KEMENTERIAN KEHUTANAN SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN BOGOR KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Nomor : SK. 172/Dik-1/2010 Tentang KURIKULUM DIKLAT MANAJEMEN KEUANGAN KEPALA PUSAT Menimbang : a.
bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundangan dan menyamakan persepsi perihal perkembangan mekanisme keuangan negara maka perlu peningkatan pengetahuan di bidang manajemen keuangan bagi para pelaksana yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pengelolaan keuangan;
b. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pelaksana keuangan sebagaimana butir a dapat dilakukan melalui Diklat Manajemen Keuangan; c.
Mengingat :
bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a dan b, perlu ditetapkan kurikulum diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan.
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999; 2. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 13/Menhut-II/2004 tanggal 6 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan serta peraturan-peraturan tentang perubahannya; 3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 20/Menhut-II/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.
MEMUTUSKAN..............
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM DIKLAT MANAJEMEN KEUANGAN;
PERTAMA
: Kurikulum Diklat Manajemen Keuangan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA
: Kurikulum sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Diklat Manajemen Keuangan di lingkup Kementerian Kehutanan.
KETIGA
: Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan Nomor SK. 102/DIK-2/2005 tanggal 14 September 2005 halaman : 366 – 373 tentang Kurikulum Diklat Manajemen Keuangan dinyatakan tidak berlaku lagi;
KEEMPAT
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 31 Mei 2010
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor : SK.172/Dik-1/2010 Tanggal : 31 Mei 2010 1. Nama Diklat
: Manajemen Keuangan
2. Jenjang Diklat : Lanjutan 3. Latar Belakang Dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok pemerintahan dan pembangunan maka keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Kaedah-kaedah dalam pengelolaan keuangan negara tersebut sebelumnya telah diatur dalam Indische ComptabliteitsWet (ICW) tahun 1929 dan UU No. 9 tahun 1968, namun berdasarkan perkembangan perubahan yang terjadi yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka kaedah-kaedah tersebut telah mengalami perubahan dan penyempurnaan. Inti dari perubahan tersebut adalah adanya pembagian kewenangan yang tegas antara pemegang kewenangan administrasi dengan pemegang kewenangan kebendaharaan, dimana menteri keuangan pada hakekatnya adalah sebagai Chief Financial Officer (CFO) atau selaku pemegang kewenangan kebendaharaan, sedangkan setiap menteri/pemimpin lembaga pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) atau selaku pemegang kewenang administrasi. Kewenangan administrasi tersebut meliputi tindakan melakukan perikatan atau tindakan lain yang mengakibatkan terjadinya penerimaan dan pengeluaran keuangan negara, melakukan pengujian dan pembebanan tagiahan, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Untuk menyamakan persepsi perihal perkembangan mekanisme keuangan negara dan sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan di bidang manajemen keuangan bagi para pelaksana yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pengelolaan keuangan. 4. Deskripsi Singkat Materi diklat Manajemen Keuangan diawali dengan Bina Suasana Diklat yang memberikan sedikit materi tambahan berupa peningkatan kualitas spiritual (religi Quotions) bagi para peserta.
Materi perundang-undangan yang terkait dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan materi pengantar untuk membuka wawasan berpikir para peserta. Penyusunan anggaran kegiatan dan pengantar aplikasi RKAKL merupakan unsur perencanaan yang merupakan bagian dari unsur manajemen, sedangkan cara membuat surat pertanggung jawaban keuangan (SPJ), perpajakan hingga pembukuan dan pelaporan keuangan merupakan bagian dari unsur organising maupun aktuating, sedangkan pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan merupakan bagian dari unsur kontroling. 5. Tujuan Diklat Setelah mengikuti Diklat ini peserta diharapkan mampu berperan dalam mengelola keuangan negara serta memiliki sikap dan etos kerja yang baik dalam pelaksanaan anggaran yang akan ditugaskan kepadanya. 6. Sasaran Diklat Setelah selesai mengikuti Diklat ini para peserta dapat: a. Menjelaskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran; b. Menyusun Usulan/Rencana Anggaran Kegiatan; c. Mengerjakan pertanggung jawaban keuangan dan penyetoran pajak; d. Mengerjakan pembukuan keuangan. e. Melakukan pelaporan keuangan; f. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa; g. Menjelaskan pentingnya pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan keuangan h. Menjelaskan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.. 7. Kelompok Sasaran Diklat a. Jumlah peserta : Maksimal 30 orang per kelas b. Asal peserta : Dinas Kehutanan Propinsi, Kabupaten/Kota menerima SKO Gerhan, UPT Kementerian Kehutanan c. Persyaratan Peserta : - Pendidikan minimal SLTA/sederajat - Status PNS minimal golongan II/b - Umur maksimal 45 tahun - Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter pemerintah - Belum pernah mengikuti Diklat sejenis - Ditugaskan oleh pimpinan perusahaan yang bersangkutan
yang
8. Pengajar a. Persyaratan Pengajar : - Menguasai materi yang akan diajarkan, baik teori maupun praktek - Memiliki pengalaman mengajar yang cukup dibidangnya - Mampu mengajar/melatih dan memiliki kemampuan mengevaluasi proses pembelajaran b. Asal Pengajar : - Widyaiswara Balai Diklat Kehutanan/ Pusat Diklat Kehutanan - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. - Instansi lain yang terkait 9. Tempat Diklat Diklat dilaksanakan di Pusat Diklat Kehutanan, Balai Diklat/Latihan Kehutanan dan tempat lain yang memenuhi persyaratan. 10. Waktu Diklat Diklat dilaksanakan selama 21 hari setara 150 jam pelajaran @ 45 menit, terdiri dari 60 Jpl teori, 90 Jpl praktek. 11. Peralatan dan Bahan Diklat : a. Untuk kebutuhan peserta : ATK, Hand out/dikat b. Untuk Ruang Kelas : OHP/T, LCD, komputer, spidol, papan tulis c. Untuk praktek : clip board, alat tulis, kuesioner.
12. Daftar Mata Diklat No.
Mata Diklat
JPL
I. 1. 2. 3.
TEORI Bina Suasana Pelatihan Kecerdasan Emosional dan Spiritual Peraturan Perundangan yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Negara Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penyusunan Anggaran Kegiatan (DIPA) dan Pengantar Aplikasi RKAKL Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Pengetahuan Perpajakan Prosedur Pengujian Keuangan Prosedur Penerbitan SPM dan Pengantar Aplikasi SPM Pelaporan Keuangan Pembukuan Keuangan Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
60 2 2 2
PRAKTEK Penyusunan Anggaran Kegiatan (DIPA) dan Aplikasi RKAL Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Prosedur Pengujian Keuangan Prosedur Penerbitan SPM dan Pengantar Aplikasi SPM Pelaporan Keuangan Pembukuan Keuangan Widyawisata/Kunjungan
90 20 20 10 10 10 14 6
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
JUMLAH
4 6 10 4 4 6 4 8 4 4
150
