PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kemudian dijelaskan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan daerah yang akan dilaksanakan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah. 3.1.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam
melakukan analisis terhadap pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Oleh karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan pendapatan masyarakat akan meningkat sebagai pemilik faktor produksi. Laju pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2011 yang tumbuh sebesar 4,91 persen. Sektor pertanian memiliki peranan yang cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah. Agar sektor pertanian dapat menjadi kekuatan perekonomian, perlu dilakukan revitalisasi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan usaha bagi penduduk pedesaan, meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah serta untuk mengurangi kemiskinan. Revitalisasi pertanian dapat dilakukan antara lain melalui reformasi agraria sehingga memiliki langkah-langkah mendasar yang kuat dan bervisi jangka panjang. Potensi ekonomi Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dilihat dari struktur perekonomiannya berdasarkan harga berlaku selama tahun 2011 didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 35,29 persen. Walaupun sektor pertanian memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian, sektor tersebut belum mampu menunjukkan hasil nyata terutama bila ditinjau dari aspek kesejahteraan petani. Petani tetap dalam kemiskinan dan cenderung kian kehilangan tanah sebagai assetnya yang menyebabkan banyaknya keluarga miskin di pedesaan.
III-52
RKPD TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Tabel 3.1 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bengkulu Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2011
III-53
RKPD TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Sumber : Bengkulu Tengah Dalam Angka 2012
Ada beberapa hal yang menjadi dasar mengapa sektor pertanian mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah. Pertama, sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbesar yaitu lebih dari 50 % tenaga kerja terserap di sektor pertanian. Kedua, sektor pertanian dapat digunakan untuk mendukung perkembangan sektor industri dengan adanya keterkaitan melalui pengembangan agroindustri. Ketiga, ekspor andalan komoditas pertanian seperti sawit, karet, kopi merupakan sumber devisa yang diperlukan oleh bangsa. Keempat, keberhasilan sektor pertanian dalam menciptakan pendapatan regional, menjadi sumber tabungan masyarakat untuk membiayai investasi sehingga tidak tergantung dari sumber pendanaan luar.
III-54
RKPD TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi sebesar 23,40 persen. Angka tersebut menggambarkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian memiliki peranan yang cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah. Akan tetapi jika melihat potensi yang ada, sektor pertambangan dan penggalian masih mungkin untuk terus dikembangkan. Khusus pertambangan batu bara di Bengkulu Tengah, dua tahun belakangan ini terus mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan peningkatan kebutuhan batu bara untuk kepentingan industri, serta di dukung peningkatan harga batu bara. Peran industri pengolahan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Bengkulu Tengah pada tahun 2011 sebesar 4,89 persen. Angka tersebut tersebut sebagian besar disumbangkan oleh industri pengolahan hasil perkebunan, seperti sawit, karet, kopi dan rotan, serta didukung oleh industri kecil dan rumah tangga lainnya. Untuk membangun sektor industri, semua potensi sumber daya alam perlu dimanfaatkan dan diolah menjadi produk industri secara optimal. Beberapa prioritas industri yang perlu dipertimbangkan diantaranya industri yang berbasis sumber daya alam dan industri yang berbasis manufaktur dan padat karya. Sektor konstruksi tumbuh cepat seiring dengan perkembangan pembangunan fisik yang mencakup segala aspek. Pembangunan gedung perkantoran yang sekarang ini tampak di pusat kota Bengkulu Tengah. Peranan pembangunan yang semakin pesat dirasakan namun distribusinya terhadap perkenomian Kabupaten Bengkulu Tengah masih kecil yaitu dibawah 5 %. Distribusi sektor ini pada tahun 2009 sebesar 3,70 persen, dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,12 Persen. Secara konvensional, sektor konstruksi dikategorikan kedalam sektor utilitas. Hal ini mengandung pengertian bahwa keberadaan sektor konstruksi adalah untuk membantu perkembangan sektor ekonomi lainnya untuk memasuki tahap kemajuan. Dengan demikian sektor konstruksi hadir mengikuti perkembangan dan perluasan skala ekonomi sektor riil. Sektor konstruksi masih tetap atraktif dan prospektif karena faktor-faktor: jumlah penduduk yang terus meningkat, tanah yang tersedia masih luas, perekonomian yang terus tumbuh, permintaan masyarakat yang apresiatip. Sektor perdagangan, hotel dan restoran berperanan cukup besar dalam memacu perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada tahun 2011 perannya sebesar 12,38 persen. Sektor perdagangan ini merupakan sektor sekunder, yang bermakna bahwa sektor yang melanjutkan kegiatan dari sektor-sektor primer seperti sektor pertanian, sektor industri dan sektor pertambangan. Bila ketiga sektor ini banyak memproduksi produknya maka sektor perdagangan juga akan semakin meningkat produk-produk yang akan dijualnya. Dari ketiga subsektor tersebut, subsektor perdagangan sumbangannya terhadap perekonomian pada tahun 2011 sebesar 12,24 persen, subsektor hotel 0,03 persen dan subsektor restoran 0,10 persen. III-55
RKPD TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Peran sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2011 terhadap perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah mencapai 4,31 persen, subsektor pengangkutan 3,88 persen dan komunikasi 0,44 persen. Subsektor pengangkutan sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi masyarakat di suatu wilayah, berperanan penting dalam meningkatkan mobilitas penduduk maupun barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pada tahap awal pembangunan suatu wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana serta berbagai fasilitas lainnya termasuk sarana dan prasarana pengangkutan selalu menjadi perhatian utama pemerintah. Pembangunan subsektor pengangkutan dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitarnya sejauh jasa yang dihasilkannya mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Diantara berbagai jenis angkutan, angkutan jalan raya merupakan alat yang paling efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam tahap awal pembangunan. Meskipun demikian, bagi wilayah yang sudah melampaui tahap awal pembangunan, penggunaan jalan raya untuk kebutuhan angkutan masyarakat akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat. Pengangkutan jalan raya merupakan moda transportasi yang paling mudah ditemukan serta digunakan dalam berbagai kepentingan. Peran subsektor angkutan jalan raya terhadap perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 3,87 persen tahun 2011. Langkah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menuju perbaikan diharapkan kian membentang.
Hal ini dikarenakan sektor ini terutama subsektor
keuangan merupakan sektor pendana bagi pelaku ekonomi hingga kemajuan sektor ini dapat menjadi indikator bagi kemajuan dari sektor-sektor lainnya. Peranan sektor ini tahun 2011 mencapai 4,45 persen. Sektor jasa-jasa mencakup sektor jasa pemerintahan umum dan swasta. Jasa pemerintahan umum mencakup seperti belanja pemerintah yang termasuk proyek pembangunan dan gaji pegawai, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya. Sektor jasa swasta meliputi kegiatan jasa sosial dan kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa perorangan dan rumah tangga. Selama tahun 2011, peran sektor jasa di dalam perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah mencapai 10,99 persen. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2011 dipengaruhi oleh tiga sektor unggulan yang menjadi sumber pendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkulu Tengah. Ketiga sektor tersebut yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor perdagangan hotel dan restoran. Dengan demikian, secara umum arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2014 yaitu diarahkan untuk mendukung ketiga sektor tersebut sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat. Disamping itu pemerintah juga terus berupaya untuk menggali potensi lain yang masih dapat dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. III-56
RKPD TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Upaya pemerintah untuk terus menggali potensi dan menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Bengkulu Tengah ini nantinya diharapkan mampu membatu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Untuk itu fokus pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu meningkatkan nilai tambah segenap sumber daya ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan dunia usaha, meningkatkan arus investasi, pengembangan industri kecil dan menengah, serta terus berupaya meningkatkan keuangan daerah. Berkaitan dengan arah kebijakan ekonomi tersebut maka pemerintah menetapkan beberapa strategi sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan tahun 2014, yaitu: 1.
Meningkatkan ketersediaan dan optimasi fungsi infrastruktur, serta ditunjang dengan pengelolaan tata ruang yang mampu memelihara kualitas dan fungsi pengelolaan lingkungan hidup. Infrastruktur terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi. Keterbatasan layanan infrastruktur wilayah baik dari segi kualitas maupun kuantitas, masih menjadi permasalahan bagi Kabupaten Bengkulu Tengah yang harus segera diatasi karena dapat menghambat laju pembangunan daerah.
2.
Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Upaya pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan juga masih menemui beberapa kendala yang mendesak untuk dipecahkan, yang diindikasikan dari belum mantapnya kinerja beberapa indikator kesehatan. Upaya pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu harus terus ditingkatkan. Standar dan pedoman pelaksanaan pembangunan kesehatan dirasakan masih membutuhkan penyesuaian seiring kondisi yang berkembang, baik jumlah maupun kualitasnya.
3.
Meningkatkan kualitas pendidikan. Berdasarkan hasil evaluasi indikator makro pembangunan bidang pendidikan, diketahui bahwa pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tengah masih rendah. Oleh sebab itu pemerintah perlu berupaya memberikan dukungan yang optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
4.
Meningkatkan kualitas dan mempercepat pembangunan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan tumbuh secara natural karena adanya sejumlah potensi ekonomi disekelilingnya. Dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi kerakyatan tersebut, diperlukan pula upaya dalam mengembangkan potensi ekonomi yang ada. Disamping itu, pembangunan ekonomi harus dapat memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh baik bagi terpenuhinya kebutuhan pangan, terpenuhinya derajat kesehatan, meningkatnya
tingkat
pendidikan, terpenuhinya perumahan yang sehat dan pemukiman yang layak, III-57
RKPD TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
terpenuhinya kebutuhan air bersih, sumber daya alam dan lingkungan hidup, terpenuhinya hak atas rasa aman dan meningkatnya partisipasi politik serta demokratisasi. 5.
Meningkatkan investasi daerah. Investasi merupakan salah satu faktor penting penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Keberadaannya merupakan modal dasar bagi perwujudan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi juga memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian suatu daerah. Peningkatan investasi dapat diupayakan dengan meningkatkan produktivitas dan akses UKM pada sumber daya produktif.
6.
Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan prima kepada masyarakat. Tata kelola pemerintahan merupakan suatu konsep multi dimensi yang terdiri dari variabel politik, ekonomi, dan sosial budaya yang menentukan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat mencapai tujuan yang ditargetkan dan meningkatkan kesehjateraan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan adil, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
7.
Menanggulangi kemiskinan Dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pemerintah daerah berupaya mendorong peningkatan kemampuan perekonomian daerah untuk penciptaan lapangan kerja melalui peningkatkan keterampilan tenaga kerja, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar melalui penerapan berbagai bantuan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan dana PNPM. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pangan dilakukan upaya peningkatan ketahanan pangan melalui pemberdayaan kelompok masyarakat untuk mewujudkan daerah mandiri pangan.
3.2.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah Arah kebijakan keuangan daerah berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan
ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. Arah kebijakan keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah sangat tergantung pada perkembangan sumber-sumber pendapatan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah ini disusun berdasarkan hasil analisis dan asumsi yang akan terjadi pada tahun 2014. 3.2.1
Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah, maka strategi-strategi
kebijakan fiskal dalam tahun 2014 akan tetap diarahkan kepada hal-hal berikut : (1) Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumbersumber PAD dan Dana Perimbangan; (2) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja; III-58
RKPD TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(3) Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan roporsional; (4) Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan. Cara yang terakhir ini, misalnya, dilakukan melalui kerjasama melalui model kerjasama masyarakat, swasta dan pemerintah (public-private patnership). Cara yang tekahir ini perlu dilakukan mengingat kemampuan pemerintah daerah di dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pembangunan lainnya masih sangat terbatas. Untuk itu, pelibatan masyarakat dan kelompok bisnis menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2014 Kabupaten Bengkulu Tengah diperkirakan masih akan bertumpu pada pendanaan dari pusat melalui dana perimbangan. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya sumber-sumber pendapatan asli daerah, serta belum mampunya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sembersumber pendapatan asli daerah yang ada saat ini, yaitu meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Adapaun gambaran sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut :
III-59
RKPD TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Tabel 3.2 Gambaran Pendapatan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2010 s.d 2014 REALISASI 2010
REALISASI 2011
REALISASI 2012
RENCANA 2013
PROYEKSI 2014
PENDAPATAN DAERAH
329,184,964,259
395,925,566,166
400.452.790.837
470.127.975.000
496.400.0000.000
Pendapatan Asli Daerah
2,563,184,637
3,830,464,809
6.567.991.000
7.000.000.000
7.400.000.000
Pajak Daerah
900,139,637
720,640,000
2.270.000.000
2.595.000.000
2.500.000.000
Retribusi Daerah
777,115,000
1,389,031,000
1.135.000.000
1.310.000.000
1.300.000.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
29,400,000
0
0
0
0
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
856,530,000
1,720,793,809
3.162.991.000
3.095.000.000
3.600.000.000
267,587,892,000
334,140,967,485
352.884.799.837
421.627.975.000
439.000.000.000
15,300,000,000
25,469,485,485
27.245.819.837
30.000.000.000
34.000.000.000
Dana Alokasi Umum
208,427,792,000
249,976,282,000
288.875.390.000
330.693.785.000
340.000.000.000
Dana Alokasi Khusus
43,860,100,000
58,695,200,000
36.763.590.000
60.934.190.000
65.000.000.000
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
59,033,887,622
57,954,133,872
41.000.000.000
41.500.000.000
50.000.000.000
Uraian
Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2017
3.2.2
Arah Kebijakan Keuangan Daerah Arah kebijakan keuangan daerah memberikan penjelasan mengenai kebijakan
yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. 3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya yang efektif dan efisien serta mendapatkan dukungan masyarakat. Arah pengelolaan pendapatan: 1. Kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah; 2. Mendayagunakan dana melalui pola deposito; 3. Perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih pada kas umum daerah; 4. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ketiga; 5. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil.
III-60
RKPD TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Upaya ini diperlukan agar pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja. Diversifikasi
sumber
pendapatan
daerah
menjadi
mutlak
dicari
agar
ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Bengkulu lebih banyak didominasi oleh sektor primer. Oleh karena itu sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasis pada sektor primer dan mata rantainya. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2014 merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) bagian besar, yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah. a.
Pendapatan Asli Daerah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam
menganggarkan pendapatan daerah tahun
2014 yang bersumber dari PAD, adalah sebagai berikut : 1) Memperhatikan Kondisi perekonomian, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, 2) Memperhatikan Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b. Dana Perimbangan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menganggarkan pendapatan daerah tahun 2014 yang bersumber dari dana perimbangan, adalah sebagai berikut: 1) Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum didasarkan pada alokasi Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2013. 2) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2013, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2014 dan/atau tidak tercapainya hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2014, serta memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2013. 3) Penganggaran dana alokasi khusus pada APBD Tahun 2014 mempedomani alokasi serta realisasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2013. c. Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah III-61
RKPD TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menganggarkan pendapatan daerah tahun 2014 yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, adalah sebagai berikut: 1) Alokasi dana penyesuaian dianggarkan sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sepanjang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014. penetapan pagu dana penyesuaian tahun 2014 mempertimbangkan rasionalisasi dan alokasi tahun 2013. 2) Target pendapatan daerah yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari pemerintah provinsi, didasarkan pada alokasi bagi hasil Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil Tahun Anggaran 2013, serta rasionalisasi untuk proyeksi 2014. 3) Target pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi Bengkulu, dianggarkan dalam APBD tahun 2014, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD Provinsi Bengkulu atau mempedomani reaslisasi penerimaan tahun 2013. 3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Dalam menentukan belanja daerah terdapat tiga elemen penting yaitu masyarakat sebagai pemberi amanat, Pemerintah Daerah dan DPRD dengan peran dan fungsinya masing-masing sebagai pelayan masyarakat. Sehingga hakekat anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Rencana belanja disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Terbatasnya alokasi anggaran pembangunan daerah yang disebabkan masih tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk memprioritas program yang mendasar bagi penyiapan struktur dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2014 memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan, serta menitikberatkan pada program-program yang sesuai dengan prioritas pembangunan, mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan, dan memiliki dampak yang besar dalam rangka pembangunan tahap awal Kabupaten Bengkulu Tengah. III-62
RKPD TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, arah pengelolaan belanja daerah sebagai berikut: 1.
Penyusunan belanja daerah berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran.
2.
Penajaman belanja daerah dengan skala prioritas pada pengadaan barang jasa yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat, serta mengatasi berbagai permasalahan yang ada.
3.
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah melalui standar harga serta intensifikasi pengawasan baik oleh pengawas fungsional maupun masyarakat.
4.
Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain dengan melakukan pencatatan sesuai dengan prosedur akuntansi keuangan daerah, dan penyusunan laporan keuangan oleh setiap SKPD sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
5.
Peningkatan pemberdayaan SKPD melalui pendelegasian kekuasaan pengelolaan keuangan mulai perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban sampai pada tingkat manajemen terendah pada setiap SKPD.
Dengan memperhatikan arah pengelolaan belanja di atas, maka Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mengambil kebijakan pengelolaan belanja daerah sebagai berikut: 1. Belanja daerah diprioritaskan pada upaya yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan infrastruktur daerah, serta kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
III-63
RKPD TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
2. Belanja modal atau barang modal daerah diarahkan dalam rangka peningkatan iklim investasi dan dukungan peningkatan kualitas pelayanan publik. 3. Belanja operasional rutin kantor diperketat agar lebih efektif dan efisien. 4. Alokasi belanja daerah digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPD, KUA dan PPAS, dengan tetap memperhatikan proporsi yang signifikan pada bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum. 5. Penggunaan belanja tidak terduga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana dan keadaan darurat. 6. Daerah menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari kabupaten ke pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan desa, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Desa dan Kepada Kabupaten Lain sebagai pemenuhan amanah Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 serta bantuan lain sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penanganan urusan wajib dan pilihan, belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pemerintah Daerah yang terdiri dari
Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja
Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. 1) Belanja Pegawai Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan belanja pegawai dalam APBD 2014 ditetapkan sebagai berikut : - Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2014 serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas. - Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. - Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD berpedoman pada ketentuan yang berlaku. III-64
RKPD TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
2) Belanja Hibah Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif, bersifat tidak wajib, tidak mengikat, tidak terus menerus, memperhatikan azas manfaat, rasionalitas, keadilan dan kepatutan, jelas tujuan/sasaran dan penggunaannya, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 3) Belanja Bantuan sosial Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah dibidang kemasyarakatan, pemerintah daerah dapat menganggarkan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat dengan syarat : - diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan
peruntukan
penggunaannya
dengan
mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah. - mempertimbangkan
rasionalitas
dan
kriteria
yang
jelas
dengan
memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan, transparan, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas. Penyediaan anggaran untuk bantuan sosial harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya. - Bantuan sosial juga diarahkan untuk mengakomodir kewajiban daerah dalam rangka pelaksanaan program-program pemerintah pusat (dalam bentuk Dana Daerah Urusan Bersama/DDUB ) 4) Belanja Bantuan Keuangan Anggaran bantuan keuangan ditetapkan secara proporsional dan pelaksanaan serta pertanggungjawabannya ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan ini termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Bantuan keuangan kepada partai politik juga dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik. 5) Belanja Tidak Terduga
III-65
RKPD TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2013 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2014. b. Kebijakan Belanja Langsung Kebijakan belanja langsung diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mempedomani arah dan prioritas pembangunan tahun 2014. Diperkirakan belanja langsung satuan kerja perangkat daerah pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 10 – 15% dari belanja langsung tahun 2013. Hal ini disesuaikan dengan kenaikan pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang diperkirakan juga mengalami kenaikan. Akan tetapi, perubahan tetap dimungkinkan terjadi sesuai dengan perkembangan kebijakan, mulai dari tingkat
nasional,
provinsi, hingga kabupaten.
3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mulai tahun 2010 telah melakukan investasi dengan melakukan penyertaan modal ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank Bengkulu. Hal ini terus dilanjutkan pada tahun berikutnya hingga tahun 2013. Pada tahun 2014, diperkirakan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah akan tetap menerapkan kebijakan yang sama. III-66
RKPD TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari Kebijakan Umum APBD. Karena itu, kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas; 2. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; 3. Apabila
APBD
dalam
keadaan
defisit,
kebijakan
yang
diambil
adalah
memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah atau memperluas kemitraan.
III-67
RKPD TAHUN 2014
