KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN TAHUN 2015 WILAYAH JAWA DIREKTORAT RUMAH SWADAYA
YOGYAKARTA, 12-14 AGUSTUS 2015
1.
TARGET PENANGANAN 2015-2019
2
SANDINGAN RPJMN DAN KEMAMPUAN ANGGARAN
2.
I. SASARAN RPJMN NO 1 2
KEGIATAN Pembangunan Baru Rumah Swadaya Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Total
2015 20,000 65,000 85,000
2016 45,000 300,000 345,000
RPJMN 2017 50,000 350,000 400,000
2018 60,000 385,000 445,000
2019 75,000 400,000 475,000
II. KEMAMPUAN ANGGARAN (ALOKASI TOTAL RPJMN Rp. 33,09 T DAN RP. 10,89 T UNTUK SWADAYA) RESOURCE ENVELOPE NO KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019 1 Pembangunan Baru Rumah Swadaya 20,000 22,500 30,000 17,500 10,000 50,000 16,500 2 Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya 50,000 103,500 80,000 Total 70,000 126,000 110,000 67,500 26,500
TOTAL 250,000 1,500,000 1,750,000
TOTAL 100,000 300,000 400,000
Gap / Kekurangan Target (1.350.000 Unit) akan diupayakan melalui: 1. DAK Sub Bidang Perumahan (dialokasikan sementara 500 M untuk Tahun 2016) 2. Mendorong Replikasi Program BSPS atau sejenis oleh daerah 3
3.
TARGET DAN ANGGARAN 2015
Realisasi per 10 Agustus 2015 KODE 400764 5581
SATKER/OUTPUT
DIPA SATUAN ANGGARAN VOLUME (Rp 000)
REALISASI (Rp 000)
%
Satker Pengembangan Rumah Swadaya
43.105.000
4.165.389
9,66
PEMBERDAYAAN PERUMAHAN SWADAYA
43.105.000
4.165.389
9,66
5581.006 Laporan Penatausahaan Direktorat Rumah Swadaya
Laporan
1
1.000.000
306.165
30,62
5581.008 Dokumen Perencanaan Teknis Pengembangan Perumahan Swadaya
Dokumen
4
5.150.000
634.068
12,31
5581.009 Dokumen Pendataan Perumahan Swadaya
Dokumen
3
8.000.000
392.709
4,91
150.000
18.155.000
457.895
2,52
5581.010 MBR yang Terfasilitasi Pemberdayaan Dalam Penyediaan Rumah Swadaya
RT
5581.011 Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Pengembangan Perumahan Swadaya
Laporan
4
3.500.000
1.089.009
31,11
5581.012 Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Perumahan Swadaya
Laporan
4
3.300.000
274.565
8,32
5581.994 Layanan Perkantoran
BL
12
3.000.000
1.010.977
33,70
5581.996 Perangkat Pengolah Data dan informasi
Unit
95
900.000
-
-
5581.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Unit
50
100.000
-
-
Satker Bantuan Rumah Swadaya
1.472.200.000
3.281.226
0,22
PEMBERDAYAAN PERUMAHAN SWADAYA
1.472.200.000
3.281.226
0,22
20.000 50.000
610.569.200 857.130.800
1.244.955
0,15
12
4.500.000
2.036.271
45,25
1.515.305.000
7.446.615
0,49
400765 5581
5581.014 Rumah yang terfasilitasi Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya 5581.015 Rumah yang terfasilitasi Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya 5581.994 Layanan Perkantoran
Unit Unit BL
TOTAL ANGGARAN DIREKTORAT RUMAH SWADAYA
4
4.
CRITICAL TIME PELAKSANAAN BSPS-BK 2015 Mar
Apr
Mei
Jun
Ags
Jul
IDEAL
SAAT INI
Pelatihan Fasilitator
Penetapan Lokasi dan Rekrutmen Fasilitator
PERSIAPAN
Okt
Nop
Des
PENGENDALIAN
PERSIAPAN Penetapan Lokasi dan Rekrut Fasilitator
Sep
Penyiapan Masyarakat & Penyiapan Proposal
SK dan Penyaluran Bantuan
Pelatihan Fasilitator
Panarikan dana, Pembangunan Fisik, Pelaporan Tahap I
SK dan Penyaluran Bantuan
Panarikan dana, Pembangunan Fisik, Pelaporan Tahap I
Penarikan Dana dan Pembangunan Fisik Tahap II
Penarikan Dana dan Pembangunan Fisik Tahap II
PENGENDALIAN MONITORING DAN EVALUASI Status 10 Agustus 2015
Perlu upaya penyelesaian masalah dan percepatan tindak lanjut
5
ARAH DAN KEBIJAKAN 2016
5.
Koordinasi, sinkronisasi, dan penentuan prioritas lokasi dalam rangka: 1. Memantapkan mekanisme penyaluran BSPS-BK agar tepat sasaran, penggunaan dan waktu 2. Mendukung pencapaian target penuntasan RTLH di kawasan Kumuh, Nelayan, dan Daerah Miskin; 2. Mendukung Program 1 Juta Rumah; 3. Sinergisitas Program di Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). 4. Mendukung Nawacita ke-3 yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan melalui DAK Sub Bidang Perumahan. 6
6.
ANGGARAN TAHUN 2016 EXERCISE ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2016 DIREKTORAT RUMAH SWADAYA No.
Uraian
1 2 3 4
Kebijakan Pembangunan Baru Rumah Swadaya Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Pendampingan: a. Fasilitator b. Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) c. Sosialisasi, Pengawasan dan Pengendalian d. Fasilitasi Bantuan 5 Administrasi Kesatkeran Jumlah Deviasi Perubahan Anggaran
Pagu Indikatif Volume 1 22.500 103.500 126.000 2.805 10 126.000 71.700 34 126.000
Anggaran
LS 73.700 Unit 675.000 Unit 1.552.500 Unit 377.260 Org 67.320 PKT 51.300 Unit 29.740 Unit 228.900 Prov 51.000 Unit 2.729.460
Pagu Pemutakhiran Volume 1 LS 20.000 20.000 333 10 20.000
1)
Rp. Juta Pagu Rencana 2)
Anggaran
Volume
Anggaran
73.700
1 LS
73.700
Unit Unit Org PKT Unit
300.000 77.260 8.000 50.760 18.500
95.000 95.000 1.583 34 95.000
Unit Unit Org PKT Unit
1.425.000 92.260 38.000 34.000 20.260
34 Prov 20.000 Unit
51.000 501.960
34 Prov 95.000 Unit
51.000 1.641.960
(2.227.500)
1.140.000
Catatan: 1) Pagu Pemutakhiran berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-564/MK.02/2015 tanggal 27 Juli 2015 Perihal Pemutakhiran Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016. 2) Pagu Rencana merupakan indikasi optimalisasi dari pagu indikatif anggaran PUPR tahun 2016.
7
7.
RENCANA PROGRAM 2017 Sumber Dana
BA 033
DAK 1) 2) 3) 4)
2015
2016
BELANJA BANSOS PB : 20.000 PK : 50.000
BELANJA BANSOS PB : 22.500 PK : 123.500
PB+PK : 70.000
PB+PK : 126.000 BELANJA BARANG PK : 20.000 1)
2017
BELANJA BARANG PB : 30.000 4) PK : 80.000 4)
BELANJA BARANG PK : 95.000 2)
PB+PK : 110.000
BELANJA BARANG PB+PK : 16.700 3)
BELANJA BARANG PB+PK : 83.300 3)
Pagu Pemutakhiran berdasarkan Surat Menkeu No: S-564/MK.02/2015 tgll 27 -07-2015 Perihal Pemutakhiran Pagu Anggaran K/L TA 2016; Pagu Rencana merupakan indikasi optimalisasi dari pagu indikatif anggaran PUPR tahun 2016; Berdasarkan Hasil Trilateral Meeting DAK Tahun 2016, tanggal Mei 2015; Kemampuan anggaran (Alokasi Total RPJMN Rp. 33,09 T dan Rp. 10,89 T untuk Swadaya.
8
RENCANA PELAKSANAAN BSPS 2016
8.
RENCANA PELAKSANAAN BSPS 2016 TAHAPAN
2015 2016 Sep Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1. Persiapan a. Penetapan Lokasi dan Alokasi b. Pengadaan Jasa Konsultansi c. Rekrutmen dan Pelatihan Fasilitator 2. Pelaksanaan a. Penyiapan Masyarakat & Penyiapan Proposal b. SK dan Penyaluran Bantuan c. Penarikan dana, Pembangunan Fisik, Pelaporan Tahap I d. Penarikan dana, dan Pembangunan Fisik, Pelaporan Tahap II 3. Monitoring dan Evaluasi Ket :
Persiapan Pelaksanaandan Monev Tahun 2016 Persiapan Tahun 2017
9
PUSAT
9.
Menteri PU-PERA
DELIVERY SYSTEM PENYALURAN DANA/BARANG DAN PELAPORAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) VIA MBR-PB
Dirjen Penyediaan Perumahan
WILAYAH
Direktorat Rumah Swadaya Satker Pengembangan Perumahan Swadaya
PP SPM BSPS
PROVINSI
KAB/KOTA
LOKASI
Satker Bantuan Rumah Swadaya
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BSPS
Tim Teknis BSPS
Konsultan Manajemen Pusat (KMP)
PP SPM BSPS W
PPK BSPS
Tim Koord. Provinsi
Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) Ketua Tim dan Tenaga Ahli
Koordinator Kab/Kota
Tim Teknis Kab./Kota
Keterangan: = Garis Komando = Garis Koordinasi = Garis Penyaluran Dana = Garis Penyaluran Barang = Garis Pelaporan
Fasilitator Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Penerima Bantuan (PB)
Lurah/ Kepala Desa
Bank / Pos Penyalur
Penyedia Barang
rumah
Terkait perubahan menjadi bukan belanja bansos, maka fungsi bank penyalur ditiadakan dan bantuan disalurkan langsung ke kelompok oleh PPK (masih dalam proses kajian). Jika menggunakan belanja bansos maka fungsi bank penyalur tetap.
10.
KPPN
DITJEN PP Pelaporan
Pengusulan
Penetapan
SATKER
DELIVERY SYSTEM PENYALURAN DANA/BARANG DAN PELAPORAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS-BK)
Pengusulan Lokasi
PEMPROV
PEMKAB/KOTA
Pengusulan Lokasi Pelaporan
Pelaporan
Pengusulan & Pelaporan
Pendampingan
PPK
TIM KOORDINASI
TIM TEKNIS Pengusulan Proposal
KOOR.KAB/KOTA
Koord
Pengusulan Proposal
Penyaluran
KSM
Pendampingan
Fasilitator
11
11.
HARGA SATUAN BSPS-BK 2016 Luas Lantai : 36 M2 Harga Satuan : Rp. 1,500,000 / M2 Harga Bangunan : Rp. 54,000,000 I. PEMBANGUNAN BARU a. Pembangunan Rumah Baru
: Harga Bangunan x : Rp 54,000,000
b. Peningkatan Kualitas Rumah : Rp 54,000,000 x Rusak Berat II. PENINGKATAN KUALITAS
: Harga Bangunan x
c. Peningkatan Kualitas Rumah : Rp 54,000,000 x Rusak Sedang d. Peningkatan Kualitas Rumah : Rp 54,000,000 x Rusak Ringan
Diasumsikan keswadayaan masyarakat sebesar 40 % dari nilai bangunan Tingkat x Kerusakan x 60%
= Rp 32,400,000 Ekiv. Rp. 30,000,000
x 60%
= Rp 21,120,000 Ekiv. Rp. 20,000,000
65%
Besar Bantuan
Tingkat x Kerusakan 45% x 60%
= Rp 14,620,000 Ekiv. Rp. 15,000,000
x 60%
= Rp 9,740,000 Ekiv. Rp. 10,000,000
30%
Besar Bantuan
Harga satuan DAK 2016 (untuk pulau terluar, terpencil dan daerah perbatasan) = Besar bantuan BSPS-BK x IKK x 110% 12
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) SUB BIDANG PERUMAHAN
12.
TARGET DAK SUB BIDANG PERUMAHAN 2016-2019 SUMBER ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TARGET / ANGGARAN
ALOKASI 2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL
Unit
-
16.700
83.300
100.000
50.000
250.000
Rp. Miliar
-
500,00
2.500,00
3.000,00
1.500,00
7.500,00
*) Berdasarkan Hasil Trilateral Meeting DAK Tahun 2016, tanggal Mei 2015
DAK SUB BIDANG PERUMAHAN TAHUN 2016 JENIS KEGIATAN Fasilitasi peningkatan kualitas rumah swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
ANGGARAN
ALOKASI
PRIORITAS LOKASI
PENGUSUL
Rp. 500 MIiliar
16.700 Unit
• Daerah Tertinggal • Daerah Perbatasan • Daerah Pulau Terluar
205 Kab/Kota
13
KISI-KISI PEMBAHASAN DESK
13.
Pengantar : 1. Perencanaan Tahun 2016 dimaksudkan untuk mempertajam lokasi dan alokasi BSPS kepada Kab/Kota karena adanya perubahan kebijakan berupa pemutakhiran pagu anggaran yang berakibat adanya penyesuaian anggaran Belanja Bantuan Sosial. 2. Penyesuaian Belanja Bantuan Sosial berakibat berkurangnya target dan perubahan mekanisme penyaluran dari Belanja Bantuan Sosial menjadi Belanja Barang. 3. Perencanaan Tahun 2016 mensinergikan antara Bantuan yang melalui BA 033 dengan DAK karena keduanya harus menggunakan mekanisme dan prosedur yang sama. 4. Perencanaan Tahun 2016 dan 2017 perlu dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi yang bersifat terintegrasi dengan memadukan usulan secara Bottom-Up dan Top-Down. 14
KISI-KISI PEMBAHASAN DESK
14.
Beberapa hal yang akan dibahas pada saat desk: 1. Data SKPD bidang perumahan: a. Nama Unit Eselon 2; b. Nama Unit Eselon 3; c. Nama Unit Eselon 4. 2. Data kondisi perumahan: a. Kependudukan (Jumlah Penduduk); b. Geografis (Jumlah Kecamatan dan Desa); c. Jumlah Backlog; d. Jumlah RTLH.
15
15.
KISI-KISI PEMBAHASAN DESK
3. Usulan BSPS ; a. Pembangunan Baru (Unit dan Rupiah); b. Peningkatan Kualitas (Unit dan Rupiah); c. Usulan DAK Tahun 2017 (Unit dan Rupiah). 4. Kemampuan daerah / Dana pendamping; a. APBD Provinsi; b. APBD Kab/Kota; c. Swasta. 5. Surat usulan Bupati/Walikota. Format Usulan
16
Sebelum
Sebelum
Sesudah Sesudah
Sebelum
Sesudah
Sebelum
Sesudah
LAMPIRAN
I.
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT RUMAH SWADAYA MENTERI PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH SWADAYA
Sub Bagian Tata Usaha
Sub Direktorat Perencanaan Teknis dan Standardisasi
Sub Direktorat Pendataan dan Verifikasi
Sub Direktorat Fasilitasi Pemberdayaan dan Kemitraan
Sub Direktorat Pelaksanaan Bantuan Stimulan
Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi
Seksi Perencanaan Teknis
Seksi Pendataan
Seksi Pemberdayaan Masy
Seksi Pelak. Wilayah I
Seksi Pemantauan
Seksi Standardisasi
Seksi Verifikasi
Seksi Fasilitasi Kemitraan
Seksi Pelak. Wilayah II
Seksi Eval. & Pelaporan
19
II.
STRUKTUR ORGANISASI SATKER PENGEMBANGAN RUMAH SWADAYA Lampiran I Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Rumah Swadaya
Kepala Satuan Kerja Pengembangan Rumah Swadaya
Nomor
: 01/KPTS/SATKER.PRS/2015
Tanggal
: 24 April 2015
Ir. Sri Nurhayati, MM
Tentang
: Struktur Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Perbendaharaan Negara serta Pembantu Pejabat Perbendaharaan Negara dilingkungan Satuan Kerja Pengembangan Rumah Swadaya Tahun Anggaran 2015
UAKPA
UAKPB
Asisten
Asisten
Asisten
Drs. Kamaludin
Vien Sulistyorini, SE
Teknik
Keuangan
Adum
Ir. Cut Lisa, MT
Dedi Sunardi, SE
Supoyo, ST , MT
PPK Perencanaan Teknik dan Standardisasi
PPK Pendataan dan Verifikasi
PPK Fasilitasi Pemberdayaan dan Kemitraan
PPK Pelaksanaan Bantuan Stimulan
PPK Pemantauan dan Evaluasi
PPK Tata Usaha
PPSPM
Bendahara Pengeluaran
Ir. Priyo Puryanto, DiplSocSci
Roch Dianto, DiplSocSci
Dra Nanik Setiawati
Bisma Staniarto, ST , MEng
Drs. Agusny Gunawan, MM
Dian Yulia, SH
Ditya Adipurna, SE
Eka Parlita Dewi, SE
Kaur Teknik
Kaur Teknik
Kaur Teknik
Kaur Teknik
Kaur Teknik
Kaur Teknik
Mariani, ST , MT
Prakarsa Yoga, ST , MT
Ir. Sutji Mintarti, MT
Kethut Djadi, SSos, MT
Rustomo, ST , MT
Iwan Kusuma, ST
Kaur Adum
Kaur Adum
Kaur Adum
Kaur Adum
Kaur Adum
Kaur Adum
Wahyudi, SE
Ir. Niken Nawangsasi, MT
Musrifah, ST , MT
Hasrizal HB, ST , MT
Moch. Subkhan, SE, MT
Yusnini Amelia, SSos
20
III.
STRUKTUR ORGANISASI SATKER BANTUAN RUMAH SWADAYA Kepala Satuan Kerja Bantuan Rumah Swadaya
Heru Cokro, ST, MSi
UAKPA
UAKPB
PPK Wilayah Jawa Retno Pudjiastuti, SE, MSi
PPK Wilayah Kalimantan Dyah Anggraini, ST
PPK Wilayah Sulawesi Rita M Sari, ST , MSi
Kaur Teknik
Kaur Teknik
PPK Wilayah Sumbagut Deny Kris Ananda, ST
PPK Wilayah Sumbagsel Widy Ramadhan A, SE
Kaur Teknik
Kaur Teknik
Kaur Teknik
Herianto Sinaga, ST
T azril Rusdy, ST
Haris S, S. ST ., M. Si.
Kaur Adum
Kaur Adum
Kaur Adum
Kaur Adum
Kaur Adum
Suci Handayani, SH, MH
Ahmad Fahmi, ST
Bambang RI,S.Sos.,MM.
Kasdali, SE
Sri Puji Lestari, ST
Asisten Teknik
Asisten Keuangan
Asisten Adum
PPK Wilayah Banustra Sumarno, ST
PPK Wilayah Mamapapa Dudi Mustofa, ST
PPK Administrasi Umum Dian M. Arika, ST
Kaur Teknik
Kaur Teknik
Elvanirwan, ST .
Nurul S, ST , Msi
Kaur Adum
Kaur Adum
PPSPM Moch. Anwar, SE
Bendahara Pengeluaran Andi Sulham, SKom
Kaur Teknik
Kaur Adum
Bahtiar Kaimudin,SE
Catatan: Akan disesuaikan dengan rencana pembentukan SNVT tahun 2016 Back
21
MEKANISME BANTUAN 2016 *)
IV.
TAHUN T-1
TAHUN T-BERJALAN *) Tidak menggunakan Belanja Bantuan Sosial SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah, SATKER : Satuan Kerja, PPK : Pejabat Pembuat Komitmen,
22
V.
KRITERIA RUMAH LAYAK HUNI
Memenuhi standar minimal : a.Kecukupan luas bangunan 9 m2/orang; b.Struktur (kekuatan) bangunan; c.Kualitas bahan bangunan komponen lantai, dinding, dan atap; d.Persyaratan kesehatan bangunan.
23
VI.
KRITERIA BSPS-BK
Kriteria Kabupaten/Kota
Kriteria Objek Bantuan
Kriteria Penerima
Kriteria Umum: a. Tingkat kemiskinan diatas rata-rata nasional b. Jumlah backlog dan RTLH diatas rata-rata nasional c. Daerah tertinggal, atau d. Daerah perbatasan negara.
Tanah milik atau RTLH : a. Dikuasai secara fisik dan jelas batasnya b. Bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi c. Tidak dalam status sengketa d. Penggunaannya sesuai tata ruang.
1. WNI; 2. MBR (Penghasilan maksimum Rp.1,8 juta / Masyarakat Miskin); 3. Sudah Berkeluarga; 4. Memiliki atau Menguasai Tanah; 5. Belum Memiliki Rumah atau Menghuni RTLH satu-satunya; 6. Belum Pernah Mendapatkan Bantuan Perumahan; 7. Didahulukan bagi yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas; 8. Bersungguh-sungguh mengikuti program BSPS; 9. Dapat bekerja secara berkelompok.
Kriteria Khusus: a. Program khusus: direktif presiden, percepatan pembangunan nasional, MoU; b. Terdapat perumahan dan permukiman kumuh; c. Memiliki komitmen dalam pembangunan perumahan (tercantum dalam DPA tahun berjalan).
Kriteria Pembangunan Baru (PB): Kondisi bangunan memenuhi salah satu dari kriteria berikut: a. Belum ada bangunan/rusak berat b. Bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan masyarakat c. Rumah yang terkena konsolidasi Kriteria Peningkatan Kualitas (PK): Kondisi bangunan memenuhi kriteria berikut: a. Bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV b. Bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan c. Bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh, dan/atau d. Tingkat kerusakan rumah sebagai berikut: 1. Rusak berat: ditandai dengan kerusakan 3 komponen rumah 2. Rusak sedang: ditandao dengan kerusakan 2 komponen rumah.
24
Format isian Kabupaten/Kota USULAN PROGRAM KEGIATAN T.A. 2016-2017 RAPAT KOORDINASI TEKNIS TAHUN 2015 DIREKTORAT RUMAH SWADAYA Provinsi
:
………………...........................................
Kegiatan
:
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
Eselon II / SKPD Bid.Perumahan
:
……………………………………………………………………………….
Eselon III
:
……………………………………………………………………………….
Eselon IV
:
……………………………………………………………………………….
Jumlah Penduduk
:
……………............................... Jiwa
Jumlah Kecamatan
:
……………............................... Kec
Desa
Jumlah RTLH
:
……………............................... Unit
Backlog :
SUMBER DANA
Unit
PB
Rp.Juta
Kab/Kota
:
……….
Desa
……………….
Unit
:
……………….
USULAN BSPS PEMBANGUNAN BARU (PB), PENINGKATAN KUALITAS (PK) 2016 2017 PK PB Unit Rp.Juta Unit Rp.Juta
Unit
PK
Rp.Juta
KETERANGAN
APBN APBD PROVINSI APBD KAB/KOTA SWASTA
TOTAL
Keterangan Surat Usulan Bupati/Walikota No. Surat Tanggal Dinas
……………………….
( …………………………………) Jabatan:
: : :
Ada / Tidak *) ………………........................ ………………........................
Yogyakarta,
Agustus 2015
Bappeda
……………………….
( …………………………………) Jabatan:
25
Format isian Kabupaten/Kota DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUM AHAN DIREKTORAT RUM AH SWADAYA BANTUAN RUM AH SWADAYA Provinsi : Kabupaten/Kota : Kecamatan Kelurahan/Desa
No
Tahun 2016 Pembangunan Baru Peningkatan Kualitas Unit Rp. Juta Unit Rp. Juta
Tahun 2017 Pembangunan Baru Peningkatan Kualitas Unit Rp. Juta Unit Rp. Juta
1 Kecam atan .... 1 Kelurahan/Desa .... dst...
TOTAL
Dinas ...................................................................
(.............................................................)
Yogyakarta, Agustus 2015 Bappeda ...................................................................
(.............................................................)
26
