KEMENTERIAN KEHUTANAN SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN BOGOR KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Nomor : SK. 134/Dik-1/2010 Tentang KURIKULUM DIKLAT PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN LAUT KEPALA PUSAT, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menyiapkan Sumberdaya Manusia Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Laut yang kompeten, profesional dan berakhlak mulia, diperlukan peningkatan kemampuan pegawai dalam bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Laut; b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan tenaga sebagaimana pada diktum a, diperlukan pembekalan pengetahuan dan keterampilan serta pembinaan sikap melalui pendidikan dan pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Laut; c.
Mengingat :
bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a dan b, perlu ditetapkan kurikulum diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan.
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999; 2. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2004 tanggal 6 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan serta peraturan-peraturan tentang perubahannya; 3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. MEMUTUSKAN..............
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM DIKLAT PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN LAUT;
PERTAMA
: Kurikulum Diklat Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Laut sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA
: Kurikulum sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Diklat Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Laut di lingkup Kementerian Kehutanan.
KETIGA
: Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan Nomor SK. 89/DIK-2/2009 tanggal 29 Juni 2009 tentang Kurikulum Diklat Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Laut dinyatakan tidak berlaku lagi;
KEEMPAT
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 31 Mei 2010
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor : SK.134/DIK-1/2010 Tanggal : 31 Mei 2010
1. Nama Diklat
: Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Laut
2. Jenjang Diklat
: Menengah
3. Latar Belakang : Indonesia adalah negara kepulauan yang luas dan menganut konsep Wawasan Nusantara dimana laut diantara pulau-pulau yang ada merupakan perekat antara pulau-pulau tersebut. Luas lautan yang termasuk dalam penguasaan Indonesia adalah 8 juta km2 yang terdiri dari : a. Laut Wilayah dan Teritorial: 3,1 juta km2 b. ZEE : 2,7 juta km2 c. Landas Kontinen : 2,2 juta km2 Dari laut seluas tersebut telah ditunjuk menjadi kawasan konservasi perairan laut 43 lokasi dengan luas 6.006.877,12 ha ( Ditjen PHKA, Mei 2003 ). Menurut rencana target Kawasan Konservasi Perairan Laut lebih kurang 10 juta ha yang terdiri dari Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional dan Taman Wisata Laut. Sekarang ini telah ditetapkan 6 (enam) Taman Nasional khusus untuk laut: - Taman Nasional Pulau Seribu, Jakarta - Taman Nasional Karimun Jawa, Jawa Tengah - Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara - Taman Nasional Taka Bone Rate, Sulawesi Selatan - Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara - Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Irian Jaya Barat Dengan adanya Kawasan Konservasi Perairan Laut ini maka perlu dikelola secara baik dan tepat. Untuk itu diperlukan tenaga pengelola yang terampil dan terlatih sehingga pengelolaan dapat berjalan dengan baik. Pada sisi lain tenaga yang sudah mengikuti Diklat untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan laut ini masih sangat sedikit, sehingga masih sangat diperlukan menyelenggarakan Diklat Pengelolaan Kawasan Perairan Laut. Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Laut ini merupakan rangkaian dari Diklat Penyelaman dan Diklat Inventarisasi Biota Laut. Dengan demikian merupakan suatu Diklat tertinggi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Laut.
4. Deskripsi Singkat Diklat : Diklat Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Laut dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja para pengelola Kawasan Konservasi Perairan Laut dalam melaksanakan kegiatan secara praktis, mengadakan inventarisasi/monitoring potensi, pengelolaan sarana prasarana, pengamanan dan pemanfaatan dan sosial ekonomi khusus di dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Laut. Metode Diklat dilaksanakan di dalam kelas untuk teori, sedangkan untuk raktek dilaksanakan di kawasan konservasi perairan laut. 5. Tujuan Diklat : Setelah mengikuti Diklat ini peserta diharapkan mampu memahami, membuat rencana dan mempraktekkan dilapangan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Laut secara terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Sasaran Diklat : Setelah mengikuti Diklat ini, peserta diharapkan memahami/ menguasai: a. Pengenalan fisik dan dinamika wilayah pesisir dan laut b. Inventarisasi dan monitoring potensi kawasan konservasi perairan laut c. Sosio ekonomi kawasan konservasi perairan Laut d. Pada akhirnya memahami dan menguasai Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Laut secara terpadu 7. Kelompok Sasaran Diklat : a. Jumlah peserta: Maksimal 30 orang per kelas b. Asal Peserta: - Ditjen PHKA dan UPT-nya - Instansi lain yang mengelola kawasan perairan laut. c. Persyaratan Peserta: - Pendidikan minimal : S1 / sederajat - Jabatan : Eselon IV lingkup PHKA, khususnya Kepala Seksi Konservasi Wilayah. - Pangkat minimal : III/b - Masa kerja minimal : 4 tahun - Umur : < 45 tahun - Sehat jasmani / rokhani - Belum pernah mengikuti Diklat serupa
-
Diutamakan yang sudah mengikuti Diklat Selam dan Inventarisasi Biota Laut. Mempunyai kemampuan menyelam
8. Pengajar/Instruktur : a. Persyaratan Pengajar: Widyaiswara/ Instruktur yang ditunjuk Menguasai materi yang diajarkan Mampu mengadakan penilaian bagi peserta b. Asal Pengajar: - Pusat Diklat Kehutanan dan Balai Diklat Kehutanan. - Direktorat Jenderal PHKA/UPT - Instansi terkait lainnya. 9. Tempat Diklat : Pusat Diklat Kehutanan, Balai Diklat/Latihan Kehutanan dan tempat lain yang memenuhi persyaratan. 10. Waktu Diklat : Diklat dilaksanakan selama 15 hari setara dengan 100 jam pelajaran (jpl) @ 45 menit terdiri dari 40 jpl teori dan 60 jpl praktek. 11. Peralatan dan Bahan Diklat : a. Untuk Kebutuhan Peserta - Perlengkapan alat tulis menulis - Buku/Diktat bahan pelajaran dan hand out - Pakaian renang/selam b. Untuk di Ruang Kelas : - Papan tulis, spidol dan flipchart - OHP dan slide projector - Alat peraga untuk selam c. Untuk Kebutuhan Praktek (Lapangan) : - Peta lokasi - Kompas - Kamera - Alat determinasi biologi dan perairan - Peralatan snorkel dan selam - Ukuran dan Tali temali untuk inventarisasi - Perahu/speed boat
12. NO. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Daftar Mata Diklat : MATA DIKLAT TEORI Bina Suasana Pelatihan Kecerdasan Emosional dan Spiritual Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Laut Lingkungan Fisik dan Dinamika Wilayah Perairan Laut Sistem Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut Penyegaran Snorkeling/Selam dan SAR Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Laut Terpadu
II. 1. 2. 3. 4. 5.
PRAKTEK Observasi Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi Laut Observasi Potensi Padang lamun dan Terumbu Karang Observasi Potensi Hutan Mangrove Observasi Potensi Jenis-jenis Biota Laut lainnya Pengenalan Ekosistem dan Sumberdaya Alam Fisik Wilayah Pesisir dan Laut 6. Penyusunan Rencana Pengelolaan 7. Seminar JUMLAH
JPL (40) 2 2 4 4 4 12 2 10 (60) 6 8 4 8 20 8 6 100
