BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang memuat program dan arah kegiatan prioritas tahunan pemerintah provinsi. Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi yang relatif masih

baru

yang

merupakan

pemekaran

dari

Provinsi

Kalimantan Timur (UU No. 20 Tahun 2012), membutuhkan suatu pedoman pembangunan. Pedoman pembangunan tersebut memuat seluruh aspek pembangunan yang dituangkan dalam visi, misi dan arah kebijakan. Dengan semakin cepatnya dan besarnya pengaruh dari pasar global terhadap perkembangan daerah, maka pedoman pembangunan Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat mengakomodasi rencana pembangunan tahunan. Seperti yang diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 17 Tahun 2007, pedoman yang dimaksud adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2016 memasuki tahun ketiga masa transisi DOB. Ada banyak tantangan yang sudah dilewati, tapi ada juga harapan yang belum tercapai, terkait kondisi sosial, ekonomi, budaya, infrastruktur serta layanan publik yang lainnya. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya disebut RKP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tahunan. Sebagaimana substansi keberadaannya, dokumen RKP Daerah menjadi suatu kerangka strategis yang menjadi arah terhadap

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

1

setiap upaya, keputusan dan tindakan pembangunan dalam periode jangka pendek. Dalam hal ini Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

maka

RKPD

ini

masih

mengacu

pada

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dengan arah kebijakan umum RPJMN Tahun 2015-2019 pada upaya, (a). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inkusif dan berkelanjutan, (b). Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan, (c).Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, (d).Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim, (e).Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh, (f).Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, (g).Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dengan Visi Pembangunan yaitu “ INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”. Dalam mewujudkan visi pembangunan tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional, yaitu : 1.

Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;

2.

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

3.

Mewujudkan masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum;

4.

Mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bersatu;

5.

Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;

6.

Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari;


2

7.

Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;

8.

Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional,

Pemerintah

juga

memperhatikan

komitmen

yang

dibangun

bersama dengan 189 negara anggota Perserikatan BangsaBangsa lainnya untuk mewujudkan Millenium Development Goals (MDGs), yang terdiri : 1.

Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan;

2.

Memberlakukan pendidikan dasar yang universal;

3.

Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan;

4.

Menurunkan angka kematian anak;

5.

Memperbaiki kesehatan maternal;

6.

Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya;

7.

Menjamin kesinambungan lingkungan hidup;

8.

Membangun kemitraan global untuk pembangunan. Momentum suksesi kepemimpinan di Provinsi Kalimantan

Utara

dimaksud

secara

periodisasi

bersamaan

dengan

berakhirnya periode pemerintahan transisi DOB Kalimantan Utara. Hal ini mengisyaratkan bahwa perlunya disusun kembali skenario masa depan yang dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Kalimantan

Utara

periode

2016

–

2021

sebagai

perwujudan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dengan tetap berpedoman pada RPJMN periode 2014 – 2019. Momentum inilah yang akan menjadi ruh dari penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 sebagai tahun terakhir menuju kemandirian Provinsi

Kalimantan

Utara

untuk

menyongsong

tahapan

selanjutnya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

3

Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016 diupayakan sinergis dan sinkron dengan kebijakan pemerintah melalui 4 (empat) pilar pembangunan, yaitu pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment, mendukung aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, meningkatkan keterkaitan antar sektor dan antar wilayah, serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung

lingkungan

guna

mewujudkan

pembangunan

berkelanjutan. RKPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016 dan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016. Disamping itu juga menjadi

pedoman

penyusunan

RKPD

Tahun

2016

bagi

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Alur penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.


4

PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD PROVINSI

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI

MUSRENBANG RKPD PROVINSI

PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPD PROVINSI

PENETAPAN RKPD PROVINSI

Hasil Musrenbangnas RKP/RKP Penelaahan Pokok-pokok pikiran DPRD provinsi

Penelaahan Terhadap RPJMN Pengolahan data dan informasi

Evaluasi Rancangan Awal RKP Nasional.

Analisis Gambaran Umum Kondisi daerah provinsi

Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah beserta pagu indikatif

Perumusan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah provinsi

Penyelarasan Penyajian Ranc Akhir RKPD

Konsultasi Konsultasirancangan rancangan akhir akhirRKPD RKPDProvinsi Provinsi kekeMendagri Mendagri

dokumen RKPD provinsi tahun berjalan

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Penyelarasan Rencana program dan prioritas daerah beserta Pagu Indikatif

Perumusan hasil Musrenbang RKPD Provinsi

sesuai

Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif

Sinkronisasi hasIl Musrenbang RKPD Provinsi Penetapan PerKDH ttg RKPD Provinsi

Verifikasi tidak

RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI ·∙ pendahuluan; ·∙ evaluasi Hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan; ·∙ rancangan kerangka ekonomi daerah Dan kebijakan keuangan daerah; ·∙ prioritas dan sasaran pembangunan daerah; ·∙ rencana program dan kegiatan prioritas

Evaluasi dokumen RKPD provinsi tahun lalu

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi

Integrasi Renja SKPD

Evaluasi kinerja tahun lalu

RPJMD provinsi

Persetujuan rancangan akhir RKPD Provinsi oleh Gubernur

Evaluasi Musrenbang Nas. RKP

Penyelarasan Penyajian Ranc RKPD

Perumusan permasalahan Pembangunan Daerah provinsi

Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah provinsi

Persiapan Penyusunan RKPD Provinsi

Persiapan Musrenbang RKPD

Rancangan Akhir RKPD Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi

Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD) ·∙ agenda penyusunan RKPD, ·∙ agenda forum SKPD, ·∙ agenda musrenbang RKPD, ·∙ batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

Rancangan Renja-SKPD provinsi

Rancangan RKPD Provinsi ·∙ pendahuluan; ·∙ evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan; ·∙ rancangan kerangka ekonomi daerah Dan kebijakan keuangan daerah; ·∙ prioritas dan sasaran pembangunan daerah; ·∙ rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Penyusunan Rancangan Renja SKPD Provinsi

·∙ pendahuluan; ·∙ Analisis dan evaluasi ; ·∙ Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja RPJMD; ·∙ Rencana kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah; ·∙ Prioritas dan sasaran pembangunan daerah

PerKDH ttg RKPD Provinsi Rancangan Akhir RKPD ·∙ pendahuluan; ·∙ analisis dan evaluasi; ·∙ evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capain kinerja RPJMD; ·∙ rencana kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah; ·∙ prioritas dan sasaran pembangunan Daerah ·∙ rencana program dan kegiatan prioritas daerah

Penyusunan KUA dan PPAS

Kesepakatan KesepakatanKUA KUAdan dan PPAS PPASantara antaraKDH KDHdan dan DPRD DPRD

Gambar 1.1. Diagram Alur Penyusunan RKPD Tahun 2016

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 adalah : 1.

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi

dan

Nepotisme

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


5

Penyusunan Penyusunan RAPBD RAPBD

3.

Undang-Undang

Nomor

Perbendaharaan

Negara

1

Tahun

(Lembaran

2004

tentang

Negara

Republik


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-Undang Pemerintahan

Nomor Daerah

32

Tahun

(Lembaran

2004

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik


Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438); 7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

6

9.

Undang-Undang Pembentukan

Nomor

Provinsi

20

Tahun

Kalimantan

2012

Utara

Tentang

Tanggal

16

Nopember 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362); 10.

Undang-Undang Pemerintahan

Nomor

Daerah

23

Tahun

(Lembaran

2014

tentang

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pemerintahan

Nomor Daerah

23

Tahun

(Lembaran

2014

Negara

tentang Republik


Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);


7

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Evaluasi

Tata

Cara

Pelaksanaan

Penyusunan, Rencana

Pengendalian

Pembangunan

dan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698); 19.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

8

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 21.

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20152019;

22.

Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang

Pengendalian,

Tahapan, dan

Evaluasi

Tatacara

Penyusunan,

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517). 25.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470).


9

1.3. Hubungan Antar Dokumen Dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Utara sementara ini masih

mengacu

mengusahakan

dari

untuk

RPJMN tetap

Tahun

selaras

2015-2019

dengan

tujuan

dan RPJP

Pemerintah Pusat Tahun 2005-2025 yang telah memasuki tahap ke III, mengingat hingga Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki RPJMD. 1.4. Kaidah Pelaksanaan 1. RKPD Tahun 2016 merupakan rencana kerja pemerintah daerah selama satu tahun dengan mendasarkan potensi yang tersedia, prioritas, target, dan capaian yang telah ditetapkan. 2. Berdasarkan pasal 285 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan; d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.


10

1.5. Sistematika Dokumen RKPD RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : Pendahuluan Pada

bagian

ini

memuat

tentang

latar

belakang

penyusunan dokumen RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD Provinsi

Kalimantan

Utara

Tahun

2016.

(1)Latar

Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD Tahun

2016

dalam

periode

dokumen

RPJMD,

keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD,

Renstra

SKPD,

Renja

SKPD

serta

tindak

lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. (2) Dasar Hukum

Penyusunan

tentang

dasar

penyusunan

Memberikan

hukum

RKPD,

yang

baik

yang

uraian

ringkas

digunakan

dalam

berskala

nasional,

maupun local. (3) Hubungan Antar Dokumen bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

(4) Sistematika

Dokumen RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen

RKPD

serta

garis

besar

isi

setiap

bab

didalamnya. (5) Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran

penyusunan

dokumen

RKPD

Provinsi

Kalimantan Utara Tahun 2015. BAB II Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan

Bagian ini menjelaskan tahapan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD

tahun

lalu,

selain

itu

juga

memperhatikan


11

dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi,

pencapaian

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan, dan permasalahan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Utara.

(1) Gambaran Umum

Kondisi Daerah Bagian ini menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi

dan

demografi

serta

indikator

kinerja

penyelenggaraan pemerintah daerah. 2.1.1.

Aspek Geografi dan Demografi

2.1.2.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.

Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.

Aspek Daya Saing Daerah

(2) Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2014

Mengemukakan hasil evaluasi

pelaksanaan

dan

program

kegiatan

pembangunan

daerah tahun 2014. BAB III Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan

perkiraan

mencakup

tahun

indikator

berjalan,

yang

pertumbuhan

antara

ekonomi

lain

daerah,

sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah

yang

perekonomian

diperlukan daerah

dalam

meliputi

pembangunan

pendapatan

belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan Ekonomi Daerah

daerah, (1) Arah

dan (2) Arah Kebijakan

Keuangan Daerah


12

BAB IV Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016 Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. BAB V Rencana kerja program dan kegiatan prioritas daerah Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi

pembangunan

tahunan,

kedudukan

tahun

rencana (RKPD). BAB VI Penutup Menguraikan tentang pedoman pelaksanaan dan kaidah pelaksanaannya.

1.6. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 adalah untuk: 1.

Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016;

2.

Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritaspembangunan daerah tahun 2016. Adapun tujuannya adalah untuk :

1.

Memberikan landasan operasional bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016;

2.

Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

Anggaran

Rancangan

APBD

2016

sebagai

Provinsi

dasar

Kalimantan

penyusunan Utara

Tahun

Anggaran 2016; Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

13

3.

Menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2016 bagi kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Utara;

4.

Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran,pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.


14

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1.

Aspek Geografi

Provinsi Kalimantan Utara adalah provinsi ke 34 di Indonesia yang merupakan Provinsi termuda yang berdiri berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2012. Daerah Kalimantan

Utara

terdiri

dari

Empat

Kabupaten,

yaitu

Kabupaten Bulungan beribukota di Tanjung Selor, Kabupaten Malinau beribukota di Malinau, Kabupaten Nunukan beribukota di Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung beribukota di Tideng Pale Serta Satu Kota Tarakan. Provinsi Kalimantan Utara berada di paling utara Pulau Kalimantan dengan luas wilayah total 75.467,70 Km2, terletak antara 114°35'22" dan 118°03'00" Bujur Timur, dan antara 1°21'36" dan 4°24'55" Lintang Utara, berbatasan diutara dengan Negara Malaysia, Khususnya Negara Sabah dan Sarawak, Laut Sulawesi disebelah Timur, Kalimantan Timur di sebelah Selatan, dan Malaysia di sebelah Barat. Iklim di Provinsi Kalimantan Utara beriklim Tropis dan mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April, namun dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan musim di kalimantan Utara kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali ataupun sebaliknya. Selain itu karena letaknya di daerah khatulistiwa maka iklim di Kalimantan Utara juga dipengaruhi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

15

oleh angin Muson Barat Nopember -April dan Angin Muson Timur Mei-Oktober.

Gambar 1.1. Peta Pembagian Wilayah Provinsi Kalimantan Utara

Secara umum Provinsi Kalimantan Utara beriklim panas dangan suhu pada tahun 2013 berkisar antara 23,9°C di Tanjung Selor pada bulan Februari sampai 33,9°C pada bulan September. Rata-rata suhu terendah adalah 24,1°C di Tanjung Selor dan tertinggi 32,8°C terjadi di Tanjung Selor. Pada beberapa stasiun pengamat memantau kondisi angin di Kalimantan Utara pada tahun 2013, pengamatan menunjukan bahwa kecepatan angin antara 3 sampai 5 knot. Kecepatan tertinggi adalah 5 knot terjadi di Tanjung Selor dan Tarakan, sementara yang terendah adalah 3 knot di Nunukan. 2.1.2.

Aspek Demografi

Penduduk Kalimantan Utara dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang cukup berarti. Hal ini dapat dilihat dari hasil sensus penduduk tahun 2012 dan 2013. Pada tahu 2012 jumlah penduduk sebesar 572,5 ribu jiwa meningkat menjadi 295,0 ribu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

16

jiwa pada tahun 2013. Berarti dalam periode tersebut penduduk Kalimantan Utara telah bertambah sekitar 22,5 ribu jiwa setiap tahunnya. Periode 2012-2013 pertumbuhan di Kalimantan Utara sebesar 3,93 persen dengan Kabupaten Tana Tidung mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,34 persen. Tabel. 2.1. Penduduk Menurut Kabupaten / Kota Tahun 2012-2013

No

Kabupaten / Kota

2012

2013

1

Bulungan

119,8

123,0

2

Malinau

68,6

71,5

3

Nunukan

155,7

162,7

4

Tarakan

210,7

218,8

5

Tana Tidung

17,7

19,0

572,5

595,0

Jumlah

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Pola persebaran penduduk Kalimantan Utara menurut luas wilayah sangat timpang, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk yang mencolok antar daerah

terutama

antara

kabupaten

dengan

kota.tingkat

kepadatan penduduk Kalimantan Utara adalah 8,49 jiwa/Km2. Tabel. 2.2. Penduduk Kepadatan Kabupaten / Kota Tahun 2012-2013 : Luas Wilayah Daratan No

Kabupaten / Kota

1

Kepadatan

Km2

%

Penduduk /Km2

Bulungan

13.108,33

18,70

9,38

2

Malinau

39.785,93

56,75

1,80

3

Nunukan

13.655,47

19,48

49,18

4

Tarakan

251,81

0,36

868,91

5

Tana Tidung

3.308,40

4,72

1,39

70.109,94

100

8,49

Jumlah

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur


17

2.1.3. 1.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pertumbuhan PDRB Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan

ekonomi dilakukan terhadap pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank

Dunia,

Indeks

Ketimpangan

Williamson

(Indeks

Ketimpangan Regional), persentase penduduk di atas garis kemiskinan, dan angka kriminalitas yang tertangani. Tabel 2.3. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011-2013 LAPANGAN USAHA

2011

2012

r)

2013

*)

**)

1. PERTANIAN

1,343,820

1,406,973

1,449,078

2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

2,151,684

2,505,643

2,445,632

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

1,377,532

1,672,943

1,708,859

652,022

682,297

715,424

3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas :

-

-

-

652,022

682,297

715,424

53,564

55,532

57,815

565,249

610,380

661,792

6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

1,585,762

1,764,871

1,941,578

7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

1,024,021

1,123,296

1,201,825

a. Pengangkutan :

787,963

854,775

900,919

b. Komunikasi :

236,058

268,520

300,907

344,558

381,389

423,120

412,886

450,116

493,830

372,851

407,388

448,010

b. Industri Tanpa Migas : 4. LISTRIK DAN AIR BERSIH 5. BANGUNAN

8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN 9. JASA-JASA a. Pemerintahan Umum :

40,036

42,728

45,821

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

b. Swasta :

8,133,567

8,980,497

9,390,094

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO @

7,359,415

8,147,797

8,653,321

Sumber : Kalimantan Utara dalam Angka 2014


18

Tabel 2.4. Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013-2014 Atas Dasar Harga Berlaku (persen) LAPANGAN USAHA

2011r)

1. PERTANIAN

2012

2013

*)

**)

4.62

4.70

2.99

2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

14.07

16.45

(2.40)

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

18.38

21.44

2.15

3. INDUSTRI PENGOLAHAN

(3.97)

4.64

4.86

INDUSTRI PENGOLAHAN

(3.97)

4.64

4.86

-

-

-

(3.97)

4.64

4.86

4. LISTRIK DAN AIR BERSIH

5.20

3.67

4.11

5. BANGUNAN

7.76

7.98

8.42

10.68

11.29

10.01

9.44

9.69

6.99

a. Industri Migas : b. Industri Tanpa Migas :

6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI a. Pengangkutan : b. Komunikasi : 8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN

8.76

8.48

5.40

11.77

13.75

12.06

11.11

10.69

10.94

8.71

9.02

9.71

8.98

9.26

9.97

JASA PERUSAHAAN 9. JASA-JASA a. Pemerintahan Umum :

6.32

6.72

7.24

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

b. Swasta :

8.69

10.41

4.56

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO @

8.85

10.71

6.20

Sumber : Kalimantan Utara dalam Angka 2014 Tabel 2.5 Angka Agregatif PDRB Provinsi Kalimantan Utara, PDRB Perkapita, LPE Sektor Migas, Tingkat Inflasi Tahun 2008-2012 No.

Uraian

2008*

2009**

2010**

2011**

2012**

1.

PDRB Atas Harga Dasar Berlaku (Juta Rp)

42.445.653 48.283.356

57.260.099

63.617.198

70.066.229

2.

PDRB Atas Harga Dasar Konstan (Juta Rp)

18.353.975 19.712.339

21.615.181

23.211.994

24.666.190

3.

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp)

20.965.082 23.513.743

26.910.584

29.370.875

31.863.087

4.

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp)

9.065.536

9.599.807

10.158.507

10.716.545

11.217.115

5.

LPE Migas (%)

10,84

7,40

9,65

7,39

6,26

6.

Inflasi (%)

12,49

2,05

7,73

3,21

3,86

Sumber : Kalimantan Utara dalam Angka 2014 Keterangan : *) = angka revisi; **) = angka estimasi


19

Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2013 (Persen) No.

Lapangan Usaha

2012

2013*)

4,70

2,99

1.

Pertanian

2.

Pertambangan dan Penggalian

16,45

(2,40)

3.

Industri Pengolahan

4,64

4,86

4.

Listrik dan Air Bersih

3,67

4,11

5.

Bangunan

6.

Perdagangan, Hotel dan Restoran

7.

Angkutan dan Komunikasi

8.

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

9.

Jasa-jasa

7,98

8,42

11,29

10,01

9,69

6,99

10,69

10,94

9,02

9,71

PDRB DENGAN MIGAS

10,41

4,56

PDRB TANPA MIGAS

10,71

6,20

Sumber : Kalimantan Utara dalam Angka 2014 Keterangan : *) = angka sementara

2.

Angka Kemiskinan Sedangkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.7 Jumlah dan persentase penduduk miskin seta garis kemiskinan menurut Kabupaten/Kota, 2013 Persentase Penduduk Miskin Garis Kemisikinan Kabupaten/Kota Penduduk (000) (Rp/kapita/Bulan) Miskin (%) Malinau

7,2

10,48

428.015

14,2

12,04

322.878

1,9

10,21

301.852

Nunukan

14,9

9,51

304.856

Tarakan

16,7

7,90

422.050

Bulungan Tana Tidung

Sumber : Kalimantan Utara dalam Angka 2014 Keterangan : *) = angka perbaikan **) = angka sementara

2.1.4. Aspek Kesejahteraan Sosial Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio


20

penduduk yang bekerja. Selama lima tahun terakhir, Angka-angka ini menunjukkan tren meningkat, walaupun jika dibandingkan dengan standar yang ada, belum mencapai target dan standar yang ditetapkan.

1.

Pendidikan APS diketahui berdasarkan jumlah murid kelompok usia

pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

Pada tahun 2013, nilai APS tertinggi untuk

jenjang SD/MI adalah Kabupaten Tana Tidung ( 99,58%), dan nilai

terendah

dibandingkan

di

Kabupaten

dengan

nilai

Nunukan

SPM,

maka

(73,15%). hampir

Jika

seluruh

kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara sudah melampaui standar SPM (90%), kecuali Kabupaten Nunukan (73,15%). Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam MDG’s tahun 2015 (99%), maka hanya Kabupaten Bulungan (99,14%) dan Kabupaten Tana Tidung (99,58) yang sudah melampauinya, sementara

kabupaten/kota lainnya berada sedikit di bawah

target tersebut, yaitu Kabupaten Malinau (98,26%), dan Kota Tarakan (98,87%). Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 (99,32%) hanya Kabupaten Tana Tidung yang memiliki nilai lebih tinggi. APS untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2012 tertinggi adalah Kota Tarakan (99,2%), sedangkan APS terendah adalah Kabupaten Nunukan (59.36%). Jika dibandingkan dengan SPM (90%), pada tahun 2012 hanya ada satu kabupaten yang belum dapat melampaui SPM, yaitu Kabupaten Nunukan (59,36%). Sedangkan jika dibandingkan dengan target MDG’s (95%), pada tahun

2012

terdapat

dua

kabupaten

yang

belum

dapat

melampaui target MDG’s, yaitu Kabupaten Nunukan (59,36%) dan Kabupaten Tana Tidung (94,97%). Capaian APS di Provinsi


21

Kalimantan Utara pada tahun 2012 telah melebihi APS Provinsi Kalimantan

Timur

(96,81%)

khususnya

untuk

Kabupaten

Bulungan (98,72%), Kabupaten Malinau (96,27%), dan Kota Tarakan (99,20%). Tabel 2.8 Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan Tahun 2011 s.d. 2013 Tahun Indikator 2011

2012

2013*

APK SD/Sederajat

108,89

108,8

107,34

APK SLTP/Sederajat

90,62

94,96

95,61

APK SMU/SMK/Sederajat

56,51

62,84

63,79%

Sumber : Kalimantan Utara dalam Angka 2014 Tabel 2.9 Jumlah Peserta Ujian Tahun 2012/2013 s.d. 2013/2014 No

Jenjang Sekolah

2012/2013

2013/2014

1

SMA/SMK/MA

4.066

3.967


Pada tahun 2012 hanya Kabupaten Tana Tidung yang memiliki rasio kelulusan 100%, sedangkan kabupaten/kota lain memiliki capaian antara 79,97%-99,54%. Melihat kecenderungan perkembangan dari tahun 2008-2012, maka terjadi penurunan persentase kelulusan siswa untuk jenjang SD di hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, kecuali untuk Kabupaten Tana Tidung. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Timur (100%), Kabupaten Malinau (97,34%), Kabupaten Nunukan (99,54%) dan Kota Tarakan (79,97%) masih memiliki angka kelulusan yang lebih kecil. Angka kelulusan jenjang SMP/MTs pada tahun 2012 Kabupaten Tana Tidung menunjukkan nilai capaian angka kelulusan paling tinggi (100%), sementara kabupaten dengan nilai capaian terendah adalah Kota Tarakan (93,18%). Kecenderungan perkembangan dari tahun 2008-2012 terjadi penurunan di Kabupaten Bulungan (dari 99,73% menjadi 98,73%), Kabupaten Malinau (dari 99,29% menjadi 97,81%) dan Kota Tarakan (dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

22

99,24%

menjadi

mengalami

93,18%),

peningkatan

sedangkan

hingga

Kabupaten

99,53%

pada

Nunukan

tahun

2012.

Kabupaten Tana Tidung tetap mencapai angka kelulusan 100% dari tahun 2010-2012. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Timur (99,46%), hanya Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung yang sudah memiliki capaian lebih tinggi. Pada tahun 2012 kabupaten dengan pencapaian angka kelulusan tertinggi, adalah Kabupaten Tana Tidung (100%) dan yang

terendah

Perkembangan

adalah

dari

tahun

Kabupaten

Malinau

(94,65%).

2008-2012

cenderung

fluktuatif,

Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan menunjukkan kenaikan,

namun

mengalami

Kabupaten

penurunan.

Jika

Malianu

dan

dibandingkan

Kota

capaian

Tarakan Provinsi

Kalimantan Timur tahun 2012 (99,48%), hanya Kabupaten Tana Tidung yang sudah memiliki capaian lebih baik (100%). Tabel 2.10. Angka Lulus Sekolah tahun 2012/2013 s.d. 2013/2014 No 1

Jenjang Sekolah

2012/2013

SMA/SMK/MA

2013/2014

4.052

4.052

Sumber : Kalimantan Utara dalam Angka 2014 Tabel 2.11. Persentase Kelulusan Ujian tahun 2013 s.d. 2014 No 1

Jenjang Sekolah

2012/2013

SMA/SMK/MA

2013/2014

99.89

99.83

Sumber : Kalimantan Utara dalam Angka 2014 Tabel. 2.12. Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan Tahun 2013 s.d. 2014 Tahun Indikator 2011

2012

2013*

APM SD/Sederajat

96,86

96,8

95,84

APM SLTP/Sederajat

66,09

65,98

65,79

APM SMU/SMK/Sederajat

38,31

42,36

45,44%



23

2. Kesehatan Pembangunan sektor

kesehatan

merupakan

salah

satu

pembangunan yang sangat strategi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara telah menunjukan pencapaian yang positif. Hal ini dapat dilihat dari 2 tabel dibawah ini dimana Jumlah angka kematian bayi dan angka harapan hidup menunjukan hal yang positif. Tabel 2.13. Perkembangan Angka Kematian Bayi Tahun 2011 - 2013 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun

Uraian Angka Kematian Bayi

2011

2012

2013

164

189

156

Sumber : Kalimantan Utara dalam Angka 2014 Tabel 2.14. Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2011 - 2013 di Provinsi Kalimantan Utara Tahun Uraian Angka Harapan Hidup

2011

2012

2013*)

67,00

67,32

67,30

Sumber : Kalimantan Utara dalam Angka 2014 Keterangan : *) Angka Sementara

3.

Daya Beli Daya beli masyarakat merupakan komponen IPM yang

paling rentan dengan gejolak sosial ekonomi di masyarakat. Tekanan inflasi sepanjang tahun 2014 akibat gejolak harga beberapa komoditas, seperti: kenaikan harga daging sapi, bumbubumbuan dan kenaikan harga BBM ikut menekan daya beli. Tabel 2.15. Pengeluaran Perkapita Menurut Kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara Pengeluaran Perkapita disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota ; Malinau

000 Rp

656,74

Bulungan

000 Rp

646,03

Nunukan

000 Rp

649,91

Tana Tidung

000 Rp

628,59

Tarakan

000 Rp

656,27

Kalimantan Utara

000 Rp.

647,51

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur


24

4.

Ketenagakerjaan

Tabel 2.16. Data Persentase TPAK, TPT dan TKK di Kalimantan Utara Tahun 2013 Kabupaten/Kota

TPAK

(1)

TPT

TKK

(2)

(3)

(4)

Malinau

75,38

9,24

90,76

Bulungan

61,74

8,93

91,07

Nunukan

67,42

10,69

89,31

Tana Tidung

58,48

2,23

97,77

Tarakan

63,17

7,09

92,91

65,30

8,59

91,41

Kalimantan Utara Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

2.1.5. Aspek Pelayanan Umum Pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam upaya pemenuhan

kebutuhan

masyarakat

sesuai

dengan

ketentuan

perundang-undangan. Indikator aspek pelayanan umum terdiri dari fokus layanan urusan wajib, dan fokus layanan urusan pilihan.

A. Fokus Layanan Urusan Wajib I.

Pendidikan Untuk

meningkatkan

pelayanan

pendidikan,

Pemerintah

Provinsi Kalimantan Utara terus melakukan upaya perbaikan, pencapaian bidang pendidikan Provinsi Kalimantan Utara salah satunya ditunjukan dengan tingkat kelulusan siswa yang semakin baik, demikian juga dengan Angka Melek Huruf yang semakin meningkat setiap tahun. Tabel 2.17. Data Indikator Pendidikan Uraian Indikator Pembangunan (1) II. INDIKATOR PENDIDIKAN Angka Melek Huruf (AMH) Malinau Bulungan

Satuan (2)

Persen Persen

2013 (3)

94,59 96,20


25

Nunukan Tana Tidung Tarakan Kalimantan Utara

Persen Persen Persen Persen

95,51 93,91 99,09 96,81

Angka Buta Huruf (ABH) Malinau Bulungan Nunukan Tana Tidung Tarakan

Persen Persen Persen Persen Persen

5,41 3,80 4,49 6,09 0,91

Persentase Penduduk 10 Tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan: a. Tidak/Belum pernah Sekola/Tdk/belum tamat SD b. SD/MI c. SLTP d. SLTA e. Perguruan Tinggi

Persen Persen Persen Persen Persen

24 25 20 25 6

Uraian Indikator Pembangunan Angka Partisipasi Sekolah : Usia : 7-12 tahun Usia : 13-15 tahun Usia : 16-18 tahun Angka Partisipasi Kasar : Sekolah SD Sekolah SLTP Sekolah SLTA Angka Partisipasi Murni : Sekolah SD Sekolah SLTP Sekolah SLTA Rasio Murid terhadap Guru menurut: a. SD b. SLTP c. SLTA

Satuan

2013

Persen Persen Persen

99,57 96,21 72,40

Persen Persen persen

108,86 84,60 85,37

Persen Persen persen

96,69 73,34 65,02

Murid/guru Murid/guru Murid/guru

12 10 13

Persentase Angka putus sekolah menurut kelompok umur: a. Umur 7-12 tahun/SD b. Umur 13-15 tahun/SLTP c. Umur 16-18 tahun/SLTA


0,14 3,35 27,59

Penduduk 10 tahun ke atas menurut partisipasi sekolah: a. Tidak/belum pernah sekolah b. Masih Sekolah c. Tidak bersekolah lagi


Persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut partisipasi sekolah: d. Tidak/belum pernah sekolah e. Masih Sekolah f. Tidak bersekolah lagi


Persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut partisipasi sekolah: g. Tidak/belum pernah sekolah h. Masih Sekolah i. Tidak bersekolah lagi


Kab. Malinau

Persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut partisipasi sekolah: j. Tidak/belum pernah sekolah k. Masih Sekolah l. Tidak bersekolah lagi

Persen Persen

4,5 21,85 73,65 Kab. Bulungan 4,67 21,79 73,54 Kab. Nunukan 5,52 23,44 71,04 Kab. Tana Tidung 7,08 18,66


26

Persen Penduduk 10 tahun ke atas menurut partisipasi sekolah: m. Tidak/belum pernah sekolah n. Masih Sekolah o. Tidak bersekolah lagi


Jumlah dan % Murid yang lulus UAN : - SD - SLTP - SMU - SMK

Persen Persen Persen Persen

Uraian Indikator Pembangunan

a. b. c. d. e. f.

1,01 23,29 75,70 10680/100 % 8118/97,93 % 3993/97,92 % 2069/97,64 %

2013 Satuan

Malinau

Bulungan

(1) (2) (3) (4) Persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut kemampuan baca tulis : Persen 68,54 54,31 Huruf latin Persen 0,15 1,50 Huruf lainnya Persen 1,48 Huruf latin dan Arab 24,80 37,57 Huruf latin dan arab dan Persen lain Persen 0,11 0,66 Huruf latin dan lainnya Persen 1,00 0,67 Tidak bisa Persentase penduduk Laki-laki 10 tahun ke atas menurut kemampuan baca tulis

Persen 70,36 66,37 Huruf latin Persen 0,21 0,07 Huruf lainnya Persen Huruf latin dan Arab 25,97 23,42 Huruf latin dan arab dan Persen lain Persen 0,03 0,20 e. Huruf latin dan lainnya Persen 1,09 0,89 f. Tidak bisa Persentase penduduk Perempuan 10 tahun ke atas menurut kemampuan baca tulis Persen 66,37 68,54 a. Huruf latin Persen 0,07 0,15 b. Huruf lainnya Persen c. Huruf latin dan Arab d. Huruf latin dan arab dan Persen 23,42 24,80 lain Persen 0,20 0,11 e. Huruf latin dan lainnya Persen 0,89 1,00 f. Tidak bisa APS Laki Persen 98,84 99,97 laki+Perempuan 7-12 APS Laki Persen 97,31 95,46 laki+Perempuan 13-15 a. b. c. d.

74,26 Kota Tarakan

Nunukan (5)

Tana Tidung (6)

Tarakan (7)

60,17 0,63 0,67 33,73

69,35 0,61 0,52 22,87

31,38 0,43 65,78

0,23 0,09

0,02 0,56

0,74 0,77

68,54 0,15 24,80

58,16 1,10 0,86 35,87

49,81 1,96 2,21 39,57

0,11 1,00

0,90 0,45

0,37 0,93

58,16 1,10 0,86

49,81 1,96 2,21

54,31 1,50 1,48

35,87

39,57

37,57

0,90 0,45

0,37 0,93

0,66 0,67

99,98

99,62

99,22

95,38

97,70

96,69


27

2013


Satuan

Malinau

Bulungan

Nunukan

Tana Tidung

Tarakan

INDIKATOR PENDIDIKAN ANAK Persentase anak usia dibawah 18 tahun Laki-Laki

Persen

37,91

38,11

39,33

32,06

36,39

Perempuan

Persen

40,86

39,93

40,46

40,18

38,10

Lakilaki+Perempuan

Persen

39,28

38,96

39,86

35,71

37,20

Persentase anak usia diatas 18 tahun Laki-Laki

Persen

62,09

61,89

60,67

67,94

63,61

Perempuan

Persen

59,14

60,07

59,54

59,82

61,90

Lakilaki+Perempuan

Persen

60,72

61,04

60,14

64,29

62,80

Anak Usia 0-6 Tahun : a. pernah mengikuti pendidikan pra sekolah b. Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah c. Tidak Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah

Persen

7,16

13,89

10,57

5,98

3,20

Persen

9,53

18,97

7,80

19,06

11,98

Persen

83,31

67,14

81,64

74,96

84,82

Jenis Pendidikan Yang Pernah /Sedang diikuti : a. TK/BA/RA

Persen

71,86

56,84

56,29

50,91

87,22

b. PAUD

Persen

-

2,71

-

-

-

Persen

0,99

1,62

-

0,55

-

Persen

11,01

15,73

7,19

19,05

-

c. Kelompok Bermain d. Taman Penitipan Anak

Status Anak Usia 7-17 Tahun: a. Belum/tidak pernah sekolah b. Putus Sekolah c. Masih Sekolah

Persen

0,34

-

0,44

0,20

-

Persen

95,12

98,17

93,08

95,93

96,70

Persen

4,54

1,83

6,47

3,88

3,30

Anak Yang Masih Sekolah a. Sekolah SD/SDLB

Persen

68,25

66,22

61,83

70,01

61,05

b. M.Ibtidaiyah

Persen

-

-

0,04

0,40

0,24

c. SMP/SMPLB

Persen

19,22

21,15

24,17

21,47

22,54


28

II.

d.M.Tsanawiyah

Persen

0,50

-

0,25

-

0,88

e.SMA/SMLB

Persen

12,03

7,24

9,72

8,12

13,18

f.M.Aliyah

Persen

-

-

1,19

-

0,31

g.SMK

Persen

-

5,39

2,18

-

1,79

Kesehatan Tabel 2.18 Data Indikator Kesehatan


2013 Satuan

Malinau

INDIKATOR KESEHATAN Kelahiran Balita ditolong Persen oleh Dokter Kelahiran Balita ditolong Persen oleh Bidan Kelahiran Balita ditolong Persen oleh Tenaga Medis lainnnya Kelahiran Balita ditolong Persen oleh Dukun terlatih Kelahiran Balita ditolong Persen oleh famili/kel. Persentase wanita usia produkstif (15-49 partisipasinya dalam ber KB: a. Sedang menggunakan Persen alat KB b. Pernah Menggunakan Persen Alat KB c. Tidak pernah Persen menggunakan alat KB

III.

Bulungan

Nunukan

Tana Tidung

Tarakan

24,62

12,22

2,59

18,87

23,48

58,51

67,65

35,66

50,37

72,42

0,28

-

1,74

-

-

14,80

15,25

7,68

30,75

3,07

1,79

4,88

52,33

-

1,03

60,45

58,07

59,06

64,39

54,49

19,68

23,89

20,60

19,95

23,59

19,87

18,05

20,34

15,66

21,92

th) dan

Pekerjaan Umum Dalam urusan pekerjaan umum, pelayanan prasarana dan sarana infrastruktur masih belum maksimal, karena keterbatasan kewenangan pemerintah Provinsi. Tabel 2.19 Data Perkembangan Kondisi Jalan 2012-2013 Perkembangan Kondisi Jalan Kaltara A. Panjang Jalan Nasional 1. Jalan Beraspal 2. Jalan Aggregat 3. Jalan Tanah 4. Lainnya 5. Kondisi Jalan a. Baik b. Sedang c. Rusak

2012

2013

423,46 177,80 23,22 -

482.82 14.02 127.64 -

366,82 187,78 56,00

425.54 131.36 34.15


29

d. Rusak Berat 1. Jalan Beraspal 2. Jalan Aggregat 3. Jalan Tanah 4. Lainnya 5. Kondisi Jalan a. Baik b. Sedang c. Rusak d. Rusak Berat

IV.

13,87 B. Panjang Jalan Provinsi 127,00 7,00 -

33.44 253.50 45.00 84.10 68.00

125,00 9,00 -

153.50 48.00 200.40 48.70

Penataan Ruang Pengaturan terkait rencana tata ruang Provinsi Kalimantan Utara telah berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan Draft RTRW telah sampai pembahasan akhir dengan menunggu Kajian Lingkungan Hidup dari pihak BLH Provinsi. Guna meningkatkan pelayan bidang penataan ruang, telah disusun juga beberapa Masterplan yang bekerjasama dengan pihak Universitas termuka di Tanah air, hasil dari penyusunan masterplanmasterplan ini diharapkan dapat berguna bagi pengambilan keputusan dibidang penataan ruang Provinsi.

V.

Perhubungan dan Komunikasi Sebagian besar diwilayah di Kalimantan Utara masih berada di posisi yang terpencil yang akses jalan menuju ke ibukota kecamatankecamatan belum memiliki jalan yang layak, sehingga ketergantungan transportasi udara sangat tinggi. Tabel 2.20. Data Kondisi Bandar Udara Kalimantan Utara

No 1

Kabupaten/ Kota Malinau

2 3 4 5 6

Long Nawang Mahak Baru

Panjang Landasan 450 x 20 590 x 17

Kayan Selatan

Long Data Long Long Long

800 420 430 360 850

Pujungan Bahau Hulu Malinau Mentarang Hulu Tanjung Selor Tanjung Palas Barat Peso Bunyu Krayan Krayan Selatan

Long Sungai Barang Long Pujungan Long Alango Kol. RA. Bessing Long Pala Tanjung Harapan Kaburau Long Bia Pulau Bunyu Yuvai Semaring Ba’ Binuang

Kecamatan Kayan Hulu Sungai Boh

Kayan Hilir

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Bulungan

Nunukan

Nama Lapangan

Lebusan Dian Sule Metun Ampung

Pesawat

360 x 20

CESSNA 206, KODIAK CESSNA 206, AIR VAN, KODIAK CESSNA 206, KODIAK CESSNA 206, KODIAK CESSNA 206, KODIAK CESSNA 206, KODIAK CASSA 212, CESSNA 206, KODIAK CESSNA 206, KODIAK

350 x 20 330 x 20 1.484 x 30 340 x 20 1 200 1 000 400 900 1500 x 30 700 x 20

CESSNA 206, KODIAK CESSNA 206, KODIAK ATR 42, CASSA 212 CESSNA 206, KODIAK ATR-42 BN-2A C-185 Dash-7 C - 212 C – 280B

x x x x x

30 18 20 15 23


30

19 20 21

VI.

Long Layu Nunukan Juwata

Nunukan Tarakan

Tarakan

820 x 26 1110 x 23 2500 x 45

C – 280B ATR 42 Boing, Airbus, Perintis

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tabel 2.21. Data Pekerjaan

Golongan Konsumen

VIII.

2013VII.

2012

1. A B R I 2. Pegawai Negeri 3. Pegawai Otonom 4. Kementrian Sosial 5. Kementrian Hukum & HAM 6. Bina Tuna Warga 7. Kementrian Tenaga Kerja & Transmigrasi 8. P N / P N P 9. Cadangan Beras Pemerintah untuk OPM 10. Cadangan Beras Pemerintah untuk Bencal 11. Cadangan Beras Pemerintah untuk OPK 12. Pasaran Umum 13. Karyawan BULOG 14. Raskin 15. Rasda 16. Beras Turun Mutu 17. Untuk Di Olah Kembali 18. Susut 19. Move Lokal 20. Lain-lain Jumlah

40 751 34 109 41 108 31.026 434 -

7.411 127.000 250.750 85.010 18.750 3.749.580 -

900.000 32.543

6.075.896

Koperasi,Perindustrian Perdagangan Pertambangan Dan Energi Tabel 2.22. Kondisi Koperasi Kalimantan Utara

Kabupaten/Kota 1. Malinau 2. Bulungan 3. Tana Tidung 4. Nunukan 5. Tarakan Kalimantan Utara

IX.

2012

2013

90 124 31 276 183 704

90 140 31 276 188 725

Penanaman Modal Penanaman modal merupakan sumber pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah. Oleh karena itu upaya akumulasi modal merupakan concern setiap pemerintah, dapat digambarkan pada table dibawah ini: Tabel 2.23. Rencana Proyek PMA Di Kalimantan Utara 2012 – 2013

Tahun

2012 2013

Jumlah Proyek

Modal (000.000 Rp)

44 46

15.876,90 16.876,65

Tenaga Kerja Indonesia

Asing

2,816

-


31

Realisasi PMA 2012-2013 masih merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur,seperti dapat dilihat pada tabel: Tabel 2.24. Realisasi Proyek PMA Di Kalimantan Utara Tahun 2012 – 2013

Tahun

Jumlah Proyek

Modal (000.000 Rp)

31 34

13.564,87 15.876,12

2012 2013

X.

Tenaga Kerja Indonesia

Asing

2,271

38

Ketenagakerjaan Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan dan jumlah pencari kerja memperoleh informasi kesempatan kerja mengalami kenaikan selama tiga tahun terakhir. Porsi terbesar adalah dibidang Pertanian dan disusul dengan Bidang Jasa-jasa. Tabel 2.25. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Provinsi Kalimantan Utara (%)

Lapangan Pekerjaan Utama

2013

Pertanian Pertambangan Dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik Dan Air Minum Konstruksi Perdagangan, Hotel Dan Restoran Angkutan Dan Komunikasi Keuangan, Real Estate Dan Jasa Perusahaan Jasa jasa Total

37,76 6,46 4,19 0,85 7,44 13,08 6,32 2,00 21,90 100,00

2.1.6. Aspek Daya Saing Daerah 2.1.4.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tabel 2.26. Laju Pertumbuhan PDRB (%) dengan MigasADHK2000 Menurut Kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011-2013 KABUPATEN/KOTA

2011*

2012

2013

10,26

11,18*)

9,03*)

Kab. Bulungan

6,06

9,39

9,62

Kab.Nunukan

6,72

7,92

7,98

Kab. Tana Tidung

7,46

7,68

7,84

Kota Tarakan 7,63 6,80 Sumber Data : BPS Provinsi Kalimantan Utara * = angka sangat sementara

6,67

Kab.Malinau


32

2.1.4.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tabel 2.27. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2011-2013 Tahun

2011

(1)

(2)

2012

2013

(3)

Dengan Migas Harga 34.072,51 Berlaku Tanpa Migas 32.952,19 Dengan Migas Harga 8.133,57 Konstan Tanpa Migas 7.359,42 Pertumbuhan Ekonomi 8,69 Dengan Migas (%) Pertumbuhan Ekonomi Tanpa 8,85 Migas (%) Sumber Data : BPS Provinsi Kalimantan Utara * = angka sangat sementara

(4)

39.315,38 38.096,62 8.980,50 8.147,80

41.942,66 40.874,61 9.390,09 8.653,32

10,41

4,56

10,71

6,20

Sedangkan Peningkatan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku dan PDRB per kapita atas harga konstan, sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut : Tabel 2.28. PDRB per Kapita Tahun 2011-2013 Tahun Indikator

2011

2012

2013*

PDRB perkapita ADHB (Rp)

30.967.427

32.433.905

35.575.177

PDRB perkapita ADHK (Rp)

11.081.071

11.523.143

12.359.990

Sumber data : BPS Provinsi Kalimantan Utara

2.2 .

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015

A. Gambaran Umum RKPD dan APBD Tahun 2015 Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2015 disahkan sebagai dokumen Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2014, tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015. Tujuan

penyusunan

mewujudkan program

RKPD

tahun

pembangunan

2015

adalah

untuk

Provinsi Kalimantan Utara

sebagai Daerah Otonomi Baru yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai amanat Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang


33

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan: 1.

Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah melalui

dalam

penjabaran

penyelenggaran rencana

urusan

strategis

Pemerintahan

ke

dalam

rencana

operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan

strategis

jangka

menengah

dengan

tujuan

perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah; 2.

Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2015 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;

3.

Mengarahkan (stakeholders) menyusun

kepada

seluruh

pembangunan

perencanaan

pemangku

daerah

dalam

pembangunan

dan

kepentingan merumuskan, memfasilitasi

partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tahun 2015; 4.

Menyatukan tujuan kegiatan semua SKPD melalui penetapan target Penetapan Kinerja (Tapkin) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga RKPD ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

(LPPD)

dan

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD); dan 5.

Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Penetapan Kinerja (Tapkin) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen RKPD, terdapat 90

program berupa Belanja Langsung (BL) yang harus dilaksanakan pada Tahun 2014. Program ini seluruhnya terlaksana melalui APBD Tahun 2014. Program dalam RKPD ini kemudian dijabarkan menjadi 603 kegiatan, sementara dalam APBD terdapat 603 kegiatan.


34

Total Anggaran belanja langsung yang diusulkan oleh seluruh SKPD dalam RKPD 2015 adalah sebesar Rp. 10,206,592,663,961.00 (Sepuluh Trilyun Dua Ratus Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), dengan rincian terlampir. 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan di Kalimantan Utara hingga saat ini dapat diuraikan berdasarkan urusan sebagai berikut: 1.

Pendidikan Permasalahan pada Urusan Pendidikan adalah rawan Drop Out (DO) yang didominasi anak SD dan SMP; kurangnya sarana dan prasarana

pendukung

dan

penunjang

pendidikan;

belum

optimalnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan 2.

Kesehatan Permasalahan

pada

Urusan

Kesehatan

adalah:

belum

optimalnya perencanaan sumber daya manusia bidang tenaga kesehatan, sarana dan prasarana baik secara kuantitatif maupun

kualitatif;

kurang

meratanya

penyebaran

tenaga

kesehatan di Kalimantan Utara yang penempatannya masih terkonsentrasi

di

wilayah

perkotaan;

masih

rendahnya

kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk memelihara lingkungan sehat serta masih kurangnya pendekatan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 3.

Lingkungan Hidup Permasalahan pada Urusan Lingkungan Hidup, masih sering terjadi banjir lintas wilayah di Tanjung Selor, Malinau dan Tarakan. Secara garis besar permasalahan lingkungan hidup diakibatkan oleh tekanan penduduk yang tinggi, khususnya terjadinya konversi lahan untuk perkebunan dan masalahmasalah yang diakibatkan oleh kurang memadainya pengaturan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

35

industri dalam penanganan limbah cair, gas, bahan beracun dan berbahaya. 4.

Pekerjaan Umum Permasalahan pada Urusan Pekerjaan Umum, belum tuntasnya pembangunan jalan trans Kalimantan serta jalan di Wilayah Perbatasan, serta perkembangan Bandara Internasional Juwata, Bandara Tanjung Harapan sebagai bandara di Ibukota Provinsi serta Bandara di Malinau dan Nunukan sebagai Bandara di Wilayah Perbatasan. Permasalahan pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, antara lain: (1) Pembangunan sumber daya strategis belum terlaksana secara optimal; (2) Bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi; dan (3) Kondisi jaringan irigasi juga belum memadai mengingat jaringan irigasi dalam kondisi rusak berat dan ringan. Permasalahan lain yaitu masih rendahnya akses masyarakat terhadap prasarana air minum yang memenuhi syarat baik di perkotaan maupun di perdesaan, antara lain disebabkan oleh makin terbatasnya sumber air baku untuk air minum.

5.

Penataan Ruang Permasalahan pada Urusan Penataan Ruang, tingginya alih fungsi lahan produktif. Belum ditetapkannya RTRW Provinsi Kalimantan Utara. Secara umum sistem kota hampir seluruhya mengalami masalah dalam penyediaan sistem sarana dan prasarana.

6.

Perencanaan Pembangunan Permasalahan pada Urusan Perencanaan adalah sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antar pusat dan daerah belum Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

36

optimal; kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan masih rendah. 7.

Perumahan Permasalahan pada Urusan Perumahan, hingga saat ini tingkat okupansi rumah berkategori sehat di Kalimantan Utara masih rendah. Sebaran penduduk yang kurang merata menyebabkan pembangunan

kawasan

terkonsentrasi

dalam

tidak jumlah

seimbang.

Penduduk

masih

besar

sejumlah

daerah

di

Perkotaan . 8.

Kepemudaan dan Olahraga Permasalahan pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda.

9.

Penanaman Modal Permasalahan pada Urusan Penanaman Modal adalah kualitas infrastruktur pendukung investasi masih belum memadai dan belum merata; kepastian hukum dan jaminan keamanan berusaha belum optimal.

10.

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Permasalahan

pada

Urusan

Koperasi,

Usaha

Kecil

dan

Menengah adalah rendahnya SDM, akses pasar, penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG), akses pembiayaan, informasi dan kelembagaan; rendahnya inovasi dan pengembangan produk 11.

Kependudukan dan Catatan Sipil Permasalahan pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah penduduk migran belum terdokumentasikan secara baik; pengendalian penduduk belum optimal.

12.

Ketenagakerjaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

37

Permasalahan pada Urusan Ketenagakerjaan adalah kualitas tenaga kerja masih rendah; tingginya tingkat pengangguran terbuka

usia

muda

dengan

pendidikan

SMA

ke

bawah;

rendahnya akses terhadap lapangan kerja; tingginya tingkat pertumbuhan angkatan kerja baru dan arus migrasi masuk. 13.

Ketahanan Pangan Permasalahan pada Urusan Ketahanan Pangan adalah belum seluruh

Kabupaten/Kota

di

Kalimantan

Utara,

memiliki

Kelembagaan Ketahanan Pangan yang memadai (setingkat eselon II) sehingga pelaksanaan program belum berjalan secara sinergis

dan

membentuk

optimal;

Dewan

belum

Ketahanan

semua Pangan

Kabupaten/Kota sebagaimanan

di

amanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan, sementara yang sudah terbentukpun belum berfungsi sebagaimana mestinya. 14.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Permasalahan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah jumlah populasi wanita rawan sosial ekonomi yang ditangani tidak seimbang dengan jumlah populasi yang ada; masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pelaporan peristiwa tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan korban trafficking sehingga data dan penanganan korban sulit dijangkau; meningkatnya permasalahan

sosial

perempuan

dan

anak

belum

dapat

ditangani secara optimal karena fasilitas sarana prasarana rumah perlindungan/rumah aman bagi perempuan dan anak masih terbatas. 15.

Perhubungan Permasalahan

pada

Urusan

Perhubungan,

belum

berkembangnya sistem transportasi masal dan integrasi antar Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

38

moda angkutan; masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan belum tersedianya pelabuhan laut internasional dan belum optimalnya pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau. 16.

Komunikasi dan Informatika Permasalahan pada Urusan Komunikasi dan Informatika adalah pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam penyelenggaraan pemerintah belum optimal; penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal.

17.

Pertanahan Permasalahan pada Urusan Pertanahan adalah banyaknya tanah belum bersertifikat.

18.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Permasalahan utama adalah pendidikan politik masyarakat masih rendah; terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat; sinergitas berbagai stakeholder dalam

penyelenggaraan

pemeliharaan

ketentraman

dan

ketertiban masyarakat di Kalimantan Utara belum optimal; sarana dan prasarana operasional Satlinmas dan penanganan di daerah bencana masih kurang. 19.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan daerah, Kepegawaian dan Persandian Permasalahan pada Urusan Otonimi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah; kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip good governance; masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur; proses P3D asset dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Utara Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

39

belum selesai; sumber pendapatan daerah dari BUMD masih terbatas;

pelayanan

publik

masih

belum

sesuai

harapan

masyarakat; belum optimalnya penerapan standar operasional prosedur untuk tiap-tiap proses penyelenggaraan perizinan dan adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitas. Serta terbatasnya Sarana dan Prasarana kerja yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program termasuk aplikasi sistem informasi dan komunikasi yang dimiliki masih belum memadai dalam memperlancar pelayanan publik 20.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Permasalahan pada Urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa adalah minimnya sarana dan prasarana di pedesaan; belum optimalnya fungsi kelembagaan dan kualitas aparatur desa;

rendahnya

kemampuan

masyarakat

desa

dalam

mengakses kesempatan berusaha; rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa akan potensi alam dan budaya desanya. 21.

Sosial Permasalahan

pada

Urusan

Sosial

adalah

kecenderungan

peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 22.

Kebudayaan Permasalahan

pada

Urusan

Kebudayaan

adalah

masih

rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal; kurangnya eksplorasi dan inventarisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Kalimantan Utara; belum terbentuknya skema implementasi

nilai-nilai

budaya

dan

kearifan

lokal

pada

tingkatan sosial di Kalimantan Utara; rendahnya apresiasi dan kecintaan terhadap budaya lokal, dan sejarah Lokal; masih Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

40

kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan latar belakang seni sehingga pengelolaan aspek kesenian dirasakan belum optimal. 23.

Statistik Permasalahan pada Urusan Statistik adalah masih rendahnya akses

masyarakat

terhadap

data

statistik;

referensi

data

sarana

dan

pembangunan yang beragam 24.

Kearsipan Permasalahan

utama

adalah

keterbatasan

prasarana pengelolaan kearsipan 25.

Perpustakaan Permasalahan pada Urusan Perpustakaan adalah keterbatasan sarana dan prasarana; keterbatasan tenaga fungsional pengelola perpustakaan

26.

Perikanan dan Kelautan Permasalahan pada Urusan Perikanan dan Kelautan adalah masih rendahnya kualitas SDM; terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perikanan tanagkap; kurangnya kapasitas kelembagaan produksi dan pemasaran; (4) Kurangnya tenaga penyuluh.

27.

Pertanian Permasalahan pada Urusan Pertanian adalah masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian; rusaknya kondisi infrastruktur jalan, kesuburan lahan dan irigasi ke sentra produksi; tingginya konversi lahan pertanian dan tidak jelasnya status lahan HGU di Kalimantan Utara; rendahnya perlindungan terhadap petani produsen;

aksesibilitas

petani

terhadap

sarana

produksi,

pemasaran dan permodalan terbatas; masih tingginya impor bahan pangan (daging, beras, dan hortikultura); masih tingginya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

41

kehilangan

hasil

produksi

pertanian;

ketersediaan

benih

bersertifikat; keterbatasan SDM. 28.

Kehutanan Permasalahan pada Urusan Kehutanan adalah masih kurang tersedianya

sarana

dan

prasarana

dalam

pengembangan

Kehutanan 29.

Perindustrian Permasalahan utama pada Urusan Perindustrian kurangnya pemahaman manfaat dari legalitas, standardisasi dan sertifikasi produk; masih rendahnya kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh pengusaha IKM kerajinan; masih kurangnya perhatian di bidang

kualitas

dan

desain

produk

oleh

sebagian

besar

pengusaha. 30.

Perdagangan Permasalahan pada Urusan Perdagangan adalah: terbatasnya sarana perdagangan/distribusi; kurang memadainya jumlah maupun kualitas SDM; kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan sektor hulu dan hilir tidak jelas; SDM yang menangani Perlindungan Konsumen masih kurang memadai.

31.

Pariwisata Permasalahan pendukung

pada

Urusan

pariwisata

dan

Pariwisata

adalah

infrastruktur

fasilitas

pariwisata,

aksesibilitas menuju obyek wisata dan pengemasan kawasankawasan wisata di Kalimantan Utara belum memadai; upaya promosi yang masih belum terintegrasi baik dengan Pemerintah Pusat,

antar

instansi

pemerintah

di

provinsi,

assosiasi

pariwisata maupun industri pariwisata; perlu ditingkatkan penyebaran bahan promosi cetak, perluasan media campaign melalui elektronik, meningkatkan kegiatan melalui event di Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

42

dalam

dan

luar

negeri,

dukungan

sarana

promosi

yang

representative, meningkatkan kerjasama program pemasaran dan melanjutkan diplomasi budaya dan pariwisata. 32.

Energi dan Sumber Daya Mineral Permasalahan pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, belum optimalnya cakupan pelayanan elektrifikasi rumah, terbatasnya pemanfaatan energi baru terbarukan, serta belum optimalnya konservasi energi dan sumber daya mineral. Faktorfaktor penghambat penyediaan energi listrik di Kalimantan Utara diantaranya kondisi geografis Provinsi Kalimantan Utara yang berupa hutan, tidak meratanya pusat-pusat beban listrik, rendahnya tingkat permintaan listrik di beberapa wilayah. Sementara permasalahan pemanfaatan energi baru terbarukan khususnya PLTA Sei Kayan dan Sei Mentarang adalah belum selesainya masalah status lahan.

33.

Ketransmigrasian Permasalahan pada Urusan Ketransmigrasian adalah kesiapan tempat transmigran tidak sesuai dengan yang diharapkan; kesiapan

sumber

daya

manusia

yang

dikirim

menjadi

transmigran.


43

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1.

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH Struktur perekonomian Kaltara sebagai provinsi ke-34 memiliki

persentase sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang relatif kecil pada tahun 2012. Persentase sumbangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltara terhadap PDB Indonesia hanya sebesar 0,3%. Hal tersebut merupakan persentase yang paling kecil diantara seluruh provinsi yang ada di Pulau Kalimantan (Tabel 3.1).

Kendati

terhadap PDB Indonesia

masih

demikian,

sumbangan

Kaltara

lebih tinggi daripada Provinsi

Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Tiga provinsi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat, dengan persentase masing–masing sebesar 17,8%, 15,6%, dan 14,5%. Tabel.3.1. Sumbangan Masing-masing PDRB Provinsi terhadap PDB Indonesia Tahun 2012

Provinsi

Pangsa

Provinsi

Pangsa

Aceh

1,5% Kalimantan Barat

1,3%

Sumatera Utara

5,3% Kalimantan Tengah

0,8%

Sumatera Barat

1,7% Kalimantan Selatan

1,4%

Riau

4,2% Kalimantan Timur

4,8%

Jambi

0,8% Kalimantan Utara

0,3%

Sumatera Selatan

2,9% Sulawesi Utara

0,8%

Bengkulu

0,4% Sulawesi Tengah

0,8%

Lampung

1,7% Sulawesi Selatan

2,4%

Kep. Babel

0,5% Sulawesi Tenggara

0,6%

Kep. Riau

1,9% Gorontalo

0,1%

DKI Jakarta

17,8% Sulawesi Barat

0,2%

Jawa Barat

14,5% Nusa Tenggara Barat

0,8%

Jawa Tengah

8,4% Nusa Tenggara Timur

0,6%

DI.Yogyakarta

0,9% Maluku

0,2%


44

Jawa Timur

15,6% Maluku Utara

0,1%

Banten

4,0% Papua Barat

0,5%

Bali

1,3% Papua

0,9%

Sumber: Diolah Dari BPS (2013)

Sumbangan sektor terbesar bagi 2012-2014 didominasi oleh pertambangan restoran, (3)

empat

PDRB Kaltara selama

sektor,

yaitu: (1)

sektor

dan perminyakan, (2) sektor perdagangan dan sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan

perikanan, dan (4) sektor industri pengolahan. PDRB Kalimantan Utara menurut penggunaan pada tahun 2013, masih didominasi oleh komponen ekspor impor dengan kontribusi

50,14

persen

(net

ekspor).

Disusul

pengeluaran

pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 21,17 persen dan pengeluaran untuk komsumsi rumah tangga yaitu 19,44 persen. Sedangkan pertumbuhan untuk semua komponen tahun 2013 mengalami percepatan dibanding tahun sebelumnya kecuali pada penggunaan perubahan inventori dan ekspor impor. Tahun 2013, sektor

pertambangan dan

perminyakan mendominasi PDRB

Kaltara dengan kontribusi sebesar 47,4%. Hal ini disebabkan, karena usaha pertambangan dan perminyakan yang ada di Kaltara merupakan sektor yang telah memainkan peranan penting sebelum adanya pemekaran wilayah dari Provinsi Kaltim. Sektor industri pengolahan merupakan sektor terpenting kedua setelah sektor pertambangan dan perminyakan. Hal ini terjadi karena beberapa perusahaan minyak dan tambang yang berada di Kaltara melanjutkan produksi bahan

mentah yang

mereka

eksplorasi dan eksploitasi untuk menjadi produk setengah jadi ataupun produk jadi. Oleh sebab itu, sektor perminyakan dan pertambangan serta sektor industri pengolahan mendominasi sebagai sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB Kaltara 2013.


45

Gejolak ekonomi yang terjadi di pasar internasional secara umum telah memberi imbas pada situasi perdagangan di Kaltim-Kaltara. Gejolak ini tentu saja berpengaruh terhadap pertumbuhan

ekonomi

Kaltim-Kaltara. Laju pertumbuhan

ekonomi Kalimantan Utara pada tahun 2011 sebesar 8,69 persen, lalu meningkat menjadi 10,41 persen pada tahun 2012. Peningkatan ini karena peningkatan produksi batubara yang booming pada tahun tersebut. Harga yang tinggi, membuat pengusaha

batubara

maksimal

memanfaatkan

momentum

tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Namun, pada tahun 2013

harga

batubara

dunia

mengalami

penurunan

yang

sangat tajam, sehingga berpengaruh terhadap kinerja ekonomi Kalimantan

Utara

yang

melambat

menjadi

4,56

persen.

Melambatnya perekonomian Kalimantan Utara tahun 2013, juga dikarenakan trend penurunan yang terjadi pada komoditas migas. Tidak berbeda jauh dengan pertumbuhan ekonomi dengan migas, kinerja ekonomi Kalimantan Utara tanpa migas juga mengalami perlambatan. Pada periode tahun 2011 – 2012, ekonomi Kalimantan Utara masih tumbuh pada level dua digit, namun pada tahun 2013 laju

pertumbuhannya melambat

menjadi sebesar 6,20 persen. Perlambatan ini dipengaruh oleh perlambatan di subsektor pertambangan tanpa migas (batubara). Subsektor ini pada tahun 2012 tumbuh sebesar 22,80 persen, namun pada tahun 2013 subsektor batubara hanya tumbuh 1,70 persen. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Utara menurut Lapangan Usaha pada Tahun 2013 sebesar 4,56% dengan Migas dan Non Migas sebesar 6,20%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 10,415 dengan migas dan non migas 10,71%, maka tahun 2013,


46

laju

pertumbuhan

PDRB

dengan

migas

dan

tanpa

migas

mengalami penurunan. Walaupun

pertumbuhan

ekonomi

Kaltara

mengalami

perlambatan pertumbuhan namun indikator makro ekonomi Kaltara

lainnya

dapat

dikatakan masih

berada

pada

jalur

yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari Indikator Makro ekonomi daerah yang ada seperti pada indikator penduduk miskin tercatat tahun 2013 sebesar 55,0 ribu jiwa, angka ini menunjukkan penurunan sebesar 5,4 ribu orang dibanding tahun 2012. Tingkat pengangguran terbuka pada pada tahun 2013 sebesar 8,59 persen dengan TPT tertinggi berada di Kabupaten Nunukan (10,69 persen) dan TPT terendah berada di kabupaten Tana Tidung (2,23 persen).

Indikator

makro

ekonomi daerah lainnya yaitu inflasi. Tercatat inflasi Tarakan sebesar 10,35 % pada tahun 2013, lebih tinggi dari inflasi tahunanan nasional yaitu sebesar 8,38% Memperhatikan data perekonomian Kaltara yang telah diuraikan,

maka

perlu

diterapkan

kebijakan-kebijakan

pemerintah daerah agar target bidang perekenomian dapat dicapai. Untuk peningkatan pertumbuhan yang pada

sektor-sektor

ekonomi

yang

sangat

tinggi

prospektif seperti sektor

pertanian yang selama ini tingkat pertumbuhannya maupun kontribusinya dalam PDRB Kaltim-Kaltara masih relatif sangat kecil. Diharapkan struktur ekonomi ke depan akan terjadi keseimbangan antara sektor ekonomi yang padat modal dan sektor ekonomi yang padat tenaga kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ekonomi daerah Kaltara yang terkait langsung dengan pengembangan sektor ekonomi adalah; 1. Melaksanakan revitalisasi dan hilirisasi produk pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

47

untuk

peningkatan

nelayan

dan

kesejahteraan

peternak,

dan

masyarakat daya

petani,

saingan

produk

pertanian; 2. Menciptakan regulasi berinvestasi

iklim yang dan

investasi menjamin

yang

kondusif,

kemudahan

meningkatkan

melakukan

berusaha

pemberdayaan

dan

ekonomi

masyarakat; dan 3. Perbaikan insentif untuk mendorong

kewirausahaan

dan

akses bagi usaha- usaha menengah, kecil dan mikro serta sektor riil lainnya. Kaltara memiliki 4 (empat) kabupaten (Bulungan, Nunukan, Malinau, dan Tana Tidung) dan 1 (satu) kota (Tarakan). Dari kelima daerah tersebut, sumbangan terbesar kabupaten/kota terhadap PDRB Kaltara diberikan oleh Kota Tarakan, yaitu sekitar 44,59%. Kota Tarakan merupakan pusat kegiatan jasa, perdagangan, dan pariwisata. Sementara itu, daerah yang memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB Kaltara adalah Kabupaten Nunukan yaitu sebesar

24,32%.

Hal

ini

dikarenakan

Kabupaten

Nunukan

mempunyai sektor pertanian yang besar jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya yang berada di Kaltara. Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan menjadi

kota

dan

kabupaten

penyumbang kontribusi PDRB Kaltara terbesar (68,91%) yang diikuti oleh Kabupaten Bulungan, Malinau, dan Tana Tidung.


48

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Non Migas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (%) Bulungan

Tarakan

Nunukan

Malinau

Tana Tidung

2% 14%

15%

24% 45%

Gambar 3.1. Grafik Distribusi PDRB Non Migas atas dasar harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota

Jika dilihat dari laju pertumbuhan PRDB atas harga konstan, kota dan kabupaten yang berada di Kaltara secara umum mengalami kenaikan baik PDRB dengan migas maupun tanpa migas selama 2010-2013. Namun jika diamati lebih cermat, laju pertumbuhan PDRB Kaltara pada tahun 2013 tidak sebesar sebelumnya. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa determinan seperti ketidakstabilan ekonomi nasional

akibat

minyak subsidi (premium) dan gas LPG

kelangkaan

yang diakibatkan

meroketnya harga minyak dunia dan dampak krisis ekonomi dunia yang masih terasa hingga tahun 2014. Sejalan dengan perkembangan ekonomi global, kinerja ekonomi

nasional dan regional hingga akhir

tahun 2015 ini

menunjukkan arah yang belum pasti. Kombinasi

eksternal

inilah

nasional,

yang

turut

mendorong

kinerja

ekonomi

termasuk Kalimantan Utara sebagai daerah yang mengandalkan, ekspor primer, mengalami perlambatan pertumbuhan. Namun di

tengah

krisis

keuangan

di Eropa

dan

Amerika,


49

perekonomian

Indonesia

termasuk

Kalimantan

Utara

dan

tetap tumbuh dan relatif stabil. Banyak negara lain, termasuk China

dan India, yang

pertumbuhan berbagai

ekonomi.

indikator

mengalami

penurunan

tingkat

Dari sisi ekonomi makro, stabilitas ekonomi

relatif

terjaga

dengan

kecenderungan semakin menguat. Kondisi Sosial Ekonomi dan Indikator Penting Kalimantan Utara kinerja

2013 juga menunjukkan

yang membaik (Gambar 3.2). Tahun 2013 indikator

makro ekonomi Kalimantan Utara, sebagaimana ditunjukkan oleh besaran PDRB Kalimantan Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 tercatat Rp. 22,850 trilliun dan apabila tanpa migas dan Batubara

maka nilai PDRB mencapai

Rp. 18,135

triliun. Grafik 3.2. Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan Utara Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2010-2013 (Persen)

PDRB dengan migas menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2013 terbesar ada di Kota Tarakan dengan nilai PDRB sebesar Rp. 10,00 triliun disusul Kabupaten nunukan dengan nilai Rp. 5,82 triliun dan Kabupaten Bulungan dengan nilai Rp. 3,23 triliun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

50

Sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi menurut Kabupaten / Kota pada tahun 2012 ada di Kabupaten Malinau sebesar 11,18 %.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota Laju Pertumbuhan

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

2010

2011

2012

2013

Tarakan

7.93

7.63

6.8

6.03

Nunukan

5.63

6.74

7.92

3.91

Tana Tidung

4.26

7.46

7.68

5.56

Bulungan

5.63

6.06

9.39

5.26

Malinau

14.27

11.35

11.18

9.03

Sumber: BPS Kaltara (2013)

Grafik 3.3. Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2012 (%)

Laju inflasi pada tahun 2014 sebesar 6,65% dan angka inflasi Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015 diperkirakan masih dalam range prediksi angka inflasi nasional sebesar 5% ± 1%, dimana per september 2015, angka inflasi Provinsi Kalimantan Utara (m

to

m)

sebesar

3,13%.

Karakter

inflasi

masih

didominasi oleh volatile food’s inflation. Nilai ekspor Provinsi Kalimantan Utara tahun

2014

sebesar

US$ 50.237.526,31,

terjadi kenaikan sebesar 17,40% dari tahun 2013 sebesar US$ 42.790.794,69. Meskipun tahun 2012 terjadi krisis keuangan global, yang dipicu jatuhnya saham property dan sektor keuangan di Amerika Serikat, perkembangan data ekspor atas negara tujuan tahun 2014, mulai menunjukkan recovery, di mana Jepanag dan china masih mendominasi sebagai tujuan ekspor utama Provinsi Kalimantan Utara. Negara tujuan ekspor selain Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

51

Amerika

Serikat

sebagai

tujuan

utama

ekspor

Provinsi

Kalimantan Utara, adalah Itali, Belanda, Jerman, Belgia, Spanyol dan Uni Emirat Arab. 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian

global.

Terdapat

berbagai

faktor

perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Sejalan

dengan

pergerakan

perekonomian

global,

pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2014 melambat menjadi

5,1

persen

di

tahun

2014

lebih

rendah

dibandingkan tahun 2013 yang besarnya 5,8 persen. Dari sisi

eksternal

perlambatan

tersebut

disebabkan

oleh

turunnya permintaan dunia, turunnya harga komoditas internasional, dan kebijakan pemerintah terkait dengan pembatasan ekspor mineral mentah. Dari sisi permintaan domestik, perlambatan tersebut disebabkan oleh investasi yang masih tumbuh rendah yang diantaranya disebabkan oleh turunnya harga komoditas global, dan juga adanya penghematan anggaran pengeluaran pemerintah. Namun demikian,

meskipun

melambat,

pertumbuhan

ekonomi

Indonesia masih cukup tinggi disbanding beberapa negara lainnya,

yang

terutama

didukung

oleh

pertumbuhan


52

konsumsi

masyarakat

yang

cukup

tinggi.

Di

tengah

perlambatan ekonomi global, neraca pembayaran mengalami perbaikan pada tahun 2014. Defisit neraca transaksi berjalan menurun dari 3,18 persen per PDB pada tahun 2013 menjadi 2,95 persen per PDB pada tahun 2014, yang didorong oleh perbaikan ekspor manufaktur dan penurunan impor, terutama impor migas yang menurun sejalan dengan pengurangan subsidi BBM. Transaksi modal dan finansial mengalami surplus, yang ditopang oleh PMA yang tumbuh sebesar 24,2 persen, dan investasi portofolio yang tumbuh sebesar 137,3 persen. Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa meningkat menjadi USD 111,9 Miliar di bulan Desember 2014 (Desember 2013 adalah USD 99,4 miliar),

yang

setara

dengan

6,4

bulan

impor

dan

pembayaran utang luar negeri pemerintah (diatas standar kecukupun internasional, yaitu 3 bulan impor). Dari sisi stabilitas, inflasi pada tahun 2014 mendapat tekanan yang tinggi dari barang yang harganya ditetapkan oleh Pemerintah (administered prices) dan bahan pangan yang harganya bergejolak (volatile food). Inflasi tahun 2014 tercatat sebesar 8,36 persen (yoy), berada di atas sasaran inflasi yang telah ditetapkan sebesar 4,5±1 persen. Namun demikian,

inflasi

tersebut

masih

sedikit

lebih

rendah

dibandingkan inflasi tahun 2013 yang besarnya 8,38 persen. Kenaikan inflasi terutama disebabkan oleh adanya pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi dan dampak gejolak harga pangan domestik pada akhir tahun 2014. Kenaikan harga BBM bersubsidi secara signifikan telah mendorong kenaikan harga secara umum, baik disebabkan oleh dampak langsung maupun dampak lanjutan (second round effect). Selain BBM, penyesuaian harga barang administered lainnya juga terjadi sepanjang 2014, seperti TDL dan LPG. Namun, inflasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

53

inti tetap terkendali 4,93 persen (yoy). Terkendalinya inflasi pada tahun 2014 tidak terlepas dari semakin membaiknya koordinasi kebijakan pengendalian inflasi antara Pemerintah (baik pusat maupun daerah) dengan Bank Indonesia. Dibandingkan dengan akhir triwulan IV tahun 2014, terjadi penurunan inflasi yang cukup besar. Jika pada triwulan sebelumnya inflasi tahunan menembus angka 8,36 persen di bulan Desember 2014 (yoy), maka pada triwulan I tahun 2015 inflasi berada pada posisi 6,38 persen di bulan Maret 2015 (yoy). Penurunan inflasi ini merupakan dampak dari penurunan

harga

minyak

dunia

yang

berimbas

pada

penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 2 (dua) kali di bulan Januari 2015. Penurunan harga BBM telah

mendorong

penurunan

harga-harga

khususnya

transportasi dan bahan makanan. Hal ini berimbas pada terjadinya deflasi di bulan Januari dan Februari 2015 masing masing sebesar 0,24 persen dan 0,36 persen. Namun demikian, pada bulan Maret 2015 kembali terjadi dua kali kenaikan harga BBM yang berimbas pada tingkat inflasi menjadi 0,17 persen (mtm), hal ini masih berada pada batasan tingkat inflasi yang terkendali. Sementara itu, nilai tukar Rupiah pada tahun 2014 mengalami depresiasi cukup berarti terhadap dolar AS, namun mencatat apresiasi terhadap mata uang mitra dagang utama lainnya. Depresiasi Rupiah tersebut ditengarai oleh kuatnya apresiasi dolar AS terhadap hampir seluruh mata uang utama sejalan dengan rilis data perbaikan ekonomi AS dan rencana kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (Fed Fund Rate) setelah usainya isu tapering-off pada bulan Oktober 2014. Secara titik ke titik (point-to-point), Rupiah melemah 1,78 persen (yoy) selama tahun 2014 ke level Rp12.388 per USD. Nilai tukar rupiah juga mengalami pelemahan selama triwulan I tahun 2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

54

dimana nilai tukar rupiah pada posisi akhir Maret 2015 menjadi Rp 13.074 per USD. Sementara itu, terhadap mata uang lainnya termasuk Yen Jepang, dan Euro, Rupiah mengalami apresiasi yang cukup tinggi, walaupun masih cukup

kompetitif

dibandingkan

dengan

negara

mitra

dagang. Walaupun pada triwulan I tahun 2015 pertumbuhan ekonomi adalah 4,7 persen (yoy), diperkirakan tahun 2015 pertumbuhan

ekonomi

secara

keseluruhan

masih

berpeluang untuk mencapai 5,7 persen (APBNP 2015). Hal ini sejalan dengan makin membaiknya perekonomian global dan

dilaksanakannya

reformasi

struktural

secara

menyeluruh antara lain dalam bentuk penurunan subsidi BBM yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (antara lain dikembangkan melalui program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sejahtera), upaya

reformasi

birokrasi

dan

peningkaatan

kualitas

pengeluaran pembangunan, serta keberpihakan pemerintah untuk menghapuskan korupsi. 3.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara umum dibagi ke dalam nilai atas dasar harga berlaku dan nilai atas dasar harga konstan (harga konstan tahun 2000). Gambaran

selengkapnya

akan

dijelaskan

pada

table

berikut: Tabel.3.2. Tabel PDRB No

Indikator

Proyeksi 2014

2015

1

PDRB (harga berlaku)

9.941.136.560

11.020.163.560

2

PDRB (harga konstan)

5.103.886.240

5.411.868.940

3

Tingkat Pertumbuhan

5,94/

6,03/


55

ekonomi/PDRB Harga berlaku tahun tertentu Tingkat Pertumbuhan 4

ekonomi/PDRB Harga konstan tahun tertentu

5

Tingkat inflasi

9.941.136.560

11.020.163.560

5,94/

6,03/

5.103.886.240

5.411.868.940

6,65

Disparitas pendapatan regional yang dilihat dari perbedaan : 6 7

Pendapatan perkapita

10.221.325,96

Besaran IPM (Indeks Pengembangan

10.087.398,16

77,86

Manusia) Berbagai macam besaran ratio dan perbandingan-perbandingan

8

Pajak daerah terhadap PDRB Perbandingan penerimaan

9

pemerintah Daerah (PAD dan Dana Perimbangan terhadap PDRB)

61.641.623,41/

90.879.228/

5.103.886.240=0,012

5.411.868.940=0,017

724.692.865.157,5/

801.891.386/

5.103.886.240=0,14

5.411.868.940=0,15

Sumber : Bappeda Kaltara (2014) 3.1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini relatif cukup fluktuatif dan mengalami pasang surut meskipun pada tahun lalu relatif cukup terjaga pertumbuhannya. Hal ini diduga sebagai dampak kontraksi perekonomian nasional dan adanya

krisis

keuangan

internasional

sehingga

ikut

berpengaruh terhadap kinerja perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara 2016 diproyeksikan 5,40% (lima koma empat puluh persen), sementara angka laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 4 % sampai dengan 6 %. 3.1.1.3. Pendapatan Perkapita Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering dipergunakan dalam mengukur atau menilai tingkat kemakmuran/kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah. Meski nilai yang diperoleh belum tentu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

56

mencerminkan

nilai

yang

benar-benar

diperoleh

masyarakat, setidaknya bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam

pengambilan

kemakmuran

kebijakan

masyarakat.

terkait

Sementara

dengan yang

tingkat

dimaksud

pendapatan, adalah Nilai Tambah Bruto/ NTB (upah, gaji, laba, sewa tanah, bunga uang, penyusutan dan pajak tak langsung neto), bukan nilai produksi (perkalian dari jumlah produksi dengan harga satuannya). Nilai tambah bruto merupakan bagian dari nilai produksi. Pendapatan per kapita penduduk Provinsi Kalimantan Utara diprediksi tahun 2014-2015 mengalami pendapatan sebesar Rp. 41,9 Juta.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Garis besar kebijakan ekonomi Kaltara Tahun 2016, masih diorientasikan pada penguatan sektor agroindustri, melalui peningkatan daya saing pasar. Dengan optimisnya target pertumbuhan PDRB, diharapkan akan meningkatkan indikator pembangunan yang lain, seperti meningkatnya pendapatan per kapita, penurunan jumlah pengangguran terbuka,

penurunan

jumlah

penduduk

miskin

dan

peningkatan kesempatan kerja. Dalam jangka panjang, pembangunan Kalimantan Utara berupaya

untuk

mengoptimalkan

pendapatan

melalui

kebijakan pengembangan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya pada sector-sektor potensial. Seiring

dengan

pemerintah perluasan

juga

peningkatan melakukan

objekpajak

perundang-undangan

sesuai yang

pendapatan

penduduk,

penataan

pelayanan

dan

dengan

peraturan

dan

berlaku,

dengan

tetap

mempertimbangkan suasan kondusif untuk mendukung berkembangnya investasi di Kalimantan Utara. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

57

3.1.2.1. Tantangan Prospek Kalimantan Utara sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), semakin menjanjikan dengan melimpahnya Sumber Daya Alam yang dimiliki, pertumbuhan komsumsi swasta dan iklim investasi yang semakin kondusif. Namun kedepan tantangan

akan

semakin

besar

yaitu

bagaimana

meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investasi. Tantangan –tantangan itu meliputi: •

Kelembagaan Pemerintah,

•

Sarana Perkantoran,

•

SDM,

•

Infrastruktur yang belum memadai,

•

Tenaga Listrik,

•

Efesiensi tenaga kerja,

•

Penguasaan teknologi.

3.1.2.2. Prospek Provinsi Kalimantan Utara memiliki beberapa potensi yang besar: •

Sektor pertambangan

: Batubara, emas, gas dan minyak bumi

•

Sektor Perikanan

: Udang, Ikan dan Rumput Laut

•

Sektor Kehutanan

: Kayu Lapis dan rotan

•

Sektor Perkebunan

: Kelapa

sawit,

Karet

dan

Coklat •

Sektor Kelistrikan

: PLTA di Sungai Kayan dan Sei Mentarang


58

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Kebijakan keuangan daerah untuk sisi pendapatan daerah, halhal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan target Penerimaan Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.3. Tabel 3.3. Kondisi Keuangan Provinsi Kalimantan Utara

TAHUN NO

URAIAN

1.

PENDAPATAN

1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

REALISASI 2014

TARGET 2015

PROYEKSI 2016 1,173,788,660,356.50

1,513,352,878,113.48

1,565,051,547,142.00

11,833,885,267.48

349,246,995,142.00

261,935,246,356.50

0

346,246,995,142.00

259,685,246,356.50

1.1.1

Pajak Daerah

1.1.2

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

11,833,885,267.48

3.000.000.000

2,250,000,000.00

1.2

DANA PERIMBANGAN

1,228,625,712,846.00

1,003,004,752,000.00

752,253,564,000.00

1.2.1

Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

1,199,836,456,846.00

291,809,504,000.00

218,857,128,000.00

1.2.2

Dana Alokasi Umum (DAU)

20,567,986,000.00

651,247,428,000.00

488,435,571,000.00

1.2.3

Dana Alokasi Khusus (DAK)

8,221,270,000.00

59,947,820,000.00

44,960,865,000.00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH

272,893,280,000.00

212,799,800,000.00

159,599,850,000.00

Hibah

200,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72,893,280,000.00

92,799,800,000.00

69,599,850,000.00

0.00

120,000,000,000.00

90,000,000,000.00

1.3 1.3.1

1.3.3 1.3.4

1.3.5

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya


59

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Tabel.3.4. Realisasi Belanja 2014, Target Belanja Tahun 2015 dan Proyeksi Belanja Prov. Kalimantan Utara Tahun 2016

NO

TAHUN

URAIAN REALISASI 2014

TARGET 2015

PROYEKSI 2016

2.

BELANJA

642,365,304,047.10

1,565,051,547,142.00

1,173,788,660,356.50

2.1

Belanja Tidak Langsung

141,231,908,498.10

803,896,350,763.87

602,922,263,072.90

2.1.1 Belanja Pegawai

46,206,963,498.00

196,210,910,449.87

147,158,182,837.40

2.1.4 Belanja Hibah

94,624,945,000.00

261,147,800,000.00

195,860,850,000.00

1.1.5 Belanja Bantuan Sosial

0.00

5,000,000,000.00

3,750,000,000.00

Belanja Bagi Hasil Kepada 2.1.6 Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

0.00

172,126,140,314.00

129,094,605,235.50

Belanja bantuan Keuangan Kepada 2.1.7 Propinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintah desa dan partai Politik

0.00

159,411,500,000.00

119,558,625,000.00

400,000,000.10

10,000,000,000.00

7,500,000,000.00

501,133,395,549.00

1,560,727,261,310.40

1,170,545,445,982.80

35,906,166,100.00

135,501,463,200.00

101,626,097,400.00

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa

240,588,071,819.00

771,947,790,823.40

578,960,843,117.55

2.2.3 Belanja Modal

224,639,157,630.00

653,278,007,287.00

489,958,505,465.25

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.2.

Belanja Langsung

2.2.1 Belanja Pegawai

3

PEMBIAYAAN DAERAH

313,461,401,449.31

3.1

Penerimaan Pembiayaan Daerah

313,461,401,449.31

799,572,064,932.27

599,679,048,699.20

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya

313,461,401,449.31

799,572,064,932.27

599,679,048,699.20

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Rencana pendapatan daerah

Prov. Kalimantan Utara

tahun anggaran 2016 dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

60

PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, merupakan perkiraan yang terukur secara rasional,

memiliki

kepastian

dan

dasar

hukum

penerimaannya. Pendapatan daerah Prov. Kalimantan Utara pada anggaran pendapatan tahun 2016 sangat bergantung dengan kondisi perekonomian Nasional, Regional dan lokal serta ekonomi global. Secara umum kinerja pendapatan daerah dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini sejalan

dengan

tumbuh

positifnya

kinerja

ekonomi

disamping kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif. Kondisi ini diharapkan terus membawa dampak terhadap meningkatnya pendapatan daerah, namun perlu disadari bahwa dalam mengumpulkan pendapatan tidak harus dianggap terlalu mudah, karena tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat pemungut, termasuk para petugas pemungut menjalankan

maupun

kesadaran

kewajibannya.

masyarakat

Permasalahan

untuk

dilapangan

terkadang jauh berbeda dengan rencana yang diharapkan. Sejalan dengan hal tersebut diatas berbagai langkah dan upaya telah dilakukan, seperti koordinasi yang intensif dengan Unit Satuan Kerja (USK) terkait, peningkatan sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pengawasan dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan, dengan tujuan agar pendapatan daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Namun kenyataannya, di dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan

daerah,

masih

terdapat

permasalahan

permasalahan yang dihadapi, seperti: belum sepenuhnya kesadaran

sebagian

masyarakat

untuk

memenuhi

kewajibannya dalam membayar pajak maupun retribusi,


61

sehingga membawa dampak terhadap realisasi pendapatan daerah yang kurang optimal. Dalam jangka panjang, pembangunan Prov. Kalimantan Utara berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari dana perimbangan, terutama yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak yang diperoleh dari bagi hasil minyak dan gas alam dan royalty dari sektor pertambangan umum, sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengandalkan pada Pajak Daerah, terutama melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya pada sektor-sektor potensial. Seiring dengan peningkatan pendapatan

penduduk,

pemerintah

juga

melakukan

penataan pelayanan, dan perluasan obyek pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan suasana kondusif untuk mendukung berkembangnya investasi di Prov. Kalimantan Utara. 3.2.2.2.Arah Kebijakan Belanja Daerah Rencana belanja daerah tahun anggaran 2016 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi. Belanja daerah diarahkan kepada komponen-komponen penyediaan anggaran dan pembiayaan yang merupakan kewajiban-kewajiban daerah, dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Komponen belanja daerah dan kinerja pelayanan selain berdasarkan aspirasi masyarakat, juga dengan

mempertimbangkan

kondisi

dan

kemampuan

daerah. Arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prov. Kalimantan Utara tahun 2016 tetap akan diselaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

62

dengan Rencana Kerja Pemerintah Pusat tahun 2016 yang secara garis besar akan menyesuaikan dengan kondisi provinsi Kalimantan Utara sebagai Daerah Otonomi Baru. Belanja

pembangunan

dan

investasi

pemerintah

diarahkan bagi pendanaan program unggulan, penguatan kelembagaan,

peningkatan

SDM,

pengembangan

infrastruktur, penyediaan energy listrik melalui pengelolaan anggaran secara cermat, efisien dan efektif sertapeningktan kerjasama antara pemerinitah dan swasta. Selain itu, pengelolaan keuangan dan investasi pemerintah daerah tetap diarahkan untuk membiayai kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepaan kemajuan dan kemandirian daerah. Selain itu juga, kebijakan alokasi anggaran belanja daerah juga diarahkan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dengan tetap memperhatikan tingkat efesiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya.

3.2.2.3.Arah Kebijakan Pembiayaaan Daerah Kewenangan

yang

luas

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan di daerah, membawa konsekuensi yaitu pemerintah

daerah

dituntut

pengelolaan

keuangannya.

lebih

mandiri

Pemerintah

daerah

dalam harus

mampu menggali sumber-sumber pendanaan yang sesuai dengan

potensi

penyelenggaraan pelayanan tersebut

yang

ada,

pemerintahan,

masyarakat. dibutuhkan

pembangunan mengurangi

daerah

daerah angka

demi

pembangunan

Peningkatan dalam sehingga

kemiskinan

tercapainya

belanja

rangka

daerah

percepatan

diharapkan dan

dan

dapat

pengangguran.

Kebijakan peningkatan penerimaan daerah yang ditempuh Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

63

dengan melakukan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah secara eksesif melalui PAD dengan meningkatkan hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah, dalam jangka panjang namun harus menghindari efek kontra produktif dengan dunia usaha karena merasa dirugikan.


64

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Prov. Kalimantan Utara memperhatikan Kebijakan pembangunan pemerintah Pusat yang merupakan penjabaran tujuan dan sasaran. Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara, maka tema besar Pembangunan Kalimantan Utara : §

Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis,hutan

lindung,

mengembangkan

sistem

dan

hutan

pencegahan

produksi,

dan

serta

penanggulangan

bencana alam banjir dan kebakaran hutan; §

Lumbung energi nasional, dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis air atau matahari.

§

Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, dan coklat.

§

Menjadikan Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu lumbung pangan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi

Kalimantan Utara berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, meliputi identifikasi isu strategis dan masalah

mendesak

ditingkat

daerah

dan

nasional,

rancangan

kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi

prioitas

kegiatannya,

juga

memperhatikan

apa

yang

diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

65

Tidak semua program dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah, prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya (performance maintenance). Metodologi

penyusunan

prioritas,

dengan

memperhatikan

beberapa kriteria, antara lain: a. Korelasinya

terhadap

pembangunan Pelayanan

pencapaian

nasional,

Minimal,

seperti

pengentasan

prioritas

terhadap

dan

sasaran

MDGs,

Standar

kemiskinan,

penciptaan

lapangan kerja; b. Korelasinya

terhadap

pengembangan

sektor/bidang

yang

terkait keunggulan kompetitif daerah; dan c. Korelasinya terhadap isu strategis daerah Provinsi Kalimantan Utara. Visi dan misi pembangunan daerah sesungguhnya merupakan untaian

harapan

masa

depan

guna

mewujudkan

kehidupan

masyarakat yang sejahtera. Harapan dapat diraih manakala visi dan misi bukan utopia, namun harus realistis sesuai situasi dan kondisi daerah

yang

sudah,

sedang

terjadi

dan

kecenderungan

perkembangan masa depan. RKPD Tahun 2016 yang merupakan masa transisi tahun Ketiga pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara sebagai DOB merupakan tahapan pembangunan yang penting guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Pada tahun 2016 sasaran utama yang harus dicapai Provinsi Kalimantan Utara, adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang

ditunjukkan

pembangunan.

dengan

Target

membaiknya

Pemerintah

Provinsi

berbagai

indikator

Kalimantan

Utara

berdasarkan RKP Tahun 2016 ditunjukan dalam tabel indikator 4.1. berikut:


66

Tabel 4.1. Tabel Sasaran Pembangunan

No

Sasaran Pembangunan

Target 2016

1

Pertumbuhan Ekonomi

5,4 % – 6,1 %

2

Pendapatan Per Kapita

Rp. 41,9 Juta

3

Inflasi

4-6 %

4

Tingkat Pengangguran Terbuka

7,6 %

5

Tingkat Kemiskinan

6

Rata-Rata Lama Sekolah

7

Angka Harapan Hidup

69,21

8

Indeks Pembangunan Manusia

73,69

10 - 11 % 8,12

Adapun tujuan pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015

-

2019

pembangunan

adalah Wilayah

mendorong Pulau

percepatan

Kalimantan

dan

dengan

perluasan

menekankan

keunggulan dan potensi daerah, melalui: a. pengembangan

hilirisasi

komoditas

batu

bara,

serta

pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit; b. bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa; c. penyediaan infrastruktur wilayah; dan d. peningkatan

SDM

dan

ilmu

dan

teknologi

secara

terus

menerus. Adapun sasaran pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1.

Dalam

rangka

percepatan

dan

perluasan

pengembangan

ekonomi Wilayah Pulau Kalimantan, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 3 Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya; 2. Untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

67

Kalimantan, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 9 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran outcome: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,85 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 11,06 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 72,75; 3. Untuk

mendorong

pertumbuhan

pembangunan

kawasan

perkotaan di Kalimatan, maka akan dipercepat pembangunan 1 Kawasan

Perkotaan

Metropolitan,

serta

mewujudkan

optimalisasi peran 4 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (buffer) urbanisasi, serta membangun 4 kota baru publik yang mandiri dan terpadu sebagai sebagai pengendali (buffer) urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan; 4. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan sasaran berkurangnya kemiskinan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat

di

desa-desa

tertinggal

dan

mendorong

perekonomian desa berbasis komoditas unggulan menuju desa mandiri; 5. Meningkatkan

keterkaitan

desa-kota,

dengan

memperkuat

sedikitnya 7 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL); 6. Untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan 12 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya; 7. Sasaran

untuk

Wilayah

Pulau

Kalimantan

adalah:

(1)Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah

sebesar

45%

untuk

propinsi

dan

10%

untuk

kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

68

dalam APBD propinsi sebesar 35% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 40% pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 5 provinsi dan 27 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan; (4) Terlaksananya penggunaan block grant (inpres) yang efektif dengan

proyek

Meningkatnya

awal

kualitas

Provinsi dan

Kalimantan

proporsi

Tengah;

tingkat

(5)

pendidikan

aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50% dan S2-S3 sebesar 10%; (6) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Kalimantan sebesar 75 angkatan; (7) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah,

khususnya

infrastruktur;

(8)

pada

pendidikan,

Meningkatnya

kesehatan

persentase

jumlah

dan PTSP

sebesar 100%; (9) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 70%; (10) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah Kalimantan (dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur) (11) Terlaksananya

koordinasi

pusat

dan

daerah

melalui

peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (12) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara on-line di wilayah Kalimantan (dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Timur); dan 8. Sasaran penanggulangan bencana adalah mengurangi indeks risiko

bencana

Pontianak, Samarinda, Bengkayang,

Kota Kota

pada

18

kabupaten/kota

Singkawang,

Kota

Balikpapan,

Sambas,

Sintang,

Kota

sasaran

Palangka Tarakan,

Kapuas

Hulu,

Raya,

(Kota Kota

Kabupaten Ketapang,

Landak, Kotabaru, Barito Kuala, Tanah Laut, Kapuas, Kutai Kertanegara, Nunukan) yang memiliki indeks risiko bencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

69

tinggi, baik yang memiliki berfungsi sebagai PKN, PKSN. 4.2. Agenda Prioritas Rencana menetapkan

Kerja

Pemerintah

bahwa

Tema

(RKP)

Tahun

Pembangunan

Anggaran Nasional

2016 adalah

“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur, guna meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”, Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015 2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu: Cita 1 :

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

Cita 2 :

Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

Cita 3 :

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

Cita 4 :

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem

dan

penegakan

hukum

yang

bebas

korupsi,

bermartabat, dan terpercaya; Cita 5 :

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

Cita 6 :

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;

Cita 7 :

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

Cita 8 :

Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

Cita 9 :

Memperteguh

kebhinekaan

dan

memperkuat

restorasi

sosial Indonesia. Sasaran pembangunan nasional yang diharapkan dapat tercapai pada akhir tahun 2016 adalah : - Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 – 6,2 % persen; Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

70

- Inflasi diharapkan dapat terkendali pada kisaran 3,0 – 5,0 %; - Tingkat kemiskinan menurun sampai menjadi sebesar 9-10 %; - Tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,2 - 5,5 %. Prioritas

dan

sasaran

pembangunan

Rencana

Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Utara merupakan tahun kedua dari RPJMN 2015-2019, Isu – isu strategis pembangunan tahun 2016 mencoba untuk menangkap isu-isu nasional yang berkembang dan dikaitkan dengan isu-isu di daerah yang antara lain : 1.

Upaya Pengentasan Kemiskinan yang belum fokus, terpadu dan komprehensif;

2.

Penguatan Ketimpangan Ekonomi;

3.

Penguatan Ketahanan Pangan;

4.

Pelayanan Publik;

5.

Peningkatan Kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia;

6.

Krisis Energi (Listrik dan BBM);

7.

Keterbatasan Sarana Prasarana;

8.

Pembangunan Daerah Tertinggal;

9.

Belum Optimalnya Pemanfaatan Ruang dan Wilayah;

10. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan 11. Reformasi Birokrasi. Dengan prioritas pembangunan Tahun 2016 : 1.

Penanggulangan kemiskinan;

2.

Peningkatan kualitas pendidikan;

3.

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;

4.

Penguatan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat;

5.

Peningkatan pelayanan publik;

6.

Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan;

7.

Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal; Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

71

8.

Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh;

9.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan;

10.

Revitalisasi komoditi unggulan daerah; dan

11.

Pengendalian lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang.

Prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun 2016 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan Pusat (RKP) tahun 2016, disebabkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki RPJMD. 4.3. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2016 Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan guna

mencapai

sasaran yang tertuang

dalam

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016.


72

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Arah pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam mencapai pembangunan tahun 2016 masih mengacu pada arah Pembangunan jangka Menengah Nasional dan RKP Tahun 2016 dikarenakan belum tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang akan menjabarkan Visi dan Misi Gubernur terpilih. Dalam hal perencanaan pembangunan jangka menengah membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam perencanaan pembangunan tahunan. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang

hendak

diselesaikan,

tanpa

mengabaikan

permasalahan

lainnya. Tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka menengah. Setiap sasaran pokok dalam misi pembangunan jangka menengah

dapat

ditetapkan

prioritasnya

dalam

masing-masing

tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat dipergunakan kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Sesuai dengan dasar tersebut, maka untuk tahapan dan skala prioritas disusun sebagai berikut: Rencana

pembangunan

pada

tahap

lima

tahun

ketiga

ditekankan pada: 1.

Mewujudkan

Sumber

Daya

Manusia

yang

Berkualitas,

Bermoral, dan Berakhlak Mulia. Ditempuh dengan cara: a. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran; b. Meningkatkan

akses,

pemerataan

dan

perluasan

kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan


73

terjangkau di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan, termasuk di perbatasan; c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh wilayah, dan di perbatasan; d. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam upaya meningkatkan daya saing di seluruh wilayah, dan di perbatasan; e. Meningkatkan pelayanan kesehatan prima minimal sejajar dengan pelayanan kesehatan negara tetangga; f.

Meningkatkan pemerataan sarana pelayanan kesehatan di seluruh

wilayah

khususnya

di

daerah

terpencil

dan

perbatasan; g. Meningkatkan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi; h. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan melalui

media

komunikasi,

penyuluhan,

maupun

kurikulum pendidikan formal maupun informal; i.

Meningkatkan

akses

masyarakat

dalam

pelayanan

kesehatan; j.

Mengembangkan pendidikan kejuruan;

k. Membangun tata kelola sektor ketenagakerjaan; l.

Meningkatkan pengarustamaan gender;

m. Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pengarustamaan gender; n. Meningkatan

kapasitas

lembaga

keagamaan

dan

keormasan; o. Mengembangan

kerjasama

antar

lembaga

pemerintah,

lembaga lintas agama untuk mewujudkan masyarakat madani; dan p. Mendorong institusi keluarga, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan sebagai fokus untuk menanamkan


74

nilai-nilai

keagamaan

sebagai

dasar

membentuk

Daya

Alam

karakteristik generasi muda. 2.

Mewujudkan

Pengelolaan

Sumber

dan

Lingkungan Hidup yang Ramah dan Berkelanjutan. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang ramah dan berkelanjutan dilakukan dengan cara: a. Mengembangkan

regulasi

daerah

yang

mendukung

kelestarian kawasan lindung; b. Memperkuat sistem pemantauan kondisi kawasan lindung; c. Mengembangkan regulasi daerah yang memperkuat PSDA yg berkelanjutan; d. Memperkuat

sistem

pemantauan

praktek-praktek

pengusahaan sumber daya alam; e. Menyusun dan menetapkan RTRWP; f. Mengembangkan sistem pemantauan terhadap pelaksanaan RTRWP; g. Merumuskan peraturan daerah tentang standar kualitas lingkungan hidup dan membangun budaya hidup sehat pada kawasan budidaya; h. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Mewujudkan

Pengelolaan

Sumber

Daya

Alam

dan

Lingkungan Hidup yang Ramah dan Berkelanjutan; i. Mengembangkan pola-pola partisipatif dan berkelanjutan dalam pemulihan lahan kritis atau lingkungan yang telah terdegradasi; dan j. Mengembangkan sistem pemantauan terhadap lahan dan lingkungan terdegradasi.


75

3.

Mengembangkan Perekonomian yang Berdaya Saing Diwujudkan melalui: a. Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas secara adil dan berkelanjutan yang mendukung kesejahteraan masyarakat; b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur; c. Memperkuat regulasi ketahanan dan kedaulatan pangan; d. Memperkuat kelembagaan petani; e. Meningkatkan

industri

pengolahan

hasil

pertanian,

perkebunan, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan; f. Meningkatkan

penerapan

teknologi

yang

tepat

untuk

pengembangan sektor unggulan; g. Meningkatkan

iklim

usaha

dan

iklim

investasi

yang

kondusif; h. Meningkatkan infrastruktur dan utilitas; i. Meningkatkan kegiatan ekonomi kreatif; dan j. Meningkatkan peran UMKM dalam ekonomi wilayah. 4.

Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan Keinginan untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan dilakukan dengan melakukan: a. Meningkatkan peran kota sesuai dengan fungsi dalam penataan ruang (yang berfungsi PKN dan PKSN sebagai pusat pelayanan); b. Mengendalikan wilayah pengembangan bagian timur (pulau kecil); c. Memantapkan wilayah pengembangan bagian tengah dan pantai timur; d. Mengembangkan wilayah pengembangan yang berada di perbatasan;


76

e. Mengutamakan pembangunan infrastruktur yang terpadu (darat, sungai, laut, dan udara); f. Mendorong

pembangunan

utilitas

untuk

pemenuhan

kebutuhan dasar; g. Memeratakan pembangunan fasilitas fisik, sosial, dan ekonomi dasar; h. Meningkatkan

kesejahteraan

sosial

ekonomi

melalui

peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemampuan permodalan, pengembangan usaha dan pengembangan kelembagaan usaha bersama dengan menerapkan prinsip gotong royong, keswadayaan dan partisipasi; i. Mengembangkan dilakukan informal

oleh yang

sistem

jaminan

sosial

formal

yang

jaminan

sosial

masyarakat

dan

pemerintah

maupun

dilakukan

oleh

meningkatkan ketahanan sosial masyarakat yang inklusif, partisipatif dan berkeadilan sosial; j. Memberikan jaminan hak hak sosial ekonomi dan budaya terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial; k. Mengembangkan

potensi

sumber

sumber

kesejahteran

sosial dan meningkatkan kapasitas kelembagaan di daerah untuk

mendukung

peningkatan

kesejahteraan

sosial

masyarakat; dan l. Mengembangkan

program

program

pemberdayaan

masyarakat di daerah perbatasan, terpencil dan komunitas adat terpencil. 5.

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik Sebagai ujung tombak pelayanan publik dan menjadi cerminan sistem pemerintahan, tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Utara. Perwujudan sistem pemerintahan yang baik dilakukan melalui:


77

a. Meningkatkan sistem dan standar pelayanan publik berikut

implementasinya; b. Meningkatkan kinerja sistem tata kelola pemerintahan yang

partisipatif; c. Meningkatkan pembangunan sistem informasi manajemen

pemerintahan daerah yang terintegrasi dan berorientasi kepuasan masyarakat; d. Meningkatkan

pengelolaan unit pelayanan daerah dan

kemudahan akses hingga tingkat Pemerintahan Desa; e. Meningkatkan

terkait

kesadaran dan pemahaman para pihak

(masyarakat

dan

swasta

tentang

kebijakan

pemanfaatan dan tata kelola sumber daya hutan dan good forest governance; f.

Membangun penataan kelembagaan daerah di tingkat pemerintahan desa di seluruh wilayah;

g. Meningkatkan keterpaduan antar instansi terkait; h. Meningkatkan kemampuan penerapan penegakan hukum

dan kedaulatan wilayah pada semua jenjang pemerintahan; i.

Membuka

ruang

konsolidasi

antar

stakeholder

dan

memperjelas kewenangan Kalimantan Utara sebagai daerah otonom; j.

Membangun

kelembagaan

pranata

adat

di

bidang

kebudayaan daerah; k. Meningkatkan peran lembaga adat dalam penyelesaian dan

pembinaan pemberian ijin pemanfaatan lahan pada lokasilokasi yang berpotensi konflik; dan l.

Meningkatkan peran dan kegiatan lembaga adat bersama pemerintah

dalam

menjaga

kearifan

dan

kelestarian

budaya. Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna

mencapai

sasaran

yang

tertuang

dalam

Rencana

Kerja


78

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016. Pada RKPD tahun 2016 ditetapkan prioritas Pembangunan, yaitu : Berdasarkan

prioritas

pembangunan

yang

menitikberatkan

pembangunan pada efisiensi anggaran pendidikan dan kualitas layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, penguatan sumberdaya

ekonomi

daerah,

manusia,

penguatan

pertanian

dalam

desa arti

dan

kecamatan,

luas,

pengelolaan

persampahan dan daya dukung lingkungan hidup serta penunjang lainnya, maka dijabarkan dalam 6 (enam) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu: 1. 2.

Pendidikan; Kesehatan;

3. 4.

Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

5.

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan

6.

Sosial

17 Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar yaitu : 1. 2. 3.

Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak; Pangan;

4. 5. 6.

Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

7. 8.

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa; Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;

9. Perhubungan; 10. Komunikasi Dan Informatika; 11. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah; 12. Penanaman Modal; 13. Kepemudaan Dan Olah Raga; 14. Statistik; 15. Persandian; 16. Kebudayaan; dan 17. Perpustakaan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

79

8 (delapan) Urusan Pilihan, yaitu : 1. 2.

Kelautan Dan Perikanan; Pariwisata;

3. 4. 5.

Pertanian; Kehutanan; Energi Dan Sumber Daya Mineral;

6. 7. 8.

Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi. Selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk

program, kegiatan, sasaran program, instansi penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Prov. Kalimantan Utara Tahun 2016. Pada Tahun Anggaran 2016, direncanakan melalui asumsi kenaikan dari APBD Tahun 2015, Berdasarkan alokasi tersebut diatas Program dan kegiatan prioritas tahun 2016 diuraikan pada Matrik Rencana Program/Kegiatan RKPD Prov. Kalimantan Utara Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Rencana Program dan Kegiatan SKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 JUMLAH USULAN

NO

NAMA INSTANSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sekretariat Dewan Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Biro Hukum dan Organisasi Biro Kepegawaian dan Diklat Biro Keuangan dan Aset Biro Layanan Pengadaan Biro Pemerintahan Umum Biro Perekonomian dan Pembangunan Biro Umum dan Humas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Lingkungan Hidup Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pengelolaan Perbatasan

12 13 14

DANA PAGU (Rp)

29 33 34 48 25 22 32 29 50 34 45

40.481.8821.675 27.160.000.000 20.310.084.071 59.694.887.700 43,860,000,000 14,363,910,000 23.866.680.000 50.861.103.948 184,871,060,000 21.416.705.050 60.798.287.955

33

27.997.786.000

22 45

18.455.000.000 39,740,459,900


80

15 16 17 18 19 20 21

Badan Perencanaan Pembagunan Daerah BPPPMKBPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pendapatan Daerah - UPTD Kab. Tana Tidung - UPTD Kab. Malinau - UPTD Kab. Bulungan - UPTD Kota Tarakan - UPTD Kab. Nunukan

22 23

24 25 26 27 28

15

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahananan Pangan DINSOSNAKERTRANS - UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu DISDIKBUDPORA DISHUBKOMINFO DISPERINDAGKOP-UMKM INSPEKTORAT SATPOL PP dan LINMAS TOTAL

68 61 54 53 65 180 28 24 25

111

102.263.550.000 42.086.784.600 539.248.069.883 82.442.698.291 258.822.505.500 6.887.815.409.000 32,910,000,000 2.232.000.000 1,838,000,000

1,462,000,000 141.986.913.800

91

79.632.739.000

34

11,508,000,000

123 151 78 41 31 1448

369.605.390.250 2.049.507.002.950 94.265.000.000 12,035,622,310 35.448.515.210

Rp. 11,319,293,099,992


81

BAB VI PENUTUP RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan

pemerintah

dengan

mengacu

kepada

RKP

2016,

sehingga tingkat keberhasilan dari rencana ini akan menentukan keberhasilan dari pemerintahan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Sepanjang perjalanan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara 2013 – 2015 diketahui, bahwa beragam ketentuan hukum (kerangka regulasi) telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

Berawal dari kerangka perencanaan (UU 25/2004, UU

32/2004 dan PP 8/2008) sampai dengan kerangka pengendalian dan evaluasi (PP 39/2006, PP 8/2008 dan Permendagri 54/2010). Berdasarkan

regulasi

tersebut,

dalam

pelaksanaan

RKPD

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016, diperlukan langkah-langkah praktis dan

strategis.

Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu

mendapat perhatian adalah RKPD Tahun 2016 sebagai pedoman penyusunan RAPBD, perlu dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016, dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2016. Adapun KU-APBD dan PPA berisi pengelompokan urusan yang bersifat wajib dan/atau pilihan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Revisi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Sebagai tindaklanjut dari penyusunan RKPD Tahun 2016 ,maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam menyusun RAPBD Tahun 2016, RKPD Tahun 2016 dijabarkan

lebih

lanjut

dalam

Dokumen

Kebijakan

Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan


82

Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Provinsi Kalimantan Utara. 2. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, pelaksanaan programprogram

dan

kegiatan-kegiatan

pembangunan,

yang

pendanaannya bersumber dari APBD, APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD/BIRO harus menyusun dan membuat RENJA SKPD/BIRO masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2016 3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pembangunan, setiap SKPD wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2016, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing.


83

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 Provinsi Kaltara

Recommend Documents