KEMENTERIAN KEHUTANAN SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN BOGOR KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Nomor : SK.179 /Dik-1/2010 Tentang KURIKULUM DIKLAT PEJABAT PENGUJI KEUANGAN DAN PEJABAT PENERBIT SPM KEPALA PUSAT, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran negara yang berdasarkan pada prinsip hemat, efisien, efektif dan transparan diperlukan pejabat penguji keuangan dan penerbit SPM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai; b. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana butir a dapat dilakukan melalui Diklat Pejabat Penguji Keuangan dan Pejabat Penerbit SPM; c.
Mengingat :
bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a dan b, perlu ditetapkan kurikulum diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan.
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999; 2. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 13/Menhut-II/2004 tanggal 6 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan serta peraturan-peraturan tentang perubahannya; 3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 20/Menhut-II/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. MEMUTUSKAN............ 1
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM DIKLAT PEJABAT PENGUJI KEUANGAN DAN PEJABAT PENERBIT SPM;
PERTAMA
: Kurikulum Diklat Pejabat Penguji Keuangan dan Pejabat Penerbit SPM sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA
: Kurikulum sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Diklat Pejabat Penguji Keuangan dan Pejabat Penerbit SPM di lingkup Kementerian Kehutanan.
KETIGA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada tanggal
: Bogor : 31 Mei 2010
2
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor : SK.179/Dik-1/2010 Tanggal : 31 Mei 2010 1. Nama Diklat
: Pejabat Penguji Keuangan dan Pejabat Penerbit SPM
2. Jenjang Diklat : Lanjutan 3. Latar Belakang Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 45 perlu secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai landasan hukum pengelolaan Keuangan Negara tersebut, pada tanggal 5 April 2003 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; yang menjabarkan lebih lanjut aturan-aturan pokok dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedalam asasasas umum pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan Keuangan Negara yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD, perlu ditetapkan sesuai kaidah-kaidah hukum administrasi Keuangan Negara. Sampai dengan saat ini, kaidah-kaidah tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Indonesia / Indische Compabilieitswet (ICW) Staatblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860). Undang-undang Perbendaharaan Indonesia tersebut tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan Pengelolaan Keuangan Negara yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi dan teknologi. Oleh karena itu, dalam pengelolaan Keuangan Negara Tahun 2004 telah diterbitkan UU RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga, Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 3
Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara, selanjutnya dikuasakan kepada Menteri / Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran / pengguna barang kementrian Negara / Lembaga Negara yang dipimpinnya. Dengan demikian Menteri/ Pimpinan Lembaga berwenang untuk : 1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran 2. Menunjuk kuasa pengguna anggaran 3. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara 4. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang 5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja 6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian keuangan dan perintah pembayaran 7. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik Negara 8. Mengawasi pelaksanaan anggaran 9. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Dalam pelaksanaan anggaran, Menteri / Pimpinan Lembaga dituntut untuk melakukan pengujian keuangan dan perintah pembayaran sendiri. Untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bagi para pelaksana anggaran dalam melakukan pengujian keuangan dan perintah pembayaran yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, dipandang perlu adanya suatu pelatihan mengenai keuangan dan perintah pembayaran. 4. Deskripsi Singkat Diklat Diklat ini dimaksudkan untuk membekali para calon pejabat penguji keuangan dan penerbit SPM, dalam rangka peningkatan tertib administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran negara yang berdasarkan pada prinsip hemat, efisien, efektif dan transparan Diklat ini berorientasikan pada aplikasi dari kebijakan dan pengelolaan keuangan khususnya dalam lingkup Departemen Kehutanan sesuai dengan ketentuanketentuan baru, yang penekanannya tidak hanya kepada prosedur dan administrasi, tetapi yang terutama kepada konsep manajemen. Evaluasi terhadap peserta diklat akan dilakukan secara perorangan, terpadu, dilihat dari performansi dan kinerja. 4
5. Tujuan Diklat Setelah selesai mengikuti diklat ini peserta diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan etos kerja selaku pelaksana anggaran yang akan ditugaskan menjadi penguji keuangan dan penerbit SPM. 6. Sasaran Diklat Setelah selesai mengikuti pelatihan ini para peserta dapat: a. Mengelola keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. b. Melaksanakan pengujian dokumen keuangan (SPJ, SPP dan dokumen pendukung) c. Membuat / menerbitkan SPM d. Menolak SPP 7. Kelompok Sasaran Diklat a. Jumlah peserta : Maksimal 30 orang per kelas b. Asal peserta : Eselon I Lingkup Kemenhut. dan UPTnya, serta Dinas Kehutanan Propinsi 8. Pengajar a. Persyaratan Pengajar : - Menguasai materi yang diajarkan baik teori maupun praktek - Menguasai dan mampu menerapkan metodologi belajar orang dewasa - Mampu membuat bahan pengajaran dan menilai hasil belajar b. Asal Pengajar : - Widyaiswara Kehutanan - Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan - Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Negara - Instansi lain di luar kehutanan yang terkait dengan penguji dan penerbit keuangan. 9. Tempat Diklat Diklat dilaksanakan di Pusat Diklat Kehutanan, Balai Diklat/Latihan Kehutanan dan tempat lain yang memenuhi persyaratan.
5
10. Waktu Diklat Diklat dilaksanakan selama 6 hari setara dengan 56 jam pelajaran (JPL) @ 45 menit, terdiri 24 Jpl teori dan 32 Jpl praktek. 11. Peralatan dan Bahan Diklat : a. Untuk kebutuhan peserta : Name Tag, Perlengkapan alat tulis-menulis, dan Modul/Makalah/bahan ajar/hand out. b. Untuk Ruang Kelas : OHP/T,Infocus, White Board , Lap Top, Spidol , Flip Chart, Kertas HVS A4, Wireless, dll. c. Untuk praktek : Bahan dan alat-alat polhut, blanko isian, dokumen-dokumen keuangan yang di perlukan. 12. Daftar Mata Diklat No.
Mata Diklat
JPL
I. TEORI 1. Bina Suasana Pelatihan 2. Kecerdasan Emosional dan Spiritual 3. Prespektif Unifield Budget System 4. Pelaksanaan Anggaran 5. Usulan SPP 6. Prosedur Pengujian Dokumen Keuangan 7. Prosedur Penyusunan NHP (Nota Hasil Pengujian) 8. Prosedur Pembuatan SPM dan Surat Penolakan SPP 9. Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran
24 2 2 2 2 4 4 4 2 2
II.
32 8 12 4 4 4
1. 2. 3. 4. 5.
PRAKTEK Usulan SPP Pengujian Dokumen Keuangan Penyusunan NHP Pembuatan SPM dan Surat Penolakan SPP Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran JUMLAH
56
6
