PUBLIKASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 Cibinong, 12 Desember 2014
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bogor yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan otonomi di bidang pendapatan daerah, memiliki fungsi : (1) perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah; (2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah; (3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah; (4) pengelolaan kesekretariatan dinas serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.
Berkenaan dengan tupoksi tersebut, struktur organisasi Dispenda Kabupaten Bogor memiliki 1 sekretariat dan 4 bidang, yaitu bidang PBB, BPHTB, Pajak Daerah dan bidang Perencanaan dan Pengembangan dimana masing-masing bidang/sekretariat memiliki 3 seksi/sub bagian, seperti terlihat pada Gambar berikut ini.
Selama tahun anggaran 2014, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor melaksanakan 6 program dan 71 kegiatan yang dibantu oleh 194 PNS, 7 TKK dan sejumlah tenaga outsourcing yang tersebar pada kantor pusat Dispenda serta 20 UPT se-Kabupaten Bogor. Bidang Pajak Daerah melakukan kegiatan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah, Pendataan Wajib Pajak Daerah, Penagihan Pajak Daerah, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah, Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan Penagihan Pajak Daerah pada 8 pajak daerah, mulai dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Adapun Target 10 pajak daerah yang dikelola oleh Dispenda, menunjukkan peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2015, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.
Meskipun target yang ditetapkan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, berkat kerjasama seluruh pimpinan, staf dan instansi terkait lainnya, realisasi penerimaan pajak daerah selalu melampaui target yang telah ditetapkan, sebagaimana tergambar dalam grafik perkembangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Reklame, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) berikut ini.
Bidang PBB memiliki beberapa kegiatan, diantaranya : Analisa Zona Nilai Tanah (ZNT), dimana pada tahun 2012, dilaksanakan di 7 kecamatan wilayah Cibinong Raya, pada tahun 2013 dilaksanakan di 10 kecamatan, sedangkan pada tahun 2014 dilaksanakan di 9 kecamatan, yaitu kecamatan Cijeruk, Cigombong, Caringin, Tamansari, Ciseeng, Rancabungur, Jonggol, Cariu dan Tanjungsari. Kegiatan ZNT dilaksanakan setiap tahun dengan mempertimbangkan perkembangan harga pasar wajar di lapangan, khususnya terhadap wilayah yang perkembangannya sangat dinamis dan cepat. Kegiatan ini harus melibatkan masyarakat/desa, sehingga penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB yang wajar akan dapat diterima oleh masyarakat serta dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah Kab.Bogor.
Selain itu juga dilakukan kegiatan Pendataan dan Penilaian PBB Sektor Telekomunikasi (BTS), dimana pada tahun 2014 dilaksanakan pada 20 kecamatan, dengan jumlah total hasil pendataan sebanyak 768 tower. Kegiatan lainnya adalah Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP – Pendataan/Pemetaan), dimana pada tahun 2013 dilakukan pembentukan basis data Sismiop di Kecamatan Pamijahan dan pada tahun 2014, pemeliharaan basis data dilakukan di Kecamatan Cibinong, Bojonggede dan Gunungputri. Kegiatan Penagihan PBB, Verifikasi Data Obyek PBB, Penanganan Keberatan dan Pengurangan PBB serta Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB adalah kegiatan yang dilakukan selama tahun 2014 dalam upaya peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Bogor, di bidang PBB Perdesaan dan Perkotaan. Tujuan dilaksanakannya Sismiop adalah untuk mengantisipasi perkembangan tata guna lahan, perkembangan harga pasar yang wajar dan harga property yang jauh diatas NJOP, banyaknya mutasi kepemilikan baik jual beli, waris, hibah, wasiat dan lain-lain yang tidak dilaporkan, adanya perubahan dan pergeseran fungsi lahan, adanya obyek dan subyek pajak yang belum terdaftar baik dalam basis data maupun peta Sismiop, adanya kesalahan administrasi yang memerlukan pemeliharaan dan perbaikan data (updating basis data) serta masih adanya desa di Kabupaten Bogor yang belum melakukan pendataan dengan pola Sismiop. Kegiatan Pendataan Obyek Pajak PBB, Pengelolaan Teknologi Informasi PBB, Updating Data PBB dan Pemeliharaan Basis Data PBB dilakukan dengan proses digitasi peta digital kedalam sistem SMART MAP, sehingga akan menghasilkan data yang lebih akurat baik dalam bentuk peta maupun data base Sismiop, terutama bagi kecamatan yang belum melakukan Sismiop
Bidang BPHTB dan Dana Transfer memiliki kegiatan Pelayanan Validasi BPHTB, Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB, Evaluasi dan Pengendalian BPHTB, Penagihan dan Pengadministrasian Dana Transfer, Pengolahan Data BPHTB dan Teknologi Informasi.
Sedangkan Bidang Perencanaan dan Pengembangan memiliki kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Penyusunan Data dan Perhitungan Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah, Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah, Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah, Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga, Sosialisasi Pendapatan Daerah, Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemungut Pajak Daerah, Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah, Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah, Penerapan Sistem Pelaporan Online Pajak Hotel dan Restoran, Integrasi Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah dan Penerapan ISO Pelayanan Pajak Daerah.
Kegiatan ISO Pelayanan Pajak Daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan prima pada wajib pajak dan masyarakat secara berkesinambungan melalui sistem yang terpadu, dinamis dan terukur, khususnya untuk Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Bogor, Kegiatan bimbingan teknis dan in house training diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan di bidang pajak daerah, memacu motivasi/semangat kepada para petugas pajak dan pihak terkait yang membantu dalam upaya pemungutan pajak daerah untuk lebih giat dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Kegiatan pemeriksaan pajak daerah ditujukan untuk melakukan pemeriksaan pembayaran para wajib pajak apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tepat jumlah. Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah bertujuan untuk menggali potensi pajak daerah yang tersebar di wilayah Kabupaten Bogor sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Sedangkan kegiatan sosialisasi pendapatan daerah ditujukan untuk dapat lebih meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran wajib pajak/masyarakat dalam membayar Pajak Daerah tepat waktu, tepat jumlah dan tepat aturan.
Sekretariat Dispenda membawahi sub bag umum dan kepegawaian yang melakukan pembinaan kepegawaian agar sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan di Dispenda, yaitu : PENDAPATAN (Pelayanan prima, Etos kerja, Niat yang baik, Disiplin, Amanah, Profesionalisme, Akuntable, Transparan, Aktif dalam bekerja, Normatif). Selain itu Sub bagian Program dan Pelaporan bertanggungjawab atas penyusunan pelaporan, monitoring, evaluasi, penyusunan perencanaan anggaran dan program kegiatan, pengelolaan kehumasan dan web site Dispenda. Dan subbag keuangan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Dispenda. Dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi pemeriksaan pajak daerah, pendataan dan penilaian yang intensif, evaluasi produk hukum, pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, sosialiasi ke wajib pajak yang intensif, pembinaan yang terus menerus pada aparatur pemungut pajak daerah, penggalian sumber penerimaan dari sektor lain seperti Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait, maka optimis dapat meraih Pendapatan Asli Daerah Termasuk Tertinggi di Indonesia sebagai salah satu Penciri Termaju dalam mewujudkan Visi Dispenda menjadi Dispenda Termaju di Indonesia dan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia.
