KEMENTERIAN KEHUTANAN SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN BOGOR KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Nomor : SK.98/Dik-1/2010 Tentang KURIKULUM DIKLAT PENGELOLAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEPALA PUSAT, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan konservasi maka perlu didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai; b. bahwa untuk menyiapkan sumberdaya manusia sebagaimana butir a dapat dilakukan melalui Diklat Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat; c.
Mengingat :
bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a dan b, perlu ditetapkan kurikulum diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan.
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999; 2. Undang-Indang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara; 3. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2004 tanggal 6 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan serta peraturan-peraturan tentang perubahannya;
5. Peraturan .................
5. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM DIKLAT PENGELOLAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PERTAMA
: Kurikulum Diklat Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA
: Kurikulum sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Diklat Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat di lingkup Kementerian Kehutanan.
KETIGA
: Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan Nomor SK. 94/DIK-2/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Kurikulum Diklat Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat dinyatakan tidak berlaku lagi;
KEEMPAT
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 31 Mei 2010
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor : SK. 98/DIK-1/2010 Tanggal : 31 Mei 2010
1.
Nama Diklat : Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat
2.
Jenjang
3.
Latar Belakang :
: Lanjutan
Kebijakan pengelolaan hutan saat kini telah mengalami pergeseran paradigma dari timber management menjadi resource based management. Hal ini terkait dengan kondisi biofisik hutan yang telah mengalami penurunan potensi maupun fungsinya. Pengaturan pemanfaatan hutan berazaskan konservasi sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, untuk mendukung kehidupan manusia masa kini dan di masa yang akan datang. Bentuk keberpihakan kepada masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya alam menuju hutan lestari yang diselenggarakan oleh Pemerintah cq Kementerian Kehutanan dilakukan melalui bentuk-bentuk kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), dan Hutan Desa. Pasal 70 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan ”Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan, pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna”. Berkaitan dengan itu, pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan konservasi telah dilakukan berbagai intitusi/lembaga melalui sistem perencanaan yang bottom up perlu didukung dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang terkait. 4. Deskripsi Singkat Diklat Diklat ini diselenggarakan untuk memberikan bekal dan peningkatan kompetensi kepada para peserta diklat berupa penambahan pengetahuan dan wawasan kerja, peningkatan keterampilan, dan pengembangan sikap pengabdian; agar dapat menunjang pelaksanaan tugasnya di tempat kerja sebagai seorang pengelola dan penyelenggara pemberdayaan masyarakat. Evaluasi peserta akan dilakukan secara terpadu, yang dilihat dari adanya peningkatan performansi dan kinerja.
5. Tujuan Diklat Setelah mengikuti diklat ini peserta di harapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pengabdiannya; khususnya dalam pemberdayaan masyarakat. 6. Sasaran Diklat Setelah selesai mengikuti diklat ini para peserta diharapkan dapat: a. Menjelaskan teknik-teknik fasilitasi dan pendampingan masyarakat, b. Menjelaskan konsepsi tahapan pemberdayaan masyarakat, c. Menjelaskan model desa konservasi (MDK), d. Menjelaskan teknik participatory rural appraisal (PRA), e. Menjelaskan penyusunan rencana kegiatan, f. Menjelaskan teknik pembentukan kelembagaan di tingkat desa (SPKP). 7. Kelompok Sasaran Diklat a. Jumlah peserta : Maksimal 30 orang per kelas b. Asal peserta : PNS Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PHKA c. Persyaratan Peserta : - Status : PNS UPT RLPS dan PHKA - Jabatan : Teknisi Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) - Pendidikan : Minimal Sarjana, pengalaman kerja 3 tahun - Umur : Maksimal 40 tahun - Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh keterangan dokter - Ditugaskan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan - Belum pernah mengikuti pelatihan sejenis. 8. Pengajar a. Persyaratan Pengajar : - Menguasai materi yang akan diajarkan, baik teori maupun praktek, - Memiliki pengalaman yang cukup dibidang PHPA/ kemasyarakatan, - Mampu menjadi fasilitator dan melatih dengan metode partisipatif, - Memiliki kemampuan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. b. Asal Pengajar : - Widyaiswara Pusat Diklat Kehutanan/Balai Diklat Kehutanan - Ditjen PHPA dan Praktisi Pengelolaan Sumberdaya Alam - Instansi lain yang terkait 9. Tempat Diklat Diklat dilaksanakan di Pusat Diklat Kehutanan, Balai Diklat/Latihan Kehutanan dan tempat lain yang memenuhi persyaratan.
10. Waktu Diklat Diklat dilaksanakan selama 6 hari setara 67 jam pelajaran (JPL) @ 45 menit, terdiri dari 41 JPL Teori dan 26 JPL Praktek. 11. Peralatan dan Bahan Diklat : a. Untuk kebutuhan peserta : ATK, hand out/modul/dikat b. Untuk Ruang Kelas: OHP/LCD proyector dan screen, wihite board, penghapus white board, spidol white board, plastik transparan, spidol transparan, papan fip chart, kertas flip chart, lakban, kertas manila, kertas HVS folio, kertas HVS A4 . c. Untuk praktek: kertas HVS folio, kertas HVS A4, papan flip chart, kertas flip chart, penggaris 1 m, kertas folio bergaris, spidol white bard. 12. Daftar Mata Diklat No.
Mata Diklat
JPL
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Teori Bina Suasana Pelatihan Kecerdasan Emosional dan Spiritual Teknik Fasilitasi Pendampingan Konsepsi/Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Model Desa Konservasi (MDK) Teknik Participatory Rural Appraisal(PRA) Penyusunan Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Teknik Pembentukan Kelembagaan Tingkat Desa (SPKP) Pengarahan Praktek
41 2 2 2 6 6 12 6 4 1
II. 1.
Praktek Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat
26 26
JUMLAH
67
