KEMENTERIAN KEHUTANAN SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN BOGOR KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Nomor : SK.108/Dik-1/2010 Tentang KURIKULUM DIKLAT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN KEPALA PUSAT, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui proses belajar dan berbuat bersama masyarakat dalam mengembangkan mekanisme pengaturan dan pengelolaan usaha dan kawasan hutan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan perlu fasilitator pengembangan kelembagaan masyarakat, dan penyusunan rencana partisipatif; b. bahwa untuk menyiapkan tenaga fasilitator sebagaimana butir a dapat dilakukan melalui Diklat Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Sekitar Hutan; c.
Mengingat :
bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a dan b, perlu ditetapkan kurikulum diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan.
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999; 2. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2004 tanggal 6 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan serta peraturan-peraturan tentang perubahannya; 3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. MEMUTUSKAN..............
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM DIKLAT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN
PERTAMA
: Kurikulum Diklat Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Sekitar Hutan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA
: Kurikulum sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Diklat Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Sekitar Hutan di lingkup Kementerian Kehutanan.
KETIGA
: Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan Nomor SK. 85/DIK-2/2004 tanggal 23 Agustus 2004 Lampiran 2. C.11 tentang Kurikulum Diklat Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Sekitar Hutan dinyatakan tidak berlaku lagi;
KEEMPAT
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 31 Mei 2010
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor : SK. 108/DIK-1/2010 Tanggal : 31 Mei 2010
1. Nama Pelatihan
: Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Sekitar Hutan
2. Jenjang Pelatihan : Menengah 3. Latar Belakang Pembangunan Kehutanan telah mengalami perubahan paradigma, yaitu lebih menitikberatkan kepada peran masyarakat dalam pengelolaan hutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan disebutkan, bahwa masyarakat dapat memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku dan berkewajiban ikut serta menjaga hutan dari gangguan perusakan, berperan aktif dalam rehabilitasi, turut berperan serta dalam pembangunan kehutanan dan pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdayaguna dan berhasil guna. Pelaku utama pengembangan usaha di bidang kehutanan sebagian besar adalah petani kecil yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Pada umumnya mereka melakukan usaha masih sendiri-sendiri, belum berkelompok, tidak ada ikatan kelembagaan antar petani, budidaya dan teknologi yang digunakan masih tradisional, lahan yang digunakan relatif sempit dengan permodalan terbatas, sehingga mereka kesulitan untuk memasarkan produksinya karena tidak sesuai dengan permintaan pasar. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, dan secara umum bentuk pemberdayaan dilakukan melalui pemberian kewenangan/hak/akses, dan peningkatan kemampuan kelompok. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut, Pemerintah melakukan pembinaan dan fasilitasi yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur, baik fisik maupun sosial (kelembagaan masyarakat). Pembangunan infrastruktur ini dilakukan melalui pemberdayaan kelompok usaha sehingga kelompok usaha tersebut mempunyai kemampuan mengelola usaha di bidang kehutanan secara berkelanjutan. Salah satu kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan kehutanan, khususnya dalam kegiatan perhutanan sosial dan rehabilitasi hutan dan lahan adalah diklat-diklat mengenai perhutanan sosial dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan antara lain diklat bagi calon-calon fasilitator, diklat pendampingan/ fasilitasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Salah satu aspek
yang paling penting dalam pemberdayaan pengembangan kelembagaan masyarakat.
masyarakat
adalah
aspek
4. Deskripsi Singkat Diklat Diklat ini dimaksudkan untuk memberikan bekal kepada para pejabat eselon III atau IV pada dinas kabupaten/kota dan propinsi yang menangani bidang kehutanan serta penyuluh kehutanan ahli yang diberi atau akan diberi tugas dalam menangani pendampingan dalam rangka pemberdayaan kelembagaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Pada diklat ini dilakukan evaluasi hasil belajar, melalui tes tertulis, pengamatan dan atau unjuk kerja. Mata diklat teori yang diuji adalah Dalam diklat ini peserta akan diberikan materi-materi yang berkaitan dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pengelolaan hutan berbasis masyarakat, pengembangan kelembagaan masyarakat serta rencana pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka mengetahui hasil pembelajaran sebaiknya dilakukan evaluasi berupa pre test dan post tes. Pada diklat ini Proses pembelajaran dilaksanakan secara partisipatif dengan berpegang pada prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa dengan widyaiswara sebagai fasilitator. Selain itu dilakukan pula praktek lapangan dan seminar sehingga peserta dapat mempraktekkan secara langsung teori yang telah didapatkan di dalam kelas serta dapat menghasilkan rumusan tentang rencana pengembangan kelembagaan masyarakat. 5. Tujuan Diklat Setelah mengikuti diklat ini para peserta diharapkan memiliki wawasan dalam pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan social forestry dan RHL serta mampu melakukan fasilitasi dalam rangka pengembangan kelembagaan masyarakat, memfasilitasi dalam penyusunan rencana partisipatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui proses belajar dan berbuat bersama masyarakat dalam mengembangkan mekanisme pengaturan dan pengelolaan usaha dan kawasan hutan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan. 6. Sasaran Diklat Sasaran Pelatihan adalah setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu: a. Menjelaskan kebijakan dan pengertian pemberdayaan masyarakat dan praktek-praktek penyelenggaraan dan pengembangannya. b. Menjelaskan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, terutama pengelolaan social forestry dan RHL.
c. Menjelaskan masyarakat.
kebijakan
dan
pengertian
pengembangan
kelembagaan
d. Melakukan fasilitasi pengembangan kelembagaan. e. Memfasilitasi partisipatif.
penyusunan
rencana
Pemberdayaan
Masyarakat
secara
7. Kelompok Sasaran Diklat a. Jumlah peserta : Maksimal 30 orang per kelas b. Asal Peserta : - Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten/Kota yang menangani bidang kehutanan. c.
Persyaratan Peserta : - Pejabat eselon III atau Penyuluh Kehutanan Ahli yang menangani bidang kehutanan serta diberi tugas untuk menangani pendampingan berbagai kegiatan social forestry dan RHL. - Pendidikan minimal sarjana - Sehat jasmani dan rohani. - Belum pernah mengikuti pelatihan sejenis.
8. Pengajar a. Persyaratan Pengajar: - Menguasai materi yang akan diajarkan baik teori maupun praktek - Memililki pengalaman yang cukup di bidangnya - Mampu menjadi pelatih dan fasilitator dengan metode pembelajaran partisipatif serta mempuyai kemampuan mengevaluasi proses pembelajaran b. Asal Pengajar: - Widyaiswara Pusat Diklat Kehutanan dan Balai Diklat Kehutanan - Instansi Kehutanan dan instansi teknis lain yang terkait. 9. Tempat Diklat Diklat dilaksanakan di Pusat Diklat Kehutanan, Balai Diklat/Latihan Kehutanan dan tempat lain yang memenuhi persyaratan. 10. Waktu Pelatihan Diklat dilaksanakan selama 15 hari setara dengan 100 jam pelajaran @ 45 menit, terdiri dari 40 jpl teori dan 60 jpl praktek.
11.
Peralatan dan Bahan Pelatihan a. Untuk kebutuhan peserta : Alat tulis, buku, bahan serahan b. Untuk Ruang Kelas : Alat tulis, Papan tulis, OHP/T, Komputer/LCD, TV, Video Player, Kertas plano, lem c. Untuk praktek lapangan : Karton, kertas HVS, spidol, gambar, foto, tali, lem.
12. Daftar Mata Diklat No.
Mata Diklat
JPL
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Teori Bina Suasana Pelatihan Kecerdasan Emosional dan Spiritual Kebijakan Pembangunan Kehutanan Berbasis Masyarakat Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Teknik Pendampingan dan fasilitasi Penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat secara Partisipatif
40 2 2 2 10 8 4 6 6
II. 1. 2. 3.
Praktek Perencanaan Partisipatif Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat secara Partisipatif Seminar/Presentasi
60 10 10 30
4.
Jumlah
10 100
