-

50 kabupaten

60 kabupaten

70 kabupaten

80 kabupaten

-

33 Provinsi,

33 Provinsi,

33 Provinsi,

33 Provinsi,

4. Jumlah provinsi dan kabupaten Pemda dalam pembangunan sarana dan prasarana perdesaan melalui: a. Jumlah Cakupan Lokasi Garapan PAMSIMAS b.

Orientasi, pelatihan, koordinasi, bintek AMPL 5. Jumlah kabupaten yang terfasilitasi pelayanan dan akses masyarakat terhadap sarpras perdesaan 6. Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang


DIREKTORAT SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

41

LAMPIRAN - 1


(2)

INDIKATOR

Meningkatkan kapasitas Aparat dan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

2010

2011

2012

2013

2014

(3) difasilitasi dalam permasyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna perdesaan melalui pelatihan, bimtek Posyantekdes, pelaksanaan Gelar TTG, koordinasi dan Monev

(4)

7. Jumlah Provinsi yang akan difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pesisir perdesaan melalui identifikasi, pelatihan, bimtek, rakor, dan monev

-

32 Provinsi

32 Provinsi

32 Provinsi

32 Provinsi


27 Kabupaten dI 6 Provinsi

78 Kecamatan di 33 kabupaten di 10 Provinsi

-

-

27 Angkatan

30 Angkatan

81 Angkatan

30 Angkatan

147 Angkatan

30 Angkatan

36 Angkatan

68 Angkatan

36 Angkatan

174 Angkatan

100%

100%

100%

100%

100%

8. Cakupan PNPM-LMP

8. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa lingkup Regional

TARGET

1. Jumlah pelatihan di bidang pemberdayaan aparatur desa/kelurahan sesuai standar 2. Jumlah pelatihan di bidang pemberdayaan lembaga masyarakat desa/kelurahan sesuai standar 3. Persentase pelayanan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, termasuk pembayaran gaji pegawai

(5) (6) (7) 35 35 35 Kabupaten/Kot Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota, a, 4 Pokmas, 4 Pokmas, 4 Pokmas, 8 UMK 8 UMK 8 UMK


(8) 35 Kabupaten/Kota, 4 Pokmas, 8 UMK

(9)

BALAI BESAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jakarta, 30 Desember 2011 DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA AYIP MUFLICH Renstra Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010-2014 (Revisi 2011)

42

LAMPIRAN - II

II. KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010 – 2014 (Dalam Juta Rupiah) A. SATUAN KERJA DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1. PROGRAM: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

ALOKASI 2010

2011

2012

2013

2014

10.184.431

11.033.400

11.028.389

9.658.570

9.673.967

KEGIATAN : a.

Dukungan Manajamen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

111.506

80.500

91.212

99.471

99.471

b.

Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

26.953

36.900

45.680

26.954

26.686

c.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat

52.707

30.000

65.000

64.733

64.394

d.

Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)

9.837.132

9.583.000

10.088.265

9.316.525

9.327.933

e.

Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

43.327

30.300

450.001

43.350

43.293

f.

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

54.061

87.500

90.000

46.121

50.000

g.

Fasilitasi pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

31.328

155.800

162.950

34.000

34.472

h.

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dan Desa Lingkup Regional

27.417

29.400

35.280

27.417

27.333

Jakarta, 30 Desember 2011 DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

AYIP MUFLICH Renstra Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010-2014 (Revisi 2011)

43

RENCANA STRATEGIS ( R E N S T R A ) DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN

Recommend Documents