KEMENTERIAN KEHUTANAN SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN BOGOR KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Nomor : SK. 156/Dik-1/2010 Tentang KURIKULUM ToT SUBSTANSI HUTAN KEMASYARAKATAN KEPALA PUSAT, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mempersiapkan metodologi dan materi pembelajaran bagi widyaiswara tentang kebijakan pemerintah dibidang hutan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan diperlukan pembekalan pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi para widyaiswara; b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan widyaiswara sebagaimana diktum a, diperlukan pembekalan pengetahuan dan keterampilan serta penyamaan persepsi tentang ToT Substansi Hutan Kemasyarakatan; c.
Mengingat :
bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a dan b, perlu ditetapkan kurikulum diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan.
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999; 2. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2004 tanggal 6 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan serta peraturan-peraturan tentang perubahannya; 3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. MEMUTUSKAN..............
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM TOT SUBSTANSI HUTAN KEMASYARAKATAN
PERTAMA
: Kurikulum ToT Substansi Hutan Kemasyarakatan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA
: Kurikulum sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan ToT Substansi Hutan Kemasyarakatan di lingkup Departemen Kehutanan.
KETIGA
: Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan Nomor SK. 85/DIK-2/2004 tanggal 23 Agustus 2004 Lampiran 2. C.25 tentang Kurikulum Diklat ToT Substansi Social Forestry dinyatakan tidak berlaku lagi;
KEEMPAT
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 31 Mei 2010
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor : SK. 156/DIK-1/2010 Tanggal : 31 Mei 2010
1. Nama Diklat
: ToT Substansi Hutan Kemasyarakatan
2. Jenjang Diklat
: Menengah
3. Latar Belakang
:
Pembangunan Kehutanan telah mengalami perubahan paradigma, yaitu lebih menitikberatkan kepada peran aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan. Substansi pokok hutan kemasyarakatan (HKm) adalah pemberdayaan masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar hutan, sehingga mereka mampu mengelola dan memanfaatkan hutan dan hasil hutan secara tertib, terpadu, produktif dan bertanggung jawab; dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan hutan secara lestari. Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan disebutkan, bahwa masyarakat dapat memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku dan berkewajiban ikut serta menjaga hutan dari gangguan perusakan, berperan aktif dalam rehabilitasi, turut berperan serta dalam pembangunan kehutanan; dan pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna. Pelaku utama pengembangan aneka usaha di bidang kehutanan sebagian besar adalah petani kecil yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Pada umumnya mereka melakukan usaha masih sendiri-sendiri, belum berkelompok dan tidak ada ikatan kelembagaan antar petani, budidaya dan teknologi yang digunakan masih tradisional, lahan yang digunakan relatif sempit dengan permodalan terbatas; sehingga mereka kesulitan untuk memasarkan produksinya karena tidak sesuai dengan permintaan pasar. Hal tersebut juga menyebabkan investor termasuk kalangan perbankan tidak tertarik untuk melakukan kerjasama langsung dengan petani. Untuk menanggulangi hal tersebut maka, perlu kiranya upaya konkrit yang sungguhsungguh dari pemerintah dengan membuat peraturan dan perundangan yang mendukung agar petani lebih berdaya, usahanya mendapatkan hasil yang memadai dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, dan secara umum bentuk pemberdayaan dilakukan melalui pemberian kewenangan/hak/akses, dan peningkatan kemampuan kelompok.
Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut, maka Pemerintah melakukan pembinaan dan fasilitasi yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur, baik rekayasa fisik maupun rekayasa sosial (kelembagaan masyarakat). Pembangunan infrastruktur ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan kelompok aneka usaha kehutanan sedemikian rupa, sehingga kelompok usaha tersebut mempunyai kemampuan mengelola usaha di bidang kehutanan secara berkelanjutan. Dalam kenyataannya, efektivitas pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh perilaku petani kecil, tetapi juga oleh kinerja para pihak terkait seperti aparat birokrasi pemerintah (di jajaran eksekutif dan legislatif), penyuluh kehutanan, pelaku bisnis, peneliti, LSM, dll. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat tidak hanya terpusat pada petani, melainkan juga mencakup pemberdayaan para pihak tersebut. Salah satu kegiatan dalam rangka fasilitasi pemerintah dalam pelaksanaan hutan kemasyarakatan (HKm) di lokasi-lokasi yang akan dijadikan Areal Hutan Kemasyarakatan adalah antara lain Diklat bagi calon-calon fasilitator dan Diklat pendampingan/fasilitasi masyarakat. 4. Deskripsi Singkat Diklat Diklat ToT Hutan Kemasyarakatan ini dimaksudkan untuk memberikan bekal kepada para widyaiswara tentang kebijakan pemerintah dibidang hutan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Dalam Diklat ini peserta akan mendapatkan materi-materi yang berkaitan dengan hutan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, teknik-teknik pendampingan dan fasilitasi serta mendiskusikan karakteristik yang diperlukan bagi seorang fasilitator. Proses pembelajaran dilaksanakan secara partisipatif dengan berpegang pada prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa dengan widyaiswara sebagai fasilitator. Selain itu dilakukan pula praktek lapangan sehingga peserta dapat mempraktekkan secara langsung teori yang telah didapatkan di dalam kelas. Evaluasi terhadap peserta diklat dilakukan secara terpadu, dilihat dari performansi dan kinerja. 5. Tujuan Diklat Setelah mengikuti Diklat ini para peserta diharapkan memiliki wawasan yang tepat dalam pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan hutan kemasyarakatan (HKm), dan mampu melakukan pendampingan dan fasilitasi melalui proses belajar dan berbuat bersama masyarakat, untuk membimbing
dan membina masyarakat dalam mengembangkan mekanisme pengaturan dan pengelolaan usaha dan pemanfaatan kawasan hutan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memelihara kelestarian hutan. 6. Sasaran Diklat Setelah selesai mengikuti Diklat peserta diharapkan dapat : a. Menjelaskan kebijakan dan pengertian hutan kemasyarakatan dan praktekpraktek penyelenggaraan dan pengembangannya. b. Menjelaskan pengelolaan hutan kemasyarakatan yang meliputi rencana teknik hutan kemasyarakatan, kelembagaan hutan kemasyarakatan dan pelaksanaannya. c. Menjelaskan kebijakan, pengertian dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. d. Mendiskusikan teknik-teknik fasilitasi dan mediasi dalam proses pendampingan masyarakat. e. Memfasilitasi masyarakat dalam pembuatan rencana teknik hutan kemasyarakatan oleh masyarakat. 7. Peserta Diklat a. Jumlah peserta
: Maksimal 30 orang per kelas
b. Asal Peserta : Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, BP DAS seluruh Indonesia c.
Persyaratan peserta : - Pendidikan minimal SLTA - Pengalaman kerja minimal 2 Th - Sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter. - Belum pernah mengikuti Diklat yang sama
8. Pengajar a. Persyaratan Pengajar : - Menguasai materi yang akan diajarkan baik teori maupun praktek - Memililki pengalaman yang cukup di bidangnya - Mampu menjadi pelatih dan fasilitator dengan metode pembelajaran partisipatif serta mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. b. Asal Pengajar/Pelatih : - Widyaiswara Pusat Diklat/Balai Diklat Kehutanan - Instansi / Lembaga yang terkait
9. Tempat Diklat Diklat dilaksanakan di Pusat Diklat Kehutanan , Balai Diklat/Latihan Kehutanan dan tempat lain yang memenuhi persyaratan. 10. Waktu Diklat Diklat dilaksanakan selama 6 hari setara 60 jam pelajaran @ 45 menit, terdiri dari 30 Jpl teori dan 30 Jpl praktek 11. Peralatan dan Bahan Diklat a. Kebutuhan Peserta : Alat tulis, buku, bahan serahan b. Di ruang kelas : Papan tulis, OHP/T, Komputer/LCD, TV, Video Player, Kertas plano, lem, dll. c.
Praktek kelas/lapangan : Komputer/LCD, Karton, kertas HVS, spidol, gambar, foto, tali, lem dll.
12. Daftar Mata Diklat No. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3.
Mata Diklat
JPL
TEORI Bina Suasana Pelatihan Kecerdasan Emosional dan Spiritual Kebijakan Hutan Kemasyarakatan Konsepsi Hutan Kemasyarakatan Teknik Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Pemberdayaan Masyarakat
30 2 2 2 2 8 8 6
PRAKTEK Menyusun RTHKm (studi kasus) Telaahan Kurikulum dan Bahan Diklat Mikro Teaching Hutan Kemasyarakatan
30 10 10 10
JUMLAH
60
