KEMENTERIAN KEHUTANAN SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN BOGOR KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Nomor : SK. 158/Dik-1/2010 Tentang KURIKULUM DIKLAT ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEPALA PUSAT, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menunjang pelayanan terhadap pelaksanaan pekerjaan operatif, penyediaan keterangan bagi pimpinan dan juga membantu dalam kelancaran perkembangan organisasi diperlukan pelaksana ketatausahaan (penata usaha) perkantoran yang mempunyai sikap kepribadian dan profesionalisme terhadap pekerjaannya; b. bahwa untuk meningkatkan sikap kepribadian dan profesionalisme pelaksana ketatausahaan sebagaimana butir a dapat dilakukan melalui Diklat Administrasi Perkantoran; c.
Mengingat :
bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a dan b, perlu ditetapkan kurikulum diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan.
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999; 2. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2004 tanggal 6 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan serta peraturan-peraturan tentang perubahannya; 3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. MEMUTUSKAN..............
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM DIKLAT ADMINISTRASI PERKANTORAN;
PERTAMA
: Kurikulum Diklat Administrasi Perkantoran sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA
: Kurikulum sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Diklat Administrasi Perkantoran di lingkup Kementerian Kehutanan.
KETIGA
: Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan Nomor SK. 102/DIK-2/2005 tanggal 14 September 2005 halaman : 352 – 358 tentang Kurikulum Diklat Administrasi Perkantoran dinyatakan tidak berlaku lagi;
KEEMPAT
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 31 Mei 2010
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor : SK. 158/Dik-1/2010 Tanggal : 31 Mei 2010 1. Nama Diklat
: Administrasi Perkantoran
2. Jenjang Diklat : Dasar 3. Latar Belakang Administrasi Perkantoran dalam arti sempit adalah semua kegiatan yang bersifat teknis ketatausahaan dari suatu perkantoran yang mempunyai peranan penting dalam pelayanan terhadap pelaksanaan pekerjaan operatif, penyediaan keterangan bagi pimpinan dan juga membantu dalam kelancaran perkembangan organisasi. Tidak terbinanya administrasi perkantoran akan berakibat tidak tertibnya pekerjaan ketatausahaan yang menghambat kelancaran pelaksanaan pekerjaan operatif, menghambat pengambilan kebijaksanaan/keputusan oleh pimpinan dan menghambat perkembangan dan kemajuan organisasi. Sampai saat ini masih dirasakan adanya ketidaklancaran dan ketidaktertiban dalam penyelenggaraan administrasi perkantoran, yang dapat dilihat dari : a. Pemberian tanggal dan nomor surat yang tertib b. Terlambatnya pengiriman dan penerimaan surat keluar dan masuk yang berakibat menumpuknya surat keluar dan masuk di suatu tempat c. Masih seringnya dijumpai surat-surat yang sulit untuk diketemukan kembali dan bahkan ada yang tidak dapat diketemukan kembali (hilang). Hal-hal tersebut disebabkan oleh karena para pelaksana ketatausahaan (penata usaha) perkantoran masih mempunyai kekurangan-kekurangan dalam: a. Pengetahuannya mengenai pentingnya pekerjaan tata usaha perkantoran b. Kemampuan dan keterampilan dalam pengelolaan/penanganan ketatausahaan perkantoran c. Pengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan tata usaha perkantoran, kehumasan dan keprotokolan d. Pengetahuannya dalam pengaturan tata ruang kantor yang sangat berpengaruh dalam kelancaran pekerjaan tata usaha perkantoran Sikap kepribadian dan profesionalisme terhadap pekerjaannya. Oleh karena itu agar Administrasi Perkantoran dapat terlaksana dengan lancar, tertib berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dilakukan Diklat Administrasi Perkantoran.
4. Deskripsi Singkat Diklat Setiap organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, melakukan dua kegiatan yaitu kegiatan pokok dan kegiatan penunjang. Salah satu kegiatan penunjang adalah kegiatan administrasi perkantoran. Diklat ini akan membahas mengenai kegiatan administrasi perkantoran, mulai dari tata persuratan dinas, tata kearsipan dinamis, tata cara pembuatan laporan, tata ruang kantor sampai dengan kehumasan dan keprotokolan, yang akan berlangsung selama 15 (lima belas) hari, setara dengan 100 (seratus) jam pelajaran, masing-masing 45 (empat puluh lima) menit, terdiri dari 56 jam pelajaran teori dan 44 jam pelajaran praktek. 5. Tujuan Diklat Setelah mengikuti Diklat ini, peserta diharapkan mampu dan terampil mengelola semua kegiatan yang bersifat teknis ketatausahaan perkantoran di unit kerjanya masing-masing sesuai bidang tugasnya serta perkembangan dan ketentuan yang berlaku. 6. Sasaran Diklat Setelah selesai mengikuti Diklat ini para peserta dapat: a. Memiliki sikap kepribadian dan profesionalisme sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya di bidang ketatausahaan perkantoran b. Menerapkan tata persuratan dinas sesuai ketentuan yang berlaku c. Menerapkan tata kearsipan pola baru melalui sistem kartu kendali d. Membuat laporan sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan laporan yang baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e. Menyusun/mengatur tata ruang kantor yang baik sesuai dengan kondisi ruangan yang dapat membantu kelancaran dalam pengelolaan ketatausahaan perkantoran. 7. Kelompok Sasaran Diklat a. Jumlah peserta : Maksimal 30 orang per kelas b. Asal peserta : Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten/ Kota, UPTD Kehutanan. c. Persyaratan Peserta : - PNS yang bertugas dan/atau yang akan ditugaskan sebagai Staf pelaksana tata usaha - Pendidikan minimal SLTA - Sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan surat keterangan dokter - Belum pernah mengikuti Diklat yang sama. - Ditugaskan oleh instansi pengirimnya
8. Pengajar a. Persyaratan Pengajar : - Menguasai materi yang akan diajarkan baik teori maupun praktek - Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengajar yang cukup dalam bidang yang diajarkan - Memiliki kemampuan mengajar/melatih dan menilai hasil pembelajaran baik teori maupun praktek b. Asal Pengajar : - Pusdiklat Kehutanan dan/atau UPTnya - Pejabat Instansi Kehutanan setempat - Pejabat Instansi lain yang terkait. 9. Tempat Diklat Teori dan praktek kelas diberikan di Pusat Diklat Kehutanan, Balai Diklat/Latihan Kehutanan dan tempat lain yang memenuhi persyaratan. Praktek lapangan disesuaikan dengan kurikulum dan silabus Diklat 10. Waktu Diklat Diklat dilaksanakan selama 15 hari setara dengan 100 JPL @ 45 menit 56 JPL teori dan 44 JPL praktek. 11. Peralatan dan Bahan Diklat : a. Untuk kebutuhan peserta : ATK, Diktat / handout, Panduan Diklat. b. Untuk Ruang Kelas : OHP/T, Komputer/LCD, Papan tulis / Flipchart. c. Untuk praktek lapangan : Karton, kertas HVS, spidol, dll.
12. Daftar Mata Diklat No.
Mata Diklat
JPL
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
TEORI Bina Suasana Pelatihan Kecerdasan Emosional dan Spiritual Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan Pengetahuan Umum Kehutanan Tata Persuratan Dinas Tata Kearsipan Dinamis Tata Cara Pembuatan Laporan Tata Ruang Kantor Bahasa Indonesia Kehumasan dan Keprotokolan Kapita Selekta
56 2 2 4 4 6 12 6 6 6 4 4
II. 1. 2. 3. 4. 5.
PRAKTEK Pembuatan Surat-surat Dinas Pengisian Kartu Kendali Penataan Berkas dan Penyimpanan Penataan Ruang Kantor Diskusi dan Tes/Peninjauan
44 6 14 8 6 10
JUMLAH
100
