KEMENTERIAN KEHUTANAN SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN BOGOR KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Nomor : SK. 182/Dik-1/2010 Tentang KURIKULUM DIKLAT STANDARD AUDIT KEHUTANAN (SAK) KEPALA PUSAT, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengawasan dalam pengelolaan hutan, selain diperlukan aparat yang professional juga diperlukan adanya peraturan, pedoman, standar dan prosedur baku sebagai landasan kerja, antara lain berupa standard audit kehutanan (SAK); b. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para aparat sebagaimana butir a dapat dilakukan melalui Diklat Standard Audit Kehutanan (SAK); c.
Mengingat :
bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a dan b, perlu ditetapkan kurikulum diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan.
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999; 2. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 13/Menhut-II/2004 tanggal 6 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan serta peraturan-peraturan tentang perubahannya; 3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 20/Menhut-II/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.
MEMUTUSKAN.............. 1
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM DIKLAT STANDARD AUDIT KEHUTANAN (SAK);
PERTAMA
: Kurikulum Diklat Standard Audit Kehutanan (SAK) Negara sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA
: Kurikulum sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Diklat Standard Audit Kehutanan (SAK) di lingkup Kementerian Kehutanan.
KETIGA
: Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan Nomor SK. 116/DIK-2/2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Kurikulum Diklat Standard Audit Kehutanan (SAK) dinyatakan tidak berlaku lagi;
KEEMPAT
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 31 Mei 2010
2
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor : SK. 182/Dik-1/2010 Tanggal : 31 Mei 2010 1.
Nama Diklat
: Standard Audit Kehutanan (SAK)
2.
Jenjang Diklat : Lanjutan
3.
Latar Belakang Dalam rangka pemanfaatan hutan secara optimal dan lestari, maka jaminan pengelolaan yang baik dan benar memerlukan pengawasan yang professional. Untuk meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan hutan, selain diperlukan aparat yang professional juga diperlukan adanya peraturan, pedoman, standar dan prosedur baku sebagai landasan kerja, antara lain berupa standard audit kehutanan. Standard audit kehutanan merupakan ukuran-ukuran tertentu sebagai pedoman kerja, batas tanggung jawab, alat memberi perintah, dan alat pengawasan dalam pelaksanaan audit pengurusan/pengelolaan hutan. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan aparat tersebut di atas, pembinaan dan pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) PNS secara sistematis dan bertahap mutlak diperlukan. Terlebih lagi pada saat era otonomi daerah, dalam hal ini kewenangan operasional pengawasan sebagian besar berada pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu aparatur pengawasan pembangunan di daerah perlu ditingkatkan kemampuannya melalui diklat, sehingga efektifitas dan efisiensi pengawasannya diharapkan lebih terjamin. Oleh karena itu, dipandang perlu melaksanakan diklat SAK guna membekali calon pelaksana pengawas pembangunan kehutanan di daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi (Inspektorat Daerah/BAWASDA). Sehingga pada gilirannya penyiapan aparatur pengawas pembangunan kehutanan di daerah dapat berjalan dengan baik dan benar, yang pada akhirnya pengelolaan/pemanfaatan hutan dapat berjalan secara optimal dan kelestariannya diharapkan akan lebih terjamin.
4. Deskripsi Singkat Diklat Diklat ini dimaksudkan untuk membekali para Auditor/pemeriksa sektor Pembangunan Kehutanan yang berasal dari daerah Propinsi/Kabupaten/Kota (Inpektorat Daerah/BAWASDA). 3
Dalam Diklat ini peserta akan memperdalam semua bidang-bidang pembangunan kehutanan, meliputi : bidang Perencanaan Kehutanan,, Pemanfaatan Hutan, RLPS, PHKA dan Penyuluhan Kehutanan. Peserta Diklat ini berlatar belakang pendidikan yang beragam serta kedalaman pemahaman tentang kegiatan pembangunan kehutanan secara mikro relatif masih dangkal, sehingga para fasilitator/pengajar yang melaksanakan proses pembelajaran diharapkan dapat memberikan ketajaman-ketajaman yang dibutuhkan peserta serta memberikan berbagai contoh kasus kehutanan yang realistis dan seringkali terjadi di lapangan, khususnya yang menjadi domain daerah (BAWASDA Propinsi, Kabupaten dan Kota). Pada saat praktek peserta diharapkan dapat melihat, mengikuti proses serta dapat melakukan langkah-langkah audit kegiatan-kegiatan riil yang dipandang kunci yang seringkali terjadi di lapangan, hal ini diharapkan agar tajam dan benar-benar memahami persoalan pada dominannya, terlebih lagi yang keberadaannya riil serta acapkali terjadi di lapangan. Hal ini penting agar dapat menjadi bekal bekerja setelah peserta selesai mengikuti diklat. Akan tetapi, apabila situasi dan kondisi lokasi/tempat praktek tidak memungkinkan, metoda studi kasus, simulasi dan karya wisata diusahakan dapat dilakukan dengan baik dan benar. Pada akhir diklat peserta mempresentasikan hasil praktek yang telah dilakukan, dalam forum seminar yang disertai nara sumber yang kompeten pada bidangnya (para kepala UPT Dephut di daerah masing-masing apabila Diklat SAK dilaksanakan di Balai Diklat Kehutanan). Pada Diklat SAK bagi BAWASDA ini, fasilitator/pengajarnya adalah para peserta Diklat ToT SAK yang sesuai dengan bidangnya. Dalam hal pelaksana Diklat SAK adalah Balai Diklat dan fasilitator/pengajar yang dibutuhkan tidak tersedia pada Balai Diklat dimaksud, maka dipenuhi dari Pusat dan/atau dari Balai Diklat yang lain yang telah mengikuti ToT SAK. 5. Tujuan Diklat Setelah selesai mengikuti diklat ini peserta diharapkan mampu melaksanakan kegiatan pengawasan pembangunan kehutanan dengan acuan yang relatif seragam dan sesuai dengan standar minimal yang diharapkan di daerahnya masing-masing. 6. Sasaran Diklat. Setelah selesai mengikuti diklat ini peserta diharapkan dapat: - Menjelaskan Arah Pembangunan Kehutanan; - Menjelaskan Kebijakan Standar Audit Kehutanan (SAK); 4
Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan (PHKA); - Melaksanakan -
audit kegiatan Perencanaan Kehutanan; audit kegiatan Pemanfaatan Hutan; audit kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pehutanan Sosial (RLPS); audit kegiatan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam audit kegiatan Penyuluhan Kehutanan.
7. Kelompok Sasaran Diklat a. Jumlah peserta: maksimal 30 orang per kelas b. Asal Peserta: - BAWASDA Propinsi/Kabupaten/Kota, - Instansi terkait apabila diperlukan. c. Persyaratan Peserta : - Auditor/pemeriksa yang menangani sektor kehutanan di daerah, - Diprioritaskan berlatar belakang pendidikan S-1, - Pangkat minimal Penata Muda (III/a), - Belum pernah mengikuti Diklat yang sejenis, - Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter, dan - Ditugaskan oleh pimpinan instansi pengirim. 8. Pengajar a. Asal Pengajar : - Widyaiswara Pusat Diklat Kehutanan, Balai Diklat Kehutanan, Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan dan wakil masing-masing Eselon I Kementerian Kehutanan; dan - Instansi Kehutanan lain terkait bila diperlukan. b. Persyaratan Pengajar : - Telah mengikuti ToT Substansi SAK; - Menguasai materi yang akan diberikan, - Menguasai dan mampu menerapkan metodologi belajar orang dewasa, dan - Mampu memotivasi peserta dan mengevaluasi hasil belajar. 9. Tempat Diklat Diklat dilaksanakan di Pusat Diklat Kehutanan, Balai Diklat/Latihan Kehutanan dan tempat lain yang memenuhi persyaratan.
5
10. Waktu Diklat Diklat dilaksanakan selama 15 hari setara 100 JPL @ 45 menit, terdiri dari 44 JPL teori dan 56 JPL praktek. 11. Bahan dan Peralatan Diklat a. Untuk Kebutuhan Peserta : Name Tag, Perlengkapan alat tulis-menulis, dan Modul/Makalah/bahan ajar/hand out. b. Untuk di Ruang Kelas : Papan tulis dan spidol, OHP/OHT, Flipchart, Komputer, dan LCD serta alat bantu yang sesuai/dibutuhkan lainnya. c. Untuk Praktikum : ATK, Komputer dan printer ( upayakan sebanyak 4 unit), LCD, dan Alat serta bahan yang sesuai/dibutuhkan lainnya. 12. Daftar Mata Diklat No.
Mata Diklat
JPL
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
TEORI Bina Suasana Pelatihan Kecerdasan Emosional dan Spiritual Arah Pembangunan Kehutanan Kebijakan Standar Audit Kehutanan (SAK) Audit Perencanaan Kehutanan Audit Pemanfaatan Hutan Audit Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) Audit Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Audit Penyuluhan Kehutanan
44 2 2 4 4 6 8 10 6 2
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
PRAKTEK Audit Perencanaan Kehutanan Audit Pemanfaatan Hutan Audit RLPS Audit PHKA Audit Penyuluhan Kehutanan Pelaporan dan Presentasi Hasil Praktek
56 10 10 14 10 4 8
JUMLAH
100
6
