TINDAK PIDANA KELALAIAN DOKTER DALAM OPERASI CAESAR DITINJAU DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Analisis Putusan PTUN No. 121/G/2013/PTUN Jakarta)
SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Oleh: Fachriatul Fuadiah NIM: 1111045100019 KONSENTRASI KEPIDANAAN ISLAM PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2015/1436 H
ABSTRAK
Fachriatul Fuadiah. NIM 1111045100019. TINDAK PIDANA KELALAIAN DOKTER DALAM OPERASI CAESAR DITINJAU DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM ( Analisis Kasus Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG Putusan Nomor 121/G/2013/ PTUN Jakarta). Konsentrasi Kepidanaan Islam. Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Tahun 1436 H/ 2014 M. vi +94 halaman+ 1 lampiran. Masalah utama dalam skrispi ini adalah mengenai substansi kasus tindak pidana kelalaiam dokter dalam operasi Caesar yang terdapat dalam putusan Nomor 121/G/2013/ PTUN Jakarta yang membebaskan Dr Tamtam Otamar Samsudin dengan memutuskan MKDKI dan KKI untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa: Surat Keputusan konsil kedokteran Indonesia No 19/KKI/Kep/IV/2013 setelah sebelumnya MKDKI memutus Dr Tamtam Otamar Samsudin dengan dicabut STR (Surat Tanda Registrasi) selama 9 bulan tidak boleh melakukan praktik. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah Dr Tamtam Otamar Samsudin telah/tidak melakukan tindak pidana kelalaian dalam operasi Caesar sesuai dengan peraturan doktrin hukum positif dan hukum Islam tentang “kelalaian”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berarti penulis tidak menggunakan sample. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, dengan objek kajian. Setelah data diperoleh penulis menganalisis secara yuridis normatif data yang diperoleh terhadap objek kajian (Putusan Nomor 121/G/2013/PTUN Jakarta). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dr Tamtam Otamar Samsudin dalam doktrin hukum positif tidak memenuhi tindak kelalaian dalam pasal 359 KUHP, dan tidak memenuhi tindak pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi dalam UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran seperti yang di dakwakan oleh MKDKI kepada Dr Tamtam Otamar Samsudin, juga tidak memenuhi unsur kelalaian (al-Khata’) dalam doktrin hukum Islam. Hal ini dikarenakan Dr Tamtam Otamar Samsudin tidak memenuhi unsur perbuatan lalai dan telah melakukan pekerjaan yang benar yang sesuai dengan SOP, dan kematian pasien terbukti karena
i
terjadinnya emboli air ketuban yang mana kejadiannya sangat fatal, mendadak dan sulit disembuhkan hingga mengakibatkan pasien meninggal dunia. Kata Kunci: Tindak Pidana, Kelalaian Dokter, Operasi Caesar, Unsur-Unsur Kelalaian, Emboli Air Ketuban, SOP Pembimbing : 1. Dedy Nursamsi,SH, M. Hum 2. Qasim Arsyadani, M.A Daftar Pustaka: Tahun 1991 s.d Tahun 2013
ii
KATA PENGANTAR ﺑﺳﻢ ﷲ ﺍﻟﺭﺤﻣﻦ ﺍﻟﺭﺤﻳﻢ Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang selalu menganugerahkan nikmat dan karunia yang tiada terkira, solawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh ummatnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ungkapan kebahagiaan dengan penuh rasa syukur dengan terselesaikannya penyusunan skripsi sebagai tanda lulus dan selesainya masa studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak ditemui halangan dan hal-hal lain yang mengganggu fokus penulis, namun dengan kesungguhan hati dan dorongan motivasi yang tak terbatas dalam diri dan dari lingkungan sekitar penulis, segalanya dapat dilalui. Oleh karena itu¸ penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Dede Rosyada, MA. selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 3. Ibu Dra. Hj Maskufah, M. Ag selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 4. Ibu Rosdiana selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 5. Bapak H. Qosim Arsyadani, MA selaku Dosen Penasihat Akademik atas nasehat dan arahannya. 6. Bapak Dedy Nursamsi, SH, M. Hum dan Bapak H. Qosim Arsyadani, MA selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, bimbingan, arahan, motivasi, dan semangat dalam penyusunan ini. 7. Seluruh Dosen dan staf Jinayah Siyasah, semoga ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan selalu bermanfaat bagi penulis dan menjadi keberkahan di masa yang akan datang. iii
8. Bapak KH. Helmi Abdul Mubin, LC selaku Pimpinan Pondok Pesantren Ummul Quro al-Islami dan segenap dewan guru. 9. Teristimewa untuk bapak dan Mama tercinta, Bapak Ubadillah dan Mama Rita Farihah yang selalu mencurahkan kasih sayang tak terhingga, serta dukungan moril dan materil kepada penulis. 10. Adik-adikku tersayang, Faisal Kamal (Kaka Nden), dan Choirhatunnisa (Dede Nisa). 11. Kepada jajaran pimpinan Pesantren Luhur Sabilussalam Bapak Prof. Dr. HD. Hidayat, MA., Prof. Dr. Suwito, MA., Prof. Dr. H. Moch. Matsna HS, MA., dr. Muslich Idris, Lc., MA., Dr. Dede Abdul Fattah, S.Hi., M.Si., serta jajaran pengurus Ahmad Luthfi, SS., MM., Iip Irpana, S. Pd.I., M. Rudini, Haris Fauzi, S.Pd.I, M. Nashruddin Akhyar, S. Pd 12. Kepada Calon Suami H. Asep Anwar, S. Pd yang selalu setia memberikan dorongan motivasi dan semangat untuk penulis selama ini, segenap Mahasantri Pesantren Luhur Sabilussalam, serta alumni angkatan 2011. 13. Sahabat-sahabat tercinta Jurusan Jinayah Siyasah angkatan 2011 yang telah bersama-sama berbagi ilmu dan pengalaman. 14. Semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menjalani kegiatan akademik dan organisasi selama ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan terindah, dan keberkahan-Nya selalu menyertai kita. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis meminta kritik dan saran yang membangun demi adanya perbaikan dalam penulisan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Jakarta, 08 Maret 2015
Penulis Fachriatul Fuadiah
iv
DAFTAR ISI ABSTRAK........................................................................................................... i KATA PENGANTAR........................................................................................ iii DAFTAR ISI....................................................................................................... v BAB I:
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah......................................................... 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah..................................... 8 C. Tujuan dan Manfaat Yang Diharapkan................................... 9 D. Review Pustaka....................................................................... 10 E. Metode Penelitian.................................................................... 11 F. Sistematika Penulisan………………………………………....13
BAB II:
TINJAUAN UMUM TENTANG KELALAIAN DAN OPERASI CAESAR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM A. Kesalahan Dalam Hukum Positif........................................... 14 1. Kesengajaan..................................................................... 16 2. Kelalaian.......................................................................... 20 a. Unsur Dan Syarat-Syarat Kelalaian........................... 21 b. Bentuk-Bentuk Kelalaian (Culpa)............................. 23 c. Kelalaian Dalam KUHP............................................ 23 d. Kelalaian Dalam Islam.............................................. 25 1) Tindak Pidana Pembunuhan................................ 28 2) Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Fisik........... 37
v
B. Operai Caesar........................................................................ 38 BAB III:
PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG KELALAIAN DOKTER DALAM OPERASI CAESAR A. kelalaian Dokter Dalam Operasi Caesar................................ 47 1. kelalaian Dokter Menurut Hukum Positif........................ 47 a. Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Seorang Dokter... 48 b. Aspek Hukum Pidana Malpraktik Dokter.................. 50 2. Kelalaian Dokter Menurut Hukum Islam......................... 55 B. Putusan PTUN No 121/G/2013/PTUN Jakarta...................... 62 1. Kronologi Kasus............................................................... 63 2. Gugatan Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG, Terhadap MKDKI dan KKI di PTUN.............................................. 66 3. Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta..... 73
BAB IV:
ANALISA PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 121/G/2013 A. Analisa Menurut Hukum Positif............................................ 75 B. Analisa Menurut Hukum Islam.............................................. 82
BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan..................................................................... 87 B. Saran.............................................................................. 90
DAFTAR PUSTAKA................................................................................. 91
vi
LAMPIRAN.............................................................................................
vii
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan pada pancasila, yang
mana dalam pancasila tersebut tercantum tujuan negara yang ingin memberikan kesejahteran bagi rakyat Indonesia. Karena Indonesia negara hukum, maka hukum harus dijadikan sandaran yang mengatur stabilitas kenegaraan, dan hukum sudah mengatur banyak tentang kehidupan, salah satunya dalam bidang kedokteran. Bangsa Indonesia bercita-cita sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
1
Kesejahteraan dalam bidang kesehatanpun menjadi salah satu yang sangat penting untuk diperhatikan, sejalan dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh bidang ilmu pengetahuan dan tekhnologi di Indonesia, maka dunia kedokteran khususnya dalam melayani kesehatan masyarakat mengalami tuntutan dan tantangan yang tidak kecil. Bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat, sedangkan penyediaan sarana dan prasarana khususnya fasilitas kesehatan dan tenaga medis masih terbatas dan tidak memadai untuk melayani kesehatan.2 Banyak kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pentingnya masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk di 1
Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, Jakarta: Rajawali Press, 2011.hl 221. 2
1
2
dalamnya perlindungan masyarakat yang menjadi korban kesalahan pelayanan medis, telah banyak dikeluarkan seperti yang tertuang dalam konsideran menimbang huruf b. Undang Undang No.29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang dengan tegas menyatakan bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat, melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan, yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.3 Termasuk diantaranya teknologi kedokteran bidang kandungan dan kebidanan, salah satunya adalah dengan adanya persalinan melalui bedah caesar. Pada awalnya, cara ini ditempuh ketika seorang ibu yang akan melahirkan telah dinyatakan meninggal. Dengan kata lain, awalnya melahirkan dengan bedah caesar menjadi hal yang menakutkan karena beresiko kematian atau diawali dengan adanya kematian. Dengan karakteristik kebutuhan dilakukannya bedah caesar, persalinan dengan cara ini mulanya dianggap cara yang menakutkan, karena dilakukan dengan membedah perut seorang wanita yang ingin melahirkan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu serta berkembangnya kecanggihan bidang ilmu kedokteran kebidanan, pandangan tersebut kini mulai bergeser. Bedah caesar yang ditakuti sekarang malah dianggap sebagai alternatif persalinan yang mudah dan nyaman serta dijadikan sebagai upaya menghindari rasa takut akan sakit yang berlebih bagi seorang wanita. Pada tahun 2007 diperkirakan 15% dari kelahiran di seluruh dunia terjadi dengan operasi caesar. Di negara berkembang, proporsi 3
M Arief Mansur dan Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.hl 143.
3
kelahiran dengan cara caesar berkisar 21,1% dari total kelahiran yang ada, Sedangkan di negara maju hanya 2%. 4 Adapun di Indonesia, kurun waktu 1 januari 2005 sampai agustus 2010 dari 20.591 orang melahirkan terdapat 15,3% (3.154) melahirkan anak terakhir dengan bedah caesar.5 Ini menunjukkan cukup tingginya angka melahirkan melalui bedah caesar. Dalam prosesnya, operasi caesar dilaksanakan jika ada faktor-faktor yang menyebabkan perlu dilaksanakannya ibu melahirkan dengan proses operasi caesar tersebut. Dalam kondisi normal, ada beberapa pertimbangan dilaksanakannya operasi caesar, seperti janin dengan presentasi bokong, kehamilan kembar, kondisi medis ibu seperti kencing manis atau jantung dan lainnya, masalah pada janin, dan faktor lainnya. 6 Selain kondisi normal, operasi caesar terkadang dilaksanakan dalam kondisi darurat. Yang dimaksud operasi caesar darurat adalah jika operasi dilakukan ketika proses persalinan telah berlangsung, antara lain karena persalinan macet atau stres pada janin.7 Selain faktor-faktor tersebut, faktor keahlian dokter dan ketersediaan alat pendukung operasi menjadi hal yang mutlak diperhatikan. Dokter sebagai pelaksana operasi caesar harus memiliki keahlian yang memadai, dan mampu menggunakan alat-alat yang diperlukan untuk pelaksanaan operasi caesar. Ini menjadi perhatian karena pada keputusan dokterlah dilaksanakannya operasi
4
Tati Suryati, analisis lanjut data riskesdas 2010) persentase operasi caesaria di indonesia melebihi standard maksimal, apakah sesuai indikasi medis?,(Jakarta: Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 15 No. 4 Oktober 2012: 331–338), h. 332 5 Ibid., h. 334 6 Revina, Persalinan dengan Operasi Caesar, dipublikasikan pada situs Persalinan Dengan Operasi Caesar http://bidanku.com/persalinan-dengan-operasi-caesar#ixzz2ydtUjTqX , diakses pada tanggal 12 april 2014 pukul 11.23 7 . Ibid
4
caesar, dan dokter pulalah yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan operasi caesar. Pada kondisi ini, dokter menjadi tumpuan utama, jika berhasil, maka itu adalah hal yang biasa dan memang sudah menjadi hal yang wajar terjadi. Akan tetapi, jika menemui kegagalan atau ditemukan dampak negatif setelah dilaksanakan operasi caesar tersebut, maka dokter juga lah yang paling disorot. Pendapat antara pro dan kontra pelayanan tenaga medis terhadap masyarakat mulai bermunculan karena rendahnya mutu pelayanan yang diberikan oleh dokter hingga terjadi kesalahan yang fatal terhadap pasiennya, tanggapan yang diberikan umumnya menyangkut pada aspek yuridis perawatan medis yang sebelumnya kurang mendapat perhatian serius dari para ahli hukum, hingga apabila adanya suatu kecelakaan yang tidak diinginkan maka dapat menimbulkan masalah hukum dalam pelayanan kesehatan yang dikenal dengan malpraktik.8 Maraknya pemberitaan tentang dugaan kelalaian yang dilakukan oleh dokter pun kian menarik untuk dikaji lebih dalam, terlihat makin banyaknya aduan masyarakat kepada MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) karena dugaan telah terjadinya malpraktik. Dan menarik pula untuk dikaji karena Dokter ketika melakukan suatu kelalaian ia tidak langsung diadukan kepada Pengadilan Negri akan tetapi di proses terlebih dahulu di MKDKI, MKDKI ini bernaung dan disahkan dalam Undang-Undang 29 Tahun 2004 Tentang praktik kedokteran dan bertugas untuk menerima aduan, memeriksa serta memutus perkara pelanggaran disiplin kedokteran yang diajukan.
8
Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, Jakarta: Rajawali Press, 2011.hal 223.
5
Ada beberapa kondisi yang mana seorang pelaku atau seorang dokter dikatakan melakukan kelalaian. Diantaranya si pelaku tidak sengaja melakukan tindak pidana yang dilarang tetapi perbuatannya tersebut terjadi akibat kekeliruannya, dan kelalaian atau tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten) pun bisa dilakukan oleh seorang yang tidak bermaksud melakukan suatu perbuatan dan tidak berniat melakukan suatu tindak pidana akan tetapi perbuatan itu terjadi akibat kelalaian dan kekurang hati-hatiannya.9 Apabila dokter tersalah dalam praktiknya, ia tidak bertanggung jawab atas kesalahannya kecuali kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan yang sangat fatal adalah kesalahan yang tidak diakui dan bertentangan dengan dasar-dasar ilmu kedokteran serta tidak diakui oleh pakar ilmu kedokteran. Dan untuk menghapus pertanggung jawaban dari dokter, dokter diisyaratkan harus mendapat izin dari pasien, walinya, atau orang yang diserahi wasiat atasnya.10 Kasus yang penulis sajikan adalah kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh Tamtam Otamar Samsudin,dr,Sp.OG, Yang tejadi pada tahun 2011 di RS MMC. MKDKI memutus dr Tamtam dengan dicabut STR ( Surat Tanda Registrasi) selama 9 bulan tidak boleh melakukan praktik karena terbukti melakukan kelalaian dalam operasi. Tidak puas dengan jawaban itu dr Tamtam mengadukan MKDKI ke PTUN, maka PTUN memutuskan MKDKI Dan KKI untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No 19/ KKI/Kep/ VI/ 2013 tgl 26 Juni 2013 tentang
9
Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Pt Kharisma Ilmu: 2011) hl. 104-105. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid II, ( Jakarta : Pt Kharisma Ilmu: 2011) hl. 185.
10
6
pelaksanaan keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas dr Tamtam.11 Beranjak dari kasus tersebut, sebagaimana telah disebutkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negaranya telah membuat tentang kedokteran, yakni UU No 36 Tahun 2009, Undang-undang No 29 Tahun 2004 tentang praktik kedoteran. Dan tindak pidana yang dapat terkait dengan praktik kedokteran menurut kitab Undangundang Hukum Pidana ialah: pasal 224, 233, 242, 277, 283, 304 jo 306, 344, 347, 348, 359, 360, 361 KUHP. Ketentuan-ketentuan inilah yang menjadi referensi utama untuk memutus suatu perkara yang berkaitan dengan kedokteran, dan pasien yang merasa dirugikan bisa langsung melaporkan untuk diproses.12 Islam pun sebagai agama yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjunjung seraya mengapresiasi kemajuan ilmu dan teknologi menempatkan sikap strategis berkaitan dengan praktek kedokteran, berobat dan mengobati sebagai bentuk ikhtiar. Hukum Islam yang bersifat elastis, berkembang, dan sanggup menghadapi masalah-masalah penting dituntut untuk bisa memberikan jawaban atas fenomena kelalaian dokter khususnya dalam operasi caesar. Dalam Islam pembunuhan atau pelukaan termasuk kategori yang dihukum dengan hukuman qishash. Dalam hukuman qishaspun dibagi karena ada beberapa kategori, ada hukuman untuk tindak pidana pembunuhan sengaja, hukuman pembunuhan menyerupai sengaja, dan hukuman pembunuhan karena kesalahan.13
11
Lembar Putusan PTUN 121/G/2013/PTUN Jakarta. Nurul Latifah, pertanggung jawaban pidana dokter dalam kasus malpraktek medic menurut KUHP, Jornal IFHA. 13 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.24. 12
7
Kesalahannya Pembunuhan yang terjadi dimana pelaku tidak berniat sama sekali untuk membunuhnya tapi pembunuhan tersebut terjadi karena adanya kesalahan atau karena faktor kurang kehati-hatiannya si pelaku. 14 sanksi qishah ada dua macam yaitu qishas karena melakukan jarimah
pembunuhan dan karena
melakukan jariman penganiayaan. Dan tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam sanksi qishash segala sesuatu harus diteliti lebih dalam mengenai motivasi, cara dan faktor pendorong, dan teknis bagaimana si pelaku melakukan jarimah tersebut.15 Penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwa kelalaian merupakan sesuatu yang mungkin terjadi dalam kedokteran dan operasi caesar adalah bagian dari fenomena kehidupan yang berkaitan langsung dengan mukallaf. Oleh karena itu, perlu adanya penjelasan hukum tentang hal tersebut dan al-Qur’an sebagai pedoman bagi seluruh umat muslim menjadi referensi pertama untuk memutuskan suatu perkara dan menjelaskan segala aspek-aspek hukum di dalamnya termasuk berkaitan dengan kehamilan dan proses kelahiran. Dalam penggalan ayat 15 dalam QS. al-Ahqaf (46):15 yang berbunyi:
ش ْهرًا َ َح ْملُ ُه وَ ِفصَالُ ُه َثلَاثُىن َ ضعَتْ ُه ُكرْهًا ۖ َو َ َح َملَتْ ُه ُأّمُ ُه ُكرْهًا َوو َ Artinya:“Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkanya dengan susah payah juga, masa mengandung dan menyapihnya selama 30 bulan”. (QS. Al-Ahqaf (46):15)
Dalam ayat di atas dijelaskan seorang ibu hamil suka atau tidak suka akan mengalami kondisi lemah secara fisik karena janin yang dikandungnya, baik pada
14 15
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: sinar grafika, 2005), hal. 175. M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah,( Jakarta: Amzah, 2013) hal. 5.
8
bulan pertama atau bulan-bulan sebelum melahirkan yang kondisi janin mulai membesar dan berdampak sang ibu mulai merasa sering capek, selain secara fisik secara psikispun ibu hamil biasanya mudah tersinggung dan sensitif apalagi pada bulan-bulan pertama atau pada kehamilan yang tidak dikehendaki.16 Oleh karena itu, perlu peran aktif dan dorongan semangat serta kasih sayang dari orang-orang sekitar seperti suami dan keluarga. Selain itu, perlu peran keahlian dokter yang memeriksa kehamilannya dari semenjak hamil pertama agar perkembangan janin pada masa kehamilan dapat dikontrol dengan baik hingga proses kelahiran, 17 meskipun harus melalui caesar. Berangkat dari latar belakang di atas, pembahasan mengenai “Kelalaian Dokter dalam Operasi Caesar ditinjau Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan PTUN Nomor 121/G/2013/PTUN Jakarta) menjadi hal yang menarik untuk dikaji.
B.
Pembatasan dan Perumusan Masalah Agar masalah yang dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi
masalah-masalah dalam penelitian ini pada tindak pidana kelalaian dalam operasi caesar
yang
dilakukan
oleh
dokter
dalam
putusan
PTUN
Nomor
121/G/2013/PTUN Jakarta. Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan permasalahan utama penelitian ini adalah sebagai berikut:
16
Kementrian Agama RI, kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur’an( Tafsir Qur’an Tematik seri 5, Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur’an ,2012. hal 46. 17 Kementrian Agama RI, kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur’an( Tafsir Qur’an Tematik seri 5, Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur’an ,2012. hal 46.
9
1. Bagaimana ketentuan tentang operasi Caesar bisa dilaksanakan dalam praktik kedokteran? 2. Bagaimana pengaturan tentang kelalaian dokter dalam operasi caesar menurut hukum positif dan hukum Islam? 3. Bagaimana Putusan PTUN tentang kelalaian dokter dalam operasi caesar dalam perkara No/ 121/ G/ 2013/PTUN Jakarta?
C. 1.
Tujuan dan Manfaat Yang Diharapkan Tujuan Penelitian Secara umum, penelitian ini bertujuan, menggambarkan secara umum
mengenai tindak pidana kelalaian dokter dalam hukum Positif dan hukum Islam sehingga dapat menjelaskan serta menguji kebenaran terhadap putusan PTUN Nomor 121/G/2013/PTUN Jakarta. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan : a. Untuk mengetahui ketentuan tentang operasi Caesar dalam praktek kedokteran bisa dilaksanakan. b. Untuk mengetahui pengaturan tentang kelalaian dokter dalam operasi caesar menurut hukum positif dan hukum islam. c. Untuk mengetahui Putusan PTUN tentang kelalaian dokter dalam Operasi Caesar dalam perkara No 121/G/2013 PTUN Jakarta 2.
Manfaat Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:
10
a. Bagi akademisi, penelitian ini
bermanfaat untuk menambah wawasan
mengenai tindak pidana kelalaian yang dilakukan oleh dokter dan khususnya kelalaian dokter dalam operasi caesar. b. Bagi dokter/tenaga medis, penelitian dapat menjadikan dokter selaku petugas kesehatan dapat bekerja lebih professional dan hati-hati, sehingga terhindar dari perilaku malpraktik. c. Bagi hakim, penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dalam pengambilan keputusan terhadap kriteria-kriteria kelalaian dokter yang dapat di kenakan sanksi pidana. d. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi masyarakat, terutama efek peningkatan kesadaran hukum dan membantu memperluas wawasan keilmuan mengenai kelalaian dokter.
D.
Review Pustaka yang Relevan Sejumlah penelitian tentang skripsi ini telah dilakukan, baik yang mengkaji
secara spesifik isu tersebut maupun yang menyinggung secara umum. Berikut paparan tinjauan umum atas sebagian karya penelitian tersebut. 1. Skripsi karya Muhammad Ilham yang berjudul Tindak Pidana Kelalaian Dokter Yang Mengakibatkan Kematian Pasien Dalam Perspektif Hukum Islam (analisis putusan MA Nomor 365 K/Pid/2012),Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi ini menjelaskan tentang tindak kelalaian secara umum dengan materi analisa putusan atas kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dr.
11
Dewa Ayu Sasiary Prawan, dr.Hendry Simanjuntak dan dr. Hendy Siagian, yang terjadi pada tahun 2010 di Rumah Sakit Dr. Kandou Manado.18 2. Skripsi karya Kanina Cakreswara yang berjudul Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Pada Kasus Malpraktek, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, skripsi ini menjelaskan tentang malpraktik secara teoritis dan pertanggung jawaban dokter dalam beberapa peraturan di Indonesia seperti dalam KUHP, Undang Undang No 29 Tahun 2004 tentang
Praktek
Kedokteran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materil Undang Undang Prakter Kedokteran.19
E.
Metode Penelitian
1.
Jenis Penelitian Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif
karena berdasarkan hukum jenis penelitian kualitatif dari putusan pengadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yakni metode penelitian yang diperoleh di perpustakaan dengan menganalisa teori-teori melalui pengumpulan sumber-sumber yang berkaitan dengan aspek materi yang diteliti serta mengkaji pendapat-pendapat para ahli hukum yang terdapat dalam buku, Undang-undang KUHP, kitab-kitab hukum fiqih, atau buku-buka lain yang berkaitan dengannya.
18
Muhammad Ilham, Skripsi, Tindak Pidana Kelalaian Dokter Yang Mengakibatkan Kematian Pasien Dalam Perspektif Hukum Islam (analisis putusan MA Nomor 365 K/Pid/2012), (Ciputat: Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Syarif Hidayatulla, 2014). 19 Kanina Cakreswara, Skripsi, Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Pada Kasus Malpraktek, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012).
12
2.
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
studi dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan data-data dan sumber-sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan tema, objek dan masalah penelitian. 3.
Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Data Primer, yaitu sumber data utama yang dijadikan rujukan tehadap analisa putusan PTUN Nomor 121/G/2013/PTUN Jakarta yakni UU tentang kedokteran yakni UU 36 Tahun 2009, Undang-undang No 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan tindak pidana yang dapat terkait dengan praktik kedokteran menurut kitab Undang-undang hukum pidana ialah: pasal 224, 233, 242, 277, 283, 304 jo 306, 344, 347, 348, 359, 360, 361 KUHP, Al-Quran dan al-Hadis, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan kajian pada penelitian ini. b. Data Sekunder, yakni data-data tambahan berupa artikel-artikel, makalahmakalah, ataupun jurnal yang berkaitan dengan kajian yang diteliti penulis.
4.
Teknik Analisis Data Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis-normatif yang berarti
membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, termasuk yang terkandung dalam hukum Islam
13
5.
Metode Penulisan Pada penelitian ini, Penulis menggunakan metode penulisan skripsi yang
mengacu pada contoh poposal serta buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 6.
Sistematika Penulisan Materi laporan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Bab pertama
bertajuk “Pendahuluan” akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Yang Diharapkan, Review Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Bab kedua bertajuk “Tinjauan Umum Tentang Kelalaian Dokter dan Operasi Caesar”. Terdiri dari 2 (dua) sub pembahasan, yaitu: (1) Kelalaian Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, (2). Operasi Caesar. Bab ketiga bertajuk “Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Kelalaian Dokter Dalam Operasi Caesar”, Bab ini menyajikan 2 (dua) sub pembahasan, yaitu: (1) Kelalaian Dokter Dalam Operasi Caesar Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, (2). Putusan PTUN No 121/G/2013/PTUN Jakarta. Bab keempat bertajuk “Analisa Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 121/G/2013”. Bab ini menyajikan 2 (dua) sub pembahasan, yaitu: (1). Analisa Menurut Hukum Positif, (2). Analisa Menurut Hukum Islam. Bab kelima merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dari kesuluruhan serangkaian pembahasaan atau permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, selain itu juga memuat saran-saran yang dipelukan penulis.
BAB II PEMBAHASAN
TINJAUAN UMUM TENTANG KELALAIAN DAN OPERASI CAESAR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
A.
Kesalahan dalam Hukum Positif Dalam dunia ilmu pengetahuan hukum ada yang disebut hukum publik dan
hukum perdata. Banyak hubungan hukum yang bersama-sama unsur-unsur yang terang masuk golongan hukum publik dan hukum perdata. Pada dasarnya, semua hukum mengatur tingkah laku dalam masyarakat untuk keselamatan masyarakat, dan masyarakatlah yang selalu menjadi faktor dalam segala peraturan hukum.1 Hukum publik terbagi ke dalam tiga golongan hukum. Yang
pertama
adalah hukum tata negara, kedua hukum tata usaha negara, dan ketiga hukum pidana sehingga dengan hukum perdata ada empat golongan hukum. Hukum publik tersebut memuat banyak norma, yaitu larangan-larangan dan diantara norma-norma itu ada yang disertai ancaman hukuman atas pelanggarannya, yang pada pokoknya merupakan hukum pidana,2 termasuk pada seseorang jika melakukan kesalahan. Pada dasarnya kesalahan itupun bisa terjadi dan mengakibatkan adanya ancaman hukuman baik jika kesalahan tersebut mengakibatkan ancaman hukum pidana, tata negara atau tata usaha negara.
1
.Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hal.2. 2 . Ibid., h.3
14
15
Kesalahan diatur secara rinci dalam hukum pidana yang mana kesalahan tersebut bisa terjadi karena kesengajaan atau kelalaian. Tiada Pidana kesalahan ini adalah salah satu asas yang dianut oleh hukum Pidana Indonesia. Dalam bahasa Belanda (geen staf zonder schuld) asas ini mengartikan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan, maka selain seseorang itu telah melakukan suatu tindakan yang diancam pidana juga terdapat batin yang salah, sikap batin yang salah dapat diartikan sebagai pertanggung jawaban pidana,3 atau seseorang tersebut bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan olehnya. Ada dua jenis kesalahan dalam hukum pidana, yang petama adalah kesengajaan dan yang kedua adalah kealpaan atau culpa. Culpa juga resmi dalam pembentukan KUHP dikategorikan dengan kejahatan yang ada hukumannya, walaupun hukuman itu lebih ringan dari pelaku yang melakukan tindak pidana dengan secara sengaja (dolus).4 Kedua hal tersebut dibedakan dengan rincian bahwa
”kesengajaan”
adalah
melakukan
sesuatu
dengan
kehendak,
sedangkan“kealpaan” adalah tindakan yang dilakukan bukan didasarkan oleh kehendak. Berkaitan dengan hal ini para pakarpun bersepakat menyatakan bahwa tindakan kealpaan adalah bentuk dari kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan”.5 Mengenai pengertian kesalahan (schuld), oleh D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang 3
Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) hal. 114. 4 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,( jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.106-107. 5 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 25.
16
dilakukan sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikisnya tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.6 Kesalahan dapat dibagi kedalam dua bagian, yaitu kesalahan psikologis dan kesalahan normatif Kesalahan psikologis adalah kesalahan yang dilihat dari sudut keadaan psikologis sebenarnya dari seseorang tersebut, atau apa yang sebenarnya ada di fikirannya. Sedang kesalahan normatif adalah kesalahan dilihat dari sudut pandang orang lain terhadap si pelaku, atau kesalahan yang dilihat dari normanorma hukum pidana, yaitu kesalahan dalam arti kesengajaan dan kealpaan.7 Menurut Frans Marawis, kesalahan itu terbentuk dari adanya sejumlah unsur, yaitu pada umumnya ada tiga unsur yang dikemukakan yakni: 1) Kemampuan untuk bertanggung jawab ( toerekeningsvatbaarheid) dari pelaku 2) Sikap batin tertentu dari si pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan . 3) Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri pelaku.8 1.
kesengajaan Dalam Memorie Van Toelichting (MvT) menteri kehakiman sewaktu
mengajukan crimineel wetboek tahun 1881 dijelaskan bahwasanya kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdtrif). Mengenai MvT ini, Prof 6
Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)ha.114. 7 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)ha.115. 8 Ibid., h. 116.
17
.Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) jadi kesengajaan itu adalah jika seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu dan mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu. 9 Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu: 1) Sengaja sebagai maksud ( opzet als oogmerk) Sengaja sebagai maksud adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana dan mudah untuk dipahami, dalam kesengajaan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki dan mengetahui ( willens dan wetens) perbuatan dan akibatnya. Hal menghendaki dan mengetahui ini harus dilihat dari sudut kesalahan normatif yaitu berdasarkan sifat konkrit bagaimana orang-orang menilai apakah pada umumnya orang dalam situasi tersebut seseorang menghendaki perbuatannya dan mengerti akan akibatnya.10 Contohnya; dengan pistolnya Y dengan sengaja mengarahkan dan menembakkan pistol itu dengan kehendak matinya si X. Dengan ini bisa ditinjau yang pertama, bahwa sebagai delik formal hal ini berarti bahwa ia sudah melakukan perbuatannya itu dengan sengaja, dan perbuatan itu memang dikehendaki atau dimaksud demikian. Kemudian yang kedua, ditinjau dalam segi materiil hal ini berarti bahwa
9
Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
hal. 13. 10
Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)hal. 122.
18
akibat kematian orang lain itu memang dikehendaki atau dimaksudkan agar terjadi.11 2) Sengaja sebagai keharusan (opzet bij noodzakelijkheids bewuatzijn) Dalam sengaja dengan kesadaran tentang keharusan, yang bersangkutan sebenarnya tidak sepenuhnya menghendaki apa yang terjadi, tapi si pelaku melakukan perbuatan tersebut sebagai keharusan demi untuk mencapai tujuan yang lain.12 Dalam referensi lain bentuk kedua ini adalah kesengajaan dengan keinsafan pasti, yaitu si pelaku mengetahui pasti atau yakin bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain. Contoh: X melihat arloji mahal di balik jendela kaca toko, ia ingin mencurinya, jadi maksud sebenarnya adalah mencuri tetapi untuk dapat mengambil atau mencuri arloji tersebut haruslah ia memecahkan kaca jendela toko tersebut, ini bukan kehendaknya akan tetapi dengan pecahnya kaca tersebut pencurian arloji tersebut pasti terjadi.13 Mr. M.H. Tirtamidja memberikan contoh sebagai berikut: A mempunyai niat atau berkehandak untuk membalas dendam atas kematian ayahnya, ia mengamil keputusan untuk membunuh si B ( si pembunuh ayahnya) dengan cara meledakkan bom di bawah rumah si B, si A mengetahui jika pengeboman itu terjadi ia tidak hanya menewaskan si B akan tetapi anak dan istri si B akan ikut tewas dalam kejadian
11
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,( jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.98. Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)hal. 122. 13 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,( jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.99. 12
19
pengeboman tersebut. Maka kematian anak istri si B merupakan kesengajaan bentuk kedua yakni kesengajaan dengan keinsafan pasti.14 3) Sengaja Sebagai Kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn) Dalam sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan ini si pelaku sebenarnya tidak menghendaki terjadinya akibat itu, tapi ia sudah mengetahui adanya kemungkinan tersebut tapi ia tetap melakukan perbutannya dengan mengambil resiko untuk itu.
15
Dalam referensi lain
menyebutkan kesengajaan ini dengan kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang.16 Contoh klasik untuk bentuk kesalahan seperti ini adalah yang terkenal dengan hoornse taart arrest atau kue tar di hoorn (keputusan Hoge Raad tanggala 19 Juni 1911), kasusnya adalah A hendak membunuh B di Kota Hoorn. Dari Amsterdam A mengirimkan kue tart dan di dalam kue tart itu ia memasukan sebuah racun, A menyadari bahwa B tinggal bersama keluarga, maka kue itupun kemungkinan dimakan oleh B beserta keluarganya, tetapi A bersikap masa bodo terhadap kemungkinan lain yang juga dilarang oleh Undang-Undang. Hakim memutus bahwa A
14
Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
hal. 17. 15
Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 123. 16 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 18.
20
mempunyai kesengajaan membunuh B juga mempunyai kesengajaan dengan sadar kemungkinan terhadap kematian keluarga B. 17 Pengertian dan penjelasan diatas adalah kesalahan (schuld) dalam arti luas. 2.
Kelalaian Dalam KHUPid ada juga istilah schuld dalam arti sempit ,yaitu dalam arti
kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda dari pasal 359 dan 360.18 Pada referensi lain culpa adalah kesalahan pada umumnya tapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang kehatihatian sehingga menimbulkan yang tidak disengaja terjadi.19 Prof. Mr.D. Simons menerangkan bahwa kealpaan pada umumnya terdiri dari dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan atau terjadi kealpaan padahal si pelaku tersebut sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa perbuatan itu mungkin akan timbul suatu dampak yang dilarang oleh Undangundang. Kealpaan ada jika seseorang tetap melakukan perbuatan tersebut meskipun ia telah menduga akibatnya. Dan menduganya itu adalah suatu syarat mutlak ia melakukan kelalaian, lain halnya dengan suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya sebagai kealpaan.20
17
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,( jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 100. Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)hal.115. 19 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, ( Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hal. 72. 20 Ibid,.h. 72. 18
21
Sebenarnya dalam definisi kelalaian ini undang-undang juga tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan shuld atau culpa tersebut. Di dalam Memorie Van Toelichting orang hanya sedikit mendapat penjelasan mengenai arti culpa yang mengatakan bahwa“Schuld is de zuevere tegenstelling van opzet aan de eene kant, van toeval aan andere zijde” yang berarti” schuld atau culpa di satu pihak merupakan kebalikan yang murni dari opzet, dan di lain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan.”21 Berkaitan dengan kelalaian ini, ada beberapa hal yang perlu diuraikan sebagai berikut: a.
Unsur dan Syarat-Syarat Kelalaian Kelalaian memiliki unsur dan syarat-syarat tertentu sehingga dikategorikan
sebagai kelalaian Van Hamel menyebutkan 2 syarat: 1) Tidak adanya penduga-duga yang diperlukan (het gemis vande nodige voorzienigheid) 2) Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan (het gemis van nodige voorzichtigheid)22 Kemudian menurut H.B Vos, unsur-unsur yang dilepaskan satu sama lain untuk membentuk kealpaan (culpa) yaitu: 1) Pelaku dapat menduga (Voorzienbaarheid) akan akibat yang akan terjadi, ini dapat di teliti apakah si pembuat ketika berbuat apakah harusnya menduga-duga akan akibat yang timbul atau tidak
21
P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-Deklik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan( Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 211. 22 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,( jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 106.
22
2) Pelaku berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata benar terjadi 3) pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang timbul karena perbuatannya.23 4) Pembuat
tidak
berhati-hati
(onvoorzichtigheid).
Ukuran
untuk
menentukan apakah seseorang berhati-hati atau tidak, dalam artian apakah rata-rata orang yang disekemampuan dengan terdakwa dalam keadaan yang sama akan berbuat yang sama atau tidak dan jika melakukan yang tidak sama maka ia telah melakukan yang tidak berhatihati. Dengan demikian, yang menjadi tolakukur bukanlah orang pada umumnya tapi orang dari lingkungan terdakwa, jadi perlulah diperhatikan antara lain dari pekerjaan atau keahliannya. Jika seorang dokter terbukti melakukan kelalaian atau tidak melakukan pengobatan sesuai dengan standar pengobatan maka dokter tersebut bisa digugat dengan pengajuan gugatan ke MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) yang di dalamnya terdapat para ahli dokter yang bertugas untuk memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi. Contoh: jika ia seorang dokter maka ukuranya adalah rata-rata dokter dilingkungan terdakwa atau sekemampuan dengan terdakwa, jika rata-rata dokter tersebut dalam keadaan yang sama seperti yang dihadapi 23
Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) hal.126.
23
terdakwa akan berbuat hal yang sama, maka dikatakan bahwa si pelaku sudah cukup berhati-hati,24dan tidak melakukan kelalaian. Adapun praktik kedokteran ini telah diatur dalam Undang-undang No 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran.
b.
Bentuk- Bentuk kelalaian( Culpa) Pada umumnya kealpaan (culpa) dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu: 1) Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Dalam hal ini si pelaku sudah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia sudah berusaha mencegah timbul juga suatu akibat tersebut. 2) Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam hal ini si pelaku tindak membayangkan atau mengetahui, atau menduga akan akibat dari suatu perbuatan tersebut hingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan seharusnya ia sudah mempertimbangkan suatu akibat dari perbuatannya tersebut.25 Berdasarkan bentuk di atas, maka faktor subjektif si pelakulah yang
menentukan jenis kesalahan, apakah dolus atau kealpaan yang disadari, dan hal ini dapat
diformulasikan
dari keterangan si
pelaku
yang mengungkapkan
pertimbangannya mengapa ia melakukan tindakan tersebut. c.
Kelalaian dalam KUHP Dalam ilmu hukum pidana Culpa lata (kealpaan berat) dan culpa levis
(kealpaan ringan). baik dalam ilmu hukum pidana maupun yurisprudensi ada 24 25
hal. 26.
Ibid., h.129. leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
24
kecendrungan pandangan bahwa yang dapat dipidana adalah culpa lata (kealpaan berat). Dalam dakwaan karena kealpaan mengakibatkan matinya orang lain (pasal 359 KUHPid), Hode Raad memberikan pertimbangan bahwa kealpaan (culpa) yang karena perbuatannya dapat dipidana tidak hanya karena sikap kekurang hatihatian akan tetapi juga mencakup sikap tidak berhati-hati atau kecerobohan yang kasar dan juga tercela.26 Ketentuan dalam KUHP Tentang kealpaan diatur dalam Pasal 359 yang berbunyi: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun kurungan paling lama satu tahun”. Dan ketentuan tentang kelalaian yang menyebabkan orang luka berat diatur dalam Pasal 360 yang berbunyi: 1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. 2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana kurungan paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. 27 Pasal-pasal ini pada Tahun 1960 telah diubah oleh Undang-undang No 1 Tahun 1960 dengan dinaikkan ancaman pidana karena makin banyak kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain luka atau mati, sedangkan ancaman pidananya terlalu ringan.28 Pada sebelumnya tindak pidana karena salahnya menyebabkan meninggalnya orang lain itu oleh pembentuk undang-undang telah 26
Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)ha.130. 27 Andi Hamzah, KUHP Dan KUHAP,(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 139. 28 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,( jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 108.
25
diatur dalam pasal 359 KUH yang rumusannya di dalam bahasa Belanda berbunyi; “hij aan wiens schuld de dood van een ander Te wijten is, wordt gestratft met gevangesnisstraf van ten hoogste een jaar of hechtenis van tEn hoogste negen maanden” yang artinya: “ Barang siapa karena salahnya menyebabkan meninggalnya orang lain dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau dengan pidana kurungan selama-lamanya sembilan bulan.”29 Pasal-pasal KUHP mengenai tindak pidana yang termasuk golongan “kejahatan” atau misdrijven termuat dalam buku II KUHP selalu mengandung unsur “kesalahan” dari pihak pelaku tindak pidana, yaitu kesengajaan atau culpa, kemudian terdapat pula beberapa pasal yang menyebutkan culpa misalnya pasal 490 ke-3 KUHP yang mengancam dengan hukuman pidana seseorang yang tidak menjaga sepantasnya agar hewan galak ada di bawah pengawasannya tidak membahayakan.30 d.
Kelalaian dalam Islam Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh
jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci. Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan
29
P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-Deklik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan( Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 209. 30 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, ( Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hal. 75.
26
kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-qur’an dan hadis.31 Dalam pembahasan fiqh jinayah yang jadi objek utama kajiannya meliputi tiga masalah pokok, yaitu sebagai berikut: 1) Jarimah qishas, arti qishas dikemukakan oleh al-Jurjani yaitu mengenakan sebuah tindakan kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut kepada korban.32 Jarimah qhisas terdiri atas: a) Jarimah pembunuhan b) Jarimah penganiayaan 2) Jarimah hudud (larangan atau pencegahan) yang terdiri atas: a) Jarimah zina b) Jarimah qadzf (menuduh muslimah baik-baik berzina) c) Jarimah syurbul khamar (meminum minuman keras) d) Jarimah al-baghyu (pemberontakan) e) Jarimah al-riddah (murtad) f) Jarimah al-sariqah (pencurian) g) Jarimah al-hirabah ( perampokan) 3) Jarimah ta’zir, yakni semua jenis jarimah atau tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh al-qur’an atau hadis. Jadi dalam segi aturan,
31 32
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 1. M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah,( Jakarta: Amzah 2013), hal. 4.
27
teknis dan bagaimana pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa, atau pemerintah setempat.33 Berkaitan dengan operasi caesar, tindak pidana kelalaian yang mungkin adalah tindak pidana pembunuhan atau pelukaan Oleh karena itu termasuk dalam kategori jarimah qishas. Secara etimologis qhisas berasal dari kata – ُ ٌَمُّص-َلَّص
لَصَصًاyang berarti َّٗ تَـّتَثِعmengikuti, menulusuri jejak atau langkah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S al-Kahfi (18): 64 sebagai berikut:
﴾٤ٗ :صصًا ﴿انكٓف َ َعهَىٰ آثَاسِ ًَِْا ل َ ك يَا ُكَُا َثْغِ فَاسْتَذَا َ ل َٰرِن َ لَا Artinya: “Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula”.(Q.S al-Kahfi (18): 64) Sedang secara terminologi qhisas adalah membalas atau menghukum pelaku seperti apa yang telah dia lakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Dengan demikian nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.34 Sebagaimana telah disebutkan bahwa jarimah qishas diberikan karena adanya tindakan pembunuhan atau tindakan pelukaan, berikut penjelasan yang berkenaan dengan pembunuhan dan pelukaan. Dengan demikian, pembahasan berkaitan operasi caesar fokus pada jarimah qishas yang terdiri dari pembunuhan dan pelukaan.
33 34
M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah, ( Jakarta: Amzah 2013), hal.4. Ibid., h. 5.
28
1.
Tindak Pidana Pembunuhan Tindakan pembunuhan apabila disengaja dan bersifat menganiaya (tanpa
alasan yang dibenarkan ) merupakan sebuah kejahatan yang sangat berat dan si pelaku berhak mendapatkan hukuman dunia dan akhirat, yakni qhisas dan neraka jahanam. Karena pembunuhan adalah sebuah bentuk penganiayaan dan pelanggaran terhadap ciptaan Allah Swt. Dalam al-Qur’an banyak sekali pengharaman tindakan pembunuhan diantaranya dalam Q.S al-Isra’ (17): 33: 35
سشِف ْ ٌُ س ْهطَاًَا َفهَا ُ ِّ ٍِِّج َعهَُْا ِن َٕن َ ظهُٕيًا فَمَ ْذ ْ م َي َ ك ۗ َٔيٍَ لُ ِّت ِّ ح َ ْحشَوَ انهَ ُّ ِئنَا تِان َ ًِس اَنّت َ َْٔنَا تَمْ ُّتهُٕا انَُف ]ٔ٣:ٖٖ[ ٌ يَُصُٕسًا َ ِفًّ انْمَ ّْتمِ ۖ ئِ َ ُّ كَا Artinya: ”dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”( Q.S al-Isra’ (17):33) Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang
menyebabkan
hilangnya
nyawa
orang
lain.
Sebagian
fuqaha
mengkategorikan pembunuhan itu menjadi dua kategori yakni, pertama adalah pembunuhan sengaja dan kedua adalah pembunuhan kesalahan. Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang dianiaya, dan yang dimaksud dengan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian akan tetapi tidak
35
Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani ,Fiqh Islam Wa Adillatuhu, ( Jakarta : Gema Insani, 2011)Jilid 7, hal 542.
29
disertai niat penganiayaan. Pendapat ini dipegang teguh oleh imam Malik berdasarkan ayat Q.S an-Nisa (4) : 92-93:36
سَهًَ ٌة َ حشٌِ ُش َسلَثَ ٍة يُإْيَُِ ٍة َٔدٌَِ ٌة ُي ْ خطًَأ َف َّت َ م ُيإْ ِيًُا َ طأً ۚ َٔيٍَ َل َّت َخ َ م يُإْيًُِا ِئنَا َ َٔيَا كَاٌَ ِنًُإْيٍٍِ أٌَ ٌَمْ ُّت ٌ َ حشٌِشُ سَلَثَ ٍة يُ ْإيِ َُةٍ ۖ َٔئٌِ كَا ْ ٍَ فَّت ٌ ٌِ يٍِ َلْٕ ٍو عَ ُذ ٍّٔ َنكُىْ َٔ ُْ َٕ يُ ْإي َ ِئنَىٰ أَ ْْهِِّ ِئنَا أٌَ ٌَصَذَلُٕا ۚ فَاٌِ كَا صٍَا ُو ِ َحشٌِ ُش َسلَثَ ٍة يُ ْإيِ َُةٍ ۖ َفًٍَ َن ْى ٌَجِ ْذ ف ْ َسَهًَةٌ ِئنَىٰ أَ ْْهِ ِّ َٔت َ ق فَذٌَِ ٌة ُي ٌ يٍِ َلْٕ ٍو تٍَْ َُكُىْ َٔتٍََُُْٓى يٍِّثَا ُِ جزَا ُؤ َ َم يُإْيًُِا يُ َّت َع ًِّذًا ف ْ ﴾َٔيٍَ ٌَمْ ُّت٢ٕ﴿ ٍ انهَِّ ۗ َٔكَاٌَ انهَ ُّ عَهًًٍِا حَكًًٍِا َ ٍ تَْٕتَ ًة ِّي ِ ٍٍَْ يُ َّتّتَا ِتع ِ ٌَْش ْٓش َ ﴾٢ٖ﴿ عظًًٍِا َ عزَاتًا َ ُّ َع َذ ن َ َعهٍَْ ِّ َٔنَعََُ ُّ َٔأ َ ُّ َجََُٓ ُى خَاِنذًا فٍَِٓا َٔغَضِةَ انه َ Artinya:“ dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksan dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”( Q.S an-Nisa (4):92-93) Sedang menurut ulama Hanafiah mengakategorikan menjadi 5 macam bagian pembunuhan. Yaitu disengaja atau terencana, mirip disengaja, tersalah, pembunuhan yang berlaku seperti pembunuhan tersalah, dan yang terakhir adalah pembunuhan dengan sebab.37 Pembunuhan sengaja menurut ulama Hanafi adalah pelaku pembunuhan yang sengaja dan menghantam orang lain dengan senjata,
36
A. Djazuli, Fiqh Jinayah(Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,( Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1997). Hal 122. 37 Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani ,Fiqh Islam Wa Adillatuhu, ( Jakarta : Gema Insani, 2011)Jilid 7, hal. 546-547.
30
karena sengaja maknanya adalah adanya maksud atau niat dan ini adalah sesuatu yang tersembunyi yang tidak mungkin bisa dilihat kecuali dengan cara dideteksi dengan berdasarkan sesuatu yang dapat menunjukan maksud tersebut yaitu penggunaan alat-alat mematikan dan alat dijadikan barometer yang menunjukan adanya maksud tersebut38 Pembunuhan mirip sengaja ialah sipelaku memang sengaja memukul orang lain dengan sesuatu yang bukan senjata dan niat memukulnya itu adalah untuk memberi pelajaran. Jadi dalam pembunuhan jenis ini si pelaku tidak berniat untuk membunuh hanya berniat untuk memberi pelajaran akan tetapi ketika dipukul seseorang tersebut meninggal, disini tidak ada niat sengaja ingin menganiaya akan tetapi pembunuhan itu terjadi maka dikategorikan pembunuhan mirip sengaja atau semi sengaja. Pembunuhan tersalah ialah si pelaku sama sekali sengaja dan tidak bermaksud untuk membunuh. Dalam pembunuhan tersalah ini dibagi atas 2 macam, yaitu pertama adalah pembunuh tersalah karena kesalahan maksud atau dugaan pelaku, dan kedua pembunuh tersalah karena kesalahan pada tindakannya itu sendiri. Kemudian pembunuhan yang diberlakukan seperti pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan yang terjadi karena sesuatu yang dimaklumi dan dimaafkan secara syara’ sedang pembunuhan dengan sebab adalah pembunuhan secara tidak
38
Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani ,Fiqh Islam Wa Adillatuhu, ( Jakarta : Gema Insani, 2011)Jilid 7, hal. 546.
31
langsung yaitu pembunuhan terhadap seseorang secara tidak langsung atau ada perantara sebab yang menjadikan seseorang tersebut terbunuh.39 Menurut mayoritas ulama Syafi’iyyah dan Hanabillah, pembunuhan itu ada tiga macam, yakni: 1) Pembunuhan sengaja, adalah pembunuhan dengan maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain. 2) Pembunuhan semi sengaja, adalah pembunuhan perbuatan penganiayaan terhadap seseorang akan tetapi bukan dengan maksud untuk membunuhnya. 3) Pembunuhan karena kesalahan, ada tiga macam pembagian yaitu: a) Bila pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa maksud melakukan suatu kejahatan, akan tetapi mengakibatkan meninggalnya seseorang, kesalahan seperti ini adalah salah dalam perbuatan. b) Bila pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang disangkanya boleh dibunuh, ternyata setelah dibunuh orang tersebut tidak boleh dibunuh, c) Bila pelaku tidak bermaksud membunuhnya tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian seseorang. 40 Bisa dilihat dari definisi yang dikemukakan bahwa pembunuhan karena kesalahan, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau yang menimbulkan akibat hukum, dan tindakan yang dilarang itu terjadi bukan karena berniat melakukan tindakan tersebut, melainkan terjadi karena kekurang hati-hatiannya sipelaku atau karena kelalaiannya sipelaku.
41
Para fuqaha memberikan alasan tentang sanksi atas pembunuhan karena kesalahan berkenaan dengan masalah ini, mereka menetapkan 2 prinsip, yakni: 1) Setiap orang yang membawa kemadharatan terhadap orang lain harus bertanggung jawab. Dan ia harus menghindarkannya, seseorang dianggap 39
Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani ,Fiqh Islam Wa Adillatuhu, ( Jakarta : Gema Insani, 2011)Jilid 7, hal 547. 40 A. Djazuli, Fiqh Jinayah(Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,( Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1997). Hal 123. 41 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 143.
32
mampu mencegahnya, jika ia tidak dapat mencegahnya secara mutlak, maka ia tidak patut diberikan sanksi. 2) Segala perbuatan yang tidak diizinkan secara syara’ dan perbuatan itu dilakukan juga tanpa ada keadaan darurat yang nyata, maka pelakunya dianggap melakukan kesengajaan dan harus mempertanggung jawabkan akibat, baik sipelaku mampu mencegahnya atau tidak.42 Dari tiga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut yang diberi sanksi hukuman qishas adalah pembunuhan yang berkategori pembunuhan sengaja, dan dua kategori pembunuhan lainnya diberi sanksi diyat yakni diyat mukhaffafah dengan membayar 100 ekor unta yang terdiri dari 20 ekor unta yang berumur 0-1 th, 20 yang berumur 1-2, 20 yang berumur 2-3, 20 yang berumur 3-4, dan 20 yang lain berumur 4-5 th. Demikian pula bagi pembunuh sengaja jika ia mendapat maaf dari keluarga sikorban diharuskan membayar diyat mughallazah berupa 100 ekor unta 40 diantaranya adalah unta khilfah atau unta yang sedang hamil.43 Sedang dalam kitab fathul qorib dijelaskan bahwa diyat bagi pembunuhan sengaja adalah 100 ekor unta, 30 diantaranya adalah unta hiqqah (unta yang berumur 3-4 tahun), 30 unta jadz’ah (unta yang berumur 4-5 tahun), dan 40 unta khilfah (unta yang sedang bunting).44 Sanksi hukuman bagi sesesorang yang melakukan tindak pidana sengaja, ulama bersepakat menetapkan tiga kategori hukuman, yaitu hukuman pokok,
42
A. Djazuli, Fiqh Jinayah(Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,( Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1997). Hal 134. 43 M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah,( Jakarta: Amzah 2013), hal.7. 44 Ibnu Qosim al-Ghazi, Fathul Qorib al-Mujib
33
hukuman cadangan pengganti pokok, dan hukuman konsekuensi.45 Fuqaha sepakat bahwa pelaku pembunuhan dengan sengaja terkena ancaman tiga hal. Pertama adalah dosa besar berdsarkan ketetapan yang telah diterangkan dalam Q.S An-Nisa(4) : 93 yaitu:
عّلَيْوِ َولَعَ َن ُو وَأَعَدَ لَوُ عَََاًًا َ ُضبَ الّلَو ِ ََومَن يَقْ ُتلْ ُمؤْ ِمنًا مُ َت َعمِّدًا َفجَزَاؤُ ُه جَهَنَ ُم خَاِلدًا فِيهَا وَغ ﴾٣٩﴿ عظِيمًا َ Artinya:“dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”(Q.S an-Nisa (4): 93) Kedua dihukum dengan hukuman qishas berdasarkan Q.S al-Baqoroh(2): 178 yang artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”(Q.S al-Baqoroh (2): 178) Ketiga adalah terhalangnya dalam mendapatkan warisan,46 berdasarkan hadis:
) ًُِْشٍْئٌ ( سََٔا ُِ ان َُسَائًِ َٔانذَاسُ ُلط َ ٍَ ا ْنًِ ٍْشَ اث َ ِم ي ِ نٍَْسَ ِنهْمَا ِت Artinya:"Tidak ada bagian warisan sedikitpun bagi seseorang pembunuh 47"
45
Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani ,Fiqh Islam Wa Adillatuhu, ( Jakarta : Gema Insani, 2011)Jilid 7, hal. 589. 46 M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah,( Jakarta: Amzah 2013), hal.7 47 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 172.
34
Sedang hukuman bagi menyerupai sengaja adalah hukuman pokok atau pengganti dan hukuman tambahan untuk hukuman pokok atau pengganti yaitu diyat dan kaffarat sedang hukuman tambahan adalah ta’zir seperti pencabutan hak waris. Pembunuhan menyerupai sengaja ini ditetapkan membayar diyat mughallazah sebagai hukuman pokok hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa’i dan ibnu Majah dari Abdullah ibn Amr Ibn Ash, bahwa Rasulullah Saw bersabda:
ً تُطُ ََِْٕٓا اَ ْٔنَا ُدَْا ْ ِاَنَا اٌَِ دٌَِةَ انْخَطَأِ َٔشِ ْثِّ انْعَ ًْذِ يِا ئَ ٌة يٍَِ انْاِتِمِ يِ َُْٓا اَ ْستَعُ ٌَْٕ ف ) ٌخشَجَُّ اَتُ ْٕ دَا ُٔدَ َٔانَُسَائًِ َٔاتٍُْ يَاجَّ َٔصَحَحَُّ اِ ْتٍُ حِثَا ْ َ( ا Artinya: “ingatlah sesungguhnya diat kekeliruan atau menyerupai sengaja adalah yaitu pembunuhan dengan cambuk atau tongkat adalah seratus ekor unta, diantaranya empat puluh ekor unta yang sedang hamil”.48 Diyat bagi pembunuhan sengaja dan semi sengaja sama saja dari segi jenis, kadar, maupun pemberatanya hanya berbeda dalam hal tanggung jawab dalam waktu pembayarannya yakni jika pembunuhan semi sengaja adalah tiga tahun sejak meninggalnya korban, (menurut imam Syafi’i Dan Ahmad) sedang menurut imam Abu Hanifah adalah mulai dijatuhkannya vonis atas pembunuhan.49 Sedang kaffarat bagi pembunuhan semi sengaja menurut jumhur ulama selain Malikiyah diberlakukan, dan kaffarat dalam pembunuhan semi sengaja ini adalah hukuman pokok kedua yakni memerdekakan budak, dan jika tidak ditemukan budak, maka diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.50 Yang terakhir hukuman bagi pembunuhan semi sengaja adalah hukuman ta’zir, apabila
48
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 172 A. Djazuli, Fiqh Jinayah(Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,( Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1997). Hal 146. 50 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 174. 49
35
hukuman diyat gugur karena pengampunan atau lainnya maka hukuman diganti dengan hukuman ta’zir. Hakim diberi kewenangan nuntuk menentukan jenis hukumannya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Pendapat ini adalah menurut ulama Malikiyah sedangkan jumhur fuqaha berpendapat bahwa dalam hal ini masalahnya diserahkan pada hakim untuk memilih antara memberi hukuman ta’zir pada pelaku ataukah tidak. 51 Dalam hukuman bagi seorang yang melakukan pembunuhan semi sengajapun terdapat hukuman tambahan sama seperti dalam hukuman pembunuhan sengaja yakni hapusnya hak waris dan wasiat. Hal ini berdasarkan Hadis riwayat Amr Ibn Syuaib bahwa Nabi Saw bersabda:
) ًُِط ْ ُئ ( سََٔا ُِ ان َُسَائًِ َٔانذَاسُل ٌ ٍْ َنَ ٍْسَ نِ ْهمَاتِمِ يٍَِ انًِْ ٍْشَ اثَ ش Artinya:"Tidak ada bagian warisan sedikitpun bagi seseorang pembunuh 52" Menurut imam Abu Hanifah, pembunuhan yang dapat menghalangi hak waris bagi si pembunuh adalah pembunuhan sengaja, mirip sengaja, dan kesalahan dan dengan syarat si pembunuh melakukan pembunuhan secara langsung, ada i’tikad tidak baik, berakal dan adanya permusuhan. Akan tetapi jika pembunuhan terjadi karena mempertahankan diri, maka hak waris tidak terhalang baginya. Sedangkan menurut imam Malik yang menghalangi hak waris hanya bagi pembunuhan sengaja saja tidak untuk kategori lainnya. Dan yang terakhir
51
Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani ,Fiqh Islam Wa Adillatuhu, ( Jakarta : Gema Insani, 2011)Jilid 7, hal. 660. 52 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 172.
36
menurut imam Syafi’i semua jenis pembunuhan menghalangi hak waris, baik langsung maupun dengan sebab.53 Sedang dalam hukuman karena kesalahan, kesepakatan fuqaha adalah tidak ada hukuman qishas di dalam pembunuhan tersalah dan yang serupa dengannya, hanya ada dua sanksi hukuman saja yakni diyat mukhaffafah dan kaffarat dan hukuman konsekuensi berupa terhalangnya dari mendapat hak atas waris. Adapun puasa adalah salah satu dari dua bentuk kaffarat yang dinashkan dalam al-qur’an pada ayat yang menjelaskan tentang sanksi hukuman tersalah yaitu dalam Q.S anNisaa (4): 92: 54
سَهًَ ٌة َ حشٌِ ُش َسلَثَ ٍة يُإْيَُِ ٍة َٔدٌَِ ٌة ُي ْ خطًَأ َف َّت َ م ُيإْ ِيًُا َ طأً ۚ َٔيٍَ َل َّت َخ َ م يُإْيًُِا ِئنَا َ َٔيَا كَاٌَ ِنًُإْيٍٍِ أٌَ ٌَمْ ُّت ٌ َ حشٌِشُ سَلَثَ ٍة يُ ْإيِ َُةٍ ۖ َٔئٌِ كَا ْ ٍَ فَّت ٌ ٌِ يٍِ َلْٕ ٍو عَ ُذ ٍّٔ َنكُىْ َٔ ُْ َٕ يُ ْإي َ ِئنَىٰ أَ ْْهِِّ ِئنَا أٌَ ٌَصَذَلُٕا ۚ فَاٌِ كَا صٍَا ُو ِ َحشٌِ ُش َسلَثَ ٍة يُ ْإيِ َُةٍ ۖ َفًٍَ َن ْى ٌَجِ ْذ ف ْ َسَهًَةٌ ِئنَىٰ أَ ْْهِ ِّ َٔت َ ق فَذٌَِ ٌة ُي ٌ يٍِ َلْٕ ٍو تٍَْ َُكُىْ َٔتٍََُُْٓى يٍِّثَا ﴾٢ٕ﴿ ٍ انهَِّ ۗ َٔكَاٌَ انهَ ُّ عَهًًٍِا حَكًًٍِا َ ٍ تَْٕتَ ًة ِّي ِ ٍٍَْ يُ َّتّتَا ِتع ِ ٌَْش ْٓش َ Artinya: “dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Q.S an-Nisaa (4): 92) Adapun diyat mukhaffafah untuk kasus pembunuhan tersalah dan sejenisnya adalah dua puluh unta hiqqah, dua puluh unta jadza’ah ( unta betina yang sudah berumur memasuki lima tahun), dan dua puluh unta bintu makhadh
53
A. Djazuli, Fiqh Jinayah(Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,( Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1997). Hal. 144. 54 Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani ,Fiqh Islam Wa Adillatuhu, ( Jakarta : Gema Insani, 2011)Jilid 7, hal. 662.
37
(unta yang genap berumur satu tahun), dua puluh ekor unta bintu labun (unta yang berumur dua tahun), dan dua puluh ekor unta bintu makhadh jantan (unta jantan yang sudah memasuki usia dua puluh tahun). 2)
Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Fisik Kejahatan terhadap fisik adalah setiap bentuk kejahatan terhadap tubuh
manusia yang berupa pemotongan suatu anggota tubuh, pelukaan atau pemukulan, sementara si korban masih tetap hidup. Kejahatan terhadap fisik menurut Hanafiyah dan Malikiyyah, ada dua; yaitu: secara sengaja dan tersalah. Kekerasan fisik sengaja adalah seseorang memang sengaja dengan maksud untuk melukai dan menganiaya korban. Sedangkan kekerasan fisik tersalah adalah tindakan yang dilakukan sengaja oleh pelaku namun tidak ada maksud untuk mencederai atau melukai si korban.55 Hukuman tindak kejahatan terhadap fisik tersalah adalah diyat dan urys. Diyat di sini adalah diyat penuh dan urys adalah dibawah diyat penuh. Sedang kejahatan fisik sengaja sanksinya berbacam-macam tergantung pada jenis pelukaan, cara dan bagian tubuh yang mana yang dilukai, menjadi penentu hukuman bagi si pelaku.56 Kekerasan fisik sengaja ada yang berupa pemotongan anggota tubuh alathraaf atau anggota tubuh kehilangan fungsinya, dan adakalanya berupa pelukaan yang biasanya disebut al-jiraah atau pada kepala dan muka yang disebut dengan asy-syijaaj. Untuk hukuman tindak kekerasan yang berupa pemotongan anggota tubuh adalah qishas atau diyat dan ta’zir, untuk hukuman kekerasan yang 55
Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani ,Fiqh Islam Wa Adillatuhu, ( Jakarta : Gema Insani, 2011)Jilid 7, hal.663. 56 Ibid
38
berupa penghilangan fungsi anggota tubuh adalah diyat dan urys, sedang untuk hukuman untuk kekerasan fisik berupa pelukaan adalah hukuman qishas atau urys.57 B.
Operasi Caesar Melahirkan adalah keutamaan dan anugerah kemampuan dari Allah SWT
yang diberikan kepada seorang wanita. Dinyatakan sebagai anugerah karena dengan melahirkan, terlahirlah generasi-generasi penerus peradaban, generasi penerus sejarah kehidupan. Oleh karena itu, melahirkan yang didahului dengan kehamilan adalah sesuatu yang sangat penting bagi seorang wanita, baik secara fisik maupun mental, sehingga melahirkan adalah sebuah pengalaman yang mendalam dan tak terlupakan. Bahkan tidak sedikit persalinan digambarkan dengan perasaan kegembiraan atas suatu prestasi, meskipun pengalaman wanita lain termasuk trauma, takut, atau sakit yang sampai meregang nyawa. Berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, rata-rata angka kematian ibu (AKI) tercatat mencapai 359 per 100 ribu kelahiran hidup. Rata-rata kematian ini jauh melonjak dibanding hasil SDKI 2007 yang mencapai 228 per 100 ribu.58 Dengan data tersebut, dapat dikatakan bahwa melahirkan memang memiliki resiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu, ketika akan melahirkan, seorang harus dalam kondisi terbaik demi keselamatan dan kelancaran persalinan.
57
Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani ,Fiqh Islam Wa Adillatuhu, ( Jakarta : Gema Insani, 2011)Jilid 7, hal 665. 58 http://nasional.sindonews.com/read/2013/09/25/15/787480/data-sdki-2012-angkakematian-ibu-melonjak, diakses pada tanggal 10 oktober 2013 pukul 5.24.
39
Maka ibu yang akan melahirkanpun harus dalam keadaan sehat, untuk bisa melalui persalinan dengan cara persalinan normal. Sehat adalah suatu keadaan yang mana fisik merasa sejahtera, mental serta sosial yang utuh bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, akan tetapi sehat dalam segala aspek termasuk dalam aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. 59
Tanda-tanda kehamilan wajar dirasakan oleh seorang perempuan yang sedang hamil seperti berhenti mendapatkan haid, morning sickness yang akan dirasakan hingga bulan ke tiga, sering kencing, perut bertambah besar, payudara bertambah besar, topeng kehamilan atau khloasma gravidarum (daerah-daerah yang berwarna gelap pada wajah, payudara, dan perut), dan akhirnya kira-kira pada bulan ke lima bayi dalam perut akan bergerak-gerak.60 Dalam proses melahirkan ada beberapa cara dokter untuk mengeluarkan sang jabang bayi keluar dari perut ibunya, yaitu seperti persalinan normal, caesar, atau proses kelahiran lainnya. persalinan normal adalah proses lahirnya bayi pada letak belakang kepala dengan ibu sendiri tanpa bantuan alat-alat serta tidak melukai ibu dan bayi.61 Sedang caesar berasal dari bahasa latin yaitu Caesones yaitu pengambilan bayi dari perut ibu dengan cara merobek bagian perut sang ibu untuk tujuan menyelamatkan dan mengeluarkan sang bayi.62
59
Saroha Pinem, Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi, ( Jakarta, CV, Trans Info Media, 2009), hal. 30. 60 David Werner, Carol Thuman, Apa Yang Anda Kerjakan Bila Tidak Ada Dokter ( Where There Is No Doctor), ( Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2010), hal. 333. 61 http:// jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-asuhan-kebidanan-iipersalnan.html?m=1 . 62 http://www.edukasiana.net/2012/09/sejarah-dan-perkembangan-bedah-atau.html, diakses pada tanggal 09 oktober 2013 pukul 19.00.
40
Dalam prosesnya, operasi caesar inipun dilaksanakan jika ada faktor-faktor yang menyebabkan perlu dilaksanakannya ibu melahirkan dengan proses operasi caesar. Berikut kondisi-kondisi yang menjadi pertimbangan dilaksanakannya operasi caesar:63 1) Janin dengan presentasi bokong 2) Kehamilan kembar, pada kehamilan kembar dilihat presentasi terbawah janin apakah kepala, bokong, atau melintang, dan juga Pada kehamilan ganda dengan jumlah janin lebih dari dua (misal 3 atau lebih), disarankan untuk melakukan operasi caesar terencana.. 3) Kondisi medis ibu, preeklamsia, kencing manis (diabetes militus), herpes, penderita HIV/AIDS, penyakit jantung, penyakit paru kronik, atau tumor rahim (mioma) yang ukurannya besaratau menutupi jalan lahir, kista yang menghalangi turunnya janin, serta berbagai keadaan lain merupakan hal-hal yang menyebabkan operasi caesar lebih diutamakan 4) Masalah pada janin, misanya pada janin dengan oligohidramnion (cairan ketuban sedikit) atau janin dengan gangguan perkembangan. Selain kondisi normal, operasi caesar terkadang dilaksanakan dalam kondisi darurat. Yang dimaksud operasi caesar darurat adalah jika operasi dilakukan ketika proses persalinan telah berlangsung, antara lain: 64 1) Persalinan macet, keadaan ini dapat terjadi pada fase pertama (fase lilatasi) atau fase kedua (ketika Anda mengejan). Jika persalinan macet
63
Revina, Persalinan dengan Operasi Caesar, dipublikasikan pada situs Persalinan Dengan Operasi Caesar http://bidanku.com/persalinan-dengan-operasi-caesar#ixzz2ydtUjTqX , diakses pada tanggal 12 april 2014 pukul 11.23. 64 ibid
41
pada fase pertama, dokter akan memberi obat yang disebut oksitosin untuk menguatkan kontraksi otot-otot rahim. Jika persalinan macet pada fase kedua, dokter harus segera memutuskan apakah persalinan dibantu dengan vakum atau forsep atau perlu segera dilakukan operasi caesar. 2) Stres pada janin, ketika janin stres, dia akan kekurangan oksigen. Pada pemeriksaan klinik tanpa bahwa denyut jantung janin menurun. Secara normal, selama terjadi kontraksi denyut jantung janin menurun sedikit, namun akan kembali ke prekwensi asalnya, jika : 1). Prolaps tali pusat: jika tali pusat keluar melalui mulut rahim, dia bisa terjepit, sehingga suplai darah dan oksigen kejanin berkurang. Keadaan ini berbahaya jika janin dilahirkan secara normal lewat vagina, sehingga memerlukan tindakan operasi caesar segara. 2). Perdarahan: Jika Anda mengalami perdarahan yang banyak akibat plasenta terlepas dari rahim, atau karena alasan lain, maka harus dilakukan operasi caesar. 3). Stres janin berat: Jika denyut jantung janin menurun sampai 70x per menit, maka harus segera dilakukan operasi caesar. Normalnya denyut jantung janin adalah 120/160x per menit.
Dalam operasi caesar ada beberapa standar-standar pelayanan medik obstetri dan ginekologi yang harus diketahui, yaitu seperti: 1) Kriteria diagnosa tentang dilakukannya pemeriksaan terhadap operasi seksio sesarea pada kehamilan terdahulu, parut bekas seksio sesarea, hamil, persalinan pervaginam sebelumnya, indikasi seksio sesarea, dan berapa kali jumlah seksio sesarea yang pernah dialami sebelumnya.
42
2) Pemeriksaan kehamilan LI –LIV untuk menetukan besar anak dan letak anak, seperti ditelitinya komplikasi pasca bedah, usia kehamilan, jenis insisi keadaan parut luka terdahulu. 3) Pemeriksaan penunjang, seperti RO pervimetri pada panggul suspek sempit, USG untuk menentukan usia kehamilan pada trimester I. 4) Terapi seksio sesarea apabila seksio sesarea terdahulu seksio sesarea korporal/klasik, penyembuhan luka operasinya buruk, dan sudah dua kali atau lebih mengalami seksio sesarea. Bisa disertai dengan penyulit lain seperti, kelainan letak, kelainan presentasi, kehamilan lewat waktu . 5) Lama perawatan 5-7 hari dan masa pemulihan dalam waktu 6 minggu.65 Namun, dengan segala keutamaan dan anugerah tersebut seorang wanita yang melahirkan dihadapkan dengan resiko yang sangat tinggi ketika akan melahirkan. Mulai dari rasa takut, rasa sakit yang sangat, trauma, bahkan kematian. Sebagaimana yang dialami Maryam Ibunda Nabi Isa al-Masih yang diceritakan dalam Q.S. Maryam (19): 23 yakni
Yang artinya: “Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, Dia berkata: "Aduhai, Alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan".(Q.S. Maryam (19) :23) Proses manusia dari awal kelahirannya yaitu sang bayi yang keluar dari rahim seorang ibu, hingga seorang manusia yang pada akhirnya akan meninggal
65
Pengurus Besar Kumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, Standar Pelayanan Medik Obstetri dan Ginekologi, Bagian I (Jakarta; Gaya Baru, 2006), hal. 73.
43
dunia dan dimasukkan ke dalam liang lahat dijelaskan dalam Q.S Abasa (80): 1821: yang berbunyi:
ُِ س َش ُِ ﴿ٕٓ﴾ ثُ َى َأيَاتَ ُّ فَأَلْ َث َش َ ٌَ م َ ٍْ س ِث َ ٔ﴾ ثُ َى ان٢﴿ ُِ خهَمَ ُّ فَمَ َذ َس َ ٍ َُطْفَ ٍة ْ ٔ﴾ ِي١﴿ ُّ َخهَم َ ً ٍء ْ َِيٍْ أَيِّ ش ﴾ٕٔ﴿ Yang artinya: “dari apakah Allah menciptakanya? Dari setetes mani, Allah menciptakanya lalu menentukanya. Kemudia Ia memudahkan jalannya, kemudian Ia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur”. (Q.S.Abasa (80): 18-21) Allah menjelaskan
(dari apa manusia diciptakan),
(yaitu dari setetes air mani), lalu segumpal darah, lalu segumpal daging,
kemudian kondisi-kondisi lainya saat ia masih dalam rahim ibunya. (kemudian Dia memudahkan jalannya), maksudnya Allah memudahkan jalanya, memudahkan menempuh jalannya.66 Para ahli tafsir berbeda pendapat dari arti jalan yang dimudahkan baginya, sebagian mengatakan bahwa itu adalah keluarnya dia dari perut ibunya. Dengan menyebutkan riwayat-riwayat yang salah satunya adalah : Muhammad bin Sa’ad menceritakan kepadaku, ia berkata : ayahku menceritakan padaku, ia berkata: pamanku menceritakan padaku, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku dari
َ ٌَ َ ُثىَ ٱنسَثٍِمia berkata, “maksudnya ayahnya, dari Ibnu Abbas tentang ayat, ُِ َسش adalah keluarnya dia sang bayi dari perut ibunya, Allah memudahkanya”. Kemudian ayat selanjutnya adalah ُِ َ“ ُث َى َأيَاتَُّۥ فَ َألۡ َثشkemudian Ia mematikannya dan
66
Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal. 172.
44
memasukannya ke dalam kubur”, maksudnya adalah kemudian Allah mencabut rohnya dan mematikannya setelah itu.67 Dalam Islampun dijelaskan bahwa pada dasarnya semua jenis obat yang ada di muka bumi adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya, diantara macammacam obat adalah segala yang mengalir dengan segala jenisnya, diperbolehkan juga berobat dengan cara operasi, dengan sinar X dan dengan cara lainya, semua itu pada dasarnya adalah boleh karena bermanfaat dan segala sesuatu yang bemanfaat itu diperbolehkan. Sesuai dengan kaidah;68
Yang artinya: “Hukum asal dari segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh”. Sebenarnya melahirkan melalui operasi caesar ini banyak membawa madhorot kepada wanita, seperti proses penyembuhan luka yang lebih lama daripada melahirkan dengan jalan normal, beresiko terkena inveksi lebih besar, sehingga dimungkinkan persalinan selanjutnya melahirkan dengan jalan operasi caesar lagi.69 Akan tetapi operasi caesar adalah salah satu cara lain dalam proses melahirkan selain melahirkan dengan proses normal, hingga dalam fikih kedokteran menyatakan bahwa melakukan operasi caesar adalah boleh. Akan tetapi jika proses melahirkan melalui operasi caesar tersebut bukan karena kondisi atau faktor-faktor yang mengharuskan operasi caesar, seperti alasan untuk
67
Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal. 173 . 68 Walid Bin Rasyid as-Sa’idan, Fikih Kedokteran, ( Yogyakarta: Pustaka Fahima 2007) ,hal. 3. 69 http;//ummushofi.wordpress.com/2009/12/30/hukum-melahirkan-dengan-operasi-caesardalam-kondisi-mampu-melahirkan-normal/ diakses pada tanggal 10 Des 2014 pada pukul 05.22.
45
mempercepat kelahiran hukumnya adalah haram dan tidak boleh dilakukan karena adanya kemadharatan dan hal ini termasuk dalam kaidah:70
Yang berarti:” tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan”
Dalam proses melahirkan inipun diperbolehkan melakukan tindakan tambahan yang lebih luas meskipun harus melakukan pembiusan dan pembedahan perut. Tindakan ini adalah kerusakan. Namun, dengan melakukan tindakan tersebut kita menolak kerusakan yang lebih besar yakni hilangnya jiwa sang ibu. Apabila ada dua kerusakan, maka yang dihilangkan adalah kerusakan yang lebih besar, dengan melakukan kerusakan yang lebih ringan, hal ini termasuk dalam kaidah:71
ت يَ ْفسَذَتَاٌِ سُٔعًَِ اَشَذًَُُْا تِا ْستِكَابِ اَخَفًَِِٓا ْ َاِرَا تَعَاسَض Artinya: apabila ada dua kerusakan, maka yang diambil adalah kerusakan yang lebih ringan Pada dasarnya tidak boleh melakukan kerusakan dan tidak boleh meninggalkan kemaslahatan. Namun, kadangkala dua kerusakan itu datang secara bersamaan, sehingga harus melakukan salah satunya. Ketika dua kerusakan itu datang secara bersamaan, maka yang terkandung dalam kaidah ini adalah.
70
Walid Bin Rasyid as-Sa’idan, Fikih Kedokteran, ( Yogyakarta: Pustaka Fahima 2007)
,hal. 29. 71
Ibid., h. 73
46
”syaria’at datang untuk menetapkan kemashlahatan dan menyempurnakannya, menghilangkan kerusakan dan meminimalisirnya.72
72
Ibid., h. 74
BAB III PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG KELALAIAN DOKTER DALAM OPERASI CAESAR
A.
Kelalaian Dokter dalam Operasi Caesar
1.
Kelalaian Dokter Menurut Hukum Positif Pelayanan kesehatan merupakan masalah penting untuk meningkatkan taraf
hidup dan kesejahteraan rakyat di tanah air, sehingga seorang dokter atau tenaga medis jika melakukan kecerobohan atau suatu kelalaian yang mengakibatkan akibat negatif atau dikatakan fatal seperti meninggal atau cacat akan berdampak pada tuntutan pidana.1 Pada pelaksanaan perjanjian antara dokter dan pasien, dokter tidak menjanjikan suatu kesembuhan tapi dokter hanya bisa berupaya semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien sebagai bentuk dari ikhtiar. Dalam praktiknya bisa saja seorang dokter melakukan suatu kesalahan hingga timbulah masalah hukum. John D Blum et.al memberikan definisi tentang medical malpractice yang berupa kelalaian professional dari dokter. Pihak pasien atau keluarganya bisa meminta ganti rugi atau tuntutan apabila terjadi luka –luka atau kecacatan yang diakibatkan langsung oleh dokter 2 Dalam profesi kedokteran untuk membuktikan ia benar-benar bersalah bukanlah sesuatu yang sederhana, tingkat kesulitannya itu didasarkan oleh:
1
Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, ( Bandung: Raja Pers,2011 ), hl. 221. 2 Ibid., h. 226
47
48
1) Dalam pengidentifikasi adanya kemungkinan terjadinya tindak pidana dalam praktik kedokteran, tidak dapat dilaksanakan oleh pihak penyidik, karena pihak penyidik sangat minim pengetahuan tentang kedokteran 2) Seorang dokter bisa dikatakan melakukan malpraktik, hanya bisa dibuktikan oleh pihak dokter yang mempunyai pengetahuan tentang itu. 3) Dalam hal adanya dugaan malpraktik akan selalu berhadapan dengan kemungkinan pembelaan profesi bahwa dokter telah melakukan hal-hal yang sudah sesuai dengan keperuntukannya. 3 Berkaitan dengan kelalaian dokter ini, ada beberapa hal yang penting seperti pertanggungjawaban pidana dan aspek hukum pidana itu sendiri. a.
Pertanggung jawaban Pidana Bagi seorang Dokter Menurut Bambang Poernomo, SH. Guru Besar Hukum Pidana pada
Fakultas Hukum Universitas Gajah Madha, seseorang bisa dijatuhkan hukuman atas kesalahannya, dan atas dua syarat yaitu perbuatannya bersifat melawan hukum dan perbuatan tersebut bisa dipertanggung jawabkan.4 Medical malpractice dikaitkan dengan pasal 359, 360 dan 361 KUHP Pidana, maka yang merupakan tindak pidana ialah: Ada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau dokter, yang berupa menyuntik, operasi, atau lainya. Ada kesalahan, yang bisa berupa kealpaan dalam melakukan tindakan. Dan timbul akibat yang terlarang seperti pasien luka, meninggal, atau semakin parah dan lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa dokter tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam KUHP dan artinya seorang 3
Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran( Jakarta: Djamabatan,2005), hal. 119. 4 Ibid,. h. 120.
49
dokter tersebut sudah melakukan tindak pidana.5Dan karena itu setiap perbuatan orang yang mampu bertanggung jawab dalam ilmu hukum dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana. Tindak pidana merupakan istilah dalam hukum pidana yang menunjuk kepada seseorang dan dirumuskan dalam undangundang yang bersifat melawan hukum dan patut untuk dipidana bagi pelaku yang melakukan kesalahan. 6 Di samping adanya keberadaan hukum yang mengatur, kode etikpun menjadi masalah yang sangat krusial dalam pelayanan ksehatan, karena pada umumnya hukum mengatur perilaku setiap orang warga masyarakat, sedangkan kode etik hanya mengatur bagi profesi tertentu. Walaupun ada persamaan dan perbedaan yang bersifat prinsipil diantara keduanya, persamaan dan perbedaan tersebut ialah: persamaanya keduanya merupakan norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bersama masyarakat dan perbedaanya terletak dalam bentuk susunan yang menyangkut:7 1) Lembaga/institusi yang membuat norma tersebut 2) Kekuatan mengikatnya 3) Jenis sanksi dan akibat hukum yang bisa dijatuhkan 4) Lembaga yang menjatuhkan sanksi 5) Kriteria yang digunakan sebagai tolak ukur ada atau tidaknya perbuatan atau kesalahnya tersebut.
5
Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran( Jakarta: Djamabatan,2005), hal. 128. 6 Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, ( Bandung: Raja Pers,2011 ), hl. 234. 7 Ibid., h. 233.
50
Menurut pendapat Hermieun Hadiati Koeswadji kode etik profesi memiliki ciriciri khas yaitu: 1) Mengatur perilaku pelaksana dan pengemban profesi 2) Dibuat dengan adanya konsensus/ kesepakatan diantara pengemban 3) Kekuatan mengikatnya untuk satu waktu tertentu dan mengani satu hal tertentu 4) Sifat sanksi moral dan psikologis 5) Macam sanksi dapat berupa diskredutasi profesi 6) Kontrol dan penilaian atas pelaksaanya dilakukan oleh ikatan/ organisasi terkait8 Tamggung jawab hukum seorang dokter jika terjadi suatu peristiwa malpraktik dapat dibedakan dalam tiga kategori, yang pertama adalah misalnya menurut pasal 1365 BW mengenai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), kedua adalah tanggung jawab menurut hukum pidana, misalnya pasal 359, 360, 361 KUHP mengenai tindakan yang menyebabkan matinya atau lukalukanya orang lain dan cacat karena kelalaiannya, dan yang ketiga adalah tanggung jawab berdasarkan hukum administratif misalnya. PP No 36 Tahun 1964 mengenai praktik dokter tanpa izin.9 b.
Aspek Hukum Pidana Malpraktik Dokter Dalam praktiknya jelaslah adanya hubungan antara dokter dengan pasien
dan jika terjadi suatu kelalaian maka akan lahirlah suatu akibat hukum karenanya, dan pemasalahan malpraktik inipun mempunyai kaitan antara hukum pidana dan perdata, dan pada hukum kedokteran meliputi soal malpraktik yang berkaitan pula dengan Hukum Administratif dan Hukum Tata Negara.10 Dalam gugatan perdata
8
Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, ( Bandung: Raja Pers,2011 ), hl. 234. 9 Ibid.,h. 236. 10 Oemar Seno Adji, Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, ( Jakarta: Erlangga, 1991), hal. 60.
51
terhadap dokter dapat dilakukan oleh pasien korban malpraktik atas dasar wanprestasi sebagimana diatur dalam pasal 1239 KUHPerdata atau melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, pertanggung jawaban hukum perdata bertujuan untuk memberikan ganti rugi pada pasien atas kerugian yang dideritanya.11 Sedang dalam bentuk gugatan pidana ada beberapa perbedaan penting antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana medik, dalam tindak pidana biasa yang diperhatikan adalah akibatnya sedang dalam medik yang diperhatikan adalah penyebabnya, walaupun berdampak fatal tapi tidak terdapat unsur kesalahan atau kelalaian
dokter
tidak
dapat
dipersalahkan.12Dipedomani
dalam
hal
menyelesaikan masalah yang berkaitan langsung dengan hubungan dokter dan pasien yang diduga didalamnya terdapat tindak pidana yakni diantaranya: 1) Berdasarkan Pasal 359 KUHPidana dinyatakan: “Barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan matinya seseoramg, dipidana dengan pidana penjara selama-lamnya lima tahun atau pidana penjara selama-lamanya satu tahun” 2) Berdasarkan Pasal 360 dinyatakan: a) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, dengan pidana penjara paling lam lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. b) Barang siapa karena kesalahannya ( kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam
11
Dikdik M. Arief Masur, Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita( Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2007), hal.149. 12 Ibid., h. 150.
52
bulan atau pidana kurungan paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. 13 3) Berdasarkan Pasal 361 dinyatakan: “Dan jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan maka pidana itu boleh ditambah, dan dapat dijatuhkan pencabutan hak melakukan pekerjaan, yang dipergunakan melakukan kejahatan itu dan hakim boleh memerintahkan pengumuman putusanya.”14 Sementara redaksi pasal 361 KUHP memuat sanksi bagi seorang yang melakukan kejahatan karena jabatannya maka hukumannya dapat ditambah satu pertiga dan sipelaku dapat dipecat dari pekerjaannya. Menurut R. Soesilo, yang dikenakan pasal ini adalah para dokter, bidan, ahli obat, sebagai ahli dari pekerjaan mereka masing-masing yang dituntut harus berhati-hati. Apabila mengabaikan hingga terjadi suatu kelalaian maka sipelaku dapat dipidana lebih berat, dan ketentuan ini bisa diterapkan pada malpraktik dokter karena masalah pekerjaan dan keahlianya.15 Pada pasal 54 Undang undang No 23 Tahun 1992 menyatakan dengan tegas, kesalahan dalam tugas profesi dokter sebagai tenaga kesehatan dapat dianggap melanggar disiplin, yaitu apabila:16 1) Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin 2) Penetuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) di atas ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
13
Andi Hamzah, KUHP Dan KUHAP,(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 139. Andi Hamzah, KUHP Dan KUHAP,(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 139. 15 Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, ( Bandung: Raja Pers, 2011 ), hl. 248 16 Ibid., h. 246. 14
53
3) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, dan tata cara kerja Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan ditetapkan dengan suatu Keputusan Presiden. Berdasarkan bunyi pasal 54 UU No 23 Tahun 1992 dapat dijelaskan bahwa tindakan disiplin yang dimaksud suatu bentuk tindakan administratif berdasarkan adanya keputusan pejabat tata usaha negara seperti pencabutan izin praktik untuk jangka waktu tertentu atau bentuk hukuman lain yang sesuai dengan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter dalam menjalankan profesinya. 17
dijelaskan dalam Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran pasal 29 menyatakan, bahwa bagi dokter yang melakukan pelanggaran etika bisa ditetapkan sanksi disipilin oleh MKDKI ( Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) yang berupa: 1) Pemberian peringatan tertulis 2) Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik dan/atau 3) Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi. Kemudian dengan diundangkan UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, maka anacaman Pidana terhadap kesalahan atau kelalaian yan dilakukan oleh dokter tidak hanya mengacu pada pasal 359, 360, 361 KUHP karena dalam UU Kesehatan menyebutkan dalam pasal 82 ayat 1 huruf a “ barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pengobatan atau perawatan
17
Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, ( Bandung: Raja Pers,2011 ), hl. 246.
54
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 4 dipidana penjara paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah.18 Bentuk perlindungan hukuman lain yang dapat diberikan kepada pasien korban malpraktik bisa dengan cara rehabilitasi, rehabilitasi ini biasanya untuk seorang korban yang cacat sementara yang harapannya dengan rehabilitasi pasien memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Selain itupun pembebanan biaya perawatan kesehatan sering kali dapat dipakai sebagai salah satu perwujudan dari perlindungan hukum terhadap korban yang dilakuakn diluar proses pengadilan.19 Sengketa medik yang terjadi antara dokter dan pasienpun bukan hanya tentang kelalaian tetapi ada beberapa tindakan dokter yang dikategorikan sebagai tindak pidana menurut hukum pidana tertulis, seperti tindakan menipu pasien yang bisa diancam dengan hukuman yang di atur dalam KUHPid pasal 378, melanggar kesusilaan dengan ancaman hukuman pasal 285, 286, 290,294 KUHPid, sengaja membiarkan pasien tidak tertolong dengan ancaman hukuman sesuai dengan pasal 304, 531 KUHPid.20 Dengan berkembangnya masyarakat dan tekhnologi tentang kedokteran seharusnya mendorong para dokter untuk mengikuti perkembangan etik dan hukum kedokteran, karena mau tidak mau, seorang dokter harus melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab secara profesi, etik dan secara hukum. 21
18
Dikdik M. Arief Masur, Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita ( Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 150. 19 Ibid,.h. 151. 20 . Sofyan. SH, http://zofyanthespiritoflife.blogspot.com/2014/01/malprakti-medicalerror-dan.html?m=1 diakses pada tanggal 1 April 2015 pada pukul 11.35 21 ibid
55
Adapula dasar-dasar yang menjadikan peniadaan kesalahan medik atau alasan alasan penghapusan pertanggung jawaban pidana medik yang mana meliputi alasan pembenar dan alasan pemaaf.22 1. Alasan pembenar menghapuskan unsur melawan hukum diatur dalam pasal 49 ayat (1) tentang pembelaan darurat, pasal 50 tentang melaksanakan peraturan perundang-undangan dan pasal 51 ayat (1) tentang melaksanakan perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang 2. Alasan pemaaf menghapuskan unsur pertanggung jawaban dari si pelaku di atur dalam pasal 44 mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab, pasal 48 tentang daya paksa, pasal 49 ayat (2) tentang tidak sah (melakukan perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, namun pelaku dengan i‟tikad baik diberikan dengan wewenang dan pelaksanaanya termasuk dalam lingkungan pekerjaanya). Alasan memberikan keringanan bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam kondisi tertentu. Alasan pemberatan pidana diatur dalam dalam pasal 486-488 tentang pengulangan tindak pidana, pasal 52 tentang pemberatan dalam jabatan, dan pasal 65-66 tentang perbarengan perbuatan.
3.
Kelalaian Dokter Menurut Hukum Islam Seluruh alam telah memainkan peranan yang sangat signifikan dalam
mencerahkan seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang peradaban dan ilmu pengetahuan modern. Dalam selanjutnya bahwa perhatian umat Islam dalam bidang kedokteran dengan berbagai cabangnya ternyata telah
22
Ibid
56
melampaui perhatiannya dibandingkan dengan ilmu pengetahuan modern lainya. 23
Pada dasarnya profesi kedokteran adalah profesi yang penting bahkan profesi dokter adalah profesi yang sangat mulia, Manfaat-manfaat tersebut diperbolehkan sebab pada dasarnya sesuatu yang bermanfaat adalah boleh.24 Seperti Al-Kindi yang telah menulis lebih dari 200 buku tentang kedokteran, kemudian al-Razi yang dikenal sebagai klinikus terbesar sepanjang masa, dengan bukunya yang berjudul al-Hawi yang diterjemahkan menjadi continens yang mana buku tersebut memuat kumpulan-kumpulan kasus yang ditemukan, diperiksa dengan sangat teliti, dan saran-saran atas pengobatan-pengobatanya. Dan masih banyak sejarawan dalam ilmu kedokteran selain kedua ilmuan Islam tersebut. Kunci rahasia tentang mengapa umat Islam sampai pada tingkat prestasi yang demikian, ialah terinspirasi oleh Sabda Rasulullah Saw yang diriwatakan oleh Imam Ahmad yang berisi tentang anjuran atau perintah untuk berobat dengan alasan setiap penyakit yang diciptakan oleh Tuhan pasti ada obatnya.25 Menurut Ibnu Khaldun ilmu kedokteran adalah ilmu duniawi yang dapat dipelajari oleh siapa saja dan mungkin Ibnu Khaldun dalam kedokteran mengacu pada sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyah yang berjudul Thibb al-Nabawiy, dalam kitab ini ada petunjuk yang sangat konkrit, bukannya hanya teknik memelihara kesehatan saja akan tetapi memuat juga tentang bagaimana
23
Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Pendidikan Kedokteran, ( Jakarta: UIN Jakarta Press: 2004), hal. 251. 24 Walid Bin Rasyid as-Sa‟idan, Fikih Kedokteran, ( Yogyakarta: Pustaka Fahima 2007) ,hal.14. 25 Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Pendidikan Kedokteran, ( Jakarta: UIN Jakarta Press: 2004), hal. 253.
57
caranya menghindari dan menyembuhkan penyakit dan petunjuk yang sekiranya bisa disebut dengan etika kedokteran.26 Ibn Qoyyim menjelaskan adanya 20 perkara yang harus diperhatikan oleh dokter ahli dan profesional dalam bidang kedokteran yaitu: 27 1) Memperhatikan jenis penyakit yang diderita seseorang 2) Memperhatikan sebab terjadinya penyakit tersebut 3) Memperhatikan apakah pasien kuat atau tidak dalam melawan penyakitnya 4) Mengetahui kondisi badan si pasien 5) Mengetahui kondisi yng terjadi secara tidak alami 6) Mengetahui umur pasien 7) Mengetahui kebiasaan pasien 8) Mengetahui musim penyakit tahunan 9) Mengetahui negri asal pasien dan letak geografisnya 10) Mengetahui keadaan udara waktu sakit 11) Meneliti obat yang dapat melawan penyakit 12) Meneliti kekuatan obat, dan membandingkan dengan kekuatan pasien 13) Memiliki tujuan bukan hanya dalam menyembuhkan pasien tetapi juga mencegah agar tidak lebih menyulitkan pasien 14) Memulai pengobatan dari yang termudah sampai pada yang tersulit 15) Jika seorang dokter tersebut tidak mampu untuk mengobati atau penyakit tersebut belum ada obatnya, maka dokter harus berkata jujur 26
Ibid., h. 289. Abuddin Nata, Persepktik Islam Tentang Pendidikan Kedokteran, ( Jakarta: UIN Jakarta Press: 2004), hal. 290-293. 27
58
kepada pasien atau keluarganya tentang kemampuanya yang misal hanya bisa meredakan, dan tidak bisa tuntas mengobati 16) Seorang dokter juga jangan tergesa-gesa dalam mencampurkan obat dengan obat lain atau menghabiskan semuanya untuk pasien 17) Seorang dokter haruslah memiliki keahlian dalam bidang penyakit hati, ruh dan obat-obatanya karena semua itu adalah akar untuk pengobatan badan 18) Bersikap baik serta lemah lembut pada pasien teruntuk pada pasien yang masih anak kecil 19) Seorang dokter haruslah memberikan jenis-jenis obat yang bersifat alamiah dan ilahiah. 20) Seorang dokter haruslah berusaha untuk memberikan pengobatan yang berdasarkan enam hal, memelihara kesehatan, menghilangkan penyakit, mengembalikan kesehatan yang hilang, menghilangkan bahaya yang lebih kecil dari dua kebaikan untuk memperoleh yang satunya lagi yang mana lebih besar kebaikanya, inilah enam prinsip sebagai etik kedokteran. Prinsip yang cukup menarik di sini, Ibnu Qoyyim dalam memaparkan etika kedokteran didasari dengan petunjuk Nabi Saw tentang tanggung jawab seorang dokter yang mengobati penyakit manusia dalam keadaan tidak mengetahui ilmu kedokteran. Dalam kaitan ini Ia mengutip sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah:
59
Artinya:” barang siapa yang berpraktik kedokteran padahal ia tidak mempelajari ilmu kedokteran sebelumnya maka ia bertanggung jawab atas resiko yang diderita pasienya.28 Hadis inipun menunjukan bahwa dokter yang bukan ahlinya harus bertanggung jawab atas hasil pengobatan yang dilakukannya, Ibnu Rusyd mengatakan “ tidak ada perbedaan para ulama jika yang menjadi dokter itu adalah bukan orang yang ahli dibidang kedokteran, maka ia bertanggung jawab atas tindakannya, sebab ia adalah seseorang yang telah melanggar batas.29 Para ulama sepakat bahwa jika seorang dokter terbukti bersalah, maka ia harus membayar diyat, karena disamakan dengan berbuat kejahatan secara tidak benar. Akan tetapi dari Malik mengatakan bahwa seorang dokter tidak wajib membayar diyat atau ganti rugi apapun, dengan syarat seorang dokter tersebut adalah orang ahli di bidang kedokteran.30 Dalam kaidah lain menjelaskan pula tentang pertanggung jawaban seorang dokter yaitu dalam kaidah:31
Yang artinya: “ kebolehan yang bersifat syar’i menggugurkan jaminan” Dalam kaidah ini yang dimaksud dalam kebolehan adalah izin secara mutlak. Sedangkan makna dhimman adalah bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang di derita orang lain. Pada dasarnya seseorang tidak bisa dihukum secara syari‟at asalkan dia tidak terlalu gegabah dalam kesalahan yang disebabkan oleh 28
Abuddin Nata, Persepktik Islam Tentang Pendidikan Kedokteran, ( Jakarta: UIN Jakarta Press: 2004), hal. 293. 29 Walid Bin Rasyid as-Sa‟idan, Fikih Kedokteran, ( Yogyakarta: Pustaka Fahima 2007) ,hal.124. 30 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, ( Jakarta; Pustaka Azzam, 2007), hal. 846. 31 Walid Bin Rasyid as-Sa‟idan, Fikih Kedokteran, ( Yogyakarta: Pustaka Fahima 2007) ,hal.122.
60
perbuatan yang secara syari‟at boleh ia kerjakan, tentunya dengan syarat bahwa dalam melakukan pekerjaanya ia tidak gegabah.32 Salah satu permasalahan dalam kaidah ini adalah kerugian yang sebabkan oleh kesalahan dokter yang mempunyai keahlian dan kredibel yang dilakukan tanpa adanya kecerobohana tidak ditanggung sama sekali oleh dokter tersebut, sebab agama dan pasien telah mengizinkan untuk melakukan operasi atau upaya penyembuhan tersebut. Karena agama sudah memperbolehkan maka tidak ada garansi yang harus dipertanggung jawabkan oleh dokter tersebut atas kerugian yang terjadi bukan karena kecerobohonya.33 Dalam hukumpun terdapat alasan-alasan penghapusan pertanggung jawaban pidana begitu pula dalam hukum Islam atau disebut dengan pengecualian dalam tanggung jawab hukuman berdasarkan riwayat Imam Bukhari, Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Umar bin Khatta:” apakah engkau tahu bahwa tidaklah dicatat perbuatan baik atau buruk, dan tidak pula dituntut tanggung jawab atas apa yang dilakukan, karena hal berikut: 34 1. Orang yang gila sampai ia sadar 2. Anak-anak sampai dia mencapai usia puber, dan 3. Orang yang tidur sampai ia bangun Berdasarkan riwayat di atas, kita dapat mengetahui tanggung jawab hukum atau tindak pidana dalam syari‟at.
32
Ibid Ibid., h. 123. 34 Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syari‟at Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 33
15
61
Seorang anak tak akan dikenakan hukuman hadd karena kejahatan yang dilakukannya. Hakim hanya berhak menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan pada si anak agar membantu memperbaikinya dan guna tidak melakukan kesalahannya lagi di masa yang akan datang. Menurut Abu Zaid Al-Qayrawani seorang Ulama mazhab Maliki, tetap tak akan ada hukuman hadd bagi anak –anak kecil.35 Kalu seorang melakukan tindak pidana dalam keadaan sakit jiwa, maka dia tak akan dihukum. Imam Abu Yusuf berkata bahwa” hukuman hadd dapat dikenakan terhadap tertuduh setelah dia mengakuinya”. Tidur dianggap seperti mati kecil. Bila ada tindakan pidana yang dilakukan sewaktu dalam keadaan tidur. Kasus putra Umar, „Ubaid Allah, yang melakukan zina terhadap seorang wanita yang sedang tidur, disebutkan secara terperinci dalam bab tentang zina, Ubaid dihukum sedangkan si wanita dibebaskan.36 Seandainya suatu kejahatan dilakukan dalam keadaan dipaksa, tak akan ada tuntutan hukum atas hal tersebut asalkan terbukti benarnya, sesuai dengan sebuah hadist yang menyatakan bahwa Nabi Saw telah bersabda : “Ummatku akan dimaafkan atas kejahatan yang dilakukan dalam keadaan dipaksa, keliru, atau karena lupa,”.37 Dalam ensiklopedi Hukum Pidana Islam dijelaskan pula tentang kekeliruan dokter, yaitu apabila dokter tersalah dalam praktiknya, dia tidak bertanggung jawab atas kesalahannya kecuali kesalahan yang sangat fatal, kesalahan fatal
35
Ibid., h.16 . Ibid 37 . Ibid., h. 17 36
62
disini adalah kesalahan yang tidak diakui dan bertentangan dengan dasar-dasar ilmu kedokteran serta tidak diakui oleh pakar ilmu kedokteran.38 Para fuqoha mencontohkan kesalahan yang tidak fatal yaitu kasus seorang bayi yang jatuh dari atap rumah sehingga kepalanya mengeluarkan darah. Mayoritas ahli bedah mengatakan: jika kalian membedah kepala si bayi, maka ia akan mati”, tetapi seorang ahli lain berkata” jika bayi tidak dibedah hari ini ia akan mati”. Saya akan membedah dan menyembuhkannya”. Seorang dokter tersebut lantas membedahnya, setelah sehari dua haripun akhirnya sibayi meninggal. Setelah salah satu ulama fikih kontemporor ditanya tentang perkara ini, ia berfatwa bahwa selama membedahan itu dilakukan dengan izin dan selama pembedahan dilakukan seperti biasa sesuai prosedur, si dokter tidak bertanggung jawab baik secara pidana atau perdata. Si ulama kembali bertanya, “apabila dokter bertanya bila bayi mati, apakah aku harus bertanggung jawab?” ia menjawab” dia tidak bertangung jawab karena pertanggung jawaban dokter disebakan oleh kesalahannya yang fatal, bukan karena perjanjianya atas keberhasilan operasi.39
B.
Putusan PTUN No 121/G/2013/PTUN Jakarta Kasus tindak pidana kelalaian dokter dalam operasi Caesar di skrispsi ini
diambil dari putusan No 121/G/2013/Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Putusan atas Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG. Yang tejadi pada tahun 2011 di RS MMC, dalam kasus ini MKDKI memutus dr Tamtam dengan dicabut STR (Surat tanda registrasi) selama 9 bulan tidak boleh melakukan praktik 38 39
Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, jilid II, hal. 185. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, jilid II, hal 185.
63
karena terbukti melakukan kelalaian dalam operasi, tidak puas dengan jawaban itu dr Tamtam mengadukan MKDKI ke PTUN, hingga putusan PTUN memutuskan MKDKI Dan KKI untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa: Surat keputusan konsil kedokteran Indonesia No 19/ KKI/Kep/ VI/ 2013 tgl 26 Juni 2013 tentang pelaksanaan keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas dr Tamtam.
1.
Kronologi Kasus Pada tanggal
20 April 2011 Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG
(Penggugat) serta dokter-dokter lainya telah sepakat dengan pasien yang bernama Santy Mulyasari beserta suami akan melakukan persalinan seksio sesaria dalam usia kandungan 38 minggu.40Awalnya Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) bertemu dengan pasien Santy Mulyasari pada tahun 2009 di RS Asry dan Ketika itu dr Tamtam Otamar Samsudin membantu Santy dalam menjalani persalinan anak ke -3 nya dengan proses seksio sesaria juga, dan dilihat dari riwayat terakhir Santy Mulyasari melahirkan anak ke 1 sampai ke 4 dengan Proses Seksio Sesaria.41 Pada tahun 2010 Santi datang lagi pada Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) dengan keadaan yang sedang hamil anak ke-4nya, ketika itu Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) sudah menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kehamilan ke-4nya dan juga sudah memaparkan rencana-rencana persalinan anak-ke 4 Santi Mulyasari dengan persalinan seksio 40 41
Lih Putusan PTUN Nomor: 121/ G/ 2013/PTUN –JKT,hal. 12. Lih Putusan PTUN Nomor: 121/ G/ 2013/PTUN –JKT, hal. 13.
64
sesaria, dan ketika itu Santy beserta suami Henry Kurniawan (Tergugat Intervensi), dan Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) sudah menyetujui rencana persalinan seksio tersebut, pada waktu itu Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) sudah menjelaskan bagaimana resiko persalinan anak ke-3 dan atau anak ke-4 yang sama antara lain pendarahan dan nyeri karena pada waktu persalinan anak ke-3nya Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) jugalah yang menangani persalinan dan sekaligus menjadi dokternya.42 Selama kehamilan Santy Mulyasari melakukan kontrol di RS Asri RS Sam Marie, dan dilanjutkan ke RS MMC sebanyak 3 kali, dan dalam riwayat kehamilan yang ke- 4nya ini Santy Mulyasari jatuh dari motor 2 minggu sebelum kelahiran tetapi sesuai dengan pemeriksaan kondisi ibu dan bayi dalam keadaan baik.43 Pada tanggal 21 April 2011 sesuai dengan kesepakatan Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) dan Santy Mulyasari akan melakukan Seksio Sesaria dan tubektomi dalam usia kehamilan 38 minggu, sebelum operasi dilakukan Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) dengan Team dokter lainya sudah melakukan persiapan seperti melakukan tes laboratorium, dan hasil pemeriksaan menunjukan: Hb, 9,1 g/dl, Ht: 28,8%, Leukosit: 6.970/µL, Eritrosit 3,71.106/µL; Trombosit: 205,103 µL: Bleeding Time : 2 menit 30 detik, Clotting time; 13 menit 0 menit, APTT: 32,2 detik (kontol 35,5 detik): Fibrinogen: 416 mg/dl, D-Dimer: 300 mg/ml, SGOT 12 U/L, SPGT:6 U/L, Ureum: 11 mg/dl, Kreatinin 0,49 mg/dl, Glukosa Sewaktu: 84 mg/dl. Glukosa 42
Lih Putusan PTUN Nomor: 121/ G/ 2013/PTUN –JKT, hal.14. Ibid., h.14.
43
65
Urine: Negatif, dan melakukan pemeriksaan STG dan EKG, yang mana hasilnya nomal,44 kemudian memberi penjelasan tentang resiko serta meminta persetujuan tertulis kepada pasien/suami Henry Kurniawan ( Tergugat Intervensi) sebelum dilakukanya operasi,45dalam keterangan dokter, Santy Mulyasari meninggal karena emboli air ketuban pada persalinan anak ke-4nya pada Tanggal 21-42011.46 Sekitar bulan Mei 2011 keluarga pasien ( dalam hal ini suaminya yang bernama Henry Kurniawa ( Tergugat Intervensi) ) merasa tidak puas, bahwa tindakan atas pertolongan akan persalinan anak ke 4-nya dengan cara seksio sesarea dan Tubektomi terhadap istinya (Santri Mulyasari) dikatakan sebagai tindakan malpraktik dan mengadukan hal ini ke MKDKI, dengan membuat laporan ada kesalahan prosedur oleh Tamtam Otamar Samsudin,Dr, SPOG (Penggugat).47 Berdasarkan pengaduan tersebut pada tanggal 14 Maret 2012 Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) diperiksa dan dimintai keterangannya satu kali oleh MKDKI (Tergugat-II),48 hasil penelusuran MKDKI ( Tegugat-II) memutus Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) dinyatakan bersalah dengan sanksi disipilin di cabut STR( surat tanda registrasi) atau dokter tersebut dinyatakan tidak diizinkan praktik selama 9 bulan, keputusan konsil kedokteran Indonesia (Tergugat I) No 19/ KKI/Kep/ VI/ 2013 tentang Pelaksaan Keputusan MKDKI( Tergugat-II) tgl 26 Juni 2013 atas pengaduan Nomor 09/ 44
Ibid., h.14. Ibid., h.15. 46 Ibid., h.19. 47 Ibid., h.15. 48 Ibid., h.15. 45
66
p/MKDKI/V/2011 tentang dugaan pelanggaran disiplin kedokteran tgl 5 Ju n ni 2013 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh MKDKI (Tergugat -II).49
2.
Gugatan Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG, Terhadap MKDKI dan KKI di PTUN Yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan
Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/ VI/2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Displin Terhadap Saudara TamTam Otamar Samsudin, dr, tanggal 26
Juni
Sp.OG,
2013 (ObyekSurat Keputusan Majelis Kehormatan Displin
Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 (Obyek Sengketa II) yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Tergugat – II.50 Terbitnya Obyek Sengekta-II tersebut, berawal dengan adanya keberatan dari Penggugat Terhadap Surat Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 4 April 2013. 51 Dalam
proses
pemeriksaan
oleh
MKDKI (Tergugat-II) terhadap
Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) terjadi ketidak seimbangan dan mengandung hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi ketika persalinan di Rumah Sakit MMC, yang mana Tamtam Otamar Samsudin, Dr, 49
Ibid., h. 5. Ibid., h. 5. 51 Ibid., h. 6. 50
67
SPOG (Penggugat) sudah menjelaskan secara medis dan telah terekam didalam dokumen-dokumen medik yang ada, bahwasanya Penggugat sebenarnya tidak melakukan malpraktek dan selain itu Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) juga sudah meminta kepada MKDKI (tergugat II) didalam keberatan yang dibuat oleh Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) secara tertulis agar saksi ahli / saksi yang betul-betul ahli dibidang Obsetri dan Ginekologi dihadirkan ke persidangan sebagai second opini ataupun sebagai novum baru untuk memperjelas bahwasanya Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG (Penggugat) tidak melakukan malpraktek atau salah dalam prosedur medik, namun ternyata tidak dipertimbangkan.52 Dan ternyata MKDKI (tergugat II) tidak melakukan sidang pemeriksaan terhadap nota keberatan yang diajukan Penggugat seperti diamanatkan. Kemudian sewaktu pemeriksaan pertama di MKDKI terhadap Tamtam Otamar Samsudin, Dr, SPOG banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu diuraikan dan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:53 1) Ternyata MKDKI (tergugat II) tidak pernah memeriksa dan bahkan tidak mempertimbangkan alat bukti persetujuan tindakan medis tanggal 20-42011 yang menyebutkan “..dst...dst...Keluarga pasien...dst...dst.. Setuju untuk dilakukan tindakan
medis berupa SC + Sterilisasi-Histriktomi.”
Padahal di dalam alat bukti tersebut cukup jelas dan terang membuktikan bahwa Santi Mulyasari (Pasien) dan Henry Kurniawan (Tergugat 52 53
Ibid., h.16. Ibid., h. 17.
68
Intervensi) suami Pasien pada tanggal 20-4-2013 sehari sebelum dilakukan tindakan medis berupa SC ( Sectio Cesarea) + sterilisasi+ Histriktomi telah memberikan persetujuan kepada team dokter di Rs MMC. 2) MKDKI (Tergugat-II) juga tidak mempertimbangkan tentang bukti yang diberikan
oleh
Tamtam
Otamar
Samsudin
(Penggugat/dokter)
penanggung jawab pelayanan (DPJP) tanggal 21-4-2013, padahal jelas di dalam bukti tersebut, dengan cukup terang membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan dan telah memberi keterangan tentang temuan klinis, diagnosis kerja, terapi awal, tujuan terapi, potensi resiko, alternatif lain serta resikonya, prognosis penyakit, perluasan terapi, dan keterangan lain-lain. 3) Tergugat-II juga keliru mendata atau keliru membuat pertimbangan dalam mendiagnosa kerja atau laporan operasi yang dilaporkan Tamtam Otamar Samsudin (Penggugat) antara lain adalah: a) Surat Keterangan dokter yang menyatakan bahwa pasien (santy Mulyasari) meninggal dunia karena emboli air ketuban bukan disebabkan oleh hal-hal yang lain, namun keterangan dokter atau team dokter tersebut tidak dipertimbangkan oleh MKDKI (Tergugat-II) bahkan MKDKI (Tergugat-II) dalam mempertimbangkan dan memutuskan tidak didasarkan pada hasil otopsi dari pasien tetapi hanya berpendapat atau menyimpulkan dari pikirannya sendiri.
69
b) Surat Laporan operasi dan surat permintaan konsultasi antara lain menyebutkan bahwa : “Sebelum ditutup perut jumlah darah + cairan = + 2000 cc namun oleh Tergugat didalam pertimbangakan dan keputusannya dilebihlebihkan datanya serta dikatakan jumlah darah + cairan = + 6500 cc” padahal tidak ada data yang menyebutkan jumlah darah + cairan = sebesar + 6500cc”. c) Surat catatan dari dokter Anestesia yaitu dr. As‟at menyatakan bahwa penyebab kematian pasien karena emboli air ketuban. Dan menurut ilmu kedokteran pasien yang mengalami emboli air ketuban kecil kemungkinan bisa selamat. Dapat disimpulkan bahwa pasien meninggal dunia dalam pelaksanaan persalinan anak ke-4nya yang terjadi pada tanggal 21-4-2011 disebabkan karena emboli air ketuban, bukan karena penyebab lain apalagi menyalahkan tim dokter atau Tamtam Otamar Samsudin (Penggugat). d) Dinyatakan oleh MKDKI (Tergugat-II) didalam pertimbangannya “bahwa Pasien usia 38 tahun dengan riwayat operasi seksio tiga kali dengan kadar Hb 9,1 g/dL merupakan kasus yang beresiko tinggi, seharusnya pada kehamilan ke empat yang direncanakan dilakukan seksio sesaria, harus dipersiapkan dengan baik itu salah satunya dengan meningkatkan kadar Hb terlebih dahulu sampai minimal 12 g/dL dan menyiapkan darah”
54
Ibid., h.19.
54
Padahal menurut Persatuan Obstetri
70
dan Ginekologi Indonesia (POGI)
menyebutkan
tidak
ada
ketentuan atau aturan yang menentukan bahwa “ jika melakukan tindakan operasi caesar terhadap pasien, kadar Hbnya harus 12 g/ dL atau kalau didaerah kadar Hb boleh 10g/dL atau harus diatas Hb 9,1 g/dL dan tidak pernah menentukan harus menyiapkan darah terlebih dahulu. Jadi atas dasar pertimbangan Tergugat-II (MKDKI) terlihat jelas
tidak
benar,
sewenang-wenang
pertimbangannya tanpa didasar disiplin
serta
ilmu
pertimbangan-
kedokteran
yang
berlaku.55 e) Kemudian
MKDKI
(Tergugat
II)
dalam
pertimbangannya
menyatakan harus ada asisten pendamping didalam pelaksanaan operasi persalinan yang beresiko tinggi” Menurut Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), tidak
ada ketentuan yang
mengharuskan ada asisten pendamping bagi setiap pelaksanaan operasi persalinan yang beresiko tinggi. 56 f) Selain itu didalam terbitnya Obyek Sengketa-II diawali dengan terbitnya suatu keputusan Majelis Pemeriksaan Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang tidak layak atau tidak merujuk pada Undang-Undang serta tidak merujuk pada isi ketentuan Pasal 55 ayat(2)Pasal 57, Pasal 58, Peraturan KKI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gig yang mengamanatkan 55 56
Ibid., h.20. Ibid., h.21.
71
bahwa setiap keputusan dari hasil suatu pemeriksaan wajib dilakukan secara terbuka. Dengan kata lain keputusan Majelis Pemeriksaan Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan
Nomor
09/P/MKDKI/V/2011,
tentang
Dugaan
Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 4 April 2013 yang kemudian dijadikan dasar oleh Tergugat-II didalam menerbitkan objek sengketa II ternyata dilakukan di dalam sidang tertutup serta tidak merujuk pada prinsip prinsip hukum acara yang berlaku.57 g) MKDKI (Tergugar II) dalam membrikan pertimbangan, memberi putusan dan menerbitkan objek sengketa II, terhadap Tamtam Otamar Samsudin Dr, SPOG hanya didasarkan pada pendapat sepihak tanpa merujuk pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, tantang Tata Cara Penanganan Kasus “Dugaan Pelanggaran Disipilin Dokter dan Dokter Gigi yang menyebutkan: Dalam hal teradu mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat (1) MPD harus melakukan sidang pemeriksaan disiplin terhadap keberatan tersebut”58 Adapun faktanya MKDKI (Tergugat II) mengabaikan atau tidak melakukan sidang pemeriksaan disiplin terhadap nota keberatan yang telah diajukan oleh Tamtam Otamar Samsudin (penggugat). Dan Objek sengketa II yang langsung memberikan sanksi berupa rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 9 bulan tanpa pemberian sanksi alternatif berupa 57 58
Ibid.,h.22. Ibid.,h.22.
72
peringatan tertulis atau sanksi dengan mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi Pendidikan Kedokteran sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 69 ayat (1), (2),(3) Undang-undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran merupakan keputusan yang tidak mendidik. Serta tidak layak dan tidak patut putusanya untuk dipertahankan.59 Atas dasar penjelasan dan uraian diatas, terlihatlah akibat dari tindakan MKDKI (tergugat II) yang bertentangan dengan PerundangUndangan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian yang luar biasa terhadap Tamtam Otmar Samsudin, Dr, SPOG (penggugat) yakni antara lain:60 i.
Penggugat tidak bisa berpraktek dan membantu masyarakat atau pasien-pasien terutama bagi pasien yang mengikuti program bayi tabung
ii.
Nama baik Penggugat jadi tercemar akibat pengaduan dan pemeriksaan yang tidak benar serta tida sesuai dengan Konsil Kedokteran Indonesia No 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi tanggal 2 April 2011 jo. Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
h) Bahwa, demikian pula penerbitan Obyek Sengketa-I pada point Ke enam yang menyebutkan “ Konsil Kedokteran Indonesia melalui Divisi 59 60
Ibid.,h.24. Ibid., h. 25.
73
Pembinaan Konsil Kedokteran bersama Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Selatan, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Jakarta Selatan, melakukan pembinaan kepada Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG, dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik paling sedikit 1(satu) kali”61 Merupakan penerbitan Surat Keputusan Tergugat-I yang tidak layak, tidak patut, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena ternyata Obyek Sengketa-I pada point ke enam berlebihan dan tidak ada dasar rekomendasinya sebagaimana diamanatkan didalam Surat Keputusan Tergugat-II tanggal 5 Juni 2013, oleh karena itu Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang berupa Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II wajib atau harus dinyatakan batal atau tidak sah.62 3.
Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, pengadilan tata usaha menerbitkan amar putusan sebagai berikut: ME N GA DI L I:
Dalam Pokok Perkara : i.
Mengabulkan Gugatan (Penggugat) TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, Dr, SPOG. Seluruhnya
61 62
Ibid., h. 25. Ibid., h. 25.
74
ii.
Menyatakan batal dan mewajibkan tergugat
untuk
mencabut
Surat
Keputusan Tata Usaha Negara berupa : 1) Surat
Keputusan
Konsil
Kedokteran
Indonesia
Nomor :
19/KKI/KEP/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. 2) Surat
Keputusan
Majelis
Kehormatan
Disiplin
Kedokteran
Indonesia atas pengaduan Nomor : 09 / P / MKDKI / V / 2011 tentang Gugatan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 iii.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: 1) Surat
Keputusan
Konsil
Kedokteran
Indonesia
Nomor
:
19/
KKI/KEP/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia 2) Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor : 09 /P/MKDKI/V/ 2011 tentang Gugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 iv.
Menghukum KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI) (Tergugat I), MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI) (Tergugat II) dan HENRY KURNIAWAN (Tergugat II Intervensi) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 199. 000,- (Seratus sembilan puluh ribu rupiah).
BAB IV ANALISA PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 121/G/2013
A.
Analisa Menurut Hukum Positif Pada kasus yang terjadi di RS MMC (Metropolitan Medical Center)
Kuningan, Jakarta Selatan, yakni dengan terdakwa I Ketua Konsil Kedokteran (KKI), terdakwa II Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), tergugat II Intervensi Henry Kurniawan, majelis hakim pengadilan Tata Usaha Negara memutus dengan mewajibkan tergugat untuk mencabut surat Tata Usaha Negara yang berupa surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor; 19/KKI/KEP/VI/2013, dan surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor: 09/P/MKDKI/V/2011 tentang Gugatan Pelanggaran Disiplin Kedokteran dan menghukum tergugat dengan membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 199.000.1 Sesuai dengan Undang –Undang No 51 Tahun 2009 mengatur bahwa” keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata”.2 Dengan memutus dan mewajibkan tergugat untuk mencabut surat Tata Usaha 1 2
Lih Putusan PTUN No. 121/G/2013/PTUN-JKT, hal. 31. Undang-Undang No 51 Tahun 2009.
75
76
Negara yang berupa surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor; 19/KKI/KEP/VI/2013, dan surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor: 09/ P/MKDKI/V/2011dengan pertimbangan bahwa pasal 33 Perkonsil Nomor: 2 Tahun 2011 diamanatkan bahwa pemanggilan untuk menghadiri sidang pemeriksaan disiplin terhadap teradu, pengadu, saksi dan saksi ahli dilakukan secara tertulis dan hal ini telah dilakukan oleh tergugat sesuai bukti yang diberikan, dan keputusan MKDKI menyatakan bahwa teradu terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang No 29 Tahun 2004 dengan dicabutnya surat tanda registrasinya selama 9 bulan, dan terhadap sanksi disiplin tersebut penggugat sesuai dengan pasal 55 ayat (1) PERKONSIL No 2 Tahun 2011 telah mengadukan keberatan kepada ketua MKDKI yang diterima tanggal 7 Mei 2013,
sesuai
dengan keberatan tersebut MKDKI memutus MPD untuk melakukan persidangan tanggal 29 Mei 2013, namun MPD
tidak memanggil dr Tamtam Otamar
Samsudin, Sp, Og, Henry Kurniawan saksi, juga saksi ahli yang dianggap perlu dalam mengambil keputusan apakah keberatan dari dr Tamtam bisa diterima atau tidak.3 Bahwa karena langkah pemanggilan tidak pernah dilakukan oleh MPD dan juga tidak ditemukan dalam bukti surat yang diajukan oleh para pihak, maka keputusan yang diambil MPD yang menjadi cikal bakal keluarnya Objek sengketa I, dan sengketa II, menjadi cacat yuridis karena tidak dilakukan secara cermat, dan
3
Lih Putusan PTUN No. 121/G/2013/PTUN-JKT,hal. 127.
77
menjadi cacat prosedur dalam penerbitannya, Maka harus dinyatakan batal serta dicabut.4 Dalam asas hukum pidana, setiap orang dianggap mengetahui akan peraturan-peraturan yang berlaku, maka karena itu tidak bisa seseorang bila mana melakukan suatu tindakan pidana ia menyatakan alasan ketidak tahuan akan aturan dan ancaman pidana yang diatur oleh negara. Telah disinggung dalam bab sebelumnya bahwa seseorang bisa diberikan sanksi jika ia bersalah, dan keselahannya itu bisa terjadi karena unsur kesengajaan atau unsur kelalaian, kelalaian yang mana diatur oleh pasal 359 KUHPid yang menyatakan: “Barang siapa karena kealpaanya menyebabkan matinya orang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, kurungan paling lama satu tahun.” Dan ketentuan tentang kelalaian yang menyebabkan orang luka berat diatur dalam Pasal 360 yang berbunyi: 1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. 2) Barang siapa karena kesalahannya ( kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana kurungan paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. 5 Pasal 361 berbunyi: 4 5
Ibid.,h. 128. Andi Hamzah, KUHP Dan KUHAP,(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 139.
78
“Jika kejahatan yang diterangkan dalam Bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan”. Dan dalam syarat kelalaian menurut Van hameel ada 2:6 1) Tidak adanya penduga-duga yang diperlukan 2) Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan Dan dalam membuktikan seorang dokter bersalah atau tidak bukan hal yang mudah untuk dibuktikan, tingkat kesulitannya antara lain dalam pengidentifikasi adanya kemungkinan terjadinya tindak pidana dalam praktik kedokteran, hanya bisa dibuktikan oleh pihak dokter yang mempunyai pengetahuan tentang itu. 7 Kemudian menurut H.B Vos, unsur-unsur yang dilepaskan satu sama lain untuk membentuk kealpaan (culpa) yaitu: 1) Pelaku dapat menduga (Voorzienbaarheid) akan akibat yang akan terjadi 2) Pelaku berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatnya, padahal pandangan itu kemudian ternyata benar terjadi 3) Pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang timbul karena perbuatannya. 4) Pembuat
tidak
berhati-hati
(
onvoorzichtigheid),
ukuran
untuk
menentukan apakah seseorang berhati-hati atau tidak, yang jadi tolak ukur bukanlah orang pada umumnya tapi orang dari lingkungan
6
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,( jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 106. Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran( Jakarta: Djamabatan,2005), hal. 119. 7
79
terdakwa, jadi perlulah diperhatikan antara lain dari pekerjaan atau keahliannya.8 Dalam hal ini dr Tamtam Otamar Samsudin diduga melakukan malpraktik kedokteran dalam penanganan Santi Mulyasari pada proses operasi caesar anak ke 4 nya. Sehingga menimbulkan akibat hukum yang di proses oleh MKDKI, dan MKDKI memutus bersalah kepada dr.Tamtam Otamar Samsudin dengan ditetapkannya pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama 9 bulan tidak bisa melakukan praktik. MKDKI di dalam pertimbangannya atas pengaduan No.09/P/MKDKI/ V/2011 tentang dugaan pelanggaran disiplin kedokteran, tanggal 5 juni 2013, bahwa: 1) Pasien usia 38 Tahun dengan riwayat operasi seksio tiga kali dengan kadar Hb 9,1 g/dLmerupakan kasus resiko tinggi seharusnya pada kehamilan ke empat yang dilakukan dengan seksio sesarea dipersiapkan secara baik dengan meningkatkan kadar Hb terlebih dahulu sampai minimal 12 g/dl 2) Harus ada asisten pendamping dalam setiap pelaksanaan operasi persalinan yang beresiko tinggi 3) Jika tindakan operasi seksio harus segera sedangkan Hbnya 9,1 g/dl maka harus siap darah.9 Terhadap pertimbangan ini, dalam catatan dari dokter anestesia dr, As’at menyebutkan, penyebab kematian pasien santi Mulyasari adalah karena emboli air ketuban dan menurut ilmu kedokteran pasien yang mengalami emboli air ketuban 8
Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)ha.129. 9 Lih Putusan PTUN No. 121/G/2013/PTUN-JKT,hal. 19-21.
80
kecil kemungkinannya untuk bisa diselamatkan. Maka disini jelaslah pasien meninggal karena emboli air ketuban bukan karena hal lain seperti malpraktik kedokteran.10 Dan pihak Penggugat mengajukan satu orang saksi dibawah sumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sesuai dengan keahlianya dimuka persidangan, yaitu: Prof, dr, Nugrogo Kamponono, Sp. OG.(K), FICS bahwa saksi ahli ini adalah dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi serta Konsultan Onkologi menyatakan, bahwa emboli air ketuban adalah suatu peristiwa masuknya air ketuban kedalam sirkulasi pembuluh darah melalui sinus vena arteri sehingga menyebabkan terjadinya tekanan darah naik, pembuluh darah menjadi rusak dan menyebabkan kegagalan jantung kanan, hal ini ditandai dengan terganggunya faktor pembekuan darah sehingga menimbulkan pendarahan hebat, dan menyebabkan pasien shock.11 Bahwa setiap ibu hamil pasti ada resiko terjadinya emboli air ketuban, kejadian ini terjadi sangat fatal dan mendadak serta sulit sekali untuk disembuhkan, dampak yang terjadi dari emboli air ketuban adalah jantung tidak memperoleh oksigen dan sistem pembuluh darah menjadi rusak dan darah tidak bisa dihentikan, kasus inipun jarang terjadi perbandinganya 1: 80.000.12 Dengan demikian dapat diketahui bahwa penyebab emboli air ketuban adalah peristiwa masuknya air ketuban kedalam sirkulasi pembuluh darah melalui sinus vena arteri sehingga menyebabkan terjadinya tekanan darah naik, pembuluh 10
. Ibid.,h. 19. . Ibid.,h. 104. 12 . Ibid., h. 105. 11
81
darah menjadi rusak dan menyebabkan kegagalan jantung kanan, ditandai dengan terganggunya faktor pembekuan darah sehingga menimbulkan pendarahan hebat, dan penyebabkan pasien shock dan berakhir pada kematian korban tidak dapat dikatakan akibat dari kelalaian penggugat, berdasarkan keterangan ahli yang mengatakan emboli air ketuban terjadi mendadak dan sangat fatal tidak bisa di prediksi sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa penggugat dr Tamtam Otamar Samsudin dari aspek kedokteran, ia tidak dapat dikatakan berlaku lalai, karena apa yang terjadi pada pasien disebabkan karena emboli air ketuban dan bukan karena kelalaian dari perbuatan penggugat. Tapi dari resiko yang dialami oleh korban yang tidak dapat diduga sebelumnya karena emboli air ketuban terjadi sangat mendadak dan sangat fatal, seperti yang sudah dikemukakan oleh ahli. Dari segi hukum, penggugat tidak dapat dikatakan berlaku lalai, karena penggugat sudah SOP dan tidak melakukan hal-hal lain dari apa yang seharusnya dilakukan apalagi melakukan kelalaian. Dari uraian di atas, Penulis mencoba untuk menganalisa dari aspek dan unsur-unsur kelalaian dalam hukum positif terhadap kasus yang terjadi di RS. MMC Kuningan Jak-Sel ini. Dalam perspektif hukum positif ini, Penulis berkesimpulan bahwa penggugat tidak dapat dikenakan sanksi tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain pasal 359 KUHPid dan tidak bisa diberikan sanksi disiplin sesuai dengan Undang-Undang No 29 Tahun 2004 pasal 29 bahwa bagi dokter yang melakukan pelanggaran etika bisa ditetapkan
82
sanksi disipilin oleh MKDKI ( Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) yang berupa: 1) Pemberian peringatan tertulis 2) Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik dan atau 3) Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.13 Hal itu disebabkan bahwa penggugat tidak berlaku lalai dan sudah sesuai dengan prosedur dan korban meninggal karena emboli air ketuban bukan karena kelalaian penggugat. Jadi putusan MKDKI dengan menetapkan sanksi disiplin dengan dicabutnya Surat Tanda Registrasi adalah tidak tepat. B.
Analisa Menurut Hukum Islam Dalam menganalisa menurut hukum Islam penulis memfokuskan pada
putusan MKDKI yang menyatakan bahwa penggugat terbukti melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kematian orang lain dalam operasi caesar dengan diputuskan pencabutan surat tanda regitrasi selama 9 bulan putusan No 19/KKI/KEP/VI/2013, sehingga dapat diketahui bahwa penggugat melakukan pembunuhan karena kelalaian ( qatl al-khata’). Menurut mayoritas ulama yakni ulama Syafi’iyyah dan Hanabillah, Pembunuhan karena kesalahan ada tiga macam pembagian yaitu: 1) Bila si pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa maksud melakukan suatu kejahatan, akan tetapi mengakibatkan 13
Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran .
83
meninggalnya seseorang, kesalahan seperti ini adalah salah dalam perbuatan. 2) Bila sipelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang disangkanya boleh dibunuh, ternyata setelah dibunuh orang tersebut tidak boleh dibunuh, 3) Bila si pelaku tidak bermaksud membunuhnya tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian seseorang. 14 Dilihat dalam unsur pembunuhan tersalah di atas, maka pada dasarnya perbuatan tersebut berasal dari pelaku, yang mana menimbulkan suatu kesalahan yang berupa kelalaian yang pada akhirnya berdampak negatif yakni kematian seseorang. Pada putusan Nomor No 19/KKI/KEP/VI/2013, MKDKI memutuskan untuk mecabut Surat Tanda Registrasi kepada penggugat selama 9 bulan tidak boleh melakukan praktek dengan pertimbangan sebagi berikut: 1) Pasien usia 38 Tahun dengan riwayat operasi seksio tiga kali dengan kadar Hb 9,1 g/dLmerupakan kasus resiko tinggi seharusnya pada kehamilan ke empat yang dilakukan dengan seksio sesarea dipersiapkan secara baik dengan meningkatkan kadar Hb terlebih dahulu sampai minimal 12 g/dl 2) Harus ada asisten pendamping dalam setiap pelaksanaan operasi persalinan yang beresiko tinggi 3) Jika tindakan operasi seksio harus segera sedangkan Hbnya 9,1 g/dl maka harus siap darah.15 14
A. Djazuli, Fiqh Jinayah(Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,( Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1997). Hal 123.
84
Untuk mengetahui apakah terjadi kelalaian dari para terdakwa, perlu diuraikan unsur-unsur pembunuhan karena kelalaian dalam hukum Islam, yakni sebagaimana diketahui ada tiga bagian: 1) Adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian korban 2) Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan (kelalaian) pelaku 3) Kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku.16 Akan tetapi di sini kematian korban ternyata disebabkan oleh emboli air ketuban yang mana sudah dikemukakan oleh: Prof, dr, Nugrogo Kamponono, Sp. OG.(K), FICS bahwa saksi ahli ini adalah dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi serta Konsultan Onkologi menyatakan bahwa emboli air ketuban adalah suatu peristiwa masuknya air ketuban kedalam sirkulasi pembuluh darah melalui sinus vena arteri sehingga menyebabkan terjadinya tekanan darah naik, pembuluh darah menjadi rusak dan menyebabkan kegagalan jantung kanan, hal ini ditandai dengan terganggunya faktor pembekuan darah sehingga menimbulkan pendarahan hebat, dan penyebabkan pasien shock. Bahwa setiap ibu hamil pasti ada resiko terjadinya emboli air ketuban, kejadian ini terjadi sangat fatal dan mendadak serta sulit sekali untuk disembuhkan, dampak yang terjadi dari emboli air ketuban adalah jantung tidak memperoleh oksigen dan sistem pembuluh darah menjadi rusak dan darah tidak bisa dihentikan, kasus inipun jarang terjadi perbandinganya 1: 80.000.17 Dokter
15 16
Lih Putusan PTUN No. 121/G/2013/PTUN-JKT,hal. 19-21. Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika,2005), hal. 142-
143. 17
Lih Putusan PTUN No. 121/G/2013/PTUN-JKT,hal. 105.
85
anestesia dr. As’at menyebutkan, penyebab kematian pasien Santi Mulyasari adalah karena emboli air ketuban dan menurut ilmu kedokteran pasien yang mengalami emboli air ketuban kecil kemungkinannya untuk bisa diselamatkan. Maka disini jelaslah pasien meninggal karena emboli air ketuban bukan karena hal lain seperti malpraktik kedokteran.
18
Prinsip yang cukup bersumber dari Ibnu Qoyyim yang memaparkan etika kedokteran didasari dengan petunjuk Nabi Muhammad Saw tentang tanggung jawab seorang dokter yang mengobati penyakit manusia dalam keadaan tidak mengetahui ilmu kedokteran. Dalam kaitan ini pasalnya mengutip sabda Rasulullah:
ن ٌ ِك َف ُهىَ ضَام َ ل ذَا ِل َ ب َولَمْ َي ْعلَمْ ِمنْ ُه الطِبَ َق ْب َ ََمنْ َتطَّي Yang artinya:” barang siapa yang berpraktik kedokteran padahal ia tidak mempelajari ilmu kedokteran sebelumnya maka ia bertanggung jawab atas resiko yang diderita pasienya.19 (H.R Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa’i) Hadits inipun menunjukan bahwa dokter yang bukan ahlinya harus bertanggung jawab atas hasil pengobatan yang dilakukannya. Sedang penggugat adalah dokter ahli dibidang Obstetri dan Ginekologi yang memiliki izin praktik sejak tahun 1996 yang terus diperpanjang sebagaimana ternyata dari SIP Dokter/Dokter Gigi di tiga rumah sakit. 20 Jadi penggugat sudah melakukan operasi caesar sesuai dengan prosedur kedokteran, sedang pembunuhan karena kelalaian dalam hukum Islam adalah karena perbuatan lalai yang dilakukan oleh pelaku sehingga menyebabkan orang
18
Lih Putusan PTUN No. 121/G/2013/PTUN-JKT,hal.19. Abuddin Nata, Persepktik Islam Tentang Pendidikan Kedokteran, ( Jakarta: UIN Jakarta Press: 2004), hal. 293. 20 Lih Putusan PTUN No. 121/G/2013/PTUN-JKT,hal.11. 19
86
lain meninggal akan tetapi dalam kasus ini korban meninggal dikarenakan emboli air ketuban yang bersifat mendadak dan fatal serta tidak bisa diprediksikan sebelumnya, bukan dari perbuatan yang diduga karena kelalaian penggugat. Dari penjelasan di atas, setelah dikaji secara mendalam penulis berkesimpulan bahwa penggugat tidak bisa dimasukkan dalam kategori pelaku pembunuhan tersalah karena tidak memenuhi unsur-unsur pembunuhan jenis ini dengan kapasitas penggugat sebagai dokter ahli dalam bidangnya. Selain itu, setelah diuji oleh saksi ahli, penyebab kematian pasien pun bukan karena kelalaian penggugat, melainkan adanya kasus medis lain yakni emboli air ketuban.
BAB V PENUTUP A.
Kesimpulan Berdasarkan uraian analisa yang penulis paparkan berkaitan dengan
kelalaian dokter dalam operasi caesar ditinjau dalam hukum positif dan hukum Islam (analisis putusan PTUN Nomor 121/G/2013/PTUN-Jakarta), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa dalam kondisi normal operasi caesar bisa dilaksanakan jika ada beberapa pertimbangan yang mengharuskan dilaksanakannya operasi caesar. Berikut beberapa pertimbangan dilaksanakannya operasi caesar: a) Janin dengan presentasi bokong b) Kehamilan kembar dan pada kehamilan ganda dengan jumlah janin lebih dari dua (misal 3 atau lebih) c) Kondisi medis ibu, preeklamsia, kencing manis (diabetes militus), herpes, penderita HIV/AIDS, penyakit jantung, penyakit paru kronik, atau tumor rahim (mioma) yang ukurannya besar atau menutupi jalan lahir, kista yang menghalangi turunnya janin d) Masalah pada janin, misalnya pada janin dengan oligohidramnion (cairan ketuban sedikit) atau janin dengan gangguan perkembangan. Selain itu, operasi caesar terkadang dilaksanakan dalam kondisi darurat, yakni jika operasi dilakukan ketika proses persalinan telah berlangsung, beberapa kondisinya sebagai berikut: a) Persalinan macet
87
88
b) Stres pada janin sehingga janin kekurangan oksigen. 2. Tinjauan tentang pengaturan dokter yang melakukan kelalaian dalam operasi caesar menurut hukum positif dan hukum Islam adalah sebagai berikut: a) Menurut hukum positif, culpa atau kelalaian adalah kurang kehati-hatian sehingga menimbulkan yang tidak sengaja terjadi. Kelalaian memiliki unsur dan syarat tertentu. Menurut Van Hamel menyebutkan 2 syarat kelalaian, pertama tidak adanya penduga-duga yang diperlukan dan kedua adalah tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan. Kelalaian dalam hukum positif bisa dikenakan hukuman sesuai dengan pasal 359, 360, 361 KUHP mengenai tindakan yang menyebabkan matinya atau luka-lukanya orang lain dan cacat karena kelalaiannya. Selain itu, bisa dikenakan sanksi disiplin oleh MKDKI sesuai dengan Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. b) Menurut hukum Islam, bagi Dokter yang melakukan kelalaian bisa dikategorikan pada pembunuhan tersalah (qathl al-khata’) dan dikenakan hukuman diyat mukhafafah, kafarat serta hukuman tambahan berupa penghapusan hak waris. Pendapat lain menyatakan apabila dokter tersalah dalam praktiknya, dia tidak bertanggung jawab atas kesalahannya kecuali kesalahan yang sangat fatal. Sedang pendapat imam Malik menyatakan, bahwa seorang dokter tidak wajib membayar diyat atau ganti rugi apapun, dengan syarat seorang dokter tersebut adalah orang ahli di bidang kedokteran.
89
3. Putusan majelis hakim pengadilan Tata Usaha Negara dengan mewajibkan tergugat untuk mencabut surat Tata Usaha Negara yang berupa surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor; 19/KKI/KEP/VI/2013, dan surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor: 09/P/MKDKI/V/2011 tentang Gugatan Pelanggaran Disiplin Kedokteran adalah tepat. Sedang di MKDKI dr. Tamtam Otamar Samsudin dinyatakan bersalah karena beberapa pertimbangan yakni: a) Pasien usia 38 Tahun dengan riwayat operasi seksio tiga kali dengan kadar Hb 9,1 g/dLmerupakan kasus resiko tinggi seharusnya pada kehamilan ke empat yang dilakukan dengan seksio sesarea dipersiapkan secara baik dengan meningkatkan kadar Hb terlebih dahulu sampai minimal 12 g/dl b) Harus ada asisten pendamping dalam setiap pelaksanaan operasi persalinan yang beresiko tinggi c) Jika tindakan operasi seksio harus segera sedangkan Hbnya 9,1 g/dl maka harus siap darah.1 Sedangkan dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan didatangkan saksi ahli yaitu Prof, dr, Nugroho Kampononi, Sp.OG.(K), FICS seorang dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi serta Konsultan Onkologi menyatakan bahwa pasien meninggal karena emboli air ketuban yang kejadiannya sangat fatal, mendadak dan sulit disembuhkan. Kasus ini jarang terjadi perbandingannya 1: 80.000. Maka dinyatakan bahwa dr Tamtam sudah melaksanakan tindakan operasi sesuai prosedur dan dinyatakan kematian korban
1
Lih Putusan PTUN No. 121/G/2013/PTUN-JKT,hal. 19-21.
90
terjadi karena emboli air ketuban, sehingga dr Tamtam Otamar Samsudin tidak memenuhi unsur 359 KUHP.
B.
Saran Setelah penulis menelaah beberapa hal dalam skripsi ini, guna untuk
mengantisipasi korban kelalaian dokter maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut: 1. Seorang hakim dalam memberikan sebuah sanksi dan menetapkan sebuah putusan hendaklah melalui berbagai pertimbangan bukan hanya dari segi hakim itu sendiri akan tetapi dari segi hukum positif dan dari segi ilmu kedokteran. 2. Hasil penelitian ini menjadi dasar acuan dalam melindungi pasien dari kasus kelalaian dokter, dan bagi para tenaga medis hendaknya melakukan pekerjaan sebagai dokter dengan professional dan lebih berhati-hati.
DAFTAR PUSTAKA
Adji, Oemar Seno, Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Jakarta: Erlangga, 1991 Ali Zainuddin, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Az-Zuhaili Wahbah, penerjemah Al-Kattani, Abdul Hayyie, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2011 Djazuli Ahmad, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997. Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2010. KUHP dan KUHAP. Jakarta: Rineka Cipta, 2011. Irfan M. Nurul, Masyrofah, Fiqh Jinayah, Jakarta: Amzah, 2013. Lamintang, P.A.F dan Lamintang, Theo. Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Mansur Dikdik M. Arief, Gultom Elisatris, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta: PT Raja Grafindo persada,2007. Maramis Frans, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013 Marpaung Leden, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Muhammad, Abu Ja’far, bin Ath-Thabari Jarir, Tafsir Ath-Thabari, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
91
92
Nata Abudin, Perspektif Islam Tentang Pendidikan Kedokteran, Jakarta: UIN Jakarta Press: 2004 Pinem Saroha, Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi, Jakarta: CV Trans Info Media,2009 Prasetyo Teguh, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2011 Prodjodikoro Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2003 Rahman Abdur, Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1991 Rusyd Ibnu, Bidayatul Mujtahid, Jakarta; Pustaka Azzam, 2007 Sulistia Teguh, Zurnetti Aria, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran, Jakarta: Djambatan, 2005. Walid, bin Rasyid As-Sa’idan, Fikh Kedokteran, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007. Wardi Muslich, Ahmad, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005 Werner David, Thuman Carol , Apa Yang Anda Kerjakan Bila Tidak Ada Dokter (Where There Is No Doctor), Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2010 Peraturan Perundang- Undangan 1. UU RI No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP 2. UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP 3. UU RI No 2 Tahun 2011 Tentang Konsil Kedokteran Indonesia
93
4. UU RI No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 5. UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Putusan PTUN Nomor: 121/ G/ 2013/PTUN –JKT Kementrian Agama RI, Kesehatan dalam perspektif al-Qur’an ( Tafsir Qur’an Tematik), Jakarta: Rajawali Press, 2011 Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II, Jakarta: Pt Kharisma Ilmu: 2011 Latifah Nurul, pertanggung jawaban pidana dokter dalam kasus malpraktek medic menurut KUHP, Jornal IFHA. Dwidyatun, Diah, Materi Asuhan Kebidanan II “Persalinan” dari http:// jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/materi-asuhan-kebidanan-ii persalnan.html?m=1 . Revina. “Persalinan dengan Operasi Caesar”. dipublikasikan pada situs Persalinan Dengan Operasi Caesar http://bidanku.com/persalinan-dengan-operasicaesar#ixzz2ydtUjTqX , diakses pada tanggal 12 april 2014 pukul 11.23 Shofi
al-
Baritariyyah,
Ummu
http;/
/ummushofi.wordpress.com/2009/12/30/hukum-melahirkan-dengan-operasi caesar-dalam-kondisi-mampu-melahirkan-normal/ diakses pada tanggal 10 Des 2014 pada pukul 05.22 Sofyan,
http://zofyanthespiritoflife.blogspot.com/2014/01/malpraktik-medical-
error-dan.html?m=1 diakses pada tanggal 1 April pada pukul 11.35 Suryati Tati, analisis lanjut data riskesdas 2010) persentase operasi caesar di indonesia
melebihi
standard
maksimal,
apakah
sesuai
indikasi
94
medis?,(Jakarta: Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 15 No. 4 Oktober 2012: 331–338) http://www.edukasiana.net/2012/09/sejarah-dan-perkembangan-bedah-atau.html, diakses pada tanggal 09 oktober 2013 pukul 19.00
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
PUTUSAN
ng
NOMOR : 121/G/2013/PTUN-JKT.
A gu
In
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan
lik
ah
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti di
bawah
ini,
dalam
sengketa
ub
m
tersebut
antara
:
ka
-------------------------------------------------------------------------
ep
TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, Dr, SPOG, Warga Negara Indonesia,
si
R
ah
beralamat di Jalan Potlot II Nomor 7 RT. 002 RW. 003,
ng
Selatan, Dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :---
do
2. Isykar M. K,SH .;-----------------------------------------------3. Billy Eka Putra, S.H. ;------------------------------------------
In
A gu
1. Najab Khan, S.H., M.H ;--------------------------------------
ne
Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta
Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat,
lik
ka m ah
berkantor di Najab Khan, S.H., M.H & Associates, beralamat
ub
di Jalan Kedoya Raya Nomor 27 J, Kedoya selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2013 ;
ep
----------------------------------------------
Selanjutnya disebutsebagai .................. PENGGUGAT;
ah
ng
ne
s
R
Melawan :
do In
A
gu
Halaman 1 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
do
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 1
1
KETUA
KONSIL
di Jalan
ng
berkedudukan
KEDOKTERAN
Menteng,
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
INDONESIA (KKI),
Teuku Cik Ditiro Nomor 6, Gondangdia,
Jakarta
Pusat
;
do
A gu
------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Sabir Alwy, SH.,MH. ;-----------------------------------Wakil
Ketua
lik
ah
1
In
Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :-------
Kehormatan
Disiplin
Kedokteran
ub
m
Indonesia ; ------------------------------------------------------
ka
2 Budi Irawan SH.,M.Hum. ;-----------------------------------
ep
Kepala Bagian Pelayanan Hukum, Sekretariat Konsil
si
R
ah
Kedokteran Indonesia ;-----------------------------
ng
Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Sekretariat Konsil
In
Kepala Sub Bagian Persidangan, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia ;------------------------------------5
ka m ah
do
4 Resi Arisandi, drg, MH.Kes. ;-------------------------------
Wishnu Erlangga Putera, SH, M.Hum. ;----------------Staf
Sub
Bagian
lik
A gu
Kedokteran Indonesia ;-----------------------------
ne
3 Gunadi Sri Ultimastuti, SH. ;-------------------------------
Persidangan,
Sekretariat
Konsil
ub
Kedokteran Indonesia ;--------------------------------------
ep
Berdasarkan Surat Kuasa, Nomor : HK.01.02/03/KKI / VII/2513/ 2013, tanggal 22 Juli 2013, -----------------------
ah
In
A
gu
2
do
ng
ne
s
R
Selanjutnya disebut sebagai ................. TERGUGAT I ;
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 2
2
MAJELIS
KEHORMATAN
ng Ditiro Nomor
DISIPLIN
berkedudukan
KEDOKTERAN
di Jalan
Teuku
Cik
6,
do
A gu
Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat ;---------------------Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :-------
Wakil
Kehormatan
Disiplin
Kedokteran
lik
Ketua
In
Dr. Sabir Alwy, SH.,MH. ;------------------------------------
ah
1
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
INDONESIA (MKDKI)
ub
m
Indonesia ; ------------------------------------------------------
ka
2. Budi Irawan SH.,M.Hum. ;-----------------------------------
ep
Kepala Bagian Pelayanan Hukum, Sekretariat Konsil
Gunadi Sri Ultimastuti, SH. ;-------------------------------
si
3
R
ah
Kedokteran Indonesia ;-----------------------------
ng
ne
Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia ;-----------------------------
Kepala Sub Bagian Persidangan, Sekretariat Konsil
In
Kedokteran Indonesia ;--------------------------------------
Staf
Sub
Bagian
lik
Wishnu Erlangga Putera, SH, M.Hum. ;----------------
ka m ah
5
do
Resi Arisandi, drg, MH.Kes. ;-------------------------------
A gu
4
Persidangan,
Sekretariat
Konsil
ub
Kedokteran Indonesia ;-------------------------------------Berdasarkan Surat Kuasa, Nomor : 1644/U/MKDKI/
ep
VII/2013, tanggal 22 Juli 2013 ;------------
Warganegara Indonesia,
beralamat
di Jalan
ng
Kebon Nanas Selatan II No. 25 RT. 009 RW. 008, Kelurahan
do In
A
gu
Halaman 3 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
s
3. HENRY KURNIAWAN,
ne
R
Selanjutnya disebut sebagai................ TERGUGAT II ;
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 3
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara Timur, yang dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Dra. Risma
ng
Situmorang, S.H., M.H., Susy Tan, S.H., M.H. dan Christine
do
A gu
Nhazzia Agustine, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Risma Situmorang & Partners, Surat
Kuasa
Khusus
Nomor
:
21/SK/
In
berdasarkan
RM&P.VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013. selanjutnya
INTERVENSI ;
ep
ka
ub
m
TERGUGAT II
lik
ah
disebut sebagai ......................................
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
si
-
R
ah
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : ------------------------------
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
In
-
do
A gu
acara biasa; ----------------------------------------------------
ne
ng
Nomor : 121/PEN-DIS/2013/PTUN.JKT. tanggal 19 Juli 2013, tentang Lolos Dismissal dan menetapkan Pemeriksaan Perkara tersebut dengan
Nomor : 121/PEN/2013/PTUN.JKT. tanggal 19 Juli 2013, tentang
lik
sengketa tersebut ; ---------------------------------------------
Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 121/PEN-
ub
-
HS/2013/ PTUN.JKT. tanggal 19 Juli 2013, tentang hari dan tanggal
-
ep
Persidangan ; -----------------------------------------------------------------------Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal
12 Juli
R
ka m ah
Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
ne In
do
ng
A
gu
4
s
2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 4
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
pada tanggal 12 Juli 2013 di bawah Register Perkara Nomor : 121/G/2013/ PTUN. JKT ; ----------------------------------------------
Telah membaca Penetapan Nomor : 121/G/2013/PTUN–JKT tanggal 30
ng
-
-
Telah membaca Putusan Sela Nomor 121/G/2013/PTUN-JKT/INTV tanggal
In
27 Agustus 2013 ; --------------------------------------------------------
-
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; --------------------
-
Telah membaca surat-surat dan bukti-bukti dari Penggugat, Tergugat dan
lik
ah
do
A gu
Juli 2013 ; --------------------------------------------------------------
ub
m
Tergugat II Intervensi di Persidangan ; ---------------------------------
Telah mendengarkan keterangan pihak-pihak yang bersengketa di
ep
ka
Persidangan ; -----------------------------------------------------------------------Telah mendengarkan keterangan Saksi dan Ahli dari pihak Penggugat dan
ah
-
ng
TENTANG DUDUK SENGKETA : Penggugat
telah mengajukan surat gugatannya
A gu
do
Menimbang, bahwa
ne
si
R
Tergugat II Intervensi di Persidangan ; -------------------
tertanggal 12 Juli 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
In
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Juli 2013, dibawah
dengan mengemukakan alasan
1
ub
----------------------------------------------------------------
sebagai berikut :
lik
tanggal 30 Juli 2013,
Bahwa, Yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah berupa Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/
ep
ka m ah
Register Perkara Nomor : 121/G/2013/ PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada
VI/2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin
ah
s
R
Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Displin Terhadap Saudara
ng
ne
TamTam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG, tanggal 26 Juni 2013 (Obyek
do In
A
gu
Halaman 5 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 5
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Sengketa - I) yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Tergugat - I dan berupa
Surat Keputusan Majelis Kehormatan Displin Kedokteran Indonesia atas
ng
Pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran
do
A gu
Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 (Obyek Sengketa - II) yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Tergugat - II ; -----
In
Bahwa, terbitnya Obyek Sengekta-II tersebut diatas, diawali
adanya keberatan dari Penggugat Terhadap Surat Keputusan Majelis
lik
ah
Pemeriksa Disiplin (MPD) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
ub
m
Indonesia (MKDKI) atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 4 April 2013.
ah
Bahwa,
ep
ka
(Vide, Bukti Terlampir) ; -----------Obyek
Sengketa-II
mulai
diberlakukan
terhadap
si
R
Penggugat sejak tanggal 26 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan
Juni
2013
(Obyek
Sengeketa-I)
(Vide,
Bukti
Terlampir)
A gu
do
---------------------------------------------------------
;
ne
ng
Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013, tertanggal 26
Oleh karenanya, jelas Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II
In
merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang kongrit, individual, dan
2
lik
ka m ah
final ; ---------------------------------------------------
Bahwa, Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II atas nama Penggugat
ub
yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut kiranya telah memenuhi unsur-unsur untuk diajukan ke Pengadilan Tata
ep
Usaha Negara sebagaimana diatur didalam pasal 1 angka (3) Undang-
ah
Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang
ne
In
A
gu
6
do
ng
M
atas Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
s
R
diubah dengan Undang -Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 6
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Negara, terakhir diubah dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
ng
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
A gu
do
Negara, yang mengatur bahwa : ------------------------------------
”Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
In
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi
tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan
lik
ah
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual
ub
m
dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; ---------------
ah
1
ep
ka
Atas dasar fakta tersebut diatas, jelas bahwa : --------------------------Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengeketa-II atas nama Penggugat
si
R
merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan / diterbitkan oleh
Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah
A gu
do
dibidang Disiplin Kedokteran Indonesia berdasarkan Surat
ne
ng
Tergugat-I dan Tergugat-II yang merupakan
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 072/
In
MENKES/SK/III/2006 tentang Pengangkatan Anggota Majelis
lik
ka m ah
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tertanggal 7 Pebruari 2006 dan perubahannya sehingga KKI dan MKDKI merupakan
ub
badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (2) Jo. pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 9
ep
tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir diubah
ah
ng
ne
s
R
dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009
do In
A
gu
Halaman 7 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 7
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
Bahwa, Penerbitan Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II perihal
ng
2
A gu
do
Rekomendasi Pencabutan Surat Tanda Registrasi atas nama Penggugat selama 9 (sembilan) bulan tersebut merupakan tindakan hukum Tata
In
Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final ; -------------------------------
lik
ah
Adapun sifat-sifat tersebut diatas, dapat diuraikan dan dimaknai
ub
m
sebagai berikut : --------------------------------------------Pertama, Sifat konkritnya dari Surat Keputusan tersebut
ep
ka
dapat terlihat pada obyek yang diputuskan yaitu berwujud dan
ah
tidak abstrak serta merujuk pada Obyek Sengketa-I yang
si
R
menyebutkan pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama 9
menyebutkan pula dan merekomendasikan pencabutan Surat
do
A gu
Tanda Registrasi (STR) selama 9 (sembilan) bulan terhadap
ne
ng
(sembilan) bulan terhadap Penggugat dan Obyek Sengketa-II yang
Penggugat ; ------
In
Kedua, Sifat individualnya dari Surat Keputusan tersebut
lik
ka m ah
dapat terlihat dari Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II itu ditujukan tidak untuk umum tetapi tertentu yaitu dengan personnya
yaitu
Penggugat
beserta
alamatnya
ub
disebutkan
Penggugat maupun hal-hal yang dituju ; ------------
ep
Ketiga, Sifat final dari obyek gugatan pun terpenuhi yaitu
ah
terlihat pada Surat Keputusan yang menyebutkan pencabutan Surat
ne
In
A
gu
8
do
ng
M
Penggugat tersebut sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum
s
R
Tanda Registrasi (STR) selama 9 (sembilan) bulan terhadap
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 8
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
artinya tidak memerlukan putusan lebih lanjut untuk dilaksanakan, dalam
ng
hal ini sudah mengikat Penggugat dan sudah dilaksanakan oleh
do
pasal 58, 59 dan 60 ayat (3) Peraturan Konsil Kedokteran
Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan
In
A gu
Konsil Kedokteran Indonesia, sebagaimana diatur oleh ketentuan
Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi,
lik
ah
tanggal 6 April 2011, Jo. pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor
ub
m
29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, tanggal 6 Oktober 2004 yang
menyebutkan
yaitu
:
ep
ka
-----------------------------------------------------
ah
Pada Pasal 58 Peraturan KKI Nomor 2 tahun 2011 tentang
si
R
Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter
”Hasil sidang pemeriksaan disiplin yang telah dilakukan oleh
do
ditetapkan oleh Ketua MKDKI I MKDKI-P sebagai Keputusan
In
MKDKI / MKDKI-P yang bersifat final dan berkekuatan tetap
serta dibacakan secara terbuka dalam sidang pembacaan
lik
ka m ah
A gu
MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ne
ng
dan Dokter Gigi berbunyi : -------------------------
keputusan” ; -------------------------------
ub
Pada pasal 59 Peraturan KKI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter
ep
dan Dokter Gigi berbunyi : ------------------------“Keputusan MKDKI / MKDKI-P bersifat final, berkekuatan
ah
do In
A
gu
Halaman 9 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ne
ng
(Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) ; -------------------------”
s
R
tetap, dan mengikat teradu, KKI, dan pemerintah daerah
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 9
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Pada pasal 60 ayat (3) Peraturan KKI Nomor 2 tahun 2011
tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin
ng
Dokter dan Dokter Gigi berbunyi : -------
do
A gu
“(3) Pelaksanaan dan penyampaian salinan Keputusan MKDKI I MKDKI-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap
In
dan kepada teradu, pemerintah daerah kabupaten/kota (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) yang menerbitkan SIP
lik
ah
teradu, organisasi profesi terkait, fasilitas pelayanan
ub
m
kesehatan tempat teradu menjalankan praktik kedokteran, institusi pendidikan kedokteran / kedokteran gigi, dan/atau
ep
ka
Kementerian Kesehatan harus segera dilakukan oleh
ah
KKI” ; ----------
si
R
Pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 29 tahun 2004
“Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
do
In
---------------------------------------------
Selain itu juga Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II
lik
ka m ah
A gu
mengikat dokter, dokter gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia” ;
ne
ng
tentang Praktik Kedokteran berbunyi : --------------------
tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata
ub
Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka (2) Jo. pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang
ep
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir diubah dengan pasal 1
ah
s
R
angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009
In
A
gu
10
do
ng
ne
tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 10
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Peradilan
Usaha
Negara
;
-----------------------------------------------------------
Bahwa, Penggugat menerima Salinan Obyek Sengketa-II dari
ng
3
do
menerima Salinan Obyek Sengketa-I dari Tergugat-I Pada tanggal 25 Juni 2013. Dengan demikian pengajuan gugatan ini masih
In
A gu
Tergugat-I pada tanggal 3 Juli 2013 dan Penggugat juga
dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana
lik
ah
diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
ub
m
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
ep
ka
Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
ah
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009
si
R
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun
Terlampir) ; ----------------------------------------------------------------
do
Bahwa, Penggugat adalah seorang Dokter Spesialis Obstetri dan
A gu
3
ne
ng
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Vide, Bukti
In
Ginekologi yang memiliki ijin praktek sejak tahun 1996 yang terus
lik
ka m ah
menerus diperpanjang, sebagaimana ternyata dari Surat Ijin Praktek (SIP)
Dokter / Dokter Gigi No. 1.2.01.3171.1349/ 42006/09.16.1 tempat praktek
ub
Rumah sakit MMC; No. 1.2.01.3171.1351/43102/09.16.3 Tempat Praktik Rumah Sakit Asri; No. 1.2.01.3171.1350/ 45007/09.16.2 tempat praktek
ep
PBDS Sam Marie Famili Health Care dan Penggugat juga memiliki S.T.R (surat tanda Registrasi sebagai dokter) dari Tergugat-I/ Konsil Kedokteran
ah
ng
ne
s
R
Indonesia dengan Nomor Registrasi 31.1.1..301.2.11.031779, kesemuanya
do In
A
gu
Halaman 11 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
Tata
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 11
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
berlaku s/d tanggal
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 6 September 2016. (Vide, Bukti Terlampir) ;
-------------------------------------------------------------------------
ng
Surat Tanda Registrasi sebagai dokter (STR) dan Surat Ijin Praktek
do
A gu
Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur didalam
pasal 1 angka 2, angka 7, angka 8, pasal 36 Undang-Undang Nomor 29
4
In
tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ; ---------------------
Bahwa, Selama Penggugat berpraktek di beberapa Rumah Sakit atau
lik
ah
selama bertugas menjalankan Praktek Kedokteran selalu menjalankan
ub
m
tugasnya dengan baik sebagai Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi ; --------------------------------------------------------
Bahwa, Pada tanggal 20 April 2011 Penggugat serta dokter-dokter lainnya
ep
ka
5
ah
(Team Dokter) telah sepakat dengan pasien (Santy Mulyasari beserta
si
R
suami) akan melakukan tindakan Seksio Sesaria dan Tubektomi pada usia
persalinan ataupun dalam pelaksanaan persalinan, tindakan yang
A gu
do
dilakukan Penggugat terhadap pasien sudah sesuai dengan prosedur yang
ne
ng
kehamilan 38 Minggu dan selama melakukan persiapan-persiapan
ditentukan didalam Pasal 39, pasal 40, pasal 44, pasal 45, pasal 50 huruf
In lik
ka m ah
b,
pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek
ub
Kedokteran maupun sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di POGI (Persatuan Obstatri dan Guekologi Indonesia) ataupun telah sesuai dengan
ep
Kode Etik Kedokteran Indonesia yaitu utamanya sebagaimana diatur :
ah
----------------------------------------------
s ne In
A
gu
12
do
ng
M
R
Didalam Pasal 7 c yang menyebutkan : -------------------------------------
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 12
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
“Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak
sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga
ng
kepercayaan pasien” ; -----------------------------
dokter
wajib
merahasiakan
do
“Setiap
segala
sesuatu
yang
diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien
In
A gu
Didalam Pasal 12 yang menyebutkan : -------------------------------------
itu meninggal dunia” ; -----------------------------------------
lik
ah
Dan didalam Pasal 13 yang menyebutkan : ------------------------------
ub
m
“Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain
ep
ka
bersedia dan mampu memberikannya” ; ---------------------
Bahwa, awalnya Penggugat bertemu dengan pasien (Santy Mulyasari)
si
6
R
ah
(Vide, Bukti Terlampir) ; ---------------------------------------------------------
pasien tersebut dalam persalinan anak ke-3 (tiga), sedangkan riwayat
A gu
do
terakhir anak ke-1 (satu) s/d anak ke-3 (tiga) dilakukan dengan Seksio Sesaria ; -----------------------------------
Bahwa, Pada tahun 2010, pasien datang lagi kepada Penggugat dalam (sejak
lik
ka m ah
kondisi sudah hamil anak ke - 4, kemudian waktu itu
In
7
ne
ng
pada tahun 2009 di Rumah Sakit Asri dan ketika itu Penggugat membantu
ub
kunjungannya pada kehamilan ke - 4) Penggugat sudah
menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kehamilan ke-4 nya
ep
termasuk resiko-resikonya dan telah pula menjelaskan rencana-rencana persalinan secara seksio sesaria sebagaimana waktu itu disetujui oleh
ah
s
R
pasien/ suami (Henry Kurniawan) dan Penggugat. Serta pula waktu itu
ng
ne
Penggugat sudah menjelaskan kepada pasien/suami tentang resiko
do In
A
gu
Halaman 13 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 13
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
persalinan anak ke-3 dan
atau anak ke-4 yang sama antara lain
pendarahan dan nyeri karena pada waktu persalinan anak ke-3, Penggugat
ng
jugalah yang membantu persalinannya dan sekaligus menjadi dokternya ;
do
A gu
---------
Selama kehamilan, pasien melakukan kontrol di Rumah sakit Asri,
sebanyak 3 kali, catatan lainnya adalah ada riwayat
MMC
In
Rumah Sakit Sam Marie, dan dilanjutkan ke Rumah Sakit
lik
ah
pasien jatuh dari motor 2 minggu sebelum kelahiran tetapi sesuai
ub
m
pemeriksaan kondisi ibu (pasien) dan janinnya ternyata dalam keadaan baik. (Vide, Bukti Terlampir) ; -------------------------------------Bahwa, Sesuai kesepakatan pasien (Ny. Santy Mulyasari) dengan
ep
ka
8
ah
Penggugat bahwa tindakan membantu persalinan dengan cara seksio
si
R
sesarea dan tubektomi pada usia kehamilan 38 minggu yaitu dilakukan
Bahwa, Sebelum operasi dilakukan, Penggugat dan Team dokter lainnya
•
Melakukan
pemeriksaan
laboratorium,
hasil
do
A gu
sudah melakukan persiapan-persiapan sebagai berikut : ----
ne
9
ng
pada tanggal 21 April 2011 ; ------------------------------
pemeriksaannya
In
menunjukkan : Hb: 9,1 g/dl, Ht: 28,8%, Leukosit: 6.970/µL, Eritrosit
lik
ka m ah
3,71.106/µL; Trombosit: 205,103 µL: Bleeding Time : 2 menit 30 detik, Clotting time: 13 menit 0 menit, APTT: 32,2 detik (kontrol 35,5 detik);
ub
Fibrinogen: 416 mg/dl, D-Dimer: 300 mg/ml, SGOT 12 U/L, SPGT: 6 U/ L, Ureum: 11 mg/dl, Kreatinin: 0,49 mg/dl, Glukosa Sewaktu: 84 mg/dL. Urine:
ep
Glukosa
Negatif
;
ne
s
Melakukan pemeriksaan STG dan EKG , hasilnya normal.
In
A
gu
14
do
ng
•
R
------------------------------------------------------------
ah
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 14
•
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Memberi penjelasan tentang resiko medik serta meminta persetujuan
ng
tertulis kepada pasien/suami pasien sebelum dilakukan operasi, dll. ; -------------------------------------------------
A gu
do
(Vide, Bukti Terlampir) ; ------------------------------------------------
Atas dasar uraian tersebut, jelas kiranya pertolongan persiapan persalinan
In
yang dilakukan Penggugat dan Team dokter lainnya ataupun dalam
ah
melakukan pelaksanaan tindakan medis berupa seksio
sesarea dan
lik
tubektomi sudah sesuai prosedure yang diatur
ub
m
dan ditentukan didalam pasal 39, pasal 40, pasal 44, pasal 45 huruf b,
ka
pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek
ep
Kedokteran ataupun sudah sesuai dengan prosedure yang diatur dalam
ah
Kode Etik Kedokteran ; -------------------------------------------------
si
R
10 Bahwa, Kemudian sekitar bulan Mei 2011 keluarga pasien (dalam hal ini
tindakan menolong persalinan anak ke-4 dengan cara seksio sesarea dan
A gu
do
Tubektomi terhadap diri pasien Santy Mulyasari dikatakan sebagai
ne
ng
Suaminya yang bernama Henry Kurniawan) merasa tidak puas, bahwa
tindakan malpraktek, selanjutnya keluarga pasien (Henry Kurniawan)
In
mengadukan Penggugat kepada Tergugat-II (MKDKI) dengan membuat
lik
ka m ah
laporan katanya ada kesalahan prosedur (malpraktek) yang dilakukan oleh Penggugat ;
ub
11 Bahwa, berdasarkan pengaduan sepihak tentang dugaan adanya kesalahan prosedur dalam membantu seksio sesarea dan tubektomi
pada
ep
persalinan anak ke - 4 dari pasien tersebut,
R
ah
do In
A
gu
Halaman 15 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ne
ng
keterangannya satu kali oleh Tergugat-II (MKDKI), dan pada waktu itu
s
kemudian pada tanggal 14 Maret 2012 Penggugat diperiksa dan diminta
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 15
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebenarnya Penggugat telah menyampaikan ketidak benaran pengaduan
dari suami pasien (Henry Kurniawan) berdasarkan dokumen-dokumen
ng
medik yang ada pada Penggugat dan selanjutnya telah pula disampaikan
A gu
do
kepada Tergugat-II bahwa pada pokoknya Penggugat melakukan tindakan
Praktek Kedokteran terhadap pasien yang bernama Santy Mulyasari secara
In
benar dan sesuai dengan prosedur maupun Kode Etik yang berlaku. (Vide, Bukti Terlampir) ; ---------------------------------------------
lik
ah
12 Bahwa, Dalam proses pemeriksaan oleh Tergugat-II terhadap diri
ub
m
Penggugat terjadi ketidak seimbangan dan mengandung hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sewaktu persalinan di Rumah Sakit MMC
ep
ka
dilakukan, dimana Penggugat sudah menjelaskan secara medis dan telah
ah
terekam didalam dokumen-dokumen medik yang ada bahwa Penggugat
si
R
sebenarnya tidak melakukan malpraktek dan selain itu diri Penggugat juga
dibuat Penggugat secara tertulis agar saksi ahli / saksi yang betul-betul
do
A gu
ahli dibidang Obsetri dan Ginekologi dihadirkan ke persidangan sebagai
ne
ng
sudah meminta kepada Tergugat-II/ MKDKI didalam nota keberatan yang
second opini ataupun sebagai novum baru untuk memperjelas bahwa
tidak
dipertimbangkan
;
lik
ka m ah
ternyata
In
Penggugat tidak melakukan malpraktek/salah prosedur medik, namun
----------------------------------------------------------------
ub
Dan yang lebih ironi lagi ternyata Tergugat-II (MKDKI) tidak
ep
melakukan sidang pemeriksaan terhadap nota keberatan yang
ah
diajukan Penggugat seperti diamanatkan oleh Pasal 56 Peraturan Konsil
s ne In
A
gu
16
do
ng
M
R
Kedokteran Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 16
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tanggal 6 April 2011 yang berbunyi : ------------------------
ng
“Dalam hal teradu mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud
do
A gu
dalam Pasal 55 ayat (1), MPD harus melakukan sidang pemeriksaan disiplin terhadap keberatan tersebut” ; --
In
13 Bahwa, selanjutnya sewaktu pemeriksaan pertama di MKDKI / selama
Tergugat-II melakukan pemeriksaan terhadap diri Penggugat ternyata
lik
ah
Tergugat-II banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan
ub
m
Peraturan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu diuraikan dan dikarenakan hal-hal sebagai
ah
a.
ep
ka
berikut : ----------------------------------
Ternyata Tergugat-II tidak pernah memeriksa dan bahkan tidak
si
R
mempertimbangkan alat bukti persetujuan tindakan medis tanggal
“..dst...dst...Keluarga pasien...dst...dst.. Setuju untuk dilakukan ;
do
A gu
tindakan medis berupa SC + Sterilisasi-Histriktomi.”
ne
ng
20-4-2011 yang menyebutkan : -------------------
-------------------------------------------------------------
In
Padahal didalam alat bukti tersebut cukup jelas dan terang
lik
ka m ah
membuktikan bahwa Pasien dan suami Pasien yang bernama Henry Kurniawan pada tanggal 20-4-2013 sehari sebelum
ub
dilakukan tindakan medis berupa SC ( Sectio Cesarea) + sterilisasi + Histriktomi telah memberikan persetujuan kepada team dokter di MMC.
(Vide,
ep
Rs.
Bukti
terlampir)
;
-----------------------------------------------------------------
ng
ne
s
R
ah
do In
A
gu
Halaman 17 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 17
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
b.
Tergugat-II
tidak
mempertimbangkan
tentang
bukti
pemberian informasi oleh Penggugat/ dokter penanggung jawab
ng
pelayanan (DPJP) tanggal 21-4-2013, padahal jelas didalam bukti
do
melakukan dan telah memberi keterangan tentang temuan klinis,
In
diagnosis kerja, terapi awal, tujuan terapi, potensi resiko, alternatif
lain serta resikonya, prognosis penyakit, perluasan terapi,
ah
keterangan
lain-lain.
(Vide,
Bukti
Terlampir)
;
lik
A gu
tersebut cukup terang membuktikan bahwa Penggugat telah
c.
Tergugat-II
ub
m
-----------------------------------------------juga
keliru
mendata
atau
keliru
membuat
ep
ka
pertimbangan dalam mendiagnosa kerja / laporan operasi
ah
yang dilaporkan Penggugat yaitu antara lain yang menyebutkan :
(santy Mulyasari) meninggal dunia karena emboli air
si
do
namun keterangan dokter/ team dokter tersebut tidak
In
dipertimbangkan oleh Tergugat-II dan bahkan Tergugat-II
dalam membuat pertimbangan dan keputusannya tidak
lik
ka m ah
A gu
ketuban dan bukan disebabkan oleh hal-hal yang lain,
ne
Surat Keterangan dokter yang menyebutkan bahwa pasien
ng
c.1.
R
-----------------------------------------------------------
didasarkan pada hasil otopsi dari pasien tetapi hanya
ub
berpendapat/ menyimpulkan dari pikirannya sendiri. (Vide, Bukti Terlampir) ; --------
Surat Laporan operasi dan surat permintaan konsultasi
ep
c.2.
yaitu antara lain menyebutkan : --------------
ah
s
R
“Sebelum ditutup perut jumlah darah + cairan = + 2000 cc
In
A
gu
18
do
ng
ne
namun oleh Tergugat didalam pertimbangan
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
juga
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 18
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
dan keputusannya dilebih-lebihkan datanya serta dikatakan
ng
jumlah darah + cairan = + 6500 cc” padahal tidak ada data
Bukti
do
6500cc”.(Vide,
Terlampir)
------------------------------------------------------c.3
;
In
A gu
yang menyebutkan jumlah darah + cairan = sebesar +
Surat catatan dari dokter Anestesia yaitu dr. As’at yang
lik
ah
menyebutkan penyebab kematian karena emboli air
ub
m
ketuban. Dan menurut ilmu kedokteran pasien yang mengalami emboli air ketuban kecil kemungkinan bisa
ep
ka
selamat ; ----------------------------------
ah
Artinya jelas pasien meninggal dunia dalam pelaksanaan
si
R
persalinan anak ke-4 pada tanggal 21-4-2011 disebabkan karena
menyalahkan tim dokter/Penggugat. (Vide, Bukti Terlampir)
4
do
A gu
---------------------------------------------------------------
;
ne
ng
emboli air ketuban dan bukan karena hal-hal lain apalagi
Dikatakan oleh Tergugat-II/ MKDKI didalam pertimbangannya
Kehormatan
pengaduan
No.
Disiplin
Kedokteran
Indonesia
lik
ka m ah
Majelis
In
halaman 3 pada Obyek Sengketa-II (halaman 3 Surat Keputusan
09/P/MKDKI/V/2011,
tentang
atas
Dugaan
ub
Pelanggaran Disiplin Kedokteran), tanggal 5 Juni 2013, bahwa : --“Pasien usia 38 tahun dengan riwayat operasi seksio tiga
ep
kali dengan kadar Hb 9,1 g/dL merupakan kasus risiko tinggi seharusnya pada kehamilan ke empat yang juga
ah
do In
A
gu
Halaman 19 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ne
ng
secara baik yaitu salah satunya dengan meningkatkan
s
R
direncanakan dilakukan seksio sesaria, dipersiapkan
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 19
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
kadar Hb terlebih dahulu sampai minimal 12 g/ dL” ;
----------------------------------------------
ng
Padahal menurut Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia/
do
menentukan bahwa : -----------------------------------
“Jika melakukan tindakan operasi persalinan terhadap setiap
In
A gu
(POGI) menyebutkan tidak ada ketentuan / aturan yang
pasien, kadar Hbnya harus 12 g/ dL atau kalau didaerah kadar
lik
ah
Hb boleh 10g/dL atau harus diatas Hb 9,1 g/ dL” ;
ub
m
-----------------------------------------------------------------(Vide, Keterangan Saksi dari POGI/ Bukti Terlampir). Selanjutnya
dikatakan
oleh
Tergugat-II/MKDKI
didalam
ep
ka
5
ah
pertimbangannya bahwa : -------------------------
si
R
“Jika tindakan operasi seksio harus segera sedangkan
Padahal menurut keterangan dari salah seorang dokter ahli/ saksi
In
“POGI juga tidak pernah menentukan/ mengatur tentang
kewajiban dokter Obstetri dan Ginekologi yang akan melakukan
lik
ka m ah
Ginekologi Indonesia), mengatakan : -------------------------
do
A gu
ahli yang tergabung didalam POGI (Persatuan Obstetri dan
ne
ng
Hbnya 9,1 g/ dL, maka harus siap darah”
operasi persalinan dengan Hb 9,1 g/ dL maka dokter tersebut
ub
harus menyiapkan darah terlebih dahulu”
Jadi, acuan/ dasar pertimbangan Tergugat-II/MKDKI terlihat jelas benar,
sewenang-wenang
ep
tidak
serta
pertimbangan-
pertimbangannya tanpa dasar disiplin ilmu kedokteran yang
R
ah
In
A
gu
20
do
ng
ne
s
berlaku ; --------------------------------------------------------------------
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 20
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
6
Demikian
pertimbangan
Tergugat-II/MKDKI
yang
menyebutkan : --------------------------------------------------ada
ng
“Harus
asisten
pendamping
didalam
setiap
do
A gu
pelaksanaan operasi persalinan yang beresiko tinggi”
Menurut POGI (Persatuan Obstetri dan Ginekologi
In
Indonesia), hal demikian tidak benar dan tidak ada
ketentuan yang mengharuskan ada asisten pendamping bagi
lik
ah
setiap pelaksanaan operasi persalinan yang beresiko tinggi.
ub
m
(Vide, Keterangan saksi dari POGI/ bukti terlampir) ; ---------------------------
Selain itu juga didalam terbitnya Obyek Sengketa-II ternyata
ep
ka
7
ah
didasari atau diawali dengan terbitnya suatu keputusan Majelis
si
R
Pemeriksaan Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Prinsip-prinsip hukum acara yang berlaku serta tidak merujuk pada
do
A gu
isi ketentuan Pasal 55 ayat (2) ; Pasal 57 ; Pasal 58 Peraturan KKI
ne
ng
Indonesia yang tidak layak/ tidak merujuk pada Undang-Undang/
Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Dokter
dan
Dokter
Gigi
yang
In
Disiplin
mengamanatkan bahwa
setiap keputusan dari hasil suatu
pemeriksaan
dilakukan
wajib
secara
terbuka
;
ub
----------------------------
lik
ka m ah
Pelanggaran
Dengan kata lain keputusan Majelis Pemeriksaan Disiplin
ep
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan
ah
do In
A
gu
Halaman 21 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ne
ng
yang kemudian dijadikan dasar oleh Tergugat-II didalam
s
R
Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 4 April 2013
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
pula
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 21
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
menerbitkan Obyek Sengketa-II, ternyata dilakukan
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di
ng
dalam sidang tertutup serta tidak merujuk pada
do
A gu
prinsip-prinsip hukum acara yang berlaku ataupun tidak mengacu dan tidak menselaraskan pada berlakunya
In
ketentuan Pasal 55 ayat (2) ; Pasal 57 ; Pasal 58 Peraturan KKI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan
ub
m
Gigi. (Vide, Bukti terlampir)
lik
ah
Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter
Atas dasar uraian tersebut diatas, kiranya jelas pemeriksaan dan
ep
ka
atau pertimbangan-pertimbangan tergugat-II didalam menerbitkan Surat
ah
Keputusan (Obyek Sengketa-II) adalah bertentangan dengan Peraturan
si
R
Perundang-undangan yang berlaku khususnya bertentangan dengan
Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi serta bertentangan dengan Pemerintahan
Yang
Baik
;
do
Umum
A gu
Asas-Asas
ne
ng
prinsip-prinsip hukum acara tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan
-------------------------------------
In
14 Bahwa, Selain hal-hal tersebut diatas, Tergugat-II juga dalam memberi
lik
ka m ah
pertimbangan, dan memberi keputusan serta menerbitkan Obyek Sengketa-II terhadap Penggugat hanya didasarkan pada pendapat sepihak
ub
Tergugat-II sendiri tanpa mengindahkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 tahun 2011, Tentang Tata Cara Penanganan Kasus
ah
2011
pada
pasal
ep
Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi tanggal 6 April 56
yang
menyebutkan
:
s ne In
A
gu
22
do
ng
M
R
-----------------------------------------------------------
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 22
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
“Dalam hal Teradu mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 55 ayat (1), MPD harus melakukan sidang pemeriksaan
ng
disiplin terhadap keberatan tersebut ” ; ------
do
A gu
Sehingga jelas pertimbangan dan keputusan Tergugat-II (Obyek SengketaII) sangat merugikan Penggugat ; -------------------------------
In
Adapun Fakta pelanggaran ketentuan Pasal 56 yang dilakukan
Tergugat-II tersebut, adalah berupa mengabaikan/ tidak melakukan sidang
ub
m
dimana Penggugat di dalam surat
lik
ah
pemeriksaan disiplin terhadap nota keberatan yang diajukan Penggugat,
keberatannya telah jelas-jelas menyangkal segala tuduhan-tuduhan dan
ep
ka
atau Penggugat telah berkeberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan
ah
dan Keputusan dari Majelis Pemeriksaan Disiplin Majelis Kehormatan
si
R
Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/
2013, dan bahkan Penggugat juga sudah meminta/ mengajukan agar bukti
A gu
do
baru berupa saksi/ saksi ahli diperiksa didalam persidangan sebagaimana
ne
ng
V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 4 April
diatur dalam Pasal 56 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2
In
Tahun 2011 tanggal 6 April 2011, namun diabaikan oleh Tergugat-II ;
lik
ka m ah
------
Dan bahkan Obyek Sengketa-II yang langsung memberikan sangsi
ub
berupa rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi 9 bulan tanpa mempertimbangkan pemberian sanksi alternatif berupa peringatan tertulis
ep
atau sanksi kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di Institusi Pendidikan Kedokteran sebagaimana diatur oleh Pasal 69 ayat (1) ; (2) ;
ah
do In
A
gu
Halaman 23 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ne
ng
merupakan keputusan yang tidak mendidik, tidak menciptakan kehati-
s
R
(3) Undang-Undang No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran adalah
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 23
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hatian dan dapat mengancam existensi seluruh profesi dokter / dokter
spesialis obstetri dan ginekologi serta tidak layak atau tidak patut
A gu
do
ng
keputusannya dipertahankan ; -------------------------------------------------
In
15 Bahwa, Dengan demikian, penerbitan Obyek Sengketa-II, yang memberi
sangsi berupa rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 9
lik
ah
(sembilan) bulan kepada Penggugat seperti diuraikan tersebut diatas,
patut, serta bertentangan
ub
m
adalah merupakan Surat Keputusan Tergugat-II yang tidak layak, tidak
ep
ka
dengan peraturan perundang-undangan karena Surat Keputusan tersebut
ah
diterbitkan tanpa mengikuti mekanisme yang diatur didalam Pasal 56 ;
si
R
Pasal 58 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 tahun 2011,
Dokter dan Dokter Gigi tanggal 6 April 2011 Jo. Bertentangan dengan
A gu
do
pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 44, pasal 45, Pasal 69 ayat (1) ; (2) ; (3)
ne
ng
Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin
Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, serta
In
bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum acara yang berlaku serta
lik
ka m ah
melanggar ketentuan pasal 1866 KUHPerdata tentang Hukum Pembuktian serta pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik,
ub
yang meliputi : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas
ep
akuntabilitas, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf
ah
a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan
ne
In
A
gu
24
do
ng
M
Negara, terkahir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009
s
R
atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 24
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang
Peradilan
Tata
Usaha
Negara,
yang
menyebutkan
:
do
A gu
ng
---------------------------------------------------------------------
dimaksud pada ayat (1) adalah : ---------------------a
In
”Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
lik
ah
bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan berlaku;
ub
m
yang
-------------------------------------------------------------------Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
ep
ka
b
baik”
R
yang
si
ah
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan
---.
Tergugat-II yang bertentangan
do
A gu
Atas dasar uraian tersebut diatas, kiranya jelas akibat dari tindakan
ne
ng
---------------------------------------------------------------------
dengan Peraturan Perundang-undangan
In
yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka menimbulkan kerugian yang sangat luar biasa terhadap yaitu
antara
lain
lik
ka m ah
Penggugat
:
a.
ub
---------------------------------------------------------------------------------Penggugat tidak bisa berpraktek dan tidak bisa membantu
ep
masyarakat atau pasien-pasien terutama pasien yang sedang mengikuti program bayi tabung ; --------------------------
ah
Nama
baik
Penggugat
jadi
tercemar
akibat
pengaduan/
R
b.
do In
A
gu
Halaman 25 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ne
ng
Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata
s
pemeriksaan yang tidak benar serta tidak sesuai dengan Peraturan
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 25
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan
Dokter Gigi tanggal 6 April 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 29
ng
Tahun
2004
tentang
Praktek
Kedokteran
;
do
--------------------------------------------------------------
A gu
16 Bahwa, Demikian pula penerbitan Obyek Sengketa-I pada point Keenam
In lik
ah
yang menyebutkan : --------------------------------------------------
“ Konsil Kedokteran Indonesia melalui Divisi Pembinaan Konsil
ub
m
Kedokteran bersama Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Selatan,
ka
Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Jakarta Selatan, melakukan
ep
pembinaan kepada Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG,
paling
sedikit
1
(satu)
kali”
;
ng
---------------------------------------------------------------------
perundang-undangan
atau
bertentangan
dengan
asas-asas
do
A gu
yang tidak layak, tidak patut, serta bertentangan dengan peraturan
si
baik
ne
yang
R
ah
dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan praktik kedokteran
Adalah juga merupakan penerbitan Surat Keputusan Tergugat-I
umum
In
pemerintahan yang baik karena ternyata Obyek Sengketa-I pada point
lik
ka m ah
keenam berkelebihan dan tidak ada dasar rekomendasinya sebagaimana diamanatkan didalam Surat Keputusan Tergugat-II tanggal 5 Juni 2013 ;
ub
------------------------------
Oleh karenanya, Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang
ep
berupa Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II wajib / harus dinyatakan
R
batal atau tidak sah. ----------------------------
In
A
gu
26
do
ng
ne
s
DALAM PENANGGUHAN :
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 26
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
17 Bahwa, Berdasarkan alasan yuridis tersebut, Penggugat memohon kepada
ng
Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara tata usaha negara agar Tergugat-I dan Tergugat-II diperintahkan untuk menunda pelaksanaan
hukum
tetap
(pasti),
do
kekuatan
dengan
-------------------------------------------------------------------
alasan
:
In
A gu
Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II sampai perkara ini mempunyai
lik
ah
Pertama, Tidak ada Perbuatan hukum / Etik / Disiplin Ilmu Kedokteran
ka
ub
m
yang dilanggar oleh Penggugat ; -----------------------------
ep
Kedua, Adanya tanggung jawab profesi Penggugat sebagai pelayan
ah
masyarakat dalam hal ini sebagai dokter Obstetri dan Ginekologi terhadap
bulan mendatang telah memiliki jadwal tindakan membantu persalinan
A gu
do
maupun perawatan rutin terhadap pasien, yang sejak awal sudah ditangani
ne
ng
Penggugat, yang mana Penggugat sangat mendesak dalam waktu 1 (satu)
si
R
banyak pasien yang menggantungkan nasib dan kesehatannya kepada
In
Penggugat.
Ketiga, Penggugat memiliki tanggung jawab moral, tidak bisa begitu saja
lik
ka m ah
meninggalkan pasien serta kewajiban Penggugat untuk melayani pasien tidak bisa serta merta dialihkan ke dokter/ rumah sakit lain. Sehingga
ub
tindakan Tergugat-I dan Tergugat-II yang menerbitkan dan membuat
ep
Surat Keputusan pencabutan Surat Tanda Registrasi 9 (sembilan) bulan kepada Penggugat tersebut bukan hanya merugikan Penggugat secara pribadi namun juga membahayakan keselamatan atau kelangsungan hidup
R
ah
ne
ng
do In
gu
Halaman 27 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
A
s
pasien-pasien (kepentingan umum), dimana banyak pasien kandungan
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 27
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
yang secara psikologis bergantung pada Penggugat/dokter yang telah menanganinya sejak awal. ----------------------------------------------
ng
Keempat, Penggugat selalu mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar-
A gu
do
seminar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan atau keterampilan-
keterampilan dibidang kedokteran khususnya pada bidang obstetri dan
In
Ginekologi ; ---------------------------------------
lik
ah
Kelima, Dasar berlakunya ketentuan Pasal 67 ayat (2) ; 67 ayat (3) ; 67 (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
ub
m
Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
ep
ka
2004 tentang Perubahan atas Undang-
ah
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
si
R
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan
Tata
Usaha
Negara
yang
menyebutkan
do
A gu
---------------------------------------------------------------------
:
ne
ng
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
“(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan
In
Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan
putusan
Pengadilan
yang
lik
ka m ah
sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada memperoleh
kekuatan
hukum
ub
tetap;”------------------------------
“(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat
ep
diajukan sekaligus dalam gugatan dan diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;” ----------------------------------
R
ah
ne
In
A
gu
28
do
ng
ayat (2) : a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan
s
“(4) huruf a Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 28
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
yang sangat mendesak, yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara digugat
ng
yang
itu
tetap
dilaksanakan;”
do
A gu
----------------------------------------------------------
(Vide, Bukti Terlampir). -----------------------------------------------
In
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang
Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Yang Mulia Majelis
ub
1
ep
Mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan : --------------
ah
1.
Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/
R
ka
DALAM PENANGGUHAN :
si
m
memutuskan sebagai berikut : ------------------------
lik
ah
Hakim pemeriksa perkara ini untuk kiranya berkenan mempertimbangkan dan
Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Displin Terhadap tanggal 26 Juni
do
A gu
Saudara TamTam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG, 2013, dan ---
Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
In
2
ne
ng
VI/2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin
Pelanggaran
Disiplin
Kedokteran,
lik
ka m ah
atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan tanggal
5
Juni
2013
;
Memerintahkan kepada : ------------------------------------------------------1
Tergugat-I/ Konsil Kedokteran Indonesia agar menangguhkan/
ep
2
ub
-----------------------------------------------------------------
menunda pelaksanaan Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia
R
ah
do In
A
gu
Halaman 29 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ne
ng
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi
s
Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 29
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Displin Terhadap Saudara TamTam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG, tanggal 26 Juni 2013 ; ---------------------------------------
Tergugat-II/ Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia agar
A gu
menangguhkan/menunda
pelaksanaan
Surat
Keputusan
Majelis
do
ng
2
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor tentang
Dugaan
Pelanggaran
Disiplin
In
09/P/MKDKI/V/2011,
Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 sampai perkara ini mempunyai hukum
tetap
(pasti)
;
lik
ah
kekuatan
ub
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ------------------
2.
Menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa berupa : ----------Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/
R
a
ep
1.
ah
ka
DALAM POKOK PERKARA :
si
m
--------------------------------------------------------------
Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Displin
A gu
do
Terhadap Saudara TamTam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG, tanggal 26 Juni 2013, dan ---
Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
In
b
ne
ng
KEP/VI/2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan
lik
ka m ah
Indonesia atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang
Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 ;
3
ub
----------------------------------------------------------------
Mewajibkan Tergugat-I/ Konsil Kedokteran Indonesia untuk mencabut
ep
Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/
R
ah
VI/2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin
s ne In
A
gu
30
do
ng
M
Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Displin Terhadap Saudara
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 30
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
TamTam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG, tanggal 26 Juni 2013 ; -----------------------------------------------
Mewajibkan Tergugat-II/MKDKI untuk mencabut Surat Keputusan
ng
4
Nomor
do
A gu
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan
09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin
5
In
Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 ; --------------------------------------------
Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar biaya perkara
lik
ah
secara tanggung-renteng ; ------------------------------------------
ub
m
Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan yaitu, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013, dalam acara Pembacaan Gugatan dan
ep
ka
Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat telah hadir menghadap di Persidangan, yaitu
ah
Najab Khan, S.H., M.H. dan Billy, Eka Putra, S.H. dan Kuasa Tergugat I dan
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di
si
do
A gu
atas, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban Tertulis pada
ne
ng
S.H.,M.Hum ; -------
R
Tergugat II hadir kuasa hukumnya Dr. Sabir Alwy, S.H.,M.H dan Budi Irawan
persidangan tanggal 27 Agustus 2013, yang isinya sebagai berikut ;
Kompetensi Absolut : 1 Bahwa gugatan Penggugat pada hakekatnya mempersoalkan
ub
1
Dalam Eksepsi
lik
ka m ah
I
In
--------------------------------------------------------------------------------------
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011
ep
tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang tidak lengkap atau tidak rinci. Pasal
ah
do In
A
gu
Halaman 31 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ne
ng
Tahun 2011 menegaskan, dalam hal Teradu berkeberatan terhadap
s
R
55 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 31
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD),
Teradu
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat
ng
mengajukan keberatan kepada Ketua MKDKI, dengan mengajukan
alat bukti baru yang mendukung keberatannya dalam waktu 30
ah
do
2
--------------------------------------------
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan Pasal 77 ayat (1)
In
A gu
(tiga puluh) hari dari sejak salinan Keputusan MPD diterima;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata
lik
Usaha Negara yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun
ub
m
2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN)
ep
ka
maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak
ah
berwenang mengadili sengketa atau gugatan Penggugat ;
Bahwa Keputusan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni
A gu
do
2013 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran proses
ne
ng
3
si
R
------------------
terhadap Saudar Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG adalah hasil
In
dari proses penegakan profesi kedokteran yaitu penegakan prinsip/
lik
ka m ah
nilai-nilai standar keilmuan kedokteran. Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tersebut diatas belum final
tetapi
hanya
rekomendasi
ub
keputusan
berupa
sanksi
pencabutan sementara Surat Tanda Registrasi Dokter ; -----Bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah
ep
4
R
ah
badan independen dan otonom yang anggotanya diangkat
ne
In
A
gu
32
do
ng
M
Praktik Kedokteran untuk melaksanakan tugas dan fungsi (tupoksi)
s
berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 32
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
penegakan
keilmuan
kedokteran,
bukan
untuk
melaksanakan tugas administratif atau pejabat administratif
ng
sehingga tidak dapat dikatakan produknya Tata Usaha Negara,
do
Disiplin Kedokteran Indonesia setelah melakukan tugas menerima
pengaduan, memeriksa dan memutuskan. Hal ini sama saja dengan
In
A gu
akan tetapi produknya adalah Keputusan Majelis Kehormatan
tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada penegakan Hukum di
Bahwa penangkatan anggota Majelis Kehormatan Disiplin
ub
m
5
lik
ah
Pengadilan ; ---------------------------------------------------------------
Kedokteran Indonesia (MKDKI) bukan untuk melaksanakan tugas
ep
ka
administratif dan anggota MKDKI bukan sebagai struktural
ah
(eselonisasi) tetapi kedudukan MKDKI sebagai penegakan
Keilmuan
Kedokteran
;
do
---------------------------------------------------------------
Dasar Gugatan Penggugat :
A gu
2
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/
In
1
si
Penegakan
ne
Keputusan
ng
tetapi
R
disiplin, sehingga produk hasilnya bukan Tata Usaha Negara,
VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan
lik
ka m ah
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam
ub
Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG berupa Pencabutan Surat Tanda Registrasi
ep
(STR) sementara selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai 26 Juni 2013 sampai dengan 26 Maret 2014 ; ----------------------Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
s
2
R
ah
ng
ne
atas Pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni
do In
A
gu
Halaman 33 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
disiplin
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 33
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
2013 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kedokteran ;
---------------------------------------------------------------
Bahwa seharusnya Penggugat memperhatikan hal-hal sebagai
ng
3
do
a
Terbitnya Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/
KKI/KEP/VI/2013, merupakan tindaklanjut dari Keputusan
In
A gu
berikut : ----------------------------------------------------------
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas
lik
ah
Pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni
ub
m
2013 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran terhadap Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG ;
ah
b
ep
ka
---------------------------------------------
Bahwa pemberian Keputusan MKDKI terhadap Saudara
si
R
Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG adalah merupakan
9 (sembilan) bulan sudah sesuai dengan peraturan yang
do
Bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2004 tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Majelis Kehormatan
Disiplin
Kedokteran
Indonesia
merupakan
lik
ka m ah
c
In
A gu
berlaku ; ------------------------------------------
ne
ng
rekomendasi berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi selama
lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia
;
d
ub
--------------------------------------------
Bahwa Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun
tugasnya
R
menjalankan
Disiplin
Kedokteran bersifat
Indonesia independen
dalam ;
s
ah
Kehormatan
ep
2004 tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Majelis
ne In
A
gu
34
do
ng
M
----------------------------------------------------------
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 34
1
Bahwa sangatlah tidak tepat gugatan Penggugat
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
masuk pada
ng
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mana bukan kewenangannya, karena produk Konsil Kedokteran Indonesia dan
2
do
administratif yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara
In
akan tetapi keputusan yang dikeluarkan oleh Penegak Keilmuan Kedokteran ; -------------
Bahwa Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
lik
ah
A gu
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bukan produk
ub
m
Indonesia Nomorta09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran terhadap
ep
ka
Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr,SpOG adalah hasil dari
R
pronsip/nilai-nilai
standar
keilmuan
kedokteran.
Keputusan
si
ah
suatu proses penegakan keilmuan kedokteran, yaitu penegakan
pencabutan Surat Tanda Registrasi terhadap Saudara Tamtam Samsudin,
dr,
SpOG.
-------------------------------------------------
Bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah
In
3
;
do
A gu
Otamar
ne
ng
tersebut bukan keputusan final tetapi hanya rekomendasi sanksi
lik
ka m ah
badan independen dan otonom yang lahir dan anggotanya diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Kedokteran untuk
ub
Praktik
tentang
melaksanakan tugas dan fungsin (tupoksi) penegakan prinsip/nilaikeilmuan,
bukan
untuk
ep
nilai
melaksanakan
tugas-tugas
administrati sehingga tidak dapat dikatakan produknya adalah tata
R
ah
do In
A
gu
Halaman 35 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ne
ng
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, setelah melihat tugas,
s
usaha negara, akan tetapi produknya adalah Keputusan Majelis
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 35
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan . Hal ini sama dengan
tupoksi
pada
penegakan
hukum
di
Peradilan
ng
-----------------------------
do
Tata Usaha Negara, akan tetapi diangkat berdasarkan Undang-
In
A gu ah
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, bukan sebagai Pejabat
Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;
Bahwa produk Majelis Disiplin Kehormatan Kedokteran Indonesia
ub
m
lik
-----------------------------------------5
;
Bahwa anggota Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis
4
bukan produk administrasi Negara tetapi Putusan yang terlebih melalui
proses
pengaduan
dan
penemuan
;
ep
ka
dahulu
Gugatan Penggugat Prematuur :
tertanggal 26 Juni 2013 sudah mempunyai akibat hukum bagi
Tergugat I,
penetapan Keputusan
sedangkan Keputusan Tergugat II Juni
Nomor 09/P/
2013 masih bersifat
lik
ka m ah
MKDKI/V/2011 tertanggal 5
do
sejak tanggal
In
A gu
Penggugat
si
Bahwa Keputusan Tergugat I Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013
ng
1
ne
3
R
ah
---------------------------------------------------------------
rekomendasi, belum final serta konkrit, dan belum ada akibat
ub
hukum bagi Penggugat karena masih memerlukan tindak lanjut
2
ep
dari Keputusan Tergugat I ; ------------------------Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat I dan Keputusan Tergugat II tersebut tidak memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 9
In
A
gu
36
do
ng
ne
s
R
ah
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 36
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
dan atas dasar Pasal 2 c UU PTUN, maka gugatan Penggugat
Gugatan Penggugat Kabur (obscuur Libell)
2
dalil-dalil
gugatan
Penggugat
sulit
dipahami
membingungkan Tergugat I dan Tergugat II,
dan
akibatnya
mengalami kesulitan dalam membela diri yang merupakan hak Para Tergugat menurut hukum ; ------------------------------
lik
ah
A gu
bahwa
do
1
In
4
ng
haruslah dinyatakan tidak dapat diterima
Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan
ah
1
Dalam Pokok Perkara
ep
ka
II
ub
m
tidak dapat diterima ; ------------------------------------
Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I dan Tergugat II kemukakan
dalam
si
R
eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan termasuk pula
Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil dan bukti-
ng
2
A gu
do
bukti yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan tertanggal 12 Juli
ne
dalam pokok perkara ini. -----------------------------------
2013 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat I dan Tergugat
3
In
II akui kebenarannya. -----------------
Bahwa Keputusan Tergugat I Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013 tertanggal
ub
lik
ka m ah
26 Juni 2013 sudah sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku dan azas umum pemerintahan yang baik serta
ep
tidak melanggar pasal 53 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah
ah
ng
ne
s
R
ditolak. --------------------------------------------------
do In
A
gu
Halaman 37 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 37
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
4
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Keputusan Tergugat II Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan
ng
azas umum pemerintahan yang baik serta tidak melanggar pasal 53 ayat
karena
itu
gugatan
Penggugat
haruslah
Bahwa
ditolak
;
In
-------------------------------------------------
5
do
A gu
(2) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh
gugatan Penggugat haruslah ditolak sebab tidak mempunyai
lik
m
5.1
Bahwa keputusan Tergugat II Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal
5 Juni
ub
ah
dasar hukum : ----------------------------------------------------
2013 adalah rekomendasi kepada Konsil
ep
ka
Kedokteran Indonesia untuk mencabut Surat Tanda Registrasi
Bahwa Keputusan Tergugat II
R
berbunyi sebagai berikut :
si
ah
Penggugat. Hal ini terbukti dalam Keputusan Tergugat II yang
butir 1 di atas, berupa ; “Rekomendasi Pencabutan Surat Tanda selama
9
(sembilan)
bulan”.
do
(STR)
A gu
Registrasi
------------------------------------------
Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat 1 Nomor 19/KKI/KEP/
In
5.2
ne
ng
menjatuhkan sanksi kepada Penggugat, berdasarkan angka XI
lik
ka m ah
VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013 merupakan final dan konkrit
karena sudah menimbulkan akibat hukum sejak tanggal ditetapkan Tergugat
I
bagi
ub
Keputusan
Penggugat
;
Diktum Kesatu, Keputusan Tergugat 1 menjatuhkan sanksi
R
ah
•
ep
---------------------------------------------------------------
s ne
In
A
gu
38
do
ng
M
kepada Teradu (Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG),
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 38
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
berupa
Surat
Tanda
Registrasi
(STR)
Sementara selama 9 (sembilan) bulan”. --------------
ng
•
Diktum Keempat,
5.3
Keputusan Tergugat 1 pemberian
do
Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr,
SpOG, berupa Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR)
In
Sementara selama 9 (sembilan) bulan” terhitung mulai tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan 26 Maret 2014. ------
bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukanan diatas, maka
lik
ah
A gu
sanksi kepada
ub
m
terbuktilah secara sah dan meyakinkan bahwa Keputusan Tergugat
ka
2 tersebut tidak memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 jo Pasal 53
ep
ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;
Bahwa keputusan Tertugat II Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tanggal 5
R
6
si
ah
--------------------------------------------------------------------
Negara sebab pelaksanaannya masih memerlukan tindaklanjut Keputusan
A gu
do
oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Oleh karena itu atas dasar Pasal 2 c
ne
ng
Juni 2013 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan Penggugat
Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang
lik
ka m ah
7
In
haruslah ditolak ; ------------------
dikemukakan Penggugat tentang keputusan atas keberatan terhadap
ub
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013 dan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin
tertanggal
atas Pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 Juni
2013
:
R
5
ep
Kedokteran Indonesia
ah
ng
ne
s
-------------------------------------------------------------------------------
do In
A
gu
Halaman 39 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
Pencabutan
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 39
a
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sesuai Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 Peraturan Konsil
ng
Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin
ah
do
terhadap Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD), Teradu dapat mengajukan keberatan kepada Ketua MKDKI/MKDKI-P
In
A gu
Dokter dan Dokter Gigi, yaitu dalam hal Teradu berkeberatan
dengan mengajukan alat bukti baru yang mendukung keberatannya
MPD
diterima
;
ub
m
Keputusan
lik
dalam waktu paling lama 30 (tiga pulu) hari sejak salinan
b
Bahwa keberatan Teradu yang diterima oleh MKDKI tertanggal 7
ep
ka
-------------------------------------------------------------------
ah
Mei 2013 tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan 55 ayat
Pelanggaran
Disiplin
Dokter
dan
Dokter
Gigi
Bahwa dengan demikian ketentuan yang Tergugat I dan Tergugat
In
c
do
A gu
------------------------------------------------
;
ne
ng
Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan
si
R
(1) dan Pasal 56 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2
II bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku., yaitu tidak dengan
Azas
Kepastian
Hukum
lik
ka m ah
bertentangan
(rechtzekerheidsbeginsel) ; ---------------------------------
Bahwa memang demikianlah keputusan yang Tergugat II
ub
d
keluarkan atas keberatan yang diajukan oleh Teradu. --------Bahwa Penggugat tidak bisa memerintahkan kepada Tergugat I
ep
e
In
A
gu
40
do
ng
Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013 tertanggal 26 Juni
s
menangguhkan / menunda Keputusan Konsil Kedokteran
ne
e.1
R
dan Tergugat II untuk mengabulkan : ---------------
ah
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 40
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Disiplin Tamtam
ng
Terhadap Saudara
Otamar
Samsudin,
dr,
do
A gu
SpOG
berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) sementara
In
selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan 26 Maret 2014.
lik
ah
Alasannya sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Konsil
ub
m
Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin dan
Dokter
Gigi,
menegaskan
ep
ka
Dokter
bahwa
:
R
Pelaksanaan
dan
penyampaian
Keputusan
MKDKI/
si
ah
-------------------------------------------
do
Kesehatan Kabupaten/Kota) yang menerbitkan SIP Teradu,
Organisasi Profesi terkait, fasilitas pelayanan kesehatan
pendidikan
In
tempat Teradu menjalankan praktik kedokteran, institusi kedokteran/kedokteran
gigi,
dan
atau
lik
ka m ah
A gu
Teradu, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Dinas
ne
ng
MKDKI-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap
Kementerian Kesehatan harus segera dilakukan oleh Konsil
e.2
ub
Kedokteran Indonesia ; --------------------------------------menangguhkan / menunda Keputusan Majelis Kehormatan
ep
Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 09/ P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 tentang Dugaan Pelanggaran
Disiplin
Kedokteran
;
s
R
ah
ng
ne
-----------------------------------------------------
do In
A
gu
Halaman 41 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 41
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Alasannya sesuai dengan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,
ng
menegaskan
bahwa
Majelis
Kehormatan
Disiplin
do
A gu
Kedokteran Indonesia dalam menjalankan tugasnya bersifat
independen tidak terpengaruh oleh siapapun atau lembaga
In
manapun ; ------------------
Pentingnya dicamtumkannya Diktum Keempat Keputusan
lik
ah
Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013
ub
m
tertanggal 26 Juni 2013 terkait dengan Pembinaan : ------------------------------------------Teradu sesuai dengan undangan Ketua Konsil
ah
Kedokteran
Nomor
:
TU.03.02/03/KKI/
R
VI/2039/2013 tertanggal 20
Juni
2013 yang
si
ep
ka
•
do
Pengurus Cabang Kota Jakarta Selatan dan Teradu
ne
Kota Jakarta Selatan, Ketua Ikatan Dokter Indonesia
untuk menghadiri acara Pembacaan Keputusan
In
Konsil Kedokteran Indonesia dan Pembinaan yang berkaitan dengan praktik kedokteran yang baik pada
lik
ka m ah
A gu
ng
ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan
tanggal 26 Juni 2013, namun tidak dihadiri oleh
ub
Teradu sesuai dengan suratnys yang dikirim kepada Ketua Konsil Kedokteran Indonesia tertanggal 26
ep
Juni 2013 yang diterima oleh Sekretariat Konsil
R
ah
Kedokteran Indonesia tanggal 27 Juni 2013.
s ne In
A
gu
42
do
ng
M
----------------------------------------------------
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 42
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
•
Diktum Keenam Keputusan Konsil Kedokteran
26 Juni 2013 yang dipermasalahkan oleh Penggugat yaitu Konsil Kedokteran Indonesia melalui Konsil
Kedokteran
In
Pembinaan
Divisi
do
A gu
ng
Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013 tertanggal
ah
bersama Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Selatan,
lik
Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Jakarta Selatan
ub
m
melakukan pembinaan kepada Saudara Tamtam Otamar
ka
Samsudin, dr, SpOG dengan mengacu kepada pedoman
ep
penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik paling
•
ka m ah
salah satu bentuk pembinaan untuk mengubah
rangka
proses
pendewasaan
dan
do
perilaku kita agar kedepan menjadi lebih baik dalam
si
hukuman bagi Teradu tetapi merupakan
saling
In
A gu
ng
bukan
ne
R
Tujuan pembinaan praktik kedokteran yang baik
mengingatkan sesama profesi agar perlindungan kepada
masyarakat
-------------------Makna
akan
kehadiran
Teradu
ub
•
dapat
terwujud
lik
ah
sedikit 1 (satu) kali. ---------------------------------
pada
;
acara
ep
pembacaan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia dan Pembinaan praktik kedokteran yang baik, sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
R
ah
ne
ng
do In
gu
Halaman 43 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
A
s
tentang Praktik Kedokteran, berarti Stakeholders
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 43
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
(Pemerintah Pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi) untuk
ng
berperan aktif
dalam membina dan mengawasi
do
A gu
praktik kedokteran sesuai dengan fungsi dan
kewenangan masing-masing untuk mendapatkan
lik
ah
In
pola pembinaan yang sesuai ; ----------
•
ub
m
Lampiran Pendahuluan pada angka romawi I huruf
ka
B butir 8 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia
ep
Nomor 47/KKI/KEP/XII/2007
ah
Tata
Cara
Pelaksanaan
tentang Pedoman
Rekomendasi
Majelis
si
R
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan
menegaskan bahwa Penjatuhan sanksi
do
Disiplin,
ne
Di Tingkat Provinsi Dalam Penegakan Sanksi
disiplin adalah penegakan sanksi yang dijatukan
In
oleh Konsil Kedokteran Indonesia setelah mendapat surat rekomendasi dari Ketua Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran
Indonesia
;
ub
--------------------------•
lik
ka m ah
A gu
ng
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
Lampiran Pendahuluan pada angka romawi V huruf
R Tata
Cara
Pelaksanaan
tentang Pedoman
Rekomendasi
Majelis
In
A
gu
44
do
ng
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan
s
Nomor 47/KKI/KEP/XII/2007
ne
ep
B butir 4 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia
ah
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 44
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
Di Tingkat Provinsi Dalam Penegakan Sanksi
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembinaan
do
A gu
ng
Disiplin, menegaskan bahwa Divisi Pembinaan
penegakan disiplin dokter dan dokter gigi ;
In
------------------------------------------------------------•
ah
Saran dan masukan dari Stakeholders terhadap
lik
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia maupun Majelis
Kehormatan
Disiplin
ub
m
Keputusan
ka
Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi
ep
Disiplin terhadap profesi kedokteran dan kedokteran
ah
gigi, bertujuan untuk proses perbaikan kedepan ;
tertanggal
26
Juni
2013
berupa
si
do
pencabutan STR sementara selama 9 (sembilan) bulan
terhadap Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG
In
terhitung mulai tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan 26 Maret 2014 ; ---------------------
lik
ka m ah
A gu
KKI/KEP/VI/2013
ne
Setelah Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/
ng
e.3
R
----------
Secara otomatis Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta
ub
Selatan segera membekukan Surat Ijin Praktik Teradu, melalui surat yang ditujukan kepada Teradu dan tembusan
tanggal
ep
dikirim kepada instutusi terkait dengan mengacu kepada penetapan
Keputusan
Tergugat
I
;
R
ah
ng
ne
s
-------------------------------------------------------
do In
A
gu
Halaman 45 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 45
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia a Keputusan Tergugat I sudah sesuai dengan perundang-undangan dan dasar hukum : ---------------------------------------
Pasal 54 ayat (1), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
ng
f.1
do
A gu
tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa dalam rangka terselenggaranya praktik kedokteran yang bermutu
In
dan melindungi masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, perlu dilakukan pembinaan terhadap
lik
ah
dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran ;
f.2
ub
m
-------
Pasal 54 ayat (2), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
ep
ka
tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Pembinaan
ah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Konsil
si
R
Kedokteran Indonesia bersama-sama dengan Organisasi
f.3
Pasal 71, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Kedokteran
Indonesia,
Daerah,
In
Organisasi Profesi membina dan mengawasi praktik
kedokteran sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing ; -----------------------------------
Pasal 60 ayat (3) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
ub
f.4
Pemerinta
do
Konsil
lik
ka m ah
A gu
Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Pemerinta Pusat,
ne
ng
Profesi ; -------------------------
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus
gu A
Disiplin Disiplin
penyampaian Kedokteran Kedokteran
s
Kehormatan
dan
ne
ng
M
Indonesia/Majelis
46
pelaksanaan
Majelis Kehormatan
R
Keputusan
bahwa
do
ah
menegaskan
In
ep
Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi,
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 46
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Indonesia di Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terhadap dan kepada Teradu, Pemerintah Daerah
ng
Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) yang
do
A gu
menerbitkan SIP Teradu, Organisasi Profesi terkait, fasilitas
pelayanan kesehatan tempat Teradu menjalankan praktik
In
kedokteran, institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi, dan atau Kementerian Kesehatan harus segera oleh
Konsil
Kedokteran
lik
ah
dilakukan
Indonesia
;
f.5
ub
m
----------------------------------------
Lampiran Pendahuluan pada angka romawi I huruf B butir
ep
ka
8 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 47/KKI/
ah
KEP/XII/2007
tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan
Kehormatan
Disiplin
Kedokteran
Indonesia Di Tingkat Provinsi Dalam Penegakan Sanksi
do
Bahwa Penjatuhan sanksi disiplin adalah penegakan sanksi
mendapat
surat
Kehormatan
rekomendasi
Disiplin
dari
In
yang dijatuhkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia setelah Ketua
Majelis
lik
A gu
Disiplin, menegaskan : -----
ka m ah
si
Majelis
ng
Indonesia/
ne
R
Rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
;
Kedokteran
Indonesia
f.6
ub
--------------------------------------------------------
Lampiran Pendahuluan pada angka romawi V huruf B butir
ep
4 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 47/KKI/ KEP/XII/2007
ah
tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan
ng
Majelis
Kehormatan
Disiplin
Kedokteran
do In
A
gu
Halaman 47 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
s
Indonesia/
ne
R
Rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 47
R ep ub
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Indonesia Di Tingkat Provinsi Dalam Penegakan Sanksi Disiplin,
menegaskan
ng
bertanggungjawab
A gu
penegakan
bahwa
terhadap
disiplin
dokter
Divisi
Pembinaan
pelaksanaan
pembinaan
dan
dokter
gigi
;
do
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
-------------------------------------------------
In
b Keputusan Tergugat II sudah sesuai dengan perundang-undangan dan dasar hukum : ---------------------------------------
Pasal 64 huruf a, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
lik
ah
g.1
Kehormatan
ub
m
tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Majelis Disiplin
Kedokteran
Indonesia
bertugas
ep
ka
menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus
ah
pelanggaran sanksi disiplin dokter dan dokter gigi yang
Praktik
Kedokteran,
menegaskan
bahwa
do
Pasal 67 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Majelis
In
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memeriksa dan
memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan
disiplin
dokter
lik
ka m ah
A gu
g.2
ne
ng
si
R
diajukan ; ------------------------------
dan
dokter
gigi
;
g.3
ub
-------------------------------------------------------
Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
ah
Majelis
ep
tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Keputusan Kehormatan
Disiplin
Kedokteran
Indonesia
s
R
mengikat dokter, dokter gigi dan Konsil Kedokteran
ne In
A
gu
48
do
ng
M
Indonesia ; ----------------------------------------
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 48
g.4
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 59 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus
ng
Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi,
Disiplin
bahwa
Keputusan
Majelis
Kehormatan
Kedokteran
Indonesia/
Majelis
Kehormatan
do
A gu
menegaskan
In
Disiplin Kedokteran Indonesia Di Tingkat Provinsi bersifat final, berkekuatan tetap, mengikat Teradu, dan Pemerintah
Pasal 60 ayat (3) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
ub
m
g.5
lik
ah
Daerah (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) ; -----------
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus
ep
ka
Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi,
R
Pelaksanaan
dan
penyampaian
Keputusan
Majelis
si
ah
menegaskan bahwa : ----------
do
Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap
Teradu,
Pemerintah
Kabupaten/Kota
(Dinas
In
Daerah
Kesehatan Kabupaten/Kota) yang menerbitkan SIP Teradu,
lik
ka m ah
A gu
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Di Tingkat
ne
ng
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia / Majelis
Organisasi Profesi terkait, fasilitas pelayanan kesehatan
ub
tempat Teradu menjalankan praktik kedokteran, institusi pendidikan kedokteran / kedokteran gigi, dan atau
Kedokteran
ep
Kementerian Kesehatan harus segera dilakukan oleh Konsil
ah
Indonesia
;
ng
ne
s
R
--------------------------------------------------------
do In
A
gu
Halaman 49 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 49
g.6
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 3 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesionalisme
ng
Dokter dan Dokter Gigi, menegaskan bahwa setiap Dokter
dokter
dan
dokter
------------------------------------------------g.6
do
profesional
gigi
;
In
A gu
dan Dokter Gigi dilarang melakukan pelanggaran disiplin
Pasal 3 ayat (2) huruf f dan huruf h, Peraturan Konsil
Profesionalisme
Dokter
dan
Dokter
Gigi,
ub
m
Disiplin
lik
ah
Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang
menegaskan bahwa Pelanggaran Disiplin Profesional
ep
ka
Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat
ah
(1) terdiri dari 28 butir bentuk pelanggaran disiplin ;
si ne
Bahwa Keputusan Tergugat II Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tanggal 5 Juni
ng
7.
R
------------------------------------------------------------
A gu
do
2013 sudah benar dan tepat : ------------------------------------------
Bahwa Keputusan Tergugat II tersebut sudah sesuai dengan ketentuan
In
7.1
lik
ka m ah
yang berlaku dimana Penggugat diberikan rekomendasi menjatuhkan sanksi disiplin berupa pencabutan STR selama 9 (Sembilan) bulan,
ub
oleh karena dalam persidangan terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin Professional Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana diatur
Kedokteran
ep
dalam Pasal 3 ayat (2) hutuf f dan huruf h, Peraturan Konsil Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin
R
ah
ne In
do
ng
A
gu
50
s
Professional Dokter dan Dokter Gigi ; --------------------------------
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 50
a
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
huruf f yang berbunyi “tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang
memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien”.
ng
Yaitu teradu tidak melakukan persiapan operasi dengan baik ;
b
do
A gu
---------------------------------
huruf h yang berbunyi “tidak memberikan penjelasan yang jujur,
In
etis, dan memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktik kedokteran”. Yaitu tidak
lik
ah
memberikan penjelasan tentang risiko tindakan seksio ke empat
2
ub
m
kalinya ; ----------------------
Bahwa tidak satupun dalil dari Penggugat dalam gugatannya yang
ep
ka
mempersoalkan jenis dan lamanya sanksi yang Tergugat I dan
ah
Tergugat II jatuhkan. Sehingga dengan demikian berarti Penggugat
si
R
menyetujui dan menerima Keputusan Tergugat I dan Tergugat II ;
do
Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil
A gu
8.
Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak ; ---
Berkaitan dengan Tergugat I yaitu Keputusan Konsil Kedokteran
lik
ka m ah
In
Penggugat yang berkenaan dengan objek sengketa : ---------
8. 1
ne
7. 3
ng
--------------------------------------------------------------
Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013 :
ub
----------------------------------------------------------------•
Pasal 54 ayat (2), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
ep
tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Konsil
R
ah
ng
ne
Profesi ; -------------------------------
do In
gu
Halaman 51 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
A
s
Kedokteran Indonesia bersama-sama dengan Organisasi
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 51
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
•
Pasal 71, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
ng
Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Pemerinta Pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, Pemerintah Daerah, Organisasi
fungsi
dan
do
dengan
tugas
masing-masing
;
•
Pencabutan STR sementara selama 9
lik
Diktum Kesatu
In
----------------------------------------------------------------
ah
A gu
Profesi membina dan mengawasi praktik kedokteran sesuai
(sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 26 Juni 2013 sampai
ka
lamanya
sanksi
disiplin,
ini
penjatuhan
ep
menyetujui
ub
m
dengan tanggal 26 Maret 2014 tidak dipermasalahkan tentang berarti
Penggugat
telah
sanksi
disiplin
;
Bahwa
ng
•
penambahan
Diktum
Pembinaan
dalam
do
KKI/KEP/VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013, tidak
In
dilarang karena tidak ada aturan yang dilanggar serta tidak terlalu berlebihan. Divisi Pembinaan merasa
lik
ka m ah
A gu
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/
si
Diktum Keenam Pembinaan : -------------------------------
ne
•
R
ah
-----------------------------------------------------------------
bertanggungjawab penuh terhadap pembinaan praktik
ub
kedokteran yang baik bagi dokter dan dokter gigi yang
ep
terkena sanksi disiplin. Salah satu azas atau prinsip dalam hukum adalah sepanjang tidak bertentangan dengan aturan, berarti boleh dilakukan, artinya
penambahan diktum
In
A
gu
52
do
ng
ne
s
R
ah
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 52
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
pembinaan bukan sesuatu yang memberatkan Penggugat ;
A gu
•
Divisi
Pembinaan
Konsil
Kedokteran
Indonesia
senantiasa menyelenggarakan pertemuan Bimbingan
do
ng
--------------
Teknis Pemantapan Proesionalisme Bagi Dokter dan
In
Dokter Gigi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan
lik
ah
untuk melaksanakan praktik kedokteran yang baik dengan mengacu kepada pedoman yang sudah ada,
ub
m
dalam rangka untuk memberikakan perlindungan kepada
•
Pentingnya mencantumkan Diktum Keenam
ep
ka
masyarakat sebagaimanaan ; ---
terkait
R
ah
dengan pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh Konsil
memperjelas
A gu
Kota
fungsi
Jakarta
dan
tugas
Selatan sesuai
akan dengan
In
kewenangan masing-masing (Pasal 71, Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran) ; ----------------------------------------------------•
lik
ka m ah
Cabang
ne
Indonesia
do
ng
Dinas Kesehatan Kota Jakarta Selatan dan Ikatan Dokter
si
Kedokteran Indonesia bersama Stakeholders (Suku
Apapun bentuk sanksi disiplin yang diberikan terhadap
Tertulis
selalu
mencantumkan
diktum
ep
Peringatan
ub
dokter dan dokter gigi, apakah pencabutan STR atau
Pembinaan ; --------------------------------------------
ng
ne
s
R
ah
do In
A
gu
Halaman 53 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 53
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
•
Pasal 54 ayat (2), Undang-Undang Nomor 29 Tahun
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bersama-
do
A gu
ng
2004 tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa
sama dengan Organisasi Profesi ; -------------------------
Lampiran Pendahuluan pada angka romawi I huruf B
In
•
47/KKI/KEP/XII/2007
lik
ah
butir 8 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor tentang Pedoman Tata Cara
ub
m
Pelaksanaan Rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin
ka
Kedokteran Indonesia/ Majelis Kehormatan Disiplin
ep
Kedokteran Indonesia Di Tingkat Provinsi. Dalam
ah
Penegakan Sanksi Disiplin,
menegaskan bahwa
si
R
Penjatuhan sanksi disiplin adalah penegakan sanksi yang
Kehormatan
rekomendasi
Disiplin
dari
Kedokteran
Ketua
Majelis
Indonesia
•
In
--------------------------------------------------------
;
ne
surat
Lampiran Pendahuluan pada angka romawi V huruf B butir 4 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 47/KKI/KEP/XII/2007
lik
ka m ah
A gu
mendapat
do
ng
dijatukan oleh Konail Kedokteran Indonesia setelah
tentang Pedoman Tata Cara
ub
Pelaksanaan Rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia/ Majelis Kehormatan Disiplin
ep
Kedokteran Indonesia Di Tingkat Provinsi Dalam Penegakan Sanksi Disiplin, menegaskan bahwa Divisi
R
ah
ne In
do
ng
A
gu
54
s
Pembinaan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 54
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
pembinaan penegakan disiplin dokter dan dokter gigi ;
•
ng
-------------------------------------------------
Undangan Ketua Konsil Kedokteran yang ditujukan kepada Kepala
A gu
do
Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Selatan, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Pengurus Cabang Kota Jakarta Pusat dan Teradu untuk
In
menghadiri acara pembacaan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia
ah
dilanjutkan dengan Pembinaan Praktik Kedokteran yang baik bertempat
Keputusan Tergugat I Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013 tertanggal 26 Juni
ub
m
•
lik
di Ruang Pembinaan Konsil Kedokteran Indonesia ; ---------------
ka
2013 berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi sementara selama 9
ep
(sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan
Kesehatan
Kota
Jakarta
Selatan
dalam
bentuk
surat
si
Dinas
R
ah
26 Maret 2014, masih memerlukan Keputusan lebih lanjut oleh Suku
Samsudin, dr, SpOG untuk segera membekukan Surat Ijin Praktik sesuai Keputusan
Tergugat
I
•
In
--------------------------------------------------------
;
do
penetapan
A gu
tanggal
ne
ng
pemberitahuan yang ditujukan kepada Saudara Tamtam Otamar
Bahwa pemberian rekomendasi Pencabutan STR selama 9 (sembilan)
lik
ka m ah
bulan terhadap Keputusan MKDKI atas Pengaduan Nomor 09/P/ MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 belum mempunyai akibat dan
setelah
ditindaklanjuti
dengan
ub
hukum,
Keputusan
Konsil
Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013 tertanggal 26 Juni
ep
2013 baru ada akibat hukum sesuai dengan tanggal penetapan Keputusan Tergugat 1. ----------------------
ng
ne
s
R
ah
do In
A
gu
Halaman 55 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 55
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
8.2
Berkaitan dengan Tergugat II, yaitu Keputusan Majelis
ng
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013.
do
Bahwa seyogyanya Penggugat mengetahui apa yang dimaksud dengan
A gu
•
bukti baru. Siapapun akan mengetahui bahwa yang dimaksud dengan
bukti yang belum pernah diajukan sebelumnya,
In
bukti baru adalah
lik
ah
sehingga Pasal 51 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan
ub
m
Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tidak perlu lagi
•
Bahwa keberatan Penggugat tertanggal 7 Mei 2013 yang disampaikan
ep
ka
menguraikan mengenai kriteria bukti baru ; --------
R
ah
kepada MKDKI tidak sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Konsil
do
Gigi, yaitu bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam
ne
ng
Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter
si
Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Majelis
Kehormatan
Disiplin
Kedokteran
--------------------------------------------------------------Pemanggilan prosedur
Ahli
kerja
Majelis
:
sesuai
dengan
Kehormatan
Disiplin
ub
Kedokteran Indonesia.
Majelis Pemeriksa Disiplin tetap melaksanakan
ep
•
dilakukan
lik
ka m ah
•
Indonesia
In
A gu
keberatannya bukan merupakan bukti baru, untuk itu tidak diterima oleh
sidang dengan tidak memanggil Teradu (terlampir
ah
In
A
gu
56
do
ng
ne
s
R
bukti). ----------
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 56
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
•
ng
Bahwa untuk Novum (bukti baru) melalui keberatan Penggugat yang
disampaikan kepada MKDKI, maka MKDKI tidak bisa memenuhi
A gu
do
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tata
In
Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan
8.2
Pemberlakuan sanksi disiplin berupa Pencabutan Surat Tanda
lik
ah
Dokter Gigi ; ---------------------------------------------
ub
m
Regiatrasi sementar selama 9 (sembilan) bulan mulai tanggal 26 Juni
ka
2013 sampai dengan 26 Maret 2014 otomatis Suku Dinas Kesehatan
ep
Kota Jakarta Selatan mencabut Surat Ijin Praktik Saudara Tamtam
ah
Otamar Samsudin, dr, SpOG sebanyak 3 (tiga) tempat ikut tercabut ;
Novum (bukti baru yang disampaikan oleh Penggugat), namun bukti
A gu
si
do
baru tersebut tidak memenuhi unsur persyaratan pada Pasal 55 ayat
ne
Objek sengketa bahwa Tergugat II telah mempertimbangkan tentang
ng
8.3
R
------------------------------
(1), Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011
In
tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan pelanggaran Disiplin
lik
ka m ah
Dokter dan Dokter Gigi, untuk itulah keberatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ;
8. 4
ub
-------------------------
Bahwa apabila informasi dan alat bukti yang dikumpulkan sudah
ep
cukup maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan tanpa keharusan memanggil kembali Teradu (Penggugat ) yang sudah
R
ah
ng
ne
s
pernah dipanggil akan tetapi tidak hadir, sebab yang utama adalah
do In
A
gu
Halaman 57 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 57
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
pemeriksaan
dalam
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia persidangan
;
do
Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang kekemukakan
A gu
9.
ng
-----------------------------------------------------------------
Penggugat tentang bukti baru : -------------------------------------------------bahwa
keberatan
Penggugat
bukan
merupakan
bukti
In
9.1
baru
ah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan Konsil
lik
Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara
ub
m
Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi ; --------------------------------------------------bahwa seyogyanya Penggugat mengetahui apa yang dimaksud dengan
ep
ka
9.2
ah
bukti baru. Siapapun akan mengetahui bahwa yang dimaksud dengan
si
R
bukti baru adalah bukti yang belum pernah diajukan sebelumnya,
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan
menguraikan
mengenai
kriteria
bukti
Bahwa dalil-dalil Penggugat
;
terhadap Surat Kuasa yang diberikan oleh
lik
ka m ah
10.
baru.
In
----------------------------------------------------------
do
A gu
Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tidak perlu lagi
ne
ng
sehingga Pasal 51 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
keluarga pasien (Pengadu) yaitu Dra Risma Situmorang, SH, MH untuk
ub
menghadap dan membuat pengaduan tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tidak beralasan, karena surat
ep
kuasa tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apalagi Pengadu
R
ah
(Dra Risma Situmorang, SH, MH) hadir dan memberikan keterangan dalam
s ne In
A
gu
58
do
ng
M
persidangan MKDKI. Keterangan yang diberikan dalam persidangan itulah
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 58
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
yang menjadi pegangan utama bagi MPD dalam pengambilan keputusan ; ------------------------------------
Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan keputusan MKDKI atas
ng
11.
do
A gu
pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 yang
hukum,
In
diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak karena tidak mempunyai dasar dalam rangka
memberikan perlindungan kepada masyarakat
lik
ah
(sebagaimana salah satu tujuan utama Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang
ub
m
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Apabila permohonan Penggugat tersebut dikabulkan maka tidak tertutup kemungkinan akan timbul
ah
Situmorang,
SH,
ep
ka
kembali peristiwa-peristiwa lain seperti yang diadukan Pengadu (Dra. Risma MH)
kepada
Tergugat
;
si
R
--------------------------------------------------------------------
agar
memberikan
keputusan
sebagai
berikut
----------------------------------------------------------------------------------------
:
do
perkara
A gu
memeriksa
ne
ng
Berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan diatas, maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negera DKI Jakarta, up Majelis Hakim yang
In
Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan
lik
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Ketiga telah
ub
mengajukan Permohonan Intervensi untuk masuk sebagai pihak yaitu dari Henry Kurniawan (Suami dari Pasien Santi Mulyasari), melalui Kuasa Hukumnya Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H. dan Christine Nhazzia Agustine, S.H., Advokat
ep
ka m ah
Penggugat tidak dapat diterima ; --------------------------------------------
dan Konsultan hukum pada kantor hukum Risma Situmorang & Partners,
ng
ne
s
R
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/SK/RM&P.VIII/2013 tanggal 26
do In
A
gu
Halaman 59 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 59
Agustus 2013
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
dibawah Register Perkara Nomor : 121/G/2013/PTUN-JKT/
INTV ; ----------------------
ng
Menimbang, bahwa atas permohonan Pihak Ketiga tersebut, pihak
A gu
do
Penggugat, Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II, menyatakan secara lisan tidak keberatan atas masuknya pihak ketiga dalam sengketa ini pada persidangan
In
tanggal 27 Agustus 2013 ; ----------------------------------
lik
ah
Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon Intervensi tersebut,
ub
m
Majelis Hakim mengambil sikap dengan mendudukkan Henry Kurniawan sebagai Tergugat II Intervensi yang tertuang dalam Putusan Sela tertanggal 27
ep
ka
Agustus 2013 ; ----------------------------------------------------
ah
Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat II
3 September 2013
ng
ne
Jawaban Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal
do
EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT
A gu
si
R
Intervensi memberikan Jawabannya berupa Eksepsi Kompetensi Absolut dan
sebagai berikut : --------------------------------------------------
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) JAKARTA TIDAK
(KKI)
DAN
KEPUTUSAN
MAJELIS
lik
INDONESIA
KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDI).
KEHORMATAN
DISIPLIN
ub
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI)/TERGUGAT I DAN MAJELIS KEDOKTERAN
INDONESIA
(MKDI)
/
TERGUGAT II BUKAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA DAN
ep
ka m ah
KEDOKTERAN
In
BERWENANG MENGADILI PERKARA ATAS KEPUTUSAN KONSIL
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI) / TERGUGAT I
In
A
gu
60
do
ng
ne
s
R
DAN KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 60
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
INDONESIA (MKDI) / TERGUGAT II BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.
ng
Bahwa Penggugat dalam gugatannya sebanyak 18 (delapan belas) halaman terdiri
A gu
do
dari 17 posita, 2 petitum Dalam Penangguhan dan 5 Petitum Dalam Pokok Perkara telah mengajukan pembatalan terhadap : --
Tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan
Kedokteran
lik
Disiplin
ub
m
ah
Indonesia Dalam Penegakan Saksi
In
Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/2013
Disiplin Terhadap saudara Tantam Otamar Samsudin dr. SpOG Tertanggal 26
ep
ka
Juni 2013, sebagai Obyek Sengketa . ----------------------------
ah
Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas
si
R
Pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin
A gu
do
pokok perkara, maka harus terlebih dahulu dikaji dan diuji kembali kedua Surat
ne
ng
Kedokteran, tertanggal 5 Juni 2013, sebagai Obyek Sengketa II. Bahwa sebelum Majelis Hakim jauh melangkah melakukan pemeriksaan atas
Keputusan tersebut di atas yang menurut Penggugat adalah Obyek Pengadilan
In
Tata Usaha Negara, apakah memang merupakan suatu Keputusan Badan atau
Tata
Usaha
Negara
lik
Pengadilan
atau
tidak
?
;
ub
--------------------------------------------------------------------------------------Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 1 angka 7, 8 dan 9 Undang-Undang No.51 Tahun
ep
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (‘UU PERATUN’) disebutkan:
ng
ne
s
R
ka m ah
Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat dan dijadikan sebagai obyek
do In
A
gu
Halaman 61 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 61
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
angka 7 : “Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di
ng
daerah” ------------------------------------------------------------.
do
A gu
angka 8 :”Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat
yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-
In
undangan yang berlaku”. -------------------------------------------------
angka 9 :”Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
lik
ah
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan
ub
m
hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan, final, yang menimbulkan akibat seseorang
atau
badan
hukum
perdata”
ep
ka
hukum
ah
-------------------------------------------------------------------------------------.
si
R
Bahwa dari Ketentuan Pasal 1 angka 7, 8 dan 9 Undang-Undang No.51 Tahun
Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka sudah cukup jelas dan tegas
do
A gu
diatur “siapa yang dimaksud dan dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat
ne
ng
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
TUN, Keputusan mana dan Keputusan siapa yang dapat memenuhi syarat
Negara
ic
Pengadilan
Tata
Usaha
Jakarta….!
lik
Usaha
------------------------------------
urusan
ub
Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 UU PERATUN tentang
;
pemerintahan adalah sebagai berikut : ----------------------------------------------“Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah kegiatanyang bersifat
ep
ka m ah
Tata
In
sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat digugat ke Pengadilan
eksekutif. --------------------------------------------------------------------------
In
A
gu
62
do
ng
ne
s
R
ah
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 62
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Lebih lanjut Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH., dalam bukunya yang
berjudul ‘HUKUM TATA USAHA NEGARA dan KEKUASAAN’ pada halaman
ng
27 alinea ke tiga (3) dan keempat (4) mengatakan : -----------------
A gu
do
“Berdasarkan rumusan pasal ini, dapat dipahami bahwa suatu KTUN adalah produk yang diterbitkan oleh pejabat TUN (atau jabatan TUN) berdasarkan
In
wewenang yang ada padanya (attribute) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintahan (delegate)” ----------------------.
lik
ah
Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan”?, dalam
ub
m
Penjelasan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa : -----------------------------“yang dimaksud ‘urusan pemerintahan’ ialah ‘kegiatan yang bersifat eksekutif’.
ep
ka
Dengan demikian, tidaklah termasuk di dalamnya kegiatan yang bersifat legislatif
mengenai
pembagian
kekuasaan
negara”.
si
ketatanegaraan
R
ah
dan yudikatif (jika bertitik tolak dari pada trias politika montesquieu dalam
A gu
do
ne
ng
-----------------------------------------------------------------------
Sekarang mari kita kaji, teliti dan uji berdasarkan kepada pengertian Pasal 1 angka 7, 8 dan 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
In
atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan
lik
Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
ub
Indonesia (MKDI) yang dijadikan selaku TERGUGAT I dan TERGUGAT II oleh Penggugat dapat diartikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara..? -----------------
ep
ka m ah
pendapat Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH., tersebut di atas, apakah Konsil
Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang
s
R
PRAKTIK KEDOKTERAN pada BAB I Ketentuan Umum menyebutkan sebagai
ng
ne
berikut : --------------------------------------------------------
do In
A
gu
Halaman 63 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 63
Pasal 1 angka(3)
Kedokteran
Indonesia
adalah
suatu
badan
otonom,
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
“Konsil
mandiri,
ng
nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan
A gu
do
Konsil Kedokteran Gigi”. ------------------------------------------Pasal 1 angka(14)
In
“Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang
berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan
lik
ah
dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan
ub
m
menetapkan sanksi”. ------------------------------------------
Bahwa selanjutnya tentang Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis
ep
ka
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI) juga diatur di dalam
ah
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NO. 4 TAHUN 2011
si
R
TENTANG DISIPLIN PROFESIONAL DOKTER DAN DOKTER GIGI, yaitu
A gu
do
ng
ne
dapat dilihat pada : ------------------------------------------------------------------------
In
Pasal 1 angka(4) menyebutkan :
lik
badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas
ub
Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi”. ----------Pasal 1 angka(5) menyebutkan :
“Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat
ep
ka m ah
“Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu
MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya
In
A
gu
64
do
ng
ne
s
R
kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 64
kedokteran
dan
kedokteran
gigi
dan
menetapkan
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
sanksi”.
---------------------------------------------------------------------------------------
ng
Bahwa tentang Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) juga diatur di dalam
TATA
CARA
PELANGGARAN DISIPLIN
PENANGANAN
do
TENTANG
KASUS
DUGAAN
DOKTER DAN DOKTER GIGI, yaitu dapat
In
A gu
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NO. 2 TAHUN 2011
dilihat pada : ---------------------------------------------------------------------------------
lik
ah
Pasal 1 angka(12) yang menyebutkan sebagai berikut : ------------------------
ub
m
“Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas
ep
ka
Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi”. ----------
ah
Bahwa dari seluruh ketentuan di atas yang telah menjelaskan apa dan siapakah
si
R
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
atau memenuhi pengertian
Badan
do
A gu
menjelaskan bahwa KKI / TERGUGAT I dan MKDKI / TERGUGAT II masuk
atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN)
lik
In
sebagaimana
diatur dan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UNDANG-UNDANG
ub
PERATUN yang menyebutkan:”Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
ep
ka m ah
ne
ng
Indonesia (MKDI) sesuai pengertian peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti tidak satupun ketentuan peraturan perundang-udangan yang
Bahwa KKI / TERGUGAT I dan MKDI / TERGUGAT II tidak merupakan
do In
A
gu
Halaman 65 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ne
ng
maupun di daerah (urusan eksekutif),tetapi KKI adalah suatu badan otonom,
s
R
Badan atau Pejabat yang melaksanakan fungsi/urusan pemerintahan baik di pusat
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 65
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi dan MKDKI adalah lembaga yang
ng
berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan
A gu
do
dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menerapkan sanksi. ----------------
In
Selanjutnya Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH., dalam bukunya yang
berjudul ‘HUKUM TATA USAHA NEGARA dan KEKUASAAN’ pada halaman
lik
ah
28 alinea kedua (2) mengatakan : ----------------------------------------
ub
m
“Salah satu sisi yang terpenting dalam penerapan wewenang menurut hukum publik tersebut, terutama dalam menerbitkan keputusan-keputusan TUN, adalah
ep
ka
bahwa penerapan wewenang yang demikian, membawa akibat atau konsekuensi
ah
hukum, yaitu lahirnya hak dan kewajiban yang bersifat hukum publik bagi warga
si
R
masyarakat yang bersangkutan, kewenangan mana dapat dipaksakan secara
A gu
do
dan menjalankan wewenangnya dalam fungsi pemerintahan, yang dalam segala
ne
ng
sepihak (bersifat unilateral). Pada dasarnya, wewenang hukum publik dikaitkan selalu pada jabatan publik yang merupakan organ pemerintahan (bestuur organ)
tindakannya selalu dilakukannya demi kepentingan umum atau pelayanan umum
In
(public service). Pada organ pemerintahan yang demikian, melekat pula sifat
lik
ub
Sekarang mari kita lihat apa Fungsi, Tugas dan Wewenang dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)/TERGUGAT I yaitu bahwa sesuai dengan ketentuan BAB III mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang No. 29
ep
ka m ah
sebagai pejabat umum (openbaar gezag)”. –
Tahun 2004 tentang PRAKTIK KEDOKTERAN yang mengatur tentang Fungsi,
s
R
Tugas dan Wewenang dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) tidak satu
In
A
gu
66
do
ng
ne
kalimatpun yang menjelaskan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 66
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang pemerintahan (eksekutif). --------------------------------------------------
ng
Pasal 6 mengatakan :
do
A gu
“Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik dalam
rangka
meningkatkan
mutu
pelayanan
-------------------------------------------------------------------------
lik
ah
Pasal 7 Ayat 1 mengatakan :
medis”.
In
kedokteran,
ub
m
“(1) Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas :
melakukan registrasi dokter dan dokter gigi; mengesahkan standar pendidikan dan
melakukan pembinaan terhadap
ep
ka
profesi dokter dan dokter gigi;
ah
penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait
si
R
sesuai fungsi masing-masing. dst……….” --------
Pasal
69
Undang-Undang
No.
29
Tahun
2004
tentang
do
A gu
bahwa sesuai dengan ketentuan BAB VIII mulai dari Pasal 55 sampai dengan
ne
ng
Sekarang mari kita lihat apa Fungsi, Tugas dan Wewenang dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI) / TERGUGAT II, yaitu
PRAKTIK serta
In
KEDOKTERAN yang mengatur tentang Fungsi, Tugas, Keanggotaan
lik
atau kalimatpun yang menjelaskan bahwa MKDKI menjalankan tugas, fungsi dan
ub
wewenang di bidang pemerintahan (eksekutif). -----------
Hal ini bisa kita lihat secara jelas dan tegas dalam Ketentuan Pasal 64 yang
ep
ka m ah
Wewenang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tidak satu pasal
mengatakan sebagai berikut : --------------------------------------------------
ng
ne
s
R
“Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertugas :
do In
A
gu
Halaman 67 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 67
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggarandisiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan menyusun pedoman dan tata cara kasus
ng
penanganan
pelanggaran
disiplin
dokter
dan
dokter
gigi”.
A gu
do
---------------------------------------------------------------------------
Bahwa Fungsi, Tugas dan Wewenang Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)/
In
TERGUGAT I dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI)/
TERGUGAT II berbeda dengan fungsi,tugas dan wewenang BAPEK (Badan
lik
ah
Kepegawaian) yang melaksanakan Fungsi Administrasi di bidang Kepegawaian
ub
m
sehingga BAPEK memang melaksanakan fungsi eksekutif dan oleh karenanya BAPEK dan Keputusan BAPEK adalah merupakan Keputusan Badan atau
ep
ka
Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang dapat digugat ke PTUN dan oleh
ah
karenanya PTUN berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan terhadap
si
R
BAPEK. --------------------------------------------------------------------------
tugas, dan wewenang dalam menegakkan kode etik atau kedisiplinan profesi,
do
A gu
juga terdapat Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang berfungsi untuk saksi atas
In
memeriksa dan mengadili serta membuat Keputusan pemberian
pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim. ----------------------------
ne
ng
Bahwa selain KKI/Tergugat I dan MKDKI/Tergugat II yang memiliki fungsi,
lik
Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas lingkungan
ub
di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua
ep
Peradilan. Bahwa sifat pemberian saksi terhadap
Hakim yang terbukti melanggar kode etik bukanlah bersifat Keputusan yang di
In
A
gu
68
do
ng
ne
s
R
keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara namun bersifat Profesional
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memiliki Tugas membantu Sekertaris
Halaman 68
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
dan netral atas pelanggaran kode etik yang terbukti dilakukan oleh Hakim. -------------------------------------------------------------------
ng
Bahwa Keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang dilaporkan tersebut
do
A gu
bukan merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan
Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sehingga putusan pemberian saksi
dalam
Pengadilan
Tata
Usaha
In
oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) kepada anggotanya tidak dapat di gugat
Negara.
lik
ah
------------------------------------------------------------------------------
ub
m
Bahwa selain Majelis Kehormatan Hakim (MKH), juga terdapat contoh lain yang mempunyai fungsi dan wewenang untuk menegakkan kedisiplinan anggotanya
ep
ka
dalam menjalankan profesi misalnya Dewan Kehormatan PERADI (Perhimpunan
ah
Advokat Indonesia) yang sesuai Pasal 10 tentang Kode Etik Advokat yang
si
R
menyebutkan bahwa ‘Dewan Kehormatan PERADI berwenang memeriksa dan
do
A gu
pemeriksaan Kode Etik terhadap Advokat yang dilaporkan telah melanggar kode
ne
ng
mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Advokat’, dalam pelaksanaannya Dewan Kehormatan PERADI melaksanakan rangkaian sidang
etik tersebut. ----------------------------------------------------------
In
Bahwa Keputusan Dewan Kehormatan PERADI saat memberikan saksi kepada
lik
Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan Surat Keputusan Tata Usaha Negara
ub
(KTUN), sehingga putusan pemberian saksi kode etik oleh Dewan Kehormatan PERADI tidak dapat di gugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. -----------------------------------------------------------------------------
ep
ka m ah
Advokat yang dilaporkan tersebut bukan merupakan Keputusan Badan atau
do In
A
gu
Halaman 69 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ne
ng
bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ialah Dewan Pers sesuai
s
R
Badan atau Lembaga lainnya yang juga merupakan badan yang Independen dan
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 69
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Pasal 15 Undang-Undang No.40 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa ‘Dalam Upaya mengembangkan Kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan nasional,
dibentuk
Dewan
ng
pers
Pers
yang
Independen’.
A gu
do
-------------------------------------------------------
Contoh lainnya yang bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
In
ialah Komisi Penyiaran Indonesia yang merupakan Lembaga Negara Independen
yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang dari
campur
tangan
pemodal
maupun
-----------------------------------------------------
kekuasaan.
ub
m
kepentingan
lik
ah
bebas
Maka sangat jelas bahwa, MKH, Dewan Kehormatan PERADI, Dewan Pers dan
ep
ka
Komisi Penyiaran Indonesia yang merupakan badan atau dewan kehormatan di
ah
dalam organisasi profesi masing-masing yang memiliki kesamaan fungsi, tugas,
Keputusannya
bukan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh
Kehormatan tersebut
do
A gu
karenanya putusan pemberian saksi oleh Badan, atau Lembaga atau Dewan
ne
sehingga
ng
bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
si
R
dan wewenang yang sama dengan KKI/Tergugat I dan MKDKI/Tergugat II yang
tidak dapat di gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
In
------------------------------------------
lik
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia MKDI/TERGUGAT II adalah Badan
ub
dan Lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang ic UU No. 29 Tahun 2004 tentang PRAKTIK KEDOKTERAN serta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya yaitu dokter dan dokter gigi,
ep
untuk menegakkan Disiplin Kedokteran
In
A
gu
70
do
ng
ne
s
R
sama sekali tidak melaksanakan fungsi
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
Dengan demikian Konsil Kedokteran Indonesia KKI/TERGUGAT I dan Majelis
Halaman 70
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
pemerintahan sehingga adalah sangat keliru dan salah Penggugat telah
mengartikan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) / TERGUGAT I dan Majelis
(TUN) ) dan menggugat Keputusan
A gu
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
do
ng
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI) / TERGUGAT II sebagai
TERGUGAT I dan Keputusan TERGUGAT II a quo ke Pengadilan Tata Usaha
In
Negara ic PTUN Jakarta. ----------------------------
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI)/TERGUGAT I
lik
ah
DAN KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN
NEGARA
ub
m
INDONESIA (MKDI)/TERGUGAT II BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA SEBAGAIMANA DIMAKSUDKAN DALAM KETENTUAN
ep
ka
PASAL 1 ANGKA 9 UU PERATUN. -------------------------------------------------
R
2013 yang dijadikan Penggugat
sebagai Obyek Sengketa I adalah tentang
si
ah
Bahwa Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/VI/
do
Keputusan Majelis Kehormatan
A gu
SpOG Tertanggal 26 Juni 2013, sedangkan
ne
ng
Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Saksi Disiplin Terhadap saudara Tantam Otamar Samsudin dr.
Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang dijadikan Penggugat sebagai
In
Obyek Sengketa II adalah Surat Keputusan MKDKI Nomor 09/P/MKDKI/
lik
yang merupakan Keputusan MKDI karena adanya laporan Tergugat II Intervensi
ub
kepada MKDKI pada tanggal 13 Mei 2011 melalui Kuasa Hukumnya yang melaporkan ke MKDKI untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Dr. Tamtam
ep
Otamar Samsudin, SpOG (Penggugat) dengan register pengaduan No. 09/P/ MKDKI/V/2011 (Bukti T II Interv - 1). ---------------------
ng
ne
s
R
ka m ah
V/2011 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran tertanggal 5 Juni 2013
do In
A
gu
Halaman 71 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 71
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa adapun isi Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)/Tergugat II Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 yang
ng
dilaksanakan oleh TERGUGAT I adalah sebagai berikut :
A gu
do
“1. Terhadap Teradu, Tamtam Otamar Samsudin, dokter, spesialis obsetri dan Ginekologi, ditemukan pelaggaran disiplin profesi kedokteran sebagaimana
In
diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran No. 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profeisonal Dokter dan Dokter Gigi: --------------------
lik
ah
Pasal 3 Ayat (2) huruf f yang berbunyi :’tidak melakukan tindakan/asuhan medis
ub
m
yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien’ yaitu Teradu tidak melakukan persiapan operasi dengan baik. -----
ep
ka
Pasal 3 Ayat (2) huruf h yang berbunyi : ’tidak memberikan penjelasan yang
ah
jujur, etis, dan memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya
si
R
dalam melakukan praktek kedokteran’ yaitu tidak memberikan penjelasan tentang
do
A gu
Obsetri dan Ginekologi, berdasarkan pelanggaran pada angka XI butir 1 di atas
ne
ng
resiko tindakan seksio ke empat kalinya. Menjatuhkan sanksi kepada Teradu, Tamtam Otamar Samsudin, dokter, Spesialis
berupa ‘rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama sembilan bulan’.
Pelanggaran
yang
dilakukan
………….
dst”.
In
(9)
lik
Bahwa dari isi Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
ub
(MKDKI)/Tergugat II Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 jelas semuanya berisikan tentang penegakan prinsip-prinsip Kedokteran yang harus dilakukan oleh seorang dokter ic Penggugat selaku Dokter Spesialis Obsetri dan Ginekologi (SPOG),
ep
ka m ah
-------------------------------------------------------------------------------------------
BUKAN tentang suatu penetapan tertulis yang berisi
s
R
tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-
In
A
gu
72
do
ng
ne
undangan berlaku, yang bersifat
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 72
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum seseorang atau
ng
badan hukum perdata”. -----------------------------------------------------------
A gu
do
Bahwa Keputusan MKDKI / Tergugat II a quo didasari pada adanya pengaduan dari pasien yang menduga telah terjadi Malpraktek atau kesalahan pelaksanaan
In
prosedur operasi caesar yang dilakukan Penggugat pada saat melakukan operasi
caesar pada pasien alm. Santi Mulyasari (isteri Tergugat II Intervensi) dan setelah
lik
ah
melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dokter ahli dan memakan waktu
ub
m
lebih kurang 2 (dua) tahun barulah MKDKI / Tergugat II membuat dan mengeluarkan Keputusan dan dibacakan pada sidang terbuka. --------------
ep
ka
Jadi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh MKDKI / Tergugat II terhadap
ah
Penggugat sampai melahirkan/menerbitkan Keputusan a quo adalah proses
si
R
pemeriksaan dan persidangan terhadap Penggugat selaku Teradu dan pada
Tergugat
II
Intervensi
telah
uraikan
do
A gu
sesuai fungsi, tugas dan wewenang yang ada pada TERGUGAT II sebagaimana di
atas.
In
----------------------------------------------------------------------------------------
ne
ng
akhirnya MKDI/Tergugat II memberikan sanksi berupa berupa ‘rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama sembilan (9) bulan, hal ini
lik
menerbitkan Keputusan TUN (KTUN), maka yang diuji oleh Hakim PTUN
ub
adalah prosedur terbitnya Keputusan TUN (KTUN) yang digugat tersebut, maka jelas apa yang dilaksanakan oleh MKDKI / TERGUGAT II adalah bukan proses atau prosedur yang dilakukan dalam kapasitas sebagai Badan atau Pejabat TUN.
ep
ka m ah
Bahwa jika dibandingkan dengan Badan atau Pejabat TUN yang dalam
---------------------------------------------------------------
s
R
Bahwa MKDKI / TERGUGAT II juga tidak melaksanakan wewenang hukum
ng
ne
publik dan juga tidak sebagai pejabat publik yang merupakan
do In
A
gu
Halaman 73 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 73
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
organ pemerintahan (bestuur organ) dan menjalankan wewenangnya dalam
ng
fungsi pemerintahan, dan dalam membuat dan menerbitkan Keputusan a quo
do
demi kepentingan umum atau pelayanan umum (public service),
A gu
bertindak
melainkan bersidang melakukan pemeriksaan kepada Pelapor, Teradu dan saksi-
alm Santi Mulyasari isteri Tergugat II Intervensi
In
saksi yang terlibat pada saat dilakukannya operasi caesar oleh Penggugat kepada
serta dokter ahli untuk
lik
ah
menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan Penggugat dalam penerapan
ub
m
disiplin ilmu kedokteran, dan karena terbukti Teradu (Penggugat) melakukan Pelanggaran Disiplin Kedokteran maka kepada Penggugat diberikan sanksi, dan
ep
ka
sanksi tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh KKI / TERGUGAT I.
ah
------------------------------------------------------------------------------
si
R
Bahwa isi Keputusan MKDKI / Tergugat II a quo, kemudian dilaksanakan oleh
A gu
do
Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah
ne
ng
KKI/Tergugat I yaitu dengan mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) Penggugat selama 9 (sembilan) bulan. ----------------------------------------------
merupakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai Badan atau Lembaga
In
Organisasi Profesi dan Majelis Kehormatan Profesi di bidang Kedokteran,
lik
atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan suatu Keputusan yang dapat
ub
digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. ---------
Hal ini bisa dilihat dan dipahami secara jelas dalam ketentuan Pasal 1 angka11 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang PRAKTIK KEDOKTERAN yang
ep
ka m ah
sehingga sangatlah jauh berbeda dengan tugas, fungsi dan kewenangan Badan
mengatakan sebagai berikut : ---------------------------suatu
s
R
Pasal 1 angka 11 :“Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah
In
A
gu
74
do
ng
ne
pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 74
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang,
dan
kode
etik
yang
bersifat
melayani
masyarakat”.
ng
-------------------------------------------------------------------------------
do
A gu
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah jelas bahwa Keputusan
TERGUGAT I dan Keputusan TERGUGAT II bukan merupakan Keputusan TUN
PERATUN
In
sebagaimana dimaksudkan dalam Ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang dan dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 77 Undang - Undang
lik
ah
PERATUN yang menyebutkan : ----
ub
m
‘Eksepsi tetang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut
ep
ka
Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib
ah
menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang
si
R
bersangkutan” ; -----------------------------------------
A gu
do
dalam Putusan Sela oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dengan
ne
ng
Dengan demikian cukup berdasar dan beralasan hukum Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI ini untuk diputuskan
menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang
In
mengadili perkara ini. ---------------
lik
memeriksa perkara ini untuk memutuskan terlebih dahulu sebagai berikut :
ub
--------------------------------------------------------------------------------------Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya. -------------------------------------------------------
ep
ka m ah
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang
Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili
s
R
perkara ini. --------------------------------------------------------------------
ne
ng
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. -------------------
do In
A
gu
Halaman 75 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 75
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ng
DALAM POKOK PERKARA :
A gu
do
Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi
In
Kompetensi Absolut tersebut di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini. -------------------
lik
ah
Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil
ub
m
yang telah dinyatakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II
ah
Pengadilan
Tata
ep
ka
INTERVENSI, karena mengenai pokok perkara (substansi) bukan kewenangan Usaha
untuk
memeriksa
dan
mengadilinya.
si
R
-------------------------------------------------------------------------------
A gu
do
melaksanakan fungsi, tugas serta wewenangnya sesuai ketentuan perundang-
ne
ng
Bahwa Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) / TERGUGAT I dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) / TERGUGAT II telah
undangan yang berlakuic ic Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang
In
PRAKTIK KEDOKTERAN serta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya sehingga
lik
TERGUGAT II a quo dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 53 Ayat 2
ub
huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang
ep
ka m ah
Pengugat tidak dapat menggugat Keputusan TERGUGAT I dan Keputusan
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. ---
ne
In
A
gu
76
do
ng
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo
s
R
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 76
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
ng
Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No.
A gu
do
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mohon agar Majelis Hakim Perkara No. 121/G/2013/PTUN-
In
JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan keputusan sebagai berikut : -------------------------------------------
lik
ah
DALAM EKSEPSI :
ub
m
Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili
ep
ka
sengketa a quo. --------------------------------------------------------------
ah
DALAM POKOK PERKARA :
si
R
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan
ne
ng
Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijke Verklard). -------------------------------------------------------------------------------------
do
A gu
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. ----------------------
Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I,Tergugat II dan Jawaban pihak Penggugat mengajukan Repliknya
In
Tergugat II Intervensi tersebut
lik
dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 30
ub
September 2013, yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita
Acara
Persidangan
ep
Perkara
ini
;
--------------------------------------------------------------menguatkan
dalil-dalil
gugatannya
ng
Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi Surat-Surat yang
telah
do In
A
gu
Halaman 77 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
s
untuk
R
Menimbang, bahwa
ne
ka m ah
tertanggal 16 September 2013, dan atas Replik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 77
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
dilegalisir,
diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,
ng
sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1
:
do
Bukti P - 1
Surat Tanda Registrasi Dokter Nomor Registrasi 3111301211031779 yang dikeluarkan oleh Konsil
lik
ah
1.
In
A gu
sampai dengan P - 61 , sebagai berikut : -----------------------
Kedokteran Indonesia tanggal 20 Februari 2012 atas
ub
m
nama Tamtam Otamar Samsudin. (fotokopi sesuai
2.
Bukti P - 2
:
Surat Izin Praktik di Rumah Sakit Umum MMC Nomor
ep
ka
dengan asli) ; ---------------------------------------
ah
: 1.2.01.3171.1349/42006/09.16.1 atas nama
Dr.
do
:
Surat Izin Praktik di PBDS Invasif Sam Marie Family Health Care Nomor : 1.2.01.3171. 1350/45007/09.16.2
atas nama Dr. Tamtam Otamar Samsudin, Sp. OG.
lik
Bukti P - 3
In
A gu
Yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota
sesuai
dengan
asli
)
;
ep
(fotokopi
ub
Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 18 Juni 2012.
-------------------------------------4.
Bukti P - 4
:
Surat Izin Praktik di Rumah Sakit Bedah Bedah Asri
R
ka m ah
3.
(fotokopi sesuai dengan asli) ; ------------
ne
ng
yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota
si
R
Tamtam Otamar Samsudin, Sp. OG.
Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 18 Juni 2012.
ne
In
A
gu
78
do
ng
Tamtam Otamar Samsudin, Sp. OG. Yang dikeluarkan
s
Nomor : 1.2.01.3171.1351/43102/09.16.3 atas nama Dr.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 78
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta
:
dengan asli ) ; -----------
Hasil Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik No.
do
Bukti P - 5
A gu
5.
ng
Selatan pada tanggal 15 Juni 2012. (fotokopi sesuai
Lab. : 11014965 atas nama pasien Ny. Santi
lik
ah
In
Mulyasari, umur 38 tahun, Konsultan Prof. Dr.
ub
m
Riadi Wirawan, Sp.PK (K) Spesialis Patologi Klinik yang dikeluarkan oleh RS. MMC tanggal 15 April
Bukti P - 6 :
Surat Persetujuan Tindakan Medis berupa CS (Sectio
ah
6.
ep
ka
2011. (fotokopi sesuai dengan asli) ; ------------------
si
R
Cesaria) + Streilisasi + Histerektomi kepada dr. As’at,
--------------------------
Surat Persetujuan Tindakan Medis berupa CS (Sectio
In
Bukti P - 7 :
dr.
lik
Cesaria) + Streilisasi + Histerektomi kepada Tamtam Otamar Samsudin, tanggal
ub
20 April 2011 yang ditandatangani dan disetujui sendiri oleh Santi Mulyasari dan Henry Kurniawan selaku
8.
Bukti P - 8
:
Surat
ep
suami. (fotokopi sesuai dengan asli) ; ------Pemberitahuan
Informasi
oleh
Dokter
R
ka m ah
7.
do
A gu
Kurniawan selaku suami. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
ne
ng
tanggal 20 April 2011 yang ditandatangani dan disetujui sendiri oleh Santi Mulyasari dan Henry
do In
A
gu
Halaman 79 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ne
ng
Ny. Santi Mulyasari di Rumah Sakit Umum MMC pada
s
Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) atas nana pasien
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 79
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 21 April 2011. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
:
In
pasien Ny. Santi Mulyasari (fotokopi sesuai dengan asli ) ; --------------------------
Bukti P - 10
:
lik
ah
Registrasi : 52-93-4 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tamtam Otamar Samsudin, dr.,Sp.OG atas nama
Resume Medik (Medical Report) atas nama pasien
ub
m
10.
Surat Laporan Operasi di Rumah Sakit MMC Nomor
do
Bukti P - 9
A gu
9.
ng
------------------------------------------------
Santi Mulyasari yang ditandatangani oleh
ep
ka
Tamtam Otamar Samsudin, dr, Sp. OG. Sebagai
ah
penanggung jawab pasien di Rumah Sakit MMC.
Surat Permintaan Konsultasi No. 52-93-47 atas nama
do
dengan asli) ; -------------------------:
Catatan Anastesi dari dr As’at atas nama pasien Santi
In
Bukti P - 12
dr.Anastesi beserta jawabannya. (fotokopi sesuai
Mulyasari di Rumah Sakit MMC tanggal 21 April
lik
A gu
2011. (fotokopi sesuai dengan asli) ; ----------:
Sertifikat Medis Penyebab Kematian, tanggal 21 April
ub
13. Bukti P - 13
2011 yang dikeluarkan oleh dr. Purherbianto, S.Sp.AN
ep
mewakili Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. (fotokopi sesuai dengan asli) ; --------------:
Surat Keterangan dari dr. Purherbianto, S.Sp.AN
In
A
gu
80
do
ng
Rumah Sakit MMC, tanggal 10 Juli 2013 tentang COD
s
Bukti P - 14
ne
14.
R
ka m ah
12.
si
:
ne
Bukti P - 11
ng
11.
R
(fotokopi sesuai dengan asli ) ; ------------------------
pasien Santi Mulyasaridari Penggugat ditujukan kepada
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 80
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Pendarahan untuk kelengkapan surat kematian dalam
:
---------------------------------------
Surat Keterangan Dokter / Attending Physicians’s
do
Bukti P - 15
A gu
klaim meninggal dunia tanggal 21 April 2011 untuk syarat klaim asuransi. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
16. Bukti P - 16
:
Surat
Keterangan
Dokter
In
15.
ng
proses pemakaman. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
(sebagai
kelengkapan
ub
m
lik
ah
Pengajuan Klaim Kematian untuk pihak asuransi)
yang di tandatangai oleh dr. Tamtam Otamar Samsudin,
:
Piagam diberikan kepada dr. Tamtam Otamar Samsudin ikut
R
atas
sertanya
dalam
perkumpulan
obstetri
si
Bukti P - 17
ah
17.
ep
ka
Sp. OG. (fotokopi dari fotokopi) ; --------
IX di Suranaya, 2-5 Juli 1995 sebagai Juara I Karya
do
:
Sertifikat Pelatihan Resusitasi Neonatus kerjasama
antara Perkumpulan Perinatologi Indonesia ( Perinasia)
lik
Bukti P - 18
dan Ikatan Dokter Anak (IDAI) yang dilaksanakan di
ub
Jakarta 6-7 Mei 2000. (fotokopi dari fotokopi) ; ----------------------------------19.
Bukti P - 19
:
Sertifikat yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Rumah
ep
ka m ah
18.
----------------------------------
In
A gu
Ilmiah Katagori Poster. (fotokopi dari fotokopi) ;
ne
ng
Ginekologi Indonesia pertemuan Tahunan Perkumpulan
Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dan Ikatan Rumah
ah
do In
A
gu
Halaman 81 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ne
ng
dengan komisi Akredetasi Rumah Sakit dan Sarana
s
R
Sakit Jakarta Metropolitan (IRSJAM) bekerjasama
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 81
R ep ub
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Kesehatan lainnya (KARS), Pelatihan tanggal 12-13
:
A gu
20. Bukti P - 20
2001.
(fotokopi
dari
fotokopi)
oleh
Sub
;
----------------------------------Sertifikat
yang
dikeluarkan
Bagian
do
ng
November
Imunoendokrinologi Reproduksi Bagian Obstetri dan
In
Ginekologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta kepada dr. Tamtam Otamar Samsudin, S.Sp.OG
ah
sebagai
Peserta
Pendidikan
Imunoendokrinologi
lik
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ub
m
Reproduksi I, tanggal 1 - 4 April 2002. (fotokopi dari
:
ah
21. Bukti P - 21
ep
ka
fotokopi) ; --------------------
Sertifikat
yang
dikeluarkan
oleh
Sub
Bagian
si
R
Imunoendokrinologi Reproduksi Bagian Obstetri dan
Jakarta kepada dr. Tamtam Otamar Samsudin, S.Sp.OG Imunoendokrinologi
do
Pendidikan
Reproduksi II, tanggal 26 - 29 Agustus 2002. (fotokopi dari fotokopi) ; -------------:
Sertifikat yang dikeluarkan oleh program Study Ilmu
lik
ka m ah
22. Bukti P - 22
Peserta
In
A gu
sebagai
ne
ng
Ginekologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
Keperawatan Fakultas Kedokteran Dan Kesehatan
Otamar
ub
Universitas Muhamadiyah Jakarta kepada dr. Tamtam Samsudin,
S.Sp.OG
sebagai
Pembicara
ep
Seminar Keperawatan dengan tema Persalinan Dalam
ah
Air (Water Birth) “Dalam Pandangan Medis dan Dunia
s ne In
A
gu
82
do
ng
M
R
Keperawatan” Jakarta 9 Februari 2008. (fotokopi sesuai
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 82
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
dengan
asli)
;
-----------------------------------------------------------
Sertifikat yang dikeluarkan oleh O & G Partners
Fertility Centre Embryonics International Singapore
do
:
ng
Bukti P - 23
A gu
23.
dan Singapore Oparations Division
In
Parkway Health kepada dr. Otamar Samsudin, atas
partisipasinya sebagai peserta dalam Workshop on
lik
ah
Assisted Reproduvtive Techniques, yang diadakan di
ub
m
Singapore tanggal 5-7 Juni 2008. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----------------:
Sertifikat yang dikeluarkan oleh POGI (Perkumpulan
ep
ka
24. Bukti P - 24
si
R
ah
Obstetri dan Ginekologi Indonesia)
sebagai peserta dalam Kngres Obstetri Ginekologi
do
“Caring With
Science Bring POGI to the Global Community” yang
sesuai
dengan
asli)
;
lik
(fotokopi
In
diadakan di Surabaya-Jawa Timur,6-9 Agustus 2009.
----------------------------------------------------------Bukti P - 25
:
Sertifikat yang dikeluarkan oleh SamMarie Family
ub
25.
Healthcare kepada dr. T. Otamar Samsudin, Sp.OG atas partisipasinya sebagai Pembicara Talksow dengan
ep
ka m ah
A gu
Indonesia XIV dengan tema
ne
ng
kepada dr. Otamar Samsudin, Sp.OG atas partisipasinya
tema Mewujudkan Keturunan Yang Berkualitas dan
ah
do In
A
gu
Halaman 83 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ne
ng
diadakan di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan,
s
R
Membina Tumbuh Kembang Anak Sejak Dini, yang
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 83
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 2009. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
------------------
A gu
Sertifikat yang dikeluarkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan LDP Indonesia kepada
do
:
ng
26. Bukti P - 26
dr. T. Otamar Samsudin, Sp.OG atas partisipasinya
In
sebagai Pembicara dalam Seminar Sehari dengan tema
“Melahirkan di Air (Water Birth), yang diadakan di
(fotokopi
sesuai
dengan
asli)
;
ub
m
2009.
lik
ah
Hotel Emerald Garden Medan, tanggal 15 Agustus
-------------------------:
Sertifikat yang dikeluarkan oleh IDI (Ikatan Dokter
ep
ka
27. Bukti P - 27
ah
Indonesia) Cabang Jakarta diberikan kepada dr.
si
do
Dan Ginekologi Indonesia (POGI) cabang Jakarta
Surgery
sebagai
peserta
tanggal
1
lik
Gynecology
in Obstetri &
In
dengan tema Scars management
Nopember 2009. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
28.
Bukti P - 28
:
ub
------------------------------------------------
Sertifikat Simposium yang dikeluarkan oleh Himpunan
ep
Uroginekologi Rekonstruksi Indonesia kepada dr. T. Otamar Samsudin atas partisipasinya sebagai peserta
ah
ka m ah
A gu
sertanya dalam Malam Klinik Perkumpulan Obstetri
ne
ng
R
Tamtam Otamar Samsudin, Sp.OG. atas ikut
ne
In
A
gu
84
do
ng
M
diadakan di Denpasar tanggal 2-4 Maret 2010.
s
R
dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) III, yang
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 84
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
(fotokopi
dengan
asli)
;
--------------------------------------
Sertifikat yang dikeluarkan oleh Ginecologic Oncology Divsion Departement of
Obstetrics and Bynecologu
do
:
ng
Bukti P - 29
A gu
Faculty of Medicine, University of Indonesia kepada dr. Otamar
participant
ah
Gynecology
dalam
Samsudin, Asia
S.Sp.OG
sebagai
In
Tamtam
Pasific
Confrence
of
Surgery yang diadakan di Discovery
lik
29.
ub
m
Kartika Plaza Hotel bali, tanggal 6-9 Oktober 2010. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----Bukti P - 30
:
Sertifikat Simposium yang dikeluarkan oleh Ikatan
ep
ka
30.
ah
Dokter Indonesia kepada Tamtam Otamar S, dr. Sp.OG
si
R
atas partisipasinya sebagai peserta dalam Simposium
:
do
Bukti P - 31
Sertifikat Simposium yang dikeluarkan oleh Himpunan Fertilitas Endokrinologi Reproduksi Indonesia kepada
dr. Otamar Samsudin, Sp.OG atas partisipasinya
lik
ka m ah
31.
In
A gu
asli) ; ------------------
ne
ng
Nasional Endometriosis yang diadakan di Bandung, tanggal 16-17 Oktober 2010. (fotokopi sesuai dengan
sebagai peserta dalam Pertemuan Ilmiah Berkala V
ub
pada Workshop Assisted Reproductive Technology, yang diadakan di RSUP Sanglah, Denpasar, tanggal
------
Sertifikat yang dikeluarkan oleh Perkumpulan Obstetri
ng
Dan Ginekologi Indonesia (POGI) cabang Jakarta dan
do In
A
gu
Halaman 85 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
s
:
ne
Bukti P - 32
R
32.
ep
22-23 Januari 2011. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
sesuai
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 85
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah DKI Jakarta
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
POGIJAYA Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi
Indonesia Cabang Jakarta yang diadakan di Jakarta,
In
tanggal 27-28 Maret 2011. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -
Bukti P - 33
:
Sertifikat yang dikeluarkan oleh Perkumpulan Obstetri
lik
ah
33.
partisipasinya sebagai peserta dalam Sarasehan Ilmiah
do
A gu
ng
kepada dr. Tamtam Otamar Samsudin, Sp.OG atas
ub
m
Dan Ginekologi Indonesia (POGI) kepada dr. Tamtam Otamar Samsudin, Sp.OG atas partisipasinya sebagai
ep
ka
peserta dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan POGI XIX,
2011.
(fotokopi
R
Juli
sesuai
dengan
asli)
;
Bukti P - 34
:
Sertifikat Kompetensi (Certificate of Competence)
do
In
Ginekologi Indonesia kepada dr. Tamtam Otamar
(lima)
tahun,
lik
Samsudin, Sp.OG dan sertifikat ini berlaku untuk 5 ditandatangani
oleh
Prof.
Dr.dr.
ub
Soegiharto Soebijanto, Sp.OG. (K) selaku Ketua/ Chairman, Jakarta 31 Januari 2012. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -------------------------------------35. Bukti P - 35
:
ep
ka m ah
A gu
yang dikeluarkan oleh Kolegium Obstetri dan
ne
ng
--------------------------
34.
Certificate
yang
dikeluarkan
oleh
Indonesian
Samsudin,
Sp.OG
atas
s
Otamar
ne
ng
A
gu
86
Tamtam
do
dr.
In
R
Associateion For In Vitro Fertilization (IAIVF) kepada
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
si
ah
yang diadakan di Sangri-la Hotel, Jakarta, tanggal 2-7
Halaman 86
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
1st
partisipasinya sebagai peserta dalam acara
Fertilization (IAIVF) dengan tema Ovarian Aging
Cource, yang diadakan di Grand Melia Jakarta, tanggal
do
A gu
ng
Congress Of Indonesian Associatetion For In Vitro
13-15 Februari 2012. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
Sertifikat yang dikeluarkan oleh Gestosis Organization kepada
Tamtam
Otamar
S,
dr.
lik
ah
:
In
--------------------------------------
36. Bukti P - 36
Sp.OG
atas
ub
m
partisipasinya sebagai peserta dalam Acara The 44th
ka
International Meeting of Gestosis Organization yang
ep
diadakan di Fourseason Hotel- Jakarta, tanggal 6-8 Mei
ah
2012.
(fotokopi
sesuai
dengan
asli)
;
Sertifikat yang dikeluarkan oleh POGI (Perhimpunan
In
Jakarta kepada dr.Tamtam Otamar
DKI
do
dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah
A gu
lik
S, Sp.OG atas partisipasinya sebagai peserta dalam Malam Klinik Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi
ub
Indonesia dengan tema Acute Pain Management in Famale, yang diadakan di Jakarta, tanggal 5 Mei 2013.
38.
Bukti P - 38
:
ep
(fotokopi sesuai dengan asli) ;
Surat Konsil Kedokteran Indonesia (the Indonesian
R
ka m ah
si
:
ne
Bukti P - 37
ng
37.
R
-----------------------------------------------
Obstetri dan Ginekologi Ondonesia) Cabang Jakarta
do In
A
gu
Halaman 87 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ne
ng
2061 / 2013, Perihal Penyampaian Keputusan Konsil
s
Medical Council) No. HK. 01.02 / 03 / KKI / VI /
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 87
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kedokteran Indonesia, tanggal 25 Juni 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ; ------
Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor
19/KKI/KEP/VI/2013 tentang Pelaksanaan Keputusan
do
:
ng
Bukti P - 39
A gu
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
In
Dalam Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap Saudara
Tamtam Otamar Samsudin, dr, Sp.Og, tanggal 26 Juni
ah
2013.
(fotokopi
40.
Bukti P - 40
:
dengan
asli)
;
ub
m
--------------------------
Surat Konsil Kedokteran Indonesia No. HK. 01.02 / 03
ep
ka
/ KKI / VII / 2212 / 2013, tanggal 3 Juli 2013 Perihal
ah
Penyampaian
copy
Salinan
Keputusan
Majelis
si
R
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tanggal 3
Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Bukti P - 42
Pengaduan
tentang
Dugaan
Nomor
09/P/MKDKI/
Pelanggaran
Disiplin
Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----------------:
lik
42.
V/2011,
atas
Surat Keputusan MPD pada Majelis Kehormatan
ub
Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran
ep
Disiplin Kedokteran, tanggal 4 April 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----------------:
Salinan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor
In
A
gu
88
do
ng
M
2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus
s
Bukti P - 43
ne
43.
R
ka m ah
A gu
Indonesia
do
:
In
Bukti P - 41
ne
ng
Juli 2013. (fotokopi sesuai dengan asli)
41.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
sesuai
lik
39.
Halaman 88
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Dugaan pelanggaran Disiplin Kedokteran dan Dokter
A gu
44. Bukti P - 44
:
sesuai printout) ; ---
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun
do
ng
Gigi, ditetapkan pada tanggal 6 April 2011. (fotokopi
2004 Tentang Praktik Kedokteran, disahkan tanggal 6
45. Bukti P - 45
:
In
Oktober 2004. (fotokopi dari fotokopi) ; --
Salinan Perkonsil Nomor 3 Tahun 2011 tentang
lik
ah
Organisasi dan Tata kerja MKDKI dan MKDKIP,
46.
Bukti P - 46
:
ub
m
tanggal 4 Agutus 2011. (fotokopi dari fotokopi) ; -Salinan Peraturan Perkonsil Nomor 4 Tahun 2011
ep
ka
tentang Disiplin Profesional Dokter Dan Dokter Gigi,
ah
tanggal 22 September 2011 dan lampirannya. (fotokopi
Sari Nila Puspita, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit
do
:
Bukti Rekam Medik Nomor 0101366 atas nama pasien
lik
Santy Triokktaviani, yang dikeluarkan oleh
ub
Rumah Sakit Sam Marie Family Health Care Wijaya. (fotokopi sesuai dengan asli) ; ---------------49.
Bukti P - 49
:
Bukti Rekam Medik Nomor 0101590 atas nama pasien
ep
ka m ah
sesuai dengan asli) ; ----------------
In
A gu
Sam Marie Family Health Care Wijaya. (fotokopi
48. Bukti P - 48
si
Bukti Rekam Medik Nomor 0101289 atas nama pasien
ne
:
ng
47. Bukti P - 47
R
sesuai engan asli) ; ----------
Nastaina Dewi R, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit
ah
s
R
Sam Marie Family Health Care Wijaya. (fotokopi
ng
ne
sesuai dengan asli) ; ----------------
do In
A
gu
Halaman 89 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 89
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
50.
Bukti P - 50
:
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Surat Nomor 6604/-1.777.11 dari Pemerintah Provinsi
tertanggal 4 Juli 2013 tentang Peringatan Keras kepada
Penggugat yang baru dikirim dan diterima Penggugat
In
tanggal 14 Agustus 2013 (fotokopi sesuai dengan asli) ; ---------------------------------------
Bukti P - 51
:
Surat Keterangan Pencabutan Ijin Praktik Nomor :
lik
ah
51.
Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
do
A gu
ng
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Kesehatan Suku
ub
m
6601/-1.779.3 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Suku Dinas Kesehatan,
ep
ka
tanggal 4 Juli 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
Bukti P - 52
:
Surat Keterangan Pencabutan Ijin Praktik Nomor :
do
:
Surat Keterangan Pencabutan Ijin Praktik Nomor :
In
Bukti P - 53
6603/-1.779.3 yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Administrasi
Jakarta
Selatan
Suku
Dinas
ub
Kota
Kesehatan, tanggal 4 Juli 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----------------------------------------------54.
Bukti P - 54
:
ep
ka m ah
53.
------------------------------------------------
lik
A gu
tanggal 4 Juli 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
ne
ng
6602/-1.779.3 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Suku Dinas Kesehatan,
Surat dari Kuasa Penggugat kepada Kepala Suku Dinas
Juli
2013
perihal
s
30
ne
ng
A
gu
90
tanggal
do
08/P/VIII/2013
In
R
Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor :
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
si
52.
R
ah
------------------------------------------------
Halaman 90
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Pemberitahuan. (fotokopi
dengan
asli)
------------------------------------------------
A gu
Surat Suku Dinas kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : j8740/-1.777.11 tanggal 9 September
2013 perihal Jawaban Surat penangguhan Pencabutan (fotokopi
sesuai
dengan
asli)
;
In
SIP.
-----------------------------------------------:
Surat dari dr Tamtam Otamar samsudin, Sp.OG kepada
lik
56. Bukti P - 56
ah
;
do
:
ng
55. Bukti P - 55
ub
m
dr. Frizar Irmansyah SP.OG. KFER selaku Ketua Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Jakarta
ep
ka
tanggal 7 November 2013 (fotokopi sesuai dengan
:
Surat dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi
si
57. Bukti P - 57
R
ah
asli) ; --------------------------
ka m ah
do
dengan asli) ; ------------:
Panduan Penatalaksanaan Kehamilan Dengan Diabetes
In
58. Bukti P - 58
POGI Jaya mengenai Seksio Sesarea. (fotokopi sesuai
Melitus, Panduan Penatalaksaan Hipertensi dalam
lik
A gu
XI/2013 tanggal 11 November 2013 perihal Keterangan
ne
ng
Indonesia Cabang Jakarta Nomor : 180/POGI Jaya/
kehamilan, Panduan Penatalaksaan
Kehamilan
ub
dengan P, J, T di
ep
Indonesia, Panduan Penatalaksaan Sepsis pada ibu, Panduan Penatalaksaan prosedur tetap kehamilan
R
ah
Jantung,
Panduan
Penatalaksanaan
do In
A
gu
Halaman 91 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ne
ng
Penyakit
s
ganda, Panduan Penatalaksaaan Kehamilan dengan
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
sesuai
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 91
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Pendarahan pasca persalinan yang dikeluarkan oleh
Pogi) dengan Koordinator Tim Fetomaternal Prof. Dr.
Dr. Agus Abadi, Sp.OG (K) Anggota Tim Fetomaternal
do
A gu
ng
HKTM-POGI (Himpunan Kedokteran FetoMaternal
FK-UNAIR.
(fotokopi sesuai dengan printout) ;
Panduan Pelayanan Medik Kanker Ginekologi Edisi
ah
:
In
---------
59. Bukti P - 59
lik
Ke-2 oleh Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia.
:
Panduan Tata Laksana Keguguran Berulang – Hasil
ka
60. Bukti P - 60
ub
m
(fotokopi sesuai dengan printout) ; ------
ep
Lokakarya Himpunan Endokrinologi – Reproduksi dan
ah
Fertilitas- POGI Jogyakarta , 19 Juni 2010. (fotokopi
si
Panduan Pelayanan Medik Prolaps alat Genitalia
do
A gu
- POGI. (fotokopi dari fotokopi) ; ------
ne
:
ng
61. Bukti P - 61
R
dari fotokopi) ; --------------------
diterbitkan oleh Himpunan Uroginekologi Rekonstruksi
In
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya
Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Bukti berupa fotokopi Surat-Surat
lik
aslinya, sehingga dapat dijadikan Alat Bukti yang sah, serta diberi tanda T - 1 dengan
T
-
17,
adalah
sebagai
ub
sampai
berikut
:
1.
Bukti T - 1
:
ep
---------------------------------------------------------------------------------------
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
R
ka m ah
yang telah dilegalisir dan telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan
ne
In
A
gu
92
do
ng
dengan print out) ; --------------------------------
s
2004 Tentang Praktik Kedokteran. (fotokopi sesuai
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 92
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
2.
Bukti T - 2
:
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun
4.
Bukti T - 3
:
(fotokopi sesuai dengan asli) ; ---
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun
In
2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter Dan Dokter Gigi. (fotokopi sesuai dengan asli) ; ---
Bukti T - 4
:
lik
ah
3.
Pelanggaran Disiplin Kedokteran Dan Dokter Gigi.
do
A gu
ng
2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 47/
ka
Pelaksanaan
Tentang
ub
m
KKI/KEP/XII/2007
Rekomendasi
Pedoman
Majelis
Tata
Kehormatan
ep
Disiplin Kedokteran Indonesia Dan Majelis kehormatan
ah
Disiplin Kedokteran Indonesia Di Tingkat Ptovinsi
si
R
Dalam Penegakan Sanksi Disiplin. (fotokopi sesuai
do
Indonesia kepada dr. Tamtam Otamar Samsudin,
ne
Surat Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
In
Sp.OG Nomor : 717/U/MKDKI/IV/2013
tanggal 9 April 2013 perihal Penyampaian Salinan Keputusan
MPD
(Majelis
Pemeriksa
Disiplin).
(fotokopi sesuai dengan asli) ; -------------------------Bukti T - 6 :
Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
ub
6.
Indonesia Atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/ V/2011
Tentang
Dugaan
ep
ka m ah
:
lik
Bukti T - 5
A gu
5.
ng
dengan asli) ; ---------------
Kedokteran.
(fotokopi
Pelanggaran
sesuai
dengan
Disiplin asli)
;
R
ah
ng
ne
s
-----------------------------------------------
do In
A
gu
Halaman 93 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 93
7.
Bukti T - 7 :
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/
8.
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
do
Dalam Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap Saudara
Tamtam Otamar Samsudin, dr., Sp.OG. tanggal 26 Juni (fotokopi
sesuai
dengan
------------------------
Bukti T - 8
:
asli)
;
In
2013.
Surat Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
lik
ah
A gu
ng
KKI/KEP/VI/2013 Tentang Pelaksanaan Keputusan
ub
m
Indonesia kepada Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H.
ka
Nomor : 1189/U/MKDKI/ V/2013 tanggal 29 Mei 2013
ep
perihal Pemberitahuan Sidang Pembacaan. (fotokopi
:
Surat
yang
ditandatangani
Sekretaris
Majelis
ng
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ditujukan kepada Prof. Dr.Med. Ali Baziad, dr.,Sp.OG. (K), Dyah
do
drg,
Thiana,Amd, SH.
MM,
NHKes.,
dan
Mida
Nomor : 1124/U/MKDKI/V/2013
lik
Sumarwanto,
In
Achmadi, dr, MPH, Ph.D, Dr. Sabir Alwy,SH,MH, Edy
tanggal 22 Mei 2013 perihal Penugasan Sidang MPD. sesuai
dengan
ub
(fotokopi
asli)
;
-----------------------------------------------10.
Bukti T - 10
:
Surat Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
ep
ka m ah
A gu
Silviaty, dr., Sp.A, MHKes., Pfof. Dr. Umar Fahmi
si
Bukti T - 9
ne
9.
R
ah
sesuai dengan asli) ; --------------------------------------
Indonesia kepada dr. Tamtam
Otamar Samsudin,
R
ah
ne In
do
ng
A
gu
94
s
Sp.OG Nomor : 1190/U/MKDKI/IV/2013 tanggal 29
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 94
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Mei 2013 perihal Pemberitahuan Sidang Pembacaan.
:
ah
Surat
yang
ditandatangani
Sekretaris
Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
tentang
do
Bukti T - 11
A gu
11.
ng
(fotokopi sesuai dengan asli) ; --------------------------
Pemberitahuan Sidang Majelis Pemeriksa Disiplin
In
Nomor : 1191 / U/ MKDKI / V /2013 yang
diadakan pada tanggal 5 Juni 2013 (fotokopi sesuai
:
Keputusan
Ketua
Majelis
Kehormatan
Disiplin
ub
m
12. Bukti T - 12
lik
dengan asli) ; ---------------------------------------
Kedokteran Indonesia (MKDKI) terhadap Keputusan
ep
ka
Pengaduan No. 10/P/MKDKI/V/2012 (fotokopi sesuai
Bukti T - 13
:
Surat
Majelis
Kehormatan
Disiplin
Kedokteran
si
13.
R
ah
dengan salinan) ;----------------------
do
:
Daftar hadir Sidang Pemeriksa Disiplin Pengaduan
In
Bukti T - 14
Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----------------------------------------------:
Standard Pelayanan Medik Obstetri dan Ginekologi,
ub
15. Bukti T - 15
Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia,
ep
ka m ah
14.
sesuai dengan asli) ; --------------------------
lik
A gu
Mei 2013, perihal Penugasan Sidang MPD. (fotokopi
ne
ng
Indonesia Nomor 1124/U/MKDKI/V/2013 tanggal 23
disusun di Jakarta tahun 2006. (fotokopi dari fotokopi) ; -----------------------------------
ng
ne
s
R
ah
do In
A
gu
Halaman 95 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 95
16. Bukti T - 16
:
Laporan Persidangan Keterangan Ahli oleh Bp. Merdias Almatsier, dr. Sp.S pada kasus Sdr. Tamtam
do
Otamar Samsudin, dr, Sp.OG di PTUN
ng A gu
Jakarta pada hari kamis, tanggal 7 November 2013, jam WIB.
(fotokopi
sesuai
dengan
asli)
In
09.15
;
-----------------------------------------------------------
Bukti T - 17
:
Surat Panggilan Sidang dari PTUN Jakarta
lik
ah
17.
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor
ub
m
W2.TUN 1-1205/HK-06/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 ditujukan kepada MKDKI untuk sidang
ep
ka
tanggal 14 November 2013. (fotokopi sesuai dengan
ah
asli) ; ---------------------------------------
si
R
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya
telah dilegalisir, diberi
materai cukup dan dicocokkan
dengan aslinya
do
A gu
sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T II Intv - 1 sampai dengan T II Intv - 25 , sebagai berikut : -----
In
: Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19 /KKI/KEP/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 Tentang
lik
Bukti T II Intv - 1
ka m ah
1.
ne
ng
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang
Pelaksanaan
Keputusan
Majelis
ub
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap
ep
Saudara TamTam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG. (fotokopi
dari
fotokopi)
;
R
ah
In
A
gu
96
do
ng
ne
s
--------------------------------------------
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 96
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
2.
Bukti T II Intv – 2
Keputusan
Majelis
Kehormatan
Disiplin
Kedokteran Indonesia Atas pengaduan Nomor
ng
09/P/MKDKI/V/2011 tanggal 5 Juni 2013 Pelanggaran
Disiplin
Bukti T II Intv - 3
:
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang
In
3.
Dugaan
do
A gu
Tentang
Kedokteran. (fotokopi dari fotokopi) ; ---------
Peruabahn Atas Undang-Undang Nomor
5
lik
ah
Tahun 1986 Tentang Peradilan
ub
m
Tata Usaha Negara khususnya Pasal 1 angka 7,8,9 Pasal 62, Pasal 67, Pasal 77 dan
ep
ka
Pasal 83. (Fotokopi sesuai dengan
Bukti T II Intv - 4
:
Undang-Undang
Nomor
29
Tahun
2004
si
4.
R
ah
asli) ; --------------------------------------------------
ne
do
:
Salinan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan
Kasus
Dugaan
Pelanggaran
lik
Bukti T II Intv - 5
Bukti di pending ; ---------------------
Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi, khususnya
ub
Pasal 1 angka 12. (fotokopi dari fotokopi) ; ------------------------6.
Bukti T II Intv - 6
:
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor
ep
ka m ah
5.
angka (3), (14), Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 64.
In
A gu
ng
Tentang Praktik Kedokteran, khususnya Pasal
4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional
ah
ng
ne
s
R
Dokter dan Dokter Gigi, khususnya Pasal 1
do In
A
gu
Halaman 97 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
:
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 97
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia angka 4 dan 5. (fotokopi dari fotokopi) ; --------------------------------------
:
ng
Bukti T II Intv - 7
do
Lotulung, S.H., halaman 27 alinea ketiga (3),
In
keempat (4) dan halaman 28 alinea kedua (2). (fotokopi sesuai asli) .; ------------
Bukti T II Intv - 8
:
Foto Tergugat II Intervensi beserta anak-anak
lik
ah
8.
Buku “ Hukum Tata Usaha Negara dan
Kekuasaan “ oleh Prof.DR. Paulus Effendi
A gu
7.
anak
ub
m
Tergugat II Intervensi dan foto
keempat yang lahir sesaat setelah
ep
ka
almarhumah Santi Mulyasari isteri Tergugat II
ah
Intervensi
menjalani
operasi
caesar
oleh
si
R
Penggugat di RD. MMC Kuningan Jakarta sejak
Kematian
Nomor
dikeluarkan
oleh
223/JT/KM/2011 Kepala
Suku
ne
yang
Dinas
lik
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 9 Mei 2012.
10.
Bukti T II Intv - 10
:
ub
(fotokopi sesuai dengan asli) ; -------
Surat dari Risma Situmorang, Heribertus
&
ep
Partners No. 151/RH&P.V/2011 tertanggal 13 Mei 2011 kepada Ketua Majelis Kehormatan
ah
ka m ah
Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta
do
:
In
Bukti T II Intv - 9
foto) ; --------------------------------------
A gu
9.
ng
bayi hingga saat ini. (sesuai dengan print out
A
s
Melakukan
ne
Mohon
do
gu
98
perihal
In
ng
M
R
Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI),
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 98
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Pemeriksaan Terhadap dr. Tamtam Otamar
Samsudin, Sp.OG. Atas Dugaan Mal Praktek
ng
Sehingga
Pasien
do
A gu Bukti T II Intv - 11
:
In
dengan asli) ; -----------------
lik
ah
Kematian
Bernama Santi Mulyasari di Rumah Sakit
Resume Medik / Medical Report Rumah Sakit
ub
m
11.
Menyebabkan
Metropolitan Medical Center. (fotokopi sesuai
Metropolitan Medical Center (MMC) No.
ep
ka
Rekam Medik : 52.93.47. (Fotokopi
sesuai
A gu
Surat
Majelis
Kedokteran
Kehormatan
Disiplin
Indonesia (MKDKI) Nomor
516/U/MKDKI/ II/2012 tanggal 7 Maret 2012
si
-
perihal
Permintaan
Kehadiran.
ne
:
do
Bukti T II Intv - 12
ng
(fotokopi sesuai dengan asli) ; -------------
Surat
Majelis
Kehormatan
Disiplin
In
12
R
lik
ka m ah
Kedokteran Indonesia (MKDKI) Nomor 975/U/MKDKI/ V/2012 tanggal 1 Mei 2012 perihal Permintaan Kehadiran. (fotokopi
ub
sesuai dengan asli) ; -----------Surat
Majelis
ep
-
Kehormatan
Disiplin
Kedokteran Indonesia (MKDKI) Nomor
ng
VIII/2012
tanggal
15
Agustus 2012 perihal Penjelasan Tindak
do In
A
gu
Halaman 99 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
s
R
1815/U/MKDKI/
ne
ah
dengan asli) ; -----------------------------
ah
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 99
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
Lanjut pengaduan. (fotokopi sesuai dengan
asli) ; ----------------------------------
ng
-
Surat
Majelis
Kehormatan
Disiplin
A gu
do
Kedokteran Indonesia (MKDKI) Nomor 521/U/MKDKI/ III/2013 tanggal 15 Maret
In
2013 perihal Permintaan Kehadiran Sidang.
-
ub
m
lik
ah
(fotokopi sesuai dengan asli) ; --
Surat
Majelis
Kehormatan
Disiplin
ep
ka
Kedokteran Indonesia (MKDKI) Nomor
Bukti T II Intv - 14
:
si
Sidang
Pembacaan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
Surat dari Risma Situmorang, Heribertus &
Partners No. 151/RH&P.V/2011 tertanggal 12
In
Mei 2011, Perhal Somasi / Peringatan. (fotokopi sesuai dengan asli) ; ----------------:
Surat dari dr. Tamtam Otamar Samsudin,
ub
Sp.OG. dan dr. Adib A Yahya, MARS (direktur Utama RS MMC) Nomor 419/Dirut/Ext/V/2011
ep
tertanggal 20 Mei 2011, hal Jawaban Somasi / Peringatan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
ah
ka m ah
14.
Pemberitahuan
lik
Bukti T II Intv - 13
perihal
--------------------------------------------
A gu
13.
2013
do
ng
R
ah
1189/U/MKDKI/V/2013 tanggal 29 Mei
ne
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
s ne do In
A
gu
100
ng
M
R
-----------------
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 100
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
15.
Bukti T II Intv - 15
Surat Risma Situmorang, Heribertus & Partners
Nomor Surat 164/RH&P.V/2011 tertanggal 31
A gu
(fotokopi
dengan
asli)
:
;
Surat dari dr. Tamtam Otamar Samsudin,
In
Bukti T II Intv - 16
Sp.OG. dan dr. Adib A Yahya, MARS (direktur
ah
Utama
RS
MMC) Nomor
lik
16.
sesuai
do
ng
Mei 2011, hal Somasi / Peringatan Terakhir.
---------------------------------------
454/Dirut/Ext/
ub
m
VI/2011 tertanggal 6 Juni 2011, hal Jawaban Somasi / Peringatan Terakhir. (fotokopi sesuai
Bukti T II Intv - 17
ah
17.
ep
ka
dengan asli ) ; ---:
Berita di Majalah Gatra No. 46 Tahun XIX
si
R
19-25 September 2013, halaman 46 sampai
ne
do
:
Berita di Media online tanggal 19 Agustus 2013 dengan
judul
“
Berikan
Sanksi
Majelis
In
Bukti T II Intv - 18
(fotokopi sesuai print
out) ; ---------------------------------
Kehormatan Dokter Bakal Dituntut “. (fotokopi sesuai printout) ; -----------------------
Bukti T II Intv - 19
:
Surat Risma Situmorang & partners Nomor 226/
ub
19.
RM&P.IX/2013 tertanggal 11 September 2013, perihal Mohon Mencabut Kembali Penetapan
ep
ka m ah
18.
Vonis Malpraktek ”.
lik
A gu
ng
dengan 47 dengan judul “ Buntut Keberatan
Penangguhan
ah
No.
121/G/2013/PTUN-JKT
do In
A
gu
Halaman 101 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
s
Ketentuan Pasal 67 Ayat 4 Huruf a Dan
ne
ng
R
Tanggal 30 Juli 2013 Karena Tidak Memenuhi
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
:
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 101
R ep ub
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Terbukti Merugikan Kepentingan Tergugat II Malpraktek)
Dan
Mengancam Kepentingan Umum. (fotokopi dari
Bukti T II Intv - 20a :
Surat Risma Situmorang & partners Nomor 244/
do
fotokopi) ; --------------------------------------
A gu
RM&P.IX/2013 tertanggal 25 September 2013,
In
20.
(Korban
ng
Intervensi
perihal Mohon Mencabut Kembali Penetapan
ah
Penangguhan
No.
Tanggal 30
Juli 2013
Karena
Tidak
ub
m
121/G/2013/PTUN-JKT
lik
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ah
ep
ka
Memenuhi Ketentuan
Hakim
Tidak
si
Dan
Memberikan
Kesempatan Yang Sama, Tanpa Mendengarkan
do
Pihak Tergugat I, Tergugat II Dan Pihak Yang
Berkepentingan Atas Putusan A Quo Yaitu
(fotokopi
sesuai
dengan
In
Pemohon Sebelum Dikeluarkan Penetapan. asli)
lik
ka m ah
A gu
ng
Peratun
ne
R
Pasal 67 Ayat 4 Huruf a Undang-Undang
;
-------------------------------------Tanda
Terima
Surat
Nomor
244/
ub
Bukti T II Intv - 20b :
RM&P.IX/2013 kepada Bapak Husban, SH.,
ep
MH. Ketua Majelis Hakim No. 121/G/2013/
ah
PTUN-JKT, Bapak I Nyoman Harnanta, SH.,
s ne
do
PTUN-JKT dan Ibu Elizabeth I.E.H.L. Tobing,
In
A
gu
102
ng
M
R
MH. Anggota Majelis Hakim No. 121/G/2013/
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 102
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
SH., M.Hum. Anggota Majelis Hakim No. 121/
G/2013/PTUN-JKT. (fotokopi sesuai dengan
ng
asli) ; --------------------------------------:
Keputusan
Majelis
Kehormatan
Disiplin
do
Bukti T II Intv - 21
A gu
21.
Kedokteran Indonesia atas Pengaduan
In
Nomor 10/P/MKDKI/V/2012 Tentang Dugaan
Pelanggaran Disiplin Kedokteran Indonesia, (Fotokopi
sesuai
lik
ah
tertanggal 23 Juli 2013
22.
Bukti T II Intv - 22
:
ub
m
dengan salinan) ; --------Keputusan
Konsil
Kedokteran
Indonesia
ah
ep
ka
Tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis
si
R
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
asli)
--------------------------------------:
;
ne
dengan
do
sesuai
Kronologis Persalinan Martini Nazif oleh dr.
Tamtam Otamar Samsudin, Sp.OG di Rumah
lik
Bukti T II Intv - 23
(fotokopi
Sakit Asih tertanggal 9 Oktober 2013. (fotokopi
24.
Bukti T II Intv - 24
:
ub
sesuai dengan asli) ; ---------
Berita di Koran Suara Pembaruan tanggal 3 Oktober 2013 halaman 40, berjudul” rayuan
ep
ka m ah
23.
Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG.
In
A gu
ng
Dalam Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap
Persalinan “ Water Birth” berujung Kematian.
ah
s
-------------------------------------------
ne
ng
R
(fotokopi sesuai dengan asli /print out) ;
do In
A
gu
Halaman 103 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 103
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
25.
Bukti T II Intv - 25
:
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Laporan Polisi tertanggal 11 Oktober 2013 di
Polda Metro Jaya, atas nama Martini Nazif.
ng
(fotokopi sesuai dengan asli) ; ---------
A gu
do
Menimbang bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang
Ahli
yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama yang
-----------------------------------------------------------------------
ah
yaitu :
In
dianutnya untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya
lik
Prof, dr. NUGROHO KAMPONO, Sp. OG. (K), FICS,
Warganegara
ub
m
Indonesia, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Jember, 4
ka
Oktober 1942, pekerjaan Swasta dengan jabatan Direktur
ep
Utama PT. Ellora Medicare dan Direktur Utama Brawijaya
ah
Women and Childrean Hospital Rumah Sakit , Agama
si
R
Islam, beralamat di Jalan Tebet Utara III No. 11 Jakarta
Ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya
-
do
A gu
sebagai berikut : --------------------------------------------------------------
ne
ng
Selatan. ------------------
Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Tergugat dan Tergugat II
lik
Bahwa Ahli kurang paham tentang masalah yang ada di pengadilan akan
tetapi Ahli datang untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian
ub
yang dimiliki ; --------------------------------------
Bahwa ahli adalah dokter Spesialis
Obstetri dan Ginekologi serta
ep
Konsultan Onkologi ; -----------------------------------------------------------Bahwa emboli air ketuban adalah peristiwa masuknya air ketuban
R
-
ne
do In
A
gu
104
ng
menyebabkan terjadinya tekanan darah naik, pembuluh darah menjadi
s
kedalam sirkulasi pembuluh darah melalui sinus vena arteri sehingga
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
-
In
Intervensi ; ------------------------------------------------------------------------
Halaman 104
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
rusak dan menyebabkan kegagalan jantung kanan, hal ini ditandai dengan terganggugunya
faktor
hebat,
pembekuan
dan
ng
pendarahan
darah
sehingga
menyebabkan
menimbulkan
pasien
shock
;
A gu
do
---------------------------------------------------------------------
-
Bahwa setiap ibu hamil pasti ada resiko terjadinya emboli air ketuban,
In
kejadian tersebut terjadi sangat mendadak dan sangatlah fatal serta sulit
sekali untuk disembuhkan, dampak dari terjadinya emboli air ketuban
lik
ah
adalah jantung tidak memperoleh oksigen dan sistem pembuluh darah
ub
m
menjadi rusak dan darah tidak bisa dihentikan. Kasus ini jarang terjadi perbandingannya adalah
1 : 80.000
;
ah
-
ep
ka
------------------------------------------------------------------------Bahwa emboli air ketuban dapat terjadi baik pada usia kehamilan cukup
A gu
si do
Bahwa seorang ibu yang berumur 38 tahun dengan bekas operasi secio
ne
ng
R
maupun prematur ; ------------------------------------------------------
-
caecar sebanyak 3 kali dengan kadar Hb 9,1 bukan merupakan suatu
In
persalinan yang beresiko tinggi, karena setiap operasi itu mempunyai
Bahwa dengan kadar Hb 9,1 tidak otomatis menjadi resiko tinggi karena
ub
-
lik
-------------------------------------------------
pada kehamilan masuk semester III Hb cenderung turun dan akan kembali setelah persalinan ; --------------------------------------
ep
ka m ah
resiko baik itu operasi pertama, kedua, ketiga maupun keempat kali ;
Bahwa dengan kadar Hb 9,1 tidak ada keharusan untuk menaikkan Hb
ng
ne
s
R
dan tidak harus tranfusi darah karena tranfusi darah dapat mengakibatkan
do In
A
gu
Halaman 105 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 105
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
resiko tertularnya penyakit yang masuk melalui melalui darah tersebut ; ----------------------------------------------
Bahwa standard POGI tidak mengatur keharusan penyedian darah dalam
ng
-
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
do
A gu
melakukan persiapan terhadap pasien yang akan dilakukan tidakan operasi caecar ; ---------------------------------------------------------
Bahwa tidak ada perbedaan perlakuan kadar Hb baik di derah maupun di
In
-
kota , jika kadar Hb 7 baru diperlukan tranfusi darah ; ---
Bahwa seorang dokter kandungan dalam melaksanakan persalinan tidak
lik
ah
-
ub
m
harus di dampingi. Pada prinsipnya seorang dokter setelah dia lulus kompentensi dokter kandungan dia harus mandiri dan tidak perlu
ep
ka
pendamping, dan POGI tidak mengatur hal demikian Untuk kasus dokter
Bahwa setiap dokter wajib menjelaskan segala resiko yang terjadi pada
R
-
A gu
do
---------------------------------------------------------------
Bahwa ahli tidakpernah dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai ahli
lik
Menimbang bahwa Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu)
ub
orang ahli dan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yaitu :
ep
---------------------------------------------------------------MERDIAS ALMATSIER, dr, Sp. S (K)
R
ka m ah
pada pemeriksaan di MKDKI pada kasus ini ; -----------
In
-
ne
ng
setiap tindakan yang dilakukan terhadap pasiennya dan biasanya penjelasan tersebut tertuang dalam informed concent (perjanjian medik) ;
Laki-laki, tempat tanggal lahir,
Kesehatan
Tradisional,
ne
Pelayanan
do
Nasional
In
A
gu
106
ng
Kerja
s
Kotabumi, 8 September 1944, pekerjaan Ketua Kelompok
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
si
ah
yang sudah sepuh biasanya perlu pendamping
Halaman 106
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Alternatif Komplementer pada Kementerian Kesehatan,
Agama Islam, beralamat di Puri Bintaro PB I No. 48 Jaya
ng
Bintaro
Sektor
9,
Tangerang
Selatan
;
do
A gu
--------------------------------------------
Ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya
-
In
sebagai berikut : --------------------------------------------------------------
Bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dibentuk pada
lik
m
-
Bahwa Ahli pernah sebagai Ketua MKDKI periode tahun 2006 sampai
ub
ah
tahun 2006 ; -----------------------------------------------------------------
dengan tahun 2011 ; --------------------------------------------------Bahwa Disiplin Profesi Kedokteran adalah keilmuan profesi, yang menilai
ep
ka
-
ah
apakah dokter dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan norma
si
do
lik
Kewenangan MKDKI sesuai dengan Undang-Undang adalah menerima atau menolak pengaduan kemudian melakukan pemeriksaan awal,
ub
pengumpulan data dan membentuk Majelis Pemeriksaan Disiplin serta memeriksa Pengadu, Teradu dan Saksi, kemudian menetapkan apakah melanggar profesi disiplin atau tidak -
ep
ka m ah
-
In
A gu
menjalankan profesinya sebagai dokter ; -----------------
ne
Bahwa Tugas MKDKI adalah menegakkan disiplin profesi dokter dengan
ng
-
R
perilaku dan standarisasi dokter yang berlaku ; ------
cara melakukan penilaian terhadap penyimpangan seorang dokter dalam
Bahwa sanksi yang dijatuhkan MKDKI adalah berupa Peringatan Tertulis,
ng
ne
s
R
mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya dan
do In
A
gu
Halaman 107 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 107
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
pencabutan STR untuk sementara waktu
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau selamanya
;
-----------------------------------------------------------------------
Bahwa Surat Tanda Registrasi (STR) diterbitkan oleh Konsil Kedokteran
ng
-
A gu
do
Indonesia (KKI) sedangkan Surat Ijin Praktik (SIP) dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan terkait dengan mendapatkan ijin terlebih dahulu dari
-
In
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) setempat ; ---------
Bahwa dengan dicabutnya STR dicabut oleh KKI maka otomatis SIP
lik
ah
tidak berlaku dan doker yang bersangkutan tidak dapat praktik Bahwa MKDKI dalam menegakkan Displin Kedokteran dikarenakan
ub
m
-
adanya pengaduan yang diterima, dilanjutkan dengan pemeriksaan awal
ep
ka
kemudian dibentuk Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) untuk melakukan
ah
sidang, mengumpulkan data, memanggil Pengadu dan Teradu dan ahli
si
R
jika perlu. Selanjutnya MPD membuat rangkuman / dokumen untuk
kepada MPD kemudian Majelis akan mempelajari kembali jika perlu Majelis membacakan putusan ;
do
A gu
memanggil ahli dan selanjutnya ---------------------------------------------Bahwa oleh
karena masalah efisiensi biaya, maka
Ahli bukan dari
In
-
ne
ng
menetapkan hasilnya, jika ada keberatan maka dapat menyampaikan
lik
kompetensinya serta mengacu kepada standard profesi ; --
Bahwa dalam hal Teradu megajukan keberatan maka MPD dan
ub
-
mengajukan bukti baru , maka MPD akan menyidangkan kembali secara
ep
internal ; ------------------------------------------------------------------
Bahwa MPD dalam memutus pengaduan berdasarkan keyakinan dan
ne do
ng
In
A
gu
108
s
R
mengacu pada standard oparasional prosedur profesi ; ---------
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
Pengadu atau Teradu akan tetapi ditentukan oleh MKDKI sesuai dengan
Halaman 108
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
-
Bahwa sanksi yang tidak direkomendasikan oleh MKDKI tidak wajib dijalankan oleh Teradu ; ---------------------------------------------------------
Bahwa sebelum melakukan tindakan operasi dokter atau perawat harus
ng
-
informed
(persetujuan
tindakan
ditandatangani oleh pasien atau keluarganya ; ----------
medik)
yang
Bahwa informed concent dapat dilakukan oleh dokter atau perawat sesuai
lik
ah
dengan kondisi pasien, dan tergantung pada berat ringannya suatu kasus ;
ub
m
---------------------------------------------------------
MARTINI NAZIF Perempuan, tempat tanggal lahir, Padang, 29 Maret 1968, Agama
Islam, Status
ep
ka
pekerjaan Karyawan Swasta,
ah
menikah, beralamat di Jalan Gandaria Raya No. 7 RT 004
si
R
RW 005, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan
Saksi
kenal
dengan
dr.
Tamtam
Samsudin
bedasarkan
rekomendasi kakak saksi yang melahirkan dengan cara caecar ; --
Bahwa Saksi ingin melahirkan secara caecar akan tetapi dr. Tamtam
In
-
do
Bahwa
A gu
-
ne
ng
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
lik
dengan alasan bayi saya kecil dan cara tersebut mengurangi rasa sakit
Bahwa bayi saya tidak menangis pada saat diletakkan dibahu saya dan
ep
-
ub
pada saat melahirkan ; ----------------------------
dinyatakan bayi saya meninggal dunia ; -----------------------------Bahwa pada saat proses persalinan dr. Tamtam tidak didampingi oleh
s
-
R
ka m ah
Samsudin, Sp.OG menyarankan saya melahirkan dengan cara waterbirth
ne
ng
dokter lain ; ------------------------------------------------------------------
do In
A
gu
Halaman 109 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
concent
do
bentuk
In
A gu
menjelaskan segala resiko operasi kepada pasien yang dituangkan dalam
-
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 109
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
-
Bahwa saksi tidak menandatangani informed concent ; ---------------
-
Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melapor ke polisi dan kasusnya
ng
pada saat ini sedang disidangkan oleh MKDKI ; ------------
tidak
do
A gu
Menimbang, bahwa Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II
mengajukan saksi atau ahli meskipun Pengadilan telah memberi kesempatan
In
untuk itu ; --------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan
lik
ah
Tergugat II Intervensi menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal
ub
m
28 November 2013, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam
ep
ka
Berita Acara Persidangan Perkara ini ; ------------------
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara
tidak
ng
mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;
do
-----------------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
In
A gu
si
Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan
ne
R
ah
Persidangan dianggap telah tercantum dalam Putusan ini : -----------
lik
terurai dalam duduknya sengketa diatas ; ---------------------------------
Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dimohonkan batal atau tidak
ub
sah oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2013, serta mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabutnya adalah :
ep
ka m ah
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah
-------------------------------------------------------------------------------------1
Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 19 / KKI / KEP /
R
ah
ne do
ng
In
A
gu
110
s
VI / 2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 110
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ( bukti P-39 = T-7 =T.II.Int.-1 )/ Obyek Sengketa 1; -------------------------------------------------
do
A gu
pengaduan Nomor : 09 / P / MKDKI / V / 2011 tentang Dugaan
Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 ( bukti P-41 = T.II.Int.-2
)
/
Obyek
Sengketa
2
;
In
T-6=
-------------------------------------------
lik
ah
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I,
ub
m
Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan menyampaikan surat jawabannya masing-masing tertanggal 27 Agustus 2013, dan 3 September
ep
ka
2013 yang memuat DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA ;
ah
-----------------------------------------------------
si
R
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok
yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut
A gu
do
; ----------------------------------------------------------------------
ne
ng
Perkara, pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi
DALAM EKSEPSI
In
Menimbang, bahwa materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I,
lik
tertanggal 27 Agustus 2013 dan 03 September 2013, pada intinya dapat
1
ub
dirangkum sebagai berikut ; ----------------------------------Kompetensi Absolut
Bahwa Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin
ep
ka m ah
Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya masing-masing
Kedokteran Indonesia bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha
R
ah
ng
ne
s
Negara, karena sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor : 29
do In
A
gu
Halaman 111 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas
ng
2
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 111
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran jo Peraturan Konsil Kedokteran
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Indonesia Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan
ng
Dokter Gigi jo Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 2 tahun 2011
A gu
do
menyatakan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia adalah Badan otonom, mandiri, non struktural dan bersifat independen, sedangkan Majelis
In
Kehormatan Displin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang
untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter
lik
ah
gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan juga
ub
m
menetapkan sanksi ; ----------------------------------------------------------Bahwa tugas pokok dan fungsi Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis
ep
ka
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah Lembaga yang berwenang
ah
untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter
si
R
gigi dalam penerapan Disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran Gigi dan
Bahwa apabila dicermati ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor :
A gu
do
51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa
ne
ng
menetapkan sanksi ; ----------------
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang
( bersifat eksekutif )
In
melaksanakan urusan pemerintahan
lik
ka m ah
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila dihubungkan pengertian pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun
ub
2009 tentang Peradilan Tata Usaha dengan pengertian dan tugas pokok dan fungsi dari Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin
ep
Kedokteran Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Konsil Kedokteran
s ne do In
A
gu
112
ng
M
merupakan
R
ah
Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bukan
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 112
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, disamping itu juga ternyata ada juga Badan lain yang sejenis yang pembentukan serta tugas pokok dan fungsinya
ng
hanya menjatuhkan hukuman kepada anggotanya yang melanggar hukum
Dewan
kehormatan
PERADI
do
A gu
(menegakan disiplin para anggotanya), seperti Majelis Kehormatan Hakim, dan
lainnya
;
In
----------------------------------------------------------------
Bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia telah menerbitkan
lik
ah
Keputusan Nomor : 09 / P / MKDKI / V / 2011 tanggal 05 Juni 2011 tentang
ub
m
dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran terhadap Tamtam Otamar Samsudin, dr. SpOg adalah bukan merupakan produk Tata Usaha Negara, tetapi produk
ep
ka
Keputusan Penegakan Keilmuan Kedokteran dan mempunyai tugas yang
ah
sama dengan tugas Pokok dan fungsi pada penegakan hukum di Pengadilan,
si
R
yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia
Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia,
A gu
do
sehingga oleh karena Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan
ne
ng
Nomor : Nomor : 19 / KKI / KEP / VI / 2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang
Disiplin Kedokteran Indonesia adalah bukan Pejabat Tata Usaha Negara,
In
maka dengan sendirinya keputusan yang diterbitkan termasuk Keputusan
lik
ka m ah
Obyek Sengketa tidak bisa dikatagorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karena Obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha
ub
Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara
ini
;
2
ep
---------------------------------------------------------------------------------------Gugatan Penggugat Prematur
R
ah
s
Bahwa Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 19 / KKI / KEP /
ng
ne
VI / 2013 sudah mempunyai akibat hukum bagi Penggugat sejak
do In
A
gu
Halaman 113 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 113
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
tanggal diterbitkan surat tersebut yaitu tanggal 26 Juni 2013, sedangkan
ng
Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor : 09 / P
do
A gu
/ MKDKI / V / 2011 tertanggal 5 Juni 2013 masih bersifat Rekomendasi sehingga belum bersifat final sesuai ketentuan Pasal 2 huruf c Undangtentang
Peradilan
Tata
Usaha
------------------------------------------------------------------------
;
Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)
lik
ah
3
Negara
In
Undang
ub
m
Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sulit dimengerti /
ka
dipahami, disamping itu juga, hak membela diri terhadap terbitnya Obyek
ep
Sengketa merupakan hak Tergugat I dan Tergugat II ; ------------
ah
Menimbang, bahwa materi eksepsi pada angka 1 dari Tergugat I, Tergugat
si
R
II dan Tergugat II Intervensi dikatagorikan sebagai Eksepsi Kompetensi Absolut
ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila hakim mengetahui
A gu
do
hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak
ne
ng
Pengadilan yang diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak
berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, sedangkan eksepsi pada angka
In
2 dan 3 dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dikatagorikan
lik
dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir ( vide pasal 77 ayat (1 dan 3 )
ub
undang-undang nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ) ; -------------------------------------------------------
ep
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat
R
II Intervensi tentang Kewenangan Absolut, pengadilan akan mempertimbangkan
ne do
ng
In
A
gu
114
s
sebagai berikut ; ------------------------------------------------
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
sebagai Eksepsi Lain yang bukan menyangkut kewenangan pengadilan, dan akan
Halaman 114
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya, Tergugat I, Tergugat II dan
ng
Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa
A gu
do
bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena Tergugat I (KKI) dan
Tergugat II (MKDKI) yang menerbitkan Obyek Sengketa bukan merupakan
In
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara
tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa aquo,
lik
ah
terhadap hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;
ub
m
-------------------------
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang
ep
ka
Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5
ah
tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Keputusan
si
R
Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan atau
A gu
do
final serta menimbulkan akibat hukum bagi orang atau Badan Hukum Perdata ;
ne
ng
Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan
-------
In
Menimbang, bahwa dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sesuai
lik
unsurnya adalah bahwa Keputusan tersebut diterbitkan oleh Badan atau Pejabat
ub
Tata Usaha Negara ; ---------------------
Menimbang, bahwa sesuai pengertian tersebut, pengadilan akan menilai, apakah Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Kehormatan Disiplin
ep
ka m ah
dengan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, salah satu
Kedokteran Indonesia dapat dikatagorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha
ng
ne
s
R
Negara ; -------------------------------------------
do In
A
gu
Halaman 115 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 115
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang
ng
Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
A gu
do
Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang
didaerah ; --------------------------------------------------------------
In
melaksanakan urusan pemerintahan (besifat eksekutif) baik dipusat maupun
lik
ah
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor : 29 tahun
ka
•
ub
m
2004 tentang Praktik Kedokteran dinyatakan bahwa : ------------------Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia adalah :
ep
suatu badan otonom, mandiri, nonstructural, dan bersifat independen yang
ah
terdiri dari atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi ;
Kedokteran Indonesia adalah : lembaga yang berwenang untuk
A gu
si
do
menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi
ne
Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Disiplin
ng
•
R
----------------------------------------------------------------------
dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan
Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia
lik
ka m ah
•
In
menerapkan sanksi ; -----------------------------------------------------------
bertanggung jawab kepada Presiden ; ------------------------------------------Pasal 6 menyatakan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai
ub
•
ep
fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis ; ------------------------------------------
ne do
ng
In
A
gu
116
s
R
ah
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 116
•
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa konsil Kedokteran Indonesia
ng
mempunyai tugas antara lain : melakukan registrasi dokter dan dokter
gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, serta
A gu
do
melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang
dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-
Pasal 8 menyatakan bahwa Wewenang Konsil Kedokteran Indonesia
lik
ah
•
In
masing ; ----------------------------------------------------
adalah : menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter
ub
m
gigi, menerbitkan dan mencabut Surat Tanda registrasi Dokter dan Dokter
ka
Gigi, mengesahkan standar Kompetensi dokter dan dokter gigi, melakukan
ep
pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi,
ah
mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi,
si
R
melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai
melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan
A gu
do
sanksi oleh Organisasi Profesi atau perangkatnya karena melanggar
In
ketentuan etika profesi ; -----------------
•
ne
ng
pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi, serta
Pasal 14 ayat (1 dan 3) menyatakan bahwa : jumlah anggota Konsil
lik
ka m ah
Kedokteran Indonesia adalah 17 orang, yang mana keanggotaannya ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Kesehatan ; ------------------Pasal 19 ayat (4) menyatakan bahwa Pengusulan pemberhentian anggota
ub
•
ep
Konsil Kedokteran Indonesia diajukan oleh Menteri kepada Presiden ; -------------------------------------------------------------------------------•
Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa : dalam melaksanakan tugas
R
ah
ne
ng
do In
gu
Halaman 117 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
A
s
dan wewenangnya Konsil Kedokteran Indonesia dibantu Sekretariat yang
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 117
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
dipimpin oleh seorang sekretaris, yang diangkat dan diberhentikan oleh
Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa Pegawai Konsil Kedokteran tunduk
pada
peraturan
perundang-undangan
A gu
Indonesia
kepegawaian
;
Pasal 25 menyatakan bahwa biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Konsil
lik
ah
In
-------------------------------------------------------------------------
•
tentang
do
•
ng
Menteri Kesehatan ; ----------------------------------------
Kedokteran Indonesia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
ka
•
ub
m
Belanja Negara ( APBN ) ; -----------------------------------
Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa MKDKI merupakan lembaga otonom
ep
•
Pasal 56 menyatakan bahwa MKDKI bertanggung jawab kepada KKI ;
•
Pasal 60 menyatakan bahwa Anggota MKDKI ditetapkan oleh Menteri
do
Pasal 64 menyatakan bahwa : MKDKI bertugas menerima pengaduan,
ne
ng
•
si
R
ah
dari Konsil Kedokteran Indonesia ; -------------------------------------
Kesehatan atas usul Organisasi Profesi ;----------------------------------------
A gu
memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter
Pasal 65 menyatakan bahwa segala pembiayaan MKDKI dibebankan anggaran
KKI
;
ub
kepada
lik
•
---------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara ketentuan pasal 1 angka 8
ep
ka m ah
kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi ; --------
In
gigi yang diajukan dan menyusun pedoman dan tata cara penanganan
Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan ketentuan pasal 1
R
angka 3 dan angka 14, pasal 4 ayat (2), pasal 6, pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 14
ne do
ng
In
A
gu
118
s
ayat (1 dan 3 ), pasal 19 ayat (4), pasal 20 ayat (1 dan 2), Pasal 21 ayat (2), pasal
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 118
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
25, pasal 55 ayat (2) dan pasal 56 Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktik Dokter serta Obyek Sengketa, pengadilan berkesimpulan bahwa
ng
Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
A gu
do
Indonesia diberikan tugas serta wewenang secara atribusi oleh Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang mana KKI dan
In
MKDKI bertanggung jawab kepada Presiden, serta anggaran untuk pelaksanaan tugas-tugas dari KKI dan MKDKI dibebankan kepada Anggaran Pemerintah
lik
ah
(APBN), dan oleh karenanya, maka Konsil Kedokteran Indonesia serta Majelis
ub
m
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dikatagorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Keputusan yang diambilpun (incasu Obyek
ep
ka
Sengketa) dikatagorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat
ah
disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara ; ---------------------------------
si
R
Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat I, II dan Tergugat II
dan
Dewan
Kehormatan
PERADI
dalam
pelaksanaan
tugasnya
do
A gu
memperhatikan ketentuan peraturan diatas, bahwa Majelis Kehormatan Hakim
ne
ng
Intervensi yang menyatakan MKDKI / KKI sama dengan Majelis Kehormatan Hakim dan Dewan Kehormatan PERADI, Majelis Hakim berpendapat setelah
tidak
tidak
ditetapkan
oleh
Presiden
sebagai
kepala
lik
keanggotaannya
pemerintahan tertinggi, sehingga dalil tersebut tidak berdasarkan hukum ;
ub
--------------------------------------------
Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat
ep
II dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan absolut pengadilan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ; -----------------------
ng
ne
s
R
ka m ah
unsur
In
bertanggungjawab kepada Presiden, tidak menggunakan APBN Khusus, serta
do In
A
gu
Halaman 119 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 119
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II
Intervensi
tentang
gugatan
Penggugat
Prematur,
Pengadilan
akan
ng
mempertimbangkan sebagai berikut ; -----------------------------------------
A gu
do
Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan II adalah bahwa
Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor :
09/
In
P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 masih bersifat Rekomendasi sehingga
belum bersifat final sesuai ketentuan pasal 2 huruf c Undang-Undang tentang
lik
ah
Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap hal tersebut pengadilan akan
ub
m
mempertimbangkan sebagai berikut ; -------------------------
Menimbang, bahwa salah satu unsur Keputusan Tata Usaha Negara sesuai 51 Tahun 2009
ep
ka
ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor :
ah
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang
si
R
Peradilan Tata Usaha Negara adalah bahwa
do
A gu
--------------------------------------------------------------------------
ne
ng
Keputusan tersebut harus bersifat final dalam pengertian bahwa keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau yang lebih tinggi ;
Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan menilai / menguji apakah
In
Keputusan MKDKI (incasu Obyek sengketa 2) sudah bersifat final ataukah
lik
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 55 ayat (2) jo Pasal 58 jo Pasal
ub
59 jo Pasal 60 ayat (2) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Tata cara penanganan Kasus dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi dinyatakan bahwa Hasil Sidang pemeriksaan disiplin yang telah
ep
ka m ah
belum ? ; --------------------------------------------------------------------------
dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Disiplin ditetapkan oleh Ketua MKDKI /
ne
do In
A
gu
120
ng
berkekuatan hukum tetap serta dibacakan secara terbuka dalam sidang pembacaan
s
R
MKDKI-P sebagai Keputusan MKDKI / MKDKI-P yang bersifat final dan
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 120
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan, dan keputusan tersebut mengikat Teradu, KKI, dan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota serta keputusan tersebut disampaikan kepada KKI ; ----
ng
Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara pengertian unsur bersifat
A gu
do
final sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dengan ketentuan pasal 55 ayat (2) jo Pasal 58 jo Pasal 59 jo Pasal 60 ayat (2)
In
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Tata cara
penanganan Kasus dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, serta
lik
ah
Obyek Sengketa 2 pengadilan berkesimpulan bahwa Obyek Sengketa 2
ub
m
(Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor : 09 / P / MKDKI / V /2011 tertanggal 5 Juni 2013) sudah bersifat final, dan dapat
ep
ka
dikatagorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya
si
R
ah
maka eksepsi
II
Intervensi
tentang
Gugatan
Penggugat
Kabur,
Pengadilan
akan
In
mempertimbangkan sebagai berikut ; -----------------------------------------
do
A gu
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat
ne
ng
Tergugat tentang Gugatan Penggugat Prematur tidak beralasan dan sudah seharusnya ditolak ; --------------------------------------------------------------
lik
Gugatan Penggugat kabur adalah karena dalil-dalil yang disampaikan oleh
ub
Penggugat sulit dimengerti / dipahami, disamping itu juga, hak membela diri terhadap terbitnya Obyek Sengketa merupakan hak Tergugat I dan Tergugat II, dan dalil tersebut menurut pengadilan merupakan dalil yang tidak berdasarkan
ep
ka m ah
Menimbang, bahwa alasan Tergugat I dan Tergugat II menyatakan
hukum karena Gugatan Penggugat sudah melalui proses pemeriksaan persiapan
ng
ne
s
R
sesuai ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang
do In
A
gu
Halaman 121 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 121
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya maka eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak ; ------------------------------------------
ng
DALAM POKOK PERKARA
do
A gu
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah
terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas ; ---------------------
In
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli
ah
2013, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan diperbaiki tanggal 30 Juli
lik
2013, menyampaikan alasan gugatannya adalah bahwa penerbitan kedua Obyek
ub
m
Sengketa telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran jo Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 2
ep
ka
Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin
ng
si
R
Tahun
A gu
do
Kedokteran Indonesia Nomor 47 / KKI / KEP / XII / 2007 tentang Pedoman Tata
ne
ah
Dokter dan Dokter Gigi, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 4
2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi, Keputusan Konsil
Cara Pelaksanaan Rekomendasi MKDKI dan MKDKI Tingkat Provinsi Dalam
In
Penegakan Sanksi Disiplin dan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum
lik
--------------------------------------------
ub
Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya melalui surat
ep
jawabannya masing-masing tertanggal 27 Agustus 2013, dan 3 September 2013 dan menyatakan bahwa penerbitan kedua Obyek Sengketa sudah sesuai dengan
R
ka m ah
Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan serta Asas Profesionalitas ;
ne
do In
A
gu
122
ng
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara
s
Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran jo
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 122
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Disiplin
ng
Profesional Dokter dan Dokter Gigi, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia
A gu
do
Nomor 47 / KKI / KEP / XII / 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekomendasi MKDKI dan MKDKI Tingkat Provinsi Dalam Penegakan Sanksi
In
Disiplin dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan serta Asas Profesionalitas ; -----------------
lik
ah
Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Penggugat
ub
m
dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan telah membebankan kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya, baik
ep
ka
melalui surat, saksi serta ahli, dan terhadap beban yang diberikan oleh Pengadilan
si
A gu
do
KAMPONO, Sp. OG. (K), FICS, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II
ne
ng
P-1 sampai dengan
R
ah
tersebut, Penggugat telah mengajukan 61 buah bukti surat yang diberi tanda
P-61 serta mengajukan 1 orang ahli yang bernama Prof, dr. NUGROHO
mengajukan 17 buah bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, dan
In
Tergugat II Intervensi mengajukan 25 buah bukti surat yang diberi tanda
lik
MERDIAS ALMATSIER, dr, Sp. S (K) dan 1 saksi yang bernama MARTINI
ub
NASIF ; --------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat, saksi-saksi, ahli
ep
serta keterangan para pihak yang disampaikan oleh Para Pihak dipersidangan, pengadilan selanjutnya akan menguji / menilai keabsahan penerbitan Kedua
R
ka m ah
T.II.Int.-1 sampai dengan T.II.Int-25, serta mengajukan 1 orang Ahli bernama
do In
A
gu
Halaman 123 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ne
ng
Obyek Sengketa sudah sesuai dengan wewenang, prosedur serta substansi,
s
Obyek Sengketa dari sisi Hukum Administrasi yaitu apakah penerbitan kedua
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 123
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentunya dengan menilai fakta-fakta yang terjadi sebelum dan pada saat penerbitan
kedua
Obyek
Sengketa
tersebut
(
ex
–
tunc
)
;
ng
--------------------------------------------------------------------
A gu
do
Menimbang, bahwa pengadilan akan terlebih dahulu mepertimbangkan,
apakah Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Kehormatan Disiplin
In
Kedokteran Indonesia (MKDKI) berwenang sesusai peraturan perundangundangan untuk menerbitkan Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 ;
lik
ah
------------------------------------------------------------------
ub
m
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran menyatakan bahwa Konsil
ep
ka
Kedokteran berwenang untuk menerbitkan dan mencabut Surat Tanda Registrasi
ah
dokter dan dokter gigi ; -----------------------------------
si
R
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Konsil
Kasus Dugaan Pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi
do
A gu
menyatakan bahwa Hasil sidang pemeriksaan disiplin yang telah dilakukan oleh
ne
ng
Kedokteran Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan
Majelis Pemeriksa Disiplin ditetapkan oleh Ketua MKDKI / MKDKI-P sebagai
terbuka
dalam
sidang
pembacaan
keputusan
;
lik
secara
-----------------------------------------------------------------
ub
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 47/KKI/KEP/XII/2007 tentang Pedoman Tata Cara
ep
Pelaksanaan Rekomendasi MKDKI dan MKDKI-P dalam penegakan Sanksi disiplin bagian B angka 7 menyatakan bahwa Keputusan MKDKI adalah
ne do
ng
In
A
gu
124
s
R
Keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pemeriksa disiplin terhadap seorang
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
dibacakan
In
Keputusan MKDKI / MKDKI-P yang bersifat final dan berkekuatan tetap serta
Halaman 124
dokter
atau
dokter
gigi
yang
diadukan
ke
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
MKDKI
;
----------------------------------------------------------------------
ng
Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara ketentuan Pasal 8 huruf b
A gu
do
Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 58
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara
In
Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi,
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 47/KKI/KEP/ XII / 2007
lik
ah
tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekomendasi MKDKI dan MKDKI-P
ub
m
dalam penegakan Sanksi disiplin bagian B angka 7 dengan Obyek Sengketa 1 dan 2, Pengadilan berkesimpulan bahwa KKI dan MKDKI berwenang untuk Obyek
Sengketa
1
dan
Obyek
Sengketa
2
;
ep
ka
menerbitkan
ah
----------------------------------------
si
R
Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan,
do
A gu
Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi ataukah tidak ? ------
e PERKONSIL
In
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf
ne
ng
apakah prosedur penerbitan Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 telah sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang
lik
Kedokteran Indonesia oleh Henry Kurniawan (suami dari almarhumah Santi
ub
Mulia Sari) melalui Kuasanya yaitu Ibu Dra. Risma Situmorang, S.H.,M.H. karena dianggap telah melanggar kode etik kedokteran yang menyebabkan pasien yang bernama Santi Mulia Sari meninggal dunia (bukti T.II.Int.-10) ;
ep
ka m ah
Nomor : 2 tahun 2011, Penggugat telah diadukan ke Majelis Kehormatan Disiplin
--------------------------------------------------
do In
A
gu
Halaman 125 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ne
ng
untuk mengetahui apakah pengaduan dari Henry Kurniawan tersebut layak untuk
s
R
Menimbang, bahwa selanjutnya MKDKI telah melakukan klarifikasi awal
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 125
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
dilanjutkan ke sidang pemeriksaan disiplin, dan setelah klarifikasi tersebut,
disimpulkan bahwa pengaduan tersebut ditindak lanjuti dengan membentuk
ng
Majelis Pemeriksa Disiplin dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap
A gu
do
Penggugat sebagai Teradu, Henry Kurniawan sebagai Pengadu, saksi serta ahli
dan dari hasil sidang tersebut disimpulkan bahwa Teradu dr. Tamtam Otamar
In
Samsudin, Sp.Og telah bersalah dan melanggar kode etik kedokteran yaitu tidak
mempersiapkan darah sebelum dilakukan operasi cesar, dan juga tidak
lik
ah
memberikan penjelasan yang memadai terhadap pasien Santi Mulia Sari
ub
m
mengenai Operasi cesar untuk yang keempat kalinya ( bukti T. II.Int.-12, T-5, T-6 dan T-14 ) ; -----------------------------------------------------------------------
ep
ka
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 PERKONSIL Nomor : 2
ah
Tahun 2011 diamanatkan bahwa pemanggilan untuk menghadiri sidang
si
R
pemeriksaan disiplin terhadap teradu, pengadu, saksi dan atau ahli dilakukan
do
A gu
Menimbang, bahwa terhadap keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin yang
ne
ng
secara tertulis, dan hal ini telah dilakukan oleh Tergugat sesuai bukti T. II.Int.-12, T-5, T-6 dan T-14 ; ---------------------------
In
ditindaklanjuti dengan Keputusan MKDKI yang intinya menyatakan
lik
dikenai Sanksi disiplin berupa direkomendasikan untuk dicabut sementara Surat
ub
Tanda registrasinya selama 9 bulan, dan terhadap sanksi disiplin tersebut, Penggugat sesuai ketentuan pasal 55 ayat (1) PERKONSIL Nomor : 2 tahun 2011 telah mengajukan keberatan kepada Ketua MKDKI yang diterima tanggal 7 Mei 2013 ( lampiran bukti T-5 ) ; ----
ep
ka m ah
Teradu (incasu Penggugat) telah terbukti melanggar kode etik kedokteran dan
ne
do In
A
gu
126
ng
Tahun 2011, terhadap keberatan yang diajukan oleh dr. Tamtam Otamar
s
R
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 56 PERKONSIL Nomor 2
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 126
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Samsudin, Sp.Og ( Penggugat ), MKDKI telah menugaskan Majelis Pemeriksa
Disiplin untuk melakukan persidangan tanggal 29 Mei 2013, namun Majelis dr. Tamtam Otamar
ng
Pemeriksa Disiplin tidak pernah memanggil
do
A gu
Samsudin, Sp.Og, Henry Kurniawan dan juga saksi atau ahli yang dianggap perlu
untuk mengambil keputusan apakah keberatan dari dr. Tamtam Otamar Sp.Og
bisa
diterima
atau
tidak
(bukti
--------------------------------------------------------------------------
T-9
)
;
In
Samsudin,
lik
ah
Menimbang, bahwa kemudian Majelis Pemeriksa disiplin mengucapkan
ub
m
keputusan yang menyatakan dr. Tamtam Otamar Samsudin, Sp.Og telah melanggar Kode Etik Kedokteran dan dikenai Sanksi Disiplin berupa pencabutan
ep
ka
STR selama 9 bulan, dan terhadap keputusan tersebut, MKDKI dan KKI telah
ah
menindaklanjutinya dan kemudian terbitlah Obyek Sengketa 1 dan Obyek
si
do
A gu
diatas, pengadilan berkesimpulan bahwa apabila dihubungkan ketentuan pasal 33
ne
ng
=T-6= T.II.Int.-2 ) ;-
R
Sengketa 2 ( bukti T-8, T-10, T-11, bukti P-39 = T-7 =T.II.Int.-1, dan bukti P-41
Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut
dengan pasal 56 PERKONSIL Nomor : 2 tahun 2011, dan juga mencermati asas kedua
pihak),
lik
ub
bahwa pada sidang pemeriksaan disiplin terhadap keberatan yang diajukan oleh dr. Tamtam Otamar Samsudin yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Disiplin, pihak pemohon keberatan (incasu Penggugat) tidak pernah dipanggil secara
ep
ka m ah
pengadilan memperoleh fakta hukum
belah
In
audi et alteram partem (mendengarkan keterangan
tertulis oleh MPD untuk didengar keterangannya atau memberikan penjelasan
do In
A
gu
Halaman 127 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ne
ng
kalinya terhadap istri Tergugat II Intervensi, terlepas nanti apakah keberatan
s
R
mengenai rangkaian tindakannya melakukan Operasi Seksio untuk yang keempat
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 127
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut diterima atau ditolak, dan hal ini melanggar asas audi et alteram partem (mendengarkan
keterangan
kedua
belah
pihak)
;
ng
-------------------------------------------------------
A gu
do
Menimbang, bahwa oleh karena langkah pemanggilan tidak pernah
dilakukan oleh MPD dan juga tidak ditemukan dalam bukti surat yang diajukan
In
oleh para pihak, maka keputusan yang diambil oleh MPD pada tanggal 5 Juni
2013 sebagai cikal bakal terbitnya Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2
lik
ah
menjadi cacat yuridis karena tidak dilakukan secara cermat, dan oleh karenanya
ub
m
maka keputusan yang diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II mejadi cacat prosedur dalam penerbitannya ; ----------------
121/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 30 Juli 2013
apakah
dipertahankan
harus
tetap
atau
tidak
?
;
si
ep
penetapan Penundaan Nomor :
R
ah
ka
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
A gu
do
pokoknya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa Penetapan Penundaan
ne
ng
-----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak di persidangan, yang pada
Nomor : 121/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 30 Juli 2013 tidak dilaksanakan oleh
Penggugat,
lik
Majelis
kepada
Hakim
ub
maka
dijatuhkan
mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena sanksi disiplin selama 9 (sembilan) bulan dalam sengketa in litis sudah berjalan lebih kurang 6 (enam)
ep
ka m ah
sanksi disiplin dalam kasus lain yang
In
Para Tergugat, sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan bahwa telah ada
bulan, dan Penggugat selama kurun waktu tersebut tidak melaksanakan praktek
ne
do In
A
gu
128
ng
objek sengketa, dan keputusan sanksi disiplin terhadap Penggugat dalam kasus
s
R
dokter walaupun telah dikeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan keputusan
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 128
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
berbeda saat ini secara hukum sedang diuji dalam perkara Nomor : 187/G/2013/
PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka Penetapan Penundaan
ng
Nomor : 121/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 30 Juli 2013 sudah tidak relevan lagi
Menimbang, bahwa pencabutan
do
A gu
untuk dipertahankan, sehingga beralasan hukum untuk dicabut ; -----Penetapan Penundaan Nomor : 121/
In
G/2013/PTUN.JKT, tanggal 30 Juli 2013 dituangkan tersendiri dalam suatu
penetapan pencabutan ; ---------------------------------------------------------
lik
ah
Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum
ub
m
diatas, maka dari segi prosedur penerbitan keputusan objek sengketanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Tergugat
I dan II dalam menerbitkan objek
ep
ka
sengketa telah bertentangan dengan Peraturan yang berlaku dan asas–asas umum
ah
pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan sebagaimana dimaksud
si
R
dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004
sehingga dari segi substansi penerbitannya tidak perlu ;
do
lagi
A gu
dipertimbangkan
ne
ng
atas Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
-------------------------------------------------------------------------------------------
In
Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan Obyek Sengketa 1 dan 2
lik
serta dicabut, sehingga tuntutan Penggugat dalam pokok perkaranya dikabulkan
ub
seluruhnya ; -------------------------------------------------
Menimbang, bahwa seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas, juga merupakan pertimbangan Majelis Hakim terhadap dalil tanggapan Tergugat II
ep
ka m ah
telah dinyatakan cacat prosedur, maka keputusan in litis harus dinyatakan batal
Intervensi ; -----------------------------------------------------
do In
A
gu
Halaman 129 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ne
ng
Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat I,
s
R
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 129
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat II dan Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini secara tanggung
ng
renteng ; -----------------------------------------------
A gu
do
Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam
hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian
In
bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan
Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka
lik
ah
dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan
ub
m
memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim
ep
ka
hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan
ah
sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap
si
R
dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----
do
A gu
Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
ne
ng
Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan
Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta lainnya
yang
berkaitan
dengan
sengketa
;
ub
lik
-------------------------------------------------------
ep
M E N GA D I L I: Dalam Eksepsi :
R
Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi
do In
A
gu
130
ng
seluruhnya ; ------------------------------------------------------------------------
s
-
ne
ka m ah
ini
In
peraturan-peraturan
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 130
ne si a
Dalam Pokok Perkara : 1.
Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; -------------------------
2.
Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
2.2.
do
Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor :
19/KKI/KEP/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang Pelaksanaan
In
Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ; -------------------------------------------------
lik
ah
A gu
2.1.
Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
ub
m
Indonesia atas pengaduan Nomor : 09 / P / MKDKI / V / 2011
ka
tentang Gugatan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni
ep
2013 ; ----------------------------------------------------
ah
3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha
KKI/KEP/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Kehormatan
Disiplin
Kedokteran
Indonesia
-------------------------------------------------
Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas
In
1
;
do
A gu
Majelis
si
19/
ne
Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor :
ng
0
R
Negara berupa : ----------------------------------------------------------
Kedokteran,
lik
Disiplin
tanggal
5
Juni
2013
;
4.
ub
--------------------------------------------------------------
Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk
ep
ka m ah
pengaduan Nomor : 09 /P/MKDKI/V/ 2011 tentang Gugaan Pelanggaran
membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 199. 000,-
R
ah
ng
ne
s
(Seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). -----
do In
A
gu
Halaman 131 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ng
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 131
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Demikianlah diputuskan pada hari SENIN, tanggal 2 Desember 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh HUSBAN, S.H.,M.H., selaku I NYOMAN HARNANTA, S.H.,M.H., dan ELIZABETH
ng
Ketua Majelis,
A gu
do
I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS,
In
tanggal 12 Desember 2013 oleh Majelis Hakim diatas, dengan dibantu oleh Hj. YENI YEANIWILDA, S.E.,S.H.,M.H., Sebagai Panitera Pengganti pada
lik
ah
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
ub
m
Penggugat, Kuasa Tergugat I dan II, serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;
ep
ka
-------------------------------
Hakim Ketua Majelis,
HUSBAN, S.H., M.H.
In
A gu
do
I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.
ep
ub
Panitera Pengganti,
lik
ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.
ka m ah
ne
ng
si
R
ah
Hakim-Hakim Anggota,
Hj. YENI YEANIWILDA, S.E., S.H., M.H.
s
R
ah
do
ng
In
A
gu
132
ne
Rincian Biaya Perkara :
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 132
R ep ub
Pendaftaran ……………….... Rp. 30.000,A T K .................................... Rp. 50.000,Panggilan …………………… Rp. 80.000,Materai Penetapan ............. Rp. 6.000,Redaksi Penetapan ............. Rp. 5.000, Materai Putusan Sela ............ Rp. 6.000,Redaksi Putusan Sela ........... Rp. 5.000, Materai Putusan ................... Rp. 6.000,Redaksi Putusan ................... Rp. 5.000, Materai Penetapan ............. Rp. 6.000,Redaksi Penetapan ............. Rp. 5.000,
In
ep
ub
lik
ka m ah
In
A gu
do
ng
ne
si
R
ah
ep
ka
ub
m
lik
ah
--------------------Rp. 199.000,(Seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
ng
ne
s
R
ah
do In
A
gu
Halaman 133 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUN-JKT
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
do
ng
-
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
A gu
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 133