Rencana Ke rja Pemerintah Daerah Kabupaten B arru Tahun 2016 BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan daerah sebagai acuan penyusunan kebijakan yang menjadi dasar penetapan RAPBD dan APBD. Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain dengan mendorong

partisipasi

masyarakat. RKPD Kabupaten Barru tahun 2016 merupakan tahun transisi penjabaran RPJMD tahun 2010 – 2015 dan mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah disebabkan hal-hal sebagai berikut : 1) merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah; 2)

memuat arahan operasional pelaksanaan program

dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD); 3) merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan Plafond Anggaran Sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 4) merupakan salah satu instrumen

evaluasi

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah.

Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan. Proses penyusunan dokumen RKPD memerlukan perhatian yang sangat besar mulai dari awal tahapan penyusunan sampai pada penetapan dokumen RKPD, agar

dihasilkan dokumen RKPD yang

berkualitas. Beberapa kriteria dokumen RKPD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain: 1) Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya; 2) Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam 1


dokumen RPJMD pada tahun berkenaan; 3) Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang; 4) Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja output untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur; 5) Program dan kegiatan

dalam

RKPD

harus

dilengkapi

dengan

pendanaan

yang

menunjukkan prakiraan maju. Proses penyusunan RKPD melalui beberapa tahap, yaitu : 1. Penyusunan rancangan awal RKPD Persiapan penyusunan rancangan awal RKPD meliputi pengolahan data dan informasi mengenai analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah dan evaluasi kinerja RKPD yang berisikan evaluasi RPJMD, RKPD tahun lalu dan RKPD tahun berjalan. Selain itu, juga dilakukan penelaahan terhadap RPJMN dan RPJMD

provinsi

dan

penelaahan

pokok-pokok

pikiran

DPRD

kabupaten/kota. Setelah dilakukan berbagai analisis dan penelaahan maka dilanjutkan dengan perumusan masalah pembangunan daerah yang meliputi perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif, perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah serta perumusan program prioritas beserta pagu undikatif 2. Penyusunan rancangan RKPD Penyusunan rancangan

rancangan RKPD

RKPD

melalui

meliputi

integrasi

penyelarasan

renja

SKPD

dan

penyajian verifikasi

rancangan renja SKPD 3. Pelaksanaan musrenbang RKPD Pelaksanaan

musrenbang

RKPD

diawali

dengan

pelaksanaan

musrenbang desa/kelurahan yang dilanjutkan dengan musrenbang kecamatan, forum SKPD, pelaksanaan musrenbang kabupaten dan perumusan hasil musrenbang RKPD Kabupaten yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD kabupaten 4. Perumusan akhir RKPD 5. Penetapan RKPD melalui Peraturan Kepala Daerah

2


1.2 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan RKPD Tahun 2016mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: 1. Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang

Nomor

30

Tahun

2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2003

Nomor

47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 6. Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011

Nomor

82,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran

Negara

sebagaimana telah diubah

Republik

Indonesia

Nomor

5587)

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;

3


8. Peraturan

Pemerintah

Nomor

55

Tahun

2005

tentang

Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi

Selatan

Tahun

2010

Nomor

252;

Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan

yang

Menjadi

Kewenangan

Pemerintah

Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 3); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah 4


Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 4); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

Kabupaten

Barru

(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenBarru Nomor 8); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 3); 21. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 34) ;

1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Hubungan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barru dengan dokumen RPJP Nasional, RPJP Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJP Kabupaten Barru merupakan penjabaran tahunan dari dokumen jangka 20 tahunan tersebut dimana dokumen RPJP Kabupaten sinergis dengan RPJP Provinsi dan Pusat. RKPD Kabupaten Barru Tahun 2016 adalah periode transisi dari RPJMD kabupaten Barru

dengan mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan memperhatikan hubungan keterkaitan, maka dalam penyusunan RKPD Kabupaten harus memperhatikan RPJM Nasional, RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD dan Renja SKPD. Selain itu, jika dilihat hubungan dari dokumen perencanaan lainnya yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten, bahwa posisi dokumen RTRW Nasional/ Provinsi dan Kabupaten menjadi pedoman dalam penyusunan RPJP dan RPJM baik Nasional/ Provinsi dan Kabupaten. Sedangkan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten merupakan penjabaran dari RPJM dan RPJP tersebut sehingga

RKPD

Kabupaten

tidak

terpisahkan

dengan

dokumen

perencanaan tata ruang wilayah. 5


RKPD ditetapkan melalui Peraturan Bupati menjadi pedoman utama dalam proses penganggaran penyusunan Rancangan APBD, dan sebagai acuan SKPD untuk menyusun renja SKPD. Renja SKPD yang telah disyahkan akan dijadikan pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKASKPD, yang nantinya akan dijabarkan dalam R-APBD. Dalam penyusunan Rancangan Renja-SKPD berpedoman pada Renstra SKPD yang merupakan dokumen rencana pembangunan masing-masing SKPD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Renja-SKPD merupakan operasionalisasi RKPD oleh SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bidang urusan yang menjadi

kewenangan

daerah

dalam

rangka

mencapai

sasaran

pembangunan jangka menengah daerah. Dengan adanya keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan

tersebut

merupakan

sebagai

suatu

upaya

untuk

mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan sinergis

antara

dokumen

perencanaan

tingkat

nasional,

provinsi

Kabupaten, sehingga capaian sasaran pembangunan nasional dan daerah dapat tercapai.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD Sistematika penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Barru tahun 2016 adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD, landasan

hukum,

hubungan

antar

dokumen,

sistematika

dokumen RKPD serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD. BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Bab ini menjelaskan tentang gambaran kondisi umum daerah, evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan Realisasi Pencapaian RPJMD serta permasalahan Pembangunan daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun lalu dan tahun berjalan, arah kebijakan ekonomi daerah

6


dan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah serta arah kebijakan keuangan daerah. BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 Menjelaskan

isu

strategis,

arah

kebijakan

Rencana

Kerja

Pembangunan Daerah, Prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta prioritas program pembangunan daerah. BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD tahun rencana, instansi pelaksana/SKPD, indikator capaian masingmasing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

BAB VI

PENUTUP Menguraikan

tentang

hal-hal

pokok

yang

termuat

dalam

keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam

memfungsikan

RKPD

sesuai

dengan

ketentuan

perundangan yang berlaku.

1.5 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah untuk memberikan landasan bagi para penyelenggara pemerintahan dan para pelaku/pelaksana pembangunan di Kabupaten Barru dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS untuk tahun 2016. Tujuan umum Penyusunan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2016 adalah untuk

menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mempertajam

skala

prioritas pembangunan di Kabupaten Barru yang dibiayai dari sumber dana APBD Kabupaten Barru. Tujuan khusus penyusunan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2016 adalah: 1.

Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2016 dan merupakan landasan penyusunan usulan RAPBD Kabupaten Barru Tahun 2016.

2.

Agar seluruh urusan/program/sasaran kegiatan dapat sejalan dengan target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

7


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan tahun lalu, berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah Gambaran umum kondisi daerah

sangat penting untuk menjelaskan

dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1 Aspek Geografis Aspek geografi merupakan gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengambangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Secara rinci aspek geografi kabupaten Barru dapat dilihat sebagai berikut A. Luas dan Batas Wilayah Geografis Kabupaten Barru merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.Terletak pada pesisir pantai barat Selat Makassar dengan

garis pantai sepanjang 78 Km. Secara geografis terletak

diantara Koordinat 4º0,5’49” - 4 º47’35” Lintang Selatan dan 199º35’00” 119º49’16” Bujur Timur dengan luas daerah 1.174,72 Km² (117.472 Ha) dan berada ± 102 Km disebelah Utara Kota Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif Kabupaten Barru terbagi atas 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru (ibukota kabupaten), Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Balusu. Terdiri dari 15 kelurahan dan 40 desa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: -

Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap

-

Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone

-

Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

-

Sebelah Barat dengan Selat Makassar

8


B. Topografi Aspek topografi terdiri dari

kemiringan dan ketinggian lahan yang dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Keadaan Wilayah Berdasarkan Ketinggian dari Permukaan Laut di Kabupaten Barru LUAS BERDASARKAN KETINGGIAN TEMPAT ( Ha) NO

KECAMATAN

1.

TANETE RIAJA

1.108

2.

TANETE RILAU

3.

100– 500 m

500 1000 m

10001500 m

4.540

6.055

5.187

539

3.679

2.180

2.058

-

-

-

7.917

BARRU

3.387

5.081

9.449

1.672

343

-

19.932

4.

SOPPENG RIAJA

3.110

1.182

2.779

819

-

-

7.890

5.

MALLUSETASI

2.413

2.410

11.219

5.617

-

-

21.658

6.

PUJANANTING

259

21.596

8.416

1.071

84

31.426

259

7.

BALUSU

3.292

1.433

5.060

1.354

81

-

11.220

16.990

17.084

58.214

23.066

2.034

84

117.472

14,46

14,54

49,56

19,64

1,73

0,07

100

TOTAL PROSENTASE (%)

0–25 m

25– 100m

> 1500 m

LUAS

17.429

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka

Keadaan Wilayah Berdasarkan Kemiringan di Kabupaten Barru NO

KECAMATAN

KEMIRINGAN TANAH/LERENG (HA) 0-2%

2 - 15 %

15 - 40 %

> 40 %

LUAS

1.

TANETE RIAJA

1.230

6.631

7.580

1.988

17.429

2.

PUJANANTING

426

8.343

17.398

5259

7.917

3.

TANETE RILAU

2.425

3.021

2.171

120

7.917

4.

BARRU

3.179

7.642

7.441

1670

19.932

5.

SOPPENG RIAJA

1.857

3.058

2.384

591

7.890

6.

BALUSU

2.034

3.949

4.521

716

11.220

7.

MALLUSETASI

1.557

4.740

10.829

4.532

21.658

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka

9


C. Geologi 1. Struktur dan Karakteristik Jenis Tanah di Kabupaten Barru dapat diklasifikasikan menjadi 4 ( Empat ) Bagian yang tersebar di beberapa Kecamatan yaitu : a. Jenis Tanah Aluvial Muda, dari bahan induk Aluvium, tekstur beraneka ragam dengan kesuburan sedang hingga tinggi. Penyebaran jenis tanah ini di daerah daratan Aluvial Sungai, daratan Aluvial Pantai dan di daerah cekungan (depresi). Jenis tanah ini meliputi 12,48 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru dan terdapat di Kecamatan Tanete Riaja. b. Jenis tanah Litosol merupakan tanah mineral dari bahan induk batuan beku atau batuan sedimen keras, solum dangkal, tekstur beraneka dan umumnya berpasir. Jenis tanah Litosol didapati umumnya di wilayah dengan tofografi berbukit, pegunungan. Di Kabupaten Barru jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Tanete Rilau dan Tanete Riaja yang meliputi 24,72 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru. c. Jenis tanah Regosol meliputi 38,20 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru dan tersebar di seluruh kecamatan. Jenis tanah ini masih muda dengan tekstur pantai, kesuburan sedang berasal dari bahan induk vulkanis atau pasir pantai. Penyebarannya di daerah lereng volkan muda dan di daerah beting pantai atau gumuk– gumuk pasir. d. Jenis tanah Mediteran berasal dari bahan induk batuan kapur keras (Limestone) dan Tufa Vulkanis bersifat basa. Tekstur umumnya lempung permeabilitas sedang dan peka erosi. Di Kabupaten Barru jenis tanah mediteran ini meliputi 24,60 persen terdapat di semua kecamatan kecuali di Kecamatan Tanete Rilau.

D. Potensi Unggulan daerah Potensi unggulan daerah Kabupaten Barru sangat variatif meliputi pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, pertambangan dan pariwisata. a) Tanaman Pangan dan Hortikultura Luas Potensi areal tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan mengalami peningkatan dari 53.105 Ha pada tahun 2013 menjadi 55.105 Ha pada tahun 2014 dengan luas areal tanam sebesar 39.128 Ha 10


pada tahun 2013 menjadi 40.535 Ha pada tahun 2014 dan luas areal panen sebesar 33.636 Ha pada tahun 2013 menjadi 33.942 Ha pada tahun 2014 dengan total produksi yang juga mengalami peningkatan dari 150.988 Ton pada tahun 2013 menjadi 156.731 Ton pada tahun 2014. Untuk potensi tanaman pangan berupa padi dan palawija pada Tahun 2014 seluas 34.550 Ha meningkat dari 32.550 Ha pada Tahun 2013,dengan luas tanam dan luas panen pada tahun 2014 sebesar 25.910 Ha dan 25.100 Ha mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 sebesar 25.127 Ha dan 24.502 Ha. Produksi padi dan palawija tahun 2014 sebesar 34.550 ton mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 sebesar 32.550 ton.

Tanaman utama padi dan palawija pada Tahun

2014 masing-masing :padi sebesar 119.418,42 ton, jagung sebesar 3.412,36 ton, kacang tanah sebesar 2.807,56 ton, kacang hijau sebesar 18,06 tondan ubi jalar sebesar 2.129,32 ton. Jumlah produksi ini mengalami peningkatan dibanding pada Tahun 2013 yaitu produksi padi sebesar 109.057,02 ton, jagung sebesar 3.392,11 ton, kacang tanah sebesar 2.037,14 ton, kacang hijau sebesar 8,02 tondan ubi jalar sebesar 1.517,03 ton. Luas Potensi tanaman hortikultura berupa tanaman sayuran dan buah – buahantidak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya masing – masing pada tahun 2014 adalah 1.430 Ha dan 2.000. Hasil produksi hortikultura baik tanaman sayur – sayuran mengalami penurunan dibanding tahun 2013 sebesar 7.511 Ton menjadi 5.782 Ton pada tahun 2014. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya luas tanam sebesar 0,71 persen dan luas panen sebesar 2,23 persen. Hal yang sama juga terjadi pada tanaman buah – buahan mengalami penurunan dari 12.011 ton pada tahun 2013 menjadi 10.645 ton pada tahun 2014. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya luas tanam sebesar 2,88 persen dan luas panen sebesar 37,33 persen. Untuk tanaman perkebunan komoditasnya berupa kapuk, kakao, jambu mete, kopi, cengkeh, kelapa, kemiri, lada, pala, vanili dan tembakau.

Luastanam

untuk

tanaman

perkebunan

mengalami

peningkatan dari 11.782 Ha pada tahun 2013 menjadi 12.458 Ha pada tahun 2014.dengan hasil produksi cenderung mengalami penurunan dari tahun 2013 ke tahun 2014 antara lain Kakao dari 800,57 ton menjadi 595,88 ton, kapuk dari 18,61 ton menjadi 16,73 ton, Kopi dari 11


144,03 ton menjadi 135,83 ton, cengkeh dari 30,46 ton menjadi 30,29 ton, Kelapa dari 1.1087 ton menjadi 967,10 ton, tembakau dari 14,25 ton menjadi 9,20 ton. Hal tersebut disebabkan berkurangnya jumlah tanaman yang ada karena rusak ataupun sudah tua. Namun beberapa tanaman perkebunan mengalami peningkatan hasilproduksi dari tahun 2013 ke tahun 2014 antara lain jambu mete dari 1.874, 28 ton menjadi 1.893,70 ton kemiri dari 830,50 ton menjadi 962,34 ton dan lada yang pada tahun 2013 tidak terdapat produksi mengalami peningkatan menjadi 0,45 ton

b) Kehutanan Luas hutan Kabupaten Barru sebesar 74.443,36 Ha yang terdiri dari hutan lindung seluas 51.266 Ha, hutan produksi terbatas seluas 17.254 Ha dan Luas Hutan rakyat sebesar 5.923 Ha. Jenis tanaman kehutananberupa kayu jati, Kayu Pulai, Kayu Angsana, Rotan, Getah Pinus dan Sutera Alam. Dengan hasil produksi dari tahun 2013 ke tahun 2014 antara lain Kayu jati mengalami peningkatan dari 2.666 M³ menjadi 2.926 M³ dengan sebaran lokasi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Barru, Kayu Pulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 19,40 M³ menjadi 77,68 M³ yang berada di Kecamatan Tanete Riaja dan Pujananting, Kayu Angsana produksinya sebesar 14, 55 M³ pada tahun 2014, getah pinus mengalami peningkatan dari 13 ton menjadi 30 ton, rotan tidak pengalami perubahan produksi tetap sebesar 20 ton dan sutera alam mengalami penurunan produksi dari 670 ton menjadi 115 ton hal ini disebabkan oleh perubahan pola tanam petani terhadap tanaman murbei dan tidak dilakukan pengembangan bibit murbei oleh masyarakat.

c) Kelautan dan Perikanan Luas wilayah penangkapan ikan laut pada Tahun 2014 seluas 56.160 Ha, luas budi daya tambak Tahun 2014 adalah 2.594,31 Ha dan budi daya laut seluas 200 Ha. Komoditi unggulan sektor perikanan dan kelautan adalah produksi udang, dengan produksi udang windu pada Tahun 2013 sebanyak 197 ton menjadi 199 ton pada Tahun 2014, udang vanamae dari 2420 ton pada Tahun 2013 menjadi 2468,4 ton pada Tahun 2014. Produksi sektor kelautan dan 12


perikanan lainnya adalahproduksi bandeng 1233 ton pada Tahun 2014 dan 1415 ton pada Tahun 2013, produksi rumput laut (basah) sebesar 664 ton pada Tahun 2013 menjadi 798 ton pada Tahun 2014, kerapu 211,2 ton pada Tahun 2013 dan 176,6 ton pada Tahun 2014, kakap merah (bambangan) 411,2 ton pada Tahun 2013 dan 181,4 ton pada Tahun 2014, cakalang 2002,3 ton pada Tahun 2013 menjadi 2034,3 ton pada Tahun 2014, teri 1410,6 ton pada Tahun 2013 menjadi 1948,4 ton pada Tahun 2014, cumi-cumi sebesar 229 ton pada Tahun 2013 menjadi 354 ton pada Tahun 2014.Produksi ikan bandeng mengalami penurunan pada Tahun 2014 dibanding Tahun 2013 disebabkan karena lahan budi daya yang sebelumnya digunakan untuk budi daya bandeng difungsikan untuk budi daya udang vanamae, sehingga produksi bandeng mengalami penurunan. Untuk produksi ikan kerapudan kakap merah mengalami penurunan pada

Tahun

disebabkan

2014

dibandingkan

karena

sebelumnya

adanya

pada

Tahun

kecenderungan

menggunakan

alat

tangkap

2013.

Hal

masyarakat pancing

ini

yang beralih

menggunakan jala. Potensi

sektor

kelautan

dan

perikanan

yang

potensial

dikembangkan di Kabupaten Barru adalah pengembangan budi daya laut, budi daya air payau dan budi daya air tawar. Budi daya laut yang berpotensi yaitu komoditi rumput laut, Karamba Jaring Apung (KJA) untuk Budidaya Ikan dan kerang mutiara sepanjang pantai. Untuk pengembangan budi daya air payau yaitu udang vanamae, udang windu dan bandeng. Untuk budi daya air tawar yaitu ikan lele, ikan mas dan ikan nila. Terdapat beberapa produksi pada sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Barru yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang tetap dikembangkan antara lain ikan bandeng, ikan cakalang, ikan kerapu, ikan tuna serta udang windu dan udang vannamea. Produksi rumput laut juga mulai memberi nilai tambah bagi

masyarakat

dengan

adanya

pengembangan

pengolahan

makanan yang berbahan dasar rumput laut. Dilihat dari agroekosistemnya sebagian besar adalah lahan pantai dan laut, payau serta sebagian wilayah memiliki air tawar, maka kegiatan yang dapat dikembangkan adalah budidaya tambak, budidaya

laut,

budidaya

air

tawar,

penangkapan

ikan

dan

agroindustri hasil perikanan serta berbagai kegiatan lainnya. 13


Hal ini sangat memungkinkan oleh karena berbagai faktor yang mendukung antara lain: - Memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar - Prasarana jalan ke sentra pengembangan cukup memadai - Berada pada daerah lintasan yang memudahkan transportasi - Prospek permintaan pasar terhadap komoditas perikanan dan kelautan cukup tinggi.

d) Peternakan Populasi ternak di kabupaten Barru tahun 2013 – 2014 cenderung mengalami peningkatan antara lain sapi dari 62.035 ekor menjadi 65.645 ekor, Kerbau dari 706 ekor menjadi 834 ekor, Kuda dari 2.834 ekor menjadi 3.261 ekor, Kambing dari 3.775 ekor menjadi 4.599 ekor, Ayam Buras dari 400.200 ekor menjadi 491.350 Ekor, Ayam Petelur dari 84.593 Ekor menjadi 131.108 Ekor, Ayam Pedaging dari 1.101.633 Ekor menjadi 1.194.576 Ekor dan Itik dari 104.453 ekor menjadi 117.083 Ekor.Peningkatan populasi ternak ini didukung oleh peningkatan Luas Lahan sebagai areal hijauan pakan ternak dan padang pengembalaan dari 1.478 Ha pada tahun 2013 menjadi 2.079 Ha pada tahun 2014. Selain itu ketersediaan sarana dan prasarana peternakan juga memiliki peran penting dalam peningkata populasi. Sarana dan prasarana peternekan yang tersedia di kabupaten barru antara lain Poskeswan sebanyak 1 unit, pos inseminasi hewan buatan sebanyak 2 unit, Tempat pengolahan pakan ternak sebanyak 2 unit dan showroom/kandang sapi sebanyak 17 unit.

e) Pertambangan Terdapat

berbagai

potensi

sumberdaya

pertambangan

di

Kabupaten Barru antara lain : Batu Bara sebesar 8.000.000 Ton, Biji Besi Chromit sebesar 61.000.000 Ton, Mangan sebesar 3.000.000 Ton, Pasir Besi sebesar 2.700.000 Ton, Logam Dasar 366.823 Ton, Emas Sebesar 15 Ton, Perak sebesar 298 Ton, Tembaga sebesar 2.297 Ton, seng sebesar 2.185 Ton, Batu Gamping sebesar 2.310.000.000 Ton, Kaolin sebesar 10.000.000 Ton, Pasir Kuarsa sebesar 31.000.000 Ton, Tras sebesar 20.000.000 Ton, Andesit sebesar 80.000.000 Ton, Basal sebesar 50.000.000 Ton, Dasit sebesar 100.000.000 Ton, Diorit sebesar 100.000.000 Ton, Trakhit sebesar 750.000.000 Ton, Pasir 14


sungai sebesar 4.250 Ton, Batu sungai sebesar 19.020 Ton, Pordenalit

sebesar

8.000.000

Ton

dan

sepernitit

sebesar

1.123.000.000 Ton.

f) Pariwisata Potensi wisata yang dapat dikembangkan berupa wisata alam, wisata

budaya/sejarah,

wisata

pantai/baharidan

agrowisata.

Beberapa objek wisata yang telah ada yaitu wisata alam, wisata budaya dan wisata sejarah yang dapat diintergrasikan dengan wisata bahari

seperti

menyelam

(diving),

snorkeling,

rekreasi

pantai,

panorama aktivitas perkampungan nelayan, pembuatan perahu dan lomba perahu layar. Wisata bahari sangat prospektif dengan ditemukannya taman laut dengan panorama terumbu karang yang masih alami. Wisata mangrove juga memiliki peluang untuk dikembangkan di Kecamatan Balusu dan Soppeng Riaja. Selain itu pengembangan wisata agro bukit harapan di Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja juga potensial untuk dikembangkan dengan konsep petanian, peternakan, perikanan yang terintegrasi dengan kepariwisataan. Adapun lokasi wisata bahari yang memiliki prospek untuk dikembangkan

melalui

kerjasama

dengan

investor

berada

di

Kecamatan Mallusetasi yakni di Pulau Dutungeng, Pulau Bakki dan Pulau Batu Kalasi dengan jarak tempuh 34 km dari ibukota Kabupaten Barru, 22 km dari kota Pare-pare dan 134 km dari Kota Makassar. Kawasan ini memiliki nilai estetika cukup tinggi dan sangat mendukung baik keindahan lepas pantai dengan kondisi terumbu karang yang beranekaragam dan masih alami. Wisata bahari ini dapat disinergikan dengan wisata hutan yang ada di Kecamatan Mallusetasi yang kawasan hutan lindungnya tersebar di desa Nepo, Kelurahan Mallawa, Desa Bojo, Manuba, Kupa dan Kelurahan Bojo Baru. Ini memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan di Kabupaten Barru.Selain itu juga terdapat Pulau Panikiang yang memiliki ciri khas khusus dan karakter tersendiri. Sebagian

besar

wilayah

Pulau

Pannikiang

terdiri

dari

hutan

mangrove yang khas dandihuni oleh ribuan burung bangau dan kelelawar yang menjadikan Pulau Pannikiang sebagai habitatnya. Selain itu wisata paantai lainnya yaitu Pantai Ujung Batu juga 15


merupakan salah satu destinasi wisata yang sudah dikembangkan di Kabupaten Barru dan telah berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Barru.

E. Hidrologi Sungai yang mengalir di Kabupaten Barru menurut daerah aliran sungai antara lain Sungai Usu/lisu, Sungai Barru/Jampue, Sungai Iskepo/Nepo, Sungai Ismoko/Lampoko, Sungai Moliba/Manuba dan Sungai Wae Said. Sungai-sungai yang ada selain airnya dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, industri, rumah tangga juga sungai-sungai yang ada berpotensi untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan untuk budidaya perikanan.

F. Wilayah Rawan Bencana Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru kawasan rawan bencana ditetapkan sebagai berikut: 1) Kawasan

rawan

Mallusetasi;

Desa

banjir

ditetapkan

Batupute,

Desa

di

Desa

Lawallu,

Cilellang Desa

Kecamatan

Ajakkang

dan

Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja; Desa Lampoko, Desa Balusu,

Desa

Madello,

Kelurahan

Takkalasi

dan

Desa

Binuang

Kecamatan Balusu; Desa Siawung, Kelurahan Mangempang, Kelurahan Tuwung,

Kelurahan

Sumpang

BinangaE,

Kelurahan

Coppo

dan

Kelurahan SepeE Kecamatan Barru; Desa Kading dan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja; dan Desa Pao-Pao, Desa Lipukasi, Desa Lalabata, Kelurahan Tanete dan Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau. 2) Kawasan rawan gelombang pasang, ditetapkan di Desa Bojo, Desa Kupa, Desa Cilellang, Kelurahan Bojo, Kelurahan Mallawa dan Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi; Desa Siddo, Desa Batupute, Desa Lawallu, Desa Ajakkang, Kelurahan Mangkoso, dan Kelurahan Kiru-kiru Kecamatan Soppeng Riaja; Desa Balusu, Desa Lampoko, Desa Madello, Desa Binuang dan Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu; Desa Siawung, Kelurahan Mangempang, Kelurahan Sumpang Binangae dan Kelurahan Coppo Kecamatan Barru; dan Desa Garessi, Desa Lipukasi, Desa Corawalie, Desa Pao-pao, Desa Pancana, Desa Lasitae dan Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau.

16


3) Kawasan rawan tanah longsor, ditetapkan di Desa Nepo, Desa Manuba dan Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi; Desa Siddo dan Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja; Desa Kamiri Kecamatan Balusu; Desa Palakka Kecamatan Barru; Desa Lasitae, dan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau; Desa Lempang, Desa Harapan, dan Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja; dan Desa Patappa, Desa Jangan-Jangan, Desa Pujananting, Desa Bulo-Bulo, Desa Bacu-Bacu dan Desa Gattareng di Kecamatan Pujyhananting. Selain penetapan kawasan rawan bencana berdasarkan RTRW Kabupaten Barru juga terdapat penetapan kawasan rawan bencana berdasarkann hasil kajian pemetaan daerah rawan bencana dapat dilihat sebagai berikut: 1) Kawasan rawan kebakaran hutan terjadi pada 56 titik. Kecamatan Tanete Rilau merupakan lokasi yang paling rawan di antara tujuh kecamatan dimana terdapat 23 titik, selanjutnya Kecamatan Balusu 10 titik, Pujananting 6 titik, serta Mallusetasi 2 titik. Desa/Kelurahan yang termasuk dalam kategori titik rawan kebakaran hutan adalah: di Kecamatan

Tanete

Riaja;

Mattirowalie,

Harapan

dan

Lempang.

Kecamatan Tanete Rilau; Lalabata, Lipukassi, Tanete, Lalolang, Tellumpanua, Pao-pao, corawali dan Pancana. Kecamatan Soppeng Riaja; Ajakkang, Pacekke, Mangkoso. Kecamatan Balusu meliputi; Binuang, Lampoko, Balusu

dan

Kamiri.

Kecamatan

Mallusetasi;

Manuba,

Nepo.

Kecamatan Pujananting meliputi; Gattareng, Pujananting dan Janganjangan. Kabupaten Barru: Palakka, Galung, Tompo, Anabanua. 2) Kawasan Rawan Kekeringan terjadi 23 titik yaitu berada pada Kecamatan Tanete Rilau; sebanyak 13 titik, Balusu 6 titik, Kecamatan Mallusetasi dan Kecamatan Soppeng Riaja masing-masing 1 titik. Desa/Kelurahan yang termasuk dalam kategori titik kekeringan adalah di Kecamatan Tanete Rilau; Lalolang, Tellumpanua, Pao-pao, Lipukassi, Pancana dan Lasitae. Kecamatan Soppeng Riaja meliputi Desa Ajakkang. Kecamatan Balusu meliputi; Takkalasi, Kamiri dan Binuang. Kecamatan Mallusetasi; Cillellang, Nepo dan Bojo. 3) Kawasan

Rawan

terhadap

angin

kencang

sebanyak

29

yaitu

Kecamatan Balusu 9 titik, Kecamatan Barru 4 titik, Kecamatan Mallusetasi 4 titik, Kecamatan Pujananting 6 titik, Kecamatan Tanete Riaja 3 titik dan Kecamatan Tanete Rilau 3 titik. Desa/Kelurahan yang 17


termasuk dalam kategori titik rawan angin kencang adalah di Kecamatan Tanete Riaja; Mattirowalie, Lompo Riaja, Lompo Tengah. Kecamatan Tanete Rilau; Lipukasi, Corawali dan Pancana. Kecamatan Balusu

meliputi;

Madello,

Takkalasi

dan

Kamiri.

Kecamatan

Mallusetasi; Kupa, Palanro, Mallawa dan Bojo. Kecamatan Pujananting meliputi;

Gattareng,

Pujananting,

Jangan-jangan,

Bulo-bulo,

Gattareng, Pattappa, Bacu-Bacu. Kabupaten Barru meliputi; Palakka, Galung, Tompo dan Anabanua.

2.1.2 Aspek Demografis 1) Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin Jumlah penduduk pada tahun 2014diproyeksikan sebesar 170.316 Jiwa. Jumlah penduduk terbesar berada pada Kecamatan Barru yang mencapai 39.996 jiwa dan terendah pada Kecamatan Pujananting dengan jumlah 13.002 jiwa. Sementara dari segi kepadatan, Kecamatan Tanete Rilau berada pada tingkat kepadatan paling tinggi yaitu sebesar 422,31 jiwa/km2 dan paling rendah pada Kecamatan Pujananting yaitu 41,37 jiwa/km2. Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014

NO

JUMLAH PENDUDUK

LUAS

(ANGKA PROYEKSI)

WILAYAH

KECAMATAN L

P

KEPADATAN

TOTAL

(KM2)

( JIWA/KM 2)

1

TANETE RIAJA

10.638

11.803

22.441

174,29

128,76

2

TANETE RILAU

16.052

17.382

33.434

79,17

422,31

3

BARRU

19.299

20.697

39.996

199,32

200,66

4

MALLUSETASI

12.119

13.280

25.399

216,58

117,27

5

SOPPENG RIAJA

8.593

9.228

17.821

78,9

225,87

6

PUJANANTING

6.375

6.627

13.002

314,26

41,37

7

BALUSU

8.629

18.223

112,2

162,42

170.316

1.174,72

JUMLAH

81.705

9.594 88.611

1.298,66

Sumber: Olahan Kantor BPS, Tahun 2014, Angka Proyeksi

2) Struktur Penduduk Menurut Usia Struktur penduduk Kabupaten Barru

menurut usia antara 0-

75+,penduduk yang usianya antar 10 sampai 14 tahun merupakan jumlah kelompok usia terbanyak dengan jumlah sebesar 16.830 orang dan usia antara 70 sampai 75 tahun merupakan kelompok usia terendah dengan 18


jumlah sebesar 3.792 orang. Penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan dengan usia non produktif hal ini ditunjukkan pada tabel berikut :

3) Struktur Penduduk Menurut Jumlah Rumah Tangga Struktur penduduk menurut jumlah rumah tangga dapat dilihat sebagai mana table di bawah ini : Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Tahun 2014** Jenis Kelamin Total Laki-Laki Perempuan 1 0–4 8.174 7.809 15.983 2 5–9 8.251 7.584 15.835 3 10 – 14 8.570 8.260 16.830 4 15 – 19 7.842 7.466 15.308 5 20 – 24 5.637 6.063 11.700 6 25 – 29 5.519 6.215 11.734 7 30 – 34 5.386 6.070 11.456 8 35 – 40 5.588 6.574 12.162 9 40 – 44 5.589 6.425 12.014 10 45 – 49 5.370 6.177 11.547 11 50 – 54 4.246 5.104 9.350 12 55 – 59 3.478 4.088 7.566 13 60 – 64 2.718 3.369 6.087 14 65 – 69 2.109 2.864 4.973 70 – 75 1.648 2.144 3.792 75+ 1.580 2.399 3.979 Total 81.705 88.611 170.316 Sumber: Kantor BPS, Tahun 2014** (angka sangat sementara) No

Usia

Tabel 4 Jumlah Rumah Tangga Menurut KecamatanTahun 2014*

1

TANETE RIAJA

JUMLAH RUMAH TANGGA (angka proyeksi) 5611

2

PUJANANTING

3251

7,63

3

TANTE RILAU

8359

19,63

4

BARRU

9999

23,48

5 6

SOPPENG RIAJA BALUSU

4456 4556

10,46 10,70

7

MALLUSETASI

6350

14,91

42582

100

NO

KECAMATAN

TOTAL

% 13,18

Sumber data: Data Olahan Kantor BPS 2014* ( angka Proyeksi) 19


Pada tabel terlihat bahwa jumlah rumah tangga di Kecamatan Barru adalah yang terbanyak yaitu sebesar 9.999 rumah tangga atau sekitar 23,48 % dari jumlah keseluruhan rumah tangga yang ada di Kabupaten Barru.

4) Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Barru tahun 2014 mengalami pergeseran struktur. Pada tahun 2013 distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan SD cenderung lebih besar yaitu 30,99 persen penduduk tidak punya ijazah/belum tamat SD dan sekitar 31,49 persen penduduk yang tamat SD. Kedua hal tersebut mengalami penurunan persentase disebabkan oleh semakin banyaknya penduduk yang menyelesaikan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi. Untuk lebih jelasnya pergeseran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 5 Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Uraian Tdk punya ijazah/ belum tamat SD Tamat SD

Tahun 2013

Tahun 2014

30,99

25,99

31,49

28,79

Tamat SLTP

15,21

19,46

Tamat SLTA

11,18

14,12

SM Kejuruan

2,63

2,93

D-I/II

0,39

0,62

Akademi/ D-III

1,19

0,91

D-IV/ Strata-I/ Strata-II/III

6,92

7,18

JUMLAH Sumber: Kantor BPS, Tahun 2014

100,00

100,00

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi kabupaten, PDRB perkapita, persentase penduduk diatas garis kemiskinan, angka kriminalitas yang tertangani.

20


1) Pertumbuhan PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indicator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas harga berlaku maupun atas harga konstan.

PDRB

atas

harga

berlaku

digunakan

untuk

mengetahui

kemampuan sumberdaya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah. Dilihat dari perkembangan nilai sector dalam PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Barru menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi masih bertumpuh pada sector pertanian, diikuti oleh jasa-jasa, Konstruksi, Perdagangan, Hotel dan Restoran.PDRB pada tahun 2014 sebesar 2.852.177,61 telah melebihi target RPJP pada tahun 2014 sebesar 2.327.866,05.

Tabel 6 Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (HB) di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 Tahun No

Sektor

1

Pertanian

2

Pertambangan & Penggalian

3 4 5 6 7 8 9

Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bevrsih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Angkutan & Komunikasi Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB

2011

2012

2013

2014

(Juta Rp)

(Juta Rp)

( Juta Rp )

( Juta Rp )

696.945,28

773.034,55

835.156,88

923.309,79

26.944,90

32.114,38

37.245,52

41.515,78

52.224,37

57.719,58

63.826,11

69.497,31

14.420,76

17.913,40

21.830,64

26.106,05

150.018,84

189.772,61

237.932,75

287.891,63

172.400,06

197.802,51

233.437,78

270.874,44

69.683,48

82.433,77

96.330,35

112.097,95

116.909,76

143.785,55

178.748,47

211.955,87

604.759,22

695.316,30

798.605,29

908.928,79

1.904.306,67

2.189.892,65

2.503.113,79

2.852.177,61

Sumber :Data OlahanBPS, Tahun 2014 (angka Proyeksi) Berdasarkan

perkembangan

konstribusi

sector

dalam

PDRB

di

Kabupaten Barru terdapat 3 (tiga) sektor yang memiliki konstribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan PDRB yaitu Sektor Pertanian, Sektor Konstruksi dan sektor jasa – jasa. Selama kurun waktu 4 (empat) tahun konstribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami penurunan sedangkan 21


untuk sektor konstruksi dan jasa-jasa mengalami peningkatan. Kemajuan dari kedua sektor ini tidak lepas dari pembangunan berbagai sarana dan prasarana public

berupa

pembangunan

pembangunan jalan,

pelabuhan,

pembangunan

rel

pasar

dan

stasiun

kecamatan,

kereta

api,

pembangunan

penginapan, dan pembangunan lainnya. Selain itu, perkembangan sektor jasa juga salah satunya di pengaruhi oleh pelayanan 1 (satu) pintu perizinan juga tumbuhnya

penginapan,

tempat

hiburan,

tempat

rekreasi

dan

mulai

beroperasinya pelabuhan garongkong. Konstribusi sektor dalam PDRB dapat dilihat pada table berikut : Tabel 7 Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 Tahun No

Sektor

1 2 3 4 5 6 7

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB

8 9

2011 % 36,6 1,41 2,74 0,76 7,88 9,05 3,66

2012 % 35,30 1,47 2,64 0,82 8,67 9,03 3,76

2013 % 33,36 1,49 2,55 0,87 9,51 9,33 3,85

2014 % 32,37 1,46 2,44 0,92 10,09 9,50 3,93

6,14

6,57

7,14

7,43

31,76 100

31,75 100

31,90 100

31,87 100,00

Sumber : Data Olahan BPS, Tahun 2014 (Data Proyeksi)

Perekonomian Kabupaten Barru mengalami akselerasi pertumbuhan dari 7,80 persen menjadi 8,13 persen. Pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran, sektor

utama yang menunjukkan penguatan kinerja atau

mengalami akselerasi adalah sektor jasa, bangunan, pertambangan dan pertanian. Tabel 8 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Sektor Tahun 2011 s.d. 2014 No 1 2 3 4 5 6 7

Sektor Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bangunan Perdagangan, Restoran dan Hotel Angkutan dan Komunikasi

2011 5,90 21,19 7,09 11,79 17,50

2012 6,11 15,11 6,45 16,874 14,62

2013 5,42 9,36 4,18 15,44 14,82

2014 6,09 16,29 6,69 10,10 16,23

9,34

10,20

10,16

7,97

9,29

11,32

11,08

7,96 22


8 9

Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa Pertumbuhan Ekonomi

11,21

13,64

13,68

10,16

2,15

2,65

4,74

6,29

7,41

7,77

7,80

8,13

Sumber : Data Olahan BPS, Tahun 2014 (angka Proyeksi) 2) PDRB Perkapita PDRB per kapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk. Semakin tinggi PDRB per kapita menunjukkan semakin baiknya tingkat perekonomian suatu daerah, walaupun ukuran ini belum mencakup

kesenjangan

pendapatan

antar

penduduk.

Meskipun

masih

terdapat keterbatasan, indicator ini sudah cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu daerah terutama dalam kemampuan daerah dalam memproduksi barang dan jasa. PDRB perkapita Kabupaten Barru baik berdasarkan atas harga belaku maupun harga konstan menunjukkan trend yang positif. Kenaikan PDRB perkapita atas harga berlaku di Kabupaten Barru masih dipengaruhi oleh peningkatan laju inflasi sehingga belum dapat menggambarkan peningkatan kesejahteraan

penduduk.

Untuk

mengetahui

peningkatan

kesejahteraan

penduduk kabupaten dapat dilihat melalui PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang mengalami peningkatan dari Rp. 5.379.749 pada tahun 2013 menjadi Rp. 5.824.562 pada tahun 2014. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata penduduk Kabupaten Barru mengalami peningkatan sebesar 7,60 persen. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Barru dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 9 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 Tahun Uraian

PDRB Dasar (HB)

Per Kapita Atas Harga Berlaku

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (HK)

2011

2012

11.358.620

13.032.438

4.675.886

5.027.538

2013

14.784.904

5.379.749

2014**

Rata rata Pertum buhan (%)

15.320.107

10,60

5.824.562

7,60

Sumber : Olahan BPS, angka proyeksi, 2014

23


3) Laju Inflasi Tingkat inflasi di Kabupaten Barru selama kurun waktu 4 tahun terakhir rata – rata sebesar 6,81 %. Laju inflasi di Kabupaten Barru mengalami peningkatan dari 6,86%tahun 2013 menjadi 7,26 % tahun 2014. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa kebijakan pemerintah terkait kenaikan bahan bakar minyak yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kenaikan harga – harga secara umum baik harga bahan pangan maupun harga barang lainnya. Data perkembangan laju inflasi dapat dilihat pada table berikut : Tabel 10 Nilai Rata-Rata Inflasi di Kabupaten Barru Tahun 2010 s.d. 2014 Tahun

Uraian

2011 2012 2013 Inflasi 6,42 6,71 6,86 Sumber Data : Data Olahan Tahun 2014 (angka Proyeksi)

2014 7,26

4) Angka Kriminalitas yang tertangani Angka kriminalitas yang tertangani dengan jenis kriminalitas antara lain kasus pembunuhan, kasus perkosaan/kejahatan social, kasus

perjudian,

kasus

curanmor,

kasus

narkoba/miras,

kasus

pencurian dan kasus penipuan. Kasus dengan angka kriminalitas yang tertangani yang terbesar adalah kasus pencurian yaitu sebesar 99 kasus pada tahun 2014. Perkembangan angka kriminalitas yang tertangani dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 11 Angka Kriminalitas Yang Tertangani di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014

NO.

JENIS KRIMINALITAS

2011

2012

2013

2014

1

Kasus Uang Palsu

0

0

0

0

2

Kasus Pembunuhan

4

2

2

1

13

9

14

15

3

Kasus Perkosaan / Kejahatan Seksual

4

Kasus Perjudian

5

8

9

2

5

Kasus Penganiayaan Berat

0

0

0

0

6

Kasus Curanmor

20

34

14

43 24


7 8

9

Kasus Narkoba / Miras Kasus Pengrusakan Kantor Pemerintah/Polri Kasus Pengrusakan Tempat Ibadah

1

3

9

11

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Kasus Penimbunan

0

0

0

0

11

Kasus Unjuk Rasa

0

0

0

0

12

Kasus Penjarahan

0

0

0

0

13

Kasus Pencurian

106

38

102

99

14

Kasus Penipuan

24

40

18

12

173

134

168

183

Jumlah Kriminalitas Sumber: Polres Barru, 2014

2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup. 1) Angka Melek Huruf Untuk Kabupaten Barru angka melek huruf mengalami peningkatan dari 89,55 pada tahun 2013 menjadi

89,59pada tahun 2014. Hal ini

menunjukkan keberhasilan program – program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan/penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD, terjadi peningkatan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi dari berbagai media dan peningkatan kemampuan berkomunikasi secara

lisan

dan

tertulis.

Ketiga

hal

tersebut

mencerminkan

potensi

perkembangan intelektual masyarakat dalam pembangunan

Tabel 12 Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 TAHUN 2011 2012 2013 1 Angka Melek Huruf 89,20 89,31 89,55 Sumber: Data Olahan BPS Kab. Barru, 2014 (angka proyeksi) No

Uraian

2014 89,59

25


2) Angka Rata-rata Lama Sekolah Lamanya Sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT) atau jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka

rata-rata

lama

sekolah

dikabuapten

Barru

mengalami

peningkatan dari 7,89 tahun pada tahun 2013 menjadi 7,91 tahun pada tahun 2014. Angka ini menunjukkan bahwa pendidikaan dasar 9 tahun di Kabupaten Barru belum tuntas. Angka rata-rata lama sekolah tidak mengindahkan kasuskasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi kelebihan estimasi atau bahkan terlalu rendah (underestimate). Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 13 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 TAHUN No

1

Jenis Data Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

2011

2012

2013

2014

7,62

7,87

7,89

7,91

Sumber : Data Olahan BPS, Tahun 2014 (angka proyeksi)

3) Angka Partisipasi Kasar Angka partisipasi kasar menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK disunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk

mengenyam

pendidikan.

APK

merupakan

indicator

yang

paling

sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masingmasing jenjang pendidikanAngka partisipasi kasar meliputi APK SD/MI, APK SMP/MTs dan APK SMA/SMK/MA. Di Kabupaten Barru Angka partisipasi kasar untuk SD/MI mengalami peningkatan dari 105,86 pada tahun 2013 menjadi 107,3 pada tahun 2014. Angka partisipasi kasar tingkat SMP/MTs mengalami peningkatan dari 103,33 pada tahun 2013 menjadi 105,8 pada tahun 2014. Angka diatas 100 ini menunjukkan populasi murid yang 26


bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI begitupun pada jenjang SMP/MTs berada pada usia diluar batas jenjang pendidikan SD/MI begitupun pada jenjang pendidikan SMP/MTs. Kasus ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adanya murid dengan usia lebih tua

dibanding usia standar,

kasus tinggal kelas, terlambat bersekolah dan siswa yang bersekolah dengan usia dibawah standar usia pada jenjang pendidikan tersebut. Untuk angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 79,23 pada tahun 2013 menjadi 82,6 pada tahun 2014. Angka Partisipasi kasar tersebut menunjukkan bahwa masih ada sekitar 17.4 persen penduduk kabupaten barru pada jenjang usia SMA/SMK/MA atau

jenjang usia antara 16 – 18

tahun yang tidak bersekolah pada tahun 2014. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014

No

TAHUN

Jenjang Pendidikan 2011

2012

2013

2014

1

APK SD / MI

106,94

105,34

105,86

107,3

2

APK SMP / MTs

101,79

101,79

103,33

105,8

79,23

82,6

3 APK SMA / SMK / MA 68,34 72,64 Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru, Tahun 2014 4)

Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Angka pendidikan yang ditamatkan tingkat SD/MI untuk jenis kelamin

laki-lakimengalami penurunan dari 1.844 pada tahun 2013 menjadi 1.842pada tahun 2014 dan untuk jenis kelamin perempuan tidak mengalami perubahan 1.725 pada tahun 2013 dan 2014, angka pendidikan yang ditamatkan tingkat SMP/MTs untuk jenis kelamin laki-laki mengalami peningkatan dari 1.558 pada tahun 2013 menjadi 1.654pada tahun 2014 dan untuk jenis kelamin perempuan mengalami penurunan dari 1.628 pada tahun 2013 menjadi 1.628 pada tahun 2014, angka pendidikan yang ditamatkan tingkat SMA/SMK/MA untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan dari 885 dan 787 pada tahun 2013 menjadi 1.039 dan 1.136 pada tahun 2014. Secara lebih rinci capaian-capaian kinerja angka pendidikan yang ditamatkan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

27


Tabel 15 Angka Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 TAHUN No

Jenjang Pendidikan

2011

2012

2013

2014

L

P

L

P

L

P

L

P

1

Tingkat SD / MI

1.722

1.766

1.802

1.793

1.844

1.725

1.842

1.725

2

Tingkat SMP / MTs

1.448

1.556

1.397

1.578

1.558

1.640

1.654

1.628

3

Tingkat SMA/ SMK/ MA

769

952

970

885

787

1.039

1.136

3.939

4.274

4.341

4.287

4.152

4.535

4.489

Jumlah

925 4.124

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru, Tahun 2014 5)

Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia

yang

berkaitan

dengan

jenjang

pendidikannya

dari

jumlah

penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Perkembangan

angka

partisipsi

murni

tingkat

SD/MI

di

Kabupaten Barru mengalami peningkatan dari 95,97 pada tahun 2013 menjadi 96,09 pada tahun 2014. APM SMP/MTs dan SMA/SMK/MA juga mengalami peningkatan dari 79,77 dan 55,06 pada tahun 2013 menjadi 80,55 dan 61,57 pada tahun 2014. Secara lebih rinci perkembangan APM dikabupaten Barru dapat dilihat pada table berikut : Tabel 16 Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 No Jenjang Pendidikan 1

APM SD / MI

TAHUN 2010

2011

2012

2013

2014

95,25

95,28

95,96

95,97

96,09

2

APM SMP / MTs

75,40

79,19

79,19

79,77

80,55

3

APM SMA / SMK / MA

46,00

47,71

49,42

55,06

61,57

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru, Tahun 2014

28


6)

Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan Hidup dan Persentase Balita Gizi Balita Gizi Buruk Angka kelangsungan hidup bayi mengalami peningkatan dari 99,46

pada tahun 2013 menjadi 99,72 pada tahun 2014, angka usia harapan hidup mengalami peningkatan dari 69, 29 tahun pada tahun 2013 menjadi 69,52 tahun pada tahun 2014, sedangkan untuk persentase balita gizi buruk menunjukkan penurunan dari 0,10 persen pada tahun 2013 menjadi 0,08 persen pada tahun 2014. Ketiga hal tersebut menunjukkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Barru dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya,

dan

meningkatkan

derajat

kesehatan

pada

khususnya.

Perkembangan data tersebut dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 17 Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan Hidup dan Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014

No

1

2

3

TAHUN

Uraian Angka Kelangsungan Hidup Bayi Angka Usia Harapan Hidup (Tahun) Persentase Balita Gizi Buruk

2010

2011

2012

2013

2014

99,73

99,81

99,61

99 , 46

99,72

68,85

69,05

69,24

69,29

69,52

0,7

0,25

0,13

0 , 10

0,08

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru, Tahun 2014

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum Dalam

rangka

pelaksanaan

otonomi

daerah

maka

Pemerintah

Kabupaten Barru telah menyelenggarakan berbagai pelayanan umum baik yang terkait dengan urusan wajib maupun urusan pilihan. Gambaran umum mengenai

penyelenggaraan

berbagai

pelayanan

dimaksud

diuraikan

berdasarkan indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut:

29


2.1.3.1 Pelayanan Urusan Wajib A. Bidang Urusan Pendidikan 1) Pendidikan Dasar Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah semakin besar jumlah penduduk

yang

berkesempatan

mengenyam

pendidikan.

Namun,

meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Angka Partisipasi Sekolah tingkat SD/MI di Kabupaten Barru pada tahun 2014 sebesar 96,09 %meningkat dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 95,97 %. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk berumur 7 – 12 tahun yang bersekolah pada tingkat SD/MI. Namun, masih ada sekitar 3,91 % penduduk pada umur 7 – 12 tahun yang tidak bersekolah pada tingkat SD/MI. Untuk Angka Partisipasi sekolah tingkat SMP/MTs terjadi peningkatan sekitar 0,78 % dari 79,77 pada tahun 2013 menjadi 80,55 % pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun yang bersekolah di tingkat SMP/MTs.

Walaupun demikian,

pemerintah Kabupaten Barru masih memiliki pekerjaan yang cukup besar karena masih ada sekitar 19,45 % penduduk usia 13 -15 tahun yang tidak bersekolah pada tingkat SMP/MTs. Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah indicator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah untuk menampung penduduk usia pendidikan. Di Kabupaten Barru selama kurun waktu 2011 – 2014 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI tidak mengalami perubahan yang signifikan, bahkan dapat dikatakan tetap karena perbandingannya hanya berada pada angka sekitar 1/95. Angka tersebut menunjukkan bahwa 1 sekolah SD/MI menampung 95 siswa. Berbeda dengan rasio ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs yang mengalami peningkatan dari1/197 pada tahun 2013 menjadi 1/199. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan penduduk pada jenjang usia SMP/MTs yang tidak diikuti oleh peningkatan jumlah sekolah yang tersedia. Rasio guru terhadap murid ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar dan jumlah idesl

murid untuk satu guru agar tercapai mutu

pengajaran. Untuk jenjang pendidikan SD/MI tidak terjadi peningkatan yang 30


signifikan

yaitu

hanya

berada

pada

kisaran

1/10.

Hal

ini

dapat

diinterprestasikan bahwa 1 guru SD/MI melayani (mengajar) 10 murid SD. Begitupun pada jenjang pendidikan SMP/MTs rasio guru terhadap jumlah murid hanya berada pada kisaran 1/9. Hal ini menunjukkan bahwa 1 guru SMP/MTs melayani (mengajar) 9 murid. Berikut secara lengkap disajikan data angka partisispasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah dan rasio guru untuk jenjang pendidikan dasar selama kurun waktu 2011 – 2014. Tabel 18 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah, Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah dan Rasio Guru/Murid Untuk Pendidikan Dasar di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014

No

1 2

3

4

5 6

Uraian Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD/MI Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SMP/MTs. Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Tingkat SD/MI Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Tingkat SMP/MTs. Rasio guru/murid Tingkat SD/MI Rasio guru/murid Tingkat SMP/MTs.

2011 (%)

Tahun 2012 2013 (%) (%)

2014 (%)

95,28

95,96

95,97

96,09

79,19

79,19

79,77

80,55

1/95,32

1/95,32

1 /95,32

1/95,08

1/197,62

1/197,62

1 /197,62

1/199,33

1/9,75

1/10,08

1 /10,16

1/10,16

1/9,02

1/9,04

1 /9,09

1/9,09

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Barru, Tahun 2014 2) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Sekolah tingkat SMA/SMK/MA di Kabupaten Barru pada tahun 2014 sebesar 61,57 % meningkat dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 55,06 %. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk berumur 16

-

18 tahun yang bersekolah pada

tingkat

SMA/SMK/MA. Namun, masih ada sekitar 38,43 % penduduk pada umur 16 - 18 tahun yang tidak bersekolah pada tingkat SMA/SMK/MA. Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah indicator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah untuk menampung 31


penduduk usia pendidikan. Di Kabupaten Barru selama kurun waktu 2011 – 2014 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan pada tingkat SMA/SMK/MA mengalami penurunan dalam segi angka perbandingan namun dapat dikatakan mengalami peningkatan. Pada Tahun 2014 rasio ketersediaan sekolah mencapai 1/367 mengalami penurunan dibanding tahun 2013 yang mencapai 1/388,54. Angka tersebut menunjukkan bahwa 1 sekolah SMA/SMK/MA menampung 367 siswa pada tahun mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu 1 sekolah SMA/SMK/MA menampung 388 – 389 siswa. Perubahan ini menunjukkan terjadinya penambahan jumlah sekolah di Kabupaten Barru pada tingkat SMA/SMK/MA. Rasio guru terhadap murid ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar dan jumlah idesl pengajaran.

Untuk

jenjang

murid untuk satu guru agar tercapai mutu pendidikan

SMA/SMK/MA

tidak

terjadi

peningkatan yang signifikan yaitu hanya berada pada kisaran 1/10. Hal ini dapat diinterprestasikan bahwa 1 guru SMA/SMK/MA melayani (mengajar) 10

Siswa

SMA/SMK/MA.

Berikut

secara

lengkap

disajikan

angka

partisispasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah dan rasio guru untuk jenjang pendidikan dasar selama kurun waktu 2011 – 2014.

Tabel 19 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah, Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah, Rasio Guru/Murid Untuk Pendidikan Menengah dan Penduduk Melek Huruf Usia di Atas 15 Tahun Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 No.

Uraian

Tahun 2011

2012

Angka Partisipasi Sekolah 47,71 49,42 Tingkat SMA/SMK/MA Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia 2 1/378,42 1/388,54 sekolah Tingkat SMA/SMK/MA Rasio guru/murid Tingkat 3 1/9,52 1/10,03 SMA/SMK/MA Penduduk yang berusia 4 >15 tahun melek huruf 89,82 90,11 (tidak buta aksara) Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, Tahun 2014 1

2013

2014

55,06

61,57

1 /388, 54

1/367

1 /10, 03 1/10,03 90,59

91,56

32


3) Fasilitas Pendidikan Penyelenggaraan pendidikan perlu didukung dengan ketersediaan fasilitas pendidikan berupa bangunan sekolah yang baik pada tingkat SD/MI. SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Kondisi bangunan sekolah yang baik adalah jumlah kondisi bangunan pada jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dalam kondisi bangunan baik dibandingkan dengan jumlah seluruh sekolah SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Capaian bangunan sekolah tingkat SD/MI yang

kondisinya baik

mengalami peningkatan dari 91,45 persen pada tahun 2013 menjadi 94 persen pada tahun 2014, pada tingkat SMP/MTs mengalami peningkatan dari 88,15 persen pada tahun 2013 menjadi 92 persen pada tahun 2014, dan pada tingkat SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 93,3 persen pada tahun 2013 menjadi 95 persen tahun 2013. Secara lebih rinci kondisi fasilitas pendidikan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 20 Perkembangan Kondisi Bangunan Sekolah Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MAN di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d Tahun 2014 Tahun No

1

2

Uraian Kondisi bangunan sekolah tingkat SD/MI yang baik (%) Kondisi bangunan sekolah tingkat SMP/MTs. yang baik (%)

2011

2012

2013

2014

85,00

88,25

91,45

94

79,80

85,76

88,15

92

80,77

81,00

93,3

95

Kondisi bangunan sekolah 3

tingkat SMA/SMK/MA yang baik (%)

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, Tahun 2014

4) Angka Putus Sekolah Angka putus sekolah mencerminkan penduduk usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu, Angka putus Sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI tidak mengalami perubahan pada tahun 2013 – 2014 sebesar 0,13 persen. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami penurunan dari 0,45 persen pada tahun 2013 menjadi 0,43 persen pada tahun 2014 dan untuk jenjang SMA/SMK/MA mengalami penurunan dari 0,30 persen pada tahun 2013 33


menjadi 0,28 persen pada tahun 2014. Secara lebih rinci kondisi APS dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21 Perkembangan Angka Putus Sekolah (APTS) Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 No

1

2

3

Tahun

Uraian Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

2010

2011

2012

2013

2014

0,18

0,16

0,15

0,13

0,13

0,89

0,82

0,48

0,45

0,43

0,33

0,31

0,31

0,3

0,28

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, Tahun 2014

5) Angka Kelulusan (AL) Angka kelulusan (AL) adalah jumlah lulusan pada setiap jenjang pendidikan dibandingkan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada setiap jenjang pendidikan tahun sebelumnya. Capaian AL pada jenjang SD/MI tidak mengalami perubahan dari 100 persen pada tahun 2013 dan pada tahun 2014, jenjang SMP/MTs mengalami peningkatan dari 91,71 persen pada tahun 2013 menjadi 97,39 persen pada tahun 2014 dan untuk jenjang SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 97,83 persen pada tahun 2013 menjadi 97,67 persen pada tahun 2014. Tabel 22 Perkembangan Angka Kelulusan Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MAdi Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 No

Uraian

2010

Tahun 2011 2012 2013

Angka Kelulusan (AL) 99,88 100 Tingkat SD/MI Angka Kelulusan (AL) 2 86,88 88,48 Tingkat SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) 3 96,51 96,90 Tingkat SMA/SMK/MA Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barru, 2014 1

2014

100

100

100

91,71

91,71

97,39

97,83

97,83

97,67

34


B. Bidang Urusan Kesehatan Perkembangan

hasil-hasil

pembangunan

pada

bidang

urusan

kesehatan meliputi rasio posyandu per satuan balita, rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk,

cakupan

komplikasi

kebidanan

yang

ditangani,

cakupan

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI), cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan penemuan dan penanganan

penderita

penyakit

TBC

BTA,

cakupan

penemuan

dan

penanganan penderita penyakit DBD, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, cakupan kunjungan bayi, cakupan puskesmas dan cakupan pembantu puskesmas. Rasio posyandu per satuan balita mengalami peningkatan dari 17,41 persen pada tahun 2013 menjadi 18,42 persen pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah posyandu yang melayani per 1000 Balita. Pada tahun 2013, 17 posyandu melayani 1000 balita atau 1 posyandu melayani 58 – 59 balita sedangkan pada tahun 2014 18 posyandu melayani 1000 penduduk atau 1 posyandu melayani 55 – 56 balita, Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk mengalami peningkatan dari 0,025 pada tahun 2012 menjadi 0,026 pada tahun 2013, capaian Rumah Sakit per satuan penduduk tidak mengalami dinamika yakni 0,001 pada tahun 2012 dan tahun 2013, capaian dokter per satuan penduduk mengalami dinamika dari 0,023 pada tahun 2012 menjadi 0,021 pada tahun 2013, capaian tenaga medis per satuan penduduk mengalami dinamika dari 0 ,032 pada tahun 2012 menjadi 0,030 pada tahun 2013. Secara lebih rinci berbagai kondisi capaian indikator pembangunan bidang urusan kesehatan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

No 1 2 3

Tabel 23 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 Tahun Uraian 2011 2012 2013 2014 Rasio posyandu per 1,76 19,3 16,28 17,41 18,42 satuan balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 0,026 0,245 0,250 0,254 0,264 satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per 0,001 0,006 0,006 0,006 0,006 satuan penduduk 35


Rasio dokter per satuan 0,223 0,233 0,232 penduduk Rasio tenaga medis per 5 0,032 0,322 0,321 satuan penduduk Cakupan komplikasi 6 kebidanan yang 98,36% 86,86% 88,90% ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 7 kesehatan yang 86,64% 89,68% 91% memiliki kompetensi kebidanan Cakupan desa/kelurahan 8 88,89% 92,60% 94,40% Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi 9 Buruk mendapat 100% 100% perawatan Cakupan penemuan dan 10 penanganan penderita 40,41% 44,25% 45,11% penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan 11 penanganan penderita 100% 100% penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan 12 0,84% 0,30% 1,01% pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan 13 95,70 % 93,50% bayi 14 Cakupan puskesmas 10/7 10/7 10/7 Cakupan pembantu 15 31/54 31/54 33/54 puskesmas Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Barru, Tahun 2014 4

0,207

0,188

0,301

0,294

87,18%

79,81%

92%

92%

92,73 %

87,27%

100%

100%

59,77%

61,20%

100%

100%

4,76%

3,56%

99,29%

101%

12/7

12/7

33/55

33/55

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum Perkembangan hasil-hasil pembangunan pada bidang urusan Pekerjaan Umum meliputi proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio tempat ibadah per satuan penduduk, persentase rumah tinggal bersanitasi, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, panjang jalan dilalui roda 4, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam), dan luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik. Proporsi

panjang

jaringan

jalan

dalam

kondisi

baik

mengalami

peningkatan dari 0,61 pada tahun 2013 menjadi 0,65 pada tahun 2014, rasio jaringan irigasi mengalami penurunan dari 18,00 pada tahun 2013 menjadi 15,84 pada tahun 2014, Rasio tempat ibadah per satuan penduduk mengalami penurunan dari 1,92 pada tahun 2013 menjadi 0,15 pada tahun 2014, 36


persentase rumah tinggal bersanitasi mengalami peningkatan dari 64,89 persen pada tahun 2013 menjadi 76,02 persen pada tahun 2014, Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk mengalami penurunan dari 8,61 pada tahun 2013 menjadi 1,34 pada tahun 2014, panjang jalan dilalui Roda 4 tidak mengalami perubahan dari tahun 2013 – 2014 yaitu sebesar 57,80 %, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam) mengalami peningkatan dari 48,87 persen pada tahun 2013 menjadi 51,47 persen pada tahun 2014, luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik mengalami penurunan dari 64,89 persen pada tahun 2013 menjadi 50,16 pada tahun 2014. Perkembangan

capaian

indikator

pembangunan

dibidang

urusan

Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 24 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 Tahun No Uraian 2011 2012 2013 Proporsi Panjang Jaringan 1 0,57 0,58 0 , 61 Jalan Dalam Kondisi Baik 2 Rasio Jaringan Irigasi 17,28 17,98 18,00 Rasio Tempat Ibadah Per 3 1,89 1,96 1,92 Satuan Penduduk Persentase Rumah Tinggal 4 52,36 61,65 64 , 89 Bersanitasi Rasio Tempat Pembuangan 5 Sampah (TPS) Per Satuan 4,43 6,49 8 , 61 Penduduk 6 Panjang Jalan Dilalui Roda 4 48,69 % 48,69% 57,80% Panjang Jalan Kabupaten 7 Dalam Kondisi Baik (> 40 52,01 52,41 48 , 87 Km/Jam) Luas Irigasi Kabupaten Dalam 8 65,00% 65,53% 64,89% Kondisi Baik Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru, Tahun 2014

2014 0,65 15,84 0,15 76,02 1,34 57,80 51,47 50,16

D. Bidang Urusan Perumahan Perkembangan Indikator pembangunan bidang urusan Perumahan meliputi rumah tangga pengguna air bersih mengalami penurunan dari 88,07 persen pada tahun 2013 menjadi 81,84 persen pada tahun 2014, rumah tangga pengguna listrik mengalami peningkatan dari 76,47 persen pada tahun 2013 menjadi 93,03 persen pada tahun 2014, capaian rumah tangga bersanitasi mengalami peningkatan dari 64,89 persen pada tahun 2013 menjadi

37


71,12 persen pada tahun 2014, lingkungan pemukiman kumuh tidak mengalami peningkatan dari tahun 2013 – 2014 yaitu sebesar 0,26 Perkembangan indikator pembangunan bidang urusan Perumahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Perumahan di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 Tahun No Uraian 2011 2012 2013 Rumah Tangga Pengguna Air 1 70,30 90,87 88 , 07 Bersih (%) Rumah Tangga Pengguna 2 73,69 70,14 76 , 47 Listrik (%) Rumah Tangga Ber-Sanitasi 3 60,20 66,53 64 , 89 (%) Lingkungan Pemukiman 4 0,06 0,06 0 , 26 Kumuh Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru, Tahun 2014

2014 81,84 93,03 71,12 0,26

E. Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Perkembangan Perencanaan

hasil-hasil

Pembangunan

pembangunan

meliputi

tersedianya

pada

bidang

dokumen

urusan

perencanaan

RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Nomor 6 Tahun 2010, tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA Nomor 3 Tahun 2011, tersedianya dokumen perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Barru yang telah ditetapkan dengan PERDA nomor 4 Tahun 2012, tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA, dan Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD.

F. Bidang Urusan Perhubungan Indikator pembangunan bidang urusan pembangunan meliputi jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami peningkatan dari 18.308.880 pada tahun 2013 menjadi 18.471.635 pada tahun 2014, rasio izin trayek mengalami penurunan dari 0,0049 pada tahun 2013 menjadi 0,0047 pada tahun 2014, jumlah uji kir angkutan umum mengalami penurunan dari 1.79pada tahun 2013 menjadi 1.779 pada tahun 2014, jumlah pelabuhan laut/terminal bis tidak mengalami perubahan dari tahun 2013-2014 yaitu sebesar 7, angkutan darat mengalami peningkatan dari 0.1140 persen pada tahun 2013 menjadi 0.1147 persen pada tahun 2014, lama pengujian 38


kelayakan angkutan umum (KIR) selama 20 menit, biaya pengujian kelayakan angkutan umum sebesar …… pada tahun 2014 dan pemasangan ramburambu mengalami peningkatan dari 55,15 pada tahun 2013 menjadi 61,31 pada tahun 2014. Perkembangan indicator pembangunan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 26 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Perhubungan di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 Tahun No Uraian 2011 2012 2013 2014 Jumlah arus 1 penumpang 22.713.120 20.700.000 18.308.880 18.471.635 angkutan umum 2 Rasio izin trayek 0,0037 0,0046 0,0049 0,0047 Jumlah uji kir 3 1,888 1,848 1,79 1.779 angkutan umum Jumlah 4 Pelabuhan Laut/ 5 6 7 7 Terminal Bis Angkutan darat 5 0,1162 0,1134 0,1140 0,1147 (%) Lama pengujian kelayakan 6 20 menit 20 menit 20 menit 20 Menit angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan 7 20,5 30 30 25.000 angkutan umum (Rp.) Pemasangan 8 Rambu-rambu 51,35 51,35 55 , 15 61,31 (%) Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barru, Tahun 2014 G. Bidang Urusan Lingkungan Hidup Indikatorpembangunan bidang urusan lingkukngan

hidup meliputi

persentase penanganan sampah mengalami penurunan dari 90,65 pada tahun 2013 menjadi 90,05 pada tahun 2014 , persentase penduduk berakses air minum,persentase luas pemukiman yang tertata, terhadap

pelaksanaan

amdaldan

penegakan

cakupan pengawasan

hokum

lingkungan

tidak

mengalami perubahan dalam kurun waktu 2011 – 2014 yaitu sebesar 100 persen, tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk mengalami peningkatan dari 8,61 pada tahun 2013 menjadi 9,63 pada tahun 2014 dan penegakan hukum lingkungan. 39


Tabel 27 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d 2014 No

Uraian

1

Persentase penanganan sampah

2

Persentase penduduk berakses air minum

3 4 5

Persentase Luas pemukiman yang tertata Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%) Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Tahun 2011

2012

2013

2014

94,94

96,38

90,65

90,05

22,4

24,3

50,31

76,3

78,4

78,6

100

100

100

100

4,43

6,49

8,61

9,63

Penegakan hukum lingkungan 100 100 100 (%) Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Barru, Tahun 2014 6

100

H. Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Indikator pembangunan bidang urusan kependudukan dan catatan sipil meliputi rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk mengalami peningkatan dari 0,79 atau dari 100 penduduk usia yang lebih besar dari 17 tahun/sudah menikah terdapat 79 orang yang memiliki KTP pada tahun 2013 menjadi 0,83 atau 100 penduduk usia yang lebih besar dari 17 tahun/sudah menikah terdapat 83 orang yang memiliki KTP pada tahun 2014 , rasio bayi berakte kelahiran mengalami peningkatan dari 0,57 pada tahun 2013 menjadi 0,79 pada tahun 2014, kepemilikan KTP peningkatan dari 79 persen pada thun 2013 menjadi 83 persen pada tahun 2014, kepemilikan akta kelahiran pengalami peningkatan dari 122/1000 penduduk pada tahun 2013 menjadi 143/1000 penduduk pada tahun 2014, ketersediaan database kependudukan skala provinsi dan penerapan KTP nasional berbasis NIK telah tersedia selama kurun waktu 2011 - 2014 Secara lebih rinci indikator pembangunan bidang urusan dari kependudukan dan catatan sipil setiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

40


Tabel 28 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d 2014 No

Uraian

2011

Ta hun 2012 2013

2014

1

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

0,93

0,94

0 , 79

0,83

2

Rasio bayi berakte kelahiran

0,49

0,52

0 , 57

0,79

3

Kepemilikan KTP (%)

93

94

79

83

4

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

817

418

122

143

5

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

sudah

Sudah

sudah

sudah

Penerapan KTP Nasional sudah Sudah sudah sudah berbasis NIK Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, Tahun 2014 6

I. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indikaor pembangunan bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mengalami peningkatan dari 57,92 persen pada tahun 2013 menjadi 57,98 persen pada tahun 2014, partisipasi perempuan di lembaga swasta mengalami penurunan dari 31,30 persen pada tahun 2013 menjadi 31, 25 persen pada tahun 2014, rasio KDRT mengalalmi penurunan dari 0,03 atau dari 100 rumah tangga terdapat 3 rumah tangga terjadi KDRT pada tahun 2013 menjadi 0,02 atau dari 100 rumah tangga terdapat 2 rumah tangga terjadi KDRT, selama kurun waktu 2011 – 2014 tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur, partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami penurunan dari 35,25 pada tahun 2013 menjadi 35,1 pada tahun 2014 dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu 2012-2014 sebesar 92 %. Secara

lebih

rinci

indikator

pembangunan

bidang

urusan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

41


Tabel 29 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 No

Uraian

2011

Tahun 2012 2013

2014

Persentase partisipasi perempuan di lembaga 58,92 58,02 57 , 92 57,98 pemerintah Partisipasi perempuan di 2 33,91 31,33 31 , 30 31,25 lembaga swasta 3 Rasio KDRT 0,02 0,06 0 , 03 0,02 Persentase jumlah tenaga 4 0 0 0 0 kerja dibawah umur Partisipasi angkatan kerja 5 35,94 36,98 35 , 25 35,1 perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan 6 96 92 92 92 anak dari tindakan kekerasan (%) Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Barru, Tahun 2014 1

J. Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Indikator pembangunan

bidang urusan keluarga

berencana dan

keluarga sejahtera meliputi rata-rata jumlah anak per keluarga mengalami penurunan dari 2,62 pada tahun 2013 menjadi 2,59 pada tahun 2014, jumlah peserta KB aktif mengalami peningkatan dari 19.572 pada tahun 2103 menjadi 21.661 pada tahun 2014,

jumlah pasangan usia subur

mengalami

peningkatan dari 30.424 pada tahun 2013 menjadi 30.833 pada tahun 2014, rasio akseptor KB mengalami peningkatan dari 0,64 atau dari 100 pasangan usia subur terdapat 64 akseptor KB pada tahun 2013 menjadi 0,70 atau dari 100 pasangan usia subur terdapat 70 akseptor KB pada tahun 2014, cakupan peserta KB aktif mengalami peningkatan dari 64,33 persen pada tahun 2013 menjadi 70,25 persen pada tahun 2014, dan keluarga pra sejahtera dan KS I mengalami penurunan dari 30,72 persen pada tahun 2013 menjadi 30,21 persen pada tahun 2014 Secara lebih rinci indikator pembangunan bidang urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dapat dilihat pada tabel berikut:

42


Tabel 30 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 No

Uraian

2011

Rata-rata jumlah anak per 2,65 keluarga 2 Jumlah peserta KB aktif 18.857 3 Jumlah pasangan usia subur 30.168 4 Rasio akseptor KB 0,63/1 5 Cakupan peserta KB aktif 62,51 6 Keluarga pra sejahtera dan KS I 32,81 Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 2014 1

Tahun 2012 2013

2014

2,65

2,59

2,62

22.106 19.572 21.661 30.318 30.424 30.833 0,73/1 0,64/1 0,70/1 72,91 64,33 70,25 32,81 30,72 30,21 Kabupaten Barru, Tahun

K. Bidang Urusan Sosial Indikator pembangunan bidang urusan sosial meliputi sarana sosial panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi mengalami peningkatan dari 5 pada tahun 2013 menjadi 6 pada tahun 2014, PMKS yg memperoleh bantuan sosial mengalami peningkatan dari 86,81 persen pada tahun 2013 menjadi 101,04 persen pada tahun 2014 dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan social mengalami peningkatan dari 13,40 persen pada tahun 2013 menjadi 14,52 persen pada tahun 2014. Secara lebih rinci perkembangan indikator pembangunan bidang urusan sosial dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 31 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Sosial di Kabupaen Barru Tahun 2011 s.d. 2014 Tahun No Uraian 2011 2012 2013 Sarana sosial seperti panti asuhan, 1 5 5 5 panti jompo dan panti rehabilitasi PMKS yang memperoleh bantuan 2 40,00 68,44 86 , 81 sosial (%) Penanganan penyandang masalah 3 8,93 11,74 13 , 40 kesejahteraan sosial (%) Sumber : Dinas Sosnakertrans Kabupaten Barru, Tahun 2014

2014 6 101,04 14,52

L. Bidang Urusan Ketenagakerjaan Perkembangan

hasil-hasil

pembangunan

pada

bidang

urusan

ketenagakerjaan meliputi angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun tidak mengalami perubhan dalam kurun waktu 2011-2014 karena selama kurun 43


waktu tersebut tidak pernah terjadi sengketa antara pengusaha dan pekerja, tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan dari 56,75 persen pada tahun 2013 menjadi 53,43 persen pada tahun 2014, pencari kerja yang ditempatkan mengalami peningkatan dari 1,65 persen pada tahun 2013 menjadi 17,24 persen pada tahun 2014, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 4,78 persen pada tahun 2013 menjadi 4,51 persen pada tahun 2014, keselamatan dan perlindungan mengalami peningkatan dari 1,48 persen tahun 2013 menjadi 15,55 persen tahun 2014 dan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu 2011 - 2014 Secara lebih rinci berbagai kondisi capaian indikator pembangunan bidang urusan Ketenagakerjaan tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 32 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 TAHUN No Uraian 2011 2012 2013 2014 Angka sengketa pengusaha1 0 0 0 0 pekerja per tahun Tingkat partisipasi angkatan 2 56,95 58,71 56 , 75 53,43 kerja (%) Pencari kerja yang ditempatkan 3 16,94 7,88 1 , 65 17,24 (%) Tingkat pengangguran terbuka 4 8,94 8,9 4 , 78 4,51 (%) 5 Keselamatan dan perlindungan 425 509 559 678 Perselisihan buruh dan 6 pengusaha terhadap kebijakan 0 0 0 0 pemerintah daerah Sumber : Dinas Sosnakertrans Kabupaten Barru, Tahun 2014 M. Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Perkembangan hasil-hasil pembangunan pada bidang urusan koperasi dan usaha kecil menengah meliputi

persentase koperasi aktif mengalami

peningkatan dari 80,70 persen pada tahun 2013 menjadi 81,90 persen pada tahun 2014, jumlah UKM non BPR/LKM UKM mengalami peningkatan dari 1.593 pada tahun 2013 menjadi 1.840 pada tahun 2014, jumlah BPR/LKM tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu 2012-2014 sebanyak 72 dan usaha mikro kecil mengalami peningkatan dari 99,54 persen pada tahun 2013 menjadi 99,56 persen pada tahun 2014. 44


Secara lebih rinci indikator pembangunan bidang urusan koperasi dan usaha kecil menengah tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 33 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 No.

Uraian

1

Persentase koperasi aktif (%) Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR/LKM

2 3

2011 69,61

Tahun 2012 2013 79,82 80 , 70

2014 81,90

1.789

1.813

1.593

1.840

65

72

72

72

4 Usaha Mikro dan Kecil (%) 99,58 99,58 99,54 99,56 Sumber : Dinas Koperasi UMKM dan Perindag Kabupaten Barru, Tahun 2014 N. Bidang Urusan Kebudayaan Indikator

pembangunan

bidang

urusan

kebudayaan

meliputi

penyelenggaraan festival seni dan budaya tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu 2011 – 2014 sabanyak 6 kali, sarana penyelenggaraan seni dan budaya tidak mengalami perubahan dari tahun 2013 – 2014 sebanyak 5 unit, serta benda, situs dan kawasan cagar budaya tidak mengalami perubahan selama kurun waktu 2011 – 2014 sebesar 50 persen. Secara lebih rinci indikator pembangunan bidang urusan kebudayaan tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 34 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Kebudayaan di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 Tahun No Uraian 2011 2012 2013 Penyelenggaraan festival seni dan 1 6 6 6 budaya Sarana penyelenggaraan seni dan 2 8 8 5 budaya Benda, situs dan kawasan cagar 3 50 50 50 budaya yang dilestarikan (%) Sumber : Dinas Budparmudora Kabupaten Barru, Tahun 2014

2014 6 5 50

O. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Perkembangan

hasil-hasil

pembangunan

pada

bidang

urusan

kepemudaan dan olahraga meliputi jumlah organisasi pemuda dalam kurun waktu 2011 – 2014 sebanyak 54 organisasi dan jumlah organisasi olahraga dalam sebanyak 17 organisasi, gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) 45


pada tahun 2013 – 2014 sebanyak 2 unit dan lapangan olahraga tahun 2013 – 2014 sebanyak 156 unit. Secara lebih rinci indikator pembangunan bidang urusan kepemudaan dan olahraga dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 35 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 Tahun No Uraian 2011 2012 2013 2014 1 Jumlah organisasi pemuda 54 54 54 54 2 Jumlah organisasi olahraga 17 17 17 17 Gelanggang/balai remaja (selain 3 1 1 2 2 milik swasta) 4 Lapangan olahraga 140 140 156 156 Sumber : Dinas Budparmudora Kabupaten Barru, Tahun 2014 P. Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Indikator pembangunan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri meliputi

kegiatan pembinaan politik daerah tidak mengalami

perubahan yakni 1 kali sementara untuk pembinaan LSM, Ormas dan OKP 1 ( satu ) kegiatan dalam kurun waktu 2011 - 2014 Tabel 36 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 No

Uraian

2011

Tahun 2012 2013

Kegiatan pembinaan terhadap 1 1 LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik 2 1 1 daerah Sumber : Dinas Kesbangpol Kabupaten Barru, Tahun 2014 1

2014

1

1

1

1

Q. Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Indikator pembangunan bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian meliputi rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 mengalami penurunan dari 8,70 pada tahun 2013 yang dapat diartikan bahwa 8 – 9 polisi pamong praja menangani 10.000 penduduk atau 1 polisi pamong praja menangani 1.149 penduduk menjadi 7,74 pada tahun 2014 atau dapat diartikan bahwa 7 – 8 linmas melayani 10.000 penduduk atau 1 linmas 46


melayani 1.291 – 1.292 penduduk, rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu 2011 – 2014 yaitu 4,55 atau 1 desa memiliki 4 – 5 pos siskamling. Tidak terdapat penegakan perda pada tahun 2014 dikarenakan tidak ditemukannya pelanggaran perda selama tahun 2014. Cakupan patrol petugas mengalami penurunan dari 9 persen pada tahun 2013 menjadi 6 persen pada tahun 2014. Dalam kurun waktu 2011 – 2014 tingkat penyelesaian k3 sebesar 100 persen dan petugas perlindungan masyarakat sebanyak 850 orang Tabel 37 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d.2014 No

Tahun

Uraian 2011

2012

Rasio jumlah Polisi Pamong 8,60 8,70 Praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 2 51,22 45,63 10.000 Penduduk Rasio Pos Siskamling per 3 4,55 4,55 jumlah desa/kelurahan Sistem informasi Pelayanan 4 Perizinan dan administrasi Ada Ada pemerintah 5 Penegakan PERDA 100% 50% Cakupan patroli petugas 6 20 9 Satpol PP Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, 7 100% 100% ketentraman, keindahan) di Kabupaten Petugas Perlindungan 8 Masyarakat (Linmas) di 850 850 Kabupaten Cakupan pelayanan 9 bencana kebakaran 0,18% 0,18% kabupaten Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah 10 layanan Wilayah 72,70% 5,26% Manajemen Kebakaran (WMK) Cakupan sarana prasarana 11 perkantoran pemerintahan 100 100 desa yang baik Sistim Informasi 12 2 2 Manajemen Pemda Sumber : Diolah dari beberapa SKPD, Tahun 2014 1

SKPD

2013

2014

8 , 70

7,74

45 , 63

45,63

4 , 55

4,55

Ada

Ada

50%

0%

9

6

SatpolPP Kesbangpol Kesbangpol KP3M

SatpolPP SatpolPP SatpolPP

100%

100%

850

850

SatpolPP

SatpolPP 0,29%

0,30% SatpolPP

82,00%

93,00%

Bagian Pemdes Setda

98 2

2

47


R. Bidang Urusan Ketahanan Pangan Indikator pembangunan bidang urusan ketahanan pangan meliputi regulasi ketahanan pangan dan ketersediaan pangan utama. Tidak ada regulasi ketahanan pangan selama

kurun waktu 2011-2014.

Untuk

ketersediaan pangan utama mengalami peningkatan dari 641,894 persen menjadi 923,40 persen Tabel 38 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 Tahun No Uraian 2011 2012 2013 2014 Regulasi 1 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada ketahanan pangan Ketersediaan 2 381,345% 390,486% 641,894% 923,40% pangan utama Sumber : Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru, Tahun 2014 S. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Indikator pembangunan bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, jumlah LSM, jumlah PKK aktif, jumlah posyandu aktif, dan rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK tidak mengalami perubahan sebesar 2,79 kelompok dengan jumlah PKK aktif sebesar 63 kelompok. Jumlah LSM aktif mengalami penurunan dari 29 pada tahun 2013 menjadi 22 pada tahun 2014. Jumlah posyandu aktif mengalami peningkatan dari 243 pada tahun 2013 menjadi 245 pada tahun 2014. Dan rata-rata jumlah kelompok binaaan LPM tidak mengalami perubahan sebesar 40. Tabel 39 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 No

Tahun

Uraian 2011

2012

Rata-rata jumlah kelompok binaan 2,79 2,79 PKK 2 Jumlah LSM 30 27 3 PKK aktif 63 63 4 Posyandu aktif 235 239 Rata-rata jumlah kelompok binaan 5 40 40 LPM Sumber : Kesbang dan BPMD Kabupaten Barru, Tahun 2014 1

2013

2014

2,79

2,79

29 63 243

22 63 245

40

40 48


T. Bidang Urusan Statistik Perkembangan hasil-hasil pembangunan pada bidang urusan statistik meliputi ketersediaan buku kabupaten dalam angka dan

buku PDRB

kabupaten. Capaian ketersediaan buku kabupaten dalam

angka telah

terpenuhi dari tahun ke tahun selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sesuai dengan target. Demikian pula dengan ketersediaan buku PDRB kabupaten juga telah terpenuhi sesuai dengan target. Secara lebih rinci berbagai kondisi capaian indikator pembangunan bidang urusan statistik dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

No 1 2

Tabel 40 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Statistik di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 Tahun Uraian 2011 2012 2013 Buku ” Kabupaten Dalam Ada Ada Ada Angka” Buku ”PDRB Kabupaten”

Ada

Ada

2014 Ada

Ada

Ada

Sumber : Bappeda Kabupaten Barru, Tahun 2014 U. Bidang Urusan Kearsipan Perkembangan hasil pembangunan pada bidang urusan kearsipan meliputi pengelolaan arsip secara baku dan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Pengelolaan arsip secara baku merupakan jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku dibandingkan dengan jumlah SKPD sedangkan peningkatan

SDM

pengelola

kearsipan

menunjukkan

jumlah

kegiatan

peningkatan SDM pengelola kearsipan. Capaian

pengelolaan arsip secara baku mengalami peningkatan dari

33,33 persen pada tahun 2013 menjadi 38,46 persen pada tahun 2014 dan terjadi peningkatak SDM pengelola arsip sebanyak 1 orang pada tahun 2014. Secara lebih rinci berbagai kondisi capaian indikator pembangunan bidang urusan kearsipan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 41 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Kearsipan di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 No 1

Tahun

Uraian Pengelolaan arsip secara baku (%)

2011

2012

2013

2014

80,95

80,95

33 , 33

38,46 49


Peningkatan SDM pengelola 1 kearsipan Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Barru, Tahun 2014 2

V. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Perkembangan

hasil

hasil

pembangunan

pada

bidang

urusan

komunikasi dan informatika meliputi jumlah jaringan komunikasi, rasio wartel/warnet terhadap penduduk, jumlah surat kabar nasional/lokal, jumlah penyiaran radio/TV lokal, website milik pemerintah daerah dan pameran/expo. Jumlah jaringan komunikasi merupakan jumlah jaringan telepon genggam dibandingkan dengan stasioner. Capaian jumlah jaringan komunikasi tidak mengalami perubahan yakni 7 unit jaringan pada tahun 2013 dan pada tahun 2014, jumlah surat kabar nasional/lokal tidak mengalami peningkatan yakni 9 buah pada tahun 2013 dan pada tahun 2014, jumlah penyiaran radio/TV lokal tidak mengalami peningkatan yakni 2 unit pada tahun 2013 dan tahun 2014, website milik pemerintah daerah tidak mengalami perubahan yakni sebanyak 1 unit pada tahun 2013 dan pada tahun 2014, pameran/expo tidak mengalami peningkatan yakni 1 kali pada tahun 2013 dan pada tahun 2014. Secara lebih rinci berbagai kondisi capaian indikator pembangunan bidang urusan komunikasi dan informatika dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 42 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 No

Uraian

2011 7

1

Tahun 2012 2013 7 7

2014 7

Jumlah jaringan komunikasi Jumlah surat kabar nasional / 2 9 9 9 9 local Jumlah penyiaran radio / TV 3 2 2 2 2 local Web site milik pemerintah 4 1 1 1 1 daerah 5 Pameran / expo 1 1 1 1 Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Barru, Tahun 2014

W. Bidang Urusan Perpustakaan Perkembangan perpustakaan

meliputi

hasil-hasil jumlah

pembangunan perpustakaan

pada

dan

bidang

jumlah

urusan

pengunjung

perpustakaan per tahun serta koleksi buku yang tersedia diperpustakaan 50


daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun merupakan jumlah kunjungan ke perpustakaan selama satu tahun dibandingkan dengan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani, sedangkan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah merupakan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah dibandingkan dengan jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Jumlah perpustakaan mengalami peningkatan yakni 144 unit pada tahun 2013 menjadi 154 pada tahun 2014

dan jumlah pengunjung

perpustakaan per tahun mengalami penurunan dari 223.213 orang pada tahun 2013 menjadi 194.298 orang pada tahun 2014 serta koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah mengalami penurunan dari 20,80 persen pada tahun 2013 menjadi 19,43 persen pada tahun 2014. Hal ini disebabkan banyaknya dipinjamnya.

peminjam Secara

buku lebih

yang rinci

tidak berbagai

mengembalikan kondisi

buku

capaian

yang

indikator

pembangunan bidang urusan perpustakaan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 43 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Perpustakaan di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 No

Tahun

Uraian

2011 120

1

2012 120

2013 144

2014 154

Jumlah perpustakaan (unit) Jumlah pengunjung 2 132.130 248.767 223.213 194.298 perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia 3 21,35 22,13 20,80 19,43 di perpustakaan daerah (%) Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, Tahun 2014 2.1.3.2 Pelayanan Urusan Pilihan Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indicator indikator kinerja penyelengaraan urusan pilihan pemerintahan daerah kabupatenyaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian. Gambaran umum

mengenai penyelenggaraan berbagai pelayanan

urusan pilihan dimaksud diuraikan berdasarkan indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut:

51


A. Bidang Urusan Pertanian Indikator pembangunan urusan pertanian meliputi produktifitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per hektar mengalami peningkatan dari 51,62 pada tahun 2013 menjadi 51,86 pada tahun 2014, konstribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami penurunan dari 33,36 persen menjadi 31,72 persen pada tahun 2014. Begitupun dengan konstribusi sektor pertanian lainnya seperti palawija dari 14,43 persen pada tahun 2013 menjadi 13,55 persen pada tahun 2014, sektor perkebunan dari 2,37 persen pada tahun 2013 menjadi 2,17 persen pada tahun 2014. Untuk sub sektor peternakan mengalami peningkatan dari 0,014 persen pada tahun 2013 menjadi 1,97 persen pada tahun 2014. Secara rinci perkembangan indicator pembangunan bidang urusan pertanian Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 44 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Pertanian di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 Tahun No Uraian 2011 2012 2013 1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per 49,70 51,29 51,62 hektar (Kw/Ha) 2 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap 36,60 35,30 33,36 PDRB 3 Kontribusi sektor pertanian 16,20 15,34 14,43 (palawija) terhadap PDRB 4 5

Kontribusi sektor terhadap PDRB

2014 51,86

31,72 13,55

perkebunan

Konstribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB

2,74

2,57

2,37

2,17

1,99

2,03

0,04

1,97

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Kabupaten Barru B. Bidang Urusan Kehutanan Perkembangan

hasil-hasil

pembangunan

pada

bidang

urusan

kehutanan meliputi rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis merupakan luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi dibandingkan dengan luas total lahan hutan dan lahan kritis. Kerusakan kawasan hutan merupakan luas kerusakan kawasan hutan dibandingkan dengan luas kawasan hutan

52


sedangkan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB merupakan jumlah kontribusi PDRB dari sektor kehutanan dibandingkan dengan jumlah PDRB. Capaian rehabilitasi hutan dan lahan kritis mengalami peningkatan dari 1,271 Ha pada tahun 2013 menjadi 1,823 Ha pada tahun 2014 dan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB sama dari 0,13 persen pada tahun 2013 dan pada tahun 2014. Secara lebih rinci berbagai kondisi capaian indikator pembangunan bidang urusan Kehutanan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 45 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Kehutanan di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 No

Tahun

Uraian

2011

2012

1

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 3,25 1,6 (Ha) 2 Kontribusi sektor kehutanan 0,13 0,13 terhadap PDRB (%) Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Barru, Tahun 2014

2013

2014

1,271

1,823

0 , 13

0,13

C. Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Perkembangan hasil-hasil pembangunan pada bidang urusan energi dan sumberdaya mineral meliputi pertambangan tanpa izin dan kontribusi sektor pertambanganterhadap PDRB. Pertambangan tanpa izin merupakan luas penambangan liar yang ditertibkan dibandingkan dengan luas area penambangan yang liar dan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB merupakan jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertambangan dibandingkan dengan jumlah PDRB. Capaian pertambangan tanpa izin mengalami peningkatandari 65 persen pada tahun 2013 menjadi 70 persen pada tahun 2014 dan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB mengalami peningkatan dari 1,74 persen pada tahun 2013 menjadi 1,76 persen pada tahun 2014. Secara lebih rinci capaian indikator pembangunan bidang urusan pertambangan dan energi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

No 1

Tabel 46 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Pertambangan dan Energi di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 Tahun Uraian 2011 2012 2013 2014 Pertambangan tanpa izin (%)

60

66,6

65

70 53


Kontribusi sektor pertambangan terhadap 1,41 1,33 1 , 74 1,76 PDRB (%) Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru, Tahun 2014 2

D. Bidang Urusan Pariwisata Perkembangan

hasil-hasil

pembangunan

pada

bidang

urusan

pariwisata meliputi kunjungan wisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Kunjungan wisata merupakan jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se kabupaten dibandingkan dengan jumlah seluruh kunjungan wisata se kabupaten sedangkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB merupakan jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata dibandingkan dengan jumlah PDRB. Capaian kunjungan wisata mengalami peningkatan dari 20.400 orang pada tahun 2013 menjadi 23.400 orang pada tahun 2014 dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tidak mengalami perubahan yakni 0,08 persen pada tahun 2013 dan tahun 2014. Secara lebih rinci berbagai kondisi capaian indikator pembangunan bidang urusan pariwisata dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 47 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Pariwisata di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 No 1

Uraian Kunjungan Wisata

Tahun 2011 16.220

2012

2013

17.590 20.400

2014 23.400

Kontribusi sektor pariwisata 0,05 0,08 0 , 08 terhadap PDRB Sumber : Dinas Budparmudora Kabupaten Barru, Tahun 2014 2

0,08

E. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Indikator

pembangunan

bidang

urusan

kelautan

dan

perikanan

meliputi produksi perikanan, Konsumsi ikan dan cakupan bina kelompok nelayan. Produksi perikanan di Kabupaten Barru mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pada tahun 2014 produksi perikanan mencapai 22.547 ton. Konsumsi ikan memgalami peningkatan dari 7.225,462 Ton pada tahun 2013 menjadi 7.432,358 ton. Untuk Cakupan bina kelompok nelayan menhalami peningkatan sekitar 10 persen yaitu dari 26 % menjadi 36,9 %

54


Tabel 48 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 No.

Uraian

2011

Tahun 2012 2013

1

Produksi perikanan (Ton) 20.048,84 20.977,02

2

Konsumsi Ikan (Ton)

8.803,40

21.844,8

2014 22.547

7.620,795 7.225,462 7.432,358

Cakupan bina kelompok 18 13 26 36,9 nelayan (%) Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru, Tahun 2014 3

F. Bidang Urusan Perdagangan Indikator

pembangunan

bidang

urusan

perdagangan

meliputi

konstribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, Ekspor bersih perdagangan dan bina kelompok pedagang. Konstribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mengalami penurunandari

pada tahun 2013 menjadi

pada tahun 2014.

Ekspor bersih perdagangan mengalami peningkatan dari Rp. 59.880.000.000 pada tahun 2013 menjadi Rp. 95.737.000.000 pada tahun 2014. Cakupan bina kelompok pedagang tidak mengalami perubahan sektar 8.09 % Tabel 49 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Perdagangan di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 Tahun No Uraian 2011 2012 2013 2014* Kontribusi sektor 1 Perdagangan 7,74 7,72 8,03 terhadap PDRB Ekspor Bersih 2 8.097.900 78.750.000 59.880.000 95.737.000 Perdagangan (ribu) Cakupan bina kelompok 3 7,20 7,20 8 , 09 8,09 pedagang/ usaha informal (%) Sumber : Dinas Koperasi UMKM dan Perindag Kabupaten Barru, Tahun 2014 (angka proyeksi) G. Bidang Urusan Perindustrian Indikator

pembangunan

bidang

urusan

perindustrian

meliputi

konstribusi sektor industry terhadap PDRB, pertumbuhan industry dan bina kelompok pengrajin. Konstribusi sektor industry terhadap PDRB mengalami penurunan dari 2,55 % pada tahun 2013 menjadi 2,44 pada tahun 2014. 55


Padahal dilihat dari nilai PDRB sektor ini mengalami peningkatan namun ada sektor lain seperti sektor jasa dan konstruksi yang mengalami peningkatan yang jauh lebih besar. Dari sisi pertumbuhan industry pun mengalami perlambatan dari 4,18 % pada tahun 2013 menjadi 4,10 % pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan penambahan jumlah industry pada tahun 2014 tidak sebesar tahun 2013. Karena baik pemerintah maupun swasta focus pada pembangunan infrastruktur dan sektor jasa. Untuk Indikator pembangunan terkait cakupan bina kelompok pengrajin mengalami peningkatan dari 1,05 % menjadi 1,42 %. Perkembangan capaian indicator pembangunan bidang urusan industry dapat dilihat pada table berikut Tabel 50 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Bidang Urusan Perindustrian di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 Tahun No Uraian 2011 2012 2013 2014** Kontribusi sektor Industri 1 2,74 2,64 2,55 2,44 terhadap PDRB 2

Pertumbuhan Industri (%)

3

Cakupan bina kelompok pengrajin

7,09

6,45

4,18

4,10

127 (1,19%)

130 (1,05%)

130 (1,05%)

140 (1,42%)

Sumber : Dinas Koperasi UMKM dan Perindag Kabupaten Barru, Tahun 2014 (angka proyeksi) 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Adapun gambaran capaian pembangunan daerah dari aspek daya saing digambarkan sebagai berikut:

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita (Angka Konsumsi RT Perkapita) Hasil analisis konsumsi rumah tangga perkapita, dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: 56


Tabel 51 Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita di Kabupaten Barru Tahun 2010 s.d. 2013 No 1. 2. 3.

Tahun

Uraian Konsumsi Rumah Tangga perkapita Jumlah Rumah Tangga (RT) Rasio (1./2.)

2011

2012

2013

7.020.000

7.380.000

9.900.000

41.834

41.928

41.903

167.806

176.016

236.266

2014

Sumber :BPS Dari tabel tersebut di atas, ditunjukkan bahwa di Kabupaten Barru rata-rata pengeluaran rumah tangga mengalami peningkatan yakni dari Rp. 43.481,3 pada tahun 2012 menjadi Rp. 46.751,41 pada tahun 2013.

B. Produktivitas Total Daerah Produktivitas total daerah atau sering disebut sebagai output atau produk domestik regional bruto (PDRB) juga mengalami peningkatan dari 2.503.113,79 (

Juta ) pada tahun 2013 menjadi 2.852.177,61 (juta) pada

tahun 2014, sedangkan jumlah tenaga kerja menurut lapangan usaha mengalami peningkatan dari 68.285 orang pada tahun 2013 menjadi 59.983 orang pada tahun 2014. Demikian halnya dengan rasio PDRB terhadap jumlah tenaga kerja menurut lapangan usaha tidak mengalami perubahan dari 36,66 tahun 2013 menjadi 47,55 tahun 2014, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut: Tabel 52 Produktivitas Total Daerah di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2015 N O 1 2 3

Tahun

Uraian PDRB Kabupaten Barru (Juta) Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Rasio

2011

2012

2013

2014

1.904.306,67

2.189.892,65

2.503.113,79

2.852.177,61

70.288

63.983

68.285

59.983

27,09

34,23

36,66

47,55

Sumber : BPS Tahun 2014 (data proyeksi) 2.1.4.2.Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikatorindikator

rasio

panjang

jalan

per

jumlah

kendaraan,

jumlah

orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui 57


pelabuhan/terminal per tahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga ( RT ) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon. Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai berikut: A. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan

kondisi

meningkatnya

dan

karakteristik

fisik

penduduk

dan

jumlah

yang

berbeda.

Seiring

dengan

perekonomian

suatu

daerah

menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan). Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Kabupaten Barru pada tahun 2014 mencapai 1:32 yang berarti bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km dapat diakses kendaraan baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 sebanyak 32 kendaraan. Kondisi ini berbeda dengan kondisi pada tahun 2013, dimana ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan mencapai 1:31 yang berarti bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km dapat diakses kendaraan baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 sebanyak 31 kendaraan. Kondisi di atas menunjukkan bahwa jumlah kendaraan pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibanding tahun 2013. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

58


No

Tabel 53 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 Tahun Uraian 2011 2012 2013 2014

1

Panjang Jalan

668,12

668,12

668,12

668,12

2

Jumlah Kendaraan

26.459

16.783

20.738

21.711

3

Rasio

1 : 39,6

1 : 25

1 : 31

1 : 32

Sumber: Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Barru, Tahun 2014 B. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Jumlah orang yang terangkut angkutan umum mengalami peningkatan dari 18.308.880 orang pada tahun 2013 menjadi 18.471.635 orang pada tahun 2014 dan jumlah barang meningkat dari 27.463,32 pada tahun 2013 menjadi 29.554,61 pada tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan mobilitas orang dan barang di Kabupaten Barru mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013 ke 2014 .sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut. Tabel 54 Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 No 1

Uraian Jumlah Orang

Tahun 2011

2012

2013

2014

22.713.120 20.700.000 18.308.880 18.471.635

Jumlah Barang 33.748,38 31,05 27.463,32 29.554,61 (Ton) Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Barru, Tahun 2014 2

C. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal pertahun Mobilitas penduduk melalui pelabuhan atau dermaga di Kabupaten Barru mengalami peningkatan dari 10.505 orang pada tahun 2013 menjadi 17.739 orang pada tahun 2014. Demikian halnya dengan jumlah barang yang melalui dermaga mengalami peningkatan dari 29.776,06 pada tahun 2013 menjadi 37.862 ton pada tahun 2014, sementara penumpang melalui terminal mengalami dinamika dari 18.308.880 orang pada tahun 2013 menjadi 18.471.635 orang pada tahun 2014, Jumlah barang yang melalui terminal tidak

terdata karena jenis terminal yang ada hanya untuk terminal penumpang dan belum ada terminal khusus barang, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

59


Tabel 55 Jumlah Orang/Barang Yang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 No

1

Tahun

Uraian Melalui Dermaga • Jumlah Orang • Jumlah Barang

2011

2012

2013

11.137 31.757,3

9.846 25.997,22

10.505 29.776,06

Melalui Terminal • Jumlah Orang •Jumlah Barang

22.713.120 20.700.000 18.308.880 Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Barru, Tahun 2014 2

2014 17.739 37.862,00 18.471.635 -

D. Luas Wilayah Industri Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan Industri terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Perkembangan luas wilayah industri di Kabupaten Barru, tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu 2012 sampai 2014 yakni seluas 4.500 Ha dengan rasio 6,80 sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru. Sebagaimana digambarkan pada tabel berikut: Tabel 56 Luas Wilayah Industri di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 No 1 2 3

Uraian Jumlah Luas Wilayah Industri (Ha) Jumlah Luas Seluruh Wilayah Budidaya (Ha) Rasio (1./2.)

Tahun 2011

2012

2013

2014

1,971

4,500

4,500

4,500

67,671

66,206

66,206

66,205

2,91

6,80

6,80

6,80

Sumber: Bappeda Kabupaten Barru, Tahun 2014 E. Luas Wilayah Kebanjiran Perkembangan luas wilayah kebanjiran di Kabupaten Barru tidak mengalami perubahan selama kurun waktu 2011 sampai 2014 yakni 1.254,33 Ha. Begitupun dengan rasio luas wilayah kebanjiran terhadap luas seluruh wilayah budidaya yakni 1,89, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

60


Tabel 57 Luas Wilayah Kebanjiran di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 T ahun No Uraian 2011 2012 2013 Jumlah Luas Wilayah 1 1.254,33 1.254,33 1.254,33 Kebanjiran (Ha) Jumlah Luas Seluruh 2 67,671 66,206 66,206 Wilayah Budidaya (Ha) 3 Rasio 1,85 1,89 1,89 Sumber : Bappeda Kabupaten Barru, Tahun 2014

2014 1.254,33 66,206 1,89

F. Luas Wilayah Kekeringan Perkembangan luas wilayah kebanjiran di Kabupaten Barru tidak mengalami perubahan selama kurun waktu 2011 sampai 2014 yakni 41.703,5 Ha. Begitupun dengan rasio luas wilayah kebanjiran terhadap luas seluruh wilayah budidaya yakni 62,99 sebagaimana digambarkan pada tabel berikut: Tabel 58 Luas Wilayah Kekeringan di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 Tahun No Uraian 2011 2012 2013 Jumlah Luas Wilayah 1 41.703.5 41.703.5 41.703.5 Kekeringan (Ha) Jumlah Luas Seluruh Wilayah 2 67.671 66.206 66.206 Budidaya (Ha) 3

Rasio

61,63

62,99

2014 41.703.5 66.206

62,99

62,99

Sumber : Bappeda Kabupaten Barru, Tahun 2014 G. Luas Wilayah Perkotaan Perkembangan luas wilayah kebanjiran di Kabupaten Barru tidak mengalami perubahan selama kurun waktu 2011 sampai 2014 yakni 10.386 Ha. Begitupun dengan rasio luas wilayah kebanjiran terhadap luas seluruh wilayah budidaya yakni 15,69 sebagaimana digambarkan pada tabel berikut: Tabel 59 Luas Wilayah Perkotaan di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 Tahun No Uraian 2011 2012 2013 2014 Jumlah Luas Wilayah Perkotaan 1 10.386 10.386 10.386 10.386 (Ha) Jumlah Luas Seluruh Wilayah 2 67.671 66.206 66.206 66.206 Budidaya (Ha) 3

Rasio (1./2.)

15,35

15,69

15,69

15,69

Sumber : Bappeda Kabupaten Barru, Tahun 2014 61


H. Jenis dan Jumlah Bank Perkembangan jenis dan jumlah bank di Kabupaten Barru selama kurun waktu 2012 sampai 2014 mengalami perkembangan yang cukup baik dengan bertambahnya jumlah Bank Pemerintah Daerah dan Bank Swasta sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 60 Jenis dan Jumlah Bank di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 Tahun No Uraian 2011 2012 2013 1 Bank Pemerintah Indonesia Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1 1 1 Bank Negara Indonesia (BNI) 1 1 1 Bank Mandiri 1 1 BTPN 1 1 2 Bank Pemerintah Daerah Bank Pembangunan Daerah (Bank 1 1 1 Sulsel) 3 Bank Swasta · Bank Danamon 1 1 Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka, Tahun 2014 I.

2014 1 1 1 1 1 1

Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi Tidak terdapat jenis dan jumlah perusahaan asuransi di Kabupaten

Barru. Karena asuransi yang ada sebelumnya di Kabupaten Barru yaitu asuransi Jiwasraya dan asuransi Bumi Asih sekarang ini sudah tutup kantor cabang di Kabupaten Barru disebabkan karena pelayanan asuransinya dipusatkan di Kotamadya Parepare, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut: Tabel 61 Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 Tahun 2011 2012 2013 1 Asuransi Jiwasraya 2 Asuransi Bumi Asih Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka, Tahun 2014 No

Uraian

2014 -

62


J. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Perkembangan restoran di Kabupaten Barru jika dilihat dari jenis, kelas dan jumlah selama kurun waktu 2011 sampai dengan 2014 tidak mengalami perkembangan, sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut:

No

Tabel 62 Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 Tahun Uraian 2011 2012 2013 2014

1

Kupa Beach

1

1

1

1

sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka, Tahun 2014 K. Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan / Hotel Perkembangan

perhotelan

di

Kabupaten

Barru

tidak

mengalami

perkembangan yang signifikan, yakni jumlah hotel dan penginapan masingmasing sebanyak 1 dan 13 unit. Tabel 63 Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan / Hotel di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 Tahun No Uraian 2011 2012 2013 2014 1 Jumlah Hotel 1 1 1 1 2 Jumlah Penginapan 9 9 15 13 Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka, Tahun 2014 L. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih Perkembangan sambungan

PDAM)

rumah di

tangga

Kabupaten

yang

Barru

menggunakan selama

lima

air tahun

bersih

(

terakhir

menunjukkan peningkatan dari 6.606 pelanggan pada tahun 2013 meningkat menjadi7493 pelanggan pada tahun 2014. Sedangkan rasio rumah tangga yang menggunakan air bersih dengan jumlah rumah tangga menunjukkan peningkatan dari 15,76 persen pada tahun 2013 menjadi 17,60 persen pada tahun 2014, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut: Tabel 64 Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 No

Uraian

1

Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih (PDAM)

2011

Tahun 2012 2013

2014

6489

6343

7493

6606

63


2

Jumlah Rumah Tangga

3

Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

41834

41928

41903

42582

16

15,21

15,76

17,60

Sumber: PDAM dan BPS, Tahun 2014 M. Rasio Ketersediaan Daya Listrik Jumlah daya listrik terpasang meningkat dari 34.923.250 KWH pada tahun 2013 menjadi 37.743.250

KWH pada tahun 2013, sementara

kebutuhan daya listrik meningkat dari 36.188.600 KWH pada tahun 2013 menjadi 39.226.950 KWH pada tahun 2013. Rasio ketersediaan listrik mengalami penurunan dari 96,5 menjadi 96,22 disebabkan oleh peningkatan kebutuhan listrik masyarakat jauh lebih besar dibanding peningkatan jumlah daya listrik terpasang, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut. Tabel 65 Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 No

Uraian

Tahun 2012 2013

2011

Jumlah Daya 25.488.000 29.943.400 Listrik Terpasang 2 Jumlah Kebutuhan 26.152.250 28.708.500 Rasio Ketersediaan 3 94,27 95,86 Daya Listrik Sumber : PLN, Tahun 2014 1

34.923.250

2014 37.743.250

36.188.600

39.226.950

96,5

96,22

N. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Barru mengalami peningkatan dari 32.884 rumah tangga pada tahun 2013 menjadi 34.556 pada tahun 2014. Begitupun

dengan Jumlah rumah tangga

mengalamipeningkatan dari 41.903 rumah tangga pada tahun 2013 menjadi 42.582rumah tangga pada tahun 2014, sehingga persentase rumah tangga yang menggunakan listrik juga mengalami peningkatan dari 81,47 persen pada tahun 2013 menjadi 81,15 pada tahun 2014 , sebagaimana digambarkan pada tabel berikut: Tabel 66 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 Tahun No Uraian 2011 2012 2013 2014 Jumlah RT Menggunakan 1 Listrik 29.058 31.809 32.884 34.556 2

Jumlah Rumah Tangga

41.834

41.928

41.903

42.582 64


3

Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

71,775

71,99

78,47

81,15

Sumber : PLN dan BPS, Tahun 2014 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perizinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa. A. Angka kriminalitas

Perkembangan angka kriminalitas di Kabupaten Barru selama lima tahun terakhir dapat dijelaskan dalam tabel berikut: Tabel 67 Angka Kriminalitas di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 Tahun No Jenis Kriminal 2011 2012 2013 1 Jumlah kasus narkoba 11 7 8 Jumlah kasus 2 4 2 2 pembunuhan Jumlah kejahatan 3 13 9 14 seksual Jumlah kasus 4 83 61 88 penganiayaan Jumlah kasus 5 106 38 116 pencurian Jumlah kasus 6 24 40 18 penipuan Jumlah kasus 7 pemalsuan uang Total Jumlah tindak 8 kriminal selama 1 241 157 246 tahun 9 Jumlah penduduk 166,027 168,034 169,3 10 Angka kriminalitas 14,52 9,34 14,5 Sumber : Polres Barru, 2014

2014 11 1 15 104 99 12 242 168,555 14,3

Perkembangan hasil-hasil pembangunan dengan indikator kinerja angka kriminalitas yang tertangani meliputi kasus uang palsu, kasus pembunuhan, kasus perkosaan/kejahatan seksual, kasus perjudian, kasus penganiayaan

berat,

kasus

curanmor,

kasus

narkoba/miras,

kasus

pengrusakan kantor pemerintah/polri, kasus pengrusakan tempat ibadah, kasus penimbunan, kasus unjuk rasa, kasus penjarahan, kasus pencurian, dan kasus penipuan. 65


B. Lama Proses Perizinan

Perkembangan lama proses perizinan di Kabupaten Barru pada beberapa jenis perizinan selama satu tahun terakhir tidak mengalami perubahan. Namun demikian, lama proses perizinan pada obyek perizinan lainnya seperti SIUP, TDP, TDI, IMB, SITU, SIUJK, HO, Reklame, Izin Tambang, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga rata-rata dibawah dua hari, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut: Tabel 68 Lama Proses Perizinan di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 Tahun No Uraian 2011 2012 2013 2014 1 SIUP 5 Hari 5 Hari 5 Hari 3 Hari 2 TDP 5 Hari 5 Hari 5 Hari 3 Hari 3 TDI 7 Hari 7 Hari 7 Hari 3 Hari Izin Mendirikan 4 14 Hari 14 Hari 14 Hari 6 Hari Bangunan 5 SITU 5 Hari 5 Hari 5 Hari 3 Hari 6 IUJK 5 Hari 5 Hari 5 Hari 3 Hari 7 HO 7 Hari 7 Hari 7 Hari 5 Hari 8 Reklame 3 Hari 3 Hari 3 Hari 3 Hari 9 Izin Tambang 15 Hari 15 Hari 14 Hari 14 Hari 10 KTP 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari 11 Akta Kelahiran 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari 12 Kartu Keluarga 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari Sumber: Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barru, Tahun 2014 C. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi

Terdapat 8 (delapan) jenis pajak dan 20 jenis retribusi yang terdapat di Kabupaten Barru sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut : Tabel 69 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 No

1 2 3 4 5

Uraian A. PAJAK Pajak Hotel/Penginapan Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Penerangan Jalan Pajak Reklame

2011 √ √ √ √ √ √

Tahun 2012 2013 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2014 √ √ √ √ √ √ 66


Pajak Pengambilan √ √ √ √ Tambang Golongan C Pajak Hak atas Tanah dan 7 √ √ √ √ Bangunan (BPHTB) Pajak Bumi dan 8 √ Bangunan Jumlah Pajak 7 7 7 8 B. RETRIBUSI 1 Retribusi TD Perusahaan √ √ √ √ 2 Retribusi Izin Gangguan √ √ √ √ 3 Ketatausahaan 4 Parkir Tepi Jalan √ √ √ √ 5 Pelayanan Pasar √ √ √ √ Jasa Usaha Pemanaki 6 √ √ √ √ Kekayaan Daerah Retribusi Jasa Usaha 7 Grosir/Pertokoan Retribusi Pelayanan 8 √ √ √ √ Kesehatan Retribusi Pangkalan hasil 9 Bumi dan Laut 10 Retribusi Biaya KTP/Akta √ √ Retribusi Pengujian 11 √ √ √ √ Kendaraan Bermotor 12 Retribusi Terminal √ √ √ √ Retribusi Tempat Rekreasi 13 √ √ √ √ dan Olahraga 14 Retribusi SIUP 15 Retribusi IMB √ √ √ √ 16 Retribusi Izin Trayek √ √ √ √ Retribusi Pengujian Kapal 17 √ √ √ √ Perikanan Retribusi Jasa 18 √ √ √ √ Telekomunikasi Khusus 19 Retribusi Kebersihan √ √ √ √ Retribusi Surat Izi Tempat 20 Usaha Jumlah Retribusi 15 15 14 14 Sumber : Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru, Tahun 2014 6

D. Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha

Perkembangan

jumlah

perda

yang

mendukung

iklim

usaha

di

Kabupaten Barru, dapat dijelaskan bahwa telah dilakukan penyesuaianpenyesuaian

terutama

perda

yang

bertentangan

dengan

peraturan

perundangan yang lebih tinggi. Jumlah peraturan daerah yang telah dicabut sejak tahun 2012 sebanyak 5 Perda dan yang disahkan sebanyak 4 Perda. Sementara pada tahun 2013 telah disahkan sebanyak 9 Perda, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut: 67


Tabel 70 Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 Tahun No Uraian 2011 2012 2013 2014 1 Pokok – Pokok perlindungan investasi 2 Bangunan Gedung 1 1 1 3 Pengelolaan kebersihan 4 Pendirian Perusahaan Daerah Pelayaran Barru 1 1 1 5 Retribusi Izin mendirikan bangunan 1 1 1 6 Rencana Pembangunan jangka panjang 1 1 1 Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005- 2025 7 Pencabutan Perda Kabupaten Barru Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan 1 1 1 Perkoperasian 8 Rencana Pembangunan jangka menengah 1 Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010- 2015 9 Pajak Daerah 1 10 Pelayanan Publik 1 11 Retribusi Jasa Usaha 1 12 Retribusi Jasa Umum 1 13 Retribusi Perizinan Tertentu 1 14 Pedoman Tata cara pembentukan dan 1 pengelolaan Badan usaha milik desa 15 Pencabutan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Barru nomor 4 Tahun 1999 , nomor 13 Tahun 2001, nomor 14 Tahun 5 2001, nomor 7 Tahun 2002 dan nomor 14 Tahun 2002 mengenai Retribusi 16 Penyelenggaraan Perizinan Non Retribusi 1 17 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru 1 18 Penyertaan Modal Pemerintah Pada Pihak 1 Ketiga 19 Pertambangan Mineral dan Batu Bara 1 20 Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Barru 1 21 Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan 1 22 Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada 1 Pemkab. 23 Penanaman Modal Daerah 1 24 Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan 1 25 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar Cabang 1 Barru 26 Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru Nomor 4 Tahun 1997 V 1 Tentang Pendirian Perusahaan 27 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak 1 Daerah 28 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi 1 Jasa Usaha 68


29

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru 30 Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 31 Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan 32 Pengelolaan Air Tanah 33 Izin Lingkungan 34 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barru 35 Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 36 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 tentang Legislasi Daerah Jumlah 12 Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barru,

-

1

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1 1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

14 16 Tahun 2014

6

E. Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Jumlah Desa Berswasembada selama kurun waktu 2011 – 2014 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 18 desa dibanding dengan keseluruhan jumlah desa yang di Kabupaten Barru yaitu sebanyak 40 Desa. Melalui data tersebut dapat diketahui bahwa persentase desa yang berstatus swasembada terhadap total desa adalah sebesar 40 persen. Dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 71 Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa di Kabupaten Barru Tahun 2010 s.d. 2014

No

Uraian

1 2

2011 18 40

Tahun 2012 2013 18 18 40 40

2014 18 40

Jumlah Desa Berswasembada Jumlah Desa Persentase Desa Berstatus 3 45 45 45 45 Swasembada Terhadap Total Desa Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barru, Tahun 2014 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia Capaian kinerja atas sumber daya manusia meliputi indikator rasio ketergantungan penduduk. Perkembangan ketergantungan

penduduk di

Kabupaten Barru selama lima tahun terakhir, dapat ditunjukkan bahwa jumlah penduduk yang tidak produktif mengalami peningkatan dari 63,695 jiwa pada tahun 2012 menjadi 63,732 jiwa pada tahun 2013. Rasio ketergantungan juga mengalami peningkatan dari 60,31 persen pada tahun

69


2012 menjadi 60,37 persen pada tahun 2013 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 72 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Barru Tahun 2011 s.d. 2014 NO

Tahun

Uraian

1.

Jumlah penduduk usia < 15 tahun 2. Jumlah penduduk usia > 64 tahun 3. Jumlah penduduk usia tidak produktif 4. Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun 5. Rasio ketergantungan Sumber : Data BPS, diolah Bappeda *(Data proyeksi)

2011 50.611

2012 51.653

2013 51.642

2014* 48.648

11.854

12.042

12.090

12.744

62.465

63.695

63.732

61.392

103.482

105.601

105.568

108.924

60,36

60,31

60,37

56,36

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Tabel 73 LAPORAN PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2010-2015 Target Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Manusia Meningk Meningkatnya Meningkatnya atnya angka angka kualitas partisipasi partisipasi manusia murni dan PAUD dari angka 40% pada partisipasi kasar tahun 2009 anak usia dini menjadi 73% SD, SLTP, dan pada tahun SLTA dan angka 2015. melanjutkan Meningkatnya sekolah angka partisipasi murni tingkat SD/MI/Paket A dari 95,18 persen pada tahun 2009 menjadi 99,80 persen pada tahun 2015, tingkat SMP/MTs/Pak et B dari 71,28 persen pada tahun 2009 menjadi 96 persen pada tahun 2015.

Satuan

Persen

2014

2015

Realisasi Tahun 2014

64,5

73

64,56

Realisasi s/d tahun 2014

SKPD

88,44

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

70


- SD/MI - SMP/MTs Meningkatnya angka partisipasi murni tingkat SMA/SMK/M A/Paket C dari 43 persen pada tahun 2009 menjadi 61 persen pada tahun 2015 Meningkatnya angka partisipasi kasar tingkat SD/MI/Paket A dari 109,79 % pada tahun 2009 menjadi 119 % pada tahun 2015, tingkat SMP/MTs/Pak et B dari 99,74 % pada tahun 2009 menjadi 110 % pada tahun 2015. SD/MI/Paket A SMP/MTs/Pak et B Meningkatnya angka partisipasi kasar tingkat SMA/SMK/M A/Paket C dari 61 persen pada tahun 2009 menjadi 87 persen pada tahun 2015 Persentase angka putus sekolah tingkat SD/MI 0,18% menjadi 0,16% dan SMP/MTs dari 0,89% menjadi 0,74% Pada tahun 2015 - SD/MI - SMP/MTs Persentase angka putus sekolah tingkat SMA/SMK/M A dari 0,33 % pada tahun 2009 menjadi 0,25 % Pada tahun 2015

Persen Persen

99,03 91,88

99,8 96

96,09 80,55

96,28 83,91

Persen

58

61

61,57

100,93

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

Persen

115,44

119,0 0

107,32

90,19

Persen

108,29

110,0 0

105,83

96,21

Persen

82,5

86,8

82,55

95,11

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

Persen Persen

0,17 0,76

0,16 0,74

0,12 0,41

73,03 55,64

Persen

0,27

0,25

0,43

171,15

DINAS PENDIDIKAN

71


Menurunnya angka buta huruf secara signifikan

Meningkatnya kualitas guru

Meningkatnya sarana prasarana

Meningkatnya angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dari 93% Menjadi 95,5% tahun 2015 Meningkatnya angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/M A dari 93,02 % pada tahun 2009 menjadi 95 % pada tahun 2015 Meningkatnya jumlah PKBM yang terbentuk dari 7 pada tahun 2009 menjadi 11 pada tahun 2015 Meningkatnya angka melek huruf menjadi 92 persen pada tahun 2015 Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D4 dari 52 persen pada tahun 2009 menjadi 78 persen pada tahun 2015. Persentase pendidik yang tersertifikasi dari 30 persen pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015 Persentase guru bantu/tenaga honorer yang mendapatkan jaminan kesejahteraan dari 48 % pada tahun 2009 menjadi 79% pada tahun 2015 Persentase TK yang memiliki gedung dari 48,73% tahun 2009 menjadi 67,86% tahun 2015

Persen

95,12

95,5

95,10

99,58

DINAS PENDIDIKAN

Persen

94,18

95

92,92

97,81

DINAS PENDIDIKAN

Unit

10

11

8,00

72,73

DINAS PENDIDIKAN

Persen

91,52

92

96,56

104,96

DINAS PENDIDIKAN

Persen

76,3

78

75,97

97,45

DINAS PENDIDIKAN

Persen

73,32

100

68,48

68,48

DINAS PENDIDIKAN

Persen

73

79

68,48

86,69

DINAS PENDIDIKAN

Persen

61,93

67,86

55,84

82,29

DINAS PENDIDIKAN

72


Persentase gedung dan meubelair SD/MI yang layak pakai dari 73 persen pada tahun 2009 menjadi 100 persen pada tahun 2015. Persentase gedung dan meubelair SMP/MTs yang layak dari 73 persen pada tahun 2009 menjadi 100 persen pada tahun 2015 Persentase gedung SMA/SMK/M A yang layak dari 78 persen pada tahun 2009 menjadi 100 persen pada tahun 2015 Persentase SD/SMP yang memiliki perumahan yang layak dari 55,07 % pada tahun 2009 menjadi 63,88 % pada tahun 2015 Persentase SMA/SMK yang memiliki perumahan yang layak dari 25 % pada tahun 2009 menjadi 70 % pada tahun 2015 Persentase rombongan belajar SD/MI yang tidak melebihi 32 siswa dari 96,04 % pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015 Persentase rombongan belajar SMP/MTs yang tidak melebihi 36 siswa dari 93,20 % pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun

Persen

95,64

100

90,86

90,86

DINAS PENDIDIKAN

Persen

95,82

100

89,47

89,47

DINAS PENDIDIKAN

Persen

93,82

100

93,33

93,33

DINAS PENDIDIKAN

Persen

61,68

63,88

61,70

96,59

DINAS PENDIDIKAN

Persen

61,5

70

46,67

66,67

DINAS PENDIDIKAN

Persen

99,34

100

96,71

96,71

DINAS PENDIDIKAN

Persen

98,85

100

100,00

100,00

DINAS PENDIDIKAN

73


2015 Persentase rombongan belajar SMA/MA/SM K yang tidak melebihi 36 siswa dari 93 % pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015 Rasio siswa SMA : SMK dari 73 : 27 pada tahun 2009 menjadi 58 : 42 pada tahun 2015 Persentase SD/MI yang memiliki perpustakaan dari 47,50 persen pada tahun 2009 menjadi 98 persen pada tahun 2015 Persentase SMP/MTs yang memiliki perpustakaan dari 73 % pada tahun 2009 menjadi 94 % pada tahun 2015 Persentase SMA/SMK/M A yang memiliki perpustakaan dari 67 persen pada tahun 2009 menjadi 87,00 persen pada tahun 2015 Persentase SMP/MTs yang memiliki Laboratorium dari 60 % pada tahun 2009 menjadi 70 % pada tahun 2015 Persentase SMA/SMK/M A yang memiliki Laboratorium dari 28,57 % pada tahun 2009 menjadi 37,66 % pada tahun 2015 Persentase SMK yang memiliki workshop dari 40 persen pada tahun

Persen

98,32

100

95,53

95,53

DINAS PENDIDIKAN

Rasio

62 : 38

58 : 42

1,65

67,49

DINAS PENDIDIKAN

Persen

89,83

98,00

83,56

85,26

DINAS PENDIDIKAN

Persen

85,34

94,00

86,54

92,06

DINAS PENDIDIKAN

Persen

83,66

87

96,00

110,34

DINAS PENDIDIKAN

Persen

70,00

70,00

64,08

91,54

DINAS PENDIDIKAN

Persen

35,5

37,66

37,50

99,58

DINAS PENDIDIKAN

Persen

55

60

50,00

83,33

DINAS PENDIDIKAN

74


2009 menjadi 60 persen pada tahun 2015

Persentase SD/MI yang memiliki 100 buku pengayaan dan 10 buku referensi dari 58 persen pada tahun 2009 menjadi 80 persen pada tahun 2015 Persentase SMP/MTs yang memiliki 200 buku pengayaan dan 20 buku referensi dari 82 persen pada tahun 2009 menjadi 100 persen pada tahun 2015 Persentase SMA/SMK/M A yang memiliki 200 buku pengayaan dan 20 buku referensi dari 50 persen pada tahun 2009 menjadi 100 persen pada tahun 2015 Jumlah Perpustakaan umum, perpustakaan desa dan taman baca dari 40 perpustakaan desa pada tahun 2009 menjadi 54 perpustakaan desa pada tahun 2015; jumlah taman baca dari 47 taman baca pada tahun 2009 menjadi 105 taman baca pada tahun 2015. Perpustakaan umum Perpustakaan desa

Persen

76,30

80,00

72,00

90,00

DINAS PENDIDIKAN

Persen

97

100

92,31

92,31

DINAS PENDIDIKAN

Persen

91,65

100

76,00

76,00

DINAS PENDIDIKAN

#DIV/0!

KANTOR PERPUSTAK AAN, ARSIP DAN DOKUMENT ASI

Unit

1

1

1,00

100,00

Unit

54

54

55,00

101,85

75


Meningkatnya proses belajar mengajar

Meningkatnya luaran pendidikan SD, SLTP, SLTA

- Taman baca Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun dari 290.472 pengunjung pada tahun 2009 menjadi 386.472 orang pada tahun 2015 Rasio Jumlah buku dengan jumlah penduduk dari 1 : 7 pada tahun 2009 menjadi 1 : 4 pada tahun 2015 Meningkatnya Persentase siswa SD/MI dan SMP/MTs yang mampu mengikuti pembelajaran dari 97 % pada tahun 2009 menjadi 98 % pada tahun 2015 Persentase siswa SMA/SMK/M A yang mampu mengikuti pembelajaran dari 96 persen pada tahun 2009 menjadi 99,5 persen pada tahun 2015 Persentase kelulusan SD/MI dari 99,86 persen pada tahun 2009 menjadi 99,99 persen pada tahun 2015 Persentase kelulusan SMP/MTs dari 85,25 persen pada tahun 2009 menjadi 95 persen pada tahun 2015 Persentase kelulusan SMA/SMK/M A dari 96,06 persen pada tahun 2009 menjadi 98,75 persen pada tahun 2015

Unit

Orang

100

370.47 2

105

386.4 72

99,00

194.298,0 0

94,29

50,27


Rasio

1:5

1:4

1 : 3,5

1,65


Persen

97,90

98,00

98,29

100,30

DINAS PENDIDIKAN

Persen

99,31

99,50

99,08

99,58

DINAS PENDIDIKAN

Persen

99,97

99,99

100,00

100,01

DINAS PENDIDIKAN

Persen

93,38

95,00

97,39

102,51

DINAS PENDIDIKAN

Persen

98,3

98,75

97,87

99,11

DINAS PENDIDIKAN

76


Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan

Meningkatnya PHBS masyarakat serta terwujudnya lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan

Jumlah siswa SMP/MTs berprestasi yang diberikan penghargaan dari 93 orang pada tahun 2009 menjadi 250 orang pada tahun 2015 Jumlah siswa SMA/SMK/M A berprestasi yang diberikan penghargaan dari 135 orang pada tahun 2009 menjadi 225 orang pada tahun 2015 Sosialisasi dan publikasi PAUD dari 60 persen pada tahun 2009 menjadi 78 persen pada tahun 2015 Persentase SMP/MTs yang Mengimpleme ntasikan MBS dari 70 persen pada tahun 2009 menjadi 80 persen pada tahun 2015 Dewan Pendidikan berfungsi dengan baik dari 55 persen pada tahun 2009 menjadi 95 persen pada tahun 2015 Cakupan tatanan PHBS yang memenuhi syarat dari 43% pada tahun 2009 menjadi 56% pada tahun 2015 Cakupan desa kategori sehat meningkat dari 13% pada tahun 2009 menjadi 46,30% pada tahun 2015

Orang

218

250

218,00

87,20

DINAS PENDIDIKAN

Orang

214

225

214,00

95,11

DINAS PENDIDIKAN

Persen

75,07

78

70,37

90,22

DINAS PENDIDIKAN

Persen

78,30

80,00

76,19

95,24

DINAS PENDIDIKAN

Persen

88,30

95,00

83,33

87,72

DINAS PENDIDIKAN

Persen

53

56

45,00

80,36

DINAS KESEHATAN

Persen

40,3

46,3

24,00

51,84

DINAS KESEHATAN

77


Meningkatnya efektifitas pelayanan perawatan dan pengobatan penyakit

Meningkatnya status gizi masyarakat

Persentase puskesmas yang menerapkan Pelayanan Prima minimal 50% tahun 2015 Menurunnya kasus keracunan obat, makanan dan minuman yang tidak memenuhi syarat atau karena penyalahguna an dari 3 kasus tahun 2009 menjadi maksimal 1 kasus pada tahun 2015 Dipertahanka nnya Prosentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan/pe ngobatan gratis dari 100% pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015 Meningkatnya Prosentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan/pe ngobatan gratis dari 65,6 % pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015 Menurunnya prevalensi status gizi kurang pada Balita dari 9,62 % pada tahun 2009 menjadi 5,12 % pada tahun 2015 Menurunnya prevalensi balita pendek dari 29% pada tahun 2009 menjadi 26% pada tahun 2015

Persen

40

50

50,00

100,00

DINAS KESEHATAN

Kasus

1

1

1,00

100,00

DINAS KESEHATAN

Persen

100

100

100,00

100,00

DINAS KESEHATAN

Persen

95,26

100

87,91

87,91

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Persen

5,62

5,12

7,58

148,05

DINAS KESEHATAN

Persen

26,5

26

9,10

35,00

DINAS KESEHATAN

78


Menurunnya angka kematian bayi, balita dan ibu hamil/melahirka n

Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasara na kesehatan, tekhnologi, obatobatan, dokter dan paramedis

Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasara na kesehatan, tekhnologi kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai bidangnya

Menurunnya prevalensi Balita kurus dari 6,9 persen pada tahun 2009 menjadi 5% pada tahun 2015 Menurunnya angka kematian Ibu melahirkan dari 1 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2009 menjadi 0 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 Dipertahanka nnya prosentase Ibu melahirkan yang dilayani dengan PONED (pelayanan obstetri, neonatal, emergency dasar) sebesar 100% pada tahun 2009 dan tahun 2015 Tersedianya rumah sakit yang dilengkapi peralatan medis dan non medis yang sesuai standar dan cukup dari 55% pada tahun 2009 menjadi 80,26 % pada tahun 2015 Tersedianya obat-obatan dan bahan pakai habis di Rumah Sakit dari 65,6% pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015 Meningkatnya cakupan pelayanan sarana kesehatan (Posyandu, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Puskesmas) dari 80,53%

Persen

5,5

5

5,06

101,20

DINAS KESEHATAN

Orang

0/100 000

0/100 000

0/100000

#VALUE!

DINAS KESEHATAN

Persen

100

100

100,00

100,00

DINAS KESEHATAN

88,92


Persen

77,26

80,26

71,37

Persen

94,25

100

88,47

88,49


Persen

88,15

90

100,00

111,11

DINAS KESEHATAN

79


pada tahun 2009 menjadi 90% pada tahun 2015

Meningkatnya kemampuan tangkal atas penyakit menular dan penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, Flu Burung serta potensi penyakit/gangg uan kesehatan akibat pemanasan global

Menurunnya Prevalensi Penyakit yang dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dari 1% tahun 2009 menjadi 0,5% tahun 2015 Menurunnya Prevalensi Penyakit Menular Bersumber Binatang yaitu DBD (0,34% thn 2009 menjadi 0,04% tahun 2015), Malaria (0,02% tahun 2009 menjadi 0% tahun 2015), Flu burung dari 1,2 per 100.000 penduduk tahun 2009 menjadi 0,6 per 100.000 penduduk tahun 2015 - DBD - Malaria - Flu burung Menurunnya Prevalensi Penyakit Menular Langsung yaitu Tuberculosis (0,05% thn 2009 menjadi 0,02% thn 2015) dan Kusta (16,6 per 100.000 penduduk thn 2009 menjadi 10,2 per 100.000 penduduk tahun 2015), Typhoid (0,34% thn 2009 menjadi 0,20% tahun 2015), Diare (1% thn 2009 menjadi 0,5%

Persen

Persen Persen Persen

0,6

0,1 0,004 0,72

0,5

0,04 0 0,6

0,01

0,03 0,01 0,00

2,00

DINAS KESEHATAN

#DIV/0!

DINAS KESEHATAN

75,00 0,00

DINAS KESEHATAN

80


Terkendalikanny a pertumbuhan penduduk

thn 2015) dan ISPA (0,14% thn 2009 menjadi 0,09% thn 2015), tertanganinya penderita HIV/AIDS dengan baik dari 0% tahun 2009 menjadi 0% tahun 2015) TB Kusta Typoid Diare ISPA HIV/Aids Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun dari 51,69% pada tahun 2009 menjadi 55,94% pada tahun 2015 Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) dari 30,37% Tahun 2009 menjadi 25,50 % tahun 2015 Dipertahanka nnya rasio petugas pembantu pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kel 1:1 tahun 2009 dan 1:1 tahun 2015 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap Desa/Kel dari 47.502 KK pada tahun 2009 menjadi 55.838 KK tahun 2015 Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan

Persen Persen Persen Persen Persen Persen

0,026 11,48 0,228 0,6 0,1 0

0,02 10,2 0,2 0,5 0,09 0

0,11 17,10 0,16 2,00 5,60 0,00

550,00 167,65 80,00 400,00 6.222,22

Persen

55,23

55,94

55,27

98,81

BADAN PP DAN KB

Persen

26,31

25,50

15,34

60,16

BADAN PP DAN KB

Rasio

1:1

1:1

1:1

100,00

BADAN PP DAN KB

54.344

55.83 8

50.755,00

90,90

BADAN PP DAN KB

18.426

19.07 0

19.756,00

103,60

BADAN PP DAN KB

KK

KB Aktif

81


masyarakat dari 15.808 KB aktif tahun 2009 menjadi 19.070 KB aktif tahun 2015 Meningkatnya cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB BADAN PP KB Baru 9.298,00 99,90 baru dari 9.157 9.307 DAN KB 8.405 ada pada tahun 2009 menjadi 9.307 peserta KB baru pada tahun 2015 Peserta remaja yang aktif memberikan penyuluhan BADAN PP KB dari 110 Orang 170 190 170,00 89,47 DAN KB remaja tahun 2009 menjadi 190 remaja tahun 2015 Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber KB BADAN PP dari 55% pada Persen 62,31 65,00 63,08 97,04 DAN KB tahun 2009 menjadi 65% pada tahun 2015 Persentase desa yang memiliki tokoh agama dan tokoh masyarakat yang aktif BADAN PP memberikan Persen 70,99 79,71 70,99 89,06 DAN KB penyuluhan KB dari 38,43% pada tahun 2009 menjadi 79,71% pada tahun 2015 Persentase kader yang memahami tentang DINAS narkoba dan KESEHATAN Kader 627 836 836,00 100,00 HIV/AIDS dari / BADAN PP 0 kader tahun DAN KB 2009 menjadi 836 kader tahun 2015 MISI 2 : Optimalisasi Pemanfaatan / Sumberdaya Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Tercapai nya kesejahte raan ekonomi dan sosial masyara kat

Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin

Jumlah desa dengan kelompok masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitasi dari 28 kelompok dari 24

Kelompo k

54

54

59,00

109,26

BPMD

82


Desa/Kel pada tahun 2009 menjadi 54 kelompok dari 54 Desa/Kel pada tahun 2015 Desa/Ke l Meningkatnya jumlah fakir miskin yang mendapatkan pelayanan dan fasilitasi dari 150 RT pada Tahun 2009 menjadi 1200 RT Tahun 2015 Persentase KK miskin di daerah pertanian yang mendapatkan bantuan dari 28,13 % pada Tahun 2009 menjadi 78,13 % Tahun 2015 Persentase KK miskin di daerah peternakan yang mendapatkan bantuan ternak dari 454 KK pada Tahun 2009 menjadi 574 KK Tahun 2015 Jumlah KK miskin di daerah pesisir yang mendapatkan bantuan dari 343 KK pada tahun 2009 menjadi 512 KK tahun 2015 Persentase masyarakat miskin di sekitar hutan yang mampu mengelola hasil hutan non kayu secara produktif dari 37,5% pada tahun 2009 menjadi 75% pada tahun 2015.

RT

54

1010

54

1200

54,00

1.075,00

100,00

BPMD

89,58

DINAS KESEJAHTE RAAN SOSIAL, TENAGA KERJA & TRANSMIGR ASI

persen

45,63

78,13

79,69

102,00

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNA N

KK

554

574

594,00

103,48

DINAS PETERNAKA N

KK

479

512

506,00

98,83

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Persen

65,63

75

79,78

106,37

DINAS KEHUTANAN

83


Jumlah masyarakat rawan pangan yang ditangani dari 17 Desa pada Tahun 2009 menjadi 40 Desa pada Tahun 2015 Persentase siswa miskin yang mendapatkan beasiswa dari 6.898 pada Tahun 2009 menjadi 26.898 Tahun 2015 Persentase masyarakat miskin yang memperoleh jaminan askeskin dari 91,53% pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015 Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dari 65,6 % pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015 Jumlah KK miskin yang mendapatkan fasilitasi dari 718 KK pada Tahun 2009 menjadi 968 KK Tahun 2015 Meningkatnya persentase KK miskin yang mendapatkan pelayanan KTP, KK dan akte kelahiran gratis dari 7,51% pada tahun 2009 menjadi 32,86 % pada tahun 2015 Meningkatnya persentase KK miskin yang mendapatkan kontrasepsi gratis dari 49,63% pada tahun 2009 menjadi

Desa

36

40

36,00

90,00

BADAN KETAHANAN PANGAN

Orang

23.898

26.89 8

27.570,00

102,50

DINAS PENDIDIKAN

Persen

98,55

100

100,00

100,00

DINAS KESEHATAN

80,95


93,08

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTI AN & PERDAGANG AN

Persen

KK

95,40

903

100

968

80,95

901,00

Persen

32,66

32,86

100,00

304,32

DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATATA N SIPIL

Persen

58,28

60,01

61,50

102,48

BADAN PP DAN KB

84


60,01% pada tahun 2015 Meningkatnya persentase kelompok UPPKS yang produktif dari 14 kelompok pada tahun 2009 menjadi 28 kelompok pada tahun 2015 Meningkatnya persentase KK miskin yang mendapatkan bantuan RASKIN dari 82,83 % pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015 Terbentuknya kelembagaan dan terkoordinasik annya programprogram dan kegiatankegiatan kemiskinan dari 0 tahun 2009 menjadi 1 pada Tahun 2015 Jumlah KK miskin yang mendapatkan fasilitasi dari 996 orang pada Tahun 2009 menjadi 4.980 Tahun 2015 Meningkatnya Persentase KK /orang miskin yang mendapatkan sertifikasi tanah gratis dari 0 KK pada tahun 2009 menjadi 100 KK pada tahun 2015 Meningkatnya persentase KK /orang miskin yang mendapatkan IMB gratis dari 0 KK pada tahun 2009 menjadi 150 KK pada tahun 2015

Kelompo k

24

28

24,00

85,71

BADAN PP DAN KB

Persen

100

100

100,00

100,00

BAGIAN ADMINISTRA SI PEREKONO MIAN

Persen

0,88

1

0,88

88,00

BAPPEDA

KK

4316

4980

5.638,00

113,21

BAGIAN KESEJAHTE RAAN RAKYAT

KK

75

100

78,00

78,00

BAGIAN PERTANAHA N

226,67

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

KK

110

150

340,00

85


Terjadinya transformasi struktur perekonomian yang berimbang antara sektor primer, sekunder dan tersier

Persentase KK /orang miskin yang mendapatkan fasilitasi perumahan yang layak dari 10,10 % KK/orang pada tahun 2009 menjadi 40,25 % KK/orang pada tahun 2015 Persentase KK /orang miskin yang mendapatkan fasilitasi air bersih yang layak dari 18,21 % KK/orang pada tahun 2009 menjadi 37,65 % KK/orang pada tahun 2015 Berkembangn ya industri pengolahan hasil hasil Peternakan dari 1 pada Tahun 2009 menjadi 2 Tahun 2015 Berkembangn ya industri pengolahan hasil hasil perikanan dari 200 pada tahun 2009 menjadi 225 pada tahun 2015 Berkembangn ya industri pengolahan hasil hutan dari 1 unit pada tahun 2009 menjadi 6 unit pada tahun 2015. Berkembangn ya industri rumah tangga, kecil dan menengah dari 1467 pada Tahun 2009 menjadi 1717 pada Tahun 2015

persen

32,54

40,25

51,14

127,06

DINAS PUK

persen

34,95

37,65

24,52

65,13

DINAS PUK

Industri

2

2

8,00

400,00

DINAS PETERNAKA N

unit

220

225

225,00

100,00


Unit

5

6

13,00

216,67

DINAS KEHUTANAN

96,51


IKM

1657

1717

1.657,00

86


Terciptanya jaringan kerjasama dengan lembaga mitra lainnya

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor Non pertanian dari 40,41 % pada Tahun 2009 menjadi 42,19 % Tahun 2015 Persentase desa/keluraha n yang mendapatkan fasilitasi pengembanga n komoditi unggulan dari 0 persen pada tahun 2009 menjadi 92,59 persen tahun 2015 Terbentuknya kerjasama dalam pelayanan publik dan ekonomi dari 4 pada tahun 2009 menjadi 6 pada tahun 2015

Persen

42,01

Meningkatnya penggunaan bibit unggul pertanian yang terjamin kualitasnya dari 15,35% dari tahun 2009 menjadi 91,40% pada tahun 2015 Meningkatnya sistem agribisnis dan ketahanan pangan dari 10 klp tahun 2009 menjadi 45 klp tahun 2015 Prosentase kelompok usaha tani yang mandiri dalam pengelolaan agribisnis dari 3,84% pada tahun 2009 menjadi 12,90% tahun 2015

41,91

99,34

persen

61,11

92,59

68,52

74,00

KANTOR PELAKSANA PENYULUHA N PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Kerjasa ma

6

6

6,00

100,00

BAPPEDA

6

6

6,00

100,00

DPKD

133,33

DINAS PENDIDIKAN

6 Meningkatnya produksi dan produktivitas yang semakin berkualitas

42,19

DINAS KESEJAHTE RAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR ASI

6

8,00

Persen

73,4

91,4

75,20

82,28


Kelompo k

39

45

39,00

86,67


85,50


persen

11,02

12,9

11,03

87


Meningkatnya populasi ternak besar yang bersinergi dengan intensifikasi tanaman pangan

Meningkatnya produksi ternak unggas

Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya

Meningkatnya sarana prasarana penangkapan

Prosentase desa yang memiliki penyuluh trampil dari 33,33% tahun 2009 menjadi 88,88 tahun 2015 Meningkatnya usaha tani ternak sapi terpadu dari 64 kelompok pada tahun 2009 menjadi 134 kelompok tahun 2015 Meningkatnya Populasi ternak sapi dari 47.337 ekor pada tahun 2009 menjadi 63.904 ekor pada tahun 2015 Meningkatnya usaha tani ternak unggas dari 278.474 ekor pada Tahun 2009 menjadi 445.558 ekor Tahun 2015 Berkembangn ya kemitraan dalam usaha ternak unggas dari 46 Unit pada Tahun 2009 menjadi 81 Unit Tahun 2015 Meningkatnya produksi hasil perikanan tangkap dari 17.207,8 Ton pada tahun 2009 menjadi 19.788,9 ton tahun 2015 Meningkatnya produksi perikanan budidaya dari 2.752,3 ton pada tahun 2009 menjadi 5.480 ton tahun 2015 Berkembangn ya jumlah kapal yang menggunakan teknologi penangkapan secara modern dari 3 unit pada tahun 2009 menjadi

persen

76,71

88,88

73,24

82,40


kelompo k

120

134

122,00

91,04

DINAS PETERNAKA N

Ekor

60.415

63.90 4

65.645,00

102,72

DINAS PETERNAKA N

Ekor

409.17 0

445.5 58

491.350,0 0

110,28

DINAS PETERNAKA N

Unit

74

81

126,00

155,56

DINAS PETERNAKA N

ton

19.318 ,2

19.78 8,9

90,37


ton

5.116, 66

86,81


106,67


unit

14

5.480

15

17.882,60

4.757,28

16,00

88


Peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja industri, UMKM

Pelestarian ekologi dan sumber daya alam

15 unit tahun 2015 Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan yang layak dan memadai dari 1 unit di tahun 2009 menjadi 5 unit tahun 2015 Berkembangn ya produksi industri pengolahan / jumlah wirausahaan sektor industri dan UMKM dari 16.095 unit pada Tahun 2009 menjadi 20.100 unit Tahun 2015 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri dan UMKM dari 24.213 pada Tahun 2009 menjadi 30.123 Tahun 2015 Meningkatnya investasi dan volume produksi pertambangan dari 10,3 % pada Tahun 2009 menjadi 29,92% Tahun 2015 Jumlah usaha pertambangan yang melaksanakan eksplorasi/ekp loitasi sesuai standar yag ditetapkan dari 6 pada tahun 2009 menjadi 12 Tahun 2015 Jumlah usaha bahan galian yang memenuhi standar pengolahan bahan galian dari 3 pada Tahun 2009 menjadi 9 Tahun 2015

Unit

4

5

4,00

80,00

unit

19114

20100

18.048,00

89,79

TK

28733

30123

30.063,00

99,80

Persen

Usaha

Usaha

26,65

11

8

29,92

12

9

17,85

18,00

8,00


DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUST RIAN & PERDAGANG AN / BAGIAN ADM. PEREKONO MIAN DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTI AN & PERDAGANG AN

59,66

DINAS PERTAMBAN GAN DAN ENERGI

150,00


88,89


89


Tertanganinya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial

Berkembangnya kegiatan kepemudaan

Berkembangnya kegiatan keolahragaan

Meningkat dan meluasnya apresiasi seni daerah

Teraktualisasika nnya situs dan karya kebudayaan lokal asli

Berkembangnya destinasi dan event wisata

Berkembangnya partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah, lembaga ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan

Meningkatnya persentase penyandang masalah sosial yang ditangani dari 150 pada Tahun 2009 menjadi 1200 Tahun 2015 Jumlah bidang kepemudaan yang meraih prestasi Nasional dari 5 pada tahun 2009 menjadi 10 pada tahun 2015 Meningkatnya jumlah siswa sekolah yang terpilih dari 70 orang pada tahun 2009 menjadi 350 orang pada tahun 2015 Jumlah bidang olahraga yang meraih prestasi regional dari 5 cabang pada tahun 2009 menjadi 10 pada tahun 2015 Jumlah bidang seni yang meraih prestasi dari 4 pada tahun 2009 menjadi 11 pada tahun 2015 Terpeliharany a situs dan karya budaya lokal dari 13 tahun 2009 menjadi 26 tahun 2015 Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan dari 1 pada tahun 2009 menjadi 6 pada tahun 2015 Meningkatnya kualitas peran serta perempuan pada lembaga pemerintah , politik, ekonomi produktif, sosial budaya , agama dan

Orang

Bidang

Orang

Cabang

Bidang

Situs dan Karya Budaya

1029

9

303

9

9

23

1200

10

350

10

11

26

1.050,00

9,00

420,00

9,00

9,00

23,00

87,50

DINAS KESEJAHTE RAAN SOSIAL, TENAGA KERJA & TRANSMIGR ASI

90,00

DINAS KEBUDAYAA N, PARIWISATA , PEMUDA & OLAHRAGA/ KECAMATAN

120,00

DINAS KEBUDAYAA N, PARIWISATA , PEMUDA & OLAHRAGA/ KECAMATAN

90,00

DINAS KEBUDAYAA N, PARIWISATA , PEMUDA & OLAHRAGA

81,82


88,46

DINAS KEBUDAYAA N, PARIWISATA , PEMUDA DAN OLAHRAGA

Destinas i

5

6

5,00

83,33


Persen

73,33

80,00

54,81

68,52

BADAN PP DAN KB

90


pembinaan organisasi perempuan dari 40 % tahun 2009 menjadi 80 % pada tahun 2015 Menurunnya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak dari Kasus 14,12 % (19 kasus) tahun 2009 menjadi 85% (5 kasus) pada tahun 2015 Berkembangnya Meningkatnya koperasi sebagai jumlah bagian dari koperasi yang gerakan sosial sehat dan masyarakat mandiri dari koperasi 20 pada Tahun 2009 menjadi 47 pada Tahun 2015 MISI 3 : Menciptakan Lingkungan yang Kondusif

73,35

80

73,35

91,69

BPMD

8

5

3,00

60,00

BADAN PP DAN KB

82,98


Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Terpeliha ranya dan semakin meningk atnya kebersa maan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah

Berkembang dan terpeliharanya saling kepercayaan, saling bantu serta kepatuhan kepada norma kebersamaan

Menurunnya tingkat Kriminalitas dari 1.435 kasus pada tahun 2009 menjadi 1.005 kasus pada tahun 2015

Teraktualisasika nnya nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan lokal asli

Jumlah jenis informasi pembangunan yang dipublikasi melalui media massa dari 84 pada tahun 2009 menjadi 821 pada tahun 2015 Terpeliharany a budaya lokal asli dari 4 pada tahun 2009 menjadi 10 pada tahun 2015 Terpromosika nnya potensi budaya lokal pada tingkat Nasional dari 5 Kali pada tahun 2009 menjadi 10 kali pada tahun 2015

40

47

39,00

Kasus

1.077

1.005

1.013,00

100,80

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUN GAN MASYARAKA T

Jenis

691

821

1.320,00

160,78

BAGIAN HUMAS & PROTOKOL

90,00


90,00


Budaya Lokal Asli

Kali

9

9

10

10

9,00

9,00

91


Berkembangnya kualitas tatanan pada tingkat lokalitas desa/kelurahan

Persentase desa/dusun yang melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif dengan basis data yang akurat dari 50 % pada tahun 2009 menjadi 90 % pada tahun 2015 Persentase desa/ kelurahan yang mengikuti perlombaan desa/keluraha n sebanyak 13 desa/ kelurahan setiap tahun Jumlah anggota Lembaga Kemasyarakat an Desa (LKD) dan anggota Badan Permusyawara tan Desa (BPD) yang terlatih sebanyak 5 orang/desa pada tahun 2009 menjadi 12 orang/desa pada tahun 2015 Persentase perangkat kecamatan, Kelurahan dan desa yang kompeten dari 115 Pada tahun 2009 menjadi 575 Pada tahun 2015 Persentase aparat pemerintah desa/ kelurahan yang memahami perencanaan partisipatif dari 25 % pada tahun 2009 menjadi 75 % pada tahun 2015

Persen

83,35

90

83,35

92,61

BPMD

Desa/Ke l

13

13

13,00

100,00

BPMD

Orang/d esa

10

12

10,00

83,33

BPMD

Orang

575

575

535,00

93,04

BAGIAN PEMERINTA HAN KECAMATAN , KELURAHAH AN DAN DESA

Persen

66

75

66,00

88,00

BPMD

92


Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa Secara Demokratis dari 8 Pada tahun 2009 menjadi 27 Pada Tahun 2015 Berfungsinya Organisasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien dari 25 % pada tahun 2009 menjadi 50 % pada tahun 2015 Jumlah desa/keluraha n yang memiliki BUMDES/Lem baga Ekonomi Masyarakat dari 0 desa pada tahun 2009 menjadi 40 desa pada tahun 2015 dan berfungsinya BUMDES sebesar 60 % pada tahun 2015 - Jumlah desa/keluraha n yang memiliki BUMDES/Lem baga Ekonomi Masyarakat berfungsinya BUMDES Jumlah desa/ kelurahan yang memiliki kelompok usaha yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG) 20 desa/ kelurahan pada tahun 2009 menjadi 40 desa/ kelurahan pada tahun 2015

Desa

20

27

12,00

44,44


Persen

42

50

30,00

60,00


Persen

45,85

50,00

45,85

91,70

KECAMATAN

#DIV/0!

BPMD

Desa/Ke l

40

40

40,00

100,00

Persen

48

60

48,00

80,00

Desa/Ke l

36

40

36,00

90,00

BPMD

93


Desa/Ke l

Tertanamkanny a nilai-nilai kesadaraan berdemokrasi pada masyarakat dan pelaku politik

Terjamin nya kelestari an lingkung an dan keberlanj utan sumberd aya alam

Terlestarikannya sumber daya alam

Terpeliharanya kualitas lingkungan yang baik

Kondusifnya kehidupan berdemokrasi dan politik di masyarakat dari 60 % pada tahun 2009 menjadi 90 % pada tahun 2015 Meningkatnya jumlah luas hutan yang mampu dipertahankan fungsinya dari 660 Ha pada tahun 2009 menjadi 2.200 Ha tahun 2015 Jumlah Lokasi keanekaragam an hayati kab. Barru yang dapat dipantau atau dilakukan pengawasan dari 1 lokasi pada tahun 2009 menjadi 10 lokasi pada tahun 2015 Meningkatnya luasan lahan terumbu karang,Mangr ove, Padang Lamun dan Estuaria yang terehabilitasi dari 2 Ha pada tahun 2009 menjadi 21 Ha pada tahun 2015 Menurunnya jumlah kerusakan sumberdaya laut dari dari rata-rata 7 kasus per tahun Pada tahun 2009 menjadi ratarata 5 kasus per tahun pada tahun 2015 Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan dari 1 jenis

35

40

36,00

90,00


Persen

80

90

78,00

86,67


Ha

1815

2200

2.588,75

117,67

DINAS KEHUTANAN

Lokasi

8

10

3,00

30,00

KANTOR LINGKUNGA N HIDUP

Ha

17

21

20,00

95,24


Kasus

5

5

0,00

0,00


Jenis

3

4

4,00

100,00


94


tahun 2009 menjadi 4 tahun 2015

Terciptanya sistem penanganan bencana yang tanggap, efektif dan efisien

Persentase kecamatan yang dilayani TPA terpadu dari 28,75 % Pada tahun 2009 menjadi 42,85 % pada tahun 2015 Persentase wilayah kota yang bebas sampah berserakan dari 14,28% pada tahun 2009 menjadi 28,57% pada tahun 2015 Dipertahanka nnya persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani sebesar 100% pada tahun 2009 dan 2015 Persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani dari 25 % pada tahun 2009 menjadi 70 % pada tahun 2015 Dipertahanka nnya persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani sebesar 100% tahun 2009 dan tahun 2015 Persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani dari 0 % pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015

Persen

42,85

42,85

29,99

69,99

DINAS PEKERJAAN UMUM

Persen

26,19

28,57

62,28

217,99


persen

100

100

25,00

25,00

BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH

Persen

62,5

70

100,00

142,86

SATPOL PP

Persen

100

100

100,00

100,00

DINAS KESEHATAN

Persen

83,35

100,0 0

22,45

22,45

RSUD

95


Terciptanya kesiapan dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian, ketahanan pangan, gangguan kesehatan dan keragaman hayati

Terjaganya keharmonisan dalam bentuk interaksi antar kelompok, golongan, lapisan dan pemangku kepentingan

Semakin harmonisnya kehidupan sosial dan tingginya kepatuhan kepada hukum

Jumlah dan jenis dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang ditangani dari 4 kasus pada tahun 2009 menjadi 3 kasus Tahun 2015 Persentase dampak perubahan iklim yang ditangani dari 0 % pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015 Menurunnya Penyakit Masyarakat (PEKAT) dari 103 kasus pada tahun 2009 menjadi 61 kasus pada tahun 2015 Jumlah dialog forum wawasan kebangsaan yang difasilitasi dari 2 kali 2009 pada tahun menjadi 10 kali pada tahun 2015 Meningkatnya penegakan PERDA dari masyarakat dari 4 jenis PERDA pada tahun 2009 menjadi 20 jenis PERDA pada tahun 2015 Tertanganinya kegiatan aksi di masyarakat dari 10 kali pada tahun 2009 menjadi 50 kali pada tahun 2015 Tertanganinya permasalahan strategis daerah dari 50 % pada tahun 2009 menjadi 75 % pada tahun 2015

jenis

3

3

0,00

0,00


persen

75

100

50,00

50,00

DINAS PETERNAKA N

83,61


kasus

68

61

51,00

Kali

9

10

10,00

100,00


Jenis

18

20

13,00

65,00

SATPOL PP

Kali

44

50

100,00

200,00

SATPOL PP

133,33


Persen

70

75

100,00

96


Terwujudnya kesadaran dan penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia

Persentase kebutuhan Produk Hukum daerah yang di Undangkan Persen dari 60 % Pada tahun 2009 menjadi 100 % Pada tahun 2015 Persentase permasalahan Hukum yang ditindak lanjuti dari 75 Persen % Pada tahun 2009 menjadi 100 % Pada tahun 2015 Meningkatnya jumlah stakeholder yang memahami dan memiliki kesadaran Stakehol hukum dan der HAM dari 150 pada tahun 2009 menjadi 303 stakehoder pada tahun 2015 MISI 4 : Mengembangkan Interkoneksitas Wilayah Meningk Terpenuhinya Persentase atnya kebutuhan dusun/Lingku daya jalan-jembatan ngan yang saing dan pelabuhan memiliki akses daerah bagi angkutan jalan dan dan perlintasan jembatan baik. orang/barang u/ Jalan dari Km 447,90 Km (45,23 %) Pada Tahun 2009 Menjadi 618,43 Km (62,45%) Pada Tahun 2015 Persen Persentase jalan yang memiliki rambu-rambu 310.16 km (47,10%) tahun 2009 menjadi 502.16 km (76,26%) pada tahun 2015, marka jalan 26.45 km (12,68%) pada tahun 2009 menjadi 153.98 km

71

75

67,00

89,33

BAGIAN PEMERINTA HAN UMUM

93,25

100

110,95

110,95

BAGIAN HUKUM

96

100

97,21

97,21

BAGIAN HUKUM

277

303

256,00

84,49

BAGIAN HUKUM

583,06

618,4 3

626,54

101,31


58,88

62,45

63,27

101,31


#DIV/0!

DINAS PERHUBUN GAN, KOMUNIKAS I INFORMATIK A

97


(73,85%) pada tahun 2015 dan pagar pengaman jalan 2.400 km (24 %) pada tahun 2009 menjadi 8.400 km (84 %) pada tahun 2015 - Ramburambu - Marka Jalan

- Pagar Pengaman Jalan Meningkatnya fasilitas pendukung pelabuhan penyeberanga n Garongkong dari 5 kegiatan (62,5 %) tahun 2009 menjadi 8 kegiatan (100% pada tahun 2015

Km

473,64

Persen

71,92

Km

116,45

Persen

55,85

502,1 6 76,25 153,9 8 73,85

Km

6,9

Persen

69

Kegiatan

Persen

Terwujudnya pengelolaan operasional pelabuhan penyeberanga n Garongkong dari 0% pada tahun 2009 menjadi 73,33 % (10 kegiatan) pada tahun 2015 Meningkatnya Fasilitas Pendukung Pelabuhan Laut Garongkong dari 4 kegiatan (80 %) tahun 2009 menjadi 5 kegiatan (100 %) pada tahun 2015

8

100

456,16

90,84

69,27

90,85

83,48

54,21

40,04

54,22

8,4

3,58

42,65

84

36,00

42,86

8

100

7,00

87,50

87,50


87,50



Kegiatan

9

10

6,00

60,00

Persen

60

73,33

40,00

54,55

Kegiatan

5

5

5,00

100,00

Persen

100

100

100,00

100,00


98


Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur angkutan darat

Meningkatnya fasilitas Pendukung angkutan darat dari 4 kegiatan (44,44 %) tahun 2009 menjadi 8 kegiatan (88,88 %) pada tahun 2015

Kegiatan

Persen

Persentase moda angkutan yang memenuhi ijin kelaikan jalan dari 1.712 (88,70 %) tahun 2009 menjadi 2.455 (93,63 %) pada tahun 2015 Terpenuhinya fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/ kemandirian wilayah

Persentase kawasan strategis, sarana perekonomian dan desa yang terlayani air bersih dari 30 Desa/Kel (55,56 %) Pada Tahun 2009 menjadi 41 Desa/Kel (75,93 %) Pada Tahun 2015 Persentase desa yang memiliki jaringan irigasi teknis dari 25,93 % tahun 2009 menjadi 51,85% tahun 2015 Persentase desa/keluraha n yang mendapatkan fasilitasi pengembanga n infrastruktur dasar dari 60,4% pada tahun 2009 menjadi 100 % tahun 2015

8

88,88

8

88,88

8,00

88,88

100,00


100,00



Kendara an

2293

2455

1.882,00

76,66

Persen

92,38

93,63

82,08

87,66

Desa/Ke l

40

41

57,00

139,02

Persen

74,08

75,93

105,55

139,01

Persen

48,07

51,85

65,68

126,67


Persen

100,00

100,0 0

129,40

129,40



99


Terpeliharanya keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya

Persentase kawasan strategis, sarana perekonomian dan KK yang terlayani listrik dari 83,26% pada tahun 2009 menjadi 83,77% pada tahun 2015 Persentase kawasan strategis, sarana perekonomian dan desa yang terlayani telekomunikas i dari 40.74 % pada tahun 2009 menjadi 75.92 % pada tahun 2015 Jumlah kecamatan yang memiliki BPR dari 0 unit pada tahun 2009 menjadi 1 unit pada tahun 2015 Jumlah kecamatan yang memiliki pasar layak dari 5 pada tahun 2009 menjadi 7 pada tahun 2015 Jumlah desa yang memiliki pasar yang layak dari 13 Desa dan 6 Kecamatan pada tahun 2009 menjadi 27 Desa dan 7 Kecamatan pada tahun 2015 Jumlah kajian pengembanga n ekonomi wilayah dari 0 pada tahun 2009 menjadi 1 pada tahun 2015 Jumlah kawasan hutan yang direhabilitasi dari 845 Ha pada tahun 2009 menjadi 2.200 Ha pada tahun 2015.

Persen

Persen

83,68

70,67

83,77

75,92

100,63

70,67

120,13


93,08

DINAS PERHUBUN GAN, KOMUNIKAS I& INFORMATIK A

unit

1

1

1,00

100,00

BAGIAN ADMINISTRA SI PEREKONO MIAN

Kecamat an

7

7

7,00

100,00

DPKD

desa

23

27

15,00

55,56


Kajian

1

1

1,00

100,00

BAPPPEDA

Ha

1996,7 5

2200

2.416,50

109,84

DINAS KEHUTANAN

100


Menurunnya kasus ilegal logging dan peredaran hasil yang ilegal dari 2 kasus pada tahun 2009 menjadi 0 kasus pada tahun 2015. Jumlah pal batas hutan yang direkonstruksi dari 90 km pada tahun 2009 menjadi 270 km pada tahun 2015. Persentase tersusunnya rencana pemanfaatan ruang dari 47,83% tahun 2009 menjadi 78,26% tahun 2015 Berkembangnya wilayah perkotaan/agrop olitan, wilayah industri dan kawasan strategis

Jumlah kawasan pemukiman perkotaan layak huni yang terbentuk dari 42,85 % pada tahun 2009 menjadi 71,43 % tahun 2015 Jumlah Kawasan agropolitan yang terbentuk dari 4 pada tahun 2009 menjadi 7 pada tahun 2015 Jumlah kawasan sentra tanaman pangan hortikultura yang terbentuk dari 4 kawasan pada tahun 2009 menjadi 7 kawasan pada tahun 2015 Jumlah Kawasan minapolitan yang terbentuk dari 0 pada tahun 2009 menjadi 1 kawasan pada tahun 2005

Kasus

0

0

0,00

#DIV/0!

DINAS KEHUTANAN

Km

232,5

270

270,00

100,00

DINAS KEHUTANAN

Persen

75,58

78,26

138,35

176,78


78,26

78,26

78,26

100,00

BAPPEDA

65,74

71,43

61,49

86,08


85,71

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHA N

100,00


100,00


persen

kawasa n

kawasa n

kawasa n

6

7

1

7

7

1

6,00

7,00

1,00

101


Tertanganinya wilayah banjir dan wilayah kekeringan

Jumlah kawasan usaha dan industri peternakan yang terbentuk dari 1 pada tahun 2009 menjadi 2 kawasan pada tahun 2015 Jumlah kawasan pariwisata yang terbentuk dari 0 pada tahun 2009 menjadi 5 kawasan pada tahun 2015 Jumlah sentra industri kecil dan menengah yang terbentuk dari 1 pada tahun 2009 menjadi 36 sentra pada tahun 2015 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri dari 5.656 orang pada tahun 2009 menjadi 5.906 orang pada tahun 2015 Jumlah spot wilayah rawan banjir yang tertangani dari 583, 25 Ha (45,60%) tahun 2009 menjadi 705,62 Ha tahun 2015 dan kekeringan yang tertangani dari 19.538 Ha (48,2%) tahun 2009 menjadi 20.997,35 Ha (51,80%) tahun 2015 Rawan Banjir

Kekeringan

Kawasa n

Kawasa n

2

4

2

5

2,00

4,00

100,00

DINAS PETERNAKA N

80,00


sentra

25

36

20,00

55,56

TK

5846

5906

5.846,00

98,98

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTI AN & PERDAGANG AN DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTI AN & PERDAGANG AN

#DIV/0!



Ha

676,82

705,6 2

649,90

92,10

Ha

20.711 ,12

20.99 7,35

20.510,84

97,68

102


Berkembangnya keadaan kondusif bagi penanaman modal dalam negeri dan asing

Terbangunnya infrastruktur dan data base penanaman modal daerah yang paket terintegrasi dari 0 paket tahun 2009 menjadi 3 paket tahun 2015 Tersedianya regulasi investasi dari 8 regulasi regulasi tahun 2009 menjadi 12 tahun 2015 Tersedianya data dan informasi Data investasi dari dan 1 pada tahun Informa 2009 menjadi si 4 pada tahun 2015 Terpromosika nnya peluang investasi daerah dalam skala nasional dan kali internasional dari 4 kali pada tahun 2009 menjadi 19 kali pada tahun 2015 Berkembangnya Jumlah jaringan kerjasama kerjasama antar antar daerah daerah dari 0 pada Kerjasa tahun 2009 ma menjadi 1 pada tahun 2015 MISI 5 : Mewujudkan Tata Kelola yang Baik dan Bersih Semakin Semakin Rukunnya fungsion tingginya kehidupan alnya kualitas dan kesadaran nilai dan penghayatan beragama dari ajaran dan pengamalan 75% pada agama ajaran agama tahun 2009 Persen dalam menjadi 95% etos dan pada tahun budaya 2015 kerja dalam tatanan pemerint ah dan sosial Persen kemasya rakatan Persentase sarana peribadahan yang mendapatkan Persen pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah

3

3

3,00

100,00


12

12

12,00

100,00


3

4

3,00

75,00

BAPPEDA

16

19

16,00

84,21


1

1

1,00

100,00


78,95

DINAS KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUN GAN MASYARAKA T

95,79


99,67


90

91

99,67

95

95

100

75,00

91,00

99,67

103


Terwujud nya pelayana n umum yang efektif dan efisien dan memuas kan masyara kat

Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiata n yang transparan, akuntabel dan partisipatif

dari 98% pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015 Persentase lembaga keagamaan yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi pemerintah dari 0 tahun 2009 menjadi 82 tahun 2015 Jumlah kelompok keagamaan aparatur yang aktif yang mendapatkan pembinaan dari 0 pada tahun 2009 menjadi 5 pada tahun 2015 Jumlah regulasi birokrasi yang berlandaskan ajaran agama dari 0 tahun 2009 menjadi 20 pada tahun 2015 Meningkatnya persentase lembaga pendidikan formal yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah dari 47,00% pada tahun 2009 menjadi 59,25% pada tahun 2015 Tertibnya administrasi dan keuangan dari 90 % Pada Tahun 2009 menjadi 100% Pada tahun 2015

Persentase pencapaian sasaran kinerja dari 90% Pada Tahun 2009 menjadi 100 % pada Tahun 2015

Persen

Kelompo k

80,92

4

82

5

80,92

6,00

98,68


120,00


Regulasi

17

20

54,00

270,00


Persen

57,20

59,25

49,04

82,77

DINAS PENDIDIKAN

Persen

98,33

100

98,33

98,33

SELURUH SKPD

Persen

98,33

100

98,33

98,33

SELURUH SKPD

104


Tersusunnya laporan penyelenggara an pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakat an dari 5 pada tahun 2009 menjadi 15 pada tahun 2015 Persentase SKPD yang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dari 12 % Pada tahun 2009 menjadi 90 % tahun 2015

Persentase hasil pengawasan yang dtindak lanjuti dari 19,60 % Pada tahun 2009 menjadi 85 % pada tahun 2015 Persentase data yang terintegrasi secara akurat dan up to date dari 66,67 persen pada tahun 2009 menjadi 100,00 persen pada tahun 2015

Meningkatnya kualitas fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan DPRD

Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah dari 62,5 persen pada tahun 2009 menjadi 100 persen pada tahun 2015 Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu dari 20 persen menjadi 100

Laporan

13

15

14,00

93,33


Persen

77,72

90

62,40

69,33

INSPEKTOR AT DAERAH

BAGIAN ADMINISTRA SI PEMBANGU NAN BAGIAN ORGANISASI

77

90

73,15

81,28

74

90

74,00

82,22

77 77

90 90

77,00 77,00

85,56 85,56

BAPPEDA KECAMATAN

Persen

80

85

81,15

95,47

INSPEKTOR AT DAERAH

Persen

94,77

100,0 0

89,93

89,93

BAPPEDA

Persen

91,7

100

100,00

100,00

DINAS KESEHATAN

Persen

91,67

100

91,67

91,67

BAPPEDA

Persen

86,67

100

101,33

101,33

SEKRETARI AT DPRD

105


persen pada tahun 2015

Meningkatnya kualitas pelayanan kemasyarakatan , pemerintahan dan pembangunan

Tercapainya kapasitas yang bersesuaian dengan tuntutan perwujudan kepemerintahan yang baik dan saling memberdayakan dengan kelembagaan masyarakat dan swasta Meningkatnya tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Tertib dan lancarnya pelayanan kemasyarakat an, pemerintahan dan pembangunan dari 86 kali pada tahun 2009 menjadi 516 kali pada tahun 2015 Prosentase SKPD yang memiliki analisis jabatan dan analisis beban kerja dari 0 % pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015

Persentase aset daerah yang tercatat dan sesuai dengan peruntukanny a dari 65% pada tahun 2009 menjadi 95 % pada tahun 2015 Meningkatnya aset milik pemda yang disertifikasi dari 352 pada tahun 2009 menjadi 402 pada tahun 2015 Jumlah Lahan/lokasi untuk pembangunan fasilitas umum dari 54 pada tahun 2009 menjadi 70 pada tahun 2015 Tersedianya dokumen dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja dari 75% pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015

kali

439

516

424,00

82,17

BAGIAN UMUM

Persen

70

100

100,00

100,00

BAGIAN ORGANISASI

Persen

90

95

90,00

94,74

DPKD

Buah

392

402

366,00

91,04

BAGIAN PERTANAHA N

Lokasi

68

70

78,00

111,43

BAGIAN PERTANAHA N

Persen

95,83

100

95,83

95,83

DPKD

106


Terciptanya pelayanan publik yang prima

Tersusun dan terimplementa sikannya SOPP dari 50% pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015

persen

100

100

100,00

100,00

100

100

100,00

100,00

100

100

100,00

100,00

75

100

75,00

75,00

90

100

89,40

89,40

91

100

81,25

81,25

87,5

100

87,50

87,50

93,33

100

92,86

92,86

90

100

113,00

113,00

83,33

100

83,33

83,33

100

100

100,00

100,00

100

100

85,00

85,00

68,27

100

80,77

80,77

100

100

100,00

100,00

87,5

100

100,00

100,00

KANTOR PELAKSANA PENYULUHA N PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN BAGIAN UMUM BAGIAN ADMINISTRA SI PEREKONO MIAN DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTI AN & PERDAGANG AN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH BADAN KETAHANAN PANGAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DINAS PETERNAKA N BAGIAN ADMINISTRA SI PEMBANGU NAN KANTOR LINGKUNGA N HIDUP BAGIAN PEMERINTA HAN KECAMATAN , DESA DAN KELURAHAN DINAS PERTAMBAN GAN DAN ENERGI DINAS KEBUDAYAA N, PARIWISATA , PEMUDA & OLAHRAGA DINAS KEHUTANAN

107


100

100

70,00

70,00

100

100

100,00

100,00

87,5

100

100,00

100,00

84

100

100,00

100,00

100

100

102,50

102,50

83,33

100

100,00

100,00

90

100

80,00

80,00

80

100 100,0 0

50,00

50,00

87,50

87,50

90

100

50,00

50,00

90

100

96,87

96,87

90

100

81,25

81,25

90

100

59,37

59,37

87,5

100

50,00

50,00

90

100

50,00

50,00

100

100

100,00

100,00

100

100

100,00

100,00

100

100

100,00

100,00

DINAS KESEHATAN

91,70

SETWAN KANTOR PERPUSTAK AAN, ARSIP DAN DOKUMENT ASI SATPOL PP INSPEKTOR AT DAERAH BKD BAGIAN HUMAS & PROTOKOL DINAS KESEJAHTE RAAN SOSIAL, TENAGA KERJA & TRANSMIGR ASI DINAS PU RSUD KECAMATAN BARRU KECAMATAN BALUSU KECAMATAN TANETE RIAJA KECAMATAN PUJANANTIN G KECAMATAN TANETE RILAU KECAMATAN SOPPENG RIAJA KECAMATAN MALLUSETA SI BAPPEDA

90

100

100,00

100,00


80

100

80,00

80,00

BADAN PP DAN KB

100

100

100,00

100,00


57,14

100

42,86

42,86

93

100

50,00

50,00

DINAS KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUN GAN MASYARAKA T BAGIAN PERTANAHA N

108


Terciptanya pengelolaan kependudukan dan catatan sipil yang tertib

Meningkatnya ketersediaan fasilitas pada tempat-tempat pelayanan umum dari 279 titik pada tahun 2009 menjadi 593 titk pada tahun 2015 Meningkatnya persentase penduduk ber KTP dari 88,19 % tahun 2009 menjadi 96,63 % pada tahun 2015, ber Akte kelahiran dari 81,05 % pada tahun 2009 menjadi 90,31 %, berAkte Nikah persatuan penduduk dari 6,25 % pada tahun 2009 menjadi 76,19 % pada tahun 2015 - Ber KTP

100

100

100,00

100,00

100

100

116,68

116,68

93

100

75,00

75,00

90

100

90,00

90,00

100

100

100,00

100,00

87,5

100

65,00

65,00

90

100

80,00

80,00

Titik

531

593

709,00

119,56

BAGIAN UMUM

Titik

533

593

542,00

91,40

DINAS PU

#DIV/0!

DINAS KEPENDUD UKAN DAN CATATAN SIPIL

Persen

94,94

96,63

100,00

103,49

Persen

88,458

90,31

88,75

98,27

Persen

62,202

76,19

29,59

38,84

- Ber Akte Kelahiran

- Ber Akte Nikah

BPMD BAGIAN HUKUM BAGIAN ORGANISASI DPKD BAGIAN KESEJAHTE RAAN RAKYAT DINAS PERHUBUN GAN, KOMUNIKAS I& INFORMATIK A DINAS PENDIDIKAN

DINAS KEPENDUD UKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUD UKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUD UKAN DAN CATATAN SIPIL

109


Berkembangnya sistem pelayanan yang menjamin efektifitas, efisiensi dan kepuasan pelanggan

Berkembangnya organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif

Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur

Meningkatnya persentase dokumen arsip pemerintah daerah yang tersimpan rapih dan amandari 30 persen pada tahun 2009 menjadi 70 persen pada tahun 2015 Meningkatnya jumlah kasus obyek lahan sengketa yang mampu di fasilitasi oleh pemerintah dari 0 kasus tahun 2009 menjadi 52 kasus Tahun 2015 Persentase pengaduan konsumen yang mampu difasilitasi dari 50 % pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015 Persentase perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang kompeten dari 20% Pada tahun 2009 menjadi 21 % Pada tahun 2015 Berfungsinya Organisasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien 50 % tahun 2009 menjadi 100 % 2015 Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional dari 64% pada tahun 2009 menjadi 80% pada tahun 2015

Persen

62

70

67,93

97,04


Kasus

26

52

0,00

0,00

BAGIAN PERTANAHA N

86,00


persen

86

100

86,00

Persen

20,9

21

20,90

99,52

BAGIAN PEMERINTA HAN KECAMATAN , DESA DAN KELURAHAN

Persen

90

100

85,00

85,00

BAGIAN ORGANISASI


Persen

76,8

80

80,00

100,00

76,92

80

72,00

90,00

78,4

80

78,40

98,00

BAGIAN UMUM BAGIAN ADMINISTRA SI PEREKONO MIAN

110


77,35

80

77,35

96,69

77,35

80

73,89

92,36

78

80

73,00

91,25

76,31

80

64,64

80,80

77,33

80

75,74

94,68

76

80

72,00

90,00

77,00

80,00

72,54

90,68

76,8

80

76,80

96,00

75

80

75,00

93,75

76

80

77,26

96,58

76,8

80

76,80

96,00

76,8

80

76,80

96,00

77,33

80

76,80

96,00

76,57

80

68,00

85,00

76,91

80

70,73

88,41

74,14

80

107,24

134,05

77,36

80,00

74,93

93,66

77,33

80

77,33

96,66

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH PERINDUSTI AN & PERDAGANG AN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH BADAN KETAHANAN PANGAN DINAS PETERNAKA N KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL BAGIAN ADMINISTRA SI PEMBANGU NAN KANTOR LINGKUNGA N HIDUP BAGIAN PEMERINTA HAN KECAMATAN , DESA DAN KELURAHAN DINAS PERTAMBAN GAN DAN ENERGI DINAS KEBUDAYAA N, PARIWISATA , PEMUDA & OLAHRAGA DINAS KEHUTANAN SETWAN KANTOR PERPUSTAK AAN, ARSIP DAN DOKUMENT ASI SATPOL PP INSPEKTOR AT DAERAH BKD BAGIAN HUMAS & PROTOKOL

111


DINAS KESEJAHTE RAAN SOSIAL, TENAGA KERJA & TRANSMIGR ASI DINAS PU RSUD

79,36

80

73,60

92,00

78,52 77,40

80 80,00

106,94 72,66

133,68 90,83

76,79

80,00

64,00

80,00

79,27

80,00

77,09

96,36

76,00

80,00

70,40

88,00

76,16

80,00

64,00

80,00

76,79

80,00

64,00

80,00

76,69

80,00

64,00

80,00

76,82

80

72,65

90,81

76,79

80,00

76,79

95,99

76,47

80

85,18

106,48

DINAS KESEHATAN

KECAMATAN BARRU KECAMATAN BALUSU KECAMATAN TANETE RIAJA KECAMATAN PUJANANTIN G KECAMATAN TANETE RILAU KECAMATAN SOPPENG RIAJA KECAMATAN MALLUSETA SI BAPPEDA

76,04

80,00

76,04

95,05


75,64

80,00

113,45

141,82

BADAN PP DAN KB

77,33

80

77,33

96,66


74,88

80

70,40

88,00

77,00

80,00

65,00

81,25

77,35

80,00

77,35

96,69

77,47

80,00

75,38

94,23

77

80

74,00

92,50

76,91

80

76,91

96,14

76,8

80

68,00

85,00

77,71

80

77,71

97,14

DINAS KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUN GAN MASYARAKA T BAGIAN PERTANAHA N BPMD BAGIAN HUKUM BAGIAN ORGANISASI DPKD BAGIAN KESEJAHTE RAAN RAKYAT DINAS PERHUBUN GAN, KOMUNIKAS I&

112


Persentase SKPD yang memiliki aparatur yang kompeten sesuai jabatannya dari 58,46% pada tahun 2009 menjadi 95% pada tahun 2015

Terimplementa sikannya pola pengembanga n diri dan karir yang jelas dari 58% pada tahun 2009 menjadi 85% pada tahun 2015 Persentase aparatur yang mendapatkan reward dan punishment dari 41,76% pada tahun 2009 menjadi 60% pada tahun 2015

INFORMATIK A DINAS PENDIDIKAN

77,35

80,00

78,01

97,51

Persen

91,30

95,00

86,13

90,66

BKD

Persen

95

95

95,46

100,48

INSPEKTOR AT DAERAH

Persen

79,00

85,00

79,45

93,47

BKD

Persen

56,24

60,00

55,42

92,37

BKD

113


REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG DIKELOLA PER SKPD UNTUK TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2014 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO.

NAMA SKPD

1

2

REALISASI

JUMLAH PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

JUMLAH DANA APBD KABUPATEN (BELANJA LANGSUNG)

KEUANGAN

%

FISIK (%)

3

4

5

6

7

8

BOBOT

KET

9

10

1.

DINAS PENDIDIKAN

11

60

Rp 30.286.816.359

Rp 25.570.399.423

84,43

84,43

11,17

2.

DINAS KESEHATAN

15

56

Rp 21.580.426.775

Rp 18.368.353.970

85,12

85,12

7,96

3.


9

32

Rp 34.762.360.204

Rp 19.165.535.576

55,13

55,13

12,82

4.


18

104

Rp 67.471.618.452

Rp 56.247.079.192

83,36

83,36

24,88

5.

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

9

36

Rp

1.129.779.250

Rp

1.029.578.610

91,13

91,13

0,42

6.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

13

53

Rp

2.897.700.125

Rp

1.936.744.597

66,84

66,84

1,07

5

26

Rp

1.040.889.250

Rp

930.736.122

89,42

89,42

0,38

13

35

Rp

1.484.174.557

Rp

1.433.589.799

96,59

96,59

0,55

10

31

Rp

3.339.482.659

Rp

2.980.605.506

89,25

89,25

1,23

12

34

Rp

1.154.792.836

Rp

1.019.588.094

88,29

88,29

0,43

7. 8.

9.

10.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL BADAN KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS SOSIAL, NAKER DAN TRANSMIGRASI

114


11.

DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERINDAG

11

35

Rp

2.679.127.582

Rp

2.546.724.140

95,06

95,06

0,99

12.

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN MUDORA

11

27

Rp

2.854.209.300

Rp

2.815.661.671

98,65

98,65

1,05

11

26

Rp

1.148.051.571

Rp

831.496.158

72,43

72,43

0,42

5

31

Rp

9.155.957.000

Rp

8.451.867.350

92,31

92,31

3,38

7

32

Rp 10.644.083.550

Rp

8.195.658.814

77,00

77,00

3,92

13.

BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS

14.

SEKRETARIAT DEWAN

15.

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

16.

INSPEKTORAT DAERAH

6

25

Rp

1.944.885.500

Rp

1.434.658.159

73,77

73,77

0,72

17.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)

8

34

Rp

2.434.836.607

Rp

1.050.782.425

43,16

43,16

0,90

18.

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (BPMD)

12

38

Rp

2.885.292.900

Rp

2.609.020.201

90,42

90,42

1,06

19.

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP & DOKUMENTASI

9

28

Rp

1.108.331.868

Rp

760.781.770

68,64

68,64

0,41

20.

DINAS PERTANIAN, T. PANGAN DAN PERKEBUNAN

11

27

Rp

4.117.263.416

Rp

2.761.172.891

67,06

67,06

1,52

12

39

Rp

2.783.301.005

Rp

2.727.209.131

97,98

97,98

1,03

21.

DINAS PETERNAKAN

22.


8

30

Rp

1.490.028.190

Rp

728.222.249

48,87

48,87

0,55

23.

DINAS KEHUTANAN

7

26

Rp

2.845.941.820

Rp

2.545.368.049

89,44

89,44

1,05

24.

DINAS PERTAMBANGAN & SUMBER DAYA ENERGI

10

29

Rp

700.048.900

Rp

674.588.630

96,36

96,36

0,26

25.


11

32

Rp

2.212.573.100

Rp

2.136.164.240

96,55

96,55

0,82

115


26. 27. 28.

29.

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KANTOR PELAYANAN PERINZINAN DAN DAN PENANAMAN MODAL KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

9

26

Rp

7.152.384.750

Rp

3.749.929.565

52,43

52,43

2,64

6

21

Rp

1.369.509.159

Rp

395.708.299

28,89

28,89

0,50

6

21

Rp

1.071.414.142

Rp

1.062.744.151

99,19

99,19

0,40

7

26

Rp

722.726.016

Rp

516.123.979

71,41

71,41

0,27

12

45

Rp 15.040.826.085

Rp

9.200.072.065

61,17

61,17

5,55

Tidak Ada Laporan TR IV

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

6

13

Rp

448.828.000

Rp

292.241.250

65,11

65,11

0,17


32.

BAGIAN HUKUM

8

18

Rp

965.730.094

Rp

785.672.335

81,36

81,36

0,36

33.

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER

6

13

Rp

1.651.321.800

Rp

1.459.235.550

88,37

88,37

0,61

34.

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

7

14

Rp

356.426.000

Rp

281.829.228

79,07

79,07

0,13

30.

BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN

31.

35.

BAGIAN ORGANISASI

6

15

Rp

433.236.000

Rp

112.147.325

25,89

25,89

0,16

36.

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

7

15

Rp

1.158.526.200

Rp

1.127.139.227

97,29

97,29

0,43

7

17

Rp

1.039.627.500

Rp

986.200.600

94,86

94,86

0,38

37.

BAGIAN PEMERINTAHAN KECAMATAN, KEL. & DESA


116


38. 39.

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN PERTANAHAN

5 7

12 15

Rp

5.173.113.795

Rp 15.837.663.120

Rp Rp

5.071.047.410 215.734.000

98,03 1,36

98,03 1,36

1,91 5,84

Tidak Ada Laporan TR IV Tidak Ada Laporan TR IV

40.

KECAMATAN TANETE RILAU

6

21

Rp

226.785.000

Rp

219.277.485

96,69

96,69

0,08

41.

KECAMATAN PUJANANTING

8

24

Rp

254.884.800

Rp

242.785.800

95,25

95,25

0,09

42.

KECAMATAN BALUSU

8

23

Rp

219.792.500

Rp

216.388.900

98,45

98,45

0,08

43.

KECAMATAN SOPPENG RIAJA

7

22

Rp

240.844.000

Rp

235.876.028

97,94

97,94

0,09

44.

KECAMATAN MALLUSETASI

6

22

Rp

225.656.300

Rp

217.288.244

96,29

96,29

0,08

45.

KECAMATAN B A R R U

7

25

Rp

259.559.500

Rp

248.272.600

95,65

95,65

0,10

46.

KECAMATAN TANETE RIAJA

8

23

Rp

217.955.500

Rp

210.811.150

96,72

96,72

0,08

47.

PUSKESMAS PADONGKO KEC. BARRU

5

17

Rp

315.257.000

Rp

292.356.812

92,74

92,74

0,12

48.

PUSKESMAS PALAKKA KEC. BARRU

5

18

Rp

206.883.900

Rp

171.583.150

82,94

82,94

0,08

49.

PUSKESMAS PEKKAE KEC. TANETE RILAU

5

14

Rp

390.349.200

Rp

300.574.631

77,00

77,00

0,14

50.

PUSKESMAS RALLA KEC. TANETE RIAJA

4

15

Rp

241.399.000

Rp

222.625.000

92,22

92,22

0,09

51.

PUSKESMAS LISU KEC. TANETE RIAJA

4

12

Rp

210.600.000

Rp

169.098.885

80,29

80,29

0,08

5

17

Rp

267.070.500

Rp

150.520.500

56,36

56,36

0,10

52.

PUSKESMAS PUJANANTING KEC. PUJANANTING

117


53.

PUSKESMAS MADELLO KEC. BALUSU

5

16

Rp

261.829.000

Rp

225.279.600

86,04

86,04

0,10

54.

PUSKESMAS MANGKOSO KEC. SOP. RIAJA

5

13

Rp

309.884.190

Rp

290.325.500

93,69

93,69

0,11

55.

PUSKESMAS PALANRO KEC. MALLUSETASI

5

14

Rp

254.002.500

Rp

207.905.500

81,85

81,85

0,09

56.

PUSKESMAS BOJO BARU KEC. MALLUSETASI

4

16

Rp

197.895.000

Rp

173.866.020

87,86

87,86

0,07

57.

PUSKESMAS DOI-DOI KEC. PUJANANTING

4

14

Rp

170.029.000

Rp

89.448.100

52,61

52,61

0,06

58.

PUSKESMAS PANCANA KEC. TANETE RILAU

4

14

Rp

170.386.000

Rp

137.986.000

80,98

80,98

0,06

458

1.537

Rp.

271.214.368.327

JUMLAH

Rp. 198.229.681.656

73,09

82,97

100,00

Tabel 74

118


2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi,

peluang

yang

tidak

dimanfaatkan,

dan

ancaman

yang

tidak

diantisipasi. 2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD khususnya yang dihadapi pada tahun yang mendesak untuk ditindaklanjuti digambarkan pada table berikut: Tabel 75 Permasalahan Daerah Berkaitan dengan Tujuan dan Sasaran yang Dihadapi Tahun 2016 No .

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Permasalahan

Faktor-faktor Penentu Keberhasilan

1

2

3

4

I

Tujuan : Meningkatkan kualitas manusia

Sas aran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah :

1

Meningkatnya angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar anak usia dini SD, SLTP, dan SLTA dan angka melanjutkan sekolah

Belum meratanya distribusi sarana dan prasarana pendidikan khususnya pada jenjang SLTP dan SLTA.

Penyediaan sarana dan prasarana yang merata secara proporsional.

2

Meningkatnya kualitas guru

Masih rendahnya Jumlah guru yang kompetensi guru. memiliki kompentesi profesional.

3

Meningkatnya proses belajar mengajar

Berjalannyaproses Belum optimalnya belajar mengajar implementasi proses sesuai dengan belajar mengajar standar nasional pendidikan

4

Meningkatnya efektifitas Belum optimalnya Percepatan pelayanan perawatan dan pelayanan masyarakat penerapan SPM di pengobatan penyakit di bidang kesehatan bidang kesehatan


Masih terjadi kasus Meningkatnya kurang gizi dan gizi kesadaran buruk masyarakat tentang gizi seimbang.

5

Meningkatnya status gizi masyarakat

6

Meningkatnya Masih tingginya angka kesadaran Menurunnya angka kematian bayi, balita masyarakat tentang kematian bayi, balita dan dan ibu hamil/ kesehatan ibu dan ibu hamil/melahirkan. Melahirkan anak ( KIA).

7

Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan, tekhnologi, obat-obatan, dokter dan paramedic

Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, tekhnologi, obat-obatan, dokter dan paramedis rumah sakit.

Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan, tekhnologi, obatobatan, dokter dan paramedis yang memadai

Terkendalikannya pertumbuhan penduduk

Belum optimalnya kuantitas dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Pembinaan aparatur, kelembagaan dan penyediaan alat Kontrasepsi

8

II

Tujuan: Tercapainya kesejahteraan ekon omi dan sosial masyarakat

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adal ah :

9

10

11

12

13

Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin

Masih tingginya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin

Sinkronisasi program dan koordinasi antar sektor dalam penanggulangan kemiskinan.

Meningkatnya produksi Belum optimalnya Penyediaan sarana dan produktivitas yang produksi, produktivitas produksi dan semakin berkualitas dan kualitas produk pembinaan pertanian Meningkatnya populasi ternak besar yang bersinergi dengan intensifikasi tanaman pangan

Belum berkembangnya sinergitas antara pengembangan populasi ternak dengan pengembangan tanaman pangan

Penyediaan teknologi, sarana/prasarana, koordinasi lintas sektor dan pembinaan

Meningkatnya produksi Belum optimalnya perikanan tangkap dan produktivitas budidaya perikanan

Penyediaan teknologi, sarana/prasarana dan pembinaan

Meningkatnya produksi Masih rendahnya dan penyerapan tenaga pertumbuhan industri kerja industri, UMKM dan UMKM dari tahun ke tahun

Fasilitasi penyediaan modal, pembinaan dan pemasaran produk 120


14

15

Belum optimalnya Optimalnya eksploitasi pengembangan sumber sumber-sumber daya pertambangan pertambangan bernilai yang bernilai ekonomis ekonomis tinggi tinggi Tertanganinya jumlah penyandangmasalah kesejahteraan social

Penyediaan data sumbersumber pertambangan yang terukur dan regulasi

Terbatasnya layanan Penyediaan terhadap penyandang sarana/prasarana masalah dan kesejahteraan social pembinaan

Berkembangnya kegiatan kepemudaan

Terbatasnya Penyediaan pembinaan dan sarana/prasarana sarana/prasarana dan kegiatan kepemudaan pembinaan

17

Berkembangnya destinasi dan event wisata

Penyediaan rencana Belum berkembangnya pengembangan, destinasi dan event kemitraan dan wisata sumber pembiayaan

18

Berkembangnya partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah, lembaga ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan

Masih terbatasnya partisipasi perempuan pada lembaga Pembinaan dan pemerintah, lembaga sumber ekonomi dan pembiayaan penyelenggaraan Pembangunan

19

Belum berkembangnya Berkembangnya koperasi koperasi sebagai sebagai bagian dari bagian dari gerakan gerakan sosial sosial masyarakat masyarakat

16

III

Fasilitasi penyediaan modal, pembinaan dan pengurus yang Berkualitas

Tujuan : Terpeliharanya dan semakin meningkatnya kebersamaan ant ar berbagai unsur dalam tatanan daerah

Sas aran yang ingin dicapai dari tujuan ini adal ah :

20

21

IV

Teraktualisasikannya nilai-nilai, normanorma dan pengetahuan lokal asli

Berkembangnya kualitas tatanan pada tingkat lokalitas desa/kelurahan

Belum Pembinaan dan teraktualisasikannya penggalian nilai nilainilai, norma-norma budaya local dan pengetahuan lokal asli Belum berkembangnya peran dan partisipasi masyarakat dalam Pembinaan dan pengambilan kebijakan fasilitasi pada tingkat local

Tujuan: Terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya alam

Sas aran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: 22

Terlestarikannya sumber daya alam

Peningkatan Rendahnya pelestarian kesadaran sumber daya alam masyarakat, 121


pembinaan dan pendampingan Masyarakat

23

24

Terpeliharanya kualitas lingkungan yang baik

Terciptanya sistem penanganan bencana yang tanggap, efektif dan efisien

Peningkatan kesadaran Masih terjadinya masyarakat, kerusakan lingkungan pembinaan dan hidup pendampingan Masyarakat Belum tersedianya mekanisme penanganan bencana yang Terintegrasi

25

Semakin harmonisnya kehidupan sosial dan tingginya kepatuhan kepada hokum

V

Tujuan : Meningkatnya daya saing daerah

Pengkajian, pengidentifikasian dan penyusunan strategi Sosialisasi dan Pembinaan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

26

27

28

Terpenuhinya kebutuhan Masih rendahnya rasio jalan-jembatan dan antara pelabuhan bagi angkutan panjang jalan dan dan kualitas jalan perlintasan orang/barang

Penyediaan anggaran dan penyusunan skala Prioritas

Berkembangnya wilayah perkotaan/agropolitan, wilayah industri dan kawasan strategis

Masih terbatasnya fasilitas dan infrastruktur wilayah yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/kemandirian wilayah

Tertanganinya wilayah banjir dan wilayah kekeringan

Pemetaan daerah rawan banjir dan kekeringan, Masih tingginya luasan penyusunan area yang dilanda dokumen banjir dan kekeringan penanggulangan banjir dan kekeringan Belum berkembangnya kerjasama ekonomi antar daerah

Penyediaan dokumen pengembangan wilayah dan sumber pembiayaan

29

Berkembangnya jaringan kerjasama antar daerah

Pemetaan potensi yang dapat dikerjasamakan

VI

Tujuan: Semakin fungsionalnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja dalam tatanan pemerintah dan sosial kemasyarakatan

Sas aran yang ingin dicapai dari tujuan ini adal ah:

122


30

Semakin tingginya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama

Belum optimalnya Pembinaan dan kualitas penghayatan pemberian contoh dan pengamalan ajaran agama

VII Tujuan: Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memua skan masyarakat Sas aran yang ingin dicapai dari tujuan ini adal ah:

31

Meningkatnya tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Belum

Penyusuna

berkemban gnya mekanisme pengelolaan asset daerah

regula si pengelolaan asset dan pendataan asset

32

Terciptanya pelayanan publik yang prima

Belum optimalnya Penyediaan pelayanan publik yang standar pelayanan prima dan aparat yang terlatih

33

Berkembangnya sistem pelayanan yang menjamin efektifitas, efisiensi dan kepuasan pelanggan

Belum berkembangnya mekanisme pelayanan publik yang efisien

34

Meningkatnya Masih rendahnya kemampuan manajerial kemampuan dan teknis aparatur manajerial dan teknis aparatur

Penyediaan standar pelayanan dan aparat yang terlatih Pembinaan dan pelatihan

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 76 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Interpretasi NO

URUSAN

IKK

TARGET

CAPAIAN KINERJA

Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)

Permasalahan

Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan

URUSAN WAJIB

1

Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

65%

91,52%

64,56%

96,56%

>

Kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan program 1 PAUD 1 Dusun

>

(1) Keberhasilan program pendidikan gratis (2) Pemerintah Kabupaten menganggarkan dana untuk Pemberantasan Buta Huruf (PBH)

123


Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

99,03%

96,09%

<

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

91,88%

80,55%

<

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Pa ket C

58%

61,57%

>

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

0,16%

0,76%

0,12%

0,41%

Masih ada sekolah yang menerima usia di bawah 7 tahun yang bersekolah di SD (Kelas Satu) Masih ada tamatan SD yang berusia dibawah 15 tahun yang bersekolah di SMP (Kelas Satu) Kebijakan pemerintah terkait adanya dana gratis

>

Topografi daerah yang menyebabkan jauhnya jarak antara sekolah dengan tempat tinggal siswa (Jaraknya bisa mencapai kurang lebih 2 km)

Adanya program BSM dan program bantuan dana bos gratis

>

Topografi daerah yang menyebabkan jauhnya jarak antara sekolah dengan tempat tinggal siswa (Jaraknya bisa mencapai kurang lebih 2 km)

Adanya program BSM dan program bantuan dana bos gratis

Banyak yang putus sekolah karena terpaksa membantu orangtua memperoleh penghasilan & tradisi kawin muda

0,26%

0,43%

<

99,97%

100%

>

Adanya program pembelajaran tambahan untuk kelas VI

>

Adanya program pembelajaran tambahan untuk kelas IX

93,37%

98,3%

97,39%

97,9%

<

(1) Standar Ujian yang berubah , dimana standart nasional terlalu tinggi untuk kemampuan anak di daerah (2) Adanya perubahan kurikulum

124


Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

95,12

95,10%

<

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

94,18

92,92%

<

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV

76,3

75,90%

<

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

115,44

107,32

<

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

108,29

105,83

<

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Pa ket C

82,5

82. 55

=

Topografi daerah yang menyebabkan jauhnya jarak antara sekolah dengan tempat tinggal siswa dan tidak ada kendaraan umum Kecendrungan beberapa siswa yang mengikuti orangtuanya merantau & Topografi daerah yang menyebabkan jauhnya jarak antara sekolah dengan tempat tinggal siswa dan tidak ada kendaraan umum Masih ada guru yang berusia di atas 50 tahun tidak melanjutkan pendidikannya ke S1 & Sebagian masih sementara bersekolah/me lanjutkan studi untuk kualifikasi S1 Kebijakan penerimaan siswa baru yang menerapkan batasan usia sekolah (Adanya Surat Edaran) sebagai syarat penerimaan siswa baru untuk SD efek domino terkait dengan APK SD sehingga SMP tidak berhasil Adanya pembangunan Gedung sekolah baru (Pendidikan & Kemenag) dan penambahan kapasitas daya tampung siswa di beberapa sekolah

125


2

Kesehatan

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

80%

90%

94%

79,8%

91,7%

87,27%

<

Keterbatasan Kapasitas petugas puskesmas dan rumah sakit sebagai pusat rujukan dalam penanganan komplikasi kebidanan serta sarana dan prasarana pendukung termasuk obat, perbekalan kesehatan dan bahan medis habis pakai yang ketersediaanny a masih terbatas di puskesmas dan jaringannya Tersedianya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan kesadaran masyarakat memilih mendapatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi serta adanya komitmen pemerintah bahwa setiap persalinan harus ditolong disarana kesehatan

>

<

Masih adanya sebagian masyarakat tidak mau memberikan imunisasi kepada bayinya, belum optimalnya pelaksanaan sweeping imunisasi

126


Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100%

100%

100%

100%

100%

93,7%

100%

100%

terlaksananya kegiatan puskesmas yang mampu menjadi pusat pemulihan gizi buruk di puskesmas sehingga semua kasus gizi buruk yang membutuhkan perawatan mampu dilayani sesuai SOP tatalaksana gizi buruk yang ada, tingginya kemauan dan kemampuan tenaga kesehatan dilapangan dalam pelacakan gizi buruk, sistem pelaporan gizi buruk 24 jam, adanya pemantauan status gizi

=

<

masih ada daerah/wilaya h yang sulit dijangkau petugas kesehatan, tidak adanya kendaraan operasional petugas TB, masih ada petugas yang belum dilatih, ada beberapa petugas TB yang terganti

=

Peranan petugas kesehatan dalam melaksanakan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai kesehatan yang membuat masyarakat lebih memilih sarana kesehatan sebagai tempat memperoleh pengobatan sudah jauh lebih baik

=

Petugas kesehatan menangani semua pasien masyarakat miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan rujukan

127


Cakupan kunjungan bayi

3

Lingkungan Hidup

Penanganan sampah

Kebersihan

90%

100%

42,85%

99,0%

96,59%

63%

>

<

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

9,4%

0,63%

<

Penegakan hukum lingkungan

100%

100%

=

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

62,48%

48,87 %

Sarana dan prasarana persampahan belum memadai dari jumlah penduduk Pemerintah telah menambah jangkauan pelayanan kebershan dibeberapa ibukota kecamatan

>

Pekerjaan Umum

4

Tingginya pemanfaatan posyandu dan sarana kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan pada bayi dalam upaya memperoleh pelayanan kesehatan bagi bayinya, peranan petugas kesehatan dan kader posyandu dalam memberikan informasi kepada ibu bayi tentang pentingnya kunjungan bayi ke sarana kesehatan apapun posyandu

<

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

51,85%

64,76%

>

Rumah Tangga Per Sanitasi

37,65%

64,89%

>

Belum tercapainya pemenuhan sarana dan persampahan dibandingkan penduduk yang dilayani

Ada Peningkatan LHR di beberapa ruas jalan dan tonase yang lewat melebihi daya dukung jalan Karena adanya penambahan tenaga operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, saluarn, rawa dan tambak serta peningkatan pelatihanpelatihan seyiap tahunnya untuk meningkatkan kjesadaran dan SDM petani Masyarakat semakin sadar pentingnya BAB tidak sembarangan

128


Kawasan Kumuh

5

6

Tata Ruang

Perencanaan Pembanguna n

0,20%

Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

0,006%

<

43,48%

Tersedianya dokumen perencanaan RTRW yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada

Ada

=

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada

Ada

=

Ada

Ada

=

Ada

Ada

=

100%

96,99%

<

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Rumah tangga pengguna air bersih

Lingkungan pemukiman kumuh

Rumah layak huni

(1). Tingginya kerusakan lingkungan, (2) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hidup sehat, (3). Kurangya infrastruktur yang dibangun untuk membenahi kawasan kumuh

37,65%

88,07%

Bnayaknya program bantuan kegiatan air bersih yang dilakukan oleh pusat

>

40,25%

0,26%

<

100%

91,64%

<

Pembangunan rumah secara liar tanpa mengikuti peraturan pemerintah yang telah ditetapkan (1). Faktor perekonomian keluarga yang mengakibatka n belum mampu membiayai rumah sehat, (2) untuk tahun anggaran ini yang tersedia belum

129


Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

Lapangan olahraga .

Penanaman Modal 9

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN

0,012%

0,90%

20.637.9 25.000

0,012%

0,93%

=

adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat khususnya remaja lewat pembinaan organisasi kepemudaan yang merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka pembangunan bidang kepemudaan di Kab. Barru

>

besarnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan keolahragaan dan banyaknya klub2 olahraga Masih perlu penambahan infrastruktur dan regulasi yang mendukung

3.223.410. 055.271

Koperasi & UKM 10

Koperasi aktif

81,90%

81,90%

99,61%

Kepemilikan KTP

100%

86,95%

<

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

88,75%

20,52%

<

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Sudah / Belum

Sudah

=

Pelayanan Kepesertaan Jaminan social bagi pekerja/Buruh

99,56%

Monitoring dan Evaluasi yang rutin serta revitalisasi kelembagaan koperasi

=

Usaha Mikro dan Kecil

<

Promo investasi dan pelayanan perizinan yang transparan dan cepat

- Kemampuan produksi, akses pasar masih sangat terbatas Alih teknologi di tahun 2012 meminta masyarakat untuk di data ulang, tetapi terdapat keengganan masyarakat untuk datang dan di data ulang Alih Teknologi pada tahun 2007 menyebabkan banyaknya masyarakat yang telah memiliki akta kelahiran tapi tidak masuk dalam database

Peningkatan tehnis mmanajerial pengelola UMK

Karena pelayanan KTP Nasional Gratis

32,39 %

130


Pencari kerja yang ditempatkan

13

Ketahanan Pangan

16

Perhubunga n

17

Komunikasi & Informatika

Regulasi ketahanan pangan

Ada/ Tidak

Tidak Ada

Ketersediaan pangan utama

482,27

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

59,79%

Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas

12,27%

Partisipasi angkatan kerja perempuan

26,73 %

Prevalensi peserta KB aktif

70,25%

Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB ( PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan

30,20%

Angkutan darat

Web site milik pemerintah daerah Pameran/expo

Luas lahan bersertifikat

18

17,24%

0,116%

0,116%

Ada

=

0

0 kali

-

26,65%

0%

Koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan regulasi ketahanan pangan secara Optimal

Tingkat produksi utama ( beras )

=

Ada/ Tidak

Pertanahan

Penyelesaian Kasus Tanah Negara

<

Regulasi Ketahanan Pangan Masih Kurang sanksi terhadap pelanggaran peraturan keamanaan pangan belum Optimal Belum optimalnya sistem cadangan pangan daerah

Tidak ada tim Pengelola website yang tepat

- sdm

(1). Menyelaraskan data-data Tanah Asset Pemda dari Bidang Asset. (2). Proses penyelesaian Sertifikat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional

Koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait: (-). BPN untuk Pengukuran, (-). Bidang Asset untuk Pendataan Tanah Asset Pemda, (-) Camat, Lurah/Desa yang diwilayahnya terdapat Tanah Asset Pemda Masalah sengketa tanah umumnya dapat diselesaikan pada tingkat bawah/kecamatan

131


Penyelesian Ijin Lokasi

19

Kesbang & Politik

Dengan adanya UU No.2 tahun 2012 tentang pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum maka Pengadaan Tanah diajukan oleh SKPD yang perlu dan untuk tahun 2014 s/d 2015 pembebasan lahan untuk sarana umum jalan/jalur kereta api, stasiun penumpamg dan barang belum dapat terlaksana karena semua tahapan tahapan proses untuk pembebasan lahan belum tuntas

0%

Kegiatan pembinaan politik daerah

1 Keg.

1 Keg.

=

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

1 Keg.

1 Keg.

=

Sistim Informasi Manajemen Pemda

di dukung oleh anggaran

LSM, Ormas dan OKP kooperatif untuk dibina 2 Buah

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

2 Buah

=

Ada

Pemberdaya an Masyarakat & Desa PKK aktif

Kelengkapan dokumendokumen tanah untuk lahan yang akan dibebaskan

100%

100%

Pengoptimalan Fungsi dan Tanggung Jawab penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam membina kelompok PKK

=

21

Posyandu

22

Sosial

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

100%

-

Masih ada beberapa posyandu yang belum memiliki kader yang terlatih serta sarana dan prasarana yang layak

Meningkatkan sumber daya manusia kader posyandu dan pemberian dukungan sarana dan prasarana yang layak

6 .buah

132


Prosentasi peyandang cacat baik fisik dan mental. Secara lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

23

24

Budaya

26

10%

63,63%

14,22 %

>

>

Di dukung oleh anggaran Provinsi dan APBN sehingga bisa terlayani dengan baik

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

7 Kali

6 kali

<

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

6 Buah

4 buah

<

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

60%

50%

<

Buku ”kabupaten dalam angka”

Ada

Ada

=

Buku ”PDRB kabupaten”

Ada

Ada

=

-

38,46 %

Masuknya budaya asing yang berkembang dalam masyarakat Masih terbatasnya anggaran program/kegia tan yang dialokasikan dalam pembangunan sarana penyelenggara an seni dan budaya Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya

Statistik

Penerapan pengelolaan arsip secara baku 25

40%

Di dukung oleh anggaran Provinsi dan APBN sehingga bisa terlayani dengan baik

Kearsipan Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

1 Keg.

1 Keg

=

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

-

19,43 %

-

Perpustakaa n Pengunjung perpustakaan

109,53%

133%

>

adanya kerjasama dengan provinsi, SKPD, Camat, Desa/Kel yang kooperatif

-

-

Adanya perpustakaan desa dan taman baca yang terdistribusi di 7 kecamatan

URUSAN PILIHAN

133


Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan

100

92,27 %

(1). Menurunnya Aktifitas Nelayan dalam menangkap ikan, (2). Potensi ikan laut didaerah pesisir semakin berkurang, (3). - Sarana Perikanan tangkap masih sederhana

(1). - Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap, (2). Pengawasan sumberdaya kelautan yang lebih efektif untuk menjaga kegiatan penangkapan ikan yang ilegal, (3). Sumberdaya manusia kelautan dan perikanan

<

(1). Daya beli masyarakat untuk komoditi ikan berkurang akibat harga ikan yang semakin meningkat

(1). Pengembangan sumberdaya alam kelautan dan perikanan dengan meningkatkan sarana dan prsarana serta teknologi pengelolaan sumberdaya alam, (2). Meningkatkan pengawasan dalam pemasaran produk perikanan

>

Belum Optimalnya dukungan sarana dan prasarana seperti jaringan irigasi, alat mesin, sarana pasca panen dan sarana perhubungan

Terdapat penambahan luas lahan, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pengembangan sumber air alternatif dan penyediaan alsintan

<

1

Konsumsi ikan

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 2

52,45

96,48 %

53,64 Ku/Ha

Pertanian

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2013

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

3

100

33,36%

24,60%

>

Adanya dukungan dari Kementerian Kehutanan sehingga capaian kinerja melebihi dari target kinerja

>

Adanya dukungan dari Kementerian Kehutanan sehingga capaian kinerja melebihi dari target kinerja

Kehutanan

Kerusakan Kawasan Hutan

24,93%

134


Energi dan SDM

Pertambangan tanpa ijin

30%

46%

<

(1). Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang Perda Pertambangan Kab. Barru. (2). Pada umumnya penambangan adalah proyek pembangunan daerah yang sifatnya temporer

<

(1) belum berkembangny a destinasi dan event wisata (2) masih rendahnya anggaran untuk pengembangan obyek wisata

4

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2013

Kunjungan wisata

5

1,33%

26.000 orang

0,08%

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2013 6

23.400 orang

Pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2013

(1). Penegakan PERDA. (2). Terbentuknya Tim Terpadu Pengawasan Kab. Barru

0,08%

pihak ketiga (swasta) sudah mulai mengembangkan obyek wisata untuk kepentingan komersial

=

2,53%

Industri Pertumbuhan Industri

Kurangnya investasi disektor industri pengolahan

5,2%

Iklim investasi yang semakin baik

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2013

7

Ekspor Bersih Perdagangan

8

Optimalisasi peran dan fungsi ekspor terhadap pembangunan dan koordinasi antar sektor dalam memacu peningkatan nilai ekspor

Perdagangan

Transmigras i

Transmigran swakarsa

8.593.55 6.000

95.737.000 .000

-

-

-

-

-

135


BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah ini akan menjadi pedoman dan arah aktivitas pembangunan ekonomi oleh lintas pelaku (stakeholder) untuk mengantar Kabupaten Barru pada kondisi ekonomi yang diharapkan dengan mengembangkan dan memantapkan ketahanan ekonomi daerah. Adapun rancangan kerangka ekonomi daerah, diuraikan sebagai berikut : 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. 3.1.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan 2016 Kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 77 Perkembangan Kontribusi Sektor Atas Dasar Harga Berlaku (HB) di Kabupaten Barru Tahun 2014 dan 2016 Tahun No

Sektor

2014 % 32,37

2016 % 30,47

1

Pertanian

2

Pertambangan & Penggalian

1,46

1,40

3

Industri Pengolahan

2,44

2,24

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

0,92

0,94

5

Konstruksi

10,09

11,17

6

Perdagangan, Hotel & Restoran

9,50

10,18

7

Angkutan & Komunikasi

3,93

4,13

8

Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan

7,43

8,16

9

Jasa-jasa

31,87

31,32

100.00

100.00

PDRB Sumber: BPS, 2014

136


Tabel tersebut menunjukkan pergeseran konsribusi per sektor dengan semakin menurunnya kontribusi beberapa sektor seperti pertanian, pertambangan dan penggalian, industry pengolahan dan jasa – jasa dan semakin meningkatnya kontribusi bebrapa sektor seperti listrik, gas dan air bersih, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, angkutan dan komunikasi serta keuangan, sewa dan jasa perusahaan. Hal tersebut menunjukkan pergeseran tumpuan perekonomian dari sektor pertanian ke sektor konstruksi, karena berbagai pembangunan yang dilakukan. Pembangunan ekonomi yang ditandai oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi, secara keseluruhan berdampak pada tumbuhnya perekonomian daerah secara dinamis, yang direfleksikan pada peningkatan pendapatan perkapita, terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya usaha mikro, kecil dan menengah dari tahun ke tahun. Selain itu, kegiatan investasi meskipun masih bertumpu pada investasi pemerintah, secara simultan menggerakkan elemen-elemen ekonomi lainya yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan domestik regional bruto. Selanjutnya pengeluaran pemerintah dan investasi swasta juga berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah

dan

kesejahteraan

masyarakat.

Hal

tersebut

tergambar

pada

peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Pada tahun 2014 PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 2.852.264 ( juta ) dan pada tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp 3.725.403 ( juta). Sementara PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2014 mencapai Rp.982.455 (juta) dan diperkirakan pada tahun 2016 mencapai Rp 1.144.323 (juta). Dari hasil perkembangan PDRB tersebut diatas, maka pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 7,87 persen lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya dan diperkirakan pada tahun 2016 mencapai 8,01 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik tersebut, maka secara langsung juga berdampak pada pendapatan pada tahun 2014 diperkirakan akan mencapai Rp. 16.746.896 dan pada tahun 2016 akan meningkat menjadi Rp 21.827.481 (atas dasar harga berlaku) Dengan melihat kemajuan kinerja ekonomi yang telah dicapai dan masalah yang dihadapi hingga tahun 2014, maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2016 adalah sebagai berikut ; a. Meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi

daerah;

melalui

pengembangan

sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif.

137


Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro serta pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pembangunan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi. b. Meningkatkan daya saing daerah; melalui peningkatan aksesibiltas daerah dan mendorong berkembangnya fasilitas wilayah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal ini mempengaruhi keberlangsungan usaha dan perekonomian

daerah

sehingga

dapat

mempertahankan

ketersediaan

lapangan kerja bahkan mungkin dapat menambah lapangan kerja. c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta; melalui peningkatan fasilitasi kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (publicprivate partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang memadai. d. Mengembangkan usaha ekonomi produktif; melalui penyediaan modal awal ( seed capital) dan pendekatan pemberian pinjaman kelompok ( a group lending approach ) dalam rangka membangun modal sosial kolektif, meningkatkan

kepemilikan

dan

pembentukan

modal

kelompok

serta

meningkatkan kepemilikan aset produktif.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah, yang dijabarkan sebagai berikut:

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah selanjutnya dianalisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah dituangkan kedalam tabel realisasi dan proyeksi/target pendapatan daerah, sebagai berikut:

138


Tabel 78 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barru KODE REK

2011

2012

2013

2014

Rata-rata Pertumb

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(%)

525.416.945.567,48

529.625.873.031,98

612.007.848.804,00

694.098.054.057,76

16.832.795.188,50

29.597.599.741,00

38.904.230.296,00

46.583.603.033,76 8.700.951.832,96

Uraian

4

PENDAPATAN DAERAH

4.1

Pendapatan Asli Daerah

4.1.1

Hasil Pajak Daerah

3.101.608.320,50

4.222.608.698,00

5.091.142.894,00

4.1.2

Hasil Retribusi Daerah

4.485.845.059,00

15.741.503.346,00

22.550.512.777,00

4.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4.536.188.449,00

4.456.330.798,00

4.677.799.752,00

5.440.253.578,00

6,50

4.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

4.709.153.360,00

5.177.156.899,00

6.584.774.873,00

16.520.094.070,80

62,67

4.2

Dana Perimbangan

365.693.503.445,00

428.158.964.697,00

484.054.531.583,00

540.104.376.560,00

13,91

4.2.1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

27.507.585.445,00

27.222.196.697,00

25.757.315.583,00

18.213.941.560,00

-11,90

4.2.2

Dana Alokasi Umum

299.206.618.000,00

358.904.488.000,00

417.942.379.000,00

471.135.015.000,00

16,38

4.2.3

Dana Alokasi Khusus

38.979.300.000,00

42.032.280.000,00

40.354.837.000,00

50.755.420.000,00

9,87

4.3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

142.890.646.933,98

71.869.308.593,98

89.049.086.925,00

107.410.074.464,00

-1,73

4.3.3

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

15.643.312.713,98

16.067.405.365,00

28.870.005.704,00

31,91

4.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

127.968.714.800,00

46.466.624.000,00

62.718.425.000,00

68.550.417.000,00

-6,47

4.3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Daerah Lainnya

1.120.000.000,00

9.759.371.880,00

10.263.256.560,00

9.989.651.760,00

257,96

13.801.932.133,98

9,92 42,34 42,54 88,26

15.922.303.552,00

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru, Tahun 2014 Tabel 79 Realisasi dan Proyeksi/Target PendapatanKabupaten Barru Tahun 2013 s.d.2017 NO REK

Uraian

-1

4

4.1

4.1.1

4.1.2

-2

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Tahun Berjalan

Proyeksi /Target

Proyeksi /Target

2013

2014

2015

pada Tahun 2016

pada Tahun 2017

-4

-5

-6

-7

-8

612.007.848.804,00

694.098.054.057,76

787.984.459.926,00

795.199.143.535,00

666.480.895.149,00

38.904.230.296,00

46.583.603.033,76

47.016.014.269,00

39.590.253.578,00

48.237.266.257,00

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah

5.091.142.894,00

22.550.512.777,00

8.700.951.832,96

15.922.303.552,00

8.670.000.000,00

8.500.000.000,00

12.911.436.769,00

24.000.000.000,00

5.410.000.000,00

5.440.253.578,00

25.200.000.000,00

Hasil Pengelolaan 4.1.3

Kekayaan

4.677.799.752,00

Daerah yang

5.440.253.578,00

5.712.266.257,00

Dipisahkan Lain-lain 4.1.4

Pendapatan Asli Daerah yang

6.584.774.873,00

16.520.094.070,80

20.024.577.500,00

1.650.000.000,00

17.325.000.000,00

139


Sah

Dana

4.2

Perimbangan

484.054.531.583,00

540.104.376.560,00

25.757.315.583,00

574.163.011.788,00

588.803.456.088,00

18.213.941.560,00

20.916.281.788,00

20.916.281.788,00

417.942.379.000,00

471.135.015.000,00

488.014.810.000,00

502.655.254.300,00

40.354.837.000,00

50.755.420.000,00

65.231.920.000,00

65.231.920.000,00

89.049.086.925,00

107.410.074.464,00

166.805.433.869,00

166.805.433.869,00

25.687.045.977,00

25.687.045.977,00

130.618.387.892,00

130.618.387.892,00

10.500.000.000,00

10.500.000.000,00

618.243.628.892,00

Bagi Hasil 4.2.1

Pajak/Bagi Hasil

21.962.095.877,00

Bukan Pajak 4.2.2

4.2.3

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

527.788.017.015,00

68.493.516.000,00

Lain-lain Pendapatan

4.3

Daerah yang

-

Sah Bagi Hasil Pajak 4.3.3

dari Provinsi dan Pemerintah

16.067.405.365,00

28.870.005.704,00

Daerah Lainnya Dana 4.3.4

Penyesuaian dan

62.718.425.000,00

Otonomi Khusus

68.550.417.000,00

Bantuan 4.3.5

Keuangan dari Provinsi dan

10.263.256.560,00

9.989.651.760,00

Daerah Lainnya

Sumber data: DPKD (Olahan Tahun 2014)

Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap objek pendapatan daerah yaitu dengan membandingkan antara yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan, sebagaimana table berikut: Tabel 80 Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kinerja **) ( % ) No Rek

Uraian

2011

2012

2013

2014

(%)

(%)

(%)

(%)

107% OT

104,74% OT

109,25 % OT

102,72 % OT

91,84 % UT

90,85 % UT

91,29 % UT

71,06 % UT

4

PENDAPATAN DAERAH

4.1


4.1.1

Hasil Pajak Daerah

4.1.2


4.1.3


140,19 % OT

98,03 % UT

103,13 % OT

82,17 % UT

4.1.4


198,96 % OT

142,78 % OT

188,14 % OT

102,48 % OT

4.2

Dana Perimbangan

4.2.1


133,14 % OT

93,98 % UT

104,17 % OT

95,51 % UT

4.2.2

Dana Alokasi Umum

100 % E

100 % E

100 % E

100 % E

4.2.3

Dana Alokasi Khusus

100 % E

100 % E

92,32 % UT

100 % E

4.3


4.3.3


102,53 % OT

114,37 % OT

117,47 % OT

122,30 % OT

140


4.3.4


96,02 % UT

100 % E

100,27 % OT

100 % E

4.3.5


6,05 % UT

78,24 % UT

97,75 % UT

95,13 % UT

Sumber data: DPKD (Olahan Tahun 2014) 3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Sumber pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016 diproyeksikan

bersumber

dari

pendapatan

asli

daerah

(

PAD),

dana

perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD meliputi: pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk dana perimbangan terdiri dari: dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukanpajak (sumber daya alam), dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Berdasarkan pertimbangan

realisasi

kemungkinan

dan

proyeksi

kebutuhan

pendapatan

pendanaan

daerah

dimasa

serta

mendatang,

selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBD. Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Tabel 81 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Barru Tahun 2016 No 1 1.1.

Uraian

(Rp)

Catatan

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang sah

1.2.

Proyeksi Tahun 2016

Dana Perimbangan

54.440.253.578 8.500.000.000 24.000.000.000 5.440.253.578 16.500.000.000 588.803.456.088

Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi 141


Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum

20.916.281.788 502.655.254.300

Dana Alokasi Khusus 1.3.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah

65.231.920.000 166.805.433.869

Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Kegiatan lanjutan Jumlah proyeksi penerimaan riil (a+b+c)

25.687.045.977 130.618.387.892 10.500.000.000

810.049.143.535

Sumber data: DPKD (Olahan) Tahun 2014 Arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah: a. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan dengan membangun ketaatan wajib pajak dengan pertumbuhan pengendalian dan pengawasan yang dibarengi dengan pertumbuhan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah. b. Mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan sehingga menghasilkan pendapatan. c. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi pada pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka pertumbuhan bagi hasil dan dana perimbangan keuangan dari pemerintah tingkat atas. d. Memantapkan perencanaan penerimaan Daerah sesuai dengan potensi sumbersumber pendapatan daerah yang sah. e. Mengembangkan sumber-sumber penerimaan yang potensial f.

Memantapkan dan melakukan perbaikan sistem akuntansi pendapatan daerah

g. Mengoptimalkan penerimaan sumber-sumber pendapatan yang ada sesuai ketentuan perundang-undangan dan

dilakukan secara terencana sesuai

kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi yang ada baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun yang bersumber dari penerimaan lainnya.

142


h. Pertumbuhan pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan PAD serta pertumbuhan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 minimal yang terkait langsung dengan pengelolaan belanja (belanja langsung maupun belanja tidak langsung) dalam APBD. Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja bantuan keuangan serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD. Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung. Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dituangkan dalam format tabel sebagai berikut. Tabel 82 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2013 s.d.2017 Jumlah NO REK

5.1

Uraian



Tahun Berjalan 2015

Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2016

316.309.973.801

346.900.553.138

426.946.254.453,48

525.584.901.483

2.382.353.636

3.720.580.790,52

5.191.298.053,98

5.191.298.035

7.683.295.500

12.215.005.150

21.800.000.000,00

21.800.000.000

364.096.422

363.726.131

500.000.000,00

500.000.000

Belanja Tidak Langsung

5.1.1

Belanja pegawai

5.1.2

Belanja bunga

5.1.3

Belanja subsidi

5.1.4

Belanja hibah

5.1.5

Belanja bantuan sosial

5.1.6

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*

217.812.500

143


5.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*

5.1.8

Belanja tidak terduga JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

B 5.2

28.885.311.716

35.152.007.892,00

56.100.000

35.152.007.892,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

355.898.943.575

363.199.865.210

492.589.560.399,46

591.228.207.410,00

Belanja Langsung

5.2.1

Belanja pegawai

17.811.471.720

11.387.662.500

11.816.258.000,00

7.338.125.447

5.2.2

Belanja barang dan jasa

95.806.754.628

114.378.240.832

153.124.551.522,00

205.120.961.530

5.2.3

Belanja modal

101.519.774.960

120.446.078.973

154.900.001.787,00

199.959.469.764

215.138.001.308

246.211.982.305

319.840.811.309

412.418.556.741

571.036.944.883,00

609.411.847.514,52

812.430.371.708,46

1.003.646.764.151,00

C D

JUMLAH BELANJA LANGSUNG TOTAL JUMLAH BELANJA

Sumber: DPKD (Olahan) Tahun 2014 Tabel 83 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Barru Tahun 2013 s.d. 2015 No Rek

Uraian

2012 (Rp)

2013 (Rp)

2014 (Rp)

2015 (Rp)

Rata-rata Pertumbuhan (%)

5.1


5.1.1

Belanja pegawai

5.1.2

Belanja bunga

5.1.3

Belanja subsidi

5.1.4

299.460.859.770

316.309.973.801

346.900.553.138

426.946.254.453,48

12,79

4.000.000.000

2.382.353.636

3.720.580.790,52

5.191.298.053,98

18,42

Belanja hibah

2.787.933.000

7.683.295.500

12.215.005.150

21.800.000.000,00

104,35

5.1.5


1.300.000.000

364.096.422

363.726.131

500.000.000,00

-11,54

5.1.6


5.1.7


22.770.000.000

28.885.311.716

5.1.8

Belanja tidak terduga

300.000.000

56.100.000

B

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

330.619.492.770

355.898.943.575

35.152.007.892,00

363.199.865.210

8,95

3.000.000.000,00

-27,10

492.589.560.399,46

15,11

Sumber : DPKD (Olahan) Tahun 2014 Arah Kebijakan Pemerintah daerah dalam rangka belanja daerah antara lain: a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja melalui pertumbuhan disiplin anggaran dan pengeluaran dana sesuai kebutuhan riil. b. Mengoptimalkan

belanja

dalam

rangka

menuju

pertumbuhan

pembangunan kepada masyarakat secara proporsional. c.

Melakukan

pemantapan

dan

perbaikan

sistim

akuntansi

belanja

berdasarkan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP). 144


d. Meningkatkan peran dan fungsi pengelola keuangan SKPD (Bendara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, PPK-SKPD dan PPTK).

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya ( SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus

anggaran,

harus

diantisipasi

kebijakan-kebijakan

yang

akan

berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut: Tabel 84 Proyeksi/Target Penerimaan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan No Uraian 1 PENDAPATAN 1.1. Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah

Proyeksi 2016 ( Rp ) 54.440.253.578 8.500.000.000,00 24.000.000.000,00 5.440.253.578,00 16.500.000.000,00 145


1,2

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

1,3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian dan otonomi khusus

Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya Jumlah (a) 2 Penerimaan Pembiayaan Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Pengembalian Utang Penerimaan Piutang Jumlah (b) 3 Proyeksi Silpa Riil Saldo Kas Neraca Daerah Dikurangi: Kewajiban Kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan Kegiatan lanjutan Jumlah (c) Jumlah Kapasitas Keuangan Daerah (a) + (b) + (c) Sumber : DPKD (Olahan) Tahun 2014

No Rek

588.803.456.088 20.916.281.788,00 502.655.254.300,00 65.231.920.000,00 166.805.433.869

25.687.045.977,00 130.618.387.892,00 10.500.000.000,00

Tabel 85 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2016 Proyeksi Tahun 2016 Uraian ( Rp ) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 669.031.157.598 Anggaran Sebelumnya Pelampauan penerimaan PAD 14.670.524.685 Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan 588.437.253.455 Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan 9.476.221.503 Daerah Yang Sah Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 146


Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan Kegiatan lanjutan Pencairan Dana Cadangan Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank Penerimaanhasil penerbitan Obligasi daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah Penerimaan piutang daerah dari pemerintah Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank

12.557.157.955 43.890.000.000

0

317.625.000

317.625.000 431.449.863 431.449.863

Sumber : DPKD (Olahan)Tahun 2014 Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya ( SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

147


Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah, seperti Penyelesaian Pembayaran Pokok Utang dan Penyertaan Modal. Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut: Tabel 86 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Pembiayaan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2013 s.d.2017 Jumlah NO

1

Jenis Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan

2



Tahun berjalan 2015

Proyeksi /Target pada Tahun 2016


3

4

5

6

7

30.945.911.764

31.564.829.999,75

32.196.126.599,74

31.564.829.999,75

32.196.126.599,74

1.020.000.000

1.040.400.000,00

3.114.091.889,56

3.176.373.727,35

6.1

Penerimaan Pembiayaan

6.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

6.1.2

Pencairan Dana Cadangan

-

6.1.3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

-

6.1.4

Penerimaan Pinjaman Daerah

185.382.000

6.1.5

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

275.000.000

6.1.6

Penerimaan Piutang Daerah

6.1.7

Penerimaan Kembali Dana Kemitraan dengan Pihak Ketiga JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

6,2

Pengeluaran Pembiayaan

6.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

6.2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

6.2.3

Pembayaran Pokok Utang

6.2.4

Pemberian Pinjaman Daerah

46.875.083.702

86.045.664.623,67

69.950.000

14.695.000

5.000.000

47.350.160.702

86.120.614.624

30.945.911.764

2.000.000.000

2.000.000.000 3.053.031.264

1.000.000.000 3.053.031.264,27

-

Pembayaran Pokok 6.2.5 Utang Kepada Pihak Ketiga 6.2.6

Pembayarn Kontruksi Dalam Pengerjaan JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

-

2.445.911.764,46

2.495.908.110,44

2545826272,65

2.000.000.000

5.053.031.264

6.498.943.029

6.630.000.000

6.762.600.000

45.350.160.702

81.067.583.359

24.446.968.736

24.934.830.000

25.433.526.600

Sumber: DPKD (Olahan)Tahun 2014

148


Tabel 87 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2013 s.d. 2017 NO

Uraian Realisasi 2013

1

2

4.1


4.1.1

Hasil Pajak Daerah

4.1.2


4.1.3


4.1.4


4.2

Dana Perimbangan

4.2.1


4.2.2

Dana Alokasi Umum

4.2.3

Dana Alokasi Khusus

4.3


4.3.3


4.3.4


4.3.5


A

JUMLAH PENDAPATAN 5.1

Belanja pegawai

5.1.2

Belanja bunga

5.1.3

Belanja subsidi

5.1.4

Belanja hibah

5.1.5


5.1.6


5.1.7


5.1.8

Belanja tidak terduga

5.2

3

4

Tahun Berjalan 2015

5


6

7

38.904.230.296

46.583.603.034

47.016.014.269

5.091.142.894

8.700.951.833

8.670.000.000

8.500.000.000

12.911.436.769

24.000.000.000

25.200.000.000

5.410.000.000

5.440.253.578

5.712.266.257

22.550.512.777

15.922.303.552

54.440.253.578


4.677.799.752

5.440.253.578

6.584.774.873

16.520.094.071

484.054.531.583

540.104.376.560

25.757.315.583

18.213.941.560

417.942.379.000

471.135.015.000

40.354.837.000

50.755.420.000

89.049.086.925

107.410.074.464

16.067.405.365

28.870.005.704

25.687.045.977

25.687.045.977

62.718.425.000

68.550.417.000

130.618.387.892

130.618.387.892

10.263.256.560

9.989.651.760

10.500.000.000

10.500.000.000

612.007.848.804

20.024.577.500

574.163.011.788

16.500.000.000

48.237.266.257

17.325.000.000

588.803.456.088

618.243.628.892

20.916.281.788

20.916.281.788

21.962.095.877

488.014.810.000

502.655.254.300

527.788.017.015

65.231.920.000

65.231.920.000

68.493.516.000

166.805.433.869

166.805.433.869

694.098.054.058

787.984.459.926

810.049.143.535

316.309.973.801

346.900.553.138

426.946.254.453

525.584.901.483

2.382.353.636

3.720.580.791

5.191.298.054

5.191.298.035

7.683.295.500

12.215.005.150

21.800.000.000

21.800.000.000

364.096.422

363.726.131

500.000.000

500.000.000

35.152.007.892

35.152.007.892

-

666.480.895.149


5.1.1

B

Realisasi 2014

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

217.812.500

28.885.311.716

3.000.000.000

3.000.000.000

355.898.943.575

56.100.000 363.199.865.210

492.589.560.399

591.228.207.410

17.811.471.720

11.387.662.500

11.816.258.000

7.338.125.447

95.806.754.628

114.378.240.832

153.124.551.522

205.120.961.530

101.519.774.960

120.446.078.973

154.900.001.787

199.959.469.764

215.138.001.308

246.211.982.305

319.840.811.309

412.418.556.741

571.036.944.883

609.411.847.515

812.430.371.708

1.003.646.764.151

84.686.206.543

(24.445.911.782)

(193.597.620.616)

666.480.895.149

86.045.664.624

30.945.911.764

31.564.830.000

32.196.126.600

Belanja Langsung

5.2.1

Belanja pegawai

5.2.2

Belanja barang dan jasa

5.2.3

Belanja modal

C

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

D

TOTAL JUMLAH BELANJA Surplus/Defisit

40.970.903.921

6.1

Penerimaan Pembiayaan

6.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

6.1.2

Pencairan Dana Cadangan

-

6.1.3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

-

6.1.4

Penerimaan Pinjaman Daerah

46.875.083.702

185.382.000

149


6.1.5

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

6.1.6

Penerimaan Piutang Daerah

6.1.7

Penerimaan Kembali Dana Kemitraan dengan Pihak Ketiga

275.000.000

69.950.000

-

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6,2

Pengeluaran Pembiayaan

6.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

6.2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

6.2.3

Pembayaran Pokok Utang

6.2.4

Pemberian Pinjaman Daerah

14.695.000

5.000.000

47.350.160.702

86.120.614.624

30.945.911.764

31.564.830.000

32.196.126.600

1.000.000.000

1.020.000.000

1.040.400.000

3.053.031.264

3.114.091.890

3.176.373.727

2.445.911.764

2.495.908.110

2.000.000.000

2.000.000.000 3.053.031.264

-

Pembayaran Pokok 6.2.5 Utang Kepada Pihak Ketiga 6.2.6

Pembayarn Kontruksi Dalam Pengerjaan JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

H

-

2.545.826.273

2.000.000.000

5.053.031.264

6.498.943.029

6.630.000.000

6.762.600.000

45.350.160.702

81.067.583.359

24.446.968.736

24.934.830.000

25.433.526.600

PAGU ANGGARAN

Sumber : DPKD (Olahan)Tahun 2014

Sementara itu untuk neraca daerah digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 88 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah No.

1 1.1.

ASET ASET LANCAR

1.1.1.

Kas

1.1.2.

Piutang

1.1.3.

Persediaan

1.2.

ASET TETAP

1.2.1.

Tanah

1.2.2.

Peralatan dan Mesin

1.2.3.

Gedung dan Bangunan

1.2.4.

Jalan, irigasi, dan Jaringan

1.2.5.

Aset Tetap Lainnya

1.2.6.

2.014

Rata-rata Pertumbuhan

(Rp)

(Rp)

(% )

2.299.487.457.814

1.849.764.932.110

2.149.970.165.014

58.807.497.159

485.006.155.185

93.570.396.366

146.192.163.566

54.038.701.493

479.151.201.667

409.579.750

2011

2012

2013

(Rp )

(Rp)

1.754.969.532.294

Uraian

Konstruksi Dalam Pengerjaan

1.2.7.

dst……………….

1.3.

ASET LAINNYA

86.084.547.267

134.107.358.442

1.623.016.199

3.343.496.615

3.741.012.178

4.359.215.916

4.231.937.319

4.142.352.485

8.343.792.947

1.680.829.551.703

1.798.206.431.180

1.710.757.118.216

1.978.796.763.843

168.823.521.167

171.314.465.047

172.615.748.487

173.413.872.007

143.937.780.222

165.496.809.367

389.725.547.463

439.497.327.379

471.261.457.070

528.140.221.551

853.657.021.348

925.811.683.594

949.765.489.720

1.048.959.051.366

39.750.688.142

47.809.697.120

51.539.963.520

54.615.437.145

84.934.993.361

48.276.448.673

65.574.459.419

1.072.974.838

172.595.206.937

15.332.483.432

16.274.871.449

45.437.417.528

-

-

Tagihan tuntutan Ganti Kerugian Daerah

-

-

-

1.3.3.

Kemitraan Dengan Pihak Kedua

522.483.432

464.871.449

460.883.835

1.3.4.

Aset Tak Berwujud

1.3.5.

Aset Lain-Lain

1.3.6.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

KEWAJIBAN

2.1.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2.1.1.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga

2.1.2.

Uang Muka Dari Kas Daerah

253,48 138,05 32,13 5,93 0,90 4,99 10,69 7,16 11,35 -35,23

24.981.237.604

46,77 -33,33

Tagihan Penjualan Angsuran

1.3.2.

2

233,42

0,00

1.3.1.

JUMLAH ASET DAERAH

9,23

22.718.708.764

0,00 457.883.835

-4,18 0,00

-

-

22.257.824.929

24.523.353.769

14.810.000.000

15.810.000.000

1.754.969.532.294

2.299.487.457.814

1.849.764.932.110

2.149.970.165.014

239.879.923

174.268.815

16.584.627.139

42.768.402.763

239.879.923

174.268.815

8.106.992.150

4.602.444.630

575.650.143

3,39 -64,42

16.584.627.139

22.103.893

42.768.402.763

25.965.064

9,23 3182,41

3182,41

-41,76

-100,00

150


2.1.3.

Pendapatan Diterima Dimuka

2.1.4.

Utang Jangka Panjang

3 3.1.

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR

3.1.1.

SILPA

3.1.2.

Pendapatan yang ditangguhkan

3.1.3.

Cadangan Piutang

3.1.4.

Cadangan Perse diaan

3.1.5. 3.2.

Dana Yg. Disediakan Pembayaran Jangka Pendek EKUITAS INVESTASI

3.2.1.

Diinvestasikan Aset tetap

3.2.2.

Diinvestasikan Aset Lainnya

3.2.3.

Dana Yg.sisediakan

3.2.4

Pembayaran Utang Jangka Panjang Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

-85,62

19.652.210.916

8.475.068.815

45.795.468.964

45.795.468.964

45.795.468.964

42.742.437.699

1.686.596.850.291

1.811.902.052.005

1.957.196.973.992

1.995.212.151.262

32.415.674.966

40.540.439.688

76.985.769.227

12.097.164.124

5,80 10,23 -100,00

55.971.432.091

-76,56

184.828.670

31.491.000

409.579.750

1.623.016.199

3.343.496.615

12.359.000

4.359.215.916

4.231.937.319

4.142.352.485

3.741.012.178

(28.509.381.461)

(13.265.715.497)

(16.562.523.246)

8.343.792.947

1.654.181.175.325

1.771.361.612.317

1.880.211.204.765

1.983.114.987.138

1.797.206.431.181

1.882.707.512.371

1.978.796.763.843

22.718.708.764

24.981.237.604

(45.795.468.964)

(42.742.437.700)

20.580.452.593

22.079.423.390

3.823.546.533.242

4.187.950.719.039

1.680.829.557.706

-2,22

522.483.432

464.871.449

(45.795.468.953)

(45.795.468.963)

18.624.609.151

19.485.778.651

3.441.806.262.508

4.111.563.778.634

16.778.750

100,88 -4,91

-59,66 6,23 5,59 1595,34 -2,22

5,84

7,33

Sumber : DPKD (Olahan)Tahun 2014

151


BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 berdasarkan acuan yang ada dalam RPJMD dan memperhatikan usulan yang telah melalui pembahasan dalam forum musrenbang yang melibatkan berbagai pihak (multi stakeholder) yang kemudian diselaraskan dengan program dari SKPD dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Penyusunan prioritas pembangunan ini juga tetap mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan nasional dan kondisi umum daerah, provinsi maupun nasionalyang dihadapi termasuk adanya masalah mendesak yang perlu segera diatasi, serta penyesuaian

dengan

ketersediaan

sumberdaya

yang

dimiliki

terutama

sumberdaya finansial.

1.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam RPJMD

Kabupaten Barru adalah sebagai berikut: A. Meningkatnya kualitas manusia Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: a) Meningkatnya angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar anak usia dini SD, SLTP, dan SLTA dan angka melanjutkan sekolah; b) Menurunnya angka buta huruf secara signifikan; c) Meningkatnya kualitas guru; d) Meningkatnya sarana prasarana; e) Meningkatnya proses belajar mengajar; f)

Meningkatnya luaran pendidikan SD, SLTP, SLTA;

g) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan; h) Meningkatnya PHBS masyarakat serta terwujudnya lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan; i)

Meningkatnya efektifitas pelayanan perawatan dan pengobatan penyakit;

j)

Meningkatnya status gizi masyarakat;

k) Menurunnya angka kematian bayi, balita dan ibu hamil/melahirkan; l)

Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan, tekhnologi, obatobatan, dokter dan paramedis;

152


m) Terpenuhinya

kebutuhan

sarana/prasarana

kesehatan,

tekhnologi

kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai bidangnya; n) Meningkatnya kemampuan tangkal atas penyakit menular dan penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, Flu Burung serta potensi penyakit/gangguan kesehatan akibat pemanasan global; o) Terkendalikannya pertumbuhan penduduk.

B. Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan social masyarakat Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah : a) Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin; b) Terjadinya transformasi struktur perekonomian yang berimbang antara sektor primer, sekunder dan tersier; c) Terciptanya jaringan kerjasama dengan lembaga mitra lainnya; d) Meningkatnya produksi dan produktivitas yang semakin berkualitas; e) Meningkatnya populasi ternak besar yang bersinergi dengan intensifikasi tanaman pangan; f)

Meningkatnya produksi ternak unggas;

g) Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya; h) Meningkatnya sarana prasarana penangkapan; i)

Meningkatnya produksi dan penyerapan tenaga kerja industri, UMKM;

j)

Optimalnya eksploitasi sumber-sumber pertambangan bernilai ekonomis tinggi;

k) Meningkatnya kelestarian ekologi dan sumber daya alam; l)

Tertanganinya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial;

m) Berkembangnya kegiatan kepemudaan; n) Berkembangnya kegiatan keolahragaan; o) Meningkat dan meluasnya apresiasi seni daerah; p) Teraktualisasikannya situs dan karya kebudayaan lokal asli; q) Berkembangnya destinasi dan event wisata; r)

Berkembangnya partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah, lembaga ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan;

s) Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; t)

Berkembangnya koperasi sebagai bagian dari gerakan sosial masyarakat.

153


C. Terpeliharanya

dan

semakin

meningkatnya

kebersamaan

antar

berbagai unsur dalam tatanan daerah Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah : a) Berkembang dan terpeliharanya saling kepercayaan, saling bantu serta kepatuhan kepada norma kebersamaan; b) Teraktualisasikannya nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan lokal asli; c) Berkembangnya kualitas tatanan pada tingkat lokalitas desa/kelurahan; d) Tertanamkannya nilai-nilai kesadaraan berdemokrasi pada masyarakat dan pelaku politik.

D. Terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya alam Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: a) Terlestarikannya sumber daya alam; b) Terpeliharanya kualitas lingkungan yang baik; c) Terciptanya sistem penanganan bencana yang tanggap, efektif dan efisien; d) Terciptanya kesiapan dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim

terhadap

produksi

pertanian,

ketahanan

pangan,

gangguan

kesehatan dan keragaman hayati; e) Terjaganya

keharmonisan

dalam

bentuk

interaksi

antar

kelompok,

golongan, lapisan dan pemangku kepentingan; f)

Semakin harmonisnya kehidupan sosial dan tingginya kepatuhan kepada hukum;

g) Terwujudnya kesadaran dan penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia.

E. Meningkatnya daya saing daerah Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: a) Terpenuhinya kebutuhan jalan-jembatan dan pelabuhan bagi angkutan dan perlintasan orang/barang; b) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur angkutan darat; c) Terpenuhinya fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/kemandirian wilayah; d) Terpeliharanya keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya; e) Berkembangnya wilayah perkotaan/agropolitan, wilayah industri dan kawasan strategis;

154


f)

Tertanganinya wilayah banjir dan wilayah kekeringan;

g) Berkembangnya keadaan kondusif bagi penanaman modal dalam negeri dan asing; h) Berkembangnya jaringan kerjasama antar daerah.

F. Semakin fungsionalnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja dalam tatanan pemerintah dan sosial kemasyarakatan Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: a) Semakin tingginya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama; b) Terciptanya suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan masyarakat.

G. Terwujudnya

pelayanan

umum

yang

efektif

dan

efisien

dan

memuaskan masyarakat Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: a) Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif; b) Meningkatnya kualitas fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan DPRD; c) Meningkatnya

kualitas

pemerintahan

pelayanan kemasyarakatan,

dan pembangunan;

d) Tercapainya kapasitas yang bersesuaian dengan tuntutan perwujudan kepemerintahan

yang

baik

dan

saling

memberdayakan

dengan

kelembagaan masyarakat; e) Meningkatnya tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah; f)

Terciptanya pelayanan publik yang prima;

g) Terciptanya pengelolaan kependudukan dan catatan sipil yang tertib; h) Berkembangnya sistem pelayanan yang menjamin efektifitas, efisiensi dan kepuasan pelanggan; i)

Berkembangnya organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif;

j)

Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur.

155


1.2

Prioritas Pembangunan

1.2.1 Prioritas Kabupaten Berdasarkan permasalahan dan tantangan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya dan keamanan yang dihadapi tahun 2016, maka tema

pembangunan

tahun

2016

adalah

PENINGKATAN

KUALITAS

MANUSIA YANG TAAT ASAS DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI TATA KELOLA YANG BAIK DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH. Sementara prioritas pembangunan pada tahun 2016 diarahkan pada: 1. Peningkatan akses, kualitas dan pemerataan pendidikan; 2. Peningkatan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dan efektifitas program penanggulangan kemiskinan; 3. Peningkatan akses, kualitas dan pemerataan kesehatan; 4. Peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat dan pelayanan umum melalui reformasi birokrasi; 5. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan aktualisasi peran dan fungsi agama; 6. Peningkatan ketahanan ekonomi daerah; 7. Peningkatan daya saing daerah.

1.2.2 Integrasi antara prioritas nasional, provinsi dan Kabupaten Berbagai prioritas yang direncanakan baik ditingkat nasional provinsi maupun kabupaten memiliki keterkaitan dan saling mendukung anatara satu dengan yang lainnya. Integrasi antara prioritas nasional, provinsi dan kabupaten dapat dilihat melalui dukungan prioritas kabupaten terhadap prioritas nasional dan provinsi yaitu : 1. Peningkatan akses, kualitas dan pemerataan pendidikan Prioritas ini mendukung prioritas nasional dalam pelaksanaan program Indonesia pintar. Prioritas ini juga mendukung prioritas provinsi dalam pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan , kebudayaan dan pembangunan kesehatan. 2. Peningkatan

pemenuhan

hak-hak

dasar

masyarakat

miskin

dan

efektifitas program penangggulangan kemiskinan Prioritas ini mendukung beberapa prioritas nasional yaitu program Indonesia kedaulatan

pintar,

program

pangan,

pengembangan

Indonesia

kedaulatan

wilayah,

sehat,

energy

pembangunan

perumahan

dan

kawasan

rakyat,

ketenagalistrikan, khusus

daerah 156


tertinggal, pembangunan perkotaan dan pedesaan serta tata ruang dan pertanahan. Prioritas ini juga mendukung prioritas provinsi dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. 3. Peningkatan akses, kualitas dan pemerataan kesehatan. Prioritas ini mendukung prioritas nasional dalam pelaksanaan program Indonesia sehat. Prioritas ini juga mendukung prioritas provinsi dalam pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan , kebudayaan dan pembangunan kesehatan. 4. Penimgkatan kualitas kelembagaan masyarakat, pelayanan umum melalui reformasi birokrasi. Prioritas ini mendukung beberapa prioritas nasional yaitu revolusi mental,pengelolaan desentralisasi dan otonomi daerah, kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi serta tata kelola dan reformasi birokrasi. Prioritas ini juga mendukung prioritas

provinsi

dalam

peningkatan

kapasitas

birokrasi

dan

kelembagaan. 5. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan aktualisasi peran dan fungsi agama Prioritas ini mendukung beberapa prioritas nasional yaitu revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia serta revolusi mental. Prioritas ini juga mendukung prioritas

provinsi

dalam

peningkatan

kapasitas

birokrasi

dan

kelembagaan. 6. Peningkatan ketahanan ekonomi Prioritas ini mendukung beberapa prioritas nasional yaitu kedaulatan pangan,

kedaulatan

energy

dan

ketenagalistrikan,

kemaritiman,

industry, pariwisata, inovasi dan teknologi, pengembangan wilayah serta tata ruang dan pertanahan. Prioirtas ini juga mendukung beberapa prioritas provinsi yaitu pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah dan pengembangan kawasan strategis. 7. Peningkatan daya saing daerah Prioritas ini mendukung beberapa prioritas nasional yaitu kedaulatan pangan,

kedaulatan

energy

dan

ketenagalistrikan,

kemaritiman,

industry, pariwisata, inovasi dan teknologi, pengembangan wilayah serta tata ruang dan pertanahan. Prioirtas ini juga mendukung beberapa prioritas

provinsi

yaitu

pengembangan

pendidikan,

kepemudaan, 157


keolahragaan , kebudayaan dan pembangunan kesehatan, peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah dan pengembangan kawasan strategis, peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan.

158


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada tahun 2016 merupakan hasil dari musrenbang tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan yang dipaduserasikan dengan rencana kerja SKPD tahun 2016. Rencana kerja SKPD tersebut mengacu kepada renstra SKPD yang merupakan turunan dari RPJMD

Kabupaten

Barru

tahun

2010-2015.

Pemaduserasian

tersebut

dilakukan melalui forum SKPD yang dihadiri oleh delegasi kecamatan dan utusan SKPD. Selanjutnya, hasil pemaduserasian tersebut difinalisasi pada musrenbang kabupaten yang dihadiri oleh delegasi desa/kelurahan dan kecamatan, SKPD provinsi, DPRD provinsi serta seluruh stakeholder ditingkat kabupaten, seperti LSM, Tokoh Pendidikan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan lainnya yang berjumlah 250 orang. Hal ini ditandai dengan berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD Kabupaten Barru . Adapun program dan kegiatan rencana kerja pemerintah Kabupaten Barru tahun 2016 dapat di lihat pada lampiran 1. Adapun rencana program prioritas kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut : No

1

Prioritas Program Prioritas Kabupaten Peningkatan akses, Program Peningkatan kualitas dan peran serta kepemudaan pemerataan pendidikan; Program Pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga

Program Pendukung Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pendidikan Non Formal

Program Pengelolaan keragaman budaya

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa

Program Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prorgram Peningkatan Kapasitas Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengurangan Resiko Bencana

159


Program Perencanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2

Peningkatan pemenuhan hakhak dasar masyarakat miskin dan efektifitas program penanggulangan kemiskinan;

Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Program percepatan pembangunan pedesaan

Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pertanian

Program Perencanaan pembangunan Ekonomi

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengembangan Perumahan

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

Program lingkungan sehat perumahan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) Dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya Program pembinaan anak terlantar Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Program Penataan Administrasi Kependudukan Keluarga Berencana Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

160


3

4

Peningkatan akses. Program pencegahan dini Kualitas dan dan penanggulangan pemerataan korban bencana alam kesehatan; Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat dan pelayanan umum melalui reformasi birokrasi;

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Upaya Kesehatan Masyarakat Obat dan perbekalan kesehatan Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Pengadaaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit paru-paru/Rumah sakit Mata Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Program Pengembangan Otonomi Daerah Program Peningkatan pelayanan publik

Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah Desa

Pengawasan obat dan makanan

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba termasuk HIV/AIDS

Program Pembinaan dan produksi pertanian

Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program Pendidikan Politik Masyarakat

161


Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Program Penerapan Kepemerintahan yang baik Program Prencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Program Pengembangan Wawasan kebangsaan

Program Tanggap Darurat Kebencanaan

Program Peningkatan dan pengembangan statistik Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Program Operasi Penanggulangan Bencana

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Program Pelayanan administrasi Perkantoran

Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi

Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin Program Keluarga Berencana Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kegiatan KDH Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yg mandiri

162


Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru, yang lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba termasuk HIV/AIDS

Program Peningkatan peran perempuan di perdesaan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Program Kerjasama Pembangunan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pendidikan Kedinasan Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS Program Peningkatan disiplin aparatur Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

163


Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaraan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kesadaran Hukum dan HAM Program peningkatan kerjasama antar PEMDA Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa

5

6

Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan aktualisasi peran dan fungsi agama; Peningkatan ketahanan ekonomi daerah;

Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

Program Penciptaan iklim usaha UMKM yang kondusif Program Pengembangan budidaya perikanan Program Pengembangan industri kecil dan menengah Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM Program pengembangan lembaga ekonomi

Program Penguatan Kelembagaan, Komunikasi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga Program Penerapan Kepemerintahan yang baik Program Pemberdayaan Potensi Keamanan Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program Perlindungan Dan Konsevasi Sumber Daya Hutan Program Perencanaan pembangunan Ekonomi 164


pedesaan Program Pengembangan Otonomi Daerah Program Pengembangan perikanan tangkap Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / Perkebunan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Program Pembinaan dan Pengadaan Pengelolaan Usaha Pertambangan Sumber Daya Mineral dan Batubara Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengelolaan kekayaan Budaya Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program perlindungan dan Konservasi Sumber daya alam Program Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan Sumber Daya Alam Program Pengendalian Banjir Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Program Pembinaan dan Pengembangan Air Bawah Tanah

165


7

Peningkatan daya saing daerah.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program Tanggap Darurat Jalan Dan Jembatan Program Pengembangan Pengelolaan Dan Konversi Sungai, Dananu Dan Sumber Daya Air Lainnya

Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / Perkebunan Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan Program percepatan pembangunan pedesaan Program Peningkatan Promosi dan kerja sama Investasi Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Program Pembinaan dan Pengadaan Pengelolaan Usaha Pertambangan Sumber Daya Mineral dan Batubara Program Pengelolaan kekayaan budaya Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan pemasaran pariwisata Program Lingkungan sehat perumahan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

166


Program Peningkatan Mitigasi Bencana Aalam Laut Dan Prakiraan Iklim Laut Program Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Geologi & Mitigasi Bencana Geologi Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Teknologi serta Teknologi Baru Program Pembinaan dan Pengadaan Pengelolaan Usaha Pertambangan Sumber Daya Mineral dan Batubara Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Teknologi dan Teknologi Baru Program Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan Program Peningkatan dan Pengamanan lalu lintas Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

167


Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa Program Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan Program Pengendalian pemanfaatan ruang Program Pembangunan saluran drainase perkotaan dan perdesaan Program Pengendalian Banjir Program Peningkatan fasilitas penerangan jalan Program Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

168


BAB VI PENUTUP Dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Pemerintah Kabupaten Barru menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016. RKPD Tahun 2016 merupakan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Barru dalam menyusun kebijakan publik yaitu kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016. RKPD Tahun 2016 dijabarkan

lebih

lanjut

dalam

dokumen

Kebijakan

Umum

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) masingmasing. Renja-SKPD tersebut sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan untuk tahun 2016. Dalam kaitan itu, maka DPRD bersama dengan masyarakat perlu memberi

dukungan

direalisasikan

secara

sepenuhnya optimal

agar dan

program-program mencapai

tersebut

sasaran.

dapat

Keberhasilan

pelaksanaan RKPD tahun 2016 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak. Pada akhir tahun anggaran 2016, setiap kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Tupoksi masingmasing. Pelaksanaan evaluasi meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maupun kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Barru. Ditetapkan di Barru Pada Tanggal 24 Juli 2015 BUPATI BARRU

ANDI IDRIS SYUKUR

169

Rencana Ke rja Pemerintah Daerah Kabupaten B arru Tahun 2016 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents