KEMENTERIAN KEHUTANAN SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN BOGOR KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Nomor : SK. 263/Dik-1/2010 Tentang KURIKULUM DIKLAT FASILITATOR HUTAN KEMASYARAKATAN KEPALA PUSAT, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal serta meningkatkan fungsi hutan dan lahan serta upaya rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan adalah dengan pembuatan hutan kemasyarakatan; b. bahwa untuk menyiapkan kegiatan sebagaimana diktum a dapat dilakukan melalui Diklat Fasilitasi Hutan Kemasyarakatan; c.
Mengingat :
bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a dan b, perlu ditetapkan kurikulum diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan.
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999; 2. Undang-Indang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara; 3. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo PP. Nomor 3 Tahun 2009 tentang Hutan Kemasyarakatan. 5. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2004 tanggal 6 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan serta peraturan-peraturan tentang perubahannya; 6. Peraturan .............
6. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 49/Menhut-II/2009 tentang Hutan Desa MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM DIKLAT FASILITATOR HUTAN KEMASYARAKATAN;
PERTAMA
: Kurikulum Diklat Fasilitator Hutan Kemasyarakatan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA
: Kurikulum sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Diklat Fasilitatator Hutan Kemasyarakatan di lingkup Kementerian Kehutanan;
KETIGA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 12 Juli 2010
Lampiran Surat Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan Nomor : SK. 263/DIK-1/2010 Tanggal : 12 Juli 2010
1.
Nama Diklat
: Fasilitator Hutan Kemasyarakatan
2.
Jenjang Diklat
: Lanjutan
3.
Latar Belakang Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo PP. Nomor 3 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa, Pemberdayaan masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dilakukan dengan peningkatan kapasitas dan pemberiaan akses. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat tersebut, sesuai amanat PP tersebut, Kementerian Kehutanan telah mengatur pengelolaan kawasan hutan negara oleh Lembaga kemasyarakatan melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.18/MENHUTII/2009 tentang Perubahan atas Permenhut No. P.37/MENHUT-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan. Dalam perkembangannya disadari bahwa proses-proses yang harus dilalui dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat setempat melalui hutan kemasyarakatan masih belum berjalan belum sesuai harapan. Proses pengusulan yang menjadi inisiatif Kepala Desa menjadi kendala karena kurangnya informasi dan pengetahuan mereka terhadap pengelolaan kawasan hutan. Sampai dengan saat ini pengelolaan hutan kemasyarakatan telah diberikan kepada Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera selatan melalui penetapan areal kerja oleh Menteri Kehutanan. Dari ketiga Kabupaten tersebut, baru Desa Lubuk Beringin Kabupaten Bungo yang telah mendapatkan Hak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKM) dari Gubernur Jambi. Keterbatasan tersebut di atas tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten yang masih belum optimal dalam memfasilitasi desa-desa yang berada pada wilayah kerjanya untuk mengusulkan hak pengelolaan hutan desa kepada Menteri kehutanan. Pada akhirnya minimnya fasilitasi yang diberikan tersebut menjadikan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan ditingkat tapak menjadi kurang lancar. Padahal kedepan sampai dengan tahun 2020, pengelolaan hutan melalui hutan kemasyarakatan, diharapkan ikut memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan emisi rumah kaca.
Menjadi tugas kita bersama untuk mempercepat implementasi penyelenggaraan hutan kemasyarakatan ditingkat tapak bersama Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten. Dalam konteks itulah Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal RLPS akan melaksanakan pelatihan Fasilitator. Diklat ini ditujukan untuk para penyelenggara hutan kemasyarakatan di daerah yaitu Balai Pengelolaan DAS, Dinas Provinsi dan Kabupaten yang menangani urusan Kehutanan. Diharapkan mereka mampu memfasilitasi terlaksananya penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan diwilayah kerja masing-masing, sesuai yang diamanatkan dalam Permenhut Nomor P.18/Menhut-II/2009. 4.
Deskripsi Singkat Diklat Dalam Diklat Fasilitator Hutan Kemasyarakatan, para peserta dibekali pengetahuan, keterampilan dan wawasan, serta sikap dan perilaku sebagai calon tenaga fasilitator untuk mengambil peran utama pada sosialisasi multipihak agar prinsip, tujuan, substansi dan dinamika pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MENHUT-II/2009 tentang Hutan Kemasyarakatan dapat difahami dan disadari secara efektif.
5.
Tujuan Diklat Setelah mengikuti diklat ini peserta diharapkan mampu menjadi fasilitator hutan kemasyarakatan yang efektif.
6.
Sasaran Diklat Setelah selesai mengikuti lokalatih peserta diharapkan mampu : a. Menyiapkan “peta” para pihak yang menjadi sasaran sosialisasi b. Memahami dan menguasai konteks pengelolaan Hutan Kemasyarakatan c. Menyiapkan rencana tindak fasilitasi Permenhut Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 18/MENHUT-II/2009 tentang Hutan Kemasyarakatan; d. Melaksanakan fasilitasi sosialisasi Permenhut Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 18/MENHUT-II/2009 tentang Hutan Kemasyarakatan; e. Mengelola diskusi dan transaksi para pihak pada forum sosialisasi; f. Menyutradarai (merumuskan skenario) komitmen tindak lanjut para pihak; g. Menyiapkan laporan fasilitasi, termasuk rekomendasi fasilitasi.
7.
Kelompok Sasaran Diklat a. Jumlah Peserta : Maksimum 30 orang per kelas b. Asal peserta : 1) PNS pada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan areal kerja dan yang telah diterbitkan Hak Pengelolan Hutan Kemasyarakatan (HPHK). 2) Kabupaten/Kota yang telah mengusulkan hutan kemasyarakatan
3) Kabupaten/Kota kemasyarakatan c. Persyaratan Peserta
yang
berpotensi
untuk
dikembangkan
hutan
:
1) Berlatar belakang pendidikan di bidang kehutanan/Pertanian/ Perkebunan 2) Memiliki pengalaman memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan kehutanan 3) Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 4) Memiliki kemampuan dasar tentang multimedia (powerpoint, microsoft office words, dan presentasi menggunakan perangkat keras/alat peraga). 5) Sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan surat keterangan dokter. 6) Mendapat penugasan dari instansi asal peserta. 8.
Pengajar a. Persyaratan Pengajar -
Mempunyai pengalaman cukup atau kompetensi fasilitator bidang kehutanan
-
Memiliki kemampuan melatih/mengajar dengan pendekatan orang dewasa (andragogi).
-
Memiliki kemampuan melatih /mengajar dengan pendekatan partisipatif.
-
Memiliki kemampuan melakukan evaluasi hasil belajar peserta diklat.
b. Asal Pengajar -
Nara Sumber adalah Pejabat lingkup Ditjen RLPS Kementerian Kehutanan dan UPT.
-
Widyaiswara Pusat Diklat Kehutanan atau Balai Diklat Kehutanan yang telah mengikuti TOT/Lokalatih.
-
Pakar Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang relevan.
c. Persyaratan Nara Sumber (berperan pada waktu pelaksanaan fasilitasi) a. Menguasai materi dan pengalaman yang cukup dalam bidang Pengelolaan Hutan b. Menguasai Peraturan
Perundangan di Bidang Pengelolaan Hutan
Menguasai Permenhut No. P. 18/MENHUT-II/2009 tentang Hutan Kemasyarakatan beserta pedoman-pedoman pelaksanaannya. 9. Tempat Diklat Diklat dilaksanakan di Pusat Diklat Kehutanan, Balai Diklat/Latihan Kehutanan dan tempat lain yang memenuhi persyaratan
10. Waktu Diklat Diklat dilaksanakan selama 5 hari setara dengan 50 jam pelajaran (JPL) @ 45 menit, terdiri atas teori 26 jpl dan Praktek 24 jpl. 11. Peralatan dan Bahan Diklat a. Kebutuhan peserta Alat tulis menulis b. Kebutuhan belajar mengajar dalam kelas : - White board, kertas plano - Kamera/handicam - Index cards berbagai warna - Spidol berbagai warna dan ukuran - Flipchart - LCD - Computer/Lap top - Alat dan bahan praktek. 12. Daftar Mata Diklat No. I.
Mata Diklat Teori
JPL 26
1. 2. 3.
Bina Suasana Pelatihan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan Identifikasi dan Inventarisasi Potensi dan Pengusulan Hutan Kemasyarakatan
2 2 4
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Rencana Kelola Hutan Kemasyarakatan Pemetaan Sasaran Fasilitasi Perencanaan Tindak Fasilitasi Teknik Fasilitasi, Diskusi dan Transaksi Para Pihak Teknik Membangun Komitmen Para Pihak Pelaporan Fasilitasi
4 2 4 4 2 2
II.
Praktek
24
1. 2. 3.
Pemetaan Sasaran Fasilitasi Penyusunan Bahan Fasilitasi Perencanaan Tindak Fasilitasi
2 2 4
4. 5.
Teknik Fasilitasi, Diskusi dan Transaksi Para Pihak Penyusunan Laporan Fasilitasi
10 6
JUMLAH I + II
50
