PTUN Jakarta)

TINDAK PIDANA KELALAIAN DOKTER DALAM OPERASI CAESAR DITINJAU DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Analisis Putusan PTUN No. 121/G/2013/PTUN Jakarta)

SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh: Fachriatul Fuadiah NIM: 1111045100019 KONSENTRASI KEPIDANAAN ISLAM PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2015/1436 H

ABSTRAK

Fachriatul Fuadiah. NIM 1111045100019. TINDAK PIDANA KELALAIAN DOKTER DALAM OPERASI CAESAR DITINJAU DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM ( Analisis Kasus Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG Putusan Nomor 121/G/2013/ PTUN Jakarta). Konsentrasi Kepidanaan Islam. Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Tahun 1436 H/ 2014 M. vi +94 halaman+ 1 lampiran. Masalah utama dalam skrispi ini adalah mengenai substansi kasus tindak pidana kelalaiam dokter dalam operasi Caesar yang terdapat dalam putusan Nomor 121/G/2013/ PTUN Jakarta yang membebaskan Dr Tamtam Otamar Samsudin dengan memutuskan MKDKI dan KKI untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa: Surat Keputusan konsil kedokteran Indonesia No 19/KKI/Kep/IV/2013 setelah sebelumnya MKDKI memutus Dr Tamtam Otamar Samsudin dengan dicabut STR (Surat Tanda Registrasi) selama 9 bulan tidak boleh melakukan praktik. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah Dr Tamtam Otamar Samsudin telah/tidak melakukan tindak pidana kelalaian dalam operasi Caesar sesuai dengan peraturan doktrin hukum positif dan hukum Islam tentang “kelalaian”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berarti penulis tidak menggunakan sample. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, dengan objek kajian. Setelah data diperoleh penulis menganalisis secara yuridis normatif data yang diperoleh terhadap objek kajian (Putusan Nomor 121/G/2013/PTUN Jakarta). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dr Tamtam Otamar Samsudin dalam doktrin hukum positif tidak memenuhi tindak kelalaian dalam pasal 359 KUHP, dan tidak memenuhi tindak pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi dalam UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran seperti yang di dakwakan oleh MKDKI kepada Dr Tamtam Otamar Samsudin, juga tidak memenuhi unsur kelalaian (al-Khata’) dalam doktrin hukum Islam. Hal ini dikarenakan Dr Tamtam Otamar Samsudin tidak memenuhi unsur perbuatan lalai dan telah melakukan pekerjaan yang benar yang sesuai dengan SOP, dan kematian pasien terbukti karena

i

terjadinnya emboli air ketuban yang mana kejadiannya sangat fatal, mendadak dan sulit disembuhkan hingga mengakibatkan pasien meninggal dunia. Kata Kunci: Tindak Pidana, Kelalaian Dokter, Operasi Caesar, Unsur-Unsur Kelalaian, Emboli Air Ketuban, SOP Pembimbing : 1. Dedy Nursamsi,SH, M. Hum 2. Qasim Arsyadani, M.A Daftar Pustaka: Tahun 1991 s.d Tahun 2013

ii

KATA PENGANTAR ‫ﺑﺳﻢ ﷲ ﺍﻟﺭﺤﻣﻦ ﺍﻟﺭﺤﻳﻢ‬ Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang selalu menganugerahkan nikmat dan karunia yang tiada terkira, solawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh ummatnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ungkapan kebahagiaan dengan penuh rasa syukur dengan terselesaikannya penyusunan skripsi sebagai tanda lulus dan selesainya masa studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak ditemui halangan dan hal-hal lain yang mengganggu fokus penulis, namun dengan kesungguhan hati dan dorongan motivasi yang tak terbatas dalam diri dan dari lingkungan sekitar penulis, segalanya dapat dilalui. Oleh karena itu¸ penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Dede Rosyada, MA. selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 3. Ibu Dra. Hj Maskufah, M. Ag selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 4. Ibu Rosdiana selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 5. Bapak H. Qosim Arsyadani, MA selaku Dosen Penasihat Akademik atas nasehat dan arahannya. 6. Bapak Dedy Nursamsi, SH, M. Hum dan Bapak H. Qosim Arsyadani, MA selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, bimbingan, arahan, motivasi, dan semangat dalam penyusunan ini. 7. Seluruh Dosen dan staf Jinayah Siyasah, semoga ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan selalu bermanfaat bagi penulis dan menjadi keberkahan di masa yang akan datang. iii

8. Bapak KH. Helmi Abdul Mubin, LC selaku Pimpinan Pondok Pesantren Ummul Quro al-Islami dan segenap dewan guru. 9. Teristimewa untuk bapak dan Mama tercinta, Bapak Ubadillah dan Mama Rita Farihah yang selalu mencurahkan kasih sayang tak terhingga, serta dukungan moril dan materil kepada penulis. 10. Adik-adikku tersayang, Faisal Kamal (Kaka Nden), dan Choirhatunnisa (Dede Nisa). 11. Kepada jajaran pimpinan Pesantren Luhur Sabilussalam Bapak Prof. Dr. HD. Hidayat, MA., Prof. Dr. Suwito, MA., Prof. Dr. H. Moch. Matsna HS, MA., dr. Muslich Idris, Lc., MA., Dr. Dede Abdul Fattah, S.Hi., M.Si., serta jajaran pengurus Ahmad Luthfi, SS., MM., Iip Irpana, S. Pd.I., M. Rudini, Haris Fauzi, S.Pd.I, M. Nashruddin Akhyar, S. Pd 12. Kepada Calon Suami H. Asep Anwar, S. Pd yang selalu setia memberikan dorongan motivasi dan semangat untuk penulis selama ini, segenap Mahasantri Pesantren Luhur Sabilussalam, serta alumni angkatan 2011. 13. Sahabat-sahabat tercinta Jurusan Jinayah Siyasah angkatan 2011 yang telah bersama-sama berbagi ilmu dan pengalaman. 14. Semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menjalani kegiatan akademik dan organisasi selama ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan terindah, dan keberkahan-Nya selalu menyertai kita. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis meminta kritik dan saran yang membangun demi adanya perbaikan dalam penulisan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Jakarta, 08 Maret 2015

Penulis Fachriatul Fuadiah

iv

DAFTAR ISI ABSTRAK........................................................................................................... i KATA PENGANTAR........................................................................................ iii DAFTAR ISI....................................................................................................... v BAB I:

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah......................................................... 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah..................................... 8 C. Tujuan dan Manfaat Yang Diharapkan................................... 9 D. Review Pustaka....................................................................... 10 E. Metode Penelitian.................................................................... 11 F. Sistematika Penulisan………………………………………....13

BAB II:

TINJAUAN UMUM TENTANG KELALAIAN DAN OPERASI CAESAR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM A. Kesalahan Dalam Hukum Positif........................................... 14 1. Kesengajaan..................................................................... 16 2. Kelalaian.......................................................................... 20 a. Unsur Dan Syarat-Syarat Kelalaian........................... 21 b. Bentuk-Bentuk Kelalaian (Culpa)............................. 23 c. Kelalaian Dalam KUHP............................................ 23 d. Kelalaian Dalam Islam.............................................. 25 1) Tindak Pidana Pembunuhan................................ 28 2) Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Fisik........... 37

v

B. Operai Caesar........................................................................ 38 BAB III:

PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG KELALAIAN DOKTER DALAM OPERASI CAESAR A. kelalaian Dokter Dalam Operasi Caesar................................ 47 1. kelalaian Dokter Menurut Hukum Positif........................ 47 a. Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Seorang Dokter... 48 b. Aspek Hukum Pidana Malpraktik Dokter.................. 50 2. Kelalaian Dokter Menurut Hukum Islam......................... 55 B. Putusan PTUN No 121/G/2013/PTUN Jakarta...................... 62 1. Kronologi Kasus............................................................... 63 2. Gugatan Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG, Terhadap MKDKI dan KKI di PTUN.............................................. 66 3. Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta..... 73

BAB IV:

ANALISA PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 121/G/2013 A. Analisa Menurut Hukum Positif............................................ 75 B. Analisa Menurut Hukum Islam.............................................. 82

BAB V

PENUTUP A. Kesimpulan..................................................................... 87 B. Saran.............................................................................. 90

DAFTAR PUSTAKA................................................................................. 91

vi

LAMPIRAN.............................................................................................

vii

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan pada pancasila, yang

mana dalam pancasila tersebut tercantum tujuan negara yang ingin memberikan kesejahteran bagi rakyat Indonesia. Karena Indonesia negara hukum, maka hukum harus dijadikan sandaran yang mengatur stabilitas kenegaraan, dan hukum sudah mengatur banyak tentang kehidupan, salah satunya dalam bidang kedokteran. Bangsa Indonesia bercita-cita sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

1

Kesejahteraan dalam bidang kesehatanpun menjadi salah satu yang sangat penting untuk diperhatikan, sejalan dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh bidang ilmu pengetahuan dan tekhnologi di Indonesia, maka dunia kedokteran khususnya dalam melayani kesehatan masyarakat mengalami tuntutan dan tantangan yang tidak kecil. Bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat, sedangkan penyediaan sarana dan prasarana khususnya fasilitas kesehatan dan tenaga medis masih terbatas dan tidak memadai untuk melayani kesehatan.2 Banyak kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pentingnya masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk di 1

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, Jakarta: Rajawali Press, 2011.hl 221. 2

1

2

dalamnya perlindungan masyarakat yang menjadi korban kesalahan pelayanan medis, telah banyak dikeluarkan seperti yang tertuang dalam konsideran menimbang huruf b. Undang Undang No.29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang dengan tegas menyatakan bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat, melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan, yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.3 Termasuk diantaranya teknologi kedokteran bidang kandungan dan kebidanan, salah satunya adalah dengan adanya persalinan melalui bedah caesar. Pada awalnya, cara ini ditempuh ketika seorang ibu yang akan melahirkan telah dinyatakan meninggal. Dengan kata lain, awalnya melahirkan dengan bedah caesar menjadi hal yang menakutkan karena beresiko kematian atau diawali dengan adanya kematian. Dengan karakteristik kebutuhan dilakukannya bedah caesar, persalinan dengan cara ini mulanya dianggap cara yang menakutkan, karena dilakukan dengan membedah perut seorang wanita yang ingin melahirkan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu serta berkembangnya kecanggihan bidang ilmu kedokteran kebidanan, pandangan tersebut kini mulai bergeser. Bedah caesar yang ditakuti sekarang malah dianggap sebagai alternatif persalinan yang mudah dan nyaman serta dijadikan sebagai upaya menghindari rasa takut akan sakit yang berlebih bagi seorang wanita. Pada tahun 2007 diperkirakan 15% dari kelahiran di seluruh dunia terjadi dengan operasi caesar. Di negara berkembang, proporsi 3

M Arief Mansur dan Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.hl 143.

3

kelahiran dengan cara caesar berkisar 21,1% dari total kelahiran yang ada, Sedangkan di negara maju hanya 2%. 4 Adapun di Indonesia, kurun waktu 1 januari 2005 sampai agustus 2010 dari 20.591 orang melahirkan terdapat 15,3% (3.154) melahirkan anak terakhir dengan bedah caesar.5 Ini menunjukkan cukup tingginya angka melahirkan melalui bedah caesar. Dalam prosesnya, operasi caesar dilaksanakan jika ada faktor-faktor yang menyebabkan perlu dilaksanakannya ibu melahirkan dengan proses operasi caesar tersebut. Dalam kondisi normal, ada beberapa pertimbangan dilaksanakannya operasi caesar, seperti janin dengan presentasi bokong, kehamilan kembar, kondisi medis ibu seperti kencing manis atau jantung dan lainnya, masalah pada janin, dan faktor lainnya. 6 Selain kondisi normal, operasi caesar terkadang dilaksanakan dalam kondisi darurat. Yang dimaksud operasi caesar darurat adalah jika operasi dilakukan ketika proses persalinan telah berlangsung, antara lain karena persalinan macet atau stres pada janin.7 Selain faktor-faktor tersebut, faktor keahlian dokter dan ketersediaan alat pendukung operasi menjadi hal yang mutlak diperhatikan. Dokter sebagai pelaksana operasi caesar harus memiliki keahlian yang memadai, dan mampu menggunakan alat-alat yang diperlukan untuk pelaksanaan operasi caesar. Ini menjadi perhatian karena pada keputusan dokterlah dilaksanakannya operasi

4

Tati Suryati, analisis lanjut data riskesdas 2010) persentase operasi caesaria di indonesia melebihi standard maksimal, apakah sesuai indikasi medis?,(Jakarta: Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 15 No. 4 Oktober 2012: 331–338), h. 332 5 Ibid., h. 334 6 Revina, Persalinan dengan Operasi Caesar, dipublikasikan pada situs Persalinan Dengan Operasi Caesar http://bidanku.com/persalinan-dengan-operasi-caesar#ixzz2ydtUjTqX , diakses pada tanggal 12 april 2014 pukul 11.23 7 . Ibid

4

caesar, dan dokter pulalah yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan operasi caesar. Pada kondisi ini, dokter menjadi tumpuan utama, jika berhasil, maka itu adalah hal yang biasa dan memang sudah menjadi hal yang wajar terjadi. Akan tetapi, jika menemui kegagalan atau ditemukan dampak negatif setelah dilaksanakan operasi caesar tersebut, maka dokter juga lah yang paling disorot. Pendapat antara pro dan kontra pelayanan tenaga medis terhadap masyarakat mulai bermunculan karena rendahnya mutu pelayanan yang diberikan oleh dokter hingga terjadi kesalahan yang fatal terhadap pasiennya, tanggapan yang diberikan umumnya menyangkut pada aspek yuridis perawatan medis yang sebelumnya kurang mendapat perhatian serius dari para ahli hukum, hingga apabila adanya suatu kecelakaan yang tidak diinginkan maka dapat menimbulkan masalah hukum dalam pelayanan kesehatan yang dikenal dengan malpraktik.8 Maraknya pemberitaan tentang dugaan kelalaian yang dilakukan oleh dokter pun kian menarik untuk dikaji lebih dalam, terlihat makin banyaknya aduan masyarakat kepada MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) karena dugaan telah terjadinya malpraktik. Dan menarik pula untuk dikaji karena Dokter ketika melakukan suatu kelalaian ia tidak langsung diadukan kepada Pengadilan Negri akan tetapi di proses terlebih dahulu di MKDKI, MKDKI ini bernaung dan disahkan dalam Undang-Undang 29 Tahun 2004 Tentang praktik kedokteran dan bertugas untuk menerima aduan, memeriksa serta memutus perkara pelanggaran disiplin kedokteran yang diajukan.

8

Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, Jakarta: Rajawali Press, 2011.hal 223.

5

Ada beberapa kondisi yang mana seorang pelaku atau seorang dokter dikatakan melakukan kelalaian. Diantaranya si pelaku tidak sengaja melakukan tindak pidana yang dilarang tetapi perbuatannya tersebut terjadi akibat kekeliruannya, dan kelalaian atau tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten) pun bisa dilakukan oleh seorang yang tidak bermaksud melakukan suatu perbuatan dan tidak berniat melakukan suatu tindak pidana akan tetapi perbuatan itu terjadi akibat kelalaian dan kekurang hati-hatiannya.9 Apabila dokter tersalah dalam praktiknya, ia tidak bertanggung jawab atas kesalahannya kecuali kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan yang sangat fatal adalah kesalahan yang tidak diakui dan bertentangan dengan dasar-dasar ilmu kedokteran serta tidak diakui oleh pakar ilmu kedokteran. Dan untuk menghapus pertanggung jawaban dari dokter, dokter diisyaratkan harus mendapat izin dari pasien, walinya, atau orang yang diserahi wasiat atasnya.10 Kasus yang penulis sajikan adalah kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh Tamtam Otamar Samsudin,dr,Sp.OG, Yang tejadi pada tahun 2011 di RS MMC. MKDKI memutus dr Tamtam dengan dicabut STR ( Surat Tanda Registrasi) selama 9 bulan tidak boleh melakukan praktik karena terbukti melakukan kelalaian dalam operasi. Tidak puas dengan jawaban itu dr Tamtam mengadukan MKDKI ke PTUN, maka PTUN memutuskan MKDKI Dan KKI untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No 19/ KKI/Kep/ VI/ 2013 tgl 26 Juni 2013 tentang

9

Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Pt Kharisma Ilmu: 2011) hl. 104-105. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid II, ( Jakarta : Pt Kharisma Ilmu: 2011) hl. 185.

10

6

pelaksanaan keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas dr Tamtam.11 Beranjak dari kasus tersebut, sebagaimana telah disebutkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negaranya telah membuat tentang kedokteran, yakni UU No 36 Tahun 2009, Undang-undang No 29 Tahun 2004 tentang praktik kedoteran. Dan tindak pidana yang dapat terkait dengan praktik kedokteran menurut kitab Undangundang Hukum Pidana ialah: pasal 224, 233, 242, 277, 283, 304 jo 306, 344, 347, 348, 359, 360, 361 KUHP. Ketentuan-ketentuan inilah yang menjadi referensi utama untuk memutus suatu perkara yang berkaitan dengan kedokteran, dan pasien yang merasa dirugikan bisa langsung melaporkan untuk diproses.12 Islam pun sebagai agama yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjunjung seraya mengapresiasi kemajuan ilmu dan teknologi menempatkan sikap strategis berkaitan dengan praktek kedokteran, berobat dan mengobati sebagai bentuk ikhtiar. Hukum Islam yang bersifat elastis, berkembang, dan sanggup menghadapi masalah-masalah penting dituntut untuk bisa memberikan jawaban atas fenomena kelalaian dokter khususnya dalam operasi caesar. Dalam Islam pembunuhan atau pelukaan termasuk kategori yang dihukum dengan hukuman qishash. Dalam hukuman qishaspun dibagi karena ada beberapa kategori, ada hukuman untuk tindak pidana pembunuhan sengaja, hukuman pembunuhan menyerupai sengaja, dan hukuman pembunuhan karena kesalahan.13

11

Lembar Putusan PTUN 121/G/2013/PTUN Jakarta. Nurul Latifah, pertanggung jawaban pidana dokter dalam kasus malpraktek medic menurut KUHP, Jornal IFHA. 13 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.24. 12

7

Kesalahannya Pembunuhan yang terjadi dimana pelaku tidak berniat sama sekali untuk membunuhnya tapi pembunuhan tersebut terjadi karena adanya kesalahan atau karena faktor kurang kehati-hatiannya si pelaku. 14 sanksi qishah ada dua macam yaitu qishas karena melakukan jarimah

pembunuhan dan karena

melakukan jariman penganiayaan. Dan tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam sanksi qishash segala sesuatu harus diteliti lebih dalam mengenai motivasi, cara dan faktor pendorong, dan teknis bagaimana si pelaku melakukan jarimah tersebut.15 Penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwa kelalaian merupakan sesuatu yang mungkin terjadi dalam kedokteran dan operasi caesar adalah bagian dari fenomena kehidupan yang berkaitan langsung dengan mukallaf. Oleh karena itu, perlu adanya penjelasan hukum tentang hal tersebut dan al-Qur’an sebagai pedoman bagi seluruh umat muslim menjadi referensi pertama untuk memutuskan suatu perkara dan menjelaskan segala aspek-aspek hukum di dalamnya termasuk berkaitan dengan kehamilan dan proses kelahiran. Dalam penggalan ayat 15 dalam QS. al-Ahqaf (46):15 yang berbunyi:

‫ش ْهرًا‬ َ َ‫ح ْملُ ُه وَ ِفصَالُ ُه َثلَاثُىن‬ َ ‫ضعَتْ ُه ُكرْهًا ۖ َو‬ َ َ‫ح َملَتْ ُه ُأّمُ ُه ُكرْهًا َوو‬ َ Artinya:“Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkanya dengan susah payah juga, masa mengandung dan menyapihnya selama 30 bulan”. (QS. Al-Ahqaf (46):15)

Dalam ayat di atas dijelaskan seorang ibu hamil suka atau tidak suka akan mengalami kondisi lemah secara fisik karena janin yang dikandungnya, baik pada

14 15

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: sinar grafika, 2005), hal. 175. M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah,( Jakarta: Amzah, 2013) hal. 5.

8

bulan pertama atau bulan-bulan sebelum melahirkan yang kondisi janin mulai membesar dan berdampak sang ibu mulai merasa sering capek, selain secara fisik secara psikispun ibu hamil biasanya mudah tersinggung dan sensitif apalagi pada bulan-bulan pertama atau pada kehamilan yang tidak dikehendaki.16 Oleh karena itu, perlu peran aktif dan dorongan semangat serta kasih sayang dari orang-orang sekitar seperti suami dan keluarga. Selain itu, perlu peran keahlian dokter yang memeriksa kehamilannya dari semenjak hamil pertama agar perkembangan janin pada masa kehamilan dapat dikontrol dengan baik hingga proses kelahiran, 17 meskipun harus melalui caesar. Berangkat dari latar belakang di atas, pembahasan mengenai “Kelalaian Dokter dalam Operasi Caesar ditinjau Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan PTUN Nomor 121/G/2013/PTUN Jakarta) menjadi hal yang menarik untuk dikaji.

B.

Pembatasan dan Perumusan Masalah Agar masalah yang dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi

masalah-masalah dalam penelitian ini pada tindak pidana kelalaian dalam operasi caesar

yang

dilakukan

oleh

dokter

dalam

putusan

PTUN

Nomor

121/G/2013/PTUN Jakarta. Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan permasalahan utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

16

Kementrian Agama RI, kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur’an( Tafsir Qur’an Tematik seri 5, Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur’an ,2012. hal 46. 17 Kementrian Agama RI, kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur’an( Tafsir Qur’an Tematik seri 5, Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur’an ,2012. hal 46.

9

1. Bagaimana ketentuan tentang operasi Caesar bisa dilaksanakan dalam praktik kedokteran? 2. Bagaimana pengaturan tentang kelalaian dokter dalam operasi caesar menurut hukum positif dan hukum Islam? 3. Bagaimana Putusan PTUN tentang kelalaian dokter dalam operasi caesar dalam perkara No/ 121/ G/ 2013/PTUN Jakarta?

C. 1.

Tujuan dan Manfaat Yang Diharapkan Tujuan Penelitian Secara umum, penelitian ini bertujuan, menggambarkan secara umum

mengenai tindak pidana kelalaian dokter dalam hukum Positif dan hukum Islam sehingga dapat menjelaskan serta menguji kebenaran terhadap putusan PTUN Nomor 121/G/2013/PTUN Jakarta. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan : a. Untuk mengetahui ketentuan tentang operasi Caesar dalam praktek kedokteran bisa dilaksanakan. b. Untuk mengetahui pengaturan tentang kelalaian dokter dalam operasi caesar menurut hukum positif dan hukum islam. c. Untuk mengetahui Putusan PTUN tentang kelalaian dokter dalam Operasi Caesar dalam perkara No 121/G/2013 PTUN Jakarta 2.

Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

10

a. Bagi akademisi, penelitian ini

bermanfaat untuk menambah wawasan

mengenai tindak pidana kelalaian yang dilakukan oleh dokter dan khususnya kelalaian dokter dalam operasi caesar. b. Bagi dokter/tenaga medis, penelitian dapat menjadikan dokter selaku petugas kesehatan dapat bekerja lebih professional dan hati-hati, sehingga terhindar dari perilaku malpraktik. c. Bagi hakim, penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dalam pengambilan keputusan terhadap kriteria-kriteria kelalaian dokter yang dapat di kenakan sanksi pidana. d. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi masyarakat, terutama efek peningkatan kesadaran hukum dan membantu memperluas wawasan keilmuan mengenai kelalaian dokter.

D.

Review Pustaka yang Relevan Sejumlah penelitian tentang skripsi ini telah dilakukan, baik yang mengkaji

secara spesifik isu tersebut maupun yang menyinggung secara umum. Berikut paparan tinjauan umum atas sebagian karya penelitian tersebut. 1. Skripsi karya Muhammad Ilham yang berjudul Tindak Pidana Kelalaian Dokter Yang Mengakibatkan Kematian Pasien Dalam Perspektif Hukum Islam (analisis putusan MA Nomor 365 K/Pid/2012),Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi ini menjelaskan tentang tindak kelalaian secara umum dengan materi analisa putusan atas kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dr.

11

Dewa Ayu Sasiary Prawan, dr.Hendry Simanjuntak dan dr. Hendy Siagian, yang terjadi pada tahun 2010 di Rumah Sakit Dr. Kandou Manado.18 2. Skripsi karya Kanina Cakreswara yang berjudul Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Pada Kasus Malpraktek, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, skripsi ini menjelaskan tentang malpraktik secara teoritis dan pertanggung jawaban dokter dalam beberapa peraturan di Indonesia seperti dalam KUHP, Undang Undang No 29 Tahun 2004 tentang

Praktek

Kedokteran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materil Undang Undang Prakter Kedokteran.19

E.

Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif

karena berdasarkan hukum jenis penelitian kualitatif dari putusan pengadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yakni metode penelitian yang diperoleh di perpustakaan dengan menganalisa teori-teori melalui pengumpulan sumber-sumber yang berkaitan dengan aspek materi yang diteliti serta mengkaji pendapat-pendapat para ahli hukum yang terdapat dalam buku, Undang-undang KUHP, kitab-kitab hukum fiqih, atau buku-buka lain yang berkaitan dengannya.

18

Muhammad Ilham, Skripsi, Tindak Pidana Kelalaian Dokter Yang Mengakibatkan Kematian Pasien Dalam Perspektif Hukum Islam (analisis putusan MA Nomor 365 K/Pid/2012), (Ciputat: Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Syarif Hidayatulla, 2014). 19 Kanina Cakreswara, Skripsi, Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Pada Kasus Malpraktek, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012).

12

2.

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

studi dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan data-data dan sumber-sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan tema, objek dan masalah penelitian. 3.

Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Data Primer, yaitu sumber data utama yang dijadikan rujukan tehadap analisa putusan PTUN Nomor 121/G/2013/PTUN Jakarta yakni UU tentang kedokteran yakni UU 36 Tahun 2009, Undang-undang No 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan tindak pidana yang dapat terkait dengan praktik kedokteran menurut kitab Undang-undang hukum pidana ialah: pasal 224, 233, 242, 277, 283, 304 jo 306, 344, 347, 348, 359, 360, 361 KUHP, Al-Quran dan al-Hadis, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan kajian pada penelitian ini. b. Data Sekunder, yakni data-data tambahan berupa artikel-artikel, makalahmakalah, ataupun jurnal yang berkaitan dengan kajian yang diteliti penulis.

4.

Teknik Analisis Data Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis-normatif yang berarti

membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, termasuk yang terkandung dalam hukum Islam

13

5.

Metode Penulisan Pada penelitian ini, Penulis menggunakan metode penulisan skripsi yang

mengacu pada contoh poposal serta buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 6.

Sistematika Penulisan Materi laporan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Bab pertama

bertajuk “Pendahuluan” akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Yang Diharapkan, Review Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Bab kedua bertajuk “Tinjauan Umum Tentang Kelalaian Dokter dan Operasi Caesar”. Terdiri dari 2 (dua) sub pembahasan, yaitu: (1) Kelalaian Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, (2). Operasi Caesar. Bab ketiga bertajuk “Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Kelalaian Dokter Dalam Operasi Caesar”, Bab ini menyajikan 2 (dua) sub pembahasan, yaitu: (1) Kelalaian Dokter Dalam Operasi Caesar Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, (2). Putusan PTUN No 121/G/2013/PTUN Jakarta. Bab keempat bertajuk “Analisa Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 121/G/2013”. Bab ini menyajikan 2 (dua) sub pembahasan, yaitu: (1). Analisa Menurut Hukum Positif, (2). Analisa Menurut Hukum Islam. Bab kelima merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dari kesuluruhan serangkaian pembahasaan atau permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, selain itu juga memuat saran-saran yang dipelukan penulis.

BAB II PEMBAHASAN

TINJAUAN UMUM TENTANG KELALAIAN DAN OPERASI CAESAR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A.

Kesalahan dalam Hukum Positif Dalam dunia ilmu pengetahuan hukum ada yang disebut hukum publik dan

hukum perdata. Banyak hubungan hukum yang bersama-sama unsur-unsur yang terang masuk golongan hukum publik dan hukum perdata. Pada dasarnya, semua hukum mengatur tingkah laku dalam masyarakat untuk keselamatan masyarakat, dan masyarakatlah yang selalu menjadi faktor dalam segala peraturan hukum.1 Hukum publik terbagi ke dalam tiga golongan hukum. Yang

pertama

adalah hukum tata negara, kedua hukum tata usaha negara, dan ketiga hukum pidana sehingga dengan hukum perdata ada empat golongan hukum. Hukum publik tersebut memuat banyak norma, yaitu larangan-larangan dan diantara norma-norma itu ada yang disertai ancaman hukuman atas pelanggarannya, yang pada pokoknya merupakan hukum pidana,2 termasuk pada seseorang jika melakukan kesalahan. Pada dasarnya kesalahan itupun bisa terjadi dan mengakibatkan adanya ancaman hukuman baik jika kesalahan tersebut mengakibatkan ancaman hukum pidana, tata negara atau tata usaha negara.

1

.Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hal.2. 2 . Ibid., h.3

14

15

Kesalahan diatur secara rinci dalam hukum pidana yang mana kesalahan tersebut bisa terjadi karena kesengajaan atau kelalaian. Tiada Pidana kesalahan ini adalah salah satu asas yang dianut oleh hukum Pidana Indonesia. Dalam bahasa Belanda (geen staf zonder schuld) asas ini mengartikan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan, maka selain seseorang itu telah melakukan suatu tindakan yang diancam pidana juga terdapat batin yang salah, sikap batin yang salah dapat diartikan sebagai pertanggung jawaban pidana,3 atau seseorang tersebut bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan olehnya. Ada dua jenis kesalahan dalam hukum pidana, yang petama adalah kesengajaan dan yang kedua adalah kealpaan atau culpa. Culpa juga resmi dalam pembentukan KUHP dikategorikan dengan kejahatan yang ada hukumannya, walaupun hukuman itu lebih ringan dari pelaku yang melakukan tindak pidana dengan secara sengaja (dolus).4 Kedua hal tersebut dibedakan dengan rincian bahwa

”kesengajaan”

adalah

melakukan

sesuatu

dengan

kehendak,

sedangkan“kealpaan” adalah tindakan yang dilakukan bukan didasarkan oleh kehendak. Berkaitan dengan hal ini para pakarpun bersepakat menyatakan bahwa tindakan kealpaan adalah bentuk dari kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan”.5 Mengenai pengertian kesalahan (schuld), oleh D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang 3

Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) hal. 114. 4 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,( jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.106-107. 5 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 25.

16

dilakukan sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikisnya tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.6 Kesalahan dapat dibagi kedalam dua bagian, yaitu kesalahan psikologis dan kesalahan normatif Kesalahan psikologis adalah kesalahan yang dilihat dari sudut keadaan psikologis sebenarnya dari seseorang tersebut, atau apa yang sebenarnya ada di fikirannya. Sedang kesalahan normatif adalah kesalahan dilihat dari sudut pandang orang lain terhadap si pelaku, atau kesalahan yang dilihat dari normanorma hukum pidana, yaitu kesalahan dalam arti kesengajaan dan kealpaan.7 Menurut Frans Marawis, kesalahan itu terbentuk dari adanya sejumlah unsur, yaitu pada umumnya ada tiga unsur yang dikemukakan yakni: 1) Kemampuan untuk bertanggung jawab ( toerekeningsvatbaarheid) dari pelaku 2) Sikap batin tertentu dari si pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan . 3) Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri pelaku.8 1.

kesengajaan Dalam Memorie Van Toelichting (MvT) menteri kehakiman sewaktu

mengajukan crimineel wetboek tahun 1881 dijelaskan bahwasanya kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdtrif). Mengenai MvT ini, Prof 6

Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)ha.114. 7 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)ha.115. 8 Ibid., h. 116.

17

.Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) jadi kesengajaan itu adalah jika seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu dan mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu. 9 Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu: 1) Sengaja sebagai maksud ( opzet als oogmerk) Sengaja sebagai maksud adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana dan mudah untuk dipahami, dalam kesengajaan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki dan mengetahui ( willens dan wetens) perbuatan dan akibatnya. Hal menghendaki dan mengetahui ini harus dilihat dari sudut kesalahan normatif yaitu berdasarkan sifat konkrit bagaimana orang-orang menilai apakah pada umumnya orang dalam situasi tersebut seseorang menghendaki perbuatannya dan mengerti akan akibatnya.10 Contohnya; dengan pistolnya Y dengan sengaja mengarahkan dan menembakkan pistol itu dengan kehendak matinya si X. Dengan ini bisa ditinjau yang pertama, bahwa sebagai delik formal hal ini berarti bahwa ia sudah melakukan perbuatannya itu dengan sengaja, dan perbuatan itu memang dikehendaki atau dimaksud demikian. Kemudian yang kedua, ditinjau dalam segi materiil hal ini berarti bahwa

9

Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),

hal. 13. 10

Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)hal. 122.

18

akibat kematian orang lain itu memang dikehendaki atau dimaksudkan agar terjadi.11 2) Sengaja sebagai keharusan (opzet bij noodzakelijkheids bewuatzijn) Dalam sengaja dengan kesadaran tentang keharusan, yang bersangkutan sebenarnya tidak sepenuhnya menghendaki apa yang terjadi, tapi si pelaku melakukan perbuatan tersebut sebagai keharusan demi untuk mencapai tujuan yang lain.12 Dalam referensi lain bentuk kedua ini adalah kesengajaan dengan keinsafan pasti, yaitu si pelaku mengetahui pasti atau yakin bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain. Contoh: X melihat arloji mahal di balik jendela kaca toko, ia ingin mencurinya, jadi maksud sebenarnya adalah mencuri tetapi untuk dapat mengambil atau mencuri arloji tersebut haruslah ia memecahkan kaca jendela toko tersebut, ini bukan kehendaknya akan tetapi dengan pecahnya kaca tersebut pencurian arloji tersebut pasti terjadi.13 Mr. M.H. Tirtamidja memberikan contoh sebagai berikut: A mempunyai niat atau berkehandak untuk membalas dendam atas kematian ayahnya, ia mengamil keputusan untuk membunuh si B ( si pembunuh ayahnya) dengan cara meledakkan bom di bawah rumah si B, si A mengetahui jika pengeboman itu terjadi ia tidak hanya menewaskan si B akan tetapi anak dan istri si B akan ikut tewas dalam kejadian

11

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,( jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.98. Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)hal. 122. 13 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,( jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.99. 12

19

pengeboman tersebut. Maka kematian anak istri si B merupakan kesengajaan bentuk kedua yakni kesengajaan dengan keinsafan pasti.14 3) Sengaja Sebagai Kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn) Dalam sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan ini si pelaku sebenarnya tidak menghendaki terjadinya akibat itu, tapi ia sudah mengetahui adanya kemungkinan tersebut tapi ia tetap melakukan perbutannya dengan mengambil resiko untuk itu.

15

Dalam referensi lain

menyebutkan kesengajaan ini dengan kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang.16 Contoh klasik untuk bentuk kesalahan seperti ini adalah yang terkenal dengan hoornse taart arrest atau kue tar di hoorn (keputusan Hoge Raad tanggala 19 Juni 1911), kasusnya adalah A hendak membunuh B di Kota Hoorn. Dari Amsterdam A mengirimkan kue tart dan di dalam kue tart itu ia memasukan sebuah racun, A menyadari bahwa B tinggal bersama keluarga, maka kue itupun kemungkinan dimakan oleh B beserta keluarganya, tetapi A bersikap masa bodo terhadap kemungkinan lain yang juga dilarang oleh Undang-Undang. Hakim memutus bahwa A

14

Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),

hal. 17. 15

Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 123. 16 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 18.

20

mempunyai kesengajaan membunuh B juga mempunyai kesengajaan dengan sadar kemungkinan terhadap kematian keluarga B. 17 Pengertian dan penjelasan diatas adalah kesalahan (schuld) dalam arti luas. 2.

Kelalaian Dalam KHUPid ada juga istilah schuld dalam arti sempit ,yaitu dalam arti

kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda dari pasal 359 dan 360.18 Pada referensi lain culpa adalah kesalahan pada umumnya tapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang kehatihatian sehingga menimbulkan yang tidak disengaja terjadi.19 Prof. Mr.D. Simons menerangkan bahwa kealpaan pada umumnya terdiri dari dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan atau terjadi kealpaan padahal si pelaku tersebut sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa perbuatan itu mungkin akan timbul suatu dampak yang dilarang oleh Undangundang. Kealpaan ada jika seseorang tetap melakukan perbuatan tersebut meskipun ia telah menduga akibatnya. Dan menduganya itu adalah suatu syarat mutlak ia melakukan kelalaian, lain halnya dengan suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya sebagai kealpaan.20

17

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,( jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 100. Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)hal.115. 19 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, ( Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hal. 72. 20 Ibid,.h. 72. 18

21

Sebenarnya dalam definisi kelalaian ini undang-undang juga tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan shuld atau culpa tersebut. Di dalam Memorie Van Toelichting orang hanya sedikit mendapat penjelasan mengenai arti culpa yang mengatakan bahwa“Schuld is de zuevere tegenstelling van opzet aan de eene kant, van toeval aan andere zijde” yang berarti” schuld atau culpa di satu pihak merupakan kebalikan yang murni dari opzet, dan di lain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan.”21 Berkaitan dengan kelalaian ini, ada beberapa hal yang perlu diuraikan sebagai berikut: a.

Unsur dan Syarat-Syarat Kelalaian Kelalaian memiliki unsur dan syarat-syarat tertentu sehingga dikategorikan

sebagai kelalaian Van Hamel menyebutkan 2 syarat: 1) Tidak adanya penduga-duga yang diperlukan (het gemis vande nodige voorzienigheid) 2) Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan (het gemis van nodige voorzichtigheid)22 Kemudian menurut H.B Vos, unsur-unsur yang dilepaskan satu sama lain untuk membentuk kealpaan (culpa) yaitu: 1) Pelaku dapat menduga (Voorzienbaarheid) akan akibat yang akan terjadi, ini dapat di teliti apakah si pembuat ketika berbuat apakah harusnya menduga-duga akan akibat yang timbul atau tidak

21

P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-Deklik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan( Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 211. 22 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,( jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 106.

22

2) Pelaku berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata benar terjadi 3) pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang timbul karena perbuatannya.23 4) Pembuat

tidak

berhati-hati

(onvoorzichtigheid).

Ukuran

untuk

menentukan apakah seseorang berhati-hati atau tidak, dalam artian apakah rata-rata orang yang disekemampuan dengan terdakwa dalam keadaan yang sama akan berbuat yang sama atau tidak dan jika melakukan yang tidak sama maka ia telah melakukan yang tidak berhatihati. Dengan demikian, yang menjadi tolakukur bukanlah orang pada umumnya tapi orang dari lingkungan terdakwa, jadi perlulah diperhatikan antara lain dari pekerjaan atau keahliannya. Jika seorang dokter terbukti melakukan kelalaian atau tidak melakukan pengobatan sesuai dengan standar pengobatan maka dokter tersebut bisa digugat dengan pengajuan gugatan ke MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) yang di dalamnya terdapat para ahli dokter yang bertugas untuk memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi. Contoh: jika ia seorang dokter maka ukuranya adalah rata-rata dokter dilingkungan terdakwa atau sekemampuan dengan terdakwa, jika rata-rata dokter tersebut dalam keadaan yang sama seperti yang dihadapi 23

Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) hal.126.

23

terdakwa akan berbuat hal yang sama, maka dikatakan bahwa si pelaku sudah cukup berhati-hati,24dan tidak melakukan kelalaian. Adapun praktik kedokteran ini telah diatur dalam Undang-undang No 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran.

b.

Bentuk- Bentuk kelalaian( Culpa) Pada umumnya kealpaan (culpa) dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu: 1) Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Dalam hal ini si pelaku sudah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia sudah berusaha mencegah timbul juga suatu akibat tersebut. 2) Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam hal ini si pelaku tindak membayangkan atau mengetahui, atau menduga akan akibat dari suatu perbuatan tersebut hingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan seharusnya ia sudah mempertimbangkan suatu akibat dari perbuatannya tersebut.25 Berdasarkan bentuk di atas, maka faktor subjektif si pelakulah yang

menentukan jenis kesalahan, apakah dolus atau kealpaan yang disadari, dan hal ini dapat

diformulasikan

dari keterangan si

pelaku

yang mengungkapkan

pertimbangannya mengapa ia melakukan tindakan tersebut. c.

Kelalaian dalam KUHP Dalam ilmu hukum pidana Culpa lata (kealpaan berat) dan culpa levis

(kealpaan ringan). baik dalam ilmu hukum pidana maupun yurisprudensi ada 24 25

hal. 26.

Ibid., h.129. leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),

24

kecendrungan pandangan bahwa yang dapat dipidana adalah culpa lata (kealpaan berat). Dalam dakwaan karena kealpaan mengakibatkan matinya orang lain (pasal 359 KUHPid), Hode Raad memberikan pertimbangan bahwa kealpaan (culpa) yang karena perbuatannya dapat dipidana tidak hanya karena sikap kekurang hatihatian akan tetapi juga mencakup sikap tidak berhati-hati atau kecerobohan yang kasar dan juga tercela.26 Ketentuan dalam KUHP Tentang kealpaan diatur dalam Pasal 359 yang berbunyi: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun kurungan paling lama satu tahun”. Dan ketentuan tentang kelalaian yang menyebabkan orang luka berat diatur dalam Pasal 360 yang berbunyi: 1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. 2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana kurungan paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. 27 Pasal-pasal ini pada Tahun 1960 telah diubah oleh Undang-undang No 1 Tahun 1960 dengan dinaikkan ancaman pidana karena makin banyak kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain luka atau mati, sedangkan ancaman pidananya terlalu ringan.28 Pada sebelumnya tindak pidana karena salahnya menyebabkan meninggalnya orang lain itu oleh pembentuk undang-undang telah 26

Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)ha.130. 27 Andi Hamzah, KUHP Dan KUHAP,(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 139. 28 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,( jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 108.

25

diatur dalam pasal 359 KUH yang rumusannya di dalam bahasa Belanda berbunyi; “hij aan wiens schuld de dood van een ander Te wijten is, wordt gestratft met gevangesnisstraf van ten hoogste een jaar of hechtenis van tEn hoogste negen maanden” yang artinya: “ Barang siapa karena salahnya menyebabkan meninggalnya orang lain dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau dengan pidana kurungan selama-lamanya sembilan bulan.”29 Pasal-pasal KUHP mengenai tindak pidana yang termasuk golongan “kejahatan” atau misdrijven termuat dalam buku II KUHP selalu mengandung unsur “kesalahan” dari pihak pelaku tindak pidana, yaitu kesengajaan atau culpa, kemudian terdapat pula beberapa pasal yang menyebutkan culpa misalnya pasal 490 ke-3 KUHP yang mengancam dengan hukuman pidana seseorang yang tidak menjaga sepantasnya agar hewan galak ada di bawah pengawasannya tidak membahayakan.30 d.

Kelalaian dalam Islam Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh

jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci. Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan

29

P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-Deklik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan( Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 209. 30 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, ( Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hal. 75.

26

kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-qur’an dan hadis.31 Dalam pembahasan fiqh jinayah yang jadi objek utama kajiannya meliputi tiga masalah pokok, yaitu sebagai berikut: 1) Jarimah qishas, arti qishas dikemukakan oleh al-Jurjani yaitu mengenakan sebuah tindakan kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut kepada korban.32 Jarimah qhisas terdiri atas: a) Jarimah pembunuhan b) Jarimah penganiayaan 2) Jarimah hudud (larangan atau pencegahan) yang terdiri atas: a) Jarimah zina b) Jarimah qadzf (menuduh muslimah baik-baik berzina) c) Jarimah syurbul khamar (meminum minuman keras) d) Jarimah al-baghyu (pemberontakan) e) Jarimah al-riddah (murtad) f) Jarimah al-sariqah (pencurian) g) Jarimah al-hirabah ( perampokan) 3) Jarimah ta’zir, yakni semua jenis jarimah atau tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh al-qur’an atau hadis. Jadi dalam segi aturan,

31 32

Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 1. M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah,( Jakarta: Amzah 2013), hal. 4.

27

teknis dan bagaimana pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa, atau pemerintah setempat.33 Berkaitan dengan operasi caesar, tindak pidana kelalaian yang mungkin adalah tindak pidana pembunuhan atau pelukaan Oleh karena itu termasuk dalam kategori jarimah qishas. Secara etimologis qhisas berasal dari kata – ُ‫ ٌَمُّص‬-َ‫لَّص‬

‫لَصَصًا‬yang berarti َّٗ‫ تَـّتَثِع‬mengikuti, menulusuri jejak atau langkah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S al-Kahfi (18): 64 sebagai berikut:

﴾٤ٗ :‫صصًا ﴿انكٓف‬ َ َ‫عهَىٰ آثَاسِ ًَِْا ل‬ َ ‫ك يَا ُكَُا َثْغِ فَاسْتَذَا‬ َ ‫ل َٰرِن‬ َ ‫لَا‬ Artinya: “Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula”.(Q.S al-Kahfi (18): 64) Sedang secara terminologi qhisas adalah membalas atau menghukum pelaku seperti apa yang telah dia lakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Dengan demikian nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.34 Sebagaimana telah disebutkan bahwa jarimah qishas diberikan karena adanya tindakan pembunuhan atau tindakan pelukaan, berikut penjelasan yang berkenaan dengan pembunuhan dan pelukaan. Dengan demikian, pembahasan berkaitan operasi caesar fokus pada jarimah qishas yang terdiri dari pembunuhan dan pelukaan.

33 34

M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah, ( Jakarta: Amzah 2013), hal.4. Ibid., h. 5.

28

1.

Tindak Pidana Pembunuhan Tindakan pembunuhan apabila disengaja dan bersifat menganiaya (tanpa

alasan yang dibenarkan ) merupakan sebuah kejahatan yang sangat berat dan si pelaku berhak mendapatkan hukuman dunia dan akhirat, yakni qhisas dan neraka jahanam. Karena pembunuhan adalah sebuah bentuk penganiayaan dan pelanggaran terhadap ciptaan Allah Swt. Dalam al-Qur’an banyak sekali pengharaman tindakan pembunuhan diantaranya dalam Q.S al-Isra’ (17): 33: 35

‫سشِف‬ ْ ٌُ ‫س ْهطَاًَا َفهَا‬ ُ ِّ ٍِِّ‫ج َعهَُْا ِن َٕن‬ َ ‫ظهُٕيًا فَمَ ْذ‬ ْ ‫م َي‬ َ ‫ك ۗ َٔيٍَ لُ ِّت‬ ِّ ‫ح‬ َ ْ‫حشَوَ انهَ ُّ ِئنَا تِان‬ َ ًِ‫س اَنّت‬ َ ْ‫َٔنَا تَمْ ُّتهُٕا انَُف‬ ]ٔ٣:ٖٖ[ ‫ٌ يَُصُٕسًا‬ َ ‫ِفًّ انْمَ ّْتمِ ۖ ئِ َ ُّ كَا‬ Artinya: ”dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”( Q.S al-Isra’ (17):33) Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang

menyebabkan

hilangnya

nyawa

orang

lain.

Sebagian

fuqaha

mengkategorikan pembunuhan itu menjadi dua kategori yakni, pertama adalah pembunuhan sengaja dan kedua adalah pembunuhan kesalahan. Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang dianiaya, dan yang dimaksud dengan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian akan tetapi tidak

35

Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani ,Fiqh Islam Wa Adillatuhu, ( Jakarta : Gema Insani, 2011)Jilid 7, hal 542.

29

disertai niat penganiayaan. Pendapat ini dipegang teguh oleh imam Malik berdasarkan ayat Q.S an-Nisa (4) : 92-93:36

‫سَهًَ ٌة‬ َ ‫حشٌِ ُش َسلَثَ ٍة يُإْيَُِ ٍة َٔدٌَِ ٌة ُي‬ ْ ‫خطًَأ َف َّت‬ َ ‫م ُيإْ ِيًُا‬ َ ‫طأً ۚ َٔيٍَ َل َّت‬ َ‫خ‬ َ ‫م يُإْيًُِا ِئنَا‬ َ ‫َٔيَا كَاٌَ ِنًُإْيٍٍِ أٌَ ٌَمْ ُّت‬ ٌ َ ‫حشٌِشُ سَلَثَ ٍة يُ ْإيِ َُةٍ ۖ َٔئٌِ كَا‬ ْ َ‫ٍ فَّت‬ ٌ ِ‫ٌ يٍِ َلْٕ ٍو عَ ُذ ٍّٔ َنكُىْ َٔ ُْ َٕ يُ ْإي‬ َ ‫ِئنَىٰ أَ ْْهِِّ ِئنَا أٌَ ٌَصَذَلُٕا ۚ فَاٌِ كَا‬ ‫صٍَا ُو‬ ِ َ‫حشٌِ ُش َسلَثَ ٍة يُ ْإيِ َُةٍ ۖ َفًٍَ َن ْى ٌَجِ ْذ ف‬ ْ َ‫سَهًَةٌ ِئنَىٰ أَ ْْهِ ِّ َٔت‬ َ ‫ق فَذٌَِ ٌة ُي‬ ٌ ‫يٍِ َلْٕ ٍو تٍَْ َُكُىْ َٔتٍََُُْٓى يٍِّثَا‬ ُِ ‫جزَا ُؤ‬ َ َ‫م يُإْيًُِا يُ َّت َع ًِّذًا ف‬ ْ ‫﴾َٔيٍَ ٌَمْ ُّت‬٢ٕ﴿ ‫ٍ انهَِّ ۗ َٔكَاٌَ انهَ ُّ عَهًًٍِا حَكًًٍِا‬ َ ‫ٍ تَْٕتَ ًة ِّي‬ ِ ٍَْ‫ٍ يُ َّتّتَا ِتع‬ ِ ٌَْ‫ش ْٓش‬ َ ﴾٢ٖ﴿ ‫عظًًٍِا‬ َ ‫عزَاتًا‬ َ ُّ َ‫ع َذ ن‬ َ َ‫عهٍَْ ِّ َٔنَعََُ ُّ َٔأ‬ َ ُّ َ‫جََُٓ ُى خَاِنذًا فٍَِٓا َٔغَضِةَ انه‬ َ Artinya:“ dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksan dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”( Q.S an-Nisa (4):92-93) Sedang menurut ulama Hanafiah mengakategorikan menjadi 5 macam bagian pembunuhan. Yaitu disengaja atau terencana, mirip disengaja, tersalah, pembunuhan yang berlaku seperti pembunuhan tersalah, dan yang terakhir adalah pembunuhan dengan sebab.37 Pembunuhan sengaja menurut ulama Hanafi adalah pelaku pembunuhan yang sengaja dan menghantam orang lain dengan senjata,

36

A. Djazuli, Fiqh Jinayah(Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,( Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1997). Hal 122. 37 Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani ,Fiqh Islam Wa Adillatuhu, ( Jakarta : Gema Insani, 2011)Jilid 7, hal. 546-547.

30

karena sengaja maknanya adalah adanya maksud atau niat dan ini adalah sesuatu yang tersembunyi yang tidak mungkin bisa dilihat kecuali dengan cara dideteksi dengan berdasarkan sesuatu yang dapat menunjukan maksud tersebut yaitu penggunaan alat-alat mematikan dan alat dijadikan barometer yang menunjukan adanya maksud tersebut38 Pembunuhan mirip sengaja ialah sipelaku memang sengaja memukul orang lain dengan sesuatu yang bukan senjata dan niat memukulnya itu adalah untuk memberi pelajaran. Jadi dalam pembunuhan jenis ini si pelaku tidak berniat untuk membunuh hanya berniat untuk memberi pelajaran akan tetapi ketika dipukul seseorang tersebut meninggal, disini tidak ada niat sengaja ingin menganiaya akan tetapi pembunuhan itu terjadi maka dikategorikan pembunuhan mirip sengaja atau semi sengaja. Pembunuhan tersalah ialah si pelaku sama sekali sengaja dan tidak bermaksud untuk membunuh. Dalam pembunuhan tersalah ini dibagi atas 2 macam, yaitu pertama adalah pembunuh tersalah karena kesalahan maksud atau dugaan pelaku, dan kedua pembunuh tersalah karena kesalahan pada tindakannya itu sendiri. Kemudian pembunuhan yang diberlakukan seperti pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan yang terjadi karena sesuatu yang dimaklumi dan dimaafkan secara syara’ sedang pembunuhan dengan sebab adalah pembunuhan secara tidak

38

Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani ,Fiqh Islam Wa Adillatuhu, ( Jakarta : Gema Insani, 2011)Jilid 7, hal. 546.

31

langsung yaitu pembunuhan terhadap seseorang secara tidak langsung atau ada perantara sebab yang menjadikan seseorang tersebut terbunuh.39 Menurut mayoritas ulama Syafi’iyyah dan Hanabillah, pembunuhan itu ada tiga macam, yakni: 1) Pembunuhan sengaja, adalah pembunuhan dengan maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain. 2) Pembunuhan semi sengaja, adalah pembunuhan perbuatan penganiayaan terhadap seseorang akan tetapi bukan dengan maksud untuk membunuhnya. 3) Pembunuhan karena kesalahan, ada tiga macam pembagian yaitu: a) Bila pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa maksud melakukan suatu kejahatan, akan tetapi mengakibatkan meninggalnya seseorang, kesalahan seperti ini adalah salah dalam perbuatan. b) Bila pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang disangkanya boleh dibunuh, ternyata setelah dibunuh orang tersebut tidak boleh dibunuh, c) Bila pelaku tidak bermaksud membunuhnya tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian seseorang. 40 Bisa dilihat dari definisi yang dikemukakan bahwa pembunuhan karena kesalahan, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau yang menimbulkan akibat hukum, dan tindakan yang dilarang itu terjadi bukan karena berniat melakukan tindakan tersebut, melainkan terjadi karena kekurang hati-hatiannya sipelaku atau karena kelalaiannya sipelaku.

41

Para fuqaha memberikan alasan tentang sanksi atas pembunuhan karena kesalahan berkenaan dengan masalah ini, mereka menetapkan 2 prinsip, yakni: 1) Setiap orang yang membawa kemadharatan terhadap orang lain harus bertanggung jawab. Dan ia harus menghindarkannya, seseorang dianggap 39

Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani ,Fiqh Islam Wa Adillatuhu, ( Jakarta : Gema Insani, 2011)Jilid 7, hal 547. 40 A. Djazuli, Fiqh Jinayah(Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,( Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1997). Hal 123. 41 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 143.

32

mampu mencegahnya, jika ia tidak dapat mencegahnya secara mutlak, maka ia tidak patut diberikan sanksi. 2) Segala perbuatan yang tidak diizinkan secara syara’ dan perbuatan itu dilakukan juga tanpa ada keadaan darurat yang nyata, maka pelakunya dianggap melakukan kesengajaan dan harus mempertanggung jawabkan akibat, baik sipelaku mampu mencegahnya atau tidak.42 Dari tiga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut yang diberi sanksi hukuman qishas adalah pembunuhan yang berkategori pembunuhan sengaja, dan dua kategori pembunuhan lainnya diberi sanksi diyat yakni diyat mukhaffafah dengan membayar 100 ekor unta yang terdiri dari 20 ekor unta yang berumur 0-1 th, 20 yang berumur 1-2, 20 yang berumur 2-3, 20 yang berumur 3-4, dan 20 yang lain berumur 4-5 th. Demikian pula bagi pembunuh sengaja jika ia mendapat maaf dari keluarga sikorban diharuskan membayar diyat mughallazah berupa 100 ekor unta 40 diantaranya adalah unta khilfah atau unta yang sedang hamil.43 Sedang dalam kitab fathul qorib dijelaskan bahwa diyat bagi pembunuhan sengaja adalah 100 ekor unta, 30 diantaranya adalah unta hiqqah (unta yang berumur 3-4 tahun), 30 unta jadz’ah (unta yang berumur 4-5 tahun), dan 40 unta khilfah (unta yang sedang bunting).44 Sanksi hukuman bagi sesesorang yang melakukan tindak pidana sengaja, ulama bersepakat menetapkan tiga kategori hukuman, yaitu hukuman pokok,

42

A. Djazuli, Fiqh Jinayah(Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,( Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1997). Hal 134. 43 M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah,( Jakarta: Amzah 2013), hal.7. 44 Ibnu Qosim al-Ghazi, Fathul Qorib al-Mujib

33

hukuman cadangan pengganti pokok, dan hukuman konsekuensi.45 Fuqaha sepakat bahwa pelaku pembunuhan dengan sengaja terkena ancaman tiga hal. Pertama adalah dosa besar berdsarkan ketetapan yang telah diterangkan dalam Q.S An-Nisa(4) : 93 yaitu:

‫عّلَيْوِ َولَعَ َن ُو وَأَعَدَ لَوُ عَََاًًا‬ َ ُ‫ضبَ الّلَو‬ ِ َ‫َومَن يَقْ ُتلْ ُمؤْ ِمنًا مُ َت َعمِّدًا َفجَزَاؤُ ُه جَهَنَ ُم خَاِلدًا فِيهَا وَغ‬ ﴾٣٩﴿ ‫عظِيمًا‬ َ Artinya:“dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”(Q.S an-Nisa (4): 93) Kedua dihukum dengan hukuman qishas berdasarkan Q.S al-Baqoroh(2): 178 yang artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”(Q.S al-Baqoroh (2): 178) Ketiga adalah terhalangnya dalam mendapatkan warisan,46 berdasarkan hadis:

) ًُِْ‫شٍْئٌ ( سََٔا ُِ ان َُسَائًِ َٔانذَاسُ ُلط‬ َ َ‫ٍ ا ْنًِ ٍْشَ اث‬ َ ِ‫م ي‬ ِ ‫نٍَْسَ ِنهْمَا ِت‬ Artinya:"Tidak ada bagian warisan sedikitpun bagi seseorang pembunuh 47"

45

Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani ,Fiqh Islam Wa Adillatuhu, ( Jakarta : Gema Insani, 2011)Jilid 7, hal. 589. 46 M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah,( Jakarta: Amzah 2013), hal.7 47 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 172.

34

Sedang hukuman bagi menyerupai sengaja adalah hukuman pokok atau pengganti dan hukuman tambahan untuk hukuman pokok atau pengganti yaitu diyat dan kaffarat sedang hukuman tambahan adalah ta’zir seperti pencabutan hak waris. Pembunuhan menyerupai sengaja ini ditetapkan membayar diyat mughallazah sebagai hukuman pokok hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa’i dan ibnu Majah dari Abdullah ibn Amr Ibn Ash, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

‫ً تُطُ ََِْٕٓا اَ ْٔنَا ُدَْا‬ ْ ِ‫اَنَا اٌَِ دٌَِةَ انْخَطَأِ َٔشِ ْثِّ انْعَ ًْذِ يِا ئَ ٌة يٍَِ انْاِتِمِ يِ َُْٓا اَ ْستَعُ ٌَْٕ ف‬ ) ٌ‫خشَجَُّ اَتُ ْٕ دَا ُٔدَ َٔانَُسَائًِ َٔاتٍُْ يَاجَّ َٔصَحَحَُّ اِ ْتٍُ حِثَا‬ ْ َ‫( ا‬ Artinya: “ingatlah sesungguhnya diat kekeliruan atau menyerupai sengaja adalah yaitu pembunuhan dengan cambuk atau tongkat adalah seratus ekor unta, diantaranya empat puluh ekor unta yang sedang hamil”.48 Diyat bagi pembunuhan sengaja dan semi sengaja sama saja dari segi jenis, kadar, maupun pemberatanya hanya berbeda dalam hal tanggung jawab dalam waktu pembayarannya yakni jika pembunuhan semi sengaja adalah tiga tahun sejak meninggalnya korban, (menurut imam Syafi’i Dan Ahmad) sedang menurut imam Abu Hanifah adalah mulai dijatuhkannya vonis atas pembunuhan.49 Sedang kaffarat bagi pembunuhan semi sengaja menurut jumhur ulama selain Malikiyah diberlakukan, dan kaffarat dalam pembunuhan semi sengaja ini adalah hukuman pokok kedua yakni memerdekakan budak, dan jika tidak ditemukan budak, maka diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.50 Yang terakhir hukuman bagi pembunuhan semi sengaja adalah hukuman ta’zir, apabila

48

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 172 A. Djazuli, Fiqh Jinayah(Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,( Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1997). Hal 146. 50 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 174. 49

35

hukuman diyat gugur karena pengampunan atau lainnya maka hukuman diganti dengan hukuman ta’zir. Hakim diberi kewenangan nuntuk menentukan jenis hukumannya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Pendapat ini adalah menurut ulama Malikiyah sedangkan jumhur fuqaha berpendapat bahwa dalam hal ini masalahnya diserahkan pada hakim untuk memilih antara memberi hukuman ta’zir pada pelaku ataukah tidak. 51 Dalam hukuman bagi seorang yang melakukan pembunuhan semi sengajapun terdapat hukuman tambahan sama seperti dalam hukuman pembunuhan sengaja yakni hapusnya hak waris dan wasiat. Hal ini berdasarkan Hadis riwayat Amr Ibn Syuaib bahwa Nabi Saw bersabda:

) ًُِ‫ط‬ ْ ُ‫ئ ( سََٔا ُِ ان َُسَائًِ َٔانذَاسُل‬ ٌ ٍْ َ‫نَ ٍْسَ نِ ْهمَاتِمِ يٍَِ انًِْ ٍْشَ اثَ ش‬ Artinya:"Tidak ada bagian warisan sedikitpun bagi seseorang pembunuh 52" Menurut imam Abu Hanifah, pembunuhan yang dapat menghalangi hak waris bagi si pembunuh adalah pembunuhan sengaja, mirip sengaja, dan kesalahan dan dengan syarat si pembunuh melakukan pembunuhan secara langsung, ada i’tikad tidak baik, berakal dan adanya permusuhan. Akan tetapi jika pembunuhan terjadi karena mempertahankan diri, maka hak waris tidak terhalang baginya. Sedangkan menurut imam Malik yang menghalangi hak waris hanya bagi pembunuhan sengaja saja tidak untuk kategori lainnya. Dan yang terakhir

51

Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani ,Fiqh Islam Wa Adillatuhu, ( Jakarta : Gema Insani, 2011)Jilid 7, hal. 660. 52 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 172.

36

menurut imam Syafi’i semua jenis pembunuhan menghalangi hak waris, baik langsung maupun dengan sebab.53 Sedang dalam hukuman karena kesalahan, kesepakatan fuqaha adalah tidak ada hukuman qishas di dalam pembunuhan tersalah dan yang serupa dengannya, hanya ada dua sanksi hukuman saja yakni diyat mukhaffafah dan kaffarat dan hukuman konsekuensi berupa terhalangnya dari mendapat hak atas waris. Adapun puasa adalah salah satu dari dua bentuk kaffarat yang dinashkan dalam al-qur’an pada ayat yang menjelaskan tentang sanksi hukuman tersalah yaitu dalam Q.S anNisaa (4): 92: 54

‫سَهًَ ٌة‬ َ ‫حشٌِ ُش َسلَثَ ٍة يُإْيَُِ ٍة َٔدٌَِ ٌة ُي‬ ْ ‫خطًَأ َف َّت‬ َ ‫م ُيإْ ِيًُا‬ َ ‫طأً ۚ َٔيٍَ َل َّت‬ َ‫خ‬ َ ‫م يُإْيًُِا ِئنَا‬ َ ‫َٔيَا كَاٌَ ِنًُإْيٍٍِ أٌَ ٌَمْ ُّت‬ ٌ َ ‫حشٌِشُ سَلَثَ ٍة يُ ْإيِ َُةٍ ۖ َٔئٌِ كَا‬ ْ َ‫ٍ فَّت‬ ٌ ِ‫ٌ يٍِ َلْٕ ٍو عَ ُذ ٍّٔ َنكُىْ َٔ ُْ َٕ يُ ْإي‬ َ ‫ِئنَىٰ أَ ْْهِِّ ِئنَا أٌَ ٌَصَذَلُٕا ۚ فَاٌِ كَا‬ ‫صٍَا ُو‬ ِ َ‫حشٌِ ُش َسلَثَ ٍة يُ ْإيِ َُةٍ ۖ َفًٍَ َن ْى ٌَجِ ْذ ف‬ ْ َ‫سَهًَةٌ ِئنَىٰ أَ ْْهِ ِّ َٔت‬ َ ‫ق فَذٌَِ ٌة ُي‬ ٌ ‫يٍِ َلْٕ ٍو تٍَْ َُكُىْ َٔتٍََُُْٓى يٍِّثَا‬ ﴾٢ٕ﴿ ‫ٍ انهَِّ ۗ َٔكَاٌَ انهَ ُّ عَهًًٍِا حَكًًٍِا‬ َ ‫ٍ تَْٕتَ ًة ِّي‬ ِ ٍَْ‫ٍ يُ َّتّتَا ِتع‬ ِ ٌَْ‫ش ْٓش‬ َ Artinya: “dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Q.S an-Nisaa (4): 92) Adapun diyat mukhaffafah untuk kasus pembunuhan tersalah dan sejenisnya adalah dua puluh unta hiqqah, dua puluh unta jadza’ah ( unta betina yang sudah berumur memasuki lima tahun), dan dua puluh unta bintu makhadh

53

A. Djazuli, Fiqh Jinayah(Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,( Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1997). Hal. 144. 54 Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani ,Fiqh Islam Wa Adillatuhu, ( Jakarta : Gema Insani, 2011)Jilid 7, hal. 662.

37

(unta yang genap berumur satu tahun), dua puluh ekor unta bintu labun (unta yang berumur dua tahun), dan dua puluh ekor unta bintu makhadh jantan (unta jantan yang sudah memasuki usia dua puluh tahun). 2)

Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Fisik Kejahatan terhadap fisik adalah setiap bentuk kejahatan terhadap tubuh

manusia yang berupa pemotongan suatu anggota tubuh, pelukaan atau pemukulan, sementara si korban masih tetap hidup. Kejahatan terhadap fisik menurut Hanafiyah dan Malikiyyah, ada dua; yaitu: secara sengaja dan tersalah. Kekerasan fisik sengaja adalah seseorang memang sengaja dengan maksud untuk melukai dan menganiaya korban. Sedangkan kekerasan fisik tersalah adalah tindakan yang dilakukan sengaja oleh pelaku namun tidak ada maksud untuk mencederai atau melukai si korban.55 Hukuman tindak kejahatan terhadap fisik tersalah adalah diyat dan urys. Diyat di sini adalah diyat penuh dan urys adalah dibawah diyat penuh. Sedang kejahatan fisik sengaja sanksinya berbacam-macam tergantung pada jenis pelukaan, cara dan bagian tubuh yang mana yang dilukai, menjadi penentu hukuman bagi si pelaku.56 Kekerasan fisik sengaja ada yang berupa pemotongan anggota tubuh alathraaf atau anggota tubuh kehilangan fungsinya, dan adakalanya berupa pelukaan yang biasanya disebut al-jiraah atau pada kepala dan muka yang disebut dengan asy-syijaaj. Untuk hukuman tindak kekerasan yang berupa pemotongan anggota tubuh adalah qishas atau diyat dan ta’zir, untuk hukuman kekerasan yang 55

Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani ,Fiqh Islam Wa Adillatuhu, ( Jakarta : Gema Insani, 2011)Jilid 7, hal.663. 56 Ibid

38

berupa penghilangan fungsi anggota tubuh adalah diyat dan urys, sedang untuk hukuman untuk kekerasan fisik berupa pelukaan adalah hukuman qishas atau urys.57 B.

Operasi Caesar Melahirkan adalah keutamaan dan anugerah kemampuan dari Allah SWT

yang diberikan kepada seorang wanita. Dinyatakan sebagai anugerah karena dengan melahirkan, terlahirlah generasi-generasi penerus peradaban, generasi penerus sejarah kehidupan. Oleh karena itu, melahirkan yang didahului dengan kehamilan adalah sesuatu yang sangat penting bagi seorang wanita, baik secara fisik maupun mental, sehingga melahirkan adalah sebuah pengalaman yang mendalam dan tak terlupakan. Bahkan tidak sedikit persalinan digambarkan dengan perasaan kegembiraan atas suatu prestasi, meskipun pengalaman wanita lain termasuk trauma, takut, atau sakit yang sampai meregang nyawa. Berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, rata-rata angka kematian ibu (AKI) tercatat mencapai 359 per 100 ribu kelahiran hidup. Rata-rata kematian ini jauh melonjak dibanding hasil SDKI 2007 yang mencapai 228 per 100 ribu.58 Dengan data tersebut, dapat dikatakan bahwa melahirkan memang memiliki resiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu, ketika akan melahirkan, seorang harus dalam kondisi terbaik demi keselamatan dan kelancaran persalinan.

57

Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani ,Fiqh Islam Wa Adillatuhu, ( Jakarta : Gema Insani, 2011)Jilid 7, hal 665. 58 http://nasional.sindonews.com/read/2013/09/25/15/787480/data-sdki-2012-angkakematian-ibu-melonjak, diakses pada tanggal 10 oktober 2013 pukul 5.24.

39

Maka ibu yang akan melahirkanpun harus dalam keadaan sehat, untuk bisa melalui persalinan dengan cara persalinan normal. Sehat adalah suatu keadaan yang mana fisik merasa sejahtera, mental serta sosial yang utuh bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, akan tetapi sehat dalam segala aspek termasuk dalam aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. 59

Tanda-tanda kehamilan wajar dirasakan oleh seorang perempuan yang sedang hamil seperti berhenti mendapatkan haid, morning sickness yang akan dirasakan hingga bulan ke tiga, sering kencing, perut bertambah besar, payudara bertambah besar, topeng kehamilan atau khloasma gravidarum (daerah-daerah yang berwarna gelap pada wajah, payudara, dan perut), dan akhirnya kira-kira pada bulan ke lima bayi dalam perut akan bergerak-gerak.60 Dalam proses melahirkan ada beberapa cara dokter untuk mengeluarkan sang jabang bayi keluar dari perut ibunya, yaitu seperti persalinan normal, caesar, atau proses kelahiran lainnya. persalinan normal adalah proses lahirnya bayi pada letak belakang kepala dengan ibu sendiri tanpa bantuan alat-alat serta tidak melukai ibu dan bayi.61 Sedang caesar berasal dari bahasa latin yaitu Caesones yaitu pengambilan bayi dari perut ibu dengan cara merobek bagian perut sang ibu untuk tujuan menyelamatkan dan mengeluarkan sang bayi.62

59

Saroha Pinem, Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi, ( Jakarta, CV, Trans Info Media, 2009), hal. 30. 60 David Werner, Carol Thuman, Apa Yang Anda Kerjakan Bila Tidak Ada Dokter ( Where There Is No Doctor), ( Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2010), hal. 333. 61 http:// jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-asuhan-kebidanan-iipersalnan.html?m=1 . 62 http://www.edukasiana.net/2012/09/sejarah-dan-perkembangan-bedah-atau.html, diakses pada tanggal 09 oktober 2013 pukul 19.00.

40

Dalam prosesnya, operasi caesar inipun dilaksanakan jika ada faktor-faktor yang menyebabkan perlu dilaksanakannya ibu melahirkan dengan proses operasi caesar. Berikut kondisi-kondisi yang menjadi pertimbangan dilaksanakannya operasi caesar:63 1) Janin dengan presentasi bokong 2) Kehamilan kembar, pada kehamilan kembar dilihat presentasi terbawah janin apakah kepala, bokong, atau melintang, dan juga Pada kehamilan ganda dengan jumlah janin lebih dari dua (misal 3 atau lebih), disarankan untuk melakukan operasi caesar terencana.. 3) Kondisi medis ibu, preeklamsia, kencing manis (diabetes militus), herpes, penderita HIV/AIDS, penyakit jantung, penyakit paru kronik, atau tumor rahim (mioma) yang ukurannya besaratau menutupi jalan lahir, kista yang menghalangi turunnya janin, serta berbagai keadaan lain merupakan hal-hal yang menyebabkan operasi caesar lebih diutamakan 4) Masalah pada janin, misanya pada janin dengan oligohidramnion (cairan ketuban sedikit) atau janin dengan gangguan perkembangan. Selain kondisi normal, operasi caesar terkadang dilaksanakan dalam kondisi darurat. Yang dimaksud operasi caesar darurat adalah jika operasi dilakukan ketika proses persalinan telah berlangsung, antara lain: 64 1) Persalinan macet, keadaan ini dapat terjadi pada fase pertama (fase lilatasi) atau fase kedua (ketika Anda mengejan). Jika persalinan macet

63

Revina, Persalinan dengan Operasi Caesar, dipublikasikan pada situs Persalinan Dengan Operasi Caesar http://bidanku.com/persalinan-dengan-operasi-caesar#ixzz2ydtUjTqX , diakses pada tanggal 12 april 2014 pukul 11.23. 64 ibid

41

pada fase pertama, dokter akan memberi obat yang disebut oksitosin untuk menguatkan kontraksi otot-otot rahim. Jika persalinan macet pada fase kedua, dokter harus segera memutuskan apakah persalinan dibantu dengan vakum atau forsep atau perlu segera dilakukan operasi caesar. 2) Stres pada janin, ketika janin stres, dia akan kekurangan oksigen. Pada pemeriksaan klinik tanpa bahwa denyut jantung janin menurun. Secara normal, selama terjadi kontraksi denyut jantung janin menurun sedikit, namun akan kembali ke prekwensi asalnya, jika : 1). Prolaps tali pusat: jika tali pusat keluar melalui mulut rahim, dia bisa terjepit, sehingga suplai darah dan oksigen kejanin berkurang. Keadaan ini berbahaya jika janin dilahirkan secara normal lewat vagina, sehingga memerlukan tindakan operasi caesar segara. 2). Perdarahan: Jika Anda mengalami perdarahan yang banyak akibat plasenta terlepas dari rahim, atau karena alasan lain, maka harus dilakukan operasi caesar. 3). Stres janin berat: Jika denyut jantung janin menurun sampai 70x per menit, maka harus segera dilakukan operasi caesar. Normalnya denyut jantung janin adalah 120/160x per menit.

Dalam operasi caesar ada beberapa standar-standar pelayanan medik obstetri dan ginekologi yang harus diketahui, yaitu seperti: 1) Kriteria diagnosa tentang dilakukannya pemeriksaan terhadap operasi seksio sesarea pada kehamilan terdahulu, parut bekas seksio sesarea, hamil, persalinan pervaginam sebelumnya, indikasi seksio sesarea, dan berapa kali jumlah seksio sesarea yang pernah dialami sebelumnya.

42

2) Pemeriksaan kehamilan LI –LIV untuk menetukan besar anak dan letak anak, seperti ditelitinya komplikasi pasca bedah, usia kehamilan, jenis insisi keadaan parut luka terdahulu. 3) Pemeriksaan penunjang, seperti RO pervimetri pada panggul suspek sempit, USG untuk menentukan usia kehamilan pada trimester I. 4) Terapi seksio sesarea apabila seksio sesarea terdahulu seksio sesarea korporal/klasik, penyembuhan luka operasinya buruk, dan sudah dua kali atau lebih mengalami seksio sesarea. Bisa disertai dengan penyulit lain seperti, kelainan letak, kelainan presentasi, kehamilan lewat waktu . 5) Lama perawatan 5-7 hari dan masa pemulihan dalam waktu 6 minggu.65 Namun, dengan segala keutamaan dan anugerah tersebut seorang wanita yang melahirkan dihadapkan dengan resiko yang sangat tinggi ketika akan melahirkan. Mulai dari rasa takut, rasa sakit yang sangat, trauma, bahkan kematian. Sebagaimana yang dialami Maryam Ibunda Nabi Isa al-Masih yang diceritakan dalam Q.S. Maryam (19): 23 yakni

Yang artinya: “Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, Dia berkata: "Aduhai, Alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan".(Q.S. Maryam (19) :23) Proses manusia dari awal kelahirannya yaitu sang bayi yang keluar dari rahim seorang ibu, hingga seorang manusia yang pada akhirnya akan meninggal

65

Pengurus Besar Kumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, Standar Pelayanan Medik Obstetri dan Ginekologi, Bagian I (Jakarta; Gaya Baru, 2006), hal. 73.

43

dunia dan dimasukkan ke dalam liang lahat dijelaskan dalam Q.S Abasa (80): 1821: yang berbunyi:

ُِ ‫س َش ُِ ﴿ٕٓ﴾ ثُ َى َأيَاتَ ُّ فَأَلْ َث َش‬ َ ٌَ ‫م‬ َ ٍْ ‫س ِث‬ َ ‫ٔ﴾ ثُ َى ان‬٢﴿ ُِ ‫خهَمَ ُّ فَمَ َذ َس‬ َ ‫ٍ َُطْفَ ٍة‬ ْ ‫ٔ﴾ ِي‬١﴿ ُّ َ‫خهَم‬ َ ‫ً ٍء‬ ْ َ‫ِيٍْ أَيِّ ش‬ ﴾ٕٔ﴿ Yang artinya: “dari apakah Allah menciptakanya? Dari setetes mani, Allah menciptakanya lalu menentukanya. Kemudia Ia memudahkan jalannya, kemudian Ia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur”. (Q.S.Abasa (80): 18-21) Allah menjelaskan

(dari apa manusia diciptakan),

(yaitu dari setetes air mani), lalu segumpal darah, lalu segumpal daging,

kemudian kondisi-kondisi lainya saat ia masih dalam rahim ibunya. (kemudian Dia memudahkan jalannya), maksudnya Allah memudahkan jalanya, memudahkan menempuh jalannya.66 Para ahli tafsir berbeda pendapat dari arti jalan yang dimudahkan baginya, sebagian mengatakan bahwa itu adalah keluarnya dia dari perut ibunya. Dengan menyebutkan riwayat-riwayat yang salah satunya adalah : Muhammad bin Sa’ad menceritakan kepadaku, ia berkata : ayahku menceritakan padaku, ia berkata: pamanku menceritakan padaku, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku dari

َ ٌَ َ‫ ُثىَ ٱنسَثٍِم‬ia berkata, “maksudnya ayahnya, dari Ibnu Abbas tentang ayat, ُِ َ‫سش‬ adalah keluarnya dia sang bayi dari perut ibunya, Allah memudahkanya”. Kemudian ayat selanjutnya adalah ُِ َ‫“ ُث َى َأيَاتَُّۥ فَ َألۡ َثش‬kemudian Ia mematikannya dan

66

Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal. 172.

44

memasukannya ke dalam kubur”, maksudnya adalah kemudian Allah mencabut rohnya dan mematikannya setelah itu.67 Dalam Islampun dijelaskan bahwa pada dasarnya semua jenis obat yang ada di muka bumi adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya, diantara macammacam obat adalah segala yang mengalir dengan segala jenisnya, diperbolehkan juga berobat dengan cara operasi, dengan sinar X dan dengan cara lainya, semua itu pada dasarnya adalah boleh karena bermanfaat dan segala sesuatu yang bemanfaat itu diperbolehkan. Sesuai dengan kaidah;68

Yang artinya: “Hukum asal dari segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh”. Sebenarnya melahirkan melalui operasi caesar ini banyak membawa madhorot kepada wanita, seperti proses penyembuhan luka yang lebih lama daripada melahirkan dengan jalan normal, beresiko terkena inveksi lebih besar, sehingga dimungkinkan persalinan selanjutnya melahirkan dengan jalan operasi caesar lagi.69 Akan tetapi operasi caesar adalah salah satu cara lain dalam proses melahirkan selain melahirkan dengan proses normal, hingga dalam fikih kedokteran menyatakan bahwa melakukan operasi caesar adalah boleh. Akan tetapi jika proses melahirkan melalui operasi caesar tersebut bukan karena kondisi atau faktor-faktor yang mengharuskan operasi caesar, seperti alasan untuk

67

Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal. 173 . 68 Walid Bin Rasyid as-Sa’idan, Fikih Kedokteran, ( Yogyakarta: Pustaka Fahima 2007) ,hal. 3. 69 http;//ummushofi.wordpress.com/2009/12/30/hukum-melahirkan-dengan-operasi-caesardalam-kondisi-mampu-melahirkan-normal/ diakses pada tanggal 10 Des 2014 pada pukul 05.22.

45

mempercepat kelahiran hukumnya adalah haram dan tidak boleh dilakukan karena adanya kemadharatan dan hal ini termasuk dalam kaidah:70

Yang berarti:” tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan”

Dalam proses melahirkan inipun diperbolehkan melakukan tindakan tambahan yang lebih luas meskipun harus melakukan pembiusan dan pembedahan perut. Tindakan ini adalah kerusakan. Namun, dengan melakukan tindakan tersebut kita menolak kerusakan yang lebih besar yakni hilangnya jiwa sang ibu. Apabila ada dua kerusakan, maka yang dihilangkan adalah kerusakan yang lebih besar, dengan melakukan kerusakan yang lebih ringan, hal ini termasuk dalam kaidah:71

‫ت يَ ْفسَذَتَاٌِ سُٔعًَِ اَشَذًَُُْا تِا ْستِكَابِ اَخَفًَِِٓا‬ ْ َ‫اِرَا تَعَاسَض‬ Artinya: apabila ada dua kerusakan, maka yang diambil adalah kerusakan yang lebih ringan Pada dasarnya tidak boleh melakukan kerusakan dan tidak boleh meninggalkan kemaslahatan. Namun, kadangkala dua kerusakan itu datang secara bersamaan, sehingga harus melakukan salah satunya. Ketika dua kerusakan itu datang secara bersamaan, maka yang terkandung dalam kaidah ini adalah.

70

Walid Bin Rasyid as-Sa’idan, Fikih Kedokteran, ( Yogyakarta: Pustaka Fahima 2007)

,hal. 29. 71

Ibid., h. 73

46

”syaria’at datang untuk menetapkan kemashlahatan dan menyempurnakannya, menghilangkan kerusakan dan meminimalisirnya.72

72

Ibid., h. 74

BAB III PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG KELALAIAN DOKTER DALAM OPERASI CAESAR

A.

Kelalaian Dokter dalam Operasi Caesar

1.

Kelalaian Dokter Menurut Hukum Positif Pelayanan kesehatan merupakan masalah penting untuk meningkatkan taraf

hidup dan kesejahteraan rakyat di tanah air, sehingga seorang dokter atau tenaga medis jika melakukan kecerobohan atau suatu kelalaian yang mengakibatkan akibat negatif atau dikatakan fatal seperti meninggal atau cacat akan berdampak pada tuntutan pidana.1 Pada pelaksanaan perjanjian antara dokter dan pasien, dokter tidak menjanjikan suatu kesembuhan tapi dokter hanya bisa berupaya semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien sebagai bentuk dari ikhtiar. Dalam praktiknya bisa saja seorang dokter melakukan suatu kesalahan hingga timbulah masalah hukum. John D Blum et.al memberikan definisi tentang medical malpractice yang berupa kelalaian professional dari dokter. Pihak pasien atau keluarganya bisa meminta ganti rugi atau tuntutan apabila terjadi luka –luka atau kecacatan yang diakibatkan langsung oleh dokter 2 Dalam profesi kedokteran untuk membuktikan ia benar-benar bersalah bukanlah sesuatu yang sederhana, tingkat kesulitannya itu didasarkan oleh:

1

Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, ( Bandung: Raja Pers,2011 ), hl. 221. 2 Ibid., h. 226

47

48

1) Dalam pengidentifikasi adanya kemungkinan terjadinya tindak pidana dalam praktik kedokteran, tidak dapat dilaksanakan oleh pihak penyidik, karena pihak penyidik sangat minim pengetahuan tentang kedokteran 2) Seorang dokter bisa dikatakan melakukan malpraktik, hanya bisa dibuktikan oleh pihak dokter yang mempunyai pengetahuan tentang itu. 3) Dalam hal adanya dugaan malpraktik akan selalu berhadapan dengan kemungkinan pembelaan profesi bahwa dokter telah melakukan hal-hal yang sudah sesuai dengan keperuntukannya. 3 Berkaitan dengan kelalaian dokter ini, ada beberapa hal yang penting seperti pertanggungjawaban pidana dan aspek hukum pidana itu sendiri. a.

Pertanggung jawaban Pidana Bagi seorang Dokter Menurut Bambang Poernomo, SH. Guru Besar Hukum Pidana pada

Fakultas Hukum Universitas Gajah Madha, seseorang bisa dijatuhkan hukuman atas kesalahannya, dan atas dua syarat yaitu perbuatannya bersifat melawan hukum dan perbuatan tersebut bisa dipertanggung jawabkan.4 Medical malpractice dikaitkan dengan pasal 359, 360 dan 361 KUHP Pidana, maka yang merupakan tindak pidana ialah: Ada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau dokter, yang berupa menyuntik, operasi, atau lainya. Ada kesalahan, yang bisa berupa kealpaan dalam melakukan tindakan. Dan timbul akibat yang terlarang seperti pasien luka, meninggal, atau semakin parah dan lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa dokter tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam KUHP dan artinya seorang 3

Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran( Jakarta: Djamabatan,2005), hal. 119. 4 Ibid,. h. 120.

49

dokter tersebut sudah melakukan tindak pidana.5Dan karena itu setiap perbuatan orang yang mampu bertanggung jawab dalam ilmu hukum dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana. Tindak pidana merupakan istilah dalam hukum pidana yang menunjuk kepada seseorang dan dirumuskan dalam undangundang yang bersifat melawan hukum dan patut untuk dipidana bagi pelaku yang melakukan kesalahan. 6 Di samping adanya keberadaan hukum yang mengatur, kode etikpun menjadi masalah yang sangat krusial dalam pelayanan ksehatan, karena pada umumnya hukum mengatur perilaku setiap orang warga masyarakat, sedangkan kode etik hanya mengatur bagi profesi tertentu. Walaupun ada persamaan dan perbedaan yang bersifat prinsipil diantara keduanya, persamaan dan perbedaan tersebut ialah: persamaanya keduanya merupakan norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bersama masyarakat dan perbedaanya terletak dalam bentuk susunan yang menyangkut:7 1) Lembaga/institusi yang membuat norma tersebut 2) Kekuatan mengikatnya 3) Jenis sanksi dan akibat hukum yang bisa dijatuhkan 4) Lembaga yang menjatuhkan sanksi 5) Kriteria yang digunakan sebagai tolak ukur ada atau tidaknya perbuatan atau kesalahnya tersebut.

5

Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran( Jakarta: Djamabatan,2005), hal. 128. 6 Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, ( Bandung: Raja Pers,2011 ), hl. 234. 7 Ibid., h. 233.

50

Menurut pendapat Hermieun Hadiati Koeswadji kode etik profesi memiliki ciriciri khas yaitu: 1) Mengatur perilaku pelaksana dan pengemban profesi 2) Dibuat dengan adanya konsensus/ kesepakatan diantara pengemban 3) Kekuatan mengikatnya untuk satu waktu tertentu dan mengani satu hal tertentu 4) Sifat sanksi moral dan psikologis 5) Macam sanksi dapat berupa diskredutasi profesi 6) Kontrol dan penilaian atas pelaksaanya dilakukan oleh ikatan/ organisasi terkait8 Tamggung jawab hukum seorang dokter jika terjadi suatu peristiwa malpraktik dapat dibedakan dalam tiga kategori, yang pertama adalah misalnya menurut pasal 1365 BW mengenai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), kedua adalah tanggung jawab menurut hukum pidana, misalnya pasal 359, 360, 361 KUHP mengenai tindakan yang menyebabkan matinya atau lukalukanya orang lain dan cacat karena kelalaiannya, dan yang ketiga adalah tanggung jawab berdasarkan hukum administratif misalnya. PP No 36 Tahun 1964 mengenai praktik dokter tanpa izin.9 b.

Aspek Hukum Pidana Malpraktik Dokter Dalam praktiknya jelaslah adanya hubungan antara dokter dengan pasien

dan jika terjadi suatu kelalaian maka akan lahirlah suatu akibat hukum karenanya, dan pemasalahan malpraktik inipun mempunyai kaitan antara hukum pidana dan perdata, dan pada hukum kedokteran meliputi soal malpraktik yang berkaitan pula dengan Hukum Administratif dan Hukum Tata Negara.10 Dalam gugatan perdata

8

Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, ( Bandung: Raja Pers,2011 ), hl. 234. 9 Ibid.,h. 236. 10 Oemar Seno Adji, Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, ( Jakarta: Erlangga, 1991), hal. 60.

51

terhadap dokter dapat dilakukan oleh pasien korban malpraktik atas dasar wanprestasi sebagimana diatur dalam pasal 1239 KUHPerdata atau melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, pertanggung jawaban hukum perdata bertujuan untuk memberikan ganti rugi pada pasien atas kerugian yang dideritanya.11 Sedang dalam bentuk gugatan pidana ada beberapa perbedaan penting antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana medik, dalam tindak pidana biasa yang diperhatikan adalah akibatnya sedang dalam medik yang diperhatikan adalah penyebabnya, walaupun berdampak fatal tapi tidak terdapat unsur kesalahan atau kelalaian

dokter

tidak

dapat

dipersalahkan.12Dipedomani

dalam

hal

menyelesaikan masalah yang berkaitan langsung dengan hubungan dokter dan pasien yang diduga didalamnya terdapat tindak pidana yakni diantaranya: 1) Berdasarkan Pasal 359 KUHPidana dinyatakan: “Barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan matinya seseoramg, dipidana dengan pidana penjara selama-lamnya lima tahun atau pidana penjara selama-lamanya satu tahun” 2) Berdasarkan Pasal 360 dinyatakan: a) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, dengan pidana penjara paling lam lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. b) Barang siapa karena kesalahannya ( kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam

11

Dikdik M. Arief Masur, Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita( Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2007), hal.149. 12 Ibid., h. 150.

52

bulan atau pidana kurungan paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. 13 3) Berdasarkan Pasal 361 dinyatakan: “Dan jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan maka pidana itu boleh ditambah, dan dapat dijatuhkan pencabutan hak melakukan pekerjaan, yang dipergunakan melakukan kejahatan itu dan hakim boleh memerintahkan pengumuman putusanya.”14 Sementara redaksi pasal 361 KUHP memuat sanksi bagi seorang yang melakukan kejahatan karena jabatannya maka hukumannya dapat ditambah satu pertiga dan sipelaku dapat dipecat dari pekerjaannya. Menurut R. Soesilo, yang dikenakan pasal ini adalah para dokter, bidan, ahli obat, sebagai ahli dari pekerjaan mereka masing-masing yang dituntut harus berhati-hati. Apabila mengabaikan hingga terjadi suatu kelalaian maka sipelaku dapat dipidana lebih berat, dan ketentuan ini bisa diterapkan pada malpraktik dokter karena masalah pekerjaan dan keahlianya.15 Pada pasal 54 Undang undang No 23 Tahun 1992 menyatakan dengan tegas, kesalahan dalam tugas profesi dokter sebagai tenaga kesehatan dapat dianggap melanggar disiplin, yaitu apabila:16 1) Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin 2) Penetuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) di atas ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan

13

Andi Hamzah, KUHP Dan KUHAP,(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 139. Andi Hamzah, KUHP Dan KUHAP,(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 139. 15 Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, ( Bandung: Raja Pers, 2011 ), hl. 248 16 Ibid., h. 246. 14

53

3) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, dan tata cara kerja Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan ditetapkan dengan suatu Keputusan Presiden. Berdasarkan bunyi pasal 54 UU No 23 Tahun 1992 dapat dijelaskan bahwa tindakan disiplin yang dimaksud suatu bentuk tindakan administratif berdasarkan adanya keputusan pejabat tata usaha negara seperti pencabutan izin praktik untuk jangka waktu tertentu atau bentuk hukuman lain yang sesuai dengan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter dalam menjalankan profesinya. 17

dijelaskan dalam Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran pasal 29 menyatakan, bahwa bagi dokter yang melakukan pelanggaran etika bisa ditetapkan sanksi disipilin oleh MKDKI ( Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) yang berupa: 1) Pemberian peringatan tertulis 2) Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik dan/atau 3) Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi. Kemudian dengan diundangkan UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, maka anacaman Pidana terhadap kesalahan atau kelalaian yan dilakukan oleh dokter tidak hanya mengacu pada pasal 359, 360, 361 KUHP karena dalam UU Kesehatan menyebutkan dalam pasal 82 ayat 1 huruf a “ barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pengobatan atau perawatan

17

Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, ( Bandung: Raja Pers,2011 ), hl. 246.

54

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 4 dipidana penjara paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah.18 Bentuk perlindungan hukuman lain yang dapat diberikan kepada pasien korban malpraktik bisa dengan cara rehabilitasi, rehabilitasi ini biasanya untuk seorang korban yang cacat sementara yang harapannya dengan rehabilitasi pasien memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Selain itupun pembebanan biaya perawatan kesehatan sering kali dapat dipakai sebagai salah satu perwujudan dari perlindungan hukum terhadap korban yang dilakuakn diluar proses pengadilan.19 Sengketa medik yang terjadi antara dokter dan pasienpun bukan hanya tentang kelalaian tetapi ada beberapa tindakan dokter yang dikategorikan sebagai tindak pidana menurut hukum pidana tertulis, seperti tindakan menipu pasien yang bisa diancam dengan hukuman yang di atur dalam KUHPid pasal 378, melanggar kesusilaan dengan ancaman hukuman pasal 285, 286, 290,294 KUHPid, sengaja membiarkan pasien tidak tertolong dengan ancaman hukuman sesuai dengan pasal 304, 531 KUHPid.20 Dengan berkembangnya masyarakat dan tekhnologi tentang kedokteran seharusnya mendorong para dokter untuk mengikuti perkembangan etik dan hukum kedokteran, karena mau tidak mau, seorang dokter harus melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab secara profesi, etik dan secara hukum. 21

18

Dikdik M. Arief Masur, Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita ( Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 150. 19 Ibid,.h. 151. 20 . Sofyan. SH, http://zofyanthespiritoflife.blogspot.com/2014/01/malprakti-medicalerror-dan.html?m=1 diakses pada tanggal 1 April 2015 pada pukul 11.35 21 ibid

55

Adapula dasar-dasar yang menjadikan peniadaan kesalahan medik atau alasan alasan penghapusan pertanggung jawaban pidana medik yang mana meliputi alasan pembenar dan alasan pemaaf.22 1. Alasan pembenar menghapuskan unsur melawan hukum diatur dalam pasal 49 ayat (1) tentang pembelaan darurat, pasal 50 tentang melaksanakan peraturan perundang-undangan dan pasal 51 ayat (1) tentang melaksanakan perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang 2. Alasan pemaaf menghapuskan unsur pertanggung jawaban dari si pelaku di atur dalam pasal 44 mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab, pasal 48 tentang daya paksa, pasal 49 ayat (2) tentang tidak sah (melakukan perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, namun pelaku dengan i‟tikad baik diberikan dengan wewenang dan pelaksanaanya termasuk dalam lingkungan pekerjaanya). Alasan memberikan keringanan bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam kondisi tertentu. Alasan pemberatan pidana diatur dalam dalam pasal 486-488 tentang pengulangan tindak pidana, pasal 52 tentang pemberatan dalam jabatan, dan pasal 65-66 tentang perbarengan perbuatan.

3.

Kelalaian Dokter Menurut Hukum Islam Seluruh alam telah memainkan peranan yang sangat signifikan dalam

mencerahkan seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang peradaban dan ilmu pengetahuan modern. Dalam selanjutnya bahwa perhatian umat Islam dalam bidang kedokteran dengan berbagai cabangnya ternyata telah

22

Ibid

56

melampaui perhatiannya dibandingkan dengan ilmu pengetahuan modern lainya. 23

Pada dasarnya profesi kedokteran adalah profesi yang penting bahkan profesi dokter adalah profesi yang sangat mulia, Manfaat-manfaat tersebut diperbolehkan sebab pada dasarnya sesuatu yang bermanfaat adalah boleh.24 Seperti Al-Kindi yang telah menulis lebih dari 200 buku tentang kedokteran, kemudian al-Razi yang dikenal sebagai klinikus terbesar sepanjang masa, dengan bukunya yang berjudul al-Hawi yang diterjemahkan menjadi continens yang mana buku tersebut memuat kumpulan-kumpulan kasus yang ditemukan, diperiksa dengan sangat teliti, dan saran-saran atas pengobatan-pengobatanya. Dan masih banyak sejarawan dalam ilmu kedokteran selain kedua ilmuan Islam tersebut. Kunci rahasia tentang mengapa umat Islam sampai pada tingkat prestasi yang demikian, ialah terinspirasi oleh Sabda Rasulullah Saw yang diriwatakan oleh Imam Ahmad yang berisi tentang anjuran atau perintah untuk berobat dengan alasan setiap penyakit yang diciptakan oleh Tuhan pasti ada obatnya.25 Menurut Ibnu Khaldun ilmu kedokteran adalah ilmu duniawi yang dapat dipelajari oleh siapa saja dan mungkin Ibnu Khaldun dalam kedokteran mengacu pada sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyah yang berjudul Thibb al-Nabawiy, dalam kitab ini ada petunjuk yang sangat konkrit, bukannya hanya teknik memelihara kesehatan saja akan tetapi memuat juga tentang bagaimana

23

Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Pendidikan Kedokteran, ( Jakarta: UIN Jakarta Press: 2004), hal. 251. 24 Walid Bin Rasyid as-Sa‟idan, Fikih Kedokteran, ( Yogyakarta: Pustaka Fahima 2007) ,hal.14. 25 Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Pendidikan Kedokteran, ( Jakarta: UIN Jakarta Press: 2004), hal. 253.

57

caranya menghindari dan menyembuhkan penyakit dan petunjuk yang sekiranya bisa disebut dengan etika kedokteran.26 Ibn Qoyyim menjelaskan adanya 20 perkara yang harus diperhatikan oleh dokter ahli dan profesional dalam bidang kedokteran yaitu: 27 1) Memperhatikan jenis penyakit yang diderita seseorang 2) Memperhatikan sebab terjadinya penyakit tersebut 3) Memperhatikan apakah pasien kuat atau tidak dalam melawan penyakitnya 4) Mengetahui kondisi badan si pasien 5) Mengetahui kondisi yng terjadi secara tidak alami 6) Mengetahui umur pasien 7) Mengetahui kebiasaan pasien 8) Mengetahui musim penyakit tahunan 9) Mengetahui negri asal pasien dan letak geografisnya 10) Mengetahui keadaan udara waktu sakit 11) Meneliti obat yang dapat melawan penyakit 12) Meneliti kekuatan obat, dan membandingkan dengan kekuatan pasien 13) Memiliki tujuan bukan hanya dalam menyembuhkan pasien tetapi juga mencegah agar tidak lebih menyulitkan pasien 14) Memulai pengobatan dari yang termudah sampai pada yang tersulit 15) Jika seorang dokter tersebut tidak mampu untuk mengobati atau penyakit tersebut belum ada obatnya, maka dokter harus berkata jujur 26

Ibid., h. 289. Abuddin Nata, Persepktik Islam Tentang Pendidikan Kedokteran, ( Jakarta: UIN Jakarta Press: 2004), hal. 290-293. 27

58

kepada pasien atau keluarganya tentang kemampuanya yang misal hanya bisa meredakan, dan tidak bisa tuntas mengobati 16) Seorang dokter juga jangan tergesa-gesa dalam mencampurkan obat dengan obat lain atau menghabiskan semuanya untuk pasien 17) Seorang dokter haruslah memiliki keahlian dalam bidang penyakit hati, ruh dan obat-obatanya karena semua itu adalah akar untuk pengobatan badan 18) Bersikap baik serta lemah lembut pada pasien teruntuk pada pasien yang masih anak kecil 19) Seorang dokter haruslah memberikan jenis-jenis obat yang bersifat alamiah dan ilahiah. 20) Seorang dokter haruslah berusaha untuk memberikan pengobatan yang berdasarkan enam hal, memelihara kesehatan, menghilangkan penyakit, mengembalikan kesehatan yang hilang, menghilangkan bahaya yang lebih kecil dari dua kebaikan untuk memperoleh yang satunya lagi yang mana lebih besar kebaikanya, inilah enam prinsip sebagai etik kedokteran. Prinsip yang cukup menarik di sini, Ibnu Qoyyim dalam memaparkan etika kedokteran didasari dengan petunjuk Nabi Saw tentang tanggung jawab seorang dokter yang mengobati penyakit manusia dalam keadaan tidak mengetahui ilmu kedokteran. Dalam kaitan ini Ia mengutip sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah:

59

Artinya:” barang siapa yang berpraktik kedokteran padahal ia tidak mempelajari ilmu kedokteran sebelumnya maka ia bertanggung jawab atas resiko yang diderita pasienya.28 Hadis inipun menunjukan bahwa dokter yang bukan ahlinya harus bertanggung jawab atas hasil pengobatan yang dilakukannya, Ibnu Rusyd mengatakan “ tidak ada perbedaan para ulama jika yang menjadi dokter itu adalah bukan orang yang ahli dibidang kedokteran, maka ia bertanggung jawab atas tindakannya, sebab ia adalah seseorang yang telah melanggar batas.29 Para ulama sepakat bahwa jika seorang dokter terbukti bersalah, maka ia harus membayar diyat, karena disamakan dengan berbuat kejahatan secara tidak benar. Akan tetapi dari Malik mengatakan bahwa seorang dokter tidak wajib membayar diyat atau ganti rugi apapun, dengan syarat seorang dokter tersebut adalah orang ahli di bidang kedokteran.30 Dalam kaidah lain menjelaskan pula tentang pertanggung jawaban seorang dokter yaitu dalam kaidah:31

Yang artinya: “ kebolehan yang bersifat syar’i menggugurkan jaminan” Dalam kaidah ini yang dimaksud dalam kebolehan adalah izin secara mutlak. Sedangkan makna dhimman adalah bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang di derita orang lain. Pada dasarnya seseorang tidak bisa dihukum secara syari‟at asalkan dia tidak terlalu gegabah dalam kesalahan yang disebabkan oleh 28

Abuddin Nata, Persepktik Islam Tentang Pendidikan Kedokteran, ( Jakarta: UIN Jakarta Press: 2004), hal. 293. 29 Walid Bin Rasyid as-Sa‟idan, Fikih Kedokteran, ( Yogyakarta: Pustaka Fahima 2007) ,hal.124. 30 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, ( Jakarta; Pustaka Azzam, 2007), hal. 846. 31 Walid Bin Rasyid as-Sa‟idan, Fikih Kedokteran, ( Yogyakarta: Pustaka Fahima 2007) ,hal.122.

60

perbuatan yang secara syari‟at boleh ia kerjakan, tentunya dengan syarat bahwa dalam melakukan pekerjaanya ia tidak gegabah.32 Salah satu permasalahan dalam kaidah ini adalah kerugian yang sebabkan oleh kesalahan dokter yang mempunyai keahlian dan kredibel yang dilakukan tanpa adanya kecerobohana tidak ditanggung sama sekali oleh dokter tersebut, sebab agama dan pasien telah mengizinkan untuk melakukan operasi atau upaya penyembuhan tersebut. Karena agama sudah memperbolehkan maka tidak ada garansi yang harus dipertanggung jawabkan oleh dokter tersebut atas kerugian yang terjadi bukan karena kecerobohonya.33 Dalam hukumpun terdapat alasan-alasan penghapusan pertanggung jawaban pidana begitu pula dalam hukum Islam atau disebut dengan pengecualian dalam tanggung jawab hukuman berdasarkan riwayat Imam Bukhari, Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Umar bin Khatta:” apakah engkau tahu bahwa tidaklah dicatat perbuatan baik atau buruk, dan tidak pula dituntut tanggung jawab atas apa yang dilakukan, karena hal berikut: 34 1. Orang yang gila sampai ia sadar 2. Anak-anak sampai dia mencapai usia puber, dan 3. Orang yang tidur sampai ia bangun Berdasarkan riwayat di atas, kita dapat mengetahui tanggung jawab hukum atau tindak pidana dalam syari‟at.

32

Ibid Ibid., h. 123. 34 Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syari‟at Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 33

15

61

Seorang anak tak akan dikenakan hukuman hadd karena kejahatan yang dilakukannya. Hakim hanya berhak menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan pada si anak agar membantu memperbaikinya dan guna tidak melakukan kesalahannya lagi di masa yang akan datang. Menurut Abu Zaid Al-Qayrawani seorang Ulama mazhab Maliki, tetap tak akan ada hukuman hadd bagi anak –anak kecil.35 Kalu seorang melakukan tindak pidana dalam keadaan sakit jiwa, maka dia tak akan dihukum. Imam Abu Yusuf berkata bahwa” hukuman hadd dapat dikenakan terhadap tertuduh setelah dia mengakuinya”. Tidur dianggap seperti mati kecil. Bila ada tindakan pidana yang dilakukan sewaktu dalam keadaan tidur. Kasus putra Umar, „Ubaid Allah, yang melakukan zina terhadap seorang wanita yang sedang tidur, disebutkan secara terperinci dalam bab tentang zina, Ubaid dihukum sedangkan si wanita dibebaskan.36 Seandainya suatu kejahatan dilakukan dalam keadaan dipaksa, tak akan ada tuntutan hukum atas hal tersebut asalkan terbukti benarnya, sesuai dengan sebuah hadist yang menyatakan bahwa Nabi Saw telah bersabda : “Ummatku akan dimaafkan atas kejahatan yang dilakukan dalam keadaan dipaksa, keliru, atau karena lupa,”.37 Dalam ensiklopedi Hukum Pidana Islam dijelaskan pula tentang kekeliruan dokter, yaitu apabila dokter tersalah dalam praktiknya, dia tidak bertanggung jawab atas kesalahannya kecuali kesalahan yang sangat fatal, kesalahan fatal

35

Ibid., h.16 . Ibid 37 . Ibid., h. 17 36

62

disini adalah kesalahan yang tidak diakui dan bertentangan dengan dasar-dasar ilmu kedokteran serta tidak diakui oleh pakar ilmu kedokteran.38 Para fuqoha mencontohkan kesalahan yang tidak fatal yaitu kasus seorang bayi yang jatuh dari atap rumah sehingga kepalanya mengeluarkan darah. Mayoritas ahli bedah mengatakan: jika kalian membedah kepala si bayi, maka ia akan mati”, tetapi seorang ahli lain berkata” jika bayi tidak dibedah hari ini ia akan mati”. Saya akan membedah dan menyembuhkannya”. Seorang dokter tersebut lantas membedahnya, setelah sehari dua haripun akhirnya sibayi meninggal. Setelah salah satu ulama fikih kontemporor ditanya tentang perkara ini, ia berfatwa bahwa selama membedahan itu dilakukan dengan izin dan selama pembedahan dilakukan seperti biasa sesuai prosedur, si dokter tidak bertanggung jawab baik secara pidana atau perdata. Si ulama kembali bertanya, “apabila dokter bertanya bila bayi mati, apakah aku harus bertanggung jawab?” ia menjawab” dia tidak bertangung jawab karena pertanggung jawaban dokter disebakan oleh kesalahannya yang fatal, bukan karena perjanjianya atas keberhasilan operasi.39

B.

Putusan PTUN No 121/G/2013/PTUN Jakarta Kasus tindak pidana kelalaian dokter dalam operasi Caesar di skrispsi ini

diambil dari putusan No 121/G/2013/Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Putusan atas Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG. Yang tejadi pada tahun 2011 di RS MMC, dalam kasus ini MKDKI memutus dr Tamtam dengan dicabut STR (Surat tanda registrasi) selama 9 bulan tidak boleh melakukan praktik 38 39

Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, jilid II, hal. 185. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, jilid II, hal 185.

63

karena terbukti melakukan kelalaian dalam operasi, tidak puas dengan jawaban itu dr Tamtam mengadukan MKDKI ke PTUN, hingga putusan PTUN memutuskan MKDKI Dan KKI untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa: Surat keputusan konsil kedokteran Indonesia No 19/ KKI/Kep/ VI/ 2013 tgl 26 Juni 2013 tentang pelaksanaan keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas dr Tamtam.

1.

Kronologi Kasus Pada tanggal

20 April 2011 Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG

(Penggugat) serta dokter-dokter lainya telah sepakat dengan pasien yang bernama Santy Mulyasari beserta suami akan melakukan persalinan seksio sesaria dalam usia kandungan 38 minggu.40Awalnya Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) bertemu dengan pasien Santy Mulyasari pada tahun 2009 di RS Asry dan Ketika itu dr Tamtam Otamar Samsudin membantu Santy dalam menjalani persalinan anak ke -3 nya dengan proses seksio sesaria juga, dan dilihat dari riwayat terakhir Santy Mulyasari melahirkan anak ke 1 sampai ke 4 dengan Proses Seksio Sesaria.41 Pada tahun 2010 Santi datang lagi pada Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) dengan keadaan yang sedang hamil anak ke-4nya, ketika itu Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) sudah menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kehamilan ke-4nya dan juga sudah memaparkan rencana-rencana persalinan anak-ke 4 Santi Mulyasari dengan persalinan seksio 40 41

Lih Putusan PTUN Nomor: 121/ G/ 2013/PTUN –JKT,hal. 12. Lih Putusan PTUN Nomor: 121/ G/ 2013/PTUN –JKT, hal. 13.

64

sesaria, dan ketika itu Santy beserta suami Henry Kurniawan (Tergugat Intervensi), dan Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) sudah menyetujui rencana persalinan seksio tersebut, pada waktu itu Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) sudah menjelaskan bagaimana resiko persalinan anak ke-3 dan atau anak ke-4 yang sama antara lain pendarahan dan nyeri karena pada waktu persalinan anak ke-3nya Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) jugalah yang menangani persalinan dan sekaligus menjadi dokternya.42 Selama kehamilan Santy Mulyasari melakukan kontrol di RS Asri RS Sam Marie, dan dilanjutkan ke RS MMC sebanyak 3 kali, dan dalam riwayat kehamilan yang ke- 4nya ini Santy Mulyasari jatuh dari motor 2 minggu sebelum kelahiran tetapi sesuai dengan pemeriksaan kondisi ibu dan bayi dalam keadaan baik.43 Pada tanggal 21 April 2011 sesuai dengan kesepakatan Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) dan Santy Mulyasari akan melakukan Seksio Sesaria dan tubektomi dalam usia kehamilan 38 minggu, sebelum operasi dilakukan Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) dengan Team dokter lainya sudah melakukan persiapan seperti melakukan tes laboratorium, dan hasil pemeriksaan menunjukan: Hb, 9,1 g/dl, Ht: 28,8%, Leukosit: 6.970/µL, Eritrosit 3,71.106/µL; Trombosit: 205,103 µL: Bleeding Time : 2 menit 30 detik, Clotting time; 13 menit 0 menit, APTT: 32,2 detik (kontol 35,5 detik): Fibrinogen: 416 mg/dl, D-Dimer: 300 mg/ml, SGOT 12 U/L, SPGT:6 U/L, Ureum: 11 mg/dl, Kreatinin 0,49 mg/dl, Glukosa Sewaktu: 84 mg/dl. Glukosa 42

Lih Putusan PTUN Nomor: 121/ G/ 2013/PTUN –JKT, hal.14. Ibid., h.14.

43

65

Urine: Negatif, dan melakukan pemeriksaan STG dan EKG, yang mana hasilnya nomal,44 kemudian memberi penjelasan tentang resiko serta meminta persetujuan tertulis kepada pasien/suami Henry Kurniawan ( Tergugat Intervensi) sebelum dilakukanya operasi,45dalam keterangan dokter, Santy Mulyasari meninggal karena emboli air ketuban pada persalinan anak ke-4nya pada Tanggal 21-42011.46 Sekitar bulan Mei 2011 keluarga pasien ( dalam hal ini suaminya yang bernama Henry Kurniawa ( Tergugat Intervensi) ) merasa tidak puas, bahwa tindakan atas pertolongan akan persalinan anak ke 4-nya dengan cara seksio sesarea dan Tubektomi terhadap istinya (Santri Mulyasari) dikatakan sebagai tindakan malpraktik dan mengadukan hal ini ke MKDKI, dengan membuat laporan ada kesalahan prosedur oleh Tamtam Otamar Samsudin,Dr, SPOG (Penggugat).47 Berdasarkan pengaduan tersebut pada tanggal 14 Maret 2012 Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) diperiksa dan dimintai keterangannya satu kali oleh MKDKI (Tergugat-II),48 hasil penelusuran MKDKI ( Tegugat-II) memutus Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) dinyatakan bersalah dengan sanksi disipilin di cabut STR( surat tanda registrasi) atau dokter tersebut dinyatakan tidak diizinkan praktik selama 9 bulan, keputusan konsil kedokteran Indonesia (Tergugat I) No 19/ KKI/Kep/ VI/ 2013 tentang Pelaksaan Keputusan MKDKI( Tergugat-II) tgl 26 Juni 2013 atas pengaduan Nomor 09/ 44

Ibid., h.14. Ibid., h.15. 46 Ibid., h.19. 47 Ibid., h.15. 48 Ibid., h.15. 45

66

p/MKDKI/V/2011 tentang dugaan pelanggaran disiplin kedokteran tgl 5 Ju n ni 2013 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh MKDKI (Tergugat -II).49

2.

Gugatan Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG, Terhadap MKDKI dan KKI di PTUN Yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan

Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/ VI/2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Displin Terhadap Saudara TamTam Otamar Samsudin, dr, tanggal 26

Juni

Sp.OG,

2013 (ObyekSurat Keputusan Majelis Kehormatan Displin

Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 (Obyek Sengketa II) yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Tergugat – II.50 Terbitnya Obyek Sengekta-II tersebut, berawal dengan adanya keberatan dari Penggugat Terhadap Surat Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 4 April 2013. 51 Dalam

proses

pemeriksaan

oleh

MKDKI (Tergugat-II) terhadap

Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) terjadi ketidak seimbangan dan mengandung hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi ketika persalinan di Rumah Sakit MMC, yang mana Tamtam Otamar Samsudin, Dr, 49

Ibid., h. 5. Ibid., h. 5. 51 Ibid., h. 6. 50

67

SPOG (Penggugat) sudah menjelaskan secara medis dan telah terekam didalam dokumen-dokumen medik yang ada, bahwasanya Penggugat sebenarnya tidak melakukan malpraktek dan selain itu Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) juga sudah meminta kepada MKDKI (tergugat II) didalam keberatan yang dibuat oleh Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) secara tertulis agar saksi ahli / saksi yang betul-betul ahli dibidang Obsetri dan Ginekologi dihadirkan ke persidangan sebagai second opini ataupun sebagai novum baru untuk memperjelas bahwasanya Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) tidak melakukan malpraktek atau salah dalam prosedur medik, namun ternyata tidak dipertimbangkan.52 Dan ternyata MKDKI (tergugat II) tidak melakukan sidang pemeriksaan terhadap nota keberatan yang diajukan Penggugat seperti diamanatkan. Kemudian sewaktu pemeriksaan pertama di MKDKI terhadap Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu diuraikan dan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:53 1) Ternyata MKDKI (tergugat II) tidak pernah memeriksa dan bahkan tidak mempertimbangkan alat bukti persetujuan tindakan medis tanggal 20-42011 yang menyebutkan “..dst...dst...Keluarga pasien...dst...dst.. Setuju untuk dilakukan tindakan

medis berupa SC + Sterilisasi-Histriktomi.”

Padahal di dalam alat bukti tersebut cukup jelas dan terang membuktikan bahwa Santi Mulyasari (Pasien) dan Henry Kurniawan (Tergugat 52 53

Ibid., h.16. Ibid., h. 17.

68

Intervensi) suami Pasien pada tanggal 20-4-2013 sehari sebelum dilakukan tindakan medis berupa SC ( Sectio Cesarea) + sterilisasi+ Histriktomi telah memberikan persetujuan kepada team dokter di Rs MMC. 2) MKDKI (Tergugat-II) juga tidak mempertimbangkan tentang bukti yang diberikan

oleh

Tamtam

Otamar

Samsudin

(Penggugat/dokter)

penanggung jawab pelayanan (DPJP) tanggal 21-4-2013, padahal jelas di dalam bukti tersebut, dengan cukup terang membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan dan telah memberi keterangan tentang temuan klinis, diagnosis kerja, terapi awal, tujuan terapi, potensi resiko, alternatif lain serta resikonya, prognosis penyakit, perluasan terapi, dan keterangan lain-lain. 3) Tergugat-II juga keliru mendata atau keliru membuat pertimbangan dalam mendiagnosa kerja atau laporan operasi yang dilaporkan Tamtam Otamar Samsudin (Penggugat) antara lain adalah: a) Surat Keterangan dokter yang menyatakan bahwa pasien (santy Mulyasari) meninggal dunia karena emboli air ketuban bukan disebabkan oleh hal-hal yang lain, namun keterangan dokter atau team dokter tersebut tidak dipertimbangkan oleh MKDKI (Tergugat-II) bahkan MKDKI (Tergugat-II) dalam mempertimbangkan dan memutuskan tidak didasarkan pada hasil otopsi dari pasien tetapi hanya berpendapat atau menyimpulkan dari pikirannya sendiri.

69

b) Surat Laporan operasi dan surat permintaan konsultasi antara lain menyebutkan bahwa : “Sebelum ditutup perut jumlah darah + cairan = + 2000 cc namun oleh Tergugat didalam pertimbangakan dan keputusannya dilebihlebihkan datanya serta dikatakan jumlah darah + cairan = + 6500 cc” padahal tidak ada data yang menyebutkan jumlah darah + cairan = sebesar + 6500cc”. c) Surat catatan dari dokter Anestesia yaitu dr. As‟at menyatakan bahwa penyebab kematian pasien karena emboli air ketuban. Dan menurut ilmu kedokteran pasien yang mengalami emboli air ketuban kecil kemungkinan bisa selamat. Dapat disimpulkan bahwa pasien meninggal dunia dalam pelaksanaan persalinan anak ke-4nya yang terjadi pada tanggal 21-4-2011 disebabkan karena emboli air ketuban, bukan karena penyebab lain apalagi menyalahkan tim dokter atau Tamtam Otamar Samsudin (Penggugat). d) Dinyatakan oleh MKDKI (Tergugat-II) didalam pertimbangannya “bahwa Pasien usia 38 tahun dengan riwayat operasi seksio tiga kali dengan kadar Hb 9,1 g/dL merupakan kasus yang beresiko tinggi, seharusnya pada kehamilan ke empat yang direncanakan dilakukan seksio sesaria, harus dipersiapkan dengan baik itu salah satunya dengan meningkatkan kadar Hb terlebih dahulu sampai minimal 12 g/dL dan menyiapkan darah”

54

Ibid., h.19.

54

Padahal menurut Persatuan Obstetri

70

dan Ginekologi Indonesia (POGI)

menyebutkan

tidak

ada

ketentuan atau aturan yang menentukan bahwa “ jika melakukan tindakan operasi caesar terhadap pasien, kadar Hbnya harus 12 g/ dL atau kalau didaerah kadar Hb boleh 10g/dL atau harus diatas Hb 9,1 g/dL dan tidak pernah menentukan harus menyiapkan darah terlebih dahulu. Jadi atas dasar pertimbangan Tergugat-II (MKDKI) terlihat jelas

tidak

benar,

sewenang-wenang

pertimbangannya tanpa didasar disiplin

serta

ilmu

pertimbangan-

kedokteran

yang

berlaku.55 e) Kemudian

MKDKI

(Tergugat

II)

dalam

pertimbangannya

menyatakan harus ada asisten pendamping didalam pelaksanaan operasi persalinan yang beresiko tinggi” Menurut Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), tidak

ada ketentuan yang

mengharuskan ada asisten pendamping bagi setiap pelaksanaan operasi persalinan yang beresiko tinggi. 56 f) Selain itu didalam terbitnya Obyek Sengketa-II diawali dengan terbitnya suatu keputusan Majelis Pemeriksaan Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang tidak layak atau tidak merujuk pada Undang-Undang serta tidak merujuk pada isi ketentuan Pasal 55 ayat(2)Pasal 57, Pasal 58, Peraturan KKI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gig yang mengamanatkan 55 56

Ibid., h.20. Ibid., h.21.

71

bahwa setiap keputusan dari hasil suatu pemeriksaan wajib dilakukan secara terbuka. Dengan kata lain keputusan Majelis Pemeriksaan Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan

Nomor

09/P/MKDKI/V/2011,

tentang

Dugaan

Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 4 April 2013 yang kemudian dijadikan dasar oleh Tergugat-II didalam menerbitkan objek sengketa II ternyata dilakukan di dalam sidang tertutup serta tidak merujuk pada prinsip prinsip hukum acara yang berlaku.57 g) MKDKI (Tergugar II) dalam membrikan pertimbangan, memberi putusan dan menerbitkan objek sengketa II, terhadap Tamtam Otamar Samsudin Dr, SPOG hanya didasarkan pada pendapat sepihak tanpa merujuk pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, tantang Tata Cara Penanganan Kasus “Dugaan Pelanggaran Disipilin Dokter dan Dokter Gigi yang menyebutkan: Dalam hal teradu mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat (1) MPD harus melakukan sidang pemeriksaan disiplin terhadap keberatan tersebut”58 Adapun faktanya MKDKI (Tergugat II) mengabaikan atau tidak melakukan sidang pemeriksaan disiplin terhadap nota keberatan yang telah diajukan oleh Tamtam Otamar Samsudin (penggugat). Dan Objek sengketa II yang langsung memberikan sanksi berupa rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 9 bulan tanpa pemberian sanksi alternatif berupa 57 58

Ibid.,h.22. Ibid.,h.22.

72

peringatan tertulis atau sanksi dengan mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi Pendidikan Kedokteran sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 69 ayat (1), (2),(3) Undang-undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran merupakan keputusan yang tidak mendidik. Serta tidak layak dan tidak patut putusanya untuk dipertahankan.59 Atas dasar penjelasan dan uraian diatas, terlihatlah akibat dari tindakan MKDKI (tergugat II) yang bertentangan dengan PerundangUndangan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian yang luar biasa terhadap Tamtam Otmar Samsudin, Dr, SPOG (penggugat) yakni antara lain:60 i.

Penggugat tidak bisa berpraktek dan membantu masyarakat atau pasien-pasien terutama bagi pasien yang mengikuti program bayi tabung

ii.

Nama baik Penggugat jadi tercemar akibat pengaduan dan pemeriksaan yang tidak benar serta tida sesuai dengan Konsil Kedokteran Indonesia No 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi tanggal 2 April 2011 jo. Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

h) Bahwa, demikian pula penerbitan Obyek Sengketa-I pada point Ke enam yang menyebutkan “ Konsil Kedokteran Indonesia melalui Divisi 59 60

Ibid.,h.24. Ibid., h. 25.

73

Pembinaan Konsil Kedokteran bersama Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Selatan, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Jakarta Selatan, melakukan pembinaan kepada Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG, dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik paling sedikit 1(satu) kali”61 Merupakan penerbitan Surat Keputusan Tergugat-I yang tidak layak, tidak patut, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena ternyata Obyek Sengketa-I pada point ke enam berlebihan dan tidak ada dasar rekomendasinya sebagaimana diamanatkan didalam Surat Keputusan Tergugat-II tanggal 5 Juni 2013, oleh karena itu Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang berupa Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II wajib atau harus dinyatakan batal atau tidak sah.62 3.

Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, pengadilan tata usaha menerbitkan amar putusan sebagai berikut: ME N GA DI L I:

Dalam Pokok Perkara : i.

Mengabulkan Gugatan (Penggugat) TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, Dr, SPOG. Seluruhnya

61 62

Ibid., h. 25. Ibid., h. 25.

74

ii.

Menyatakan batal dan mewajibkan tergugat

untuk

mencabut

Surat

Keputusan Tata Usaha Negara berupa : 1) Surat

Keputusan

Konsil

Kedokteran

Indonesia

Nomor :

19/KKI/KEP/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. 2) Surat

Keputusan

Majelis

Kehormatan

Disiplin

Kedokteran

Indonesia atas pengaduan Nomor : 09 / P / MKDKI / V / 2011 tentang Gugatan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 iii.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: 1) Surat

Keputusan

Konsil

Kedokteran

Indonesia

Nomor

:

19/

KKI/KEP/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia 2) Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor : 09 /P/MKDKI/V/ 2011 tentang Gugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 iv.

Menghukum KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI) (Tergugat I), MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI) (Tergugat II) dan HENRY KURNIAWAN (Tergugat II Intervensi) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 199. 000,- (Seratus sembilan puluh ribu rupiah).

BAB IV ANALISA PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 121/G/2013

A.

Analisa Menurut Hukum Positif Pada kasus yang terjadi di RS MMC (Metropolitan Medical Center)

Kuningan, Jakarta Selatan, yakni dengan terdakwa I Ketua Konsil Kedokteran (KKI), terdakwa II Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), tergugat II Intervensi Henry Kurniawan, majelis hakim pengadilan Tata Usaha Negara memutus dengan mewajibkan tergugat untuk mencabut surat Tata Usaha Negara yang berupa surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor; 19/KKI/KEP/VI/2013, dan surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor: 09/P/MKDKI/V/2011 tentang Gugatan Pelanggaran Disiplin Kedokteran dan menghukum tergugat dengan membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 199.000.1 Sesuai dengan Undang –Undang No 51 Tahun 2009 mengatur bahwa” keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata”.2 Dengan memutus dan mewajibkan tergugat untuk mencabut surat Tata Usaha 1 2

Lih Putusan PTUN No. 121/G/2013/PTUN-JKT, hal. 31. Undang-Undang No 51 Tahun 2009.

75

76

Negara yang berupa surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor; 19/KKI/KEP/VI/2013, dan surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor: 09/ P/MKDKI/V/2011dengan pertimbangan bahwa pasal 33 Perkonsil Nomor: 2 Tahun 2011 diamanatkan bahwa pemanggilan untuk menghadiri sidang pemeriksaan disiplin terhadap teradu, pengadu, saksi dan saksi ahli dilakukan secara tertulis dan hal ini telah dilakukan oleh tergugat sesuai bukti yang diberikan, dan keputusan MKDKI menyatakan bahwa teradu terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang No 29 Tahun 2004 dengan dicabutnya surat tanda registrasinya selama 9 bulan, dan terhadap sanksi disiplin tersebut penggugat sesuai dengan pasal 55 ayat (1) PERKONSIL No 2 Tahun 2011 telah mengadukan keberatan kepada ketua MKDKI yang diterima tanggal 7 Mei 2013,

sesuai

dengan keberatan tersebut MKDKI memutus MPD untuk melakukan persidangan tanggal 29 Mei 2013, namun MPD

tidak memanggil dr Tamtam Otamar

Samsudin, Sp, Og, Henry Kurniawan saksi, juga saksi ahli yang dianggap perlu dalam mengambil keputusan apakah keberatan dari dr Tamtam bisa diterima atau tidak.3 Bahwa karena langkah pemanggilan tidak pernah dilakukan oleh MPD dan juga tidak ditemukan dalam bukti surat yang diajukan oleh para pihak, maka keputusan yang diambil MPD yang menjadi cikal bakal keluarnya Objek sengketa I, dan sengketa II, menjadi cacat yuridis karena tidak dilakukan secara cermat, dan

3

Lih Putusan PTUN No. 121/G/2013/PTUN-JKT,hal. 127.

77

menjadi cacat prosedur dalam penerbitannya, Maka harus dinyatakan batal serta dicabut.4 Dalam asas hukum pidana, setiap orang dianggap mengetahui akan peraturan-peraturan yang berlaku, maka karena itu tidak bisa seseorang bila mana melakukan suatu tindakan pidana ia menyatakan alasan ketidak tahuan akan aturan dan ancaman pidana yang diatur oleh negara. Telah disinggung dalam bab sebelumnya bahwa seseorang bisa diberikan sanksi jika ia bersalah, dan keselahannya itu bisa terjadi karena unsur kesengajaan atau unsur kelalaian, kelalaian yang mana diatur oleh pasal 359 KUHPid yang menyatakan: “Barang siapa karena kealpaanya menyebabkan matinya orang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, kurungan paling lama satu tahun.” Dan ketentuan tentang kelalaian yang menyebabkan orang luka berat diatur dalam Pasal 360 yang berbunyi: 1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. 2) Barang siapa karena kesalahannya ( kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana kurungan paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. 5 Pasal 361 berbunyi: 4 5

Ibid.,h. 128. Andi Hamzah, KUHP Dan KUHAP,(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 139.

78

“Jika kejahatan yang diterangkan dalam Bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan”. Dan dalam syarat kelalaian menurut Van hameel ada 2:6 1) Tidak adanya penduga-duga yang diperlukan 2) Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan Dan dalam membuktikan seorang dokter bersalah atau tidak bukan hal yang mudah untuk dibuktikan, tingkat kesulitannya antara lain dalam pengidentifikasi adanya kemungkinan terjadinya tindak pidana dalam praktik kedokteran, hanya bisa dibuktikan oleh pihak dokter yang mempunyai pengetahuan tentang itu. 7 Kemudian menurut H.B Vos, unsur-unsur yang dilepaskan satu sama lain untuk membentuk kealpaan (culpa) yaitu: 1) Pelaku dapat menduga (Voorzienbaarheid) akan akibat yang akan terjadi 2) Pelaku berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatnya, padahal pandangan itu kemudian ternyata benar terjadi 3) Pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang timbul karena perbuatannya. 4) Pembuat

tidak

berhati-hati

(

onvoorzichtigheid),

ukuran

untuk

menentukan apakah seseorang berhati-hati atau tidak, yang jadi tolak ukur bukanlah orang pada umumnya tapi orang dari lingkungan

6

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,( jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 106. Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran( Jakarta: Djamabatan,2005), hal. 119. 7

79

terdakwa, jadi perlulah diperhatikan antara lain dari pekerjaan atau keahliannya.8 Dalam hal ini dr Tamtam Otamar Samsudin diduga melakukan malpraktik kedokteran dalam penanganan Santi Mulyasari pada proses operasi caesar anak ke 4 nya. Sehingga menimbulkan akibat hukum yang di proses oleh MKDKI, dan MKDKI memutus bersalah kepada dr.Tamtam Otamar Samsudin dengan ditetapkannya pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama 9 bulan tidak bisa melakukan praktik. MKDKI di dalam pertimbangannya atas pengaduan No.09/P/MKDKI/ V/2011 tentang dugaan pelanggaran disiplin kedokteran, tanggal 5 juni 2013, bahwa: 1) Pasien usia 38 Tahun dengan riwayat operasi seksio tiga kali dengan kadar Hb 9,1 g/dLmerupakan kasus resiko tinggi seharusnya pada kehamilan ke empat yang dilakukan dengan seksio sesarea dipersiapkan secara baik dengan meningkatkan kadar Hb terlebih dahulu sampai minimal 12 g/dl 2) Harus ada asisten pendamping dalam setiap pelaksanaan operasi persalinan yang beresiko tinggi 3) Jika tindakan operasi seksio harus segera sedangkan Hbnya 9,1 g/dl maka harus siap darah.9 Terhadap pertimbangan ini, dalam catatan dari dokter anestesia dr, As’at menyebutkan, penyebab kematian pasien santi Mulyasari adalah karena emboli air ketuban dan menurut ilmu kedokteran pasien yang mengalami emboli air ketuban 8

Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)ha.129. 9 Lih Putusan PTUN No. 121/G/2013/PTUN-JKT,hal. 19-21.

80

kecil kemungkinannya untuk bisa diselamatkan. Maka disini jelaslah pasien meninggal karena emboli air ketuban bukan karena hal lain seperti malpraktik kedokteran.10 Dan pihak Penggugat mengajukan satu orang saksi dibawah sumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sesuai dengan keahlianya dimuka persidangan, yaitu: Prof, dr, Nugrogo Kamponono, Sp. OG.(K), FICS bahwa saksi ahli ini adalah dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi serta Konsultan Onkologi menyatakan, bahwa emboli air ketuban adalah suatu peristiwa masuknya air ketuban kedalam sirkulasi pembuluh darah melalui sinus vena arteri sehingga menyebabkan terjadinya tekanan darah naik, pembuluh darah menjadi rusak dan menyebabkan kegagalan jantung kanan, hal ini ditandai dengan terganggunya faktor pembekuan darah sehingga menimbulkan pendarahan hebat, dan menyebabkan pasien shock.11 Bahwa setiap ibu hamil pasti ada resiko terjadinya emboli air ketuban, kejadian ini terjadi sangat fatal dan mendadak serta sulit sekali untuk disembuhkan, dampak yang terjadi dari emboli air ketuban adalah jantung tidak memperoleh oksigen dan sistem pembuluh darah menjadi rusak dan darah tidak bisa dihentikan, kasus inipun jarang terjadi perbandinganya 1: 80.000.12 Dengan demikian dapat diketahui bahwa penyebab emboli air ketuban adalah peristiwa masuknya air ketuban kedalam sirkulasi pembuluh darah melalui sinus vena arteri sehingga menyebabkan terjadinya tekanan darah naik, pembuluh 10

. Ibid.,h. 19. . Ibid.,h. 104. 12 . Ibid., h. 105. 11

81

darah menjadi rusak dan menyebabkan kegagalan jantung kanan, ditandai dengan terganggunya faktor pembekuan darah sehingga menimbulkan pendarahan hebat, dan penyebabkan pasien shock dan berakhir pada kematian korban tidak dapat dikatakan akibat dari kelalaian penggugat, berdasarkan keterangan ahli yang mengatakan emboli air ketuban terjadi mendadak dan sangat fatal tidak bisa di prediksi sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa penggugat dr Tamtam Otamar Samsudin dari aspek kedokteran, ia tidak dapat dikatakan berlaku lalai, karena apa yang terjadi pada pasien disebabkan karena emboli air ketuban dan bukan karena kelalaian dari perbuatan penggugat. Tapi dari resiko yang dialami oleh korban yang tidak dapat diduga sebelumnya karena emboli air ketuban terjadi sangat mendadak dan sangat fatal, seperti yang sudah dikemukakan oleh ahli. Dari segi hukum, penggugat tidak dapat dikatakan berlaku lalai, karena penggugat sudah SOP dan tidak melakukan hal-hal lain dari apa yang seharusnya dilakukan apalagi melakukan kelalaian. Dari uraian di atas, Penulis mencoba untuk menganalisa dari aspek dan unsur-unsur kelalaian dalam hukum positif terhadap kasus yang terjadi di RS. MMC Kuningan Jak-Sel ini. Dalam perspektif hukum positif ini, Penulis berkesimpulan bahwa penggugat tidak dapat dikenakan sanksi tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain pasal 359 KUHPid dan tidak bisa diberikan sanksi disiplin sesuai dengan Undang-Undang No 29 Tahun 2004 pasal 29 bahwa bagi dokter yang melakukan pelanggaran etika bisa ditetapkan

82

sanksi disipilin oleh MKDKI ( Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) yang berupa: 1) Pemberian peringatan tertulis 2) Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik dan atau 3) Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.13 Hal itu disebabkan bahwa penggugat tidak berlaku lalai dan sudah sesuai dengan prosedur dan korban meninggal karena emboli air ketuban bukan karena kelalaian penggugat. Jadi putusan MKDKI dengan menetapkan sanksi disiplin dengan dicabutnya Surat Tanda Registrasi adalah tidak tepat. B.

Analisa Menurut Hukum Islam Dalam menganalisa menurut hukum Islam penulis memfokuskan pada

putusan MKDKI yang menyatakan bahwa penggugat terbukti melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kematian orang lain dalam operasi caesar dengan diputuskan pencabutan surat tanda regitrasi selama 9 bulan putusan No 19/KKI/KEP/VI/2013, sehingga dapat diketahui bahwa penggugat melakukan pembunuhan karena kelalaian ( qatl al-khata’). Menurut mayoritas ulama yakni ulama Syafi’iyyah dan Hanabillah, Pembunuhan karena kesalahan ada tiga macam pembagian yaitu: 1) Bila si pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa maksud melakukan suatu kejahatan, akan tetapi mengakibatkan 13

Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran .

83

meninggalnya seseorang, kesalahan seperti ini adalah salah dalam perbuatan. 2) Bila sipelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang disangkanya boleh dibunuh, ternyata setelah dibunuh orang tersebut tidak boleh dibunuh, 3) Bila si pelaku tidak bermaksud membunuhnya tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian seseorang. 14 Dilihat dalam unsur pembunuhan tersalah di atas, maka pada dasarnya perbuatan tersebut berasal dari pelaku, yang mana menimbulkan suatu kesalahan yang berupa kelalaian yang pada akhirnya berdampak negatif yakni kematian seseorang. Pada putusan Nomor No 19/KKI/KEP/VI/2013, MKDKI memutuskan untuk mecabut Surat Tanda Registrasi kepada penggugat selama 9 bulan tidak boleh melakukan praktek dengan pertimbangan sebagi berikut: 1) Pasien usia 38 Tahun dengan riwayat operasi seksio tiga kali dengan kadar Hb 9,1 g/dLmerupakan kasus resiko tinggi seharusnya pada kehamilan ke empat yang dilakukan dengan seksio sesarea dipersiapkan secara baik dengan meningkatkan kadar Hb terlebih dahulu sampai minimal 12 g/dl 2) Harus ada asisten pendamping dalam setiap pelaksanaan operasi persalinan yang beresiko tinggi 3) Jika tindakan operasi seksio harus segera sedangkan Hbnya 9,1 g/dl maka harus siap darah.15 14

A. Djazuli, Fiqh Jinayah(Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,( Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1997). Hal 123.

84

Untuk mengetahui apakah terjadi kelalaian dari para terdakwa, perlu diuraikan unsur-unsur pembunuhan karena kelalaian dalam hukum Islam, yakni sebagaimana diketahui ada tiga bagian: 1) Adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian korban 2) Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan (kelalaian) pelaku 3) Kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku.16 Akan tetapi di sini kematian korban ternyata disebabkan oleh emboli air ketuban yang mana sudah dikemukakan oleh: Prof, dr, Nugrogo Kamponono, Sp. OG.(K), FICS bahwa saksi ahli ini adalah dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi serta Konsultan Onkologi menyatakan bahwa emboli air ketuban adalah suatu peristiwa masuknya air ketuban kedalam sirkulasi pembuluh darah melalui sinus vena arteri sehingga menyebabkan terjadinya tekanan darah naik, pembuluh darah menjadi rusak dan menyebabkan kegagalan jantung kanan, hal ini ditandai dengan terganggunya faktor pembekuan darah sehingga menimbulkan pendarahan hebat, dan penyebabkan pasien shock. Bahwa setiap ibu hamil pasti ada resiko terjadinya emboli air ketuban, kejadian ini terjadi sangat fatal dan mendadak serta sulit sekali untuk disembuhkan, dampak yang terjadi dari emboli air ketuban adalah jantung tidak memperoleh oksigen dan sistem pembuluh darah menjadi rusak dan darah tidak bisa dihentikan, kasus inipun jarang terjadi perbandinganya 1: 80.000.17 Dokter

15 16

Lih Putusan PTUN No. 121/G/2013/PTUN-JKT,hal. 19-21. Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika,2005), hal. 142-

143. 17

Lih Putusan PTUN No. 121/G/2013/PTUN-JKT,hal. 105.

85

anestesia dr. As’at menyebutkan, penyebab kematian pasien Santi Mulyasari adalah karena emboli air ketuban dan menurut ilmu kedokteran pasien yang mengalami emboli air ketuban kecil kemungkinannya untuk bisa diselamatkan. Maka disini jelaslah pasien meninggal karena emboli air ketuban bukan karena hal lain seperti malpraktik kedokteran.

18

Prinsip yang cukup bersumber dari Ibnu Qoyyim yang memaparkan etika kedokteran didasari dengan petunjuk Nabi Muhammad Saw tentang tanggung jawab seorang dokter yang mengobati penyakit manusia dalam keadaan tidak mengetahui ilmu kedokteran. Dalam kaitan ini pasalnya mengutip sabda Rasulullah:

‫ن‬ ٌ ِ‫ك َف ُهىَ ضَام‬ َ ‫ل ذَا ِل‬ َ ‫ب َولَمْ َي ْعلَمْ ِمنْ ُه الطِبَ َق ْب‬ َ َ‫َمنْ َتطَّي‬ Yang artinya:” barang siapa yang berpraktik kedokteran padahal ia tidak mempelajari ilmu kedokteran sebelumnya maka ia bertanggung jawab atas resiko yang diderita pasienya.19 (H.R Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa’i) Hadits inipun menunjukan bahwa dokter yang bukan ahlinya harus bertanggung jawab atas hasil pengobatan yang dilakukannya. Sedang penggugat adalah dokter ahli dibidang Obstetri dan Ginekologi yang memiliki izin praktik sejak tahun 1996 yang terus diperpanjang sebagaimana ternyata dari SIP Dokter/Dokter Gigi di tiga rumah sakit. 20 Jadi penggugat sudah melakukan operasi caesar sesuai dengan prosedur kedokteran, sedang pembunuhan karena kelalaian dalam hukum Islam adalah karena perbuatan lalai yang dilakukan oleh pelaku sehingga menyebabkan orang

18

Lih Putusan PTUN No. 121/G/2013/PTUN-JKT,hal.19. Abuddin Nata, Persepktik Islam Tentang Pendidikan Kedokteran, ( Jakarta: UIN Jakarta Press: 2004), hal. 293. 20 Lih Putusan PTUN No. 121/G/2013/PTUN-JKT,hal.11. 19

86

lain meninggal akan tetapi dalam kasus ini korban meninggal dikarenakan emboli air ketuban yang bersifat mendadak dan fatal serta tidak bisa diprediksikan sebelumnya, bukan dari perbuatan yang diduga karena kelalaian penggugat. Dari penjelasan di atas, setelah dikaji secara mendalam penulis berkesimpulan bahwa penggugat tidak bisa dimasukkan dalam kategori pelaku pembunuhan tersalah karena tidak memenuhi unsur-unsur pembunuhan jenis ini dengan kapasitas penggugat sebagai dokter ahli dalam bidangnya. Selain itu, setelah diuji oleh saksi ahli, penyebab kematian pasien pun bukan karena kelalaian penggugat, melainkan adanya kasus medis lain yakni emboli air ketuban.

BAB V PENUTUP A.

Kesimpulan Berdasarkan uraian analisa yang penulis paparkan berkaitan dengan

kelalaian dokter dalam operasi caesar ditinjau dalam hukum positif dan hukum Islam (analisis putusan PTUN Nomor 121/G/2013/PTUN-Jakarta), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa dalam kondisi normal operasi caesar bisa dilaksanakan jika ada beberapa pertimbangan yang mengharuskan dilaksanakannya operasi caesar. Berikut beberapa pertimbangan dilaksanakannya operasi caesar: a) Janin dengan presentasi bokong b) Kehamilan kembar dan pada kehamilan ganda dengan jumlah janin lebih dari dua (misal 3 atau lebih) c) Kondisi medis ibu, preeklamsia, kencing manis (diabetes militus), herpes, penderita HIV/AIDS, penyakit jantung, penyakit paru kronik, atau tumor rahim (mioma) yang ukurannya besar atau menutupi jalan lahir, kista yang menghalangi turunnya janin d) Masalah pada janin, misalnya pada janin dengan oligohidramnion (cairan ketuban sedikit) atau janin dengan gangguan perkembangan. Selain itu, operasi caesar terkadang dilaksanakan dalam kondisi darurat, yakni jika operasi dilakukan ketika proses persalinan telah berlangsung, beberapa kondisinya sebagai berikut: a) Persalinan macet

87

88

b) Stres pada janin sehingga janin kekurangan oksigen. 2. Tinjauan tentang pengaturan dokter yang melakukan kelalaian dalam operasi caesar menurut hukum positif dan hukum Islam adalah sebagai berikut: a) Menurut hukum positif, culpa atau kelalaian adalah kurang kehati-hatian sehingga menimbulkan yang tidak sengaja terjadi. Kelalaian memiliki unsur dan syarat tertentu. Menurut Van Hamel menyebutkan 2 syarat kelalaian, pertama tidak adanya penduga-duga yang diperlukan dan kedua adalah tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan. Kelalaian dalam hukum positif bisa dikenakan hukuman sesuai dengan pasal 359, 360, 361 KUHP mengenai tindakan yang menyebabkan matinya atau luka-lukanya orang lain dan cacat karena kelalaiannya. Selain itu, bisa dikenakan sanksi disiplin oleh MKDKI sesuai dengan Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. b) Menurut hukum Islam, bagi Dokter yang melakukan kelalaian bisa dikategorikan pada pembunuhan tersalah (qathl al-khata’) dan dikenakan hukuman diyat mukhafafah, kafarat serta hukuman tambahan berupa penghapusan hak waris. Pendapat lain menyatakan apabila dokter tersalah dalam praktiknya, dia tidak bertanggung jawab atas kesalahannya kecuali kesalahan yang sangat fatal. Sedang pendapat imam Malik menyatakan, bahwa seorang dokter tidak wajib membayar diyat atau ganti rugi apapun, dengan syarat seorang dokter tersebut adalah orang ahli di bidang kedokteran.

89

3. Putusan majelis hakim pengadilan Tata Usaha Negara dengan mewajibkan tergugat untuk mencabut surat Tata Usaha Negara yang berupa surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor; 19/KKI/KEP/VI/2013, dan surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor: 09/P/MKDKI/V/2011 tentang Gugatan Pelanggaran Disiplin Kedokteran adalah tepat. Sedang di MKDKI dr. Tamtam Otamar Samsudin dinyatakan bersalah karena beberapa pertimbangan yakni: a) Pasien usia 38 Tahun dengan riwayat operasi seksio tiga kali dengan kadar Hb 9,1 g/dLmerupakan kasus resiko tinggi seharusnya pada kehamilan ke empat yang dilakukan dengan seksio sesarea dipersiapkan secara baik dengan meningkatkan kadar Hb terlebih dahulu sampai minimal 12 g/dl b) Harus ada asisten pendamping dalam setiap pelaksanaan operasi persalinan yang beresiko tinggi c) Jika tindakan operasi seksio harus segera sedangkan Hbnya 9,1 g/dl maka harus siap darah.1 Sedangkan dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan didatangkan saksi ahli yaitu Prof, dr, Nugroho Kampononi, Sp.OG.(K), FICS seorang dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi serta Konsultan Onkologi menyatakan bahwa pasien meninggal karena emboli air ketuban yang kejadiannya sangat fatal, mendadak dan sulit disembuhkan. Kasus ini jarang terjadi perbandingannya 1: 80.000. Maka dinyatakan bahwa dr Tamtam sudah melaksanakan tindakan operasi sesuai prosedur dan dinyatakan kematian korban

1

Lih Putusan PTUN No. 121/G/2013/PTUN-JKT,hal. 19-21.

90

terjadi karena emboli air ketuban, sehingga dr Tamtam Otamar Samsudin tidak memenuhi unsur 359 KUHP.

B.

Saran Setelah penulis menelaah beberapa hal dalam skripsi ini, guna untuk

mengantisipasi korban kelalaian dokter maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut: 1. Seorang hakim dalam memberikan sebuah sanksi dan menetapkan sebuah putusan hendaklah melalui berbagai pertimbangan bukan hanya dari segi hakim itu sendiri akan tetapi dari segi hukum positif dan dari segi ilmu kedokteran. 2. Hasil penelitian ini menjadi dasar acuan dalam melindungi pasien dari kasus kelalaian dokter, dan bagi para tenaga medis hendaknya melakukan pekerjaan sebagai dokter dengan professional dan lebih berhati-hati.

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Oemar Seno, Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Jakarta: Erlangga, 1991 Ali Zainuddin, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Az-Zuhaili Wahbah, penerjemah Al-Kattani, Abdul Hayyie, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2011 Djazuli Ahmad, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997. Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2010. KUHP dan KUHAP. Jakarta: Rineka Cipta, 2011. Irfan M. Nurul, Masyrofah, Fiqh Jinayah, Jakarta: Amzah, 2013. Lamintang, P.A.F dan Lamintang, Theo. Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Mansur Dikdik M. Arief, Gultom Elisatris, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta: PT Raja Grafindo persada,2007. Maramis Frans, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013 Marpaung Leden, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Muhammad, Abu Ja’far, bin Ath-Thabari Jarir, Tafsir Ath-Thabari, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

91

92

Nata Abudin, Perspektif Islam Tentang Pendidikan Kedokteran, Jakarta: UIN Jakarta Press: 2004 Pinem Saroha, Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi, Jakarta: CV Trans Info Media,2009 Prasetyo Teguh, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2011 Prodjodikoro Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2003 Rahman Abdur, Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1991 Rusyd Ibnu, Bidayatul Mujtahid, Jakarta; Pustaka Azzam, 2007 Sulistia Teguh, Zurnetti Aria, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran, Jakarta: Djambatan, 2005. Walid, bin Rasyid As-Sa’idan, Fikh Kedokteran, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007. Wardi Muslich, Ahmad, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005 Werner David, Thuman Carol , Apa Yang Anda Kerjakan Bila Tidak Ada Dokter (Where There Is No Doctor), Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2010 Peraturan Perundang- Undangan 1. UU RI No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP 2. UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP 3. UU RI No 2 Tahun 2011 Tentang Konsil Kedokteran Indonesia

93

4. UU RI No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 5. UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Putusan PTUN Nomor: 121/ G/ 2013/PTUN –JKT Kementrian Agama RI, Kesehatan dalam perspektif al-Qur’an ( Tafsir Qur’an Tematik), Jakarta: Rajawali Press, 2011 Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II, Jakarta: Pt Kharisma Ilmu: 2011 Latifah Nurul, pertanggung jawaban pidana dokter dalam kasus malpraktek medic menurut KUHP, Jornal IFHA. Dwidyatun, Diah, Materi Asuhan Kebidanan II “Persalinan” dari http:// jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-asuhan-kebidanan-ii persalnan.html?m=1 . Revina. “Persalinan dengan Operasi Caesar”. dipublikasikan pada situs Persalinan Dengan Operasi Caesar http://bidanku.com/persalinan-dengan-operasicaesar#ixzz2ydtUjTqX , diakses pada tanggal 12 april 2014 pukul 11.23 Shofi

al-

Baritariyyah,

Ummu

http;/

/ummushofi.wordpress.com/2009/12/30/hukum-melahirkan-dengan-operasi caesar-dalam-kondisi-mampu-melahirkan-normal/ diakses pada tanggal 10 Des 2014 pada pukul 05.22 Sofyan,

http://zofyanthespiritoflife.blogspot.com/2014/01/malpraktik-medical-

error-dan.html?m=1 diakses pada tanggal 1 April pada pukul 11.35 Suryati Tati, analisis lanjut data riskesdas 2010) persentase operasi caesar di indonesia

melebihi

standard

maksimal,

apakah

sesuai

indikasi

94

medis?,(Jakarta: Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 15 No. 4 Oktober 2012: 331–338) http://www.edukasiana.net/2012/09/sejarah-dan-perkembangan-bedah-atau.html, diakses pada tanggal 09 oktober 2013 pukul 19.00

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

ng

NOMOR : 121/G/2013/PTUN-JKT.

A gu

In

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan

lik

ah

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti di

bawah

ini,

dalam

sengketa

ub

m

tersebut

antara

:

ka

-------------------------------------------------------------------------

ep

TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, Dr, SPOG, Warga Negara Indonesia,

si

R

ah

beralamat di Jalan Potlot II Nomor 7 RT. 002 RW. 003,

ng

Selatan, Dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :---

do

2. Isykar M. K,SH .;-----------------------------------------------3. Billy Eka Putra, S.H. ;------------------------------------------

In

A gu

1. Najab Khan, S.H., M.H ;--------------------------------------

ne

Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat,

lik

ka m ah

berkantor di Najab Khan, S.H., M.H & Associates, beralamat

ub

di Jalan Kedoya Raya Nomor 27 J, Kedoya selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2013 ;

ep

----------------------------------------------

Selanjutnya disebutsebagai .................. PENGGUGAT;

ah

ng

ne

s

R

Melawan :

do In

A

gu

Halaman 1 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

do

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 1

1

KETUA

KONSIL

di Jalan

ng

berkedudukan

KEDOKTERAN

Menteng,

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA (KKI),

Teuku Cik Ditiro Nomor 6, Gondangdia,

Jakarta

Pusat

;

do

A gu

------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Sabir Alwy, SH.,MH. ;-----------------------------------Wakil

Ketua

lik

ah

1

In

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :-------

Kehormatan

Disiplin

Kedokteran

ub

m

Indonesia ; ------------------------------------------------------

ka

2 Budi Irawan SH.,M.Hum. ;-----------------------------------

ep

Kepala Bagian Pelayanan Hukum, Sekretariat Konsil

si

R

ah

Kedokteran Indonesia ;-----------------------------

ng

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Sekretariat Konsil

In

Kepala Sub Bagian Persidangan, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia ;------------------------------------5

ka m ah

do

4 Resi Arisandi, drg, MH.Kes. ;-------------------------------

Wishnu Erlangga Putera, SH, M.Hum. ;----------------Staf

Sub

Bagian

lik

A gu

Kedokteran Indonesia ;-----------------------------

ne

3 Gunadi Sri Ultimastuti, SH. ;-------------------------------

Persidangan,

Sekretariat

Konsil

ub

Kedokteran Indonesia ;--------------------------------------

ep

Berdasarkan Surat Kuasa, Nomor : HK.01.02/03/KKI / VII/2513/ 2013, tanggal 22 Juli 2013, -----------------------

ah

In

A

gu

2

do

ng

ne

s

R

Selanjutnya disebut sebagai ................. TERGUGAT I ;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 2

2

MAJELIS

KEHORMATAN

ng Ditiro Nomor

DISIPLIN

berkedudukan

KEDOKTERAN

di Jalan

Teuku

Cik

6,

do

A gu

Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat ;---------------------Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :-------

Wakil

Kehormatan

Disiplin

Kedokteran

lik

Ketua

In

Dr. Sabir Alwy, SH.,MH. ;------------------------------------

ah

1

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA (MKDKI)

ub

m

Indonesia ; ------------------------------------------------------

ka

2. Budi Irawan SH.,M.Hum. ;-----------------------------------

ep

Kepala Bagian Pelayanan Hukum, Sekretariat Konsil

Gunadi Sri Ultimastuti, SH. ;-------------------------------

si

3

R

ah

Kedokteran Indonesia ;-----------------------------

ng

ne

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia ;-----------------------------

Kepala Sub Bagian Persidangan, Sekretariat Konsil

In

Kedokteran Indonesia ;--------------------------------------

Staf

Sub

Bagian

lik

Wishnu Erlangga Putera, SH, M.Hum. ;----------------

ka m ah

5

do

Resi Arisandi, drg, MH.Kes. ;-------------------------------

A gu

4

Persidangan,

Sekretariat

Konsil

ub

Kedokteran Indonesia ;-------------------------------------Berdasarkan Surat Kuasa, Nomor : 1644/U/MKDKI/

ep

VII/2013, tanggal 22 Juli 2013 ;------------

Warganegara Indonesia,

beralamat

di Jalan

ng

Kebon Nanas Selatan II No. 25 RT. 009 RW. 008, Kelurahan

do In

A

gu

Halaman 3 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

s

3. HENRY KURNIAWAN,

ne

R

Selanjutnya disebut sebagai................ TERGUGAT II ;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 3

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara Timur, yang dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Dra. Risma

ng

Situmorang, S.H., M.H., Susy Tan, S.H., M.H. dan Christine

do

A gu

Nhazzia Agustine, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Risma Situmorang & Partners, Surat

Kuasa

Khusus

Nomor

:

21/SK/

In

berdasarkan

RM&P.VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013. selanjutnya

INTERVENSI ;

ep

ka

ub

m

TERGUGAT II

lik

ah

disebut sebagai ......................................

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

si

-

R

ah

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : ------------------------------

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,

In

-

do

A gu

acara biasa; ----------------------------------------------------

ne

ng

Nomor : 121/PEN-DIS/2013/PTUN.JKT. tanggal 19 Juli 2013, tentang Lolos Dismissal dan menetapkan Pemeriksaan Perkara tersebut dengan

Nomor : 121/PEN/2013/PTUN.JKT. tanggal 19 Juli 2013, tentang

lik

sengketa tersebut ; ---------------------------------------------

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 121/PEN-

ub

-

HS/2013/ PTUN.JKT. tanggal 19 Juli 2013, tentang hari dan tanggal

-

ep

Persidangan ; -----------------------------------------------------------------------Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal

12 Juli

R

ka m ah

Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

ne In

do

ng

A

gu

4

s

2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 4

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Juli 2013 di bawah Register Perkara Nomor : 121/G/2013/ PTUN. JKT ; ----------------------------------------------

Telah membaca Penetapan Nomor : 121/G/2013/PTUN–JKT tanggal 30

ng

-

-

Telah membaca Putusan Sela Nomor 121/G/2013/PTUN-JKT/INTV tanggal

In

27 Agustus 2013 ; --------------------------------------------------------

-

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; --------------------

-

Telah membaca surat-surat dan bukti-bukti dari Penggugat, Tergugat dan

lik

ah

do

A gu

Juli 2013 ; --------------------------------------------------------------

ub

m

Tergugat II Intervensi di Persidangan ; ---------------------------------

Telah mendengarkan keterangan pihak-pihak yang bersengketa di

ep

ka

Persidangan ; -----------------------------------------------------------------------Telah mendengarkan keterangan Saksi dan Ahli dari pihak Penggugat dan

ah

-

ng

TENTANG DUDUK SENGKETA : Penggugat

telah mengajukan surat gugatannya

A gu

do

Menimbang, bahwa

ne

si

R

Tergugat II Intervensi di Persidangan ; -------------------

tertanggal 12 Juli 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

In

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Juli 2013, dibawah

dengan mengemukakan alasan

1

ub

----------------------------------------------------------------

sebagai berikut :

lik

tanggal 30 Juli 2013,

Bahwa, Yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah berupa Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/

ep

ka m ah

Register Perkara Nomor : 121/G/2013/ PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada

VI/2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin

ah

s

R

Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Displin Terhadap Saudara

ng

ne

TamTam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG, tanggal 26 Juni 2013 (Obyek

do In

A

gu

Halaman 5 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 5

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Sengketa - I) yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Tergugat - I dan berupa

Surat Keputusan Majelis Kehormatan Displin Kedokteran Indonesia atas

ng

Pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran

do

A gu

Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 (Obyek Sengketa - II) yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Tergugat - II ; -----

In

Bahwa, terbitnya Obyek Sengekta-II tersebut diatas, diawali

adanya keberatan dari Penggugat Terhadap Surat Keputusan Majelis

lik

ah

Pemeriksa Disiplin (MPD) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

ub

m

Indonesia (MKDKI) atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 4 April 2013.

ah

Bahwa,

ep

ka

(Vide, Bukti Terlampir) ; -----------Obyek

Sengketa-II

mulai

diberlakukan

terhadap

si

R

Penggugat sejak tanggal 26 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan

Juni

2013

(Obyek

Sengeketa-I)

(Vide,

Bukti

Terlampir)

A gu

do

---------------------------------------------------------

;

ne

ng

Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013, tertanggal 26

Oleh karenanya, jelas Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II

In

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang kongrit, individual, dan

2

lik

ka m ah

final ; ---------------------------------------------------

Bahwa, Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II atas nama Penggugat

ub

yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut kiranya telah memenuhi unsur-unsur untuk diajukan ke Pengadilan Tata

ep

Usaha Negara sebagaimana diatur didalam pasal 1 angka (3) Undang-

ah

Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang

ne

In

A

gu

6

do

ng

M

atas Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

s

R

diubah dengan Undang -Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, terakhir diubah dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

ng

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

A gu

do

Negara, yang mengatur bahwa : ------------------------------------

”Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang

In

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi

tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan

lik

ah

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual

ub

m

dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; ---------------

ah

1

ep

ka

Atas dasar fakta tersebut diatas, jelas bahwa : --------------------------Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengeketa-II atas nama Penggugat

si

R

merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan / diterbitkan oleh

Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah

A gu

do

dibidang Disiplin Kedokteran Indonesia berdasarkan Surat

ne

ng

Tergugat-I dan Tergugat-II yang merupakan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 072/

In

MENKES/SK/III/2006 tentang Pengangkatan Anggota Majelis

lik

ka m ah

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tertanggal 7 Pebruari 2006 dan perubahannya sehingga KKI dan MKDKI merupakan

ub

badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (2) Jo. pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 9

ep

tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir diubah

ah

ng

ne

s

R

dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009

do In

A

gu

Halaman 7 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 7

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa, Penerbitan Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II perihal

ng

2

A gu

do

Rekomendasi Pencabutan Surat Tanda Registrasi atas nama Penggugat selama 9 (sembilan) bulan tersebut merupakan tindakan hukum Tata

In

Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final ; -------------------------------

lik

ah

Adapun sifat-sifat tersebut diatas, dapat diuraikan dan dimaknai

ub

m

sebagai berikut : --------------------------------------------Pertama, Sifat konkritnya dari Surat Keputusan tersebut

ep

ka

dapat terlihat pada obyek yang diputuskan yaitu berwujud dan

ah

tidak abstrak serta merujuk pada Obyek Sengketa-I yang

si

R

menyebutkan pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama 9

menyebutkan pula dan merekomendasikan pencabutan Surat

do

A gu

Tanda Registrasi (STR) selama 9 (sembilan) bulan terhadap

ne

ng

(sembilan) bulan terhadap Penggugat dan Obyek Sengketa-II yang

Penggugat ; ------

In

Kedua, Sifat individualnya dari Surat Keputusan tersebut

lik

ka m ah

dapat terlihat dari Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II itu ditujukan tidak untuk umum tetapi tertentu yaitu dengan personnya

yaitu

Penggugat

beserta

alamatnya

ub

disebutkan

Penggugat maupun hal-hal yang dituju ; ------------

ep

Ketiga, Sifat final dari obyek gugatan pun terpenuhi yaitu

ah

terlihat pada Surat Keputusan yang menyebutkan pencabutan Surat

ne

In

A

gu

8

do

ng

M

Penggugat tersebut sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum

s

R

Tanda Registrasi (STR) selama 9 (sembilan) bulan terhadap

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya tidak memerlukan putusan lebih lanjut untuk dilaksanakan, dalam

ng

hal ini sudah mengikat Penggugat dan sudah dilaksanakan oleh

do

pasal 58, 59 dan 60 ayat (3) Peraturan Konsil Kedokteran

Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan

In

A gu

Konsil Kedokteran Indonesia, sebagaimana diatur oleh ketentuan

Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi,

lik

ah

tanggal 6 April 2011, Jo. pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor

ub

m

29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, tanggal 6 Oktober 2004 yang

menyebutkan

yaitu

:

ep

ka

-----------------------------------------------------

ah

Pada Pasal 58 Peraturan KKI Nomor 2 tahun 2011 tentang

si

R

Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter

”Hasil sidang pemeriksaan disiplin yang telah dilakukan oleh

do

ditetapkan oleh Ketua MKDKI I MKDKI-P sebagai Keputusan

In

MKDKI / MKDKI-P yang bersifat final dan berkekuatan tetap

serta dibacakan secara terbuka dalam sidang pembacaan

lik

ka m ah

A gu

MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

ne

ng

dan Dokter Gigi berbunyi : -------------------------

keputusan” ; -------------------------------

ub

Pada pasal 59 Peraturan KKI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter

ep

dan Dokter Gigi berbunyi : ------------------------“Keputusan MKDKI / MKDKI-P bersifat final, berkekuatan

ah

do In

A

gu

Halaman 9 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ne

ng

(Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) ; -------------------------”

s

R

tetap, dan mengikat teradu, KKI, dan pemerintah daerah

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 9

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pasal 60 ayat (3) Peraturan KKI Nomor 2 tahun 2011

tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin

ng

Dokter dan Dokter Gigi berbunyi : -------

do

A gu

“(3) Pelaksanaan dan penyampaian salinan Keputusan MKDKI I MKDKI-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap

In

dan kepada teradu, pemerintah daerah kabupaten/kota (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) yang menerbitkan SIP

lik

ah

teradu, organisasi profesi terkait, fasilitas pelayanan

ub

m

kesehatan tempat teradu menjalankan praktik kedokteran, institusi pendidikan kedokteran / kedokteran gigi, dan/atau

ep

ka

Kementerian Kesehatan harus segera dilakukan oleh

ah

KKI” ; ----------

si

R

Pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 29 tahun 2004

“Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

do

In

---------------------------------------------

Selain itu juga Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II

lik

ka m ah

A gu

mengikat dokter, dokter gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia” ;

ne

ng

tentang Praktik Kedokteran berbunyi : --------------------

tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata

ub

Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka (2) Jo. pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang

ep

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir diubah dengan pasal 1

ah

s

R

angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009

In

A

gu

10

do

ng

ne

tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 10

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan

Usaha

Negara

;

-----------------------------------------------------------

Bahwa, Penggugat menerima Salinan Obyek Sengketa-II dari

ng

3

do

menerima Salinan Obyek Sengketa-I dari Tergugat-I Pada tanggal 25 Juni 2013. Dengan demikian pengajuan gugatan ini masih

In

A gu

Tergugat-I pada tanggal 3 Juli 2013 dan Penggugat juga

dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana

lik

ah

diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986

ub

m

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

ep

ka

Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

ah

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009

si

R

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun

Terlampir) ; ----------------------------------------------------------------

do

Bahwa, Penggugat adalah seorang Dokter Spesialis Obstetri dan

A gu

3

ne

ng

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Vide, Bukti

In

Ginekologi yang memiliki ijin praktek sejak tahun 1996 yang terus

lik

ka m ah

menerus diperpanjang, sebagaimana ternyata dari Surat Ijin Praktek (SIP)

Dokter / Dokter Gigi No. 1.2.01.3171.1349/ 42006/09.16.1 tempat praktek

ub

Rumah sakit MMC; No. 1.2.01.3171.1351/43102/09.16.3 Tempat Praktik Rumah Sakit Asri; No. 1.2.01.3171.1350/ 45007/09.16.2 tempat praktek

ep

PBDS Sam Marie Famili Health Care dan Penggugat juga memiliki S.T.R (surat tanda Registrasi sebagai dokter) dari Tergugat-I/ Konsil Kedokteran

ah

ng

ne

s

R

Indonesia dengan Nomor Registrasi 31.1.1..301.2.11.031779, kesemuanya

do In

A

gu

Halaman 11 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

Tata

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 11

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku s/d tanggal

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 6 September 2016. (Vide, Bukti Terlampir) ;

-------------------------------------------------------------------------

ng

Surat Tanda Registrasi sebagai dokter (STR) dan Surat Ijin Praktek

do

A gu

Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur didalam

pasal 1 angka 2, angka 7, angka 8, pasal 36 Undang-Undang Nomor 29

4

In

tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ; ---------------------

Bahwa, Selama Penggugat berpraktek di beberapa Rumah Sakit atau

lik

ah

selama bertugas menjalankan Praktek Kedokteran selalu menjalankan

ub

m

tugasnya dengan baik sebagai Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi ; --------------------------------------------------------

Bahwa, Pada tanggal 20 April 2011 Penggugat serta dokter-dokter lainnya

ep

ka

5

ah

(Team Dokter) telah sepakat dengan pasien (Santy Mulyasari beserta

si

R

suami) akan melakukan tindakan Seksio Sesaria dan Tubektomi pada usia

persalinan ataupun dalam pelaksanaan persalinan, tindakan yang

A gu

do

dilakukan Penggugat terhadap pasien sudah sesuai dengan prosedur yang

ne

ng

kehamilan 38 Minggu dan selama melakukan persiapan-persiapan

ditentukan didalam Pasal 39, pasal 40, pasal 44, pasal 45, pasal 50 huruf

In lik

ka m ah

b,

pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek

ub

Kedokteran maupun sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di POGI (Persatuan Obstatri dan Guekologi Indonesia) ataupun telah sesuai dengan

ep

Kode Etik Kedokteran Indonesia yaitu utamanya sebagaimana diatur :

ah

----------------------------------------------

s ne In

A

gu

12

do

ng

M

R

Didalam Pasal 7 c yang menyebutkan : -------------------------------------

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

“Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak

sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga

ng

kepercayaan pasien” ; -----------------------------

dokter

wajib

merahasiakan

do

“Setiap

segala

sesuatu

yang

diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien

In

A gu

Didalam Pasal 12 yang menyebutkan : -------------------------------------

itu meninggal dunia” ; -----------------------------------------

lik

ah

Dan didalam Pasal 13 yang menyebutkan : ------------------------------

ub

m

“Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain

ep

ka

bersedia dan mampu memberikannya” ; ---------------------

Bahwa, awalnya Penggugat bertemu dengan pasien (Santy Mulyasari)

si

6

R

ah

(Vide, Bukti Terlampir) ; ---------------------------------------------------------

pasien tersebut dalam persalinan anak ke-3 (tiga), sedangkan riwayat

A gu

do

terakhir anak ke-1 (satu) s/d anak ke-3 (tiga) dilakukan dengan Seksio Sesaria ; -----------------------------------

Bahwa, Pada tahun 2010, pasien datang lagi kepada Penggugat dalam (sejak

lik

ka m ah

kondisi sudah hamil anak ke - 4, kemudian waktu itu

In

7

ne

ng

pada tahun 2009 di Rumah Sakit Asri dan ketika itu Penggugat membantu

ub

kunjungannya pada kehamilan ke - 4) Penggugat sudah

menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kehamilan ke-4 nya

ep

termasuk resiko-resikonya dan telah pula menjelaskan rencana-rencana persalinan secara seksio sesaria sebagaimana waktu itu disetujui oleh

ah

s

R

pasien/ suami (Henry Kurniawan) dan Penggugat. Serta pula waktu itu

ng

ne

Penggugat sudah menjelaskan kepada pasien/suami tentang resiko

do In

A

gu

Halaman 13 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 13

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

persalinan anak ke-3 dan

atau anak ke-4 yang sama antara lain

pendarahan dan nyeri karena pada waktu persalinan anak ke-3, Penggugat

ng

jugalah yang membantu persalinannya dan sekaligus menjadi dokternya ;

do

A gu

---------

Selama kehamilan, pasien melakukan kontrol di Rumah sakit Asri,

sebanyak 3 kali, catatan lainnya adalah ada riwayat

MMC

In

Rumah Sakit Sam Marie, dan dilanjutkan ke Rumah Sakit

lik

ah

pasien jatuh dari motor 2 minggu sebelum kelahiran tetapi sesuai

ub

m

pemeriksaan kondisi ibu (pasien) dan janinnya ternyata dalam keadaan baik. (Vide, Bukti Terlampir) ; -------------------------------------Bahwa, Sesuai kesepakatan pasien (Ny. Santy Mulyasari) dengan

ep

ka

8

ah

Penggugat bahwa tindakan membantu persalinan dengan cara seksio

si

R

sesarea dan tubektomi pada usia kehamilan 38 minggu yaitu dilakukan

Bahwa, Sebelum operasi dilakukan, Penggugat dan Team dokter lainnya

•

Melakukan

pemeriksaan

laboratorium,

hasil

do

A gu

sudah melakukan persiapan-persiapan sebagai berikut : ----

ne

9

ng

pada tanggal 21 April 2011 ; ------------------------------

pemeriksaannya

In

menunjukkan : Hb: 9,1 g/dl, Ht: 28,8%, Leukosit: 6.970/µL, Eritrosit

lik

ka m ah

3,71.106/µL; Trombosit: 205,103 µL: Bleeding Time : 2 menit 30 detik, Clotting time: 13 menit 0 menit, APTT: 32,2 detik (kontrol 35,5 detik);

ub

Fibrinogen: 416 mg/dl, D-Dimer: 300 mg/ml, SGOT 12 U/L, SPGT: 6 U/ L, Ureum: 11 mg/dl, Kreatinin: 0,49 mg/dl, Glukosa Sewaktu: 84 mg/dL. Urine:

ep

Glukosa

Negatif

;

ne

s

Melakukan pemeriksaan STG dan EKG , hasilnya normal.

In

A

gu

14

do

ng

•

R

------------------------------------------------------------

ah

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 14

•

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberi penjelasan tentang resiko medik serta meminta persetujuan

ng

tertulis kepada pasien/suami pasien sebelum dilakukan operasi, dll. ; -------------------------------------------------

A gu

do

(Vide, Bukti Terlampir) ; ------------------------------------------------

Atas dasar uraian tersebut, jelas kiranya pertolongan persiapan persalinan

In

yang dilakukan Penggugat dan Team dokter lainnya ataupun dalam

ah

melakukan pelaksanaan tindakan medis berupa seksio

sesarea dan

lik

tubektomi sudah sesuai prosedure yang diatur

ub

m

dan ditentukan didalam pasal 39, pasal 40, pasal 44, pasal 45 huruf b,

ka

pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek

ep

Kedokteran ataupun sudah sesuai dengan prosedure yang diatur dalam

ah

Kode Etik Kedokteran ; -------------------------------------------------

si

R

10 Bahwa, Kemudian sekitar bulan Mei 2011 keluarga pasien (dalam hal ini

tindakan menolong persalinan anak ke-4 dengan cara seksio sesarea dan

A gu

do

Tubektomi terhadap diri pasien Santy Mulyasari dikatakan sebagai

ne

ng

Suaminya yang bernama Henry Kurniawan) merasa tidak puas, bahwa

tindakan malpraktek, selanjutnya keluarga pasien (Henry Kurniawan)

In

mengadukan Penggugat kepada Tergugat-II (MKDKI) dengan membuat

lik

ka m ah

laporan katanya ada kesalahan prosedur (malpraktek) yang dilakukan oleh Penggugat ;

ub

11 Bahwa, berdasarkan pengaduan sepihak tentang dugaan adanya kesalahan prosedur dalam membantu seksio sesarea dan tubektomi

pada

ep

persalinan anak ke - 4 dari pasien tersebut,

R

ah

do In

A

gu

Halaman 15 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ne

ng

keterangannya satu kali oleh Tergugat-II (MKDKI), dan pada waktu itu

s

kemudian pada tanggal 14 Maret 2012 Penggugat diperiksa dan diminta

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 15

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebenarnya Penggugat telah menyampaikan ketidak benaran pengaduan

dari suami pasien (Henry Kurniawan) berdasarkan dokumen-dokumen

ng

medik yang ada pada Penggugat dan selanjutnya telah pula disampaikan

A gu

do

kepada Tergugat-II bahwa pada pokoknya Penggugat melakukan tindakan

Praktek Kedokteran terhadap pasien yang bernama Santy Mulyasari secara

In

benar dan sesuai dengan prosedur maupun Kode Etik yang berlaku. (Vide, Bukti Terlampir) ; ---------------------------------------------

lik

ah

12 Bahwa, Dalam proses pemeriksaan oleh Tergugat-II terhadap diri

ub

m

Penggugat terjadi ketidak seimbangan dan mengandung hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sewaktu persalinan di Rumah Sakit MMC

ep

ka

dilakukan, dimana Penggugat sudah menjelaskan secara medis dan telah

ah

terekam didalam dokumen-dokumen medik yang ada bahwa Penggugat

si

R

sebenarnya tidak melakukan malpraktek dan selain itu diri Penggugat juga

dibuat Penggugat secara tertulis agar saksi ahli / saksi yang betul-betul

do

A gu

ahli dibidang Obsetri dan Ginekologi dihadirkan ke persidangan sebagai

ne

ng

sudah meminta kepada Tergugat-II/ MKDKI didalam nota keberatan yang

second opini ataupun sebagai novum baru untuk memperjelas bahwa

tidak

dipertimbangkan

;

lik

ka m ah

ternyata

In

Penggugat tidak melakukan malpraktek/salah prosedur medik, namun

----------------------------------------------------------------

ub

Dan yang lebih ironi lagi ternyata Tergugat-II (MKDKI) tidak

ep

melakukan sidang pemeriksaan terhadap nota keberatan yang

ah

diajukan Penggugat seperti diamanatkan oleh Pasal 56 Peraturan Konsil

s ne In

A

gu

16

do

ng

M

R

Kedokteran Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tanggal 6 April 2011 yang berbunyi : ------------------------

ng

“Dalam hal teradu mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud

do

A gu

dalam Pasal 55 ayat (1), MPD harus melakukan sidang pemeriksaan disiplin terhadap keberatan tersebut” ; --

In

13 Bahwa, selanjutnya sewaktu pemeriksaan pertama di MKDKI / selama

Tergugat-II melakukan pemeriksaan terhadap diri Penggugat ternyata

lik

ah

Tergugat-II banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan

ub

m

Peraturan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu diuraikan dan dikarenakan hal-hal sebagai

ah

a.

ep

ka

berikut : ----------------------------------

Ternyata Tergugat-II tidak pernah memeriksa dan bahkan tidak

si

R

mempertimbangkan alat bukti persetujuan tindakan medis tanggal

“..dst...dst...Keluarga pasien...dst...dst.. Setuju untuk dilakukan ;

do

A gu

tindakan medis berupa SC + Sterilisasi-Histriktomi.”

ne

ng

20-4-2011 yang menyebutkan : -------------------

-------------------------------------------------------------

In

Padahal didalam alat bukti tersebut cukup jelas dan terang

lik

ka m ah

membuktikan bahwa Pasien dan suami Pasien yang bernama Henry Kurniawan pada tanggal 20-4-2013 sehari sebelum

ub

dilakukan tindakan medis berupa SC ( Sectio Cesarea) + sterilisasi + Histriktomi telah memberikan persetujuan kepada team dokter di MMC.

(Vide,

ep

Rs.

Bukti

terlampir)

;

-----------------------------------------------------------------

ng

ne

s

R

ah

do In

A

gu

Halaman 17 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 17

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

b.

Tergugat-II

tidak

mempertimbangkan

tentang

bukti

pemberian informasi oleh Penggugat/ dokter penanggung jawab

ng

pelayanan (DPJP) tanggal 21-4-2013, padahal jelas didalam bukti

do

melakukan dan telah memberi keterangan tentang temuan klinis,

In

diagnosis kerja, terapi awal, tujuan terapi, potensi resiko, alternatif

lain serta resikonya, prognosis penyakit, perluasan terapi,

ah

keterangan

lain-lain.

(Vide,

Bukti

Terlampir)

;

lik

A gu

tersebut cukup terang membuktikan bahwa Penggugat telah

c.

Tergugat-II

ub

m

-----------------------------------------------juga

keliru

mendata

atau

keliru

membuat

ep

ka

pertimbangan dalam mendiagnosa kerja / laporan operasi

ah

yang dilaporkan Penggugat yaitu antara lain yang menyebutkan :

(santy Mulyasari) meninggal dunia karena emboli air

si

do

namun keterangan dokter/ team dokter tersebut tidak

In

dipertimbangkan oleh Tergugat-II dan bahkan Tergugat-II

dalam membuat pertimbangan dan keputusannya tidak

lik

ka m ah

A gu

ketuban dan bukan disebabkan oleh hal-hal yang lain,

ne

Surat Keterangan dokter yang menyebutkan bahwa pasien

ng

c.1.

R

-----------------------------------------------------------

didasarkan pada hasil otopsi dari pasien tetapi hanya

ub

berpendapat/ menyimpulkan dari pikirannya sendiri. (Vide, Bukti Terlampir) ; --------

Surat Laporan operasi dan surat permintaan konsultasi

ep

c.2.

yaitu antara lain menyebutkan : --------------

ah

s

R

“Sebelum ditutup perut jumlah darah + cairan = + 2000 cc

In

A

gu

18

do

ng

ne

namun oleh Tergugat didalam pertimbangan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

juga

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 18

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keputusannya dilebih-lebihkan datanya serta dikatakan

ng

jumlah darah + cairan = + 6500 cc” padahal tidak ada data

Bukti

do

6500cc”.(Vide,

Terlampir)

------------------------------------------------------c.3

;

In

A gu

yang menyebutkan jumlah darah + cairan = sebesar +

Surat catatan dari dokter Anestesia yaitu dr. As’at yang

lik

ah

menyebutkan penyebab kematian karena emboli air

ub

m

ketuban. Dan menurut ilmu kedokteran pasien yang mengalami emboli air ketuban kecil kemungkinan bisa

ep

ka

selamat ; ----------------------------------

ah

Artinya jelas pasien meninggal dunia dalam pelaksanaan

si

R

persalinan anak ke-4 pada tanggal 21-4-2011 disebabkan karena

menyalahkan tim dokter/Penggugat. (Vide, Bukti Terlampir)

4

do

A gu

---------------------------------------------------------------

;

ne

ng

emboli air ketuban dan bukan karena hal-hal lain apalagi

Dikatakan oleh Tergugat-II/ MKDKI didalam pertimbangannya

Kehormatan

pengaduan

No.

Disiplin

Kedokteran

Indonesia

lik

ka m ah

Majelis

In

halaman 3 pada Obyek Sengketa-II (halaman 3 Surat Keputusan

09/P/MKDKI/V/2011,

tentang

atas

Dugaan

ub

Pelanggaran Disiplin Kedokteran), tanggal 5 Juni 2013, bahwa : --“Pasien usia 38 tahun dengan riwayat operasi seksio tiga

ep

kali dengan kadar Hb 9,1 g/dL merupakan kasus risiko tinggi seharusnya pada kehamilan ke empat yang juga

ah

do In

A

gu

Halaman 19 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ne

ng

secara baik yaitu salah satunya dengan meningkatkan

s

R

direncanakan dilakukan seksio sesaria, dipersiapkan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 19

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

kadar Hb terlebih dahulu sampai minimal 12 g/ dL” ;

----------------------------------------------

ng

Padahal menurut Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia/

do

menentukan bahwa : -----------------------------------

“Jika melakukan tindakan operasi persalinan terhadap setiap

In

A gu

(POGI) menyebutkan tidak ada ketentuan / aturan yang

pasien, kadar Hbnya harus 12 g/ dL atau kalau didaerah kadar

lik

ah

Hb boleh 10g/dL atau harus diatas Hb 9,1 g/ dL” ;

ub

m

-----------------------------------------------------------------(Vide, Keterangan Saksi dari POGI/ Bukti Terlampir). Selanjutnya

dikatakan

oleh

Tergugat-II/MKDKI

didalam

ep

ka

5

ah

pertimbangannya bahwa : -------------------------

si

R

“Jika tindakan operasi seksio harus segera sedangkan

Padahal menurut keterangan dari salah seorang dokter ahli/ saksi

In

“POGI juga tidak pernah menentukan/ mengatur tentang

kewajiban dokter Obstetri dan Ginekologi yang akan melakukan

lik

ka m ah

Ginekologi Indonesia), mengatakan : -------------------------

do

A gu

ahli yang tergabung didalam POGI (Persatuan Obstetri dan

ne

ng

Hbnya 9,1 g/ dL, maka harus siap darah”

operasi persalinan dengan Hb 9,1 g/ dL maka dokter tersebut

ub

harus menyiapkan darah terlebih dahulu”

Jadi, acuan/ dasar pertimbangan Tergugat-II/MKDKI terlihat jelas benar,

sewenang-wenang

ep

tidak

serta

pertimbangan-

pertimbangannya tanpa dasar disiplin ilmu kedokteran yang

R

ah

In

A

gu

20

do

ng

ne

s

berlaku ; --------------------------------------------------------------------

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 20

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Demikian

pertimbangan

Tergugat-II/MKDKI

yang

menyebutkan : --------------------------------------------------ada

ng

“Harus

asisten

pendamping

didalam

setiap

do

A gu

pelaksanaan operasi persalinan yang beresiko tinggi”

Menurut POGI (Persatuan Obstetri dan Ginekologi

In

Indonesia), hal demikian tidak benar dan tidak ada

ketentuan yang mengharuskan ada asisten pendamping bagi

lik

ah

setiap pelaksanaan operasi persalinan yang beresiko tinggi.

ub

m

(Vide, Keterangan saksi dari POGI/ bukti terlampir) ; ---------------------------

Selain itu juga didalam terbitnya Obyek Sengketa-II ternyata

ep

ka

7

ah

didasari atau diawali dengan terbitnya suatu keputusan Majelis

si

R

Pemeriksaan Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

Prinsip-prinsip hukum acara yang berlaku serta tidak merujuk pada

do

A gu

isi ketentuan Pasal 55 ayat (2) ; Pasal 57 ; Pasal 58 Peraturan KKI

ne

ng

Indonesia yang tidak layak/ tidak merujuk pada Undang-Undang/

Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Dokter

dan

Dokter

Gigi

yang

In

Disiplin

mengamanatkan bahwa

setiap keputusan dari hasil suatu

pemeriksaan

dilakukan

wajib

secara

terbuka

;

ub

----------------------------

lik

ka m ah

Pelanggaran

Dengan kata lain keputusan Majelis Pemeriksaan Disiplin

ep

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan

ah

do In

A

gu

Halaman 21 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ne

ng

yang kemudian dijadikan dasar oleh Tergugat-II didalam

s

R

Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 4 April 2013

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

pula

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 21

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Obyek Sengketa-II, ternyata dilakukan

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di

ng

dalam sidang tertutup serta tidak merujuk pada

do

A gu

prinsip-prinsip hukum acara yang berlaku ataupun tidak mengacu dan tidak menselaraskan pada berlakunya

In

ketentuan Pasal 55 ayat (2) ; Pasal 57 ; Pasal 58 Peraturan KKI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan

ub

m

Gigi. (Vide, Bukti terlampir)

lik

ah

Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter

Atas dasar uraian tersebut diatas, kiranya jelas pemeriksaan dan

ep

ka

atau pertimbangan-pertimbangan tergugat-II didalam menerbitkan Surat

ah

Keputusan (Obyek Sengketa-II) adalah bertentangan dengan Peraturan

si

R

Perundang-undangan yang berlaku khususnya bertentangan dengan

Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi serta bertentangan dengan Pemerintahan

Yang

Baik

;

do

Umum

A gu

Asas-Asas

ne

ng

prinsip-prinsip hukum acara tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan

-------------------------------------

In

14 Bahwa, Selain hal-hal tersebut diatas, Tergugat-II juga dalam memberi

lik

ka m ah

pertimbangan, dan memberi keputusan serta menerbitkan Obyek Sengketa-II terhadap Penggugat hanya didasarkan pada pendapat sepihak

ub

Tergugat-II sendiri tanpa mengindahkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 tahun 2011, Tentang Tata Cara Penanganan Kasus

ah

2011

pada

pasal

ep

Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi tanggal 6 April 56

yang

menyebutkan

:

s ne In

A

gu

22

do

ng

M

R

-----------------------------------------------------------

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal Teradu mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 55 ayat (1), MPD harus melakukan sidang pemeriksaan

ng

disiplin terhadap keberatan tersebut ” ; ------

do

A gu

Sehingga jelas pertimbangan dan keputusan Tergugat-II (Obyek SengketaII) sangat merugikan Penggugat ; -------------------------------

In

Adapun Fakta pelanggaran ketentuan Pasal 56 yang dilakukan

Tergugat-II tersebut, adalah berupa mengabaikan/ tidak melakukan sidang

ub

m

dimana Penggugat di dalam surat

lik

ah

pemeriksaan disiplin terhadap nota keberatan yang diajukan Penggugat,

keberatannya telah jelas-jelas menyangkal segala tuduhan-tuduhan dan

ep

ka

atau Penggugat telah berkeberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan

ah

dan Keputusan dari Majelis Pemeriksaan Disiplin Majelis Kehormatan

si

R

Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/

2013, dan bahkan Penggugat juga sudah meminta/ mengajukan agar bukti

A gu

do

baru berupa saksi/ saksi ahli diperiksa didalam persidangan sebagaimana

ne

ng

V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 4 April

diatur dalam Pasal 56 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2

In

Tahun 2011 tanggal 6 April 2011, namun diabaikan oleh Tergugat-II ;

lik

ka m ah

------

Dan bahkan Obyek Sengketa-II yang langsung memberikan sangsi

ub

berupa rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi 9 bulan tanpa mempertimbangkan pemberian sanksi alternatif berupa peringatan tertulis

ep

atau sanksi kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di Institusi Pendidikan Kedokteran sebagaimana diatur oleh Pasal 69 ayat (1) ; (2) ;

ah

do In

A

gu

Halaman 23 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ne

ng

merupakan keputusan yang tidak mendidik, tidak menciptakan kehati-

s

R

(3) Undang-Undang No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran adalah

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 23

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hatian dan dapat mengancam existensi seluruh profesi dokter / dokter

spesialis obstetri dan ginekologi serta tidak layak atau tidak patut

A gu

do

ng

keputusannya dipertahankan ; -------------------------------------------------

In

15 Bahwa, Dengan demikian, penerbitan Obyek Sengketa-II, yang memberi

sangsi berupa rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 9

lik

ah

(sembilan) bulan kepada Penggugat seperti diuraikan tersebut diatas,

patut, serta bertentangan

ub

m

adalah merupakan Surat Keputusan Tergugat-II yang tidak layak, tidak

ep

ka

dengan peraturan perundang-undangan karena Surat Keputusan tersebut

ah

diterbitkan tanpa mengikuti mekanisme yang diatur didalam Pasal 56 ;

si

R

Pasal 58 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 tahun 2011,

Dokter dan Dokter Gigi tanggal 6 April 2011 Jo. Bertentangan dengan

A gu

do

pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 44, pasal 45, Pasal 69 ayat (1) ; (2) ; (3)

ne

ng

Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, serta

In

bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum acara yang berlaku serta

lik

ka m ah

melanggar ketentuan pasal 1866 KUHPerdata tentang Hukum Pembuktian serta pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik,

ub

yang meliputi : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas

ep

akuntabilitas, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf

ah

a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan

ne

In

A

gu

24

do

ng

M

Negara, terkahir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009

s

R

atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang

Peradilan

Tata

Usaha

Negara,

yang

menyebutkan

:

do

A gu

ng

---------------------------------------------------------------------

dimaksud pada ayat (1) adalah : ---------------------a

In

”Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu

lik

ah

bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan berlaku;

ub

m

yang

-------------------------------------------------------------------Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu

ep

ka

b

baik”

R

yang

si

ah

bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan

---.

Tergugat-II yang bertentangan

do

A gu

Atas dasar uraian tersebut diatas, kiranya jelas akibat dari tindakan

ne

ng

---------------------------------------------------------------------

dengan Peraturan Perundang-undangan

In

yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka menimbulkan kerugian yang sangat luar biasa terhadap yaitu

antara

lain

lik

ka m ah

Penggugat

:

a.

ub

---------------------------------------------------------------------------------Penggugat tidak bisa berpraktek dan tidak bisa membantu

ep

masyarakat atau pasien-pasien terutama pasien yang sedang mengikuti program bayi tabung ; --------------------------

ah

Nama

baik

Penggugat

jadi

tercemar

akibat

pengaduan/

R

b.

do In

A

gu

Halaman 25 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ne

ng

Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata

s

pemeriksaan yang tidak benar serta tidak sesuai dengan Peraturan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 25

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan

Dokter Gigi tanggal 6 April 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 29

ng

Tahun

2004

tentang

Praktek

Kedokteran

;

do

--------------------------------------------------------------

A gu

16 Bahwa, Demikian pula penerbitan Obyek Sengketa-I pada point Keenam

In lik

ah

yang menyebutkan : --------------------------------------------------

“ Konsil Kedokteran Indonesia melalui Divisi Pembinaan Konsil

ub

m

Kedokteran bersama Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Selatan,

ka

Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Jakarta Selatan, melakukan

ep

pembinaan kepada Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG,

paling

sedikit

1

(satu)

kali”

;

ng

---------------------------------------------------------------------

perundang-undangan

atau

bertentangan

dengan

asas-asas

do

A gu

yang tidak layak, tidak patut, serta bertentangan dengan peraturan

si

baik

ne

yang

R

ah

dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan praktik kedokteran

Adalah juga merupakan penerbitan Surat Keputusan Tergugat-I

umum

In

pemerintahan yang baik karena ternyata Obyek Sengketa-I pada point

lik

ka m ah

keenam berkelebihan dan tidak ada dasar rekomendasinya sebagaimana diamanatkan didalam Surat Keputusan Tergugat-II tanggal 5 Juni 2013 ;

ub

------------------------------

Oleh karenanya, Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang

ep

berupa Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II wajib / harus dinyatakan

R

batal atau tidak sah. ----------------------------

In

A

gu

26

do

ng

ne

s

DALAM PENANGGUHAN :

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 26

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Bahwa, Berdasarkan alasan yuridis tersebut, Penggugat memohon kepada

ng

Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara tata usaha negara agar Tergugat-I dan Tergugat-II diperintahkan untuk menunda pelaksanaan

hukum

tetap

(pasti),

do

kekuatan

dengan

-------------------------------------------------------------------

alasan

:

In

A gu

Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II sampai perkara ini mempunyai

lik

ah

Pertama, Tidak ada Perbuatan hukum / Etik / Disiplin Ilmu Kedokteran

ka

ub

m

yang dilanggar oleh Penggugat ; -----------------------------

ep

Kedua, Adanya tanggung jawab profesi Penggugat sebagai pelayan

ah

masyarakat dalam hal ini sebagai dokter Obstetri dan Ginekologi terhadap

bulan mendatang telah memiliki jadwal tindakan membantu persalinan

A gu

do

maupun perawatan rutin terhadap pasien, yang sejak awal sudah ditangani

ne

ng

Penggugat, yang mana Penggugat sangat mendesak dalam waktu 1 (satu)

si

R

banyak pasien yang menggantungkan nasib dan kesehatannya kepada

In

Penggugat.

Ketiga, Penggugat memiliki tanggung jawab moral, tidak bisa begitu saja

lik

ka m ah

meninggalkan pasien serta kewajiban Penggugat untuk melayani pasien tidak bisa serta merta dialihkan ke dokter/ rumah sakit lain. Sehingga

ub

tindakan Tergugat-I dan Tergugat-II yang menerbitkan dan membuat

ep

Surat Keputusan pencabutan Surat Tanda Registrasi 9 (sembilan) bulan kepada Penggugat tersebut bukan hanya merugikan Penggugat secara pribadi namun juga membahayakan keselamatan atau kelangsungan hidup

R

ah

ne

ng

do In

gu

Halaman 27 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

A

s

pasien-pasien (kepentingan umum), dimana banyak pasien kandungan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 27

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara psikologis bergantung pada Penggugat/dokter yang telah menanganinya sejak awal. ----------------------------------------------

ng

Keempat, Penggugat selalu mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar-

A gu

do

seminar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan atau keterampilan-

keterampilan dibidang kedokteran khususnya pada bidang obstetri dan

In

Ginekologi ; ---------------------------------------

lik

ah

Kelima, Dasar berlakunya ketentuan Pasal 67 ayat (2) ; 67 ayat (3) ; 67 (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

ub

m

Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

ep

ka

2004 tentang Perubahan atas Undang-

ah

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

si

R

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Peradilan

Tata

Usaha

Negara

yang

menyebutkan

do

A gu

---------------------------------------------------------------------

:

ne

ng

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

“(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan

In

Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan

putusan

Pengadilan

yang

lik

ka m ah

sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada memperoleh

kekuatan

hukum

ub

tetap;”------------------------------

“(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat

ep

diajukan sekaligus dalam gugatan dan diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;” ----------------------------------

R

ah

ne

In

A

gu

28

do

ng

ayat (2) : a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan

s

“(4) huruf a Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 28

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat mendesak, yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara digugat

ng

yang

itu

tetap

dilaksanakan;”

do

A gu

----------------------------------------------------------

(Vide, Bukti Terlampir). -----------------------------------------------

In

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang

Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Yang Mulia Majelis

ub

1

ep

Mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan : --------------

ah

1.

Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/

R

ka

DALAM PENANGGUHAN :

si

m

memutuskan sebagai berikut : ------------------------

lik

ah

Hakim pemeriksa perkara ini untuk kiranya berkenan mempertimbangkan dan

Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Displin Terhadap tanggal 26 Juni

do

A gu

Saudara TamTam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG, 2013, dan ---

Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

In

2

ne

ng

VI/2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin

Pelanggaran

Disiplin

Kedokteran,

lik

ka m ah

atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan tanggal

5

Juni

2013

;

Memerintahkan kepada : ------------------------------------------------------1

Tergugat-I/ Konsil Kedokteran Indonesia agar menangguhkan/

ep

2

ub

-----------------------------------------------------------------

menunda pelaksanaan Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia

R

ah

do In

A

gu

Halaman 29 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ne

ng

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi

s

Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 29

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Displin Terhadap Saudara TamTam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG, tanggal 26 Juni 2013 ; ---------------------------------------

Tergugat-II/ Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia agar

A gu

menangguhkan/menunda

pelaksanaan

Surat

Keputusan

Majelis

do

ng

2

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor tentang

Dugaan

Pelanggaran

Disiplin

In

09/P/MKDKI/V/2011,

Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 sampai perkara ini mempunyai hukum

tetap

(pasti)

;

lik

ah

kekuatan

ub

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ------------------

2.

Menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa berupa : ----------Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/

R

a

ep

1.

ah

ka

DALAM POKOK PERKARA :

si

m

--------------------------------------------------------------

Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Displin

A gu

do

Terhadap Saudara TamTam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG, tanggal 26 Juni 2013, dan ---

Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

In

b

ne

ng

KEP/VI/2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan

lik

ka m ah

Indonesia atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang

Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 ;

3

ub

----------------------------------------------------------------

Mewajibkan Tergugat-I/ Konsil Kedokteran Indonesia untuk mencabut

ep

Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/

R

ah

VI/2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin

s ne In

A

gu

30

do

ng

M

Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Displin Terhadap Saudara

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

TamTam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG, tanggal 26 Juni 2013 ; -----------------------------------------------

Mewajibkan Tergugat-II/MKDKI untuk mencabut Surat Keputusan

ng

4

Nomor

do

A gu

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan

09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin

5

In

Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 ; --------------------------------------------

Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar biaya perkara

lik

ah

secara tanggung-renteng ; ------------------------------------------

ub

m

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan yaitu, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013, dalam acara Pembacaan Gugatan dan

ep

ka

Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat telah hadir menghadap di Persidangan, yaitu

ah

Najab Khan, S.H., M.H. dan Billy, Eka Putra, S.H. dan Kuasa Tergugat I dan

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di

si

do

A gu

atas, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban Tertulis pada

ne

ng

S.H.,M.Hum ; -------

R

Tergugat II hadir kuasa hukumnya Dr. Sabir Alwy, S.H.,M.H dan Budi Irawan

persidangan tanggal 27 Agustus 2013, yang isinya sebagai berikut ;

Kompetensi Absolut : 1 Bahwa gugatan Penggugat pada hakekatnya mempersoalkan

ub

1

Dalam Eksepsi

lik

ka m ah

I

In

--------------------------------------------------------------------------------------

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011

ep

tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang tidak lengkap atau tidak rinci. Pasal

ah

do In

A

gu

Halaman 31 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ne

ng

Tahun 2011 menegaskan, dalam hal Teradu berkeberatan terhadap

s

R

55 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 31

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD),

Teradu

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat

ng

mengajukan keberatan kepada Ketua MKDKI, dengan mengajukan

alat bukti baru yang mendukung keberatannya dalam waktu 30

ah

do

2

--------------------------------------------

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan Pasal 77 ayat (1)

In

A gu

(tiga puluh) hari dari sejak salinan Keputusan MPD diterima;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata

lik

Usaha Negara yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun

ub

m

2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN)

ep

ka

maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak

ah

berwenang mengadili sengketa atau gugatan Penggugat ;

Bahwa Keputusan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni

A gu

do

2013 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran proses

ne

ng

3

si

R

------------------

terhadap Saudar Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG adalah hasil

In

dari proses penegakan profesi kedokteran yaitu penegakan prinsip/

lik

ka m ah

nilai-nilai standar keilmuan kedokteran. Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tersebut diatas belum final

tetapi

hanya

rekomendasi

ub

keputusan

berupa

sanksi

pencabutan sementara Surat Tanda Registrasi Dokter ; -----Bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah

ep

4

R

ah

badan independen dan otonom yang anggotanya diangkat

ne

In

A

gu

32

do

ng

M

Praktik Kedokteran untuk melaksanakan tugas dan fungsi (tupoksi)

s

berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan

keilmuan

kedokteran,

bukan

untuk

melaksanakan tugas administratif atau pejabat administratif

ng

sehingga tidak dapat dikatakan produknya Tata Usaha Negara,

do

Disiplin Kedokteran Indonesia setelah melakukan tugas menerima

pengaduan, memeriksa dan memutuskan. Hal ini sama saja dengan

In

A gu

akan tetapi produknya adalah Keputusan Majelis Kehormatan

tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada penegakan Hukum di

Bahwa penangkatan anggota Majelis Kehormatan Disiplin

ub

m

5

lik

ah

Pengadilan ; ---------------------------------------------------------------

Kedokteran Indonesia (MKDKI) bukan untuk melaksanakan tugas

ep

ka

administratif dan anggota MKDKI bukan sebagai struktural

ah

(eselonisasi) tetapi kedudukan MKDKI sebagai penegakan

Keilmuan

Kedokteran

;

do

---------------------------------------------------------------

Dasar Gugatan Penggugat :

A gu

2

Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/

In

1

si

Penegakan

ne

Keputusan

ng

tetapi

R

disiplin, sehingga produk hasilnya bukan Tata Usaha Negara,

VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan

lik

ka m ah

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam

ub

Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG berupa Pencabutan Surat Tanda Registrasi

ep

(STR) sementara selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai 26 Juni 2013 sampai dengan 26 Maret 2014 ; ----------------------Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

s

2

R

ah

ng

ne

atas Pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni

do In

A

gu

Halaman 33 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

disiplin

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 33

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kedokteran ;

---------------------------------------------------------------

Bahwa seharusnya Penggugat memperhatikan hal-hal sebagai

ng

3

do

a

Terbitnya Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/

KKI/KEP/VI/2013, merupakan tindaklanjut dari Keputusan

In

A gu

berikut : ----------------------------------------------------------

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas

lik

ah

Pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni

ub

m

2013 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran terhadap Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG ;

ah

b

ep

ka

---------------------------------------------

Bahwa pemberian Keputusan MKDKI terhadap Saudara

si

R

Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG adalah merupakan

9 (sembilan) bulan sudah sesuai dengan peraturan yang

do

Bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun

2004 tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Majelis Kehormatan

Disiplin

Kedokteran

Indonesia

merupakan

lik

ka m ah

c

In

A gu

berlaku ; ------------------------------------------

ne

ng

rekomendasi berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi selama

lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia

;

d

ub

--------------------------------------------

Bahwa Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun

tugasnya

R

menjalankan

Disiplin

Kedokteran bersifat

Indonesia independen

dalam ;

s

ah

Kehormatan

ep

2004 tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Majelis

ne In

A

gu

34

do

ng

M

----------------------------------------------------------

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34

1

Bahwa sangatlah tidak tepat gugatan Penggugat

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk pada

ng

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mana bukan kewenangannya, karena produk Konsil Kedokteran Indonesia dan

2

do

administratif yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara

In

akan tetapi keputusan yang dikeluarkan oleh Penegak Keilmuan Kedokteran ; -------------

Bahwa Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

lik

ah

A gu

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bukan produk

ub

m

Indonesia Nomorta09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran terhadap

ep

ka

Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr,SpOG adalah hasil dari

R

pronsip/nilai-nilai

standar

keilmuan

kedokteran.

Keputusan

si

ah

suatu proses penegakan keilmuan kedokteran, yaitu penegakan

pencabutan Surat Tanda Registrasi terhadap Saudara Tamtam Samsudin,

dr,

SpOG.

-------------------------------------------------

Bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah

In

3

;

do

A gu

Otamar

ne

ng

tersebut bukan keputusan final tetapi hanya rekomendasi sanksi

lik

ka m ah

badan independen dan otonom yang lahir dan anggotanya diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Kedokteran untuk

ub

Praktik

tentang

melaksanakan tugas dan fungsin (tupoksi) penegakan prinsip/nilaikeilmuan,

bukan

untuk

ep

nilai

melaksanakan

tugas-tugas

administrati sehingga tidak dapat dikatakan produknya adalah tata

R

ah

do In

A

gu

Halaman 35 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ne

ng

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, setelah melihat tugas,

s

usaha negara, akan tetapi produknya adalah Keputusan Majelis

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 35

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan . Hal ini sama dengan

tupoksi

pada

penegakan

hukum

di

Peradilan

ng

-----------------------------

do

Tata Usaha Negara, akan tetapi diangkat berdasarkan Undang-

In

A gu ah

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, bukan sebagai Pejabat

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;

Bahwa produk Majelis Disiplin Kehormatan Kedokteran Indonesia

ub

m

lik

-----------------------------------------5

;

Bahwa anggota Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis

4

bukan produk administrasi Negara tetapi Putusan yang terlebih melalui

proses

pengaduan

dan

penemuan

;

ep

ka

dahulu

Gugatan Penggugat Prematuur :

tertanggal 26 Juni 2013 sudah mempunyai akibat hukum bagi

Tergugat I,

penetapan Keputusan

sedangkan Keputusan Tergugat II Juni

Nomor 09/P/

2013 masih bersifat

lik

ka m ah

MKDKI/V/2011 tertanggal 5

do

sejak tanggal

In

A gu

Penggugat

si

Bahwa Keputusan Tergugat I Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013

ng

1

ne

3

R

ah

---------------------------------------------------------------

rekomendasi, belum final serta konkrit, dan belum ada akibat

ub

hukum bagi Penggugat karena masih memerlukan tindak lanjut

2

ep

dari Keputusan Tergugat I ; ------------------------Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat I dan Keputusan Tergugat II tersebut tidak memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 9

In

A

gu

36

do

ng

ne

s

R

ah

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 36

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas dasar Pasal 2 c UU PTUN, maka gugatan Penggugat

Gugatan Penggugat Kabur (obscuur Libell)

2

dalil-dalil

gugatan

Penggugat

sulit

dipahami

membingungkan Tergugat I dan Tergugat II,

dan

akibatnya

mengalami kesulitan dalam membela diri yang merupakan hak Para Tergugat menurut hukum ; ------------------------------

lik

ah

A gu

bahwa

do

1

In

4

ng

haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan

ah

1

Dalam Pokok Perkara

ep

ka

II

ub

m

tidak dapat diterima ; ------------------------------------

Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I dan Tergugat II kemukakan

dalam

si

R

eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan termasuk pula

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil dan bukti-

ng

2

A gu

do

bukti yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan tertanggal 12 Juli

ne

dalam pokok perkara ini. -----------------------------------

2013 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat I dan Tergugat

3

In

II akui kebenarannya. -----------------

Bahwa Keputusan Tergugat I Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013 tertanggal

ub

lik

ka m ah

26 Juni 2013 sudah sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku dan azas umum pemerintahan yang baik serta

ep

tidak melanggar pasal 53 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah

ah

ng

ne

s

R

ditolak. --------------------------------------------------

do In

A

gu

Halaman 37 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 37

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

4

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Keputusan Tergugat II Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan

ng

azas umum pemerintahan yang baik serta tidak melanggar pasal 53 ayat

karena

itu

gugatan

Penggugat

haruslah

Bahwa

ditolak

;

In

-------------------------------------------------

5

do

A gu

(2) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh

gugatan Penggugat haruslah ditolak sebab tidak mempunyai

lik

m

5.1

Bahwa keputusan Tergugat II Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal

5 Juni

ub

ah

dasar hukum : ----------------------------------------------------

2013 adalah rekomendasi kepada Konsil

ep

ka

Kedokteran Indonesia untuk mencabut Surat Tanda Registrasi

Bahwa Keputusan Tergugat II

R

berbunyi sebagai berikut :

si

ah

Penggugat. Hal ini terbukti dalam Keputusan Tergugat II yang

butir 1 di atas, berupa ; “Rekomendasi Pencabutan Surat Tanda selama

9

(sembilan)

bulan”.

do

(STR)

A gu

Registrasi

------------------------------------------

Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat 1 Nomor 19/KKI/KEP/

In

5.2

ne

ng

menjatuhkan sanksi kepada Penggugat, berdasarkan angka XI

lik

ka m ah

VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013 merupakan final dan konkrit

karena sudah menimbulkan akibat hukum sejak tanggal ditetapkan Tergugat

I

bagi

ub

Keputusan

Penggugat

;

Diktum Kesatu, Keputusan Tergugat 1 menjatuhkan sanksi

R

ah

•

ep

---------------------------------------------------------------

s ne

In

A

gu

38

do

ng

M

kepada Teradu (Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG),

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa

Surat

Tanda

Registrasi

(STR)

Sementara selama 9 (sembilan) bulan”. --------------

ng

•

Diktum Keempat,

5.3

Keputusan Tergugat 1 pemberian

do

Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr,

SpOG, berupa Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR)

In

Sementara selama 9 (sembilan) bulan” terhitung mulai tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan 26 Maret 2014. ------

bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukanan diatas, maka

lik

ah

A gu

sanksi kepada

ub

m

terbuktilah secara sah dan meyakinkan bahwa Keputusan Tergugat

ka

2 tersebut tidak memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 jo Pasal 53

ep

ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa keputusan Tertugat II Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tanggal 5

R

6

si

ah

--------------------------------------------------------------------

Negara sebab pelaksanaannya masih memerlukan tindaklanjut Keputusan

A gu

do

oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Oleh karena itu atas dasar Pasal 2 c

ne

ng

Juni 2013 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan Penggugat

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang

lik

ka m ah

7

In

haruslah ditolak ; ------------------

dikemukakan Penggugat tentang keputusan atas keberatan terhadap

ub

Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013 dan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin

tertanggal

atas Pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 Juni

2013

:

R

5

ep

Kedokteran Indonesia

ah

ng

ne

s

-------------------------------------------------------------------------------

do In

A

gu

Halaman 39 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

Pencabutan

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 39

a

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 Peraturan Konsil

ng

Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin

ah

do

terhadap Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD), Teradu dapat mengajukan keberatan kepada Ketua MKDKI/MKDKI-P

In

A gu

Dokter dan Dokter Gigi, yaitu dalam hal Teradu berkeberatan

dengan mengajukan alat bukti baru yang mendukung keberatannya

MPD

diterima

;

ub

m

Keputusan

lik

dalam waktu paling lama 30 (tiga pulu) hari sejak salinan

b

Bahwa keberatan Teradu yang diterima oleh MKDKI tertanggal 7

ep

ka

-------------------------------------------------------------------

ah

Mei 2013 tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan 55 ayat

Pelanggaran

Disiplin

Dokter

dan

Dokter

Gigi

Bahwa dengan demikian ketentuan yang Tergugat I dan Tergugat

In

c

do

A gu

------------------------------------------------

;

ne

ng

Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan

si

R

(1) dan Pasal 56 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2

II bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku., yaitu tidak dengan

Azas

Kepastian

Hukum

lik

ka m ah

bertentangan

(rechtzekerheidsbeginsel) ; ---------------------------------

Bahwa memang demikianlah keputusan yang Tergugat II

ub

d

keluarkan atas keberatan yang diajukan oleh Teradu. --------Bahwa Penggugat tidak bisa memerintahkan kepada Tergugat I

ep

e

In

A

gu

40

do

ng

Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013 tertanggal 26 Juni

s

menangguhkan / menunda Keputusan Konsil Kedokteran

ne

e.1

R

dan Tergugat II untuk mengabulkan : ---------------

ah

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 40

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Disiplin Tamtam

ng

Terhadap Saudara

Otamar

Samsudin,

dr,

do

A gu

SpOG

berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) sementara

In

selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan 26 Maret 2014.

lik

ah

Alasannya sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Konsil

ub

m

Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin dan

Dokter

Gigi,

menegaskan

ep

ka

Dokter

bahwa

:

R

Pelaksanaan

dan

penyampaian

Keputusan

MKDKI/

si

ah

-------------------------------------------

do

Kesehatan Kabupaten/Kota) yang menerbitkan SIP Teradu,

Organisasi Profesi terkait, fasilitas pelayanan kesehatan

pendidikan

In

tempat Teradu menjalankan praktik kedokteran, institusi kedokteran/kedokteran

gigi,

dan

atau

lik

ka m ah

A gu

Teradu, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Dinas

ne

ng

MKDKI-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap

Kementerian Kesehatan harus segera dilakukan oleh Konsil

e.2

ub

Kedokteran Indonesia ; --------------------------------------menangguhkan / menunda Keputusan Majelis Kehormatan

ep

Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 09/ P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 tentang Dugaan Pelanggaran

Disiplin

Kedokteran

;

s

R

ah

ng

ne

-----------------------------------------------------

do In

A

gu

Halaman 41 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 41

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Alasannya sesuai dengan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,

ng

menegaskan

bahwa

Majelis

Kehormatan

Disiplin

do

A gu

Kedokteran Indonesia dalam menjalankan tugasnya bersifat

independen tidak terpengaruh oleh siapapun atau lembaga

In

manapun ; ------------------

Pentingnya dicamtumkannya Diktum Keempat Keputusan

lik

ah

Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013

ub

m

tertanggal 26 Juni 2013 terkait dengan Pembinaan : ------------------------------------------Teradu sesuai dengan undangan Ketua Konsil

ah

Kedokteran

Nomor

:

TU.03.02/03/KKI/

R

VI/2039/2013 tertanggal 20

Juni

2013 yang

si

ep

ka

•

do

Pengurus Cabang Kota Jakarta Selatan dan Teradu

ne

Kota Jakarta Selatan, Ketua Ikatan Dokter Indonesia

untuk menghadiri acara Pembacaan Keputusan

In

Konsil Kedokteran Indonesia dan Pembinaan yang berkaitan dengan praktik kedokteran yang baik pada

lik

ka m ah

A gu

ng

ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan

tanggal 26 Juni 2013, namun tidak dihadiri oleh

ub

Teradu sesuai dengan suratnys yang dikirim kepada Ketua Konsil Kedokteran Indonesia tertanggal 26

ep

Juni 2013 yang diterima oleh Sekretariat Konsil

R

ah

Kedokteran Indonesia tanggal 27 Juni 2013.

s ne In

A

gu

42

do

ng

M

----------------------------------------------------

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

•

Diktum Keenam Keputusan Konsil Kedokteran

26 Juni 2013 yang dipermasalahkan oleh Penggugat yaitu Konsil Kedokteran Indonesia melalui Konsil

Kedokteran

In

Pembinaan

Divisi

do

A gu

ng

Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013 tertanggal

ah

bersama Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Selatan,

lik

Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Jakarta Selatan

ub

m

melakukan pembinaan kepada Saudara Tamtam Otamar

ka

Samsudin, dr, SpOG dengan mengacu kepada pedoman

ep

penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik paling

•

ka m ah

salah satu bentuk pembinaan untuk mengubah

rangka

proses

pendewasaan

dan

do

perilaku kita agar kedepan menjadi lebih baik dalam

si

hukuman bagi Teradu tetapi merupakan

saling

In

A gu

ng

bukan

ne

R

Tujuan pembinaan praktik kedokteran yang baik

mengingatkan sesama profesi agar perlindungan kepada

masyarakat

-------------------Makna

akan

kehadiran

Teradu

ub

•

dapat

terwujud

lik

ah

sedikit 1 (satu) kali. ---------------------------------

pada

;

acara

ep

pembacaan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia dan Pembinaan praktik kedokteran yang baik, sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004

R

ah

ne

ng

do In

gu

Halaman 43 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

A

s

tentang Praktik Kedokteran, berarti Stakeholders

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 43

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemerintah Pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi) untuk

ng

berperan aktif

dalam membina dan mengawasi

do

A gu

praktik kedokteran sesuai dengan fungsi dan

kewenangan masing-masing untuk mendapatkan

lik

ah

In

pola pembinaan yang sesuai ; ----------

•

ub

m

Lampiran Pendahuluan pada angka romawi I huruf

ka

B butir 8 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia

ep

Nomor 47/KKI/KEP/XII/2007

ah

Tata

Cara

Pelaksanaan

tentang Pedoman

Rekomendasi

Majelis

si

R

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan

menegaskan bahwa Penjatuhan sanksi

do

Disiplin,

ne

Di Tingkat Provinsi Dalam Penegakan Sanksi

disiplin adalah penegakan sanksi yang dijatukan

In

oleh Konsil Kedokteran Indonesia setelah mendapat surat rekomendasi dari Ketua Majelis Kehormatan Disiplin

Kedokteran

Indonesia

;

ub

--------------------------•

lik

ka m ah

A gu

ng

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

Lampiran Pendahuluan pada angka romawi V huruf

R Tata

Cara

Pelaksanaan

tentang Pedoman

Rekomendasi

Majelis

In

A

gu

44

do

ng

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan

s

Nomor 47/KKI/KEP/XII/2007

ne

ep

B butir 4 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia

ah

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 44

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

Di Tingkat Provinsi Dalam Penegakan Sanksi

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembinaan

do

A gu

ng

Disiplin, menegaskan bahwa Divisi Pembinaan

penegakan disiplin dokter dan dokter gigi ;

In

------------------------------------------------------------•

ah

Saran dan masukan dari Stakeholders terhadap

lik

Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia maupun Majelis

Kehormatan

Disiplin

ub

m

Keputusan

ka

Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi

ep

Disiplin terhadap profesi kedokteran dan kedokteran

ah

gigi, bertujuan untuk proses perbaikan kedepan ;

tertanggal

26

Juni

2013

berupa

si

do

pencabutan STR sementara selama 9 (sembilan) bulan

terhadap Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG

In

terhitung mulai tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan 26 Maret 2014 ; ---------------------

lik

ka m ah

A gu

KKI/KEP/VI/2013

ne

Setelah Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/

ng

e.3

R

----------

Secara otomatis Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta

ub

Selatan segera membekukan Surat Ijin Praktik Teradu, melalui surat yang ditujukan kepada Teradu dan tembusan

tanggal

ep

dikirim kepada instutusi terkait dengan mengacu kepada penetapan

Keputusan

Tergugat

I

;

R

ah

ng

ne

s

-------------------------------------------------------

do In

A

gu

Halaman 45 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 45

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia a Keputusan Tergugat I sudah sesuai dengan perundang-undangan dan dasar hukum : ---------------------------------------

Pasal 54 ayat (1), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004

ng

f.1

do

A gu

tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa dalam rangka terselenggaranya praktik kedokteran yang bermutu

In

dan melindungi masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, perlu dilakukan pembinaan terhadap

lik

ah

dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran ;

f.2

ub

m

-------

Pasal 54 ayat (2), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004

ep

ka

tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Pembinaan

ah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Konsil

si

R

Kedokteran Indonesia bersama-sama dengan Organisasi

f.3

Pasal 71, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang

Kedokteran

Indonesia,

Daerah,

In

Organisasi Profesi membina dan mengawasi praktik

kedokteran sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing ; -----------------------------------

Pasal 60 ayat (3) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia

ub

f.4

Pemerinta

do

Konsil

lik

ka m ah

A gu

Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Pemerinta Pusat,

ne

ng

Profesi ; -------------------------

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus

gu A

Disiplin Disiplin

penyampaian Kedokteran Kedokteran

s

Kehormatan

dan

ne

ng

M

Indonesia/Majelis

46

pelaksanaan

Majelis Kehormatan

R

Keputusan

bahwa

do

ah

menegaskan

In

ep

Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi,

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia di Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) terhadap dan kepada Teradu, Pemerintah Daerah

ng

Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) yang

do

A gu

menerbitkan SIP Teradu, Organisasi Profesi terkait, fasilitas

pelayanan kesehatan tempat Teradu menjalankan praktik

In

kedokteran, institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi, dan atau Kementerian Kesehatan harus segera oleh

Konsil

Kedokteran

lik

ah

dilakukan

Indonesia

;

f.5

ub

m

----------------------------------------

Lampiran Pendahuluan pada angka romawi I huruf B butir

ep

ka

8 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 47/KKI/

ah

KEP/XII/2007

tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan

Kehormatan

Disiplin

Kedokteran

Indonesia Di Tingkat Provinsi Dalam Penegakan Sanksi

do

Bahwa Penjatuhan sanksi disiplin adalah penegakan sanksi

mendapat

surat

Kehormatan

rekomendasi

Disiplin

dari

In

yang dijatuhkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia setelah Ketua

Majelis

lik

A gu

Disiplin, menegaskan : -----

ka m ah

si

Majelis

ng

Indonesia/

ne

R

Rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

;

Kedokteran

Indonesia

f.6

ub

--------------------------------------------------------

Lampiran Pendahuluan pada angka romawi V huruf B butir

ep

4 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 47/KKI/ KEP/XII/2007

ah

tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan

ng

Majelis

Kehormatan

Disiplin

Kedokteran

do In

A

gu

Halaman 47 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

s

Indonesia/

ne

R

Rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 47

R ep ub

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Di Tingkat Provinsi Dalam Penegakan Sanksi Disiplin,

menegaskan

ng

bertanggungjawab

A gu

penegakan

bahwa

terhadap

disiplin

dokter

Divisi

Pembinaan

pelaksanaan

pembinaan

dan

dokter

gigi

;

do

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-------------------------------------------------

In

b Keputusan Tergugat II sudah sesuai dengan perundang-undangan dan dasar hukum : ---------------------------------------

Pasal 64 huruf a, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004

lik

ah

g.1

Kehormatan

ub

m

tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Majelis Disiplin

Kedokteran

Indonesia

bertugas

ep

ka

menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus

ah

pelanggaran sanksi disiplin dokter dan dokter gigi yang

Praktik

Kedokteran,

menegaskan

bahwa

do

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Majelis

In

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memeriksa dan

memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan

disiplin

dokter

lik

ka m ah

A gu

g.2

ne

ng

si

R

diajukan ; ------------------------------

dan

dokter

gigi

;

g.3

ub

-------------------------------------------------------

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004

ah

Majelis

ep

tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Keputusan Kehormatan

Disiplin

Kedokteran

Indonesia

s

R

mengikat dokter, dokter gigi dan Konsil Kedokteran

ne In

A

gu

48

do

ng

M

Indonesia ; ----------------------------------------

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48

g.4

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 59 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus

ng

Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi,

Disiplin

bahwa

Keputusan

Majelis

Kehormatan

Kedokteran

Indonesia/

Majelis

Kehormatan

do

A gu

menegaskan

In

Disiplin Kedokteran Indonesia Di Tingkat Provinsi bersifat final, berkekuatan tetap, mengikat Teradu, dan Pemerintah

Pasal 60 ayat (3) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia

ub

m

g.5

lik

ah

Daerah (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) ; -----------

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus

ep

ka

Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi,

R

Pelaksanaan

dan

penyampaian

Keputusan

Majelis

si

ah

menegaskan bahwa : ----------

do

Provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap

Teradu,

Pemerintah

Kabupaten/Kota

(Dinas

In

Daerah

Kesehatan Kabupaten/Kota) yang menerbitkan SIP Teradu,

lik

ka m ah

A gu

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Di Tingkat

ne

ng

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia / Majelis

Organisasi Profesi terkait, fasilitas pelayanan kesehatan

ub

tempat Teradu menjalankan praktik kedokteran, institusi pendidikan kedokteran / kedokteran gigi, dan atau

Kedokteran

ep

Kementerian Kesehatan harus segera dilakukan oleh Konsil

ah

Indonesia

;

ng

ne

s

R

--------------------------------------------------------

do In

A

gu

Halaman 49 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 49

g.6

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesionalisme

ng

Dokter dan Dokter Gigi, menegaskan bahwa setiap Dokter

dokter

dan

dokter

------------------------------------------------g.6

do

profesional

gigi

;

In

A gu

dan Dokter Gigi dilarang melakukan pelanggaran disiplin

Pasal 3 ayat (2) huruf f dan huruf h, Peraturan Konsil

Profesionalisme

Dokter

dan

Dokter

Gigi,

ub

m

Disiplin

lik

ah

Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang

menegaskan bahwa Pelanggaran Disiplin Profesional

ep

ka

Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat

ah

(1) terdiri dari 28 butir bentuk pelanggaran disiplin ;

si ne

Bahwa Keputusan Tergugat II Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tanggal 5 Juni

ng

7.

R

------------------------------------------------------------

A gu

do

2013 sudah benar dan tepat : ------------------------------------------

Bahwa Keputusan Tergugat II tersebut sudah sesuai dengan ketentuan

In

7.1

lik

ka m ah

yang berlaku dimana Penggugat diberikan rekomendasi menjatuhkan sanksi disiplin berupa pencabutan STR selama 9 (Sembilan) bulan,

ub

oleh karena dalam persidangan terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin Professional Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana diatur

Kedokteran

ep

dalam Pasal 3 ayat (2) hutuf f dan huruf h, Peraturan Konsil Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin

R

ah

ne In

do

ng

A

gu

50

s

Professional Dokter dan Dokter Gigi ; --------------------------------

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 50

a

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f yang berbunyi “tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang

memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien”.

ng

Yaitu teradu tidak melakukan persiapan operasi dengan baik ;

b

do

A gu

---------------------------------

huruf h yang berbunyi “tidak memberikan penjelasan yang jujur,

In

etis, dan memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktik kedokteran”. Yaitu tidak

lik

ah

memberikan penjelasan tentang risiko tindakan seksio ke empat

2

ub

m

kalinya ; ----------------------

Bahwa tidak satupun dalil dari Penggugat dalam gugatannya yang

ep

ka

mempersoalkan jenis dan lamanya sanksi yang Tergugat I dan

ah

Tergugat II jatuhkan. Sehingga dengan demikian berarti Penggugat

si

R

menyetujui dan menerima Keputusan Tergugat I dan Tergugat II ;

do

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil

A gu

8.

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak ; ---

Berkaitan dengan Tergugat I yaitu Keputusan Konsil Kedokteran

lik

ka m ah

In

Penggugat yang berkenaan dengan objek sengketa : ---------

8. 1

ne

7. 3

ng

--------------------------------------------------------------

Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013 :

ub

----------------------------------------------------------------•

Pasal 54 ayat (2), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004

ep

tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Konsil

R

ah

ng

ne

Profesi ; -------------------------------

do In

gu

Halaman 51 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

A

s

Kedokteran Indonesia bersama-sama dengan Organisasi

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 51

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

•

Pasal 71, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang

ng

Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Pemerinta Pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, Pemerintah Daerah, Organisasi

fungsi

dan

do

dengan

tugas

masing-masing

;

•

Pencabutan STR sementara selama 9

lik

Diktum Kesatu

In

----------------------------------------------------------------

ah

A gu

Profesi membina dan mengawasi praktik kedokteran sesuai

(sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 26 Juni 2013 sampai

ka

lamanya

sanksi

disiplin,

ini

penjatuhan

ep

menyetujui

ub

m

dengan tanggal 26 Maret 2014 tidak dipermasalahkan tentang berarti

Penggugat

telah

sanksi

disiplin

;

Bahwa

ng

•

penambahan

Diktum

Pembinaan

dalam

do

KKI/KEP/VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013, tidak

In

dilarang karena tidak ada aturan yang dilanggar serta tidak terlalu berlebihan. Divisi Pembinaan merasa

lik

ka m ah

A gu

Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/

si

Diktum Keenam Pembinaan : -------------------------------

ne

•

R

ah

-----------------------------------------------------------------

bertanggungjawab penuh terhadap pembinaan praktik

ub

kedokteran yang baik bagi dokter dan dokter gigi yang

ep

terkena sanksi disiplin. Salah satu azas atau prinsip dalam hukum adalah sepanjang tidak bertentangan dengan aturan, berarti boleh dilakukan, artinya

penambahan diktum

In

A

gu

52

do

ng

ne

s

R

ah

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 52

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan bukan sesuatu yang memberatkan Penggugat ;

A gu

•

Divisi

Pembinaan

Konsil

Kedokteran

Indonesia

senantiasa menyelenggarakan pertemuan Bimbingan

do

ng

--------------

Teknis Pemantapan Proesionalisme Bagi Dokter dan

In

Dokter Gigi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan

lik

ah

untuk melaksanakan praktik kedokteran yang baik dengan mengacu kepada pedoman yang sudah ada,

ub

m

dalam rangka untuk memberikakan perlindungan kepada

•

Pentingnya mencantumkan Diktum Keenam

ep

ka

masyarakat sebagaimanaan ; ---

terkait

R

ah

dengan pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh Konsil

memperjelas

A gu

Kota

fungsi

Jakarta

dan

tugas

Selatan sesuai

akan dengan

In

kewenangan masing-masing (Pasal 71, Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran) ; ----------------------------------------------------•

lik

ka m ah

Cabang

ne

Indonesia

do

ng

Dinas Kesehatan Kota Jakarta Selatan dan Ikatan Dokter

si

Kedokteran Indonesia bersama Stakeholders (Suku

Apapun bentuk sanksi disiplin yang diberikan terhadap

Tertulis

selalu

mencantumkan

diktum

ep

Peringatan

ub

dokter dan dokter gigi, apakah pencabutan STR atau

Pembinaan ; --------------------------------------------

ng

ne

s

R

ah

do In

A

gu

Halaman 53 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 53

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

•

Pasal 54 ayat (2), Undang-Undang Nomor 29 Tahun

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bersama-

do

A gu

ng

2004 tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa

sama dengan Organisasi Profesi ; -------------------------

Lampiran Pendahuluan pada angka romawi I huruf B

In

•

47/KKI/KEP/XII/2007

lik

ah

butir 8 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor tentang Pedoman Tata Cara

ub

m

Pelaksanaan Rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin

ka

Kedokteran Indonesia/ Majelis Kehormatan Disiplin

ep

Kedokteran Indonesia Di Tingkat Provinsi. Dalam

ah

Penegakan Sanksi Disiplin,

menegaskan bahwa

si

R

Penjatuhan sanksi disiplin adalah penegakan sanksi yang

Kehormatan

rekomendasi

Disiplin

dari

Kedokteran

Ketua

Majelis

Indonesia

•

In

--------------------------------------------------------

;

ne

surat

Lampiran Pendahuluan pada angka romawi V huruf B butir 4 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 47/KKI/KEP/XII/2007

lik

ka m ah

A gu

mendapat

do

ng

dijatukan oleh Konail Kedokteran Indonesia setelah

tentang Pedoman Tata Cara

ub

Pelaksanaan Rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia/ Majelis Kehormatan Disiplin

ep

Kedokteran Indonesia Di Tingkat Provinsi Dalam Penegakan Sanksi Disiplin, menegaskan bahwa Divisi

R

ah

ne In

do

ng

A

gu

54

s

Pembinaan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 54

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan penegakan disiplin dokter dan dokter gigi ;

•

ng

-------------------------------------------------

Undangan Ketua Konsil Kedokteran yang ditujukan kepada Kepala

A gu

do

Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Selatan, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Pengurus Cabang Kota Jakarta Pusat dan Teradu untuk

In

menghadiri acara pembacaan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia

ah

dilanjutkan dengan Pembinaan Praktik Kedokteran yang baik bertempat

Keputusan Tergugat I Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013 tertanggal 26 Juni

ub

m

•

lik

di Ruang Pembinaan Konsil Kedokteran Indonesia ; ---------------

ka

2013 berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi sementara selama 9

ep

(sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan

Kesehatan

Kota

Jakarta

Selatan

dalam

bentuk

surat

si

Dinas

R

ah

26 Maret 2014, masih memerlukan Keputusan lebih lanjut oleh Suku

Samsudin, dr, SpOG untuk segera membekukan Surat Ijin Praktik sesuai Keputusan

Tergugat

I

•

In

--------------------------------------------------------

;

do

penetapan

A gu

tanggal

ne

ng

pemberitahuan yang ditujukan kepada Saudara Tamtam Otamar

Bahwa pemberian rekomendasi Pencabutan STR selama 9 (sembilan)

lik

ka m ah

bulan terhadap Keputusan MKDKI atas Pengaduan Nomor 09/P/ MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 belum mempunyai akibat dan

setelah

ditindaklanjuti

dengan

ub

hukum,

Keputusan

Konsil

Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013 tertanggal 26 Juni

ep

2013 baru ada akibat hukum sesuai dengan tanggal penetapan Keputusan Tergugat 1. ----------------------

ng

ne

s

R

ah

do In

A

gu

Halaman 55 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 55

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2

Berkaitan dengan Tergugat II, yaitu Keputusan Majelis

ng

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013.

do

Bahwa seyogyanya Penggugat mengetahui apa yang dimaksud dengan

A gu

•

bukti baru. Siapapun akan mengetahui bahwa yang dimaksud dengan

bukti yang belum pernah diajukan sebelumnya,

In

bukti baru adalah

lik

ah

sehingga Pasal 51 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan

ub

m

Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tidak perlu lagi

•

Bahwa keberatan Penggugat tertanggal 7 Mei 2013 yang disampaikan

ep

ka

menguraikan mengenai kriteria bukti baru ; --------

R

ah

kepada MKDKI tidak sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Konsil

do

Gigi, yaitu bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam

ne

ng

Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter

si

Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Majelis

Kehormatan

Disiplin

Kedokteran

--------------------------------------------------------------Pemanggilan prosedur

Ahli

kerja

Majelis

:

sesuai

dengan

Kehormatan

Disiplin

ub

Kedokteran Indonesia.

Majelis Pemeriksa Disiplin tetap melaksanakan

ep

•

dilakukan

lik

ka m ah

•

Indonesia

In

A gu

keberatannya bukan merupakan bukti baru, untuk itu tidak diterima oleh

sidang dengan tidak memanggil Teradu (terlampir

ah

In

A

gu

56

do

ng

ne

s

R

bukti). ----------

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 56

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

•

ng

Bahwa untuk Novum (bukti baru) melalui keberatan Penggugat yang

disampaikan kepada MKDKI, maka MKDKI tidak bisa memenuhi

A gu

do

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tata

In

Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan

8.2

Pemberlakuan sanksi disiplin berupa Pencabutan Surat Tanda

lik

ah

Dokter Gigi ; ---------------------------------------------

ub

m

Regiatrasi sementar selama 9 (sembilan) bulan mulai tanggal 26 Juni

ka

2013 sampai dengan 26 Maret 2014 otomatis Suku Dinas Kesehatan

ep

Kota Jakarta Selatan mencabut Surat Ijin Praktik Saudara Tamtam

ah

Otamar Samsudin, dr, SpOG sebanyak 3 (tiga) tempat ikut tercabut ;

Novum (bukti baru yang disampaikan oleh Penggugat), namun bukti

A gu

si

do

baru tersebut tidak memenuhi unsur persyaratan pada Pasal 55 ayat

ne

Objek sengketa bahwa Tergugat II telah mempertimbangkan tentang

ng

8.3

R

------------------------------

(1), Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011

In

tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan pelanggaran Disiplin

lik

ka m ah

Dokter dan Dokter Gigi, untuk itulah keberatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ;

8. 4

ub

-------------------------

Bahwa apabila informasi dan alat bukti yang dikumpulkan sudah

ep

cukup maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan tanpa keharusan memanggil kembali Teradu (Penggugat ) yang sudah

R

ah

ng

ne

s

pernah dipanggil akan tetapi tidak hadir, sebab yang utama adalah

do In

A

gu

Halaman 57 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 57

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan

dalam

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia persidangan

;

do

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang kekemukakan

A gu

9.

ng

-----------------------------------------------------------------

Penggugat tentang bukti baru : -------------------------------------------------bahwa

keberatan

Penggugat

bukan

merupakan

bukti

In

9.1

baru

ah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan Konsil

lik

Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara

ub

m

Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi ; --------------------------------------------------bahwa seyogyanya Penggugat mengetahui apa yang dimaksud dengan

ep

ka

9.2

ah

bukti baru. Siapapun akan mengetahui bahwa yang dimaksud dengan

si

R

bukti baru adalah bukti yang belum pernah diajukan sebelumnya,

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan

menguraikan

mengenai

kriteria

bukti

Bahwa dalil-dalil Penggugat

;

terhadap Surat Kuasa yang diberikan oleh

lik

ka m ah

10.

baru.

In

----------------------------------------------------------

do

A gu

Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tidak perlu lagi

ne

ng

sehingga Pasal 51 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia

keluarga pasien (Pengadu) yaitu Dra Risma Situmorang, SH, MH untuk

ub

menghadap dan membuat pengaduan tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tidak beralasan, karena surat

ep

kuasa tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apalagi Pengadu

R

ah

(Dra Risma Situmorang, SH, MH) hadir dan memberikan keterangan dalam

s ne In

A

gu

58

do

ng

M

persidangan MKDKI. Keterangan yang diberikan dalam persidangan itulah

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi pegangan utama bagi MPD dalam pengambilan keputusan ; ------------------------------------

Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan keputusan MKDKI atas

ng

11.

do

A gu

pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 yang

hukum,

In

diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak karena tidak mempunyai dasar dalam rangka

memberikan perlindungan kepada masyarakat

lik

ah

(sebagaimana salah satu tujuan utama Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang

ub

m

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Apabila permohonan Penggugat tersebut dikabulkan maka tidak tertutup kemungkinan akan timbul

ah

Situmorang,

SH,

ep

ka

kembali peristiwa-peristiwa lain seperti yang diadukan Pengadu (Dra. Risma MH)

kepada

Tergugat

;

si

R

--------------------------------------------------------------------

agar

memberikan

keputusan

sebagai

berikut

----------------------------------------------------------------------------------------

:

do

perkara

A gu

memeriksa

ne

ng

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan diatas, maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negera DKI Jakarta, up Majelis Hakim yang

In

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan

lik

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Ketiga telah

ub

mengajukan Permohonan Intervensi untuk masuk sebagai pihak yaitu dari Henry Kurniawan (Suami dari Pasien Santi Mulyasari), melalui Kuasa Hukumnya Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H. dan Christine Nhazzia Agustine, S.H., Advokat

ep

ka m ah

Penggugat tidak dapat diterima ; --------------------------------------------

dan Konsultan hukum pada kantor hukum Risma Situmorang & Partners,

ng

ne

s

R

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/SK/RM&P.VIII/2013 tanggal 26

do In

A

gu

Halaman 59 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 59

Agustus 2013

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register Perkara Nomor : 121/G/2013/PTUN-JKT/

INTV ; ----------------------

ng

Menimbang, bahwa atas permohonan Pihak Ketiga tersebut, pihak

A gu

do

Penggugat, Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II, menyatakan secara lisan tidak keberatan atas masuknya pihak ketiga dalam sengketa ini pada persidangan

In

tanggal 27 Agustus 2013 ; ----------------------------------

lik

ah

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon Intervensi tersebut,

ub

m

Majelis Hakim mengambil sikap dengan mendudukkan Henry Kurniawan sebagai Tergugat II Intervensi yang tertuang dalam Putusan Sela tertanggal 27

ep

ka

Agustus 2013 ; ----------------------------------------------------

ah

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat II

3 September 2013

ng

ne

Jawaban Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal

do

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

A gu

si

R

Intervensi memberikan Jawabannya berupa Eksepsi Kompetensi Absolut dan

sebagai berikut : --------------------------------------------------

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) JAKARTA TIDAK

(KKI)

DAN

KEPUTUSAN

MAJELIS

lik

INDONESIA

KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDI).

KEHORMATAN

DISIPLIN

ub

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI)/TERGUGAT I DAN MAJELIS KEDOKTERAN

INDONESIA

(MKDI)

/

TERGUGAT II BUKAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA DAN

ep

ka m ah

KEDOKTERAN

In

BERWENANG MENGADILI PERKARA ATAS KEPUTUSAN KONSIL

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI) / TERGUGAT I

In

A

gu

60

do

ng

ne

s

R

DAN KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 60

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA (MKDI) / TERGUGAT II BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.

ng

Bahwa Penggugat dalam gugatannya sebanyak 18 (delapan belas) halaman terdiri

A gu

do

dari 17 posita, 2 petitum Dalam Penangguhan dan 5 Petitum Dalam Pokok Perkara telah mengajukan pembatalan terhadap : --

Tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan

Kedokteran

lik

Disiplin

ub

m

ah

Indonesia Dalam Penegakan Saksi

In

Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013

Disiplin Terhadap saudara Tantam Otamar Samsudin dr. SpOG Tertanggal 26

ep

ka

Juni 2013, sebagai Obyek Sengketa . ----------------------------

ah

Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas

si

R

Pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin

A gu

do

pokok perkara, maka harus terlebih dahulu dikaji dan diuji kembali kedua Surat

ne

ng

Kedokteran, tertanggal 5 Juni 2013, sebagai Obyek Sengketa II. Bahwa sebelum Majelis Hakim jauh melangkah melakukan pemeriksaan atas

Keputusan tersebut di atas yang menurut Penggugat adalah Obyek Pengadilan

In

Tata Usaha Negara, apakah memang merupakan suatu Keputusan Badan atau

Tata

Usaha

Negara

lik

Pengadilan

atau

tidak

?

;

ub

--------------------------------------------------------------------------------------Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 1 angka 7, 8 dan 9 Undang-Undang No.51 Tahun

ep

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (‘UU PERATUN’) disebutkan:

ng

ne

s

R

ka m ah

Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat dan dijadikan sebagai obyek

do In

A

gu

Halaman 61 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 61

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 7 : “Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di

ng

daerah” ------------------------------------------------------------.

do

A gu

angka 8 :”Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat

yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-

In

undangan yang berlaku”. -------------------------------------------------

angka 9 :”Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang

lik

ah

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan

ub

m

hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan, final, yang menimbulkan akibat seseorang

atau

badan

hukum

perdata”

ep

ka

hukum

ah

-------------------------------------------------------------------------------------.

si

R

Bahwa dari Ketentuan Pasal 1 angka 7, 8 dan 9 Undang-Undang No.51 Tahun

Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka sudah cukup jelas dan tegas

do

A gu

diatur “siapa yang dimaksud dan dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat

ne

ng

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang

TUN, Keputusan mana dan Keputusan siapa yang dapat memenuhi syarat

Negara

ic

Pengadilan

Tata

Usaha

Jakarta….!

lik

Usaha

------------------------------------

urusan

ub

Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 UU PERATUN tentang

;

pemerintahan adalah sebagai berikut : ----------------------------------------------“Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah kegiatanyang bersifat

ep

ka m ah

Tata

In

sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat digugat ke Pengadilan

eksekutif. --------------------------------------------------------------------------

In

A

gu

62

do

ng

ne

s

R

ah

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 62

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH., dalam bukunya yang

berjudul ‘HUKUM TATA USAHA NEGARA dan KEKUASAAN’ pada halaman

ng

27 alinea ke tiga (3) dan keempat (4) mengatakan : -----------------

A gu

do

“Berdasarkan rumusan pasal ini, dapat dipahami bahwa suatu KTUN adalah produk yang diterbitkan oleh pejabat TUN (atau jabatan TUN) berdasarkan

In

wewenang yang ada padanya (attribute) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintahan (delegate)” ----------------------.

lik

ah

Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan”?, dalam

ub

m

Penjelasan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa : -----------------------------“yang dimaksud ‘urusan pemerintahan’ ialah ‘kegiatan yang bersifat eksekutif’.

ep

ka

Dengan demikian, tidaklah termasuk di dalamnya kegiatan yang bersifat legislatif

mengenai

pembagian

kekuasaan

negara”.

si

ketatanegaraan

R

ah

dan yudikatif (jika bertitik tolak dari pada trias politika montesquieu dalam

A gu

do

ne

ng

-----------------------------------------------------------------------

Sekarang mari kita kaji, teliti dan uji berdasarkan kepada pengertian Pasal 1 angka 7, 8 dan 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

In

atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan

lik

Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

ub

Indonesia (MKDI) yang dijadikan selaku TERGUGAT I dan TERGUGAT II oleh Penggugat dapat diartikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara..? -----------------

ep

ka m ah

pendapat Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH., tersebut di atas, apakah Konsil

Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang

s

R

PRAKTIK KEDOKTERAN pada BAB I Ketentuan Umum menyebutkan sebagai

ng

ne

berikut : --------------------------------------------------------

do In

A

gu

Halaman 63 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 63

Pasal 1 angka(3)

Kedokteran

Indonesia

adalah

suatu

badan

otonom,

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

“Konsil

mandiri,

ng

nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan

A gu

do

Konsil Kedokteran Gigi”. ------------------------------------------Pasal 1 angka(14)

In

“Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang

berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan

lik

ah

dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan

ub

m

menetapkan sanksi”. ------------------------------------------

Bahwa selanjutnya tentang Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis

ep

ka

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI) juga diatur di dalam

ah

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NO. 4 TAHUN 2011

si

R

TENTANG DISIPLIN PROFESIONAL DOKTER DAN DOKTER GIGI, yaitu

A gu

do

ng

ne

dapat dilihat pada : ------------------------------------------------------------------------

In

Pasal 1 angka(4) menyebutkan :

lik

badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas

ub

Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi”. ----------Pasal 1 angka(5) menyebutkan :

“Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat

ep

ka m ah

“Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu

MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya

In

A

gu

64

do

ng

ne

s

R

kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 64

kedokteran

dan

kedokteran

gigi

dan

menetapkan

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi”.

---------------------------------------------------------------------------------------

ng

Bahwa tentang Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) juga diatur di dalam

TATA

CARA

PELANGGARAN DISIPLIN

PENANGANAN

do

TENTANG

KASUS

DUGAAN

DOKTER DAN DOKTER GIGI, yaitu dapat

In

A gu

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NO. 2 TAHUN 2011

dilihat pada : ---------------------------------------------------------------------------------

lik

ah

Pasal 1 angka(12) yang menyebutkan sebagai berikut : ------------------------

ub

m

“Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas

ep

ka

Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi”. ----------

ah

Bahwa dari seluruh ketentuan di atas yang telah menjelaskan apa dan siapakah

si

R

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

atau memenuhi pengertian

Badan

do

A gu

menjelaskan bahwa KKI / TERGUGAT I dan MKDKI / TERGUGAT II masuk

atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN)

lik

In

sebagaimana

diatur dan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UNDANG-UNDANG

ub

PERATUN yang menyebutkan:”Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

ep

ka m ah

ne

ng

Indonesia (MKDI) sesuai pengertian peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti tidak satupun ketentuan peraturan perundang-udangan yang

Bahwa KKI / TERGUGAT I dan MKDI / TERGUGAT II tidak merupakan

do In

A

gu

Halaman 65 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ne

ng

maupun di daerah (urusan eksekutif),tetapi KKI adalah suatu badan otonom,

s

R

Badan atau Pejabat yang melaksanakan fungsi/urusan pemerintahan baik di pusat

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 65

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi dan MKDKI adalah lembaga yang

ng

berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan

A gu

do

dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menerapkan sanksi. ----------------

In

Selanjutnya Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH., dalam bukunya yang

berjudul ‘HUKUM TATA USAHA NEGARA dan KEKUASAAN’ pada halaman

lik

ah

28 alinea kedua (2) mengatakan : ----------------------------------------

ub

m

“Salah satu sisi yang terpenting dalam penerapan wewenang menurut hukum publik tersebut, terutama dalam menerbitkan keputusan-keputusan TUN, adalah

ep

ka

bahwa penerapan wewenang yang demikian, membawa akibat atau konsekuensi

ah

hukum, yaitu lahirnya hak dan kewajiban yang bersifat hukum publik bagi warga

si

R

masyarakat yang bersangkutan, kewenangan mana dapat dipaksakan secara

A gu

do

dan menjalankan wewenangnya dalam fungsi pemerintahan, yang dalam segala

ne

ng

sepihak (bersifat unilateral). Pada dasarnya, wewenang hukum publik dikaitkan selalu pada jabatan publik yang merupakan organ pemerintahan (bestuur organ)

tindakannya selalu dilakukannya demi kepentingan umum atau pelayanan umum

In

(public service). Pada organ pemerintahan yang demikian, melekat pula sifat

lik

ub

Sekarang mari kita lihat apa Fungsi, Tugas dan Wewenang dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)/TERGUGAT I yaitu bahwa sesuai dengan ketentuan BAB III mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang No. 29

ep

ka m ah

sebagai pejabat umum (openbaar gezag)”. –

Tahun 2004 tentang PRAKTIK KEDOKTERAN yang mengatur tentang Fungsi,

s

R

Tugas dan Wewenang dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) tidak satu

In

A

gu

66

do

ng

ne

kalimatpun yang menjelaskan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 66

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang pemerintahan (eksekutif). --------------------------------------------------

ng

Pasal 6 mengatakan :

do

A gu

“Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik dalam

rangka

meningkatkan

mutu

pelayanan

-------------------------------------------------------------------------

lik

ah

Pasal 7 Ayat 1 mengatakan :

medis”.

In

kedokteran,

ub

m

“(1) Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas :

melakukan registrasi dokter dan dokter gigi; mengesahkan standar pendidikan dan

melakukan pembinaan terhadap

ep

ka

profesi dokter dan dokter gigi;

ah

penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait

si

R

sesuai fungsi masing-masing. dst……….” --------

Pasal

69

Undang-Undang

No.

29

Tahun

2004

tentang

do

A gu

bahwa sesuai dengan ketentuan BAB VIII mulai dari Pasal 55 sampai dengan

ne

ng

Sekarang mari kita lihat apa Fungsi, Tugas dan Wewenang dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI) / TERGUGAT II, yaitu

PRAKTIK serta

In

KEDOKTERAN yang mengatur tentang Fungsi, Tugas, Keanggotaan

lik

atau kalimatpun yang menjelaskan bahwa MKDKI menjalankan tugas, fungsi dan

ub

wewenang di bidang pemerintahan (eksekutif). -----------

Hal ini bisa kita lihat secara jelas dan tegas dalam Ketentuan Pasal 64 yang

ep

ka m ah

Wewenang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tidak satu pasal

mengatakan sebagai berikut : --------------------------------------------------

ng

ne

s

R

“Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertugas :

do In

A

gu

Halaman 67 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 67

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggarandisiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan menyusun pedoman dan tata cara kasus

ng

penanganan

pelanggaran

disiplin

dokter

dan

dokter

gigi”.

A gu

do

---------------------------------------------------------------------------

Bahwa Fungsi, Tugas dan Wewenang Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)/

In

TERGUGAT I dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI)/

TERGUGAT II berbeda dengan fungsi,tugas dan wewenang BAPEK (Badan

lik

ah

Kepegawaian) yang melaksanakan Fungsi Administrasi di bidang Kepegawaian

ub

m

sehingga BAPEK memang melaksanakan fungsi eksekutif dan oleh karenanya BAPEK dan Keputusan BAPEK adalah merupakan Keputusan Badan atau

ep

ka

Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang dapat digugat ke PTUN dan oleh

ah

karenanya PTUN berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan terhadap

si

R

BAPEK. --------------------------------------------------------------------------

tugas, dan wewenang dalam menegakkan kode etik atau kedisiplinan profesi,

do

A gu

juga terdapat Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang berfungsi untuk saksi atas

In

memeriksa dan mengadili serta membuat Keputusan pemberian

pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim. ----------------------------

ne

ng

Bahwa selain KKI/Tergugat I dan MKDKI/Tergugat II yang memiliki fungsi,

lik

Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas lingkungan

ub

di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua

ep

Peradilan. Bahwa sifat pemberian saksi terhadap

Hakim yang terbukti melanggar kode etik bukanlah bersifat Keputusan yang di

In

A

gu

68

do

ng

ne

s

R

keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara namun bersifat Profesional

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka m ah

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memiliki Tugas membantu Sekertaris

Halaman 68

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

dan netral atas pelanggaran kode etik yang terbukti dilakukan oleh Hakim. -------------------------------------------------------------------

ng

Bahwa Keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang dilaporkan tersebut

do

A gu

bukan merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan

Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sehingga putusan pemberian saksi

dalam

Pengadilan

Tata

Usaha

In

oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) kepada anggotanya tidak dapat di gugat

Negara.

lik

ah

------------------------------------------------------------------------------

ub

m

Bahwa selain Majelis Kehormatan Hakim (MKH), juga terdapat contoh lain yang mempunyai fungsi dan wewenang untuk menegakkan kedisiplinan anggotanya

ep

ka

dalam menjalankan profesi misalnya Dewan Kehormatan PERADI (Perhimpunan

ah

Advokat Indonesia) yang sesuai Pasal 10 tentang Kode Etik Advokat yang

si

R

menyebutkan bahwa ‘Dewan Kehormatan PERADI berwenang memeriksa dan

do

A gu

pemeriksaan Kode Etik terhadap Advokat yang dilaporkan telah melanggar kode

ne

ng

mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Advokat’, dalam pelaksanaannya Dewan Kehormatan PERADI melaksanakan rangkaian sidang

etik tersebut. ----------------------------------------------------------

In

Bahwa Keputusan Dewan Kehormatan PERADI saat memberikan saksi kepada

lik

Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan Surat Keputusan Tata Usaha Negara

ub

(KTUN), sehingga putusan pemberian saksi kode etik oleh Dewan Kehormatan PERADI tidak dapat di gugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. -----------------------------------------------------------------------------

ep

ka m ah

Advokat yang dilaporkan tersebut bukan merupakan Keputusan Badan atau

do In

A

gu

Halaman 69 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ne

ng

bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ialah Dewan Pers sesuai

s

R

Badan atau Lembaga lainnya yang juga merupakan badan yang Independen dan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 69

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Pasal 15 Undang-Undang No.40 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa ‘Dalam Upaya mengembangkan Kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan nasional,

dibentuk

Dewan

ng

pers

Pers

yang

Independen’.

A gu

do

-------------------------------------------------------

Contoh lainnya yang bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

In

ialah Komisi Penyiaran Indonesia yang merupakan Lembaga Negara Independen

yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang dari

campur

tangan

pemodal

maupun

-----------------------------------------------------

kekuasaan.

ub

m

kepentingan

lik

ah

bebas

Maka sangat jelas bahwa, MKH, Dewan Kehormatan PERADI, Dewan Pers dan

ep

ka

Komisi Penyiaran Indonesia yang merupakan badan atau dewan kehormatan di

ah

dalam organisasi profesi masing-masing yang memiliki kesamaan fungsi, tugas,

Keputusannya

bukan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh

Kehormatan tersebut

do

A gu

karenanya putusan pemberian saksi oleh Badan, atau Lembaga atau Dewan

ne

sehingga

ng

bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

si

R

dan wewenang yang sama dengan KKI/Tergugat I dan MKDKI/Tergugat II yang

tidak dapat di gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

In

------------------------------------------

lik

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia MKDI/TERGUGAT II adalah Badan

ub

dan Lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang ic UU No. 29 Tahun 2004 tentang PRAKTIK KEDOKTERAN serta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya yaitu dokter dan dokter gigi,

ep

untuk menegakkan Disiplin Kedokteran

In

A

gu

70

do

ng

ne

s

R

sama sekali tidak melaksanakan fungsi

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka m ah

Dengan demikian Konsil Kedokteran Indonesia KKI/TERGUGAT I dan Majelis

Halaman 70

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan sehingga adalah sangat keliru dan salah Penggugat telah

mengartikan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) / TERGUGAT I dan Majelis

(TUN) ) dan menggugat Keputusan

A gu

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

do

ng

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI) / TERGUGAT II sebagai

TERGUGAT I dan Keputusan TERGUGAT II a quo ke Pengadilan Tata Usaha

In

Negara ic PTUN Jakarta. ----------------------------

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI)/TERGUGAT I

lik

ah

DAN KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN

NEGARA

ub

m

INDONESIA (MKDI)/TERGUGAT II BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA SEBAGAIMANA DIMAKSUDKAN DALAM KETENTUAN

ep

ka

PASAL 1 ANGKA 9 UU PERATUN. -------------------------------------------------

R

2013 yang dijadikan Penggugat

sebagai Obyek Sengketa I adalah tentang

si

ah

Bahwa Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/

do

Keputusan Majelis Kehormatan

A gu

SpOG Tertanggal 26 Juni 2013, sedangkan

ne

ng

Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Saksi Disiplin Terhadap saudara Tantam Otamar Samsudin dr.

Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang dijadikan Penggugat sebagai

In

Obyek Sengketa II adalah Surat Keputusan MKDKI Nomor 09/P/MKDKI/

lik

yang merupakan Keputusan MKDI karena adanya laporan Tergugat II Intervensi

ub

kepada MKDKI pada tanggal 13 Mei 2011 melalui Kuasa Hukumnya yang melaporkan ke MKDKI untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Dr. Tamtam

ep

Otamar Samsudin, SpOG (Penggugat) dengan register pengaduan No. 09/P/ MKDKI/V/2011 (Bukti T II Interv - 1). ---------------------

ng

ne

s

R

ka m ah

V/2011 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran tertanggal 5 Juni 2013

do In

A

gu

Halaman 71 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 71

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun isi Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)/Tergugat II Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 yang

ng

dilaksanakan oleh TERGUGAT I adalah sebagai berikut :

A gu

do

“1. Terhadap Teradu, Tamtam Otamar Samsudin, dokter, spesialis obsetri dan Ginekologi, ditemukan pelaggaran disiplin profesi kedokteran sebagaimana

In

diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran No. 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profeisonal Dokter dan Dokter Gigi: --------------------

lik

ah

Pasal 3 Ayat (2) huruf f yang berbunyi :’tidak melakukan tindakan/asuhan medis

ub

m

yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien’ yaitu Teradu tidak melakukan persiapan operasi dengan baik. -----

ep

ka

Pasal 3 Ayat (2) huruf h yang berbunyi : ’tidak memberikan penjelasan yang

ah

jujur, etis, dan memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya

si

R

dalam melakukan praktek kedokteran’ yaitu tidak memberikan penjelasan tentang

do

A gu

Obsetri dan Ginekologi, berdasarkan pelanggaran pada angka XI butir 1 di atas

ne

ng

resiko tindakan seksio ke empat kalinya. Menjatuhkan sanksi kepada Teradu, Tamtam Otamar Samsudin, dokter, Spesialis

berupa ‘rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama sembilan bulan’.

Pelanggaran

yang

dilakukan

………….

dst”.

In

(9)

lik

Bahwa dari isi Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

ub

(MKDKI)/Tergugat II Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 jelas semuanya berisikan tentang penegakan prinsip-prinsip Kedokteran yang harus dilakukan oleh seorang dokter ic Penggugat selaku Dokter Spesialis Obsetri dan Ginekologi (SPOG),

ep

ka m ah

-------------------------------------------------------------------------------------------

BUKAN tentang suatu penetapan tertulis yang berisi

s

R

tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-

In

A

gu

72

do

ng

ne

undangan berlaku, yang bersifat

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 72

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum seseorang atau

ng

badan hukum perdata”. -----------------------------------------------------------

A gu

do

Bahwa Keputusan MKDKI / Tergugat II a quo didasari pada adanya pengaduan dari pasien yang menduga telah terjadi Malpraktek atau kesalahan pelaksanaan

In

prosedur operasi caesar yang dilakukan Penggugat pada saat melakukan operasi

caesar pada pasien alm. Santi Mulyasari (isteri Tergugat II Intervensi) dan setelah

lik

ah

melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dokter ahli dan memakan waktu

ub

m

lebih kurang 2 (dua) tahun barulah MKDKI / Tergugat II membuat dan mengeluarkan Keputusan dan dibacakan pada sidang terbuka. --------------

ep

ka

Jadi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh MKDKI / Tergugat II terhadap

ah

Penggugat sampai melahirkan/menerbitkan Keputusan a quo adalah proses

si

R

pemeriksaan dan persidangan terhadap Penggugat selaku Teradu dan pada

Tergugat

II

Intervensi

telah

uraikan

do

A gu

sesuai fungsi, tugas dan wewenang yang ada pada TERGUGAT II sebagaimana di

atas.

In

----------------------------------------------------------------------------------------

ne

ng

akhirnya MKDI/Tergugat II memberikan sanksi berupa berupa ‘rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama sembilan (9) bulan, hal ini

lik

menerbitkan Keputusan TUN (KTUN), maka yang diuji oleh Hakim PTUN

ub

adalah prosedur terbitnya Keputusan TUN (KTUN) yang digugat tersebut, maka jelas apa yang dilaksanakan oleh MKDKI / TERGUGAT II adalah bukan proses atau prosedur yang dilakukan dalam kapasitas sebagai Badan atau Pejabat TUN.

ep

ka m ah

Bahwa jika dibandingkan dengan Badan atau Pejabat TUN yang dalam

---------------------------------------------------------------

s

R

Bahwa MKDKI / TERGUGAT II juga tidak melaksanakan wewenang hukum

ng

ne

publik dan juga tidak sebagai pejabat publik yang merupakan

do In

A

gu

Halaman 73 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 73

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

organ pemerintahan (bestuur organ) dan menjalankan wewenangnya dalam

ng

fungsi pemerintahan, dan dalam membuat dan menerbitkan Keputusan a quo

do

demi kepentingan umum atau pelayanan umum (public service),

A gu

bertindak

melainkan bersidang melakukan pemeriksaan kepada Pelapor, Teradu dan saksi-

alm Santi Mulyasari isteri Tergugat II Intervensi

In

saksi yang terlibat pada saat dilakukannya operasi caesar oleh Penggugat kepada

serta dokter ahli untuk

lik

ah

menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan Penggugat dalam penerapan

ub

m

disiplin ilmu kedokteran, dan karena terbukti Teradu (Penggugat) melakukan Pelanggaran Disiplin Kedokteran maka kepada Penggugat diberikan sanksi, dan

ep

ka

sanksi tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh KKI / TERGUGAT I.

ah

------------------------------------------------------------------------------

si

R

Bahwa isi Keputusan MKDKI / Tergugat II a quo, kemudian dilaksanakan oleh

A gu

do

Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah

ne

ng

KKI/Tergugat I yaitu dengan mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) Penggugat selama 9 (sembilan) bulan. ----------------------------------------------

merupakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai Badan atau Lembaga

In

Organisasi Profesi dan Majelis Kehormatan Profesi di bidang Kedokteran,

lik

atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan suatu Keputusan yang dapat

ub

digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. ---------

Hal ini bisa dilihat dan dipahami secara jelas dalam ketentuan Pasal 1 angka11 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang PRAKTIK KEDOKTERAN yang

ep

ka m ah

sehingga sangatlah jauh berbeda dengan tugas, fungsi dan kewenangan Badan

mengatakan sebagai berikut : ---------------------------suatu

s

R

Pasal 1 angka 11 :“Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah

In

A

gu

74

do

ng

ne

pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 74

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang,

dan

kode

etik

yang

bersifat

melayani

masyarakat”.

ng

-------------------------------------------------------------------------------

do

A gu

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah jelas bahwa Keputusan

TERGUGAT I dan Keputusan TERGUGAT II bukan merupakan Keputusan TUN

PERATUN

In

sebagaimana dimaksudkan dalam Ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang dan dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 77 Undang - Undang

lik

ah

PERATUN yang menyebutkan : ----

ub

m

‘Eksepsi tetang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut

ep

ka

Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib

ah

menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang

si

R

bersangkutan” ; -----------------------------------------

A gu

do

dalam Putusan Sela oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dengan

ne

ng

Dengan demikian cukup berdasar dan beralasan hukum Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI ini untuk diputuskan

menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang

In

mengadili perkara ini. ---------------

lik

memeriksa perkara ini untuk memutuskan terlebih dahulu sebagai berikut :

ub

--------------------------------------------------------------------------------------Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya. -------------------------------------------------------

ep

ka m ah

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili

s

R

perkara ini. --------------------------------------------------------------------

ne

ng

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. -------------------

do In

A

gu

Halaman 75 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 75

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ng

DALAM POKOK PERKARA :

A gu

do

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi

In

Kompetensi Absolut tersebut di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini. -------------------

lik

ah

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil

ub

m

yang telah dinyatakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II

ah

Pengadilan

Tata

ep

ka

INTERVENSI, karena mengenai pokok perkara (substansi) bukan kewenangan Usaha

untuk

memeriksa

dan

mengadilinya.

si

R

-------------------------------------------------------------------------------

A gu

do

melaksanakan fungsi, tugas serta wewenangnya sesuai ketentuan perundang-

ne

ng

Bahwa Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) / TERGUGAT I dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) / TERGUGAT II telah

undangan yang berlakuic ic Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang

In

PRAKTIK KEDOKTERAN serta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya sehingga

lik

TERGUGAT II a quo dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 53 Ayat 2

ub

huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang

ep

ka m ah

Pengugat tidak dapat menggugat Keputusan TERGUGAT I dan Keputusan

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. ---

ne

In

A

gu

76

do

ng

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo

s

R

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 76

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

ng

Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No.

A gu

do

51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mohon agar Majelis Hakim Perkara No. 121/G/2013/PTUN-

In

JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan keputusan sebagai berikut : -------------------------------------------

lik

ah

DALAM EKSEPSI :

ub

m

Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili

ep

ka

sengketa a quo. --------------------------------------------------------------

ah

DALAM POKOK PERKARA :

si

R

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan

ne

ng

Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijke Verklard). -------------------------------------------------------------------------------------

do

A gu

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. ----------------------

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I,Tergugat II dan Jawaban pihak Penggugat mengajukan Repliknya

In

Tergugat II Intervensi tersebut

lik

dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 30

ub

September 2013, yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita

Acara

Persidangan

ep

Perkara

ini

;

--------------------------------------------------------------menguatkan

dalil-dalil

gugatannya

ng

Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi Surat-Surat yang

telah

do In

A

gu

Halaman 77 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

s

untuk

R

Menimbang, bahwa

ne

ka m ah

tertanggal 16 September 2013, dan atas Replik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 77

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir,

diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,

ng

sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1

:

do

Bukti P - 1

Surat Tanda Registrasi Dokter Nomor Registrasi 3111301211031779 yang dikeluarkan oleh Konsil

lik

ah

1.

In

A gu

sampai dengan P - 61 , sebagai berikut : -----------------------

Kedokteran Indonesia tanggal 20 Februari 2012 atas

ub

m

nama Tamtam Otamar Samsudin. (fotokopi sesuai

2.

Bukti P - 2

:

Surat Izin Praktik di Rumah Sakit Umum MMC Nomor

ep

ka

dengan asli) ; ---------------------------------------

ah

: 1.2.01.3171.1349/42006/09.16.1 atas nama

Dr.

do

:

Surat Izin Praktik di PBDS Invasif Sam Marie Family Health Care Nomor : 1.2.01.3171. 1350/45007/09.16.2

atas nama Dr. Tamtam Otamar Samsudin, Sp. OG.

lik

Bukti P - 3

In

A gu

Yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota

sesuai

dengan

asli

)

;

ep

(fotokopi

ub

Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 18 Juni 2012.

-------------------------------------4.

Bukti P - 4

:

Surat Izin Praktik di Rumah Sakit Bedah Bedah Asri

R

ka m ah

3.

(fotokopi sesuai dengan asli) ; ------------

ne

ng

yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota

si

R

Tamtam Otamar Samsudin, Sp. OG.

Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 18 Juni 2012.

ne

In

A

gu

78

do

ng

Tamtam Otamar Samsudin, Sp. OG. Yang dikeluarkan

s

Nomor : 1.2.01.3171.1351/43102/09.16.3 atas nama Dr.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 78

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta

:

dengan asli ) ; -----------

Hasil Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik No.

do

Bukti P - 5

A gu

5.

ng

Selatan pada tanggal 15 Juni 2012. (fotokopi sesuai

Lab. : 11014965 atas nama pasien Ny. Santi

lik

ah

In

Mulyasari, umur 38 tahun, Konsultan Prof. Dr.

ub

m

Riadi Wirawan, Sp.PK (K) Spesialis Patologi Klinik yang dikeluarkan oleh RS. MMC tanggal 15 April

Bukti P - 6 :

Surat Persetujuan Tindakan Medis berupa CS (Sectio

ah

6.

ep

ka

2011. (fotokopi sesuai dengan asli) ; ------------------

si

R

Cesaria) + Streilisasi + Histerektomi kepada dr. As’at,

--------------------------

Surat Persetujuan Tindakan Medis berupa CS (Sectio

In

Bukti P - 7 :

dr.

lik

Cesaria) + Streilisasi + Histerektomi kepada Tamtam Otamar Samsudin, tanggal

ub

20 April 2011 yang ditandatangani dan disetujui sendiri oleh Santi Mulyasari dan Henry Kurniawan selaku

8.

Bukti P - 8

:

Surat

ep

suami. (fotokopi sesuai dengan asli) ; ------Pemberitahuan

Informasi

oleh

Dokter

R

ka m ah

7.

do

A gu

Kurniawan selaku suami. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

ne

ng

tanggal 20 April 2011 yang ditandatangani dan disetujui sendiri oleh Santi Mulyasari dan Henry

do In

A

gu

Halaman 79 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ne

ng

Ny. Santi Mulyasari di Rumah Sakit Umum MMC pada

s

Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) atas nana pasien

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 79

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2011. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

:

In

pasien Ny. Santi Mulyasari (fotokopi sesuai dengan asli ) ; --------------------------

Bukti P - 10

:

lik

ah

Registrasi : 52-93-4 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tamtam Otamar Samsudin, dr.,Sp.OG atas nama

Resume Medik (Medical Report) atas nama pasien

ub

m

10.

Surat Laporan Operasi di Rumah Sakit MMC Nomor

do

Bukti P - 9

A gu

9.

ng

------------------------------------------------

Santi Mulyasari yang ditandatangani oleh

ep

ka

Tamtam Otamar Samsudin, dr, Sp. OG. Sebagai

ah

penanggung jawab pasien di Rumah Sakit MMC.

Surat Permintaan Konsultasi No. 52-93-47 atas nama

do

dengan asli) ; -------------------------:

Catatan Anastesi dari dr As’at atas nama pasien Santi

In

Bukti P - 12

dr.Anastesi beserta jawabannya. (fotokopi sesuai

Mulyasari di Rumah Sakit MMC tanggal 21 April

lik

A gu

2011. (fotokopi sesuai dengan asli) ; ----------:

Sertifikat Medis Penyebab Kematian, tanggal 21 April

ub

13. Bukti P - 13

2011 yang dikeluarkan oleh dr. Purherbianto, S.Sp.AN

ep

mewakili Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. (fotokopi sesuai dengan asli) ; --------------:

Surat Keterangan dari dr. Purherbianto, S.Sp.AN

In

A

gu

80

do

ng

Rumah Sakit MMC, tanggal 10 Juli 2013 tentang COD

s

Bukti P - 14

ne

14.

R

ka m ah

12.

si

:

ne

Bukti P - 11

ng

11.

R

(fotokopi sesuai dengan asli ) ; ------------------------

pasien Santi Mulyasaridari Penggugat ditujukan kepada

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 80

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendarahan untuk kelengkapan surat kematian dalam

:

---------------------------------------

Surat Keterangan Dokter / Attending Physicians’s

do

Bukti P - 15

A gu

klaim meninggal dunia tanggal 21 April 2011 untuk syarat klaim asuransi. (fotokopi dari fotokopi) ; -----

16. Bukti P - 16

:

Surat

Keterangan

Dokter

In

15.

ng

proses pemakaman. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

(sebagai

kelengkapan

ub

m

lik

ah

Pengajuan Klaim Kematian untuk pihak asuransi)

yang di tandatangai oleh dr. Tamtam Otamar Samsudin,

:

Piagam diberikan kepada dr. Tamtam Otamar Samsudin ikut

R

atas

sertanya

dalam

perkumpulan

obstetri

si

Bukti P - 17

ah

17.

ep

ka

Sp. OG. (fotokopi dari fotokopi) ; --------

IX di Suranaya, 2-5 Juli 1995 sebagai Juara I Karya

do

:

Sertifikat Pelatihan Resusitasi Neonatus kerjasama

antara Perkumpulan Perinatologi Indonesia ( Perinasia)

lik

Bukti P - 18

dan Ikatan Dokter Anak (IDAI) yang dilaksanakan di

ub

Jakarta 6-7 Mei 2000. (fotokopi dari fotokopi) ; ----------------------------------19.

Bukti P - 19

:

Sertifikat yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Rumah

ep

ka m ah

18.

----------------------------------

In

A gu

Ilmiah Katagori Poster. (fotokopi dari fotokopi) ;

ne

ng

Ginekologi Indonesia pertemuan Tahunan Perkumpulan

Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dan Ikatan Rumah

ah

do In

A

gu

Halaman 81 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ne

ng

dengan komisi Akredetasi Rumah Sakit dan Sarana

s

R

Sakit Jakarta Metropolitan (IRSJAM) bekerjasama

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 81

R ep ub

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan lainnya (KARS), Pelatihan tanggal 12-13

:

A gu

20. Bukti P - 20

2001.

(fotokopi

dari

fotokopi)

oleh

Sub

;

----------------------------------Sertifikat

yang

dikeluarkan

Bagian

do

ng

November

Imunoendokrinologi Reproduksi Bagian Obstetri dan

In

Ginekologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta kepada dr. Tamtam Otamar Samsudin, S.Sp.OG

ah

sebagai

Peserta

Pendidikan

Imunoendokrinologi

lik

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ub

m

Reproduksi I, tanggal 1 - 4 April 2002. (fotokopi dari

:

ah

21. Bukti P - 21

ep

ka

fotokopi) ; --------------------

Sertifikat

yang

dikeluarkan

oleh

Sub

Bagian

si

R

Imunoendokrinologi Reproduksi Bagian Obstetri dan

Jakarta kepada dr. Tamtam Otamar Samsudin, S.Sp.OG Imunoendokrinologi

do

Pendidikan

Reproduksi II, tanggal 26 - 29 Agustus 2002. (fotokopi dari fotokopi) ; -------------:

Sertifikat yang dikeluarkan oleh program Study Ilmu

lik

ka m ah

22. Bukti P - 22

Peserta

In

A gu

sebagai

ne

ng

Ginekologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Keperawatan Fakultas Kedokteran Dan Kesehatan

Otamar

ub

Universitas Muhamadiyah Jakarta kepada dr. Tamtam Samsudin,

S.Sp.OG

sebagai

Pembicara

ep

Seminar Keperawatan dengan tema Persalinan Dalam

ah

Air (Water Birth) “Dalam Pandangan Medis dan Dunia

s ne In

A

gu

82

do

ng

M

R

Keperawatan” Jakarta 9 Februari 2008. (fotokopi sesuai

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

asli)

;

-----------------------------------------------------------

Sertifikat yang dikeluarkan oleh O & G Partners

Fertility Centre Embryonics International Singapore

do

:

ng

Bukti P - 23

A gu

23.

dan Singapore Oparations Division

In

Parkway Health kepada dr. Otamar Samsudin, atas

partisipasinya sebagai peserta dalam Workshop on

lik

ah

Assisted Reproduvtive Techniques, yang diadakan di

ub

m

Singapore tanggal 5-7 Juni 2008. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----------------:

Sertifikat yang dikeluarkan oleh POGI (Perkumpulan

ep

ka

24. Bukti P - 24

si

R

ah

Obstetri dan Ginekologi Indonesia)

sebagai peserta dalam Kngres Obstetri Ginekologi

do

“Caring With

Science Bring POGI to the Global Community” yang

sesuai

dengan

asli)

;

lik

(fotokopi

In

diadakan di Surabaya-Jawa Timur,6-9 Agustus 2009.

----------------------------------------------------------Bukti P - 25

:

Sertifikat yang dikeluarkan oleh SamMarie Family

ub

25.

Healthcare kepada dr. T. Otamar Samsudin, Sp.OG atas partisipasinya sebagai Pembicara Talksow dengan

ep

ka m ah

A gu

Indonesia XIV dengan tema

ne

ng

kepada dr. Otamar Samsudin, Sp.OG atas partisipasinya

tema Mewujudkan Keturunan Yang Berkualitas dan

ah

do In

A

gu

Halaman 83 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ne

ng

diadakan di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan,

s

R

Membina Tumbuh Kembang Anak Sejak Dini, yang

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 83

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 2009. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

------------------

A gu

Sertifikat yang dikeluarkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan LDP Indonesia kepada

do

:

ng

26. Bukti P - 26

dr. T. Otamar Samsudin, Sp.OG atas partisipasinya

In

sebagai Pembicara dalam Seminar Sehari dengan tema

“Melahirkan di Air (Water Birth), yang diadakan di

(fotokopi

sesuai

dengan

asli)

;

ub

m

2009.

lik

ah

Hotel Emerald Garden Medan, tanggal 15 Agustus

-------------------------:

Sertifikat yang dikeluarkan oleh IDI (Ikatan Dokter

ep

ka

27. Bukti P - 27

ah

Indonesia) Cabang Jakarta diberikan kepada dr.

si

do

Dan Ginekologi Indonesia (POGI) cabang Jakarta

Surgery

sebagai

peserta

tanggal

1

lik

Gynecology

in Obstetri &

In

dengan tema Scars management

Nopember 2009. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

28.

Bukti P - 28

:

ub

------------------------------------------------

Sertifikat Simposium yang dikeluarkan oleh Himpunan

ep

Uroginekologi Rekonstruksi Indonesia kepada dr. T. Otamar Samsudin atas partisipasinya sebagai peserta

ah

ka m ah

A gu

sertanya dalam Malam Klinik Perkumpulan Obstetri

ne

ng

R

Tamtam Otamar Samsudin, Sp.OG. atas ikut

ne

In

A

gu

84

do

ng

M

diadakan di Denpasar tanggal 2-4 Maret 2010.

s

R

dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) III, yang

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi

dengan

asli)

;

--------------------------------------

Sertifikat yang dikeluarkan oleh Ginecologic Oncology Divsion Departement of

Obstetrics and Bynecologu

do

:

ng

Bukti P - 29

A gu

Faculty of Medicine, University of Indonesia kepada dr. Otamar

participant

ah

Gynecology

dalam

Samsudin, Asia

S.Sp.OG

sebagai

In

Tamtam

Pasific

Confrence

of

Surgery yang diadakan di Discovery

lik

29.

ub

m

Kartika Plaza Hotel bali, tanggal 6-9 Oktober 2010. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----Bukti P - 30

:

Sertifikat Simposium yang dikeluarkan oleh Ikatan

ep

ka

30.

ah

Dokter Indonesia kepada Tamtam Otamar S, dr. Sp.OG

si

R

atas partisipasinya sebagai peserta dalam Simposium

:

do

Bukti P - 31

Sertifikat Simposium yang dikeluarkan oleh Himpunan Fertilitas Endokrinologi Reproduksi Indonesia kepada

dr. Otamar Samsudin, Sp.OG atas partisipasinya

lik

ka m ah

31.

In

A gu

asli) ; ------------------

ne

ng

Nasional Endometriosis yang diadakan di Bandung, tanggal 16-17 Oktober 2010. (fotokopi sesuai dengan

sebagai peserta dalam Pertemuan Ilmiah Berkala V

ub

pada Workshop Assisted Reproductive Technology, yang diadakan di RSUP Sanglah, Denpasar, tanggal

------

Sertifikat yang dikeluarkan oleh Perkumpulan Obstetri

ng

Dan Ginekologi Indonesia (POGI) cabang Jakarta dan

do In

A

gu

Halaman 85 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

s

:

ne

Bukti P - 32

R

32.

ep

22-23 Januari 2011. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

sesuai

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 85

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah DKI Jakarta

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

POGIJAYA Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi

Indonesia Cabang Jakarta yang diadakan di Jakarta,

In

tanggal 27-28 Maret 2011. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -

Bukti P - 33

:

Sertifikat yang dikeluarkan oleh Perkumpulan Obstetri

lik

ah

33.

partisipasinya sebagai peserta dalam Sarasehan Ilmiah

do

A gu

ng

kepada dr. Tamtam Otamar Samsudin, Sp.OG atas

ub

m

Dan Ginekologi Indonesia (POGI) kepada dr. Tamtam Otamar Samsudin, Sp.OG atas partisipasinya sebagai

ep

ka

peserta dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan POGI XIX,

2011.

(fotokopi

R

Juli

sesuai

dengan

asli)

;

Bukti P - 34

:

Sertifikat Kompetensi (Certificate of Competence)

do

In

Ginekologi Indonesia kepada dr. Tamtam Otamar

(lima)

tahun,

lik

Samsudin, Sp.OG dan sertifikat ini berlaku untuk 5 ditandatangani

oleh

Prof.

Dr.dr.

ub

Soegiharto Soebijanto, Sp.OG. (K) selaku Ketua/ Chairman, Jakarta 31 Januari 2012. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -------------------------------------35. Bukti P - 35

:

ep

ka m ah

A gu

yang dikeluarkan oleh Kolegium Obstetri dan

ne

ng

--------------------------

34.

Certificate

yang

dikeluarkan

oleh

Indonesian

Samsudin,

Sp.OG

atas

s

Otamar

ne

ng

A

gu

86

Tamtam

do

dr.

In

R

Associateion For In Vitro Fertilization (IAIVF) kepada

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

si

ah

yang diadakan di Sangri-la Hotel, Jakarta, tanggal 2-7

Halaman 86

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

1st

partisipasinya sebagai peserta dalam acara

Fertilization (IAIVF) dengan tema Ovarian Aging

Cource, yang diadakan di Grand Melia Jakarta, tanggal

do

A gu

ng

Congress Of Indonesian Associatetion For In Vitro

13-15 Februari 2012. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Sertifikat yang dikeluarkan oleh Gestosis Organization kepada

Tamtam

Otamar

S,

dr.

lik

ah

:

In

--------------------------------------

36. Bukti P - 36

Sp.OG

atas

ub

m

partisipasinya sebagai peserta dalam Acara The 44th

ka

International Meeting of Gestosis Organization yang

ep

diadakan di Fourseason Hotel- Jakarta, tanggal 6-8 Mei

ah

2012.

(fotokopi

sesuai

dengan

asli)

;

Sertifikat yang dikeluarkan oleh POGI (Perhimpunan

In

Jakarta kepada dr.Tamtam Otamar

DKI

do

dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah

A gu

lik

S, Sp.OG atas partisipasinya sebagai peserta dalam Malam Klinik Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi

ub

Indonesia dengan tema Acute Pain Management in Famale, yang diadakan di Jakarta, tanggal 5 Mei 2013.

38.

Bukti P - 38

:

ep

(fotokopi sesuai dengan asli) ;

Surat Konsil Kedokteran Indonesia (the Indonesian

R

ka m ah

si

:

ne

Bukti P - 37

ng

37.

R

-----------------------------------------------

Obstetri dan Ginekologi Ondonesia) Cabang Jakarta

do In

A

gu

Halaman 87 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ne

ng

2061 / 2013, Perihal Penyampaian Keputusan Konsil

s

Medical Council) No. HK. 01.02 / 03 / KKI / VI /

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 87

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kedokteran Indonesia, tanggal 25 Juni 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ; ------

Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor

19/KKI/KEP/VI/2013 tentang Pelaksanaan Keputusan

do

:

ng

Bukti P - 39

A gu

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

In

Dalam Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap Saudara

Tamtam Otamar Samsudin, dr, Sp.Og, tanggal 26 Juni

ah

2013.

(fotokopi

40.

Bukti P - 40

:

dengan

asli)

;

ub

m

--------------------------

Surat Konsil Kedokteran Indonesia No. HK. 01.02 / 03

ep

ka

/ KKI / VII / 2212 / 2013, tanggal 3 Juli 2013 Perihal

ah

Penyampaian

copy

Salinan

Keputusan

Majelis

si

R

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tanggal 3

Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

Bukti P - 42

Pengaduan

tentang

Dugaan

Nomor

09/P/MKDKI/

Pelanggaran

Disiplin

Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----------------:

lik

42.

V/2011,

atas

Surat Keputusan MPD pada Majelis Kehormatan

ub

Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran

ep

Disiplin Kedokteran, tanggal 4 April 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----------------:

Salinan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor

In

A

gu

88

do

ng

M

2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus

s

Bukti P - 43

ne

43.

R

ka m ah

A gu

Indonesia

do

:

In

Bukti P - 41

ne

ng

Juli 2013. (fotokopi sesuai dengan asli)

41.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

sesuai

lik

39.

Halaman 88

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Dugaan pelanggaran Disiplin Kedokteran dan Dokter

A gu

44. Bukti P - 44

:

sesuai printout) ; ---

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun

do

ng

Gigi, ditetapkan pada tanggal 6 April 2011. (fotokopi

2004 Tentang Praktik Kedokteran, disahkan tanggal 6

45. Bukti P - 45

:

In

Oktober 2004. (fotokopi dari fotokopi) ; --

Salinan Perkonsil Nomor 3 Tahun 2011 tentang

lik

ah

Organisasi dan Tata kerja MKDKI dan MKDKIP,

46.

Bukti P - 46

:

ub

m

tanggal 4 Agutus 2011. (fotokopi dari fotokopi) ; -Salinan Peraturan Perkonsil Nomor 4 Tahun 2011

ep

ka

tentang Disiplin Profesional Dokter Dan Dokter Gigi,

ah

tanggal 22 September 2011 dan lampirannya. (fotokopi

Sari Nila Puspita, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit

do

:

Bukti Rekam Medik Nomor 0101366 atas nama pasien

lik

Santy Triokktaviani, yang dikeluarkan oleh

ub

Rumah Sakit Sam Marie Family Health Care Wijaya. (fotokopi sesuai dengan asli) ; ---------------49.

Bukti P - 49

:

Bukti Rekam Medik Nomor 0101590 atas nama pasien

ep

ka m ah

sesuai dengan asli) ; ----------------

In

A gu

Sam Marie Family Health Care Wijaya. (fotokopi

48. Bukti P - 48

si

Bukti Rekam Medik Nomor 0101289 atas nama pasien

ne

:

ng

47. Bukti P - 47

R

sesuai engan asli) ; ----------

Nastaina Dewi R, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit

ah

s

R

Sam Marie Family Health Care Wijaya. (fotokopi

ng

ne

sesuai dengan asli) ; ----------------

do In

A

gu

Halaman 89 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 89

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

50.

Bukti P - 50

:

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Surat Nomor 6604/-1.777.11 dari Pemerintah Provinsi

tertanggal 4 Juli 2013 tentang Peringatan Keras kepada

Penggugat yang baru dikirim dan diterima Penggugat

In

tanggal 14 Agustus 2013 (fotokopi sesuai dengan asli) ; ---------------------------------------

Bukti P - 51

:

Surat Keterangan Pencabutan Ijin Praktik Nomor :

lik

ah

51.

Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan

do

A gu

ng

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Kesehatan Suku

ub

m

6601/-1.779.3 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Suku Dinas Kesehatan,

ep

ka

tanggal 4 Juli 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti P - 52

:

Surat Keterangan Pencabutan Ijin Praktik Nomor :

do

:

Surat Keterangan Pencabutan Ijin Praktik Nomor :

In

Bukti P - 53

6603/-1.779.3 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Administrasi

Jakarta

Selatan

Suku

Dinas

ub

Kota

Kesehatan, tanggal 4 Juli 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----------------------------------------------54.

Bukti P - 54

:

ep

ka m ah

53.

------------------------------------------------

lik

A gu

tanggal 4 Juli 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

ne

ng

6602/-1.779.3 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Suku Dinas Kesehatan,

Surat dari Kuasa Penggugat kepada Kepala Suku Dinas

Juli

2013

perihal

s

30

ne

ng

A

gu

90

tanggal

do

08/P/VIII/2013

In

R

Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor :

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

si

52.

R

ah

------------------------------------------------

Halaman 90

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan. (fotokopi

dengan

asli)

------------------------------------------------

A gu

Surat Suku Dinas kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : j8740/-1.777.11 tanggal 9 September

2013 perihal Jawaban Surat penangguhan Pencabutan (fotokopi

sesuai

dengan

asli)

;

In

SIP.

-----------------------------------------------:

Surat dari dr Tamtam Otamar samsudin, Sp.OG kepada

lik

56. Bukti P - 56

ah

;

do

:

ng

55. Bukti P - 55

ub

m

dr. Frizar Irmansyah SP.OG. KFER selaku Ketua Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Jakarta

ep

ka

tanggal 7 November 2013 (fotokopi sesuai dengan

:

Surat dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi

si

57. Bukti P - 57

R

ah

asli) ; --------------------------

ka m ah

do

dengan asli) ; ------------:

Panduan Penatalaksanaan Kehamilan Dengan Diabetes

In

58. Bukti P - 58

POGI Jaya mengenai Seksio Sesarea. (fotokopi sesuai

Melitus, Panduan Penatalaksaan Hipertensi dalam

lik

A gu

XI/2013 tanggal 11 November 2013 perihal Keterangan

ne

ng

Indonesia Cabang Jakarta Nomor : 180/POGI Jaya/

kehamilan, Panduan Penatalaksaan

Kehamilan

ub

dengan P, J, T di

ep

Indonesia, Panduan Penatalaksaan Sepsis pada ibu, Panduan Penatalaksaan prosedur tetap kehamilan

R

ah

Jantung,

Panduan

Penatalaksanaan

do In

A

gu

Halaman 91 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ne

ng

Penyakit

s

ganda, Panduan Penatalaksaaan Kehamilan dengan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

sesuai

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 91

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendarahan pasca persalinan yang dikeluarkan oleh

Pogi) dengan Koordinator Tim Fetomaternal Prof. Dr.

Dr. Agus Abadi, Sp.OG (K) Anggota Tim Fetomaternal

do

A gu

ng

HKTM-POGI (Himpunan Kedokteran FetoMaternal

FK-UNAIR.

(fotokopi sesuai dengan printout) ;

Panduan Pelayanan Medik Kanker Ginekologi Edisi

ah

:

In

---------

59. Bukti P - 59

lik

Ke-2 oleh Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia.

:

Panduan Tata Laksana Keguguran Berulang – Hasil

ka

60. Bukti P - 60

ub

m

(fotokopi sesuai dengan printout) ; ------

ep

Lokakarya Himpunan Endokrinologi – Reproduksi dan

ah

Fertilitas- POGI Jogyakarta , 19 Juni 2010. (fotokopi

si

Panduan Pelayanan Medik Prolaps alat Genitalia

do

A gu

- POGI. (fotokopi dari fotokopi) ; ------

ne

:

ng

61. Bukti P - 61

R

dari fotokopi) ; --------------------

diterbitkan oleh Himpunan Uroginekologi Rekonstruksi

In

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya

Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Bukti berupa fotokopi Surat-Surat

lik

aslinya, sehingga dapat dijadikan Alat Bukti yang sah, serta diberi tanda T - 1 dengan

T

-

17,

adalah

sebagai

ub

sampai

berikut

:

1.

Bukti T - 1

:

ep

---------------------------------------------------------------------------------------

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

R

ka m ah

yang telah dilegalisir dan telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan

ne

In

A

gu

92

do

ng

dengan print out) ; --------------------------------

s

2004 Tentang Praktik Kedokteran. (fotokopi sesuai

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 92

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bukti T - 2

:

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun

4.

Bukti T - 3

:

(fotokopi sesuai dengan asli) ; ---

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun

In

2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter Dan Dokter Gigi. (fotokopi sesuai dengan asli) ; ---

Bukti T - 4

:

lik

ah

3.

Pelanggaran Disiplin Kedokteran Dan Dokter Gigi.

do

A gu

ng

2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan

Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 47/

ka

Pelaksanaan

Tentang

ub

m

KKI/KEP/XII/2007

Rekomendasi

Pedoman

Majelis

Tata

Kehormatan

ep

Disiplin Kedokteran Indonesia Dan Majelis kehormatan

ah

Disiplin Kedokteran Indonesia Di Tingkat Ptovinsi

si

R

Dalam Penegakan Sanksi Disiplin. (fotokopi sesuai

do

Indonesia kepada dr. Tamtam Otamar Samsudin,

ne

Surat Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

In

Sp.OG Nomor : 717/U/MKDKI/IV/2013

tanggal 9 April 2013 perihal Penyampaian Salinan Keputusan

MPD

(Majelis

Pemeriksa

Disiplin).

(fotokopi sesuai dengan asli) ; -------------------------Bukti T - 6 :

Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

ub

6.

Indonesia Atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/ V/2011

Tentang

Dugaan

ep

ka m ah

:

lik

Bukti T - 5

A gu

5.

ng

dengan asli) ; ---------------

Kedokteran.

(fotokopi

Pelanggaran

sesuai

dengan

Disiplin asli)

;

R

ah

ng

ne

s

-----------------------------------------------

do In

A

gu

Halaman 93 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 93

7.

Bukti T - 7 :

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/

8.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

do

Dalam Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap Saudara

Tamtam Otamar Samsudin, dr., Sp.OG. tanggal 26 Juni (fotokopi

sesuai

dengan

------------------------

Bukti T - 8

:

asli)

;

In

2013.

Surat Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

lik

ah

A gu

ng

KKI/KEP/VI/2013 Tentang Pelaksanaan Keputusan

ub

m

Indonesia kepada Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H.

ka

Nomor : 1189/U/MKDKI/ V/2013 tanggal 29 Mei 2013

ep

perihal Pemberitahuan Sidang Pembacaan. (fotokopi

:

Surat

yang

ditandatangani

Sekretaris

Majelis

ng

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ditujukan kepada Prof. Dr.Med. Ali Baziad, dr.,Sp.OG. (K), Dyah

do

drg,

Thiana,Amd, SH.

MM,

NHKes.,

dan

Mida

Nomor : 1124/U/MKDKI/V/2013

lik

Sumarwanto,

In

Achmadi, dr, MPH, Ph.D, Dr. Sabir Alwy,SH,MH, Edy

tanggal 22 Mei 2013 perihal Penugasan Sidang MPD. sesuai

dengan

ub

(fotokopi

asli)

;

-----------------------------------------------10.

Bukti T - 10

:

Surat Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

ep

ka m ah

A gu

Silviaty, dr., Sp.A, MHKes., Pfof. Dr. Umar Fahmi

si

Bukti T - 9

ne

9.

R

ah

sesuai dengan asli) ; --------------------------------------

Indonesia kepada dr. Tamtam

Otamar Samsudin,

R

ah

ne In

do

ng

A

gu

94

s

Sp.OG Nomor : 1190/U/MKDKI/IV/2013 tanggal 29

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 94

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 perihal Pemberitahuan Sidang Pembacaan.

:

ah

Surat

yang

ditandatangani

Sekretaris

Majelis

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

tentang

do

Bukti T - 11

A gu

11.

ng

(fotokopi sesuai dengan asli) ; --------------------------

Pemberitahuan Sidang Majelis Pemeriksa Disiplin

In

Nomor : 1191 / U/ MKDKI / V /2013 yang

diadakan pada tanggal 5 Juni 2013 (fotokopi sesuai

:

Keputusan

Ketua

Majelis

Kehormatan

Disiplin

ub

m

12. Bukti T - 12

lik

dengan asli) ; ---------------------------------------

Kedokteran Indonesia (MKDKI) terhadap Keputusan

ep

ka

Pengaduan No. 10/P/MKDKI/V/2012 (fotokopi sesuai

Bukti T - 13

:

Surat

Majelis

Kehormatan

Disiplin

Kedokteran

si

13.

R

ah

dengan salinan) ;----------------------

do

:

Daftar hadir Sidang Pemeriksa Disiplin Pengaduan

In

Bukti T - 14

Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----------------------------------------------:

Standard Pelayanan Medik Obstetri dan Ginekologi,

ub

15. Bukti T - 15

Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia,

ep

ka m ah

14.

sesuai dengan asli) ; --------------------------

lik

A gu

Mei 2013, perihal Penugasan Sidang MPD. (fotokopi

ne

ng

Indonesia Nomor 1124/U/MKDKI/V/2013 tanggal 23

disusun di Jakarta tahun 2006. (fotokopi dari fotokopi) ; -----------------------------------

ng

ne

s

R

ah

do In

A

gu

Halaman 95 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 95

16. Bukti T - 16

:

Laporan Persidangan Keterangan Ahli oleh Bp. Merdias Almatsier, dr. Sp.S pada kasus Sdr. Tamtam

do

Otamar Samsudin, dr, Sp.OG di PTUN

ng A gu

Jakarta pada hari kamis, tanggal 7 November 2013, jam WIB.

(fotokopi

sesuai

dengan

asli)

In

09.15

;

-----------------------------------------------------------

Bukti T - 17

:

Surat Panggilan Sidang dari PTUN Jakarta

lik

ah

17.

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor

ub

m

W2.TUN 1-1205/HK-06/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 ditujukan kepada MKDKI untuk sidang

ep

ka

tanggal 14 November 2013. (fotokopi sesuai dengan

ah

asli) ; ---------------------------------------

si

R

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya

telah dilegalisir, diberi

materai cukup dan dicocokkan

dengan aslinya

do

A gu

sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T II Intv - 1 sampai dengan T II Intv - 25 , sebagai berikut : -----

In

: Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19 /KKI/KEP/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 Tentang

lik

Bukti T II Intv - 1

ka m ah

1.

ne

ng

Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang

Pelaksanaan

Keputusan

Majelis

ub

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap

ep

Saudara TamTam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG. (fotokopi

dari

fotokopi)

;

R

ah

In

A

gu

96

do

ng

ne

s

--------------------------------------------

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 96

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bukti T II Intv – 2

Keputusan

Majelis

Kehormatan

Disiplin

Kedokteran Indonesia Atas pengaduan Nomor

ng

09/P/MKDKI/V/2011 tanggal 5 Juni 2013 Pelanggaran

Disiplin

Bukti T II Intv - 3

:

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

In

3.

Dugaan

do

A gu

Tentang

Kedokteran. (fotokopi dari fotokopi) ; ---------

Peruabahn Atas Undang-Undang Nomor

5

lik

ah

Tahun 1986 Tentang Peradilan

ub

m

Tata Usaha Negara khususnya Pasal 1 angka 7,8,9 Pasal 62, Pasal 67, Pasal 77 dan

ep

ka

Pasal 83. (Fotokopi sesuai dengan

Bukti T II Intv - 4

:

Undang-Undang

Nomor

29

Tahun

2004

si

4.

R

ah

asli) ; --------------------------------------------------

ne

do

:

Salinan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia

Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan

Kasus

Dugaan

Pelanggaran

lik

Bukti T II Intv - 5

Bukti di pending ; ---------------------

Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi, khususnya

ub

Pasal 1 angka 12. (fotokopi dari fotokopi) ; ------------------------6.

Bukti T II Intv - 6

:

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor

ep

ka m ah

5.

angka (3), (14), Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 64.

In

A gu

ng

Tentang Praktik Kedokteran, khususnya Pasal

4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional

ah

ng

ne

s

R

Dokter dan Dokter Gigi, khususnya Pasal 1

do In

A

gu

Halaman 97 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

:

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 97

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia angka 4 dan 5. (fotokopi dari fotokopi) ; --------------------------------------

:

ng

Bukti T II Intv - 7

do

Lotulung, S.H., halaman 27 alinea ketiga (3),

In

keempat (4) dan halaman 28 alinea kedua (2). (fotokopi sesuai asli) .; ------------

Bukti T II Intv - 8

:

Foto Tergugat II Intervensi beserta anak-anak

lik

ah

8.

Buku “ Hukum Tata Usaha Negara dan

Kekuasaan “ oleh Prof.DR. Paulus Effendi

A gu

7.

anak

ub

m

Tergugat II Intervensi dan foto

keempat yang lahir sesaat setelah

ep

ka

almarhumah Santi Mulyasari isteri Tergugat II

ah

Intervensi

menjalani

operasi

caesar

oleh

si

R

Penggugat di RD. MMC Kuningan Jakarta sejak

Kematian

Nomor

dikeluarkan

oleh

223/JT/KM/2011 Kepala

Suku

ne

yang

Dinas

lik

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 9 Mei 2012.

10.

Bukti T II Intv - 10

:

ub

(fotokopi sesuai dengan asli) ; -------

Surat dari Risma Situmorang, Heribertus

&

ep

Partners No. 151/RH&P.V/2011 tertanggal 13 Mei 2011 kepada Ketua Majelis Kehormatan

ah

ka m ah

Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta

do

:

In

Bukti T II Intv - 9

foto) ; --------------------------------------

A gu

9.

ng

bayi hingga saat ini. (sesuai dengan print out

A

s

Melakukan

ne

Mohon

do

gu

98

perihal

In

ng

M

R

Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI),

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Terhadap dr. Tamtam Otamar

Samsudin, Sp.OG. Atas Dugaan Mal Praktek

ng

Sehingga

Pasien

do

A gu Bukti T II Intv - 11

:

In

dengan asli) ; -----------------

lik

ah

Kematian

Bernama Santi Mulyasari di Rumah Sakit

Resume Medik / Medical Report Rumah Sakit

ub

m

11.

Menyebabkan

Metropolitan Medical Center. (fotokopi sesuai

Metropolitan Medical Center (MMC) No.

ep

ka

Rekam Medik : 52.93.47. (Fotokopi

sesuai

A gu

Surat

Majelis

Kedokteran

Kehormatan

Disiplin

Indonesia (MKDKI) Nomor

516/U/MKDKI/ II/2012 tanggal 7 Maret 2012

si

-

perihal

Permintaan

Kehadiran.

ne

:

do

Bukti T II Intv - 12

ng

(fotokopi sesuai dengan asli) ; -------------

Surat

Majelis

Kehormatan

Disiplin

In

12

R

lik

ka m ah

Kedokteran Indonesia (MKDKI) Nomor 975/U/MKDKI/ V/2012 tanggal 1 Mei 2012 perihal Permintaan Kehadiran. (fotokopi

ub

sesuai dengan asli) ; -----------Surat

Majelis

ep

-

Kehormatan

Disiplin

Kedokteran Indonesia (MKDKI) Nomor

ng

VIII/2012

tanggal

15

Agustus 2012 perihal Penjelasan Tindak

do In

A

gu

Halaman 99 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

s

R

1815/U/MKDKI/

ne

ah

dengan asli) ; -----------------------------

ah

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 99

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

Lanjut pengaduan. (fotokopi sesuai dengan

asli) ; ----------------------------------

ng

-

Surat

Majelis

Kehormatan

Disiplin

A gu

do

Kedokteran Indonesia (MKDKI) Nomor 521/U/MKDKI/ III/2013 tanggal 15 Maret

In

2013 perihal Permintaan Kehadiran Sidang.

-

ub

m

lik

ah

(fotokopi sesuai dengan asli) ; --

Surat

Majelis

Kehormatan

Disiplin

ep

ka

Kedokteran Indonesia (MKDKI) Nomor

Bukti T II Intv - 14

:

si

Sidang

Pembacaan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Surat dari Risma Situmorang, Heribertus &

Partners No. 151/RH&P.V/2011 tertanggal 12

In

Mei 2011, Perhal Somasi / Peringatan. (fotokopi sesuai dengan asli) ; ----------------:

Surat dari dr. Tamtam Otamar Samsudin,

ub

Sp.OG. dan dr. Adib A Yahya, MARS (direktur Utama RS MMC) Nomor 419/Dirut/Ext/V/2011

ep

tertanggal 20 Mei 2011, hal Jawaban Somasi / Peringatan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

ah

ka m ah

14.

Pemberitahuan

lik

Bukti T II Intv - 13

perihal

--------------------------------------------

A gu

13.

2013

do

ng

R

ah

1189/U/MKDKI/V/2013 tanggal 29 Mei

ne

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

s ne do In

A

gu

100

ng

M

R

-----------------

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

15.

Bukti T II Intv - 15

Surat Risma Situmorang, Heribertus & Partners

Nomor Surat 164/RH&P.V/2011 tertanggal 31

A gu

(fotokopi

dengan

asli)

:

;

Surat dari dr. Tamtam Otamar Samsudin,

In

Bukti T II Intv - 16

Sp.OG. dan dr. Adib A Yahya, MARS (direktur

ah

Utama

RS

MMC) Nomor

lik

16.

sesuai

do

ng

Mei 2011, hal Somasi / Peringatan Terakhir.

---------------------------------------

454/Dirut/Ext/

ub

m

VI/2011 tertanggal 6 Juni 2011, hal Jawaban Somasi / Peringatan Terakhir. (fotokopi sesuai

Bukti T II Intv - 17

ah

17.

ep

ka

dengan asli ) ; ---:

Berita di Majalah Gatra No. 46 Tahun XIX

si

R

19-25 September 2013, halaman 46 sampai

ne

do

:

Berita di Media online tanggal 19 Agustus 2013 dengan

judul

“

Berikan

Sanksi

Majelis

In

Bukti T II Intv - 18

(fotokopi sesuai print

out) ; ---------------------------------

Kehormatan Dokter Bakal Dituntut “. (fotokopi sesuai printout) ; -----------------------

Bukti T II Intv - 19

:

Surat Risma Situmorang & partners Nomor 226/

ub

19.

RM&P.IX/2013 tertanggal 11 September 2013, perihal Mohon Mencabut Kembali Penetapan

ep

ka m ah

18.

Vonis Malpraktek ”.

lik

A gu

ng

dengan 47 dengan judul “ Buntut Keberatan

Penangguhan

ah

No.

121/G/2013/PTUN-JKT

do In

A

gu

Halaman 101 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

s

Ketentuan Pasal 67 Ayat 4 Huruf a Dan

ne

ng

R

Tanggal 30 Juli 2013 Karena Tidak Memenuhi

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

:

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 101

R ep ub

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbukti Merugikan Kepentingan Tergugat II Malpraktek)

Dan

Mengancam Kepentingan Umum. (fotokopi dari

Bukti T II Intv - 20a :

Surat Risma Situmorang & partners Nomor 244/

do

fotokopi) ; --------------------------------------

A gu

RM&P.IX/2013 tertanggal 25 September 2013,

In

20.

(Korban

ng

Intervensi

perihal Mohon Mencabut Kembali Penetapan

ah

Penangguhan

No.

Tanggal 30

Juli 2013

Karena

Tidak

ub

m

121/G/2013/PTUN-JKT

lik

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ah

ep

ka

Memenuhi Ketentuan

Hakim

Tidak

si

Dan

Memberikan

Kesempatan Yang Sama, Tanpa Mendengarkan

do

Pihak Tergugat I, Tergugat II Dan Pihak Yang

Berkepentingan Atas Putusan A Quo Yaitu

(fotokopi

sesuai

dengan

In

Pemohon Sebelum Dikeluarkan Penetapan. asli)

lik

ka m ah

A gu

ng

Peratun

ne

R

Pasal 67 Ayat 4 Huruf a Undang-Undang

;

-------------------------------------Tanda

Terima

Surat

Nomor

244/

ub

Bukti T II Intv - 20b :

RM&P.IX/2013 kepada Bapak Husban, SH.,

ep

MH. Ketua Majelis Hakim No. 121/G/2013/

ah

PTUN-JKT, Bapak I Nyoman Harnanta, SH.,

s ne

do

PTUN-JKT dan Ibu Elizabeth I.E.H.L. Tobing,

In

A

gu

102

ng

M

R

MH. Anggota Majelis Hakim No. 121/G/2013/

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., M.Hum. Anggota Majelis Hakim No. 121/

G/2013/PTUN-JKT. (fotokopi sesuai dengan

ng

asli) ; --------------------------------------:

Keputusan

Majelis

Kehormatan

Disiplin

do

Bukti T II Intv - 21

A gu

21.

Kedokteran Indonesia atas Pengaduan

In

Nomor 10/P/MKDKI/V/2012 Tentang Dugaan

Pelanggaran Disiplin Kedokteran Indonesia, (Fotokopi

sesuai

lik

ah

tertanggal 23 Juli 2013

22.

Bukti T II Intv - 22

:

ub

m

dengan salinan) ; --------Keputusan

Konsil

Kedokteran

Indonesia

ah

ep

ka

Tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis

si

R

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

asli)

--------------------------------------:

;

ne

dengan

do

sesuai

Kronologis Persalinan Martini Nazif oleh dr.

Tamtam Otamar Samsudin, Sp.OG di Rumah

lik

Bukti T II Intv - 23

(fotokopi

Sakit Asih tertanggal 9 Oktober 2013. (fotokopi

24.

Bukti T II Intv - 24

:

ub

sesuai dengan asli) ; ---------

Berita di Koran Suara Pembaruan tanggal 3 Oktober 2013 halaman 40, berjudul” rayuan

ep

ka m ah

23.

Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG.

In

A gu

ng

Dalam Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap

Persalinan “ Water Birth” berujung Kematian.

ah

s

-------------------------------------------

ne

ng

R

(fotokopi sesuai dengan asli /print out) ;

do In

A

gu

Halaman 103 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 103

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

25.

Bukti T II Intv - 25

:

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Laporan Polisi tertanggal 11 Oktober 2013 di

Polda Metro Jaya, atas nama Martini Nazif.

ng

(fotokopi sesuai dengan asli) ; ---------

A gu

do

Menimbang bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang

Ahli

yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama yang

-----------------------------------------------------------------------

ah

yaitu :

In

dianutnya untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya

lik

Prof, dr. NUGROHO KAMPONO, Sp. OG. (K), FICS,

Warganegara

ub

m

Indonesia, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Jember, 4

ka

Oktober 1942, pekerjaan Swasta dengan jabatan Direktur

ep

Utama PT. Ellora Medicare dan Direktur Utama Brawijaya

ah

Women and Childrean Hospital Rumah Sakit , Agama

si

R

Islam, beralamat di Jalan Tebet Utara III No. 11 Jakarta

Ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya

-

do

A gu

sebagai berikut : --------------------------------------------------------------

ne

ng

Selatan. ------------------

Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Tergugat dan Tergugat II

lik

Bahwa Ahli kurang paham tentang masalah yang ada di pengadilan akan

tetapi Ahli datang untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian

ub

yang dimiliki ; --------------------------------------

Bahwa ahli adalah dokter Spesialis

Obstetri dan Ginekologi serta

ep

Konsultan Onkologi ; -----------------------------------------------------------Bahwa emboli air ketuban adalah peristiwa masuknya air ketuban

R

-

ne

do In

A

gu

104

ng

menyebabkan terjadinya tekanan darah naik, pembuluh darah menjadi

s

kedalam sirkulasi pembuluh darah melalui sinus vena arteri sehingga

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka m ah

-

In

Intervensi ; ------------------------------------------------------------------------

Halaman 104

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak dan menyebabkan kegagalan jantung kanan, hal ini ditandai dengan terganggugunya

faktor

hebat,

pembekuan

dan

ng

pendarahan

darah

sehingga

menyebabkan

menimbulkan

pasien

shock

;

A gu

do

---------------------------------------------------------------------

-

Bahwa setiap ibu hamil pasti ada resiko terjadinya emboli air ketuban,

In

kejadian tersebut terjadi sangat mendadak dan sangatlah fatal serta sulit

sekali untuk disembuhkan, dampak dari terjadinya emboli air ketuban

lik

ah

adalah jantung tidak memperoleh oksigen dan sistem pembuluh darah

ub

m

menjadi rusak dan darah tidak bisa dihentikan. Kasus ini jarang terjadi perbandingannya adalah

1 : 80.000

;

ah

-

ep

ka

------------------------------------------------------------------------Bahwa emboli air ketuban dapat terjadi baik pada usia kehamilan cukup

A gu

si do

Bahwa seorang ibu yang berumur 38 tahun dengan bekas operasi secio

ne

ng

R

maupun prematur ; ------------------------------------------------------

-

caecar sebanyak 3 kali dengan kadar Hb 9,1 bukan merupakan suatu

In

persalinan yang beresiko tinggi, karena setiap operasi itu mempunyai

Bahwa dengan kadar Hb 9,1 tidak otomatis menjadi resiko tinggi karena

ub

-

lik

-------------------------------------------------

pada kehamilan masuk semester III Hb cenderung turun dan akan kembali setelah persalinan ; --------------------------------------

ep

ka m ah

resiko baik itu operasi pertama, kedua, ketiga maupun keempat kali ;

Bahwa dengan kadar Hb 9,1 tidak ada keharusan untuk menaikkan Hb

ng

ne

s

R

dan tidak harus tranfusi darah karena tranfusi darah dapat mengakibatkan

do In

A

gu

Halaman 105 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 105

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko tertularnya penyakit yang masuk melalui melalui darah tersebut ; ----------------------------------------------

Bahwa standard POGI tidak mengatur keharusan penyedian darah dalam

ng

-

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

do

A gu

melakukan persiapan terhadap pasien yang akan dilakukan tidakan operasi caecar ; ---------------------------------------------------------

Bahwa tidak ada perbedaan perlakuan kadar Hb baik di derah maupun di

In

-

kota , jika kadar Hb 7 baru diperlukan tranfusi darah ; ---

Bahwa seorang dokter kandungan dalam melaksanakan persalinan tidak

lik

ah

-

ub

m

harus di dampingi. Pada prinsipnya seorang dokter setelah dia lulus kompentensi dokter kandungan dia harus mandiri dan tidak perlu

ep

ka

pendamping, dan POGI tidak mengatur hal demikian Untuk kasus dokter

Bahwa setiap dokter wajib menjelaskan segala resiko yang terjadi pada

R

-

A gu

do

---------------------------------------------------------------

Bahwa ahli tidakpernah dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai ahli

lik

Menimbang bahwa Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu)

ub

orang ahli dan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yaitu :

ep

---------------------------------------------------------------MERDIAS ALMATSIER, dr, Sp. S (K)

R

ka m ah

pada pemeriksaan di MKDKI pada kasus ini ; -----------

In

-

ne

ng

setiap tindakan yang dilakukan terhadap pasiennya dan biasanya penjelasan tersebut tertuang dalam informed concent (perjanjian medik) ;

Laki-laki, tempat tanggal lahir,

Kesehatan

Tradisional,

ne

Pelayanan

do

Nasional

In

A

gu

106

ng

Kerja

s

Kotabumi, 8 September 1944, pekerjaan Ketua Kelompok

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

si

ah

yang sudah sepuh biasanya perlu pendamping

Halaman 106

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Komplementer pada Kementerian Kesehatan,

Agama Islam, beralamat di Puri Bintaro PB I No. 48 Jaya

ng

Bintaro

Sektor

9,

Tangerang

Selatan

;

do

A gu

--------------------------------------------

Ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya

-

In

sebagai berikut : --------------------------------------------------------------

Bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dibentuk pada

lik

m

-

Bahwa Ahli pernah sebagai Ketua MKDKI periode tahun 2006 sampai

ub

ah

tahun 2006 ; -----------------------------------------------------------------

dengan tahun 2011 ; --------------------------------------------------Bahwa Disiplin Profesi Kedokteran adalah keilmuan profesi, yang menilai

ep

ka

-

ah

apakah dokter dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan norma

si

do

lik

Kewenangan MKDKI sesuai dengan Undang-Undang adalah menerima atau menolak pengaduan kemudian melakukan pemeriksaan awal,

ub

pengumpulan data dan membentuk Majelis Pemeriksaan Disiplin serta memeriksa Pengadu, Teradu dan Saksi, kemudian menetapkan apakah melanggar profesi disiplin atau tidak -

ep

ka m ah

-

In

A gu

menjalankan profesinya sebagai dokter ; -----------------

ne

Bahwa Tugas MKDKI adalah menegakkan disiplin profesi dokter dengan

ng

-

R

perilaku dan standarisasi dokter yang berlaku ; ------

cara melakukan penilaian terhadap penyimpangan seorang dokter dalam

Bahwa sanksi yang dijatuhkan MKDKI adalah berupa Peringatan Tertulis,

ng

ne

s

R

mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya dan

do In

A

gu

Halaman 107 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 107

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan STR untuk sementara waktu

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau selamanya

;

-----------------------------------------------------------------------

Bahwa Surat Tanda Registrasi (STR) diterbitkan oleh Konsil Kedokteran

ng

-

A gu

do

Indonesia (KKI) sedangkan Surat Ijin Praktik (SIP) dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan terkait dengan mendapatkan ijin terlebih dahulu dari

-

In

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) setempat ; ---------

Bahwa dengan dicabutnya STR dicabut oleh KKI maka otomatis SIP

lik

ah

tidak berlaku dan doker yang bersangkutan tidak dapat praktik Bahwa MKDKI dalam menegakkan Displin Kedokteran dikarenakan

ub

m

-

adanya pengaduan yang diterima, dilanjutkan dengan pemeriksaan awal

ep

ka

kemudian dibentuk Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) untuk melakukan

ah

sidang, mengumpulkan data, memanggil Pengadu dan Teradu dan ahli

si

R

jika perlu. Selanjutnya MPD membuat rangkuman / dokumen untuk

kepada MPD kemudian Majelis akan mempelajari kembali jika perlu Majelis membacakan putusan ;

do

A gu

memanggil ahli dan selanjutnya ---------------------------------------------Bahwa oleh

karena masalah efisiensi biaya, maka

Ahli bukan dari

In

-

ne

ng

menetapkan hasilnya, jika ada keberatan maka dapat menyampaikan

lik

kompetensinya serta mengacu kepada standard profesi ; --

Bahwa dalam hal Teradu megajukan keberatan maka MPD dan

ub

-

mengajukan bukti baru , maka MPD akan menyidangkan kembali secara

ep

internal ; ------------------------------------------------------------------

Bahwa MPD dalam memutus pengaduan berdasarkan keyakinan dan

ne do

ng

In

A

gu

108

s

R

mengacu pada standard oparasional prosedur profesi ; ---------

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka m ah

Pengadu atau Teradu akan tetapi ditentukan oleh MKDKI sesuai dengan

Halaman 108

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa sanksi yang tidak direkomendasikan oleh MKDKI tidak wajib dijalankan oleh Teradu ; ---------------------------------------------------------

Bahwa sebelum melakukan tindakan operasi dokter atau perawat harus

ng

-

informed

(persetujuan

tindakan

ditandatangani oleh pasien atau keluarganya ; ----------

medik)

yang

Bahwa informed concent dapat dilakukan oleh dokter atau perawat sesuai

lik

ah

dengan kondisi pasien, dan tergantung pada berat ringannya suatu kasus ;

ub

m

---------------------------------------------------------

MARTINI NAZIF Perempuan, tempat tanggal lahir, Padang, 29 Maret 1968, Agama

Islam, Status

ep

ka

pekerjaan Karyawan Swasta,

ah

menikah, beralamat di Jalan Gandaria Raya No. 7 RT 004

si

R

RW 005, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan

Saksi

kenal

dengan

dr.

Tamtam

Samsudin

bedasarkan

rekomendasi kakak saksi yang melahirkan dengan cara caecar ; --

Bahwa Saksi ingin melahirkan secara caecar akan tetapi dr. Tamtam

In

-

do

Bahwa

A gu

-

ne

ng

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

lik

dengan alasan bayi saya kecil dan cara tersebut mengurangi rasa sakit

Bahwa bayi saya tidak menangis pada saat diletakkan dibahu saya dan

ep

-

ub

pada saat melahirkan ; ----------------------------

dinyatakan bayi saya meninggal dunia ; -----------------------------Bahwa pada saat proses persalinan dr. Tamtam tidak didampingi oleh

s

-

R

ka m ah

Samsudin, Sp.OG menyarankan saya melahirkan dengan cara waterbirth

ne

ng

dokter lain ; ------------------------------------------------------------------

do In

A

gu

Halaman 109 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

concent

do

bentuk

In

A gu

menjelaskan segala resiko operasi kepada pasien yang dituangkan dalam

-

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 109

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa saksi tidak menandatangani informed concent ; ---------------

-

Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melapor ke polisi dan kasusnya

ng

pada saat ini sedang disidangkan oleh MKDKI ; ------------

tidak

do

A gu

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II

mengajukan saksi atau ahli meskipun Pengadilan telah memberi kesempatan

In

untuk itu ; --------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan

lik

ah

Tergugat II Intervensi menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal

ub

m

28 November 2013, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam

ep

ka

Berita Acara Persidangan Perkara ini ; ------------------

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara

tidak

ng

mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;

do

-----------------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

In

A gu

si

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan

ne

R

ah

Persidangan dianggap telah tercantum dalam Putusan ini : -----------

lik

terurai dalam duduknya sengketa diatas ; ---------------------------------

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dimohonkan batal atau tidak

ub

sah oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2013, serta mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabutnya adalah :

ep

ka m ah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah

-------------------------------------------------------------------------------------1

Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 19 / KKI / KEP /

R

ah

ne do

ng

In

A

gu

110

s

VI / 2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 110

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ( bukti P-39 = T-7 =T.II.Int.-1 )/ Obyek Sengketa 1; -------------------------------------------------

do

A gu

pengaduan Nomor : 09 / P / MKDKI / V / 2011 tentang Dugaan

Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 ( bukti P-41 = T.II.Int.-2

)

/

Obyek

Sengketa

2

;

In

T-6=

-------------------------------------------

lik

ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I,

ub

m

Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan menyampaikan surat jawabannya masing-masing tertanggal 27 Agustus 2013, dan 3 September

ep

ka

2013 yang memuat DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA ;

ah

-----------------------------------------------------

si

R

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok

yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut

A gu

do

; ----------------------------------------------------------------------

ne

ng

Perkara, pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi

DALAM EKSEPSI

In

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I,

lik

tertanggal 27 Agustus 2013 dan 03 September 2013, pada intinya dapat

1

ub

dirangkum sebagai berikut ; ----------------------------------Kompetensi Absolut

Bahwa Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin

ep

ka m ah

Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya masing-masing

Kedokteran Indonesia bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha

R

ah

ng

ne

s

Negara, karena sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor : 29

do In

A

gu

Halaman 111 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas

ng

2

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 111

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran jo Peraturan Konsil Kedokteran

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan

ng

Dokter Gigi jo Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 2 tahun 2011

A gu

do

menyatakan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia adalah Badan otonom, mandiri, non struktural dan bersifat independen, sedangkan Majelis

In

Kehormatan Displin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang

untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter

lik

ah

gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan juga

ub

m

menetapkan sanksi ; ----------------------------------------------------------Bahwa tugas pokok dan fungsi Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis

ep

ka

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah Lembaga yang berwenang

ah

untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter

si

R

gigi dalam penerapan Disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran Gigi dan

Bahwa apabila dicermati ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor :

A gu

do

51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa

ne

ng

menetapkan sanksi ; ----------------

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang

( bersifat eksekutif )

In

melaksanakan urusan pemerintahan

lik

ka m ah

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila dihubungkan pengertian pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun

ub

2009 tentang Peradilan Tata Usaha dengan pengertian dan tugas pokok dan fungsi dari Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin

ep

Kedokteran Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Konsil Kedokteran

s ne do In

A

gu

112

ng

M

merupakan

R

ah

Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bukan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, disamping itu juga ternyata ada juga Badan lain yang sejenis yang pembentukan serta tugas pokok dan fungsinya

ng

hanya menjatuhkan hukuman kepada anggotanya yang melanggar hukum

Dewan

kehormatan

PERADI

do

A gu

(menegakan disiplin para anggotanya), seperti Majelis Kehormatan Hakim, dan

lainnya

;

In

----------------------------------------------------------------

Bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia telah menerbitkan

lik

ah

Keputusan Nomor : 09 / P / MKDKI / V / 2011 tanggal 05 Juni 2011 tentang

ub

m

dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran terhadap Tamtam Otamar Samsudin, dr. SpOg adalah bukan merupakan produk Tata Usaha Negara, tetapi produk

ep

ka

Keputusan Penegakan Keilmuan Kedokteran dan mempunyai tugas yang

ah

sama dengan tugas Pokok dan fungsi pada penegakan hukum di Pengadilan,

si

R

yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia

Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia,

A gu

do

sehingga oleh karena Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan

ne

ng

Nomor : Nomor : 19 / KKI / KEP / VI / 2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang

Disiplin Kedokteran Indonesia adalah bukan Pejabat Tata Usaha Negara,

In

maka dengan sendirinya keputusan yang diterbitkan termasuk Keputusan

lik

ka m ah

Obyek Sengketa tidak bisa dikatagorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karena Obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha

ub

Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara

ini

;

2

ep

---------------------------------------------------------------------------------------Gugatan Penggugat Prematur

R

ah

s

Bahwa Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 19 / KKI / KEP /

ng

ne

VI / 2013 sudah mempunyai akibat hukum bagi Penggugat sejak

do In

A

gu

Halaman 113 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 113

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal diterbitkan surat tersebut yaitu tanggal 26 Juni 2013, sedangkan

ng

Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor : 09 / P

do

A gu

/ MKDKI / V / 2011 tertanggal 5 Juni 2013 masih bersifat Rekomendasi sehingga belum bersifat final sesuai ketentuan Pasal 2 huruf c Undangtentang

Peradilan

Tata

Usaha

------------------------------------------------------------------------

;

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

lik

ah

3

Negara

In

Undang

ub

m

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sulit dimengerti /

ka

dipahami, disamping itu juga, hak membela diri terhadap terbitnya Obyek

ep

Sengketa merupakan hak Tergugat I dan Tergugat II ; ------------

ah

Menimbang, bahwa materi eksepsi pada angka 1 dari Tergugat I, Tergugat

si

R

II dan Tergugat II Intervensi dikatagorikan sebagai Eksepsi Kompetensi Absolut

ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila hakim mengetahui

A gu

do

hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak

ne

ng

Pengadilan yang diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak

berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, sedangkan eksepsi pada angka

In

2 dan 3 dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dikatagorikan

lik

dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir ( vide pasal 77 ayat (1 dan 3 )

ub

undang-undang nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ) ; -------------------------------------------------------

ep

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat

R

II Intervensi tentang Kewenangan Absolut, pengadilan akan mempertimbangkan

ne do

ng

In

A

gu

114

s

sebagai berikut ; ------------------------------------------------

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka m ah

sebagai Eksepsi Lain yang bukan menyangkut kewenangan pengadilan, dan akan

Halaman 114

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya, Tergugat I, Tergugat II dan

ng

Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa

A gu

do

bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena Tergugat I (KKI) dan

Tergugat II (MKDKI) yang menerbitkan Obyek Sengketa bukan merupakan

In

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara

tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa aquo,

lik

ah

terhadap hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

ub

m

-------------------------

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang

ep

ka

Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5

ah

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Keputusan

si

R

Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan atau

A gu

do

final serta menimbulkan akibat hukum bagi orang atau Badan Hukum Perdata ;

ne

ng

Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan

-------

In

Menimbang, bahwa dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sesuai

lik

unsurnya adalah bahwa Keputusan tersebut diterbitkan oleh Badan atau Pejabat

ub

Tata Usaha Negara ; ---------------------

Menimbang, bahwa sesuai pengertian tersebut, pengadilan akan menilai, apakah Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Kehormatan Disiplin

ep

ka m ah

dengan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, salah satu

Kedokteran Indonesia dapat dikatagorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha

ng

ne

s

R

Negara ; -------------------------------------------

do In

A

gu

Halaman 115 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 115

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang

ng

Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang

A gu

do

Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang

didaerah ; --------------------------------------------------------------

In

melaksanakan urusan pemerintahan (besifat eksekutif) baik dipusat maupun

lik

ah

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor : 29 tahun

ka

•

ub

m

2004 tentang Praktik Kedokteran dinyatakan bahwa : ------------------Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia adalah :

ep

suatu badan otonom, mandiri, nonstructural, dan bersifat independen yang

ah

terdiri dari atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi ;

Kedokteran Indonesia adalah : lembaga yang berwenang untuk

A gu

si

do

menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi

ne

Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Disiplin

ng

•

R

----------------------------------------------------------------------

dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan

Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia

lik

ka m ah

•

In

menerapkan sanksi ; -----------------------------------------------------------

bertanggung jawab kepada Presiden ; ------------------------------------------Pasal 6 menyatakan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai

ub

•

ep

fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis ; ------------------------------------------

ne do

ng

In

A

gu

116

s

R

ah

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 116

•

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa konsil Kedokteran Indonesia

ng

mempunyai tugas antara lain : melakukan registrasi dokter dan dokter

gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, serta

A gu

do

melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang

dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-

Pasal 8 menyatakan bahwa Wewenang Konsil Kedokteran Indonesia

lik

ah

•

In

masing ; ----------------------------------------------------

adalah : menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter

ub

m

gigi, menerbitkan dan mencabut Surat Tanda registrasi Dokter dan Dokter

ka

Gigi, mengesahkan standar Kompetensi dokter dan dokter gigi, melakukan

ep

pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi,

ah

mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi,

si

R

melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai

melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan

A gu

do

sanksi oleh Organisasi Profesi atau perangkatnya karena melanggar

In

ketentuan etika profesi ; -----------------

•

ne

ng

pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi, serta

Pasal 14 ayat (1 dan 3) menyatakan bahwa : jumlah anggota Konsil

lik

ka m ah

Kedokteran Indonesia adalah 17 orang, yang mana keanggotaannya ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Kesehatan ; ------------------Pasal 19 ayat (4) menyatakan bahwa Pengusulan pemberhentian anggota

ub

•

ep

Konsil Kedokteran Indonesia diajukan oleh Menteri kepada Presiden ; -------------------------------------------------------------------------------•

Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa : dalam melaksanakan tugas

R

ah

ne

ng

do In

gu

Halaman 117 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

A

s

dan wewenangnya Konsil Kedokteran Indonesia dibantu Sekretariat yang

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 117

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh seorang sekretaris, yang diangkat dan diberhentikan oleh

Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa Pegawai Konsil Kedokteran tunduk

pada

peraturan

perundang-undangan

A gu

Indonesia

kepegawaian

;

Pasal 25 menyatakan bahwa biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Konsil

lik

ah

In

-------------------------------------------------------------------------

•

tentang

do

•

ng

Menteri Kesehatan ; ----------------------------------------

Kedokteran Indonesia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

ka

•

ub

m

Belanja Negara ( APBN ) ; -----------------------------------

Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa MKDKI merupakan lembaga otonom

ep

•

Pasal 56 menyatakan bahwa MKDKI bertanggung jawab kepada KKI ;

•

Pasal 60 menyatakan bahwa Anggota MKDKI ditetapkan oleh Menteri

do

Pasal 64 menyatakan bahwa : MKDKI bertugas menerima pengaduan,

ne

ng

•

si

R

ah

dari Konsil Kedokteran Indonesia ; -------------------------------------

Kesehatan atas usul Organisasi Profesi ;----------------------------------------

A gu

memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter

Pasal 65 menyatakan bahwa segala pembiayaan MKDKI dibebankan anggaran

KKI

;

ub

kepada

lik

•

---------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara ketentuan pasal 1 angka 8

ep

ka m ah

kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi ; --------

In

gigi yang diajukan dan menyusun pedoman dan tata cara penanganan

Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan ketentuan pasal 1

R

angka 3 dan angka 14, pasal 4 ayat (2), pasal 6, pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 14

ne do

ng

In

A

gu

118

s

ayat (1 dan 3 ), pasal 19 ayat (4), pasal 20 ayat (1 dan 2), Pasal 21 ayat (2), pasal

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 118

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

25, pasal 55 ayat (2) dan pasal 56 Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktik Dokter serta Obyek Sengketa, pengadilan berkesimpulan bahwa

ng

Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

A gu

do

Indonesia diberikan tugas serta wewenang secara atribusi oleh Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang mana KKI dan

In

MKDKI bertanggung jawab kepada Presiden, serta anggaran untuk pelaksanaan tugas-tugas dari KKI dan MKDKI dibebankan kepada Anggaran Pemerintah

lik

ah

(APBN), dan oleh karenanya, maka Konsil Kedokteran Indonesia serta Majelis

ub

m

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dikatagorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Keputusan yang diambilpun (incasu Obyek

ep

ka

Sengketa) dikatagorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat

ah

disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara ; ---------------------------------

si

R

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat I, II dan Tergugat II

dan

Dewan

Kehormatan

PERADI

dalam

pelaksanaan

tugasnya

do

A gu

memperhatikan ketentuan peraturan diatas, bahwa Majelis Kehormatan Hakim

ne

ng

Intervensi yang menyatakan MKDKI / KKI sama dengan Majelis Kehormatan Hakim dan Dewan Kehormatan PERADI, Majelis Hakim berpendapat setelah

tidak

tidak

ditetapkan

oleh

Presiden

sebagai

kepala

lik

keanggotaannya

pemerintahan tertinggi, sehingga dalil tersebut tidak berdasarkan hukum ;

ub

--------------------------------------------

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat

ep

II dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan absolut pengadilan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ; -----------------------

ng

ne

s

R

ka m ah

unsur

In

bertanggungjawab kepada Presiden, tidak menggunakan APBN Khusus, serta

do In

A

gu

Halaman 119 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 119

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II

Intervensi

tentang

gugatan

Penggugat

Prematur,

Pengadilan

akan

ng

mempertimbangkan sebagai berikut ; -----------------------------------------

A gu

do

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan II adalah bahwa

Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor :

09/

In

P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 masih bersifat Rekomendasi sehingga

belum bersifat final sesuai ketentuan pasal 2 huruf c Undang-Undang tentang

lik

ah

Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap hal tersebut pengadilan akan

ub

m

mempertimbangkan sebagai berikut ; -------------------------

Menimbang, bahwa salah satu unsur Keputusan Tata Usaha Negara sesuai 51 Tahun 2009

ep

ka

ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor :

ah

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang

si

R

Peradilan Tata Usaha Negara adalah bahwa

do

A gu

--------------------------------------------------------------------------

ne

ng

Keputusan tersebut harus bersifat final dalam pengertian bahwa keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau yang lebih tinggi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan menilai / menguji apakah

In

Keputusan MKDKI (incasu Obyek sengketa 2) sudah bersifat final ataukah

lik

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 55 ayat (2) jo Pasal 58 jo Pasal

ub

59 jo Pasal 60 ayat (2) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Tata cara penanganan Kasus dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi dinyatakan bahwa Hasil Sidang pemeriksaan disiplin yang telah

ep

ka m ah

belum ? ; --------------------------------------------------------------------------

dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Disiplin ditetapkan oleh Ketua MKDKI /

ne

do In

A

gu

120

ng

berkekuatan hukum tetap serta dibacakan secara terbuka dalam sidang pembacaan

s

R

MKDKI-P sebagai Keputusan MKDKI / MKDKI-P yang bersifat final dan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 120

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan, dan keputusan tersebut mengikat Teradu, KKI, dan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota serta keputusan tersebut disampaikan kepada KKI ; ----

ng

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara pengertian unsur bersifat

A gu

do

final sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dengan ketentuan pasal 55 ayat (2) jo Pasal 58 jo Pasal 59 jo Pasal 60 ayat (2)

In

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Tata cara

penanganan Kasus dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, serta

lik

ah

Obyek Sengketa 2 pengadilan berkesimpulan bahwa Obyek Sengketa 2

ub

m

(Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor : 09 / P / MKDKI / V /2011 tertanggal 5 Juni 2013) sudah bersifat final, dan dapat

ep

ka

dikatagorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya

si

R

ah

maka eksepsi

II

Intervensi

tentang

Gugatan

Penggugat

Kabur,

Pengadilan

akan

In

mempertimbangkan sebagai berikut ; -----------------------------------------

do

A gu

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat

ne

ng

Tergugat tentang Gugatan Penggugat Prematur tidak beralasan dan sudah seharusnya ditolak ; --------------------------------------------------------------

lik

Gugatan Penggugat kabur adalah karena dalil-dalil yang disampaikan oleh

ub

Penggugat sulit dimengerti / dipahami, disamping itu juga, hak membela diri terhadap terbitnya Obyek Sengketa merupakan hak Tergugat I dan Tergugat II, dan dalil tersebut menurut pengadilan merupakan dalil yang tidak berdasarkan

ep

ka m ah

Menimbang, bahwa alasan Tergugat I dan Tergugat II menyatakan

hukum karena Gugatan Penggugat sudah melalui proses pemeriksaan persiapan

ng

ne

s

R

sesuai ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang

do In

A

gu

Halaman 121 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 121

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya maka eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak ; ------------------------------------------

ng

DALAM POKOK PERKARA

do

A gu

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah

terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas ; ---------------------

In

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli

ah

2013, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan diperbaiki tanggal 30 Juli

lik

2013, menyampaikan alasan gugatannya adalah bahwa penerbitan kedua Obyek

ub

m

Sengketa telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran jo Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 2

ep

ka

Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin

ng

si

R

Tahun

A gu

do

Kedokteran Indonesia Nomor 47 / KKI / KEP / XII / 2007 tentang Pedoman Tata

ne

ah

Dokter dan Dokter Gigi, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 4

2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi, Keputusan Konsil

Cara Pelaksanaan Rekomendasi MKDKI dan MKDKI Tingkat Provinsi Dalam

In

Penegakan Sanksi Disiplin dan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum

lik

--------------------------------------------

ub

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya melalui surat

ep

jawabannya masing-masing tertanggal 27 Agustus 2013, dan 3 September 2013 dan menyatakan bahwa penerbitan kedua Obyek Sengketa sudah sesuai dengan

R

ka m ah

Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan serta Asas Profesionalitas ;

ne

do In

A

gu

122

ng

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara

s

Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran jo

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 122

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Disiplin

ng

Profesional Dokter dan Dokter Gigi, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia

A gu

do

Nomor 47 / KKI / KEP / XII / 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekomendasi MKDKI dan MKDKI Tingkat Provinsi Dalam Penegakan Sanksi

In

Disiplin dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan serta Asas Profesionalitas ; -----------------

lik

ah

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Penggugat

ub

m

dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan telah membebankan kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya, baik

ep

ka

melalui surat, saksi serta ahli, dan terhadap beban yang diberikan oleh Pengadilan

si

A gu

do

KAMPONO, Sp. OG. (K), FICS, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II

ne

ng

P-1 sampai dengan

R

ah

tersebut, Penggugat telah mengajukan 61 buah bukti surat yang diberi tanda

P-61 serta mengajukan 1 orang ahli yang bernama Prof, dr. NUGROHO

mengajukan 17 buah bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, dan

In

Tergugat II Intervensi mengajukan 25 buah bukti surat yang diberi tanda

lik

MERDIAS ALMATSIER, dr, Sp. S (K) dan 1 saksi yang bernama MARTINI

ub

NASIF ; --------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat, saksi-saksi, ahli

ep

serta keterangan para pihak yang disampaikan oleh Para Pihak dipersidangan, pengadilan selanjutnya akan menguji / menilai keabsahan penerbitan Kedua

R

ka m ah

T.II.Int.-1 sampai dengan T.II.Int-25, serta mengajukan 1 orang Ahli bernama

do In

A

gu

Halaman 123 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ne

ng

Obyek Sengketa sudah sesuai dengan wewenang, prosedur serta substansi,

s

Obyek Sengketa dari sisi Hukum Administrasi yaitu apakah penerbitan kedua

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 123

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentunya dengan menilai fakta-fakta yang terjadi sebelum dan pada saat penerbitan

kedua

Obyek

Sengketa

tersebut

(

ex

–

tunc

)

;

ng

--------------------------------------------------------------------

A gu

do

Menimbang, bahwa pengadilan akan terlebih dahulu mepertimbangkan,

apakah Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Kehormatan Disiplin

In

Kedokteran Indonesia (MKDKI) berwenang sesusai peraturan perundangundangan untuk menerbitkan Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 ;

lik

ah

------------------------------------------------------------------

ub

m

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran menyatakan bahwa Konsil

ep

ka

Kedokteran berwenang untuk menerbitkan dan mencabut Surat Tanda Registrasi

ah

dokter dan dokter gigi ; -----------------------------------

si

R

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Konsil

Kasus Dugaan Pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi

do

A gu

menyatakan bahwa Hasil sidang pemeriksaan disiplin yang telah dilakukan oleh

ne

ng

Kedokteran Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan

Majelis Pemeriksa Disiplin ditetapkan oleh Ketua MKDKI / MKDKI-P sebagai

terbuka

dalam

sidang

pembacaan

keputusan

;

lik

secara

-----------------------------------------------------------------

ub

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 47/KKI/KEP/XII/2007 tentang Pedoman Tata Cara

ep

Pelaksanaan Rekomendasi MKDKI dan MKDKI-P dalam penegakan Sanksi disiplin bagian B angka 7 menyatakan bahwa Keputusan MKDKI adalah

ne do

ng

In

A

gu

124

s

R

Keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pemeriksa disiplin terhadap seorang

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka m ah

dibacakan

In

Keputusan MKDKI / MKDKI-P yang bersifat final dan berkekuatan tetap serta

Halaman 124

dokter

atau

dokter

gigi

yang

diadukan

ke

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

MKDKI

;

----------------------------------------------------------------------

ng

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara ketentuan Pasal 8 huruf b

A gu

do

Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 58

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara

In

Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi,

Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 47/KKI/KEP/ XII / 2007

lik

ah

tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekomendasi MKDKI dan MKDKI-P

ub

m

dalam penegakan Sanksi disiplin bagian B angka 7 dengan Obyek Sengketa 1 dan 2, Pengadilan berkesimpulan bahwa KKI dan MKDKI berwenang untuk Obyek

Sengketa

1

dan

Obyek

Sengketa

2

;

ep

ka

menerbitkan

ah

----------------------------------------

si

R

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan,

do

A gu

Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi ataukah tidak ? ------

e PERKONSIL

In

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf

ne

ng

apakah prosedur penerbitan Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 telah sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang

lik

Kedokteran Indonesia oleh Henry Kurniawan (suami dari almarhumah Santi

ub

Mulia Sari) melalui Kuasanya yaitu Ibu Dra. Risma Situmorang, S.H.,M.H. karena dianggap telah melanggar kode etik kedokteran yang menyebabkan pasien yang bernama Santi Mulia Sari meninggal dunia (bukti T.II.Int.-10) ;

ep

ka m ah

Nomor : 2 tahun 2011, Penggugat telah diadukan ke Majelis Kehormatan Disiplin

--------------------------------------------------

do In

A

gu

Halaman 125 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ne

ng

untuk mengetahui apakah pengaduan dari Henry Kurniawan tersebut layak untuk

s

R

Menimbang, bahwa selanjutnya MKDKI telah melakukan klarifikasi awal

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 125

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan ke sidang pemeriksaan disiplin, dan setelah klarifikasi tersebut,

disimpulkan bahwa pengaduan tersebut ditindak lanjuti dengan membentuk

ng

Majelis Pemeriksa Disiplin dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap

A gu

do

Penggugat sebagai Teradu, Henry Kurniawan sebagai Pengadu, saksi serta ahli

dan dari hasil sidang tersebut disimpulkan bahwa Teradu dr. Tamtam Otamar

In

Samsudin, Sp.Og telah bersalah dan melanggar kode etik kedokteran yaitu tidak

mempersiapkan darah sebelum dilakukan operasi cesar, dan juga tidak

lik

ah

memberikan penjelasan yang memadai terhadap pasien Santi Mulia Sari

ub

m

mengenai Operasi cesar untuk yang keempat kalinya ( bukti T. II.Int.-12, T-5, T-6 dan T-14 ) ; -----------------------------------------------------------------------

ep

ka

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 PERKONSIL Nomor : 2

ah

Tahun 2011 diamanatkan bahwa pemanggilan untuk menghadiri sidang

si

R

pemeriksaan disiplin terhadap teradu, pengadu, saksi dan atau ahli dilakukan

do

A gu

Menimbang, bahwa terhadap keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin yang

ne

ng

secara tertulis, dan hal ini telah dilakukan oleh Tergugat sesuai bukti T. II.Int.-12, T-5, T-6 dan T-14 ; ---------------------------

In

ditindaklanjuti dengan Keputusan MKDKI yang intinya menyatakan

lik

dikenai Sanksi disiplin berupa direkomendasikan untuk dicabut sementara Surat

ub

Tanda registrasinya selama 9 bulan, dan terhadap sanksi disiplin tersebut, Penggugat sesuai ketentuan pasal 55 ayat (1) PERKONSIL Nomor : 2 tahun 2011 telah mengajukan keberatan kepada Ketua MKDKI yang diterima tanggal 7 Mei 2013 ( lampiran bukti T-5 ) ; ----

ep

ka m ah

Teradu (incasu Penggugat) telah terbukti melanggar kode etik kedokteran dan

ne

do In

A

gu

126

ng

Tahun 2011, terhadap keberatan yang diajukan oleh dr. Tamtam Otamar

s

R

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 56 PERKONSIL Nomor 2

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 126

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin, Sp.Og ( Penggugat ), MKDKI telah menugaskan Majelis Pemeriksa

Disiplin untuk melakukan persidangan tanggal 29 Mei 2013, namun Majelis dr. Tamtam Otamar

ng

Pemeriksa Disiplin tidak pernah memanggil

do

A gu

Samsudin, Sp.Og, Henry Kurniawan dan juga saksi atau ahli yang dianggap perlu

untuk mengambil keputusan apakah keberatan dari dr. Tamtam Otamar Sp.Og

bisa

diterima

atau

tidak

(bukti

--------------------------------------------------------------------------

T-9

)

;

In

Samsudin,

lik

ah

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Pemeriksa disiplin mengucapkan

ub

m

keputusan yang menyatakan dr. Tamtam Otamar Samsudin, Sp.Og telah melanggar Kode Etik Kedokteran dan dikenai Sanksi Disiplin berupa pencabutan

ep

ka

STR selama 9 bulan, dan terhadap keputusan tersebut, MKDKI dan KKI telah

ah

menindaklanjutinya dan kemudian terbitlah Obyek Sengketa 1 dan Obyek

si

do

A gu

diatas, pengadilan berkesimpulan bahwa apabila dihubungkan ketentuan pasal 33

ne

ng

=T-6= T.II.Int.-2 ) ;-

R

Sengketa 2 ( bukti T-8, T-10, T-11, bukti P-39 = T-7 =T.II.Int.-1, dan bukti P-41

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut

dengan pasal 56 PERKONSIL Nomor : 2 tahun 2011, dan juga mencermati asas kedua

pihak),

lik

ub

bahwa pada sidang pemeriksaan disiplin terhadap keberatan yang diajukan oleh dr. Tamtam Otamar Samsudin yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Disiplin, pihak pemohon keberatan (incasu Penggugat) tidak pernah dipanggil secara

ep

ka m ah

pengadilan memperoleh fakta hukum

belah

In

audi et alteram partem (mendengarkan keterangan

tertulis oleh MPD untuk didengar keterangannya atau memberikan penjelasan

do In

A

gu

Halaman 127 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ne

ng

kalinya terhadap istri Tergugat II Intervensi, terlepas nanti apakah keberatan

s

R

mengenai rangkaian tindakannya melakukan Operasi Seksio untuk yang keempat

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 127

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diterima atau ditolak, dan hal ini melanggar asas audi et alteram partem (mendengarkan

keterangan

kedua

belah

pihak)

;

ng

-------------------------------------------------------

A gu

do

Menimbang, bahwa oleh karena langkah pemanggilan tidak pernah

dilakukan oleh MPD dan juga tidak ditemukan dalam bukti surat yang diajukan

In

oleh para pihak, maka keputusan yang diambil oleh MPD pada tanggal 5 Juni

2013 sebagai cikal bakal terbitnya Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2

lik

ah

menjadi cacat yuridis karena tidak dilakukan secara cermat, dan oleh karenanya

ub

m

maka keputusan yang diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II mejadi cacat prosedur dalam penerbitannya ; ----------------

121/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 30 Juli 2013

apakah

dipertahankan

harus

tetap

atau

tidak

?

;

si

ep

penetapan Penundaan Nomor :

R

ah

ka

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

A gu

do

pokoknya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa Penetapan Penundaan

ne

ng

-----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak di persidangan, yang pada

Nomor : 121/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 30 Juli 2013 tidak dilaksanakan oleh

Penggugat,

lik

Majelis

kepada

Hakim

ub

maka

dijatuhkan

mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena sanksi disiplin selama 9 (sembilan) bulan dalam sengketa in litis sudah berjalan lebih kurang 6 (enam)

ep

ka m ah

sanksi disiplin dalam kasus lain yang

In

Para Tergugat, sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan bahwa telah ada

bulan, dan Penggugat selama kurun waktu tersebut tidak melaksanakan praktek

ne

do In

A

gu

128

ng

objek sengketa, dan keputusan sanksi disiplin terhadap Penggugat dalam kasus

s

R

dokter walaupun telah dikeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan keputusan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 128

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda saat ini secara hukum sedang diuji dalam perkara Nomor : 187/G/2013/

PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka Penetapan Penundaan

ng

Nomor : 121/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 30 Juli 2013 sudah tidak relevan lagi

Menimbang, bahwa pencabutan

do

A gu

untuk dipertahankan, sehingga beralasan hukum untuk dicabut ; -----Penetapan Penundaan Nomor : 121/

In

G/2013/PTUN.JKT, tanggal 30 Juli 2013 dituangkan tersendiri dalam suatu

penetapan pencabutan ; ---------------------------------------------------------

lik

ah

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum

ub

m

diatas, maka dari segi prosedur penerbitan keputusan objek sengketanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Tergugat

I dan II dalam menerbitkan objek

ep

ka

sengketa telah bertentangan dengan Peraturan yang berlaku dan asas–asas umum

ah

pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan sebagaimana dimaksud

si

R

dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004

sehingga dari segi substansi penerbitannya tidak perlu ;

do

lagi

A gu

dipertimbangkan

ne

ng

atas Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

-------------------------------------------------------------------------------------------

In

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan Obyek Sengketa 1 dan 2

lik

serta dicabut, sehingga tuntutan Penggugat dalam pokok perkaranya dikabulkan

ub

seluruhnya ; -------------------------------------------------

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas, juga merupakan pertimbangan Majelis Hakim terhadap dalil tanggapan Tergugat II

ep

ka m ah

telah dinyatakan cacat prosedur, maka keputusan in litis harus dinyatakan batal

Intervensi ; -----------------------------------------------------

do In

A

gu

Halaman 129 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ne

ng

Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat I,

s

R

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 129

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini secara tanggung

ng

renteng ; -----------------------------------------------

A gu

do

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam

hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian

In

bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan

Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka

lik

ah

dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan

ub

m

memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim

ep

ka

hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan

ah

sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap

si

R

dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

do

A gu

Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

ne

ng

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan

Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta lainnya

yang

berkaitan

dengan

sengketa

;

ub

lik

-------------------------------------------------------

ep

M E N GA D I L I: Dalam Eksepsi :

R

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi

do In

A

gu

130

ng

seluruhnya ; ------------------------------------------------------------------------

s

-

ne

ka m ah

ini

In

peraturan-peraturan

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 130

ne si a

Dalam Pokok Perkara : 1.

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; -------------------------

2.

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

2.2.

do

Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor :

19/KKI/KEP/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang Pelaksanaan

In

Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ; -------------------------------------------------

lik

ah

A gu

2.1.

Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

ub

m

Indonesia atas pengaduan Nomor : 09 / P / MKDKI / V / 2011

ka

tentang Gugatan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni

ep

2013 ; ----------------------------------------------------

ah

3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha

KKI/KEP/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Kehormatan

Disiplin

Kedokteran

Indonesia

-------------------------------------------------

Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas

In

1

;

do

A gu

Majelis

si

19/

ne

Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor :

ng

0

R

Negara berupa : ----------------------------------------------------------

Kedokteran,

lik

Disiplin

tanggal

5

Juni

2013

;

4.

ub

--------------------------------------------------------------

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk

ep

ka m ah

pengaduan Nomor : 09 /P/MKDKI/V/ 2011 tentang Gugaan Pelanggaran

membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 199. 000,-

R

ah

ng

ne

s

(Seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). -----

do In

A

gu

Halaman 131 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

ng

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 131

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN, tanggal 2 Desember 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh HUSBAN, S.H.,M.H., selaku I NYOMAN HARNANTA, S.H.,M.H., dan ELIZABETH

ng

Ketua Majelis,

A gu

do

I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS,

In

tanggal 12 Desember 2013 oleh Majelis Hakim diatas, dengan dibantu oleh Hj. YENI YEANIWILDA, S.E.,S.H.,M.H., Sebagai Panitera Pengganti pada

lik

ah

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

ub

m

Penggugat, Kuasa Tergugat I dan II, serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

ep

ka

-------------------------------

Hakim Ketua Majelis,

HUSBAN, S.H., M.H.

In

A gu

do

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

ep

ub

Panitera Pengganti,

lik

ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.

ka m ah

ne

ng

si

R

ah

Hakim-Hakim Anggota,

Hj. YENI YEANIWILDA, S.E., S.H., M.H.

s

R

ah

do

ng

In

A

gu

132

ne

Rincian Biaya Perkara :

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 132

R ep ub

Pendaftaran ……………….... Rp. 30.000,A T K .................................... Rp. 50.000,Panggilan …………………… Rp. 80.000,Materai Penetapan ............. Rp. 6.000,Redaksi Penetapan ............. Rp. 5.000, Materai Putusan Sela ............ Rp. 6.000,Redaksi Putusan Sela ........... Rp. 5.000, Materai Putusan ................... Rp. 6.000,Redaksi Putusan ................... Rp. 5.000, Materai Penetapan ............. Rp. 6.000,Redaksi Penetapan ............. Rp. 5.000,

In

ep

ub

lik

ka m ah

In

A gu

do

ng

ne

si

R

ah

ep

ka

ub

m

lik

ah

--------------------Rp. 199.000,(Seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

ng

ne

s

R

ah

do In

A

gu

Halaman 133 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

do

ng

-

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

A gu

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 133