Rapat Koordinasi Program Direktur & Team Leader PNPM Perkotaan Bogor, 16-19 Juli 2012
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
1. WARGA MISKIN (PS-2) PEMANFAAT PROGRAM
CLICK
• Secara nasional dari tahun 2007-2011, KK Miskin penerima manfaat kegiatan Lingkungan sebesar 60 %; kegiatan Sosial 73% dan Kegiatan Ekonomi sebesar 64 % (sumber SIM P2KP_ 31 Mei 2012) • KK Miskin penerima manfaat kegiatan LSE menurut provinsi terlihat pada file link (tekan click) 2. KEMANDIRIAN BKM/LKM
CLICK
@ CAPI-ADVISORY 2012
• Secara nasional, masih terdapat kinerja BKM “AWAL” sebanyak 236 Kel (2,2%); dan “BERDAYA” sebanyak 6.209 Kel (56,8%). Sedang yang berkategori “ Mandiri” sebanyak 4.293 Kel (39,3%) • Di Sumatra Utara, 100 % (611 Kel) berkategori “Mandiri”. Perlu dilakukan uji petik oleh KMP untuk melihat kondisi lapangan yang sebenarnya
3. PARTISIPASI PENDUDUK DEWASA PADA PEMILU ULANG BKM
CLICK
• Secara nasional, terdapat sebanyak 2.741 Kelurahan yang melakukan pemilu ulang BKM, dengan pemilih penduduk dewasa pada tingkat basis < 30 % (sim p2kp_23 Mei 2012) • Pemilih penduduk dewasa < 30 % pada pemilu ulang BKM menurut provinsi terlihat pada file link (tekan click) 4. PARTISIPASI WARGA MISKIN DAN PEREMPUAN
CLICK
• Secara nasional, terdapat 14 Provinsi yang memiliki partisipasi warga miskin dan perempuan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dibawah target KPI (sim ppm_15 Juli 2012) • Seluruh pihak harus mendorong partisipasi warga miskin & perempuan sebagai pemanfaat utama program (tekan click)
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
5. PENYIMPANGAN DANA
CLICK
• Secara nasional, terdapat 37 temuan BPKP dan 102 pengaduan masyarakat terkait penyimpangan dana yang belum diselesaikan dengan total dana sebesar Rp 4.339.773.487,- (sim ppm_Mei 2012) • Jumlah dan nilai penyimpangan dana yang belum terselesaikan menurut provinsi terlihat pada file link (tekan click) 6. PINJAMAN BERGULIR
CLICK
@ CAPI-ADVISORY 2012
•
Penilaian kinerja dana bergulir nasional tidak pernah mencapai target minimal
•
Kemacetan pengembalian dan sasaran penerima manfaat yang bukan dari PS2 masih menjadi masalah utama
•
Perlu adanya perubahan paradigma untuk pelaksanaan dana bergulir dengan basis pemberdayaan masyarakat
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
7. KEJENUHAN FASILITATOR KELURAHAN • Dari beberapa evaluasi yang dilakukan oleh Satker PBL Provinsi, kinerja Faskel cenderung semakin menurun yang di-indikasikan adanya rasa “jenuh” dalam melakukan proses pendampingan • Benarkah indikasi ini ? Mengapa ? Bagaimana solusi yang harus dilakukan untuk menghilangkan kejenuhan ini ?
@ CAPI-ADVISORY 2012
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
8. PEMAHAMAN TERHADAP PROGRAM
@ CAPI-ADVISORY 2012
•
Monitoring lapangan yang dilakukan oleh KMP maupun PMU menemukan semakin rendahnya pemahaman terhadap program oleh pelaku lapangan (KMW, Korkot, Askot, Faskel, masyarakat). Terutama pemahaman terhadap pemutakhiran kebijakan, peraturan, pedoman, dan informasi. Sementara, mekanisme penyampaian seperti Expert Group Meeting (EGM), Rapat Koordinasi (Rakor), pelatihan terus dilaksanakan.
•
Hal ini mengurangi efisiensi dan efektivitas pendampinan di lapangan
•
Setiap pelaku menciptakan dan memastikan setiap kebijakan, peraturan, pedoman, dan informasi dapat sampai dan dipahami oleh seluruh pelaku maupun stakeholder terkait
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
9. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
@ CAPI-ADVISORY 2012
•
Lemahnya transparansi dan akuntabilitas pada pelaku, tingkat nasional, provinsi, sampai kelurahan
•
Beberapa sanksi yang sudah dikeluarkan terkait hal ini adalah: a) blacklist terhadap manajemen yang didapati menagihkan perjalanan dinas fiktif; b) BOP Korkot yang tidak bisa ditagihkan karena bukti-bukti penagihan yang ditenggarai bukan berdasarkan pengeluaran sebenarnya; c) Penolakan pembayaran kegiatan yang ditagihkan lebih dari 6 bulan setelah pelaksanaan kegiatan
•
Pelaporan yang tidak komprehensi dan akurat, salah satunya adalah data SIM yang tidak akurat
•
Belum optimalnya proses monitoring, termasuk monitoring tindak lanjut penyelesaian permasalahanpermasalahan yang ada
@ CAPI-ADVISORY 2012
