RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Tahun 2015 s.d. 2019
PENGADILAN AGAMA MAGELANG Jl. Sunan Giri, Kel. Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah Telp/Fax. (0293) 3148500 / 3148400 1 Email :
[email protected] Website : www.pa-magelang.go.id
KATA PENGANTAR Sehubungan
dengan
Perencanaan
dan
Strategi
guna
meningkatkan sasaran kinerja yang akuntabel maka Pengadilan Agama Magelang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Kementerian
Negara
Republik
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Indonesia, maka disusunlah Rencana
Strategis dalam waktu 5 tahun (2015 – 2019) untuk mewujudkan Sasaran Kinerja yang akuntabel. Rencana strategis (Renstra) Kinerja
Pengadilan
ini adalah
merupakan
Rencana
Agama Magelang dalam kurun waktu 5 tahun, yang
berisi tentang rencana kinerja jangka menengah. Yang meliputi tentang program, tujuan, sasaran dan target kerja ( Tahun 2015 – 2019). Semoga Rencana Strategis (Renstra) ini dapat bermanfaat sebagai penunjang dalam laporan akuntabilatas kinerja.
Magelang, 6 Januari 2014 Ketua Pengadilan Agama Magelang
Drs. H. Muslikin, M.H. NIP. 19690817 199403 1 007
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................................
i
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) .....................................................
ii
DAFTAR ISI .................................................................................................................................
iii
BAB I
PENDAHULUAN ................................................................................................
1
A. KONDISI UMUM .......................................................................................
1
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN .....................................................
5
VISI, MISI, TUJUAN ..........................................................................................
6
A. Visi ..................................................................................................................
6
B. Misi .................................................................................................................
6
C. Tujuan ...........................................................................................................
6
D. Sasaran .........................................................................................................
7
PENUTUP .............................................................................................................
8
BAB II
Bab IV
ii
BAB I PENDAHULUAN A. KONDISI UMUM Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Liingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan
peradilan di bawahnya berada di bawah
kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah.
Untuk adanya pengaturan yang lebih konprehensif terutama
1
tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undangundang nomor 4 tahun 2004 teleh diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009. Sedangkan untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan undangundang nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim. Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu sudah
merupakan suatu keharusan adanya
akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai
Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan
Agama
Magelang
merupakan
Yurisdiksi
dari
Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Pengadilan Agama Magelang terletak di Jl. Sunan Giri, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang yang mempunyai yurisdiksi 17 Kelurahan dari 3 Kecamatan. Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Timur
: Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang
Sebelah Barat
: Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
Sebelah Utara
: Kecamatan Secang Kabupaten Magelang 2
Sebelah Selatan : Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. 1. Pimpinan Pengadilan Agama
dipimpin oleh seorang Ketua dan
seorang Wakil Ketua. 2. Hakim
adalah
Pejabat
yang
melaksanakan
tugas
kekuasaan
kehakiman. 3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. 4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera
Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita
Pengganti. 5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris. 3
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kepala Urusan Yaitu Kaur Ortala dan Kepegawaian, Kaur. Perencanaan dan Keuangan, dan Kaur. Umum. 7. Panitera Pengadilan Agama merangkap Sekretaris Pengadilan Agama. B. POTENSI DAN PERMASALAHAN 1. Potensi Penduduk Kota Magelang mayoritas beragama Islam dan memiliki kesadaran hukum yang cukup baik, sehingga perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Magelang pada tahun 2013 cukup rendah yaitu rata-rata setiap bulannya 25 perkara, meskipun perkaranya kecil tetap memerlukan pelayanan yang prima dan transparan dari aparat Pengadilan Agama Magelang, untuk itu diperlukan sarana dan prasarana yang memadai tetapi yang tak kalah pentingnya adanya Sumber Daya Manusia yang profesional yang menguasai Teknologi Informasi sehingga sangat menunjang kinerja dan pelaksanaan tugas dalam melayani masyarakat pencari keadilan. Pegawai Pengadilan Agama Magelang di bidang yudisial (Hakim dan Panitera Pengganti maupun Jurusita Pengganti ada 11 orang). Hakim yang menyidangkan ada 8 orang sehingga rata-rata masing- masing hakim setiap bulannya bisa menerima perkara sejumlah 37 oleh karena itu meskipun perkaranya sedikit Hakim Pengadilan
Agama
Magelang
dituntut
professional
dalam
melaksanakan tugasnya serta memahami Teknologi Informasi khususnya aplikasi SIADPA, begitu juga para Panitera Pengganti.
4
2. Permasalahan Jumlah pegawai secara keseluruhan hanya ada 20 pegawai termasuk Pimpinan Pengadilan Agama Magelang dan jumlah tenaga Honorer dibidang Administrasi sebanyak 4 orang, dengan demikian dalam melaksanakan tugasnya masih banyak terjadi rangkap pekerjaan antara tugas kesekretariatan dengan tugas kepaniteraan. Pengadilan Agama Magelang mendapatkan pegawai berjumlah 20 orang. Namun
permasalahan
tersebut
bisa
di
selesaikan
dengan cara antara lain meningkatkan kualitas SDM diantaranya menguasai
Teknologi
Informasi,
Disiplin
,
tanggap
dalam
menyelesaikan masalah, bertanggung jawab atas beban kerja, serta kerja sama dan sama-sama bekerja sehingga memudahkan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
5
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN A. Visi Visi Pengadilan Agama Magelang yakni “Tewujudnya kesatuan hukum dan Aparat yang Profesional, efektif, efisien menuju Badan Peradilan yang Agung”. B. Misi Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Magelang menetapkan misi-misi sebagai berikut : 1. Menjaga kemandirian aparatur badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hokum yang prima dan berkeadilan kepada
pencari keadilan serta aparatur yang professional. 3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. 4. Meningkatkan pengawasan internal yang efektif dan efisien serta
pembinaan
sebagai
upaya
menciptakan
sumberdaya
mansia
Pengadilan Agama yang Berkwalitas. C. Tujuan Strategis 1. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel. 2. Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel. 3. Mewujudkan penyelesaian perkara melalui mediasi. 4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 5. Mewujudkan peningkatan pengawasan internal yang efisien dan efektif. D. Sasaran Strategis 1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
6
2. Terselesaikannya administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel. 3. Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi. 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan internal yang efisien dan efektif.
7
BAB IV PENUTUP Demikianlah dokumen rencana strategis tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Magelang kami susun untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Sebagai sebuah rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mencapai sasaran tersebut dengan didukung oleh sarana- dan prasarana yang memadai dan aparat peradilan agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
Magelang, 6 Januari 2014 Ketua Pengadilan Agama Magelang
Drs. H. Muslikin, M.H. NIP. 19690817 199403 1 007
8
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA MAGELANG
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: Drs. Muh. Uzair
Jabatan : Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Magelang Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama
: Drs. H. Muslikin, M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Magelang Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Magelang, 6 Januari 2014 Ketua
Panitera/ Sekretaris
Pengadilan Agama Magelang
Pengadilan Agama Magelang
Drs. H. Muslikin, M.H.
Drs. Muh. Uzair
NIP. 19690817 199403 1 007
NIP. 19600905 199403 1 003
9
PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014 No 1.
Sasaran Strategis Terwujudnya penyelesaian
perkara
Indikator Kinerja
Target
1. Prosentase Sisa perkara yang di
20%
selesaikan.
yang sederhana, tepat 2. Prosentase waktu, transparan dan akuntabel.
perkara
yang
85%
3. Prosentase perkara yang diselesaikan
80%
diselesaikan.
dalam jangka 6 bulan. 4. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin
dan
Terpinggirkan
5 pkr
yang
diselesaikan tepat waktu. 5. Prosentase putusan yang diunggah
85%
(upload) ke website.
2.
Terselesaikannya dministrasi
perkara
6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi
95%
7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara
95%
1. Prosentase Penyelesaian administrasi
100%
penerimaan perkara.
yang efektif, efisien dan 2. Prosentase Perkara yang disidangkan
90%
akuntabel.
99%
3. Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara. 4. Prosentase
penyampaian
salinan
75%
putusan kepada para pihak tepat waktu. 5. Prosentase
akte
cerai
yang
75.%
6. Prosentase penyerahan akta cerai
75%
diterbitkan
kepada para pihak. 3.
Terwujudnya penyelesaian
4.
Prosentase mediasi yang berhasil dari perkara perkara
melalui
mediasi
melalui mediasi.
yang dimediasi
Meningkatnya
Prosentase permohonan eksekusi atas
kepatuhan
terhadap putusan
putusan pengadilan.
perkara
yang
berkekuatan
hukum tetap yang ditindaklanjuti
10
1%
1%
No 5.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Terwujudnya
Prosentase
pelaksanaan
ditindaklanjuti.
pengawasan
pengaduan
Target yang
1%
internal
yang efektif dan efisien. Jumlah Anggaran Kegiatan ……………………………… Magelang, 6 Januari 2014 Ketua Pengadilan Agama Magelang
Panitera/ Sekretaris
Drs. H. Muslikin, M.H.
Drs. Muh. Uzair
NIP. 19690817 199403 1 007
NIP. 19600905 199403 1 003
11
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAGELANG Nomor : W11-A35/57/ OT.01.1/I/2014 TENTANG RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA MAGELANG TAHUN 2015 KETUA PENGADILAN AGAMA MAGELANG Menimbang
:
1. 2.
Mengingat
:
1. 2. 3. 4. 5.
Bahwa untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun perlu adanya Rencana Kinerja Tahunan yang harus dilaksanakan dalam tahun 2015 Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Kinerja Pengadilan Agama Magelang Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014; Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Disign Reformasi Birokrasi 2010 - 2025; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 -2014 ; Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 004/SEK/SK/I/2010 Tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI. MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAGELANG TENTANG RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA MAGELANG TAHUN 2015.
Pertama
:
Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Agama Magelang untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip kordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk tercapainya Indikator Kinerja Utama tersebut;
Kedua
:
Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Magelang Pada tanggal : 10 Januari 2014 Ketua Pengadilan Agama Magelang
Drs. H. Muslikin, M.H. NIP. 19690817 199403 1 007 Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Yth. Ketua Mahkamah Agung R.Ri., di Jakarta; 2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.Ri., di Jakarta; 3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, di Jakarta; 4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, di Semarang
12
RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2015 No 1.
Sasaran Strategis Terwujudnya penyelesaian
perkara
Indikator Kinerja 1. Prosentase Sisa perkara yang di selesaikan.
yang sederhana, tepat 2. Prosentase waktu, transparan dan akuntabel.
Target 20%
perkara
yang
85%
3. Prosentase perkara yang diselesaikan
80%
diselesaikan.
dalam jangka 6 bulan. 4. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin
dan
Terpinggirkan
5 pkr
yang
diselesaikan tepat waktu. 5. Prosentase putusan yang diunggah
85%
(upload) ke website.
2.
Terselesaikannya Administrasi
perkara
6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi
95%
7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara
95%
1. Prosentase Penyelesaian administrasi
100%
penerimaan perkara.
yang efektif, efisien dan 2. Prosentase Perkara yang disidangkan
90%
akuntabel.
99%
3. Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara. 4. Prosentase
penyampaian
salinan
75%
putusan kepada para pihak tepat waktu. 5. Prosentase
akte
cerai
yang
75.%
6. Prosentase penyerahan akta cerai
75%
diterbitkan
kepada para pihak. 3.
Terwujudnya penyelesaian
Prosentase mediasi yang berhasil dari perkara perkara
melalui mediasi.
melalui
yang dimediasi.
13
mediasi
2%
No 4
Sasaran Strategis Meningkatnya kepatuhan
5
Indikator Kinerja Prosentase permohonan eksekusi atas
terhadap putusan
perkara
yang
berkekuatan
putusan pengadilan.
hukum tetap yang ditindaklanjuti
Terwujudnya
Prosentase
pelaksanaan
ditindaklanjuti.
pengawasan
Target 1%
pengaduan
yang
1%
internal
yang efektif dan efisien. Magelang, 6 Januari 2014 Ketua Pengadilan Agama Magelang
Drs. H. Muslikin, M.H. NIP. 19690817 199403 1 007
14
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAGELANG Nomor : W11-A35/58/ OT.01.1/I/2014 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA MAGELANG TAHUN 2015 - 2019 KETUA PENGADILAN AGAMA MAGELANG Menimbang
:
1. 2.
Mengingat
:
1. 2. 3. 4. 5.
Bahwa untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicpaai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya rencana strategis.. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan rencana strategis Pengadilan Agama Magelang Tahun 2015 - 2019. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 -2014; Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Disign Reformasi Birokrasi 2010 - 2025; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 -2014 ; Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 004/SEK/SK/I/2010 Tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI. MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAGELANG TENTANG RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA MAGELANG TAHUN 2015 – 2019.
Pertama
:
Memberlakukan rencana strategis Pengadilan Agama Magelang Tahun 2015 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
Kedua
:
Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Agama Magelang untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip kordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk tercapainya Indikator Kinerja Utama tersebut;
Ketiga
:
Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Magelang Pada tanggal : 10 Januari 2014 Ketua Pengadilan Agama Magelang Drs. H. Muslikin, M.H. NIP. 19690817 199403 1 007
Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI., di Jakarta; 2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI, di Jakarta; 3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, di Jakarta; 4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, di Semarang
15
16
MATRIKS RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA MAGELANG TAHUN 2015-2019 Visi “Tewujudnya kesatuan hukum dan Aparat yang Profesional, efektif, efisien menuju Badan Peradilan yang Agung”. Misi 1. Menjaga kemandirian aparatur badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan serta aparatur yang professional. 3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. 4. Meningkatkan pengawasan Internal yang efektif dan efisien Tujuan Strategis 1. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel. 2. Mewujudkan admnistrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel. 3. Mewujudkan penyelesaian perkara melalui mediasi. 4. Mewujudkan pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien. 5. Mewujudkan sumber daya manusia Pengadilan Agama Magelang yang professional dan berkwalitas. Sasaran Th. I Th. II Th. III Th. IV Th. V Indikator Kinerja (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) 1. Terwujudnya penyelesaian 1. Prosentase Sisa perkara yang di 20% 20% 20% 20% 20% perkara yang sederhana, selesaikan. tepat waktu, transparan dan 2. Prosentase perkara yang diselesaikan. 85% 85% 85% 85% 85% akuntabel. 3. Prosentase perkara yang diselesaikan 80% 80% 80% 80% 80% dalam jangka 6 bulan. 4. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin 5 pkr 5 pkr 5 pkr 5 pkr 5 pkr dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 5. Prosentase putusan yang diunggah 85% 85% 85% 85% 85% (upload) ke website. 95% 95% 95% 95% 95% 6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 95% 95% 95% 95% 95% 7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 17
2. Terselesaikannya 1. Prosentase Penyelesaian administrasi administrasi perkara yang penerimaan perkara. efektif, efisien dan akuntabel. 2. Prosentase Perkara yang disidangkan 3. Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara. 4. Prosentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu. 5. Prosentase akte cerai yang diterbitkan 6. Prosentase penyerahan akta cerai kepada para pihak. 3. Terwujudnya penyelesaian Prosentase mediasi yang berhasil dari perkara melalui mediasi. perkara melalui mediasi yang dimediasi 4. Meningkatnya kepatuhan Prosentase permohonan eksekusi atas terhadap putusan pengadilan. putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti 5. Terwujudnya pelaksanaan Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti. pengawasan internal yang efektif dan efisien.
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
90%
90%
90%
99%
99%
99%
99%
99%
75%
75%
75%
75%
75%
75.%
75.%
75.%
75.%
75.%
75%
75%
75%
75%
75%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Magelang, 6 Januari 2014 Ketua Pengadilan Agama Magelang
Drs. H. Muslikin, M.H. NIP. 19690817 199403 1 007
18
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAGELANG Nomor : W11-A35/70/ OT.01.1/I/2014 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MAGELANG TAHUN 2015 - 2019 KETUA PENGADILAN AGAMA MAGELANG Menimbang
: 1. Bahwa untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 5 (lima) tahun perlu adanya ukuran keberhasilan atau target yang harus dicapai yang dijabatkan dalam Indikator Kinerja Utama. 2. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Magelang Tahun 2015-2019.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; 2. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Disign Reformasi Birokrasi 2010 - 2025; 3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 004/SEK/SK/I/2010 Tentang Indikator Kinerja Utama. 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 5. Undang-Undang Nomor Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja. 9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. 10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. 11. Peraturan MENPAN Nomor : PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
19
MEMUTUSKAN Menetapkan
: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAGELANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MAGELANG TAHUN 2015 – 2019.
Pertama
: Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Magelang Tahun 2015 - 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
Kedua
: Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Agama Magelang untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip kordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk tercapainya Indikator Kinerja Utama tersebut;
Ketiga
: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Magelang Pada tanggal : 16 Januari 2014 Ketua Pengadilan Agama Magelang
Drs. H. Muslikin, M.H. NIP. 19690817 199403 1 007 Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI., di Jakarta; 2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI., di Jakarta; 3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, di Jakarta; 4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, di Semarang
20
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MAGELANG NO 1.
PENANGGUNG JAWAB Terwujudnya penyelesaian 1. Prosentase jumlah penyelesaian Perbandingan antara perkara yang Ketua/ Hakim
Laporan bulanan dan
perkara
laporan tahunan
KINERJA UTAMA
yang
sederhana,
INDIKATOR KINERJA UTAMA
perkara.
ditangani dengan perkara yang Panitera/Sekretaris
tepat waktu, transparan dan akuntabel
PENJELASAN
SUMBER DATA
diputus. 2. Jumlah perkara bagi masyarakat Perbandingan miskin dan terpinggirkan yang prodeo diselesaikan tepat waktu. 3. Prosentase
putusan
yang
antara
perkara Panitera/Sekretaris
Laporan bulanan dan
diterima
dengan
laporan tahunan
alokasi anggaran perkara prodeo. yang Perbandingan antara perkara yang Panitera/Sekretaris
diunggah (upload) ke website.
diputus dengan uplud putusan di
Laporan bulanan dan laporan tahunan
website. 4. Prosentase
pelayanan
informasi.
meja Perbandingan antara permohonan Panmud Hukum informasi dengan jumlah yang
Laporan bulanan dan laporan tahunan
dilayani. 5. Prosentase
minutasi
perkara.
berkas Perbandingan antara perkara yang Panitera/Sekretaris diputus
dengan
perkara
yang
Laporan bulanan dan laporan tahunan
diminutasi. 2.
Terselesaikannya administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
1. Prosentase proses administrasi Perbandingan antara perkara yang Panitera/Sekretaris penerimaan perkara.
diterima
dengan
penyelesaian
administrasi penerimaan perkara. 21
Laporan bulanan dan laporan tahunan
NO
KINERJA UTAMA
PENANGGUNG JAWAB 2. Prosentase proses pemeriksaan Perbandingan antara perkara yang Panitera/Sekretaris INDIKATOR KINERJA UTAMA
perkara.
PENJELASAN
diterima dengan perkara yang diperiksa.
3. Prosentase proses administrasi Perbandingan antara perkara yang Panitera/Sekretaris putusan perkara.
diputus
dengan
administrasi
SUMBER DATA Laporan bulanan dan laporan tahunan Laporan bulanan dan laporan tahunan
putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian Perbandingan antara perkara yang Panitera/Sekretaris salinan putusan terhadap para diputus/ diminta para pihak dengan pihak.
Laporan bulanan dan laporan tahunan
salinan yang diserahkan kepada para pihak.
5. Prosentase proses penyerahan Perbandingan antara akta cerai Panitera/Sekretaris akta cerai kepada para pihak.
yang diminta oleh para pihak
Laporan bulanan dan laporan tahunan
dengan yang disampaikan. 3.
Terwujudnya penyelesaian Prosentase mediasi yang berhasil.
Perbandingan
antara
jumlah Ketua/ Hakim
perkara melalui mediasi.
perkara yang dimediasi dengan Panitera/Sekretaris
Laporan bulanan dan laporan tahunan
yang berhasil didamaikan. 4.
Meningkatnya terhadap pengadilan.
kepatuhan Prosentase permohonan eksekusi Perbandingan putusan atas
putusan
perkara
jumlah Ketua dan Panitera Laporan bulanan dan
yang permohonan eksekusi perkara yang Sekretaris.
berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti
antara
dengan
jumlah
permohonan eksekusi perkara. 22
laporan tahunan
NO 5.
KINERJA UTAMA Terwujudnya
pelaksanaan 1. Prosentase
pengawasan internal yang efektif dan efisien.
PENANGGUNG SUMBER DATA JAWAB yang Perbandingan antara pengaduan Ketua/ Hakim Laporan bulanan dan
INDIKATOR KINERJA UTAMA pengaduan
ditindaklanjuti.
PENJELASAN
yang
diterima
ditindaklanjuti.
dengan
yang Pengawas
laporan tahunan
Panitera/Sekretaris Ditetapkan di : Magelang Pada tanggal : 16 Januari 2014 Ketua Pengadilan Agama Magelang
Drs. H. Muslikin, M.H. NIP. 19690817 199403 1 007
23
