PTUN-SMD

PUTUSAN Nomor : 27/G/2015/PTUN-SMD “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini dalam sengketa antara:---------ASMULYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jln. Pandan Arum No. 23 A RT.028 Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Pekerjaan : Pedagang,

dalam hal ini memberikan kuasa

kepada : DRS.H.LILIK MULYONO, SH.MM. LILIANI KATILASA, SH. Keduanya Advokat

dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan. Dua

Gunung Samarinda No. 7 RT.017 Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 25 September 2015. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- PENGGUGAT ;

MELAWA N

WALIKOTA BALIKPAPAN, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Halaman,1 dari 36 Putusan Nomor : 27/G/2015/PTUN-SMD .....

1. DAUD PIRADE, SH.,MH, NIP. 19610806.199003.1.004, Jabatan Kepala Bagian Hukum. 2. AMIRUDDIN, SH., MH., NIP.19690917.199803.1.010, Jabatan Kasubag.Bantuan Hukum. 3. YEMMIE HENDRAWAN PUTRA,SH., NIP.19750608.200903.1.004, Jabatan Kasubag. Peraturan Perundangundangan. 4. MUH.SYAKIR,

SH.,

NIP.19611231.199010.1.002,

Jabatan

Kasubag.Dokumentasi Hukum. 5. DJ.HENDRA WINATA, SH., NIP.19840901.200903.1.010, Jabatan Staf Bagian Hukum. Yang semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kota Balikpapan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kelurahan Klandasan Ulu, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 180/2044/HUK/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- TERGUGAT ;

-------Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ; ---------------------------------------

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 27/PEN/2015/PTUN.SMD tanggal 20 Oktober 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; ------------------------------

-

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 27/PEN/2015/PTUN.SMD tanggal 20 Oktober 2015 Untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; --------

Halaman 2 dari 54 Halaman, Putusan Nomor : 27/G/2015/PTUN-SMD …..

-

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Nomor :27/PEN.PP/2015/PTUN-SMD. tanggal

21 Oktober 2015

tentang Pemeriksaan Persiapan ; -------------------------------------------------------------

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 27/Pen-HS/2015/PTUN.SMD tanggal 16 Desember 2015 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum perkara ini;--------

Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut ; --------------

-

Telah mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat dan Tergugat ;----------------

------------------------- TENTANG DUDUK PERKARANYA --------------------------------------- Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 19 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 19 Oktober 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 16 Desember 2015 dengan Register Perkara Nomor : 27/G/2015/PTUN-SMD adapun yang menjadi obyek sengketa adalah : --------------------------------------------------------------------------------------Adapun Objek Gugatan adalah Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45367/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 0473/DTKP/BB/MGS Atas nama Asmulyadi. -----------------------------------------------------Bahwa Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-367/2015 tanggal 5 Agustus 2015 maka berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya Surat Keputusan TERGUGAT yang dimaksud.------------DASAR GUGATAN dan DUDUK PERKARA Adapun dasar gugatan ini adalah sebagai berikut : -------------------------------------------------


1. Bahwa, TERGUGAT adalah Walikota Kota Balikpapan yang telah menerbitkan Keputusan Walikota sebagai Objek dari gugatan ini ; 2. TERGUGAT adalah Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, berdasarkan peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku,

sehingga

TERGUGAT

dapat

diklasifikasikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN; 3. Adapun Objek Gugatan adalah Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45367/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 0473/DTKP/BB/MGS Atas nama Asmulyadi. 4. Bahwa, PENGGUGAT adalah pemegang hak atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 267/Baru Ilir tanggal 30-12-1981 atas nama BUHARI yang terletak di jalan Panda Sari RT.28 Kelurahan Marga sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi). 5. Bahwa, tanah tersebut Penggugat kuasai berdasarkan Akta Pengikatan untuk menjual dan membeli No. 13 tanggal 21 Mei 2014 yang diikuti dengan Akta Surat Kuasa No. 14 tanggal 21 Mei 2014, keduanya dibuat oleh Notaris Sri Hendrayanti, SH. 6. Bahwa, atas bidang tanah tersebut PENGGUGAT mengajukan Ijin Medirikan Bangunan (IMB) kepada TERGUGAT yang kemudian disetujui dan diterbitkan IMB atas nama Asmulyadi Nomor 0473/DTKP/BB/MGS tanggal 27 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Pemerintah Kota Balikpapan ; 7. Bahwa, terhadap penerbitan IMB tersebut, Tim 18 yang bertindak atas nama Eks korban kebakaran pasar Pandan Sari untuk pelaksanaan Konsolidasi tanah eks kebakaran daerah Pandan Sari pada tahun 1992 mengajukan keberatan ; 8. Bahwa, terhadap keberatan Tim 18 eks Kebakaran Padan Sari tersebut selanjutnya dilakukan pertemuan antara PENGGUGAT , ketua Tim 18 Eks Kebakaran Pandansari, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Balikpapan, Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan dan pihak-pihak terkait lainnya pada tanggal 15 Juli 2014 bertempat di


Kantor Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan (catatan : hasil pertemuan tidak terdukumentasi). 9. Bahwa, Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan kemudian mengeluarkan Surat Nomor 1.123/64.71/400.7/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan tentang Klarifikasi Penerbitan IMB a.n. Asmulyadi yang isinya menyatakan : - SHM 267/Baru Ilir masuk dalam lokasi Penataan Konsolidasi Tanah Perkotaan Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dan telah disetujui oleh pemilik sebelumnya yaitu Almarhum Buhari berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dalam Rangka Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan tanggal 7 Agustus 2000. - SHM 267/Baru Ilir telah dilepaskan kepada Negara berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dalam Rangka Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan tanggal 7 Agustus 2000. 10. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan tersebut pada poin 9 Dinas Tata Kota

dan

Perumahan

Kota

Balikpapan

mengeluarkan

Surat

Nomor

640.700/448/DTKP tanggal 12 Agustus 2014 tentang Pemberitahuan IMB a.n. Asmulyadi yang antara lain menyatakan : - Bahwa sertipikat Hak Milik No. 267/Baru Ilir an. Buhari yang dilampirkan sebagai persyaratan-persyaratan IMB an. Asmulyadi, terletak pada lokasi penataan Konsolidasi tanah Perkotaan Kelurahan Marga sari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dan telah disetujui oleh Sdr. Buhari untuk dilakukan penataan berdasarkan Surat Pernyataan/Persetujuan tentang Rencana Konsolidasi Tanah perkotaan tanggal 7 Agustus 2000. - Bahwa, dengan demikian tanah beralih penguasaannya kepada Negara dan tidak dapat dilampirkan sebagai persyaratan permohonan IMB.


11. Bahwa, terhadap terbitnya Surat Dinas Tata Kota dan Perumahan Nomor 640.700/448/DTKP tanggal 12 Agustus 2014 maka Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 14 September 2014 mengajukan gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) dengan nomor Register 125/Pdt.G/2014/PN Bpp terhadap : 1.Walikota Balikpapan 2.Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan 3.H.Abdul Latip/Tim 18 12. Bahwa, gugatan tersebut tidak dilanjutkan karena tercapai kesepakatan dalam mediasi sehingga Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan mengeluarkan Surat Nomor : 180/857/DTKP tanggal 28 Nopember 2014 perihal klarifikasi IMB An. Mulyadi yang antara lain menyatakan bahwa : “IMB Nomor : 0473/DTKP/BB/MGS tanggal 27 Maret 2014 atas nama Asmulyadi, proses penerbitannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan belum pernah dilakukan pencabutan”. 13. Namun pada tanggal 5 Maret 2015 Kantor Pertanahan Kota Balikpapan mengirim Surat No. 226/64.71/400.7/III/2015 kepada Penggugat tentang Penegasan tidak berlaku lagi atas bidang tanah sertipikat Hak Milik No. 267/Baru Ilir dan semua bidang tanah sertipikat yang berada di atas tanah lokasi eks kebakaran Pandan sari yang sudah dikonsolidasi. 14. Bahwa, kemudian Dinas Tata Kota dan dan Perumahan Kota Balikpapan berdasarkan surat Nomor 650/354/DTKP/2015 tanggal 6 Mei 2015 menyatakan bahwa IMB nomor : 0473/DTKP/BB/MGS tanggal 27 Maret 2014 atas nama Asmulyadi DICABUT dan TIDAK BERLAKU yang disusul dengan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-367/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 0473/DTKP/BB/MGS tanggal 27 Maret 2014 atas nama Asmulyadi.


15. Bahwa, atas pencabutan IMB dan Sertipikat Hak Milik dengan alasan-alasan yang telah disebutkan diatas, PENGGUGAT melalui para ahli waris Almarhum Buhari sebagai pemilik tanah sebelumnya menyatakan bahwa : - Almarhum Buhari tidak pernah membuat Pernyataan/Persetujuan tentang Rencana Konsolidasi Tanah Perkotaan tanggal 7 Agustus 2000. - Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 267/Baru Ilir yang terletak di jalan Pandan Sari RT.28 Kelurahan Marga sari, Kecamatan Balikpapan barat, Kota Balikpapan tidak pernah dilimpahkan ke Negara dalam rangka Konsolidasi Tanah Perkotaan tanggal 7 Agustus 2000. - Sedangkan untuk pengantian tanah/perumahan korban eks kebakaran Pandan Sari, tanah/perumahan tersebut didapatkan melalui pembelian dengan pembayaran yang dilakukan secara angsuran melalui Bank. 16. Bahwa PENGGUGAT tidak melanggar Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 4 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 tahun 2012 tentang ijin mendirikan bangunan sebagaimana tercantum dalam pasal 66 poin dimana disebutkan pencabutan IMB dilakuakn apabila persyaratan dan keterangan yang diberikan oleh pemohon sebagai dasar diterbitkannya IMB terbukti tidak benar atau palsu atau dipalsukan sebagian atau keseluruhan dan klusaur pernyataan khusus pada dokumen IMB poin 10 bahwa apabila keterangan yang diberikan sebagai dasr diterbitkannya IMB ternyata tidak benar maka dengan sendirinya IMB menjadi batal, sedangkan Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan mengeluarkan surat No : 180/857/ DTKP tanggal 28 Nopember 2014 perihal klarifikasi IMB An. Mulyadi

yang

antara

lain

menyatakan

bahwa

:

“IMB

Nomor

:

0473/DTKP/BB/MGS tanggal 27 Maret 2014 atas nama Asmulyadi, proses penerbitannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan belum pernah dilakukan pencabutan”.


17. Dengan demikian sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka terbukti bahwa Keputusan Walikota Balikpapan No. 188.45-367/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 0473/DTKP/BB/MGS tanggal 27 Maret 2014 atas nama Asmulyadi melanggar azas-azas Umum Pemerintahan yang baik tertuang pada UU Nomor . 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN terutama Azas Tertib Penyelenggaraan Negara. 18. Bahwa, Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-367/2015 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat telah membangun ruko dengan biaya yang tidak sedikit di atas tanah SHM 267/Baru Ilir tersebut sehinngga cukup alas an bagi Penggugat untuk memohon pembatalan Surat Keputusan tersebut. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor. 188.45-367/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 0473/DTKP/BB/MGS tanggal 27 Maret 2014 An. Asmulyadi. 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor.188.45-367/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan No. 0473/DTKP/BB/MGS tanggal 27 Maret 2014 atas nama Asmulyadi. 4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Samarainda.


------- Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Januari 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------------------------------------

DALAM EKSEPSI: 1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, terkecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT. 2. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas bahwa gugatan PENGGUGAT kurang pihak dalam perkara ini, yang seharusnya melibatkan Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan yang memiliki peran sehingga IMB Nomor : 0473/DTKP/BB/MGS dicabut sekaligus sebagai penentu dalam penanganan eks lokasi kebakaran Pandan Sari, dimana tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 267 atas nama H. BUHARI termasuk dalam daftar inventarisasi eks lokasi kebakaran Pandan Sari yang telah dikonsolidasi dan sudah mendapatkan penggantian bidang tanah yang dijadikan rujukan PENGGUGAT dalam mengajukan Izin Mendirikan Bangunan 3. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT dalam positanya tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak tepat dalam mengajukan gugatan kepada TERGUGAT, hal ini dikarenakan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-367/2015 tanggal 5 Agustus

2015

tentang

Pencabutan

Izin

Mendirikan

Bangunan

Nomor

:

0473/DTKP/BB/MGS atas nama ASMULYADI telah sesuai dengan ketentuan, dimana keputusan tersebut dilaksanakan untuk mendidik lanjuti Surat Badan Pertahanan Nasional Kota Balikpapan Nomor : 226/64.7/III/2015 tanggal 5 maret 2015 Perihal Penegasan tidak berlaku lagi atas bidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 267/Baru Ilir atas nama H. BUHARI yang dijadikan dasar penerbitan IMB atas nama ASMULYADI sehingga TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan PENGGUGAT.


DALAM POKOK PERKARA: 1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam EKSEPSI, mohon

dianggap sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dalam POKOK PERKARA dan pada dasarnya TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT. 2. Bahwa IMB Nomor : 0473/BB/MGS atas nama ASMULYADI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Surat Keputusan Walikota Nomor : 188.45-367/2015 tanggal 5 Agustus 2015, sehubug dengan adanya Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan Nomor : 226/64.7/III/2015 tanggal 5 maret 2015 tentang Penegasan tidak berlaku lagi atas bidang tanah Sertfikat Hak Milik Nomor : 267/Baru Ilir dan semua bidang tanah sertifikat yang berada diatas tanah lokasi eks Kebakaran Pandan Sari yang sudah dikonsolidasi. Ketentuan tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 poin d disebutkan bahwa pencabutan IMB dilakukan apabila persyaratan dan keterangan yang diberikan oleh pemohon sebagai dasaar diterbitkannya IMB terbukti tidak benar. 3. Dapat dijelaskan bahwa proses pelaksanaan konsolidasi tanah berawal dari musibah kebakaran yang melanda daerah Pandan Sari tahun 1992,oleh Pemerintah Kota Balikpapan para korban musibah kebakaran diberi penggantian di Perumahan RSS Damai 3, namun atas inisiatif warga korban kebakaran yang dalam hal ini diwakili oleh para ketua RT dibentuk tim yang diberi nama tim 18, bertindak untuk dan atas nama para korban kebakaran mengajukan ke Pemerintahan Kota Balikpapan agar dapat membangun kembali tempat eks kebakaran tersebut dan oleh Walikota Balikpapan disetujui dengan beberapa syarat dan melalui penataan konsolidasi tanah perkotaan. Kemudian Walikota Balikpapan membentuk Tim Koordinasi dan Satuan Tugas Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kota dengan Surat Keputusan Nomor : 188.45-


139/2000 tanggal 27 Juli 2000, selanjutnya Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan

melakukan pengukuran keliling dan rincian (persil) dan dalam daftar

inventarisir eks lokasi kebakaran Pandan Sari Sertifikat Hak Milik Nomor : 267/Baru Ilir atas nama H. BUHARI merupakan salah satu peserta konsolidasi. 4. Bahwa beradsarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2012 dalam pasal 66 poin d disebutkan Pencabutan IMB dilakukan apabila persyaratan dan keterangan yang diberikan oleh pemohon sebagai dasar diterbitkannya IMB terbukti tidak benar maka dengan sendirinya IMB menjadi BATAL sehingga Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-367/2015 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 0473/DTKP/BB/MGS atas nama ASMULYADI sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dimohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak gugatan PENGGUGAT. 5. Bahwa adapun pernyataan Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan sehingga mengeluarkan Surat Nomor 180/857/DTKP tanggal 28 November 2014 perihal Klarifikasi IMB atas nama ASMULYADI yang menyatakan IMB Nomor : 0473/DTKP/BB/MGS tanggal 27 Maret 2014 atas nama ASMULYADI proses penerbitan yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan belum pernah dilakukan pencabutan pernyataan itu dibuat sebelum terbit surat pembatalan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan namun setelah terbit surat dari Kantor

Badan

Pertanahan

Nasional

Kota

Balikpapan

Nomor

:

226/64.71/400.7/III/2015 kepada PENGGUGAT tentang Penegasan tidak berlaku lagi atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 267/Baru Ilir maka secara hukum sejak terbitnya Surat Kepala Badan Pertanahan tersebut, secara otomatis IMB yang diterbitkan diatas sertifikat yang telah digugurkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Badan Pertahanan Nasional Kota Balikpapan maka secara otomatis tidak berlaku


Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan : DALAM EKSEPSI : 1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima DALAM POKOK PERKARA : 1.

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Membebankan kepada PENGGUGAT biaya yang timbul dalam perkara ini. ------- Bahwa, Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 13 Januari 2016 ;----------- Bahwa Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 20 Januari 2016 ; -------------- Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokan asli maupun fotocopynya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda P-1 sampai dengan P -12 sebagai berikut :---------------------------------------------------------------Bukti P-1

:

foto copi sesuai dengan copi Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor:

188.45-367/2015 Tentang pencabutan Izin Mendirikan

Bangunan Nomor 0473/DTKP/BB/MGS Atas nama Asmulyadi, tanggal 5 Agustus 2015 ;-------------------------------------------------------------------Bukti P-2

:

foto copi sesuai dengan Asli Sertipikat Hak Milik

Nomor : 267

Desa/Kampung Baru Ilir, Kecamatan Barat,di Jalan Pandan sari, luas 150 M2, tanggal 30 -12 -1981, atas nama BUHARI ;-----------------------------Bukti P-3

:

foto copi sesuai asli Akta Pengikatan Untuk Menjual Dan Membeli, Nomor : 13, tanggal 21 Mei 2014, dibuat oleh Notaris SRI HENDRAYANTI, SH. ;-----------------------------------------------------------

Bukti P-4

:

foto copi sesuai asli Akta Surat Kuasa, Nomor : 14, tanggal 21 Mei 2014, dibuat oleh Notaris SRI HENDRAYANTI, SH. ;-----------------------------


Bukti P-5

:

foto copi sesuai asli Izin Mendirikan Bangunan, Nama : Asmulyadi, Nomor : 0473/DTKP/BB/MGS, tanggal 27 Maret 2014, Peruntukan : Ruko, Lokasi : Jalan Pandan Sari RT.28

Kelurahan Marga Sari

Balikpapan Barat yang diterbitkan Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan ;------------------------------------------------------------------------Bukti P-6

: foto copi sesuai dengan asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Tentang Klarifikasi penerbitan IMB An. Asmulyadi ;----------

Bukti P-7

: foto copi sesuai dengan Asli Surat dari Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan Undangan No: 640.700/430/DTKP, tanggal 10 Juli 2014 ;---------------------------------------------------------------------------------

Bukti P-8

:

foto copi sesuai asli Surat Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan Nomor : 180/857/DTKP,tanggal 28 Nopember 2014, Perihal : Klarifikasi IMB a/n. Asmulyadi ; ---------------------------------------------

Bukti P-9

: foto copi sesuai asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 570/2014, tanggal 02 Juni 2014 ;------------------------------------------------

Bukti P-10 :

foto copi sesuai copi Tanggapan Surat No. 226/64-71/400.7/III/2015, tanggal 08 Maret 2015, dari Hj. Mina, ahli waris

H.Buhari, yang

ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan ;------------Bukti P-11

: foto copi sesuai copi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;--------

Bukti P-12

: foto copi dari copi Izin Mendirikan Bangunan, Nama : Hj. HAMIDAH, Nomor : 000725/DPKP/BB/MGS, Tanggal 21 Juni 2006, Peruntukan : Bangunan Pribadi Rumah Tinggal, Lokasi : Jalan Pandan Wangi RT.028 Kelurahan Marga Sari Balikpapan Barat ;--------------------------------------

------ Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabanya kuasa Tergugat mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan asli maupun fotocopinya yang diberi tanda T-I sampai dengan T-XIV sebagai berikut : --------------------


Bukti T-I

: foto copi sesuai dengan salinan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan ;--------------------------

Bukti T-II

: foto copi sesuai dengan salinan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan ;--------------------------

Bukti T-III

: foto

copi

sesuai

asli

Izin

Mendirikan

Bangunan

Nomor

:0473/DTKP/BB/MGS atas nama Asmulyadi ; -------------------------------Bukti T-IV

: foto copi sesuai asli Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor : 226/64.71/400.7/III/2015, tanggal 5 Maret 2015, Perihal : Penegasan Tidak Berlaku Lagi atas bidang tanah sertipikat Hak Milik Nomor 267/Baru Ilir dan semua bidang tanah sertipikat yang berada diatas tanah lokasi eks kebakaran Pandan Sari yang sudah di Konsolidasi ;--------------

Bukti T-V

: foto copi Surat Dinas Tata Kota Dan Perumahan Kota Balikpapan Nomor : 650/351/DTKP/2015, tanggal 6 Mei 2015, Perihal : pemberitahuan Pencabutan IMB ;------------------------------------------------------------------

Bukti T-VI

:

foto copi Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45367/2015, tanggal 5 Agustus 2015, Tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 0473/DTKP/BB/MGS Atas nama Asmulyadi ;---------

Bukti T-VII

:

foto copi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 420/47/BPN.44/2000, tanggal 28 Agustus 2000 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Obyek Konsolidasi Tanah Secara Swadaya ;-----------------------------------

Bukti T-VIII : foto copi sesuai asli Keputusan Walikota Balikpapan : 188.45-139/2000, tanggal 27 Juli 2000 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Satuan Tugas Pelaksana Konsolidasi Tanah Kota ;------------------------------------Bukti T-IX

: foto copi Peta Bidang Tanah yang Konsolidasi ;-------------------------------


Bukti T-X

: foto copi Ssertipikat Hak Milik No. 255, Kecamatan Balikpapan Barat Kelurahan Marga Sari atas nama H. Latief, tanggal 22-10-2003 ;-----------

Bukti T-XI

:

foto copi sesuai dengan asli Surat Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Balikpapan Nomor : 503/02-IP/BP4D/1999, tanggal 29 Oktober 1999, Perihal : Persetujuan Prinsip Pembangunan Ruko Pandan Sari ;------------

Bukti T-XII :

foto copi dari foto copi Daftar Inventarisasi Tanah Eks-Lokasi Kebakaran Pasar Pandan Sari Untuk Pembangunan Ruko Koordinasi Tim 18 Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat ;------------------------

Bukti T-XIII : foto copi sesuai dengan asli Daftar Peserta Konsolidasi Tanah Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan ;---------------Bukti T-XIV : foto copi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik 267 Nama Pemegang Hak BUHARI, Desa Jln. Pandan Sari luas 150 M2 ;--------------------------

------ Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut : ---------------------------------------------------SAKSI PENGGUGAT : ----------------------------------------------------------------------------1.SYAHRUDIN RASAK Tempat lahir Sidrap, tanggal lahir 11-Oktober-1958, Jenis Kelamin

Laki-laki, Kewarganegaraan

Indonesia,

tempat

tinggal di Jalan Jend.A.Yani No.27 RT/RW. 7/-, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ; `----------------------------------------------

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ; - Bahwa saksi kenal Penggugat sama-sama pedagang/hubungan dagang ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kuasa Penggugat ;


- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kuasa Tergugat ; - Bahwa saksi dalam keadaan sehat ; - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak saksi berjualan di pasar ; - Bahwa Tahun 1992 Pasar Pandan Sari kebakaran ; - Bahwa yang kebakaran sebelah barat ; - Bahwa yang terbakar lantai 2 dan lantai 3 ; - Bahwa diatas tanah terbakar terdapat rumah ; - Bahwa saksi tahu lokasi tanah Penggugat ; - Bahwa ditanah Penggugat terdapat rumah ; - Bahwa rumah diatas tanah penggugat ada rumah tahun 2014 ; - Bahwa saksi tahu batas-batas, Timur berbatasan dengan jalan, Barat berbatasan dengan jalan, Selatan berbatasn dengan tanah kosong ; - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat membeli tanah serta peralihannya ; - Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Penggugat ada di lokasi ; - Bahwa saksi berjualan bersampingan dengan bangunan milik Penggugat ; - Bahwa batas bersampingan dengan bangunan penggugat yaitu, Barat : tanah kososng, Selatan Rumah Penggugat, Timur : Jalan, Utara : jalan ; - Bahwa jarak rumah saksi ke lokasi terbakar ± 2 sampai 3 Kilometer ; - Bahwa tempat berdagang saksi ada di lokasi yang terbakar ; - Bahwa saksi berdagang di kaki lima dan tidak ada retribusi ; - Bahwa saksi tahu Penggugat membangun ruko ; - Bahwa saksi tidak memiliki tanah di lokasi objek sengketa ; - Bahwa alamat saksi berada pada bekas kebakaran, tapi rumah saksi tidak terbakar yang terbakar adalah lapak/tempat dagang ; - Bahwa penggugat membangun ruko pada lokasi bekas kebakaran ; - Bahwa saksi tidak tahu Tim 18 ;


2. A. M U I S,

Tempat lahir Balikpapan, tanggal lahir 04-04-1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Semoi No.51 RT/RW. 013/-, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta ; -----------------------

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kuasa Penggugat ; - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kuasa Tergugat ; - Bahwa saksi dalam keadaan sehat ; - Bahwa saksi tahu lokasi tempat Penggugat ; - Bahwa saksi tinggal di lokasi sejak tahun 1980 ; - Bahwa tanah yang ditempati Penggugat dahulu tanah H. Buhari ; - Bahwa kebakaran tanggal 4-4-1992 (saksi tinggal dengan orang tua) ; - Bahwa saksi setelah kebakaran tidak tinggal di lokasi, dipindahkan ke Ringroad ; - Bahwa sampai sekarang saksi masih berjualan di bekas kebakaran ; - Bahwa tidak ada uang pengantian dari pemerintah ke orang tua saksi ; - Bahwa saksi berjualan dilapak tidak ada yang menegur ; - Bahwa Tim 18 yang mengatur perumahan ; - Bahwa saksi tidak tahu berapa lama tugas Tim 18 ; - Bahwa di lokasi bekas kebakaran tidak ada ahli waris

Buhari, mereka pindah ke

Ringroad, yang menyiapkan rumah di Ringroad pemerintah dan masyarakat menyicil ; - Bahwa saksi tidak tahu Tim 18 menata lokasi ; - Bahwa usia saksi pada waktu kebakaran usia ± 17 tahun ;


- Bahwa dulu tanah itu untuk perumahan ; - Bahwa dilokasi terdapat jalan yaitu, depan jalan raya dan kiri jalan raya ; - Bahwa sebelum dibangun Ringroad saksi tinggal di penampungan ; - Bahwa saksi sebelum kebakaran berjualan dan tinggal di Pandan sari ; - Bahwa saksi tinggal di Pandan Sari tinggal dengan orang tua saksi ; - Bahwa rumah saksi tahun 1992 ikut kebakaran ; - Bahwa saksi tujuh (7) saudara, saksi anak nomor enam (6) ; - Bahwa dari keenam (6) saudara saksi ikut yang turut di ungsikan di Ringroad sebagian saja ; - Bahwa lokasi rumah saksi di Pandan Sari jadi jalanan ; - Bahwa kondisi tanah Penggugat waktu kebakaran tanah kosong ; - Bahwa saksi tidak tahu tanah bangunan orang tua saksi jadi jalanan ; - Bahwa dilokasi tanah terdapat rumah, teratur dan rumah penduduk berada di dalam gang; - Bahwa alamat lokasi tanah yang terbakar milik Penggugat berada di jalan kenanga gang 9 No. 19 dan alamat tersebut ada sejak jaman Buhari ; - Bahwa sekarang alamat ini sudah tidak ada karena sudah ditata Tim 18 (Tim 18 ini bukan pemerintah) ; - Bahwa semua korban kebakaran pindah ke Ringroad, ada yang di tempati ada yang tidak;

3. ABD.RAUF,

Tempat tanggal lahir Barru, 31-03-1958, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Adil Makmur No.39 RT/RW : 017/-, Kelurahan/Desa Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Agama Islam, Pekerjaan Kepolisian RI (Polri) ;--------------------

- Bahwa saksi kenal Penggugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat ;


- Bahwa saksi kenal Tergugat ; - Bahwa saksi tidak kenal kuasa Tergugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ; - Bahwa saksi tinggal di dekat pasar, tugas di pasar ; - Bahwa saksi menjaga pasar atas perintah dari Polres pada saat di bangun tahun 2006 ; - Bahwa yang membangun pasar pemerintah ; - Bahwa Tim 18 menguasai lokasi pasar persegi empat lokasi pasar ; - Bahwa saksi kenal sebagian dengan orang-orang korban kebakaran ; - Bahwa saksi tahu, Penggugat dapat objek sengketa dari H. Buhari ; - Bahwa lokasi objek sengketa berada diluar dari Tim 18 dan tanah Penggugat di beli dari Buhari ; - Bahwa warga kebakaran ada yang pindah ke Ringroad (perumahan), perumahan ini bantuan dari Depsos ; - Bahwa saksi tidak tahu yang pindah apa ada ganti ruginya ; - Bahwa saksi tahu lokasi Penggugat ada bangunan, pada tahun 2006 mau dibangun fasilitas umum rencana Tim 18, pada tahun 2006 terbit sertipikat tapi tidak tahu punya siapa ; - Bahwa saksi tidak tahu ada teguran dari Tim 18 ; - Bahwa saksi tahu Tim 18, untuk menata ruko-ruko yang dibangun dan untuk yang berhak; - Bahwa saksi tidak tahu yang membentuk Tim 18 ; - Bahwa ruko-ruko di luar lokasi Tim 18, punya H. Buhari ; - Bahwa dilokasi bangunan telah ada izin mendirikan bangunan ; - Bahwa yang saksi tahu Tim 18 tidak pernah komplain ke warga di lokasi ; - Bahwa ada perubahan penataan setelah diatur oleh Tim 18, ada ruko, dulu tidak ada ; - Bahwa saksi tahu orang dilokasi diberi rumah di Ringroad kridit dan bantuan melalui Depsos ;


- Bahwa saksi tidak tahu sertipikat di lokasi di tarik BPN ; - Bahwa saksi tidak tahu Buhari dapat bantuan dari Pemda atau Depsos ; - Bahwa tanah Buhari adalah masuk dalam bekas kebakaran ; - Bahwa jalan aspal yang ada sejak tahun 2006 ; 4. AWALUDDIN AMD, Tempat tanggal lahir Passede, 17-09-1975, Jenis kelamin Lakilaki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Gunung Satu No.22 RT/RW : 006/-, Kelurahan/Desa Margo Mulyo, Kecamatan

Balikpapan

Barat,

Agama

Islam,

Pekerjaan

Pedagang ;---------------------------------------------------------------- Bahwa saksi kenal Penggugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ; - Bahwa saksi ada hubungan pekerjaan dagang dengan Penggugat ; - Bahwa saksi kenal kuasa Penggugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kuasanya Penggugat ; - Bahwa saksi kenal Tergugat ; - Bahwa saksi tidak kenal kuasa Tergugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ; - Bahwa pada Tahun 1992 saksi berada di Makasar ; - Bahwa saksi ke Balikpapan Tahun 1998, tinggal di samping lapangan ; - Bahwa saksi mendengar kebakaran dari paman saksi ; - Bahwa saksi pernah tahu Tim 18 dari Paman saksi ; - Bahwa saksi tidak ikut Konsolidasi ; - Bahwa saksi mendengar Penggugat membangun berdasarkan IMB ; - Bahwa saksi Tahun 2001 aktif di Pasar Pandan sari dan saksi menikah dan tanah mertua saksi dilokasi eks kebakaran dan luas 5 x 15 meter persegi hasil konsolidasi ; - Bahwa tanah mertua saksi sudah ditata ; - Bahwa tanah mertua saksi sudah ada sebelum kebakaran ;


- Bahwa mertua saksi punya rumah di Ringroad ; 5. H. ANWAR BUCHARI, Tempat tanggal lahir Pare-pare, 16-Agustus-1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. 15 Oktober No.3 RT: 15, Kelurahan/Desa Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Utara, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang ;---------------------------------------------- Bahwa saksi kenal Penggugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ; - Bahwa saksi berhubungan pekerjaan dagang dengan Penggugat ; - Bahwa saksi kenal kuasa Penggugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kuasanya Penggugat ; - Bahwa saksi kenal Tergugat ; - Bahwa saksi tidak kenal kuasa Tergugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ; - Bahwa saksi tinggal di Kampung baru Balikpapan ; - Bahwa saksi tujuh (7) bersaudara, saksi anak ketiga (3) Alm. Buhari ; - Bahwa Buhari meninggal tahun 2007 ; - Bahwa saksi tahu yang menjual tanah bukan Buhari tapi ahli warisnya yang menjual ; - Bahwa Penggugat beli tahun 2015 ; - Bahwa terjadi kebakaran tahun 1992 ; - Bahwa saksi di tampung di lapangan bola satu (1) tahun setengah ; - Bahwa setelah di penampungan pindah ke Ringroad ; - Bahwa di Ringroad saksi beli ; - Bahwa jumlah korban kebakaran 1200 (seribu dua ratus) orang ; - Bahwa saksi beli tanah diringroad dengan Bank setelah selesai dengan Notaris ; - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyediakan di Ringroad ; - Bahwa dari bank tidak ada penjelasan mengenai pembayaran tanah di ringroad ; - Bahwa satu setengah tahun baru terbentuk Tim 18 ;


- Bahwa Tim 18 diketuai Andi Baso, Latef dan Syamsuddin ; - Bahwa yang mewakili RT saksi dalam Tim 18 adalah RT yang sekarang ; - Bahwa tanah bekas kebakaran saksi buat kandang ayam ; - Bahwa saksi tidak tahu Peta (bukti T-IX) ; - Bahwa enam orang saudara saksi berdagang di Pandan Sari ; - Bahwa kios yang saksi tempati, saksi bayar ; - Bahwa lahan saksi di luar Tim 18 ; - Bahwa saksi tidak tahu harga tanah di Ringroad, saksi bayar 2.500.000 dan subsidi pemerintah 700 ribu ; - Bahwa saksi tidak pernah lihat sertipikat, yang pegang kakak saksi ; - Bahwa saksi tidak pernah dengar sertipikat di Tarik BPN ; - Bahwa saksi tidak pernah dengar tanah orang tua saksi diterbitkan sertipikat baru karena sertipikat dijaminkan di Bank tahun 1990 ; - Bahwa tanah di jual dengan Penggugat tidak ada pergeseran tetap luasnya 10 X 15 meter persegi ; - Bahwa tujuh saudara saksi ada rumahnya berdampingan punya tanah ; - Bahwa ada tanah di lokasi dua sertipikat, yang satu punya kakak saksi ; - Bahwa tanah ipar saksi di jual, ditunjukan ke Tim 18, luasnya 5 X 17 meter ; - Bahwa saudara saksi sepakat jual tanah Buhari ; - Bahwa ibu saksi sudah meninggal ;

6. EDDY PANJAITAN, Tempat tanggal lahir Binangae, 22-09 -1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Sultan Hasanuddin No.47 RT/RW : 033/-, Kelurahan/Desa Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang ;------------------------ Bahwa saksi kenal Penggugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;


- Bahwa saksi ada hubungan pekerjaan dagang dengan Penggugat ; - Bahwa saksi kenal kuasa Penggugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kuasanya Penggugat ; - Bahwa saksi kenal Tergugat ; - Bahwa saksi tidak kenal kuasa Tergugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ; - Bahwa tempat saksi dengan lokasi objek sengketa dekat, jaraknya 100 meter ; - Bahwa saksi dapat tanah di Ringroad beli dari bank ; - Bahwa yang menyediakan lokasi di Ringroad pemerintah dan ada subsidi ; - Bahwa saksi menikah dengan anak Buhari tahun 1989 ; - Bahwa setelah kebakaran saksi tinggal di Antasari gang Satu ; - Bahwa sebelum kebakaran saksi tinggal satu rumah dengan Buhari ; - Bahwa saksi tahu Tim 18 ; - Bahwa saksi tidak dapat tanah di Ringroad, saksi membeli, saksi hanya mengurus punya orang tua ; - Bahwa Tim 18 menanyakan sertipikat ke saksi dan saksi tidak coment ; - Bahwa tanah mertua saksi di beli Penggugat ; - Bahwa lokasi objek sengketa dulu dibangun penampungan sementara , tahun 2006 sudah ada sertipikat dan pengurusannya lancar, kemudian saksi mengurus IMB permanen tahun 2014 sudah terbit setelah IMB keluar, BPN menyatakan sertipikat saksi tidak berlaku dan saksi menghadap kepala BPN menyatakan bahwa sertipikat benar dan tidak bersalah, saksi minta bukti kepada kepala BPN dan diberikan surat dari bagian pendaftaran tanah, bahwa benar ini tanah, sertipikat, IMB sudah benar Tahun 2014 ; - Bahwa tindakan ahli waris Buhari mengajukan gugatan ke PN Balikpapan, melalui mediasi kemudian Tata Kota memberikan surat membenarkan dan setelah ada surat dari BPN, Tata Kota menyurati tidak berlaku lagi IMBnya ;


- Bahwa tanah saksi tidak semua masuk lokasi Konsolidasi, karena ada patok termasuk lahan Buhari ; - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tim 18 ; - Bahwa Tim 18 terbentuk untuk mengatur ; - Bahwa waktu mengurus IMB pakai sertipikat H.Buhari ; - Bahwa saksi tidak pernah melihat IMB diterbitkan Pemerintah Daerah ; - Bahwa saksi membaca sertipikat akan dicabut ; - Bahwa saksti tidak tahu ada sertipikat baru ; - Bahwa saksi tidak pernah lihat peta Tim 18 ; - Bahwa saksi tidak pernah lihat peta (bukti T-9), menurut saksi lokasi tanah mertua saksi diluar jalan ; - Bahwa setelah kebakaran saksi tinggal di penampungan ; - Bahwa yang membeli di Ringroad mertua saksi ; - Bahwa type rumahnya RSS (Rumah Sangat Sederhana) ; - Bahwa saksi dapat rumah di Ringroad membeli dengan mencicil ; - Bahwa banyak orang lain beli rumah di Ringroad ; - Bahwa saksi ke BPN menanyakan kenapa sertipikatnya tidak berlaku ; - Bahwa saksi hanya melihat saja surat keterangan BPN, tidak membaca ;

------ Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat mengajukan 6 (enam) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------SAKSI TERGUGAT : 1.ADRY YULIUS BESLAR, SPi, Tempat lahir Balikpapan, tanggal lahir 30-Juli-1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Taman Sepinggan No.32 RT/RW. 40/-,


Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ; -------------------------

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Penggugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun kuasanya ; - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ; - Bahwa saksi ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat maupun kuasanya ; - Bahwa saksi dalam keadaan sehat ; - Bahwa saksi bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan sejak tahun 2011 ; - Bahwa jabatan saksi Kepala Bidang Tata Ruang ; - Bahwa saksi bekerja sebelumnya di Badan Lingkungan Hidup ; - Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas tanah lokasi eks kebakaran ; - Bahwa tugas Tata Ruang memetakan peruntukan lahan ; - Bahwa lahan eks kebakaran untuk penataan lahan perdagangan ; - Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail lahan bekas kebakaran ; - Bahwa saksi baru-baru saja mengetahui penerbitan IMB milik Penggugat ; - Bahwa maksud surat perjanjian lahan ini di bangun menjadi lokasi tertata ; - Bahwa pada saat itu minim data-data lahan eks kebakaran dan mengetahui mengenai lahan ini konsolidasi ini masih ada permohonan masyarakat ; - Bahwa yang menerbitkan IMB Badan Perizinan ; - Bahwa saksi tahu tanah ini ada keputusannya ; - Bahwa saksi tahu surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 420/47/BPN.44/2000, tanggal 28 Agustus 2000


Tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Obyek Konsolidasi tanah secara swadaya (bukti T-7) ; - Bahwa saksi tidak ingat di terbitkan keputusan ini ; - Bahwa dasarnya pencabutan ini dari BPN, yaitu sertipikatnya tidak berlaku lagi ; - Bahwa surat dari BPN tahun 2015 ; - Bahwa saksi tidak tahu tugas Tim 18 ; - Bahwa lokasi ini sesuai pemetaan untuk jalan pada waktu itu belum ada sebelum tahun 2000 dan ini untuk fasilitas umum ; - Bahwa pengawasan untuk fasilitas umum ini sesuai dengan data-data dan pada waktu itu data tersebut belum dimiliki, pengawasan saksi baik data lokasi ini belum lengkap ; - Bahwa penjelasan permohonan perijinan ada persyaratan ; 1. Administrasi, Bukti pembelian., 2. Teknis, adanya pihak pemerintah menerbitkan Ijin ini bekerja setelah persyaratan di lengkapi, kemudian ada pengukuran dan tidak semua lokasi di terbitkan izin dilihat dari kondisi lapangan setelah itu ada pengecekan untuk peruntukan, untuk batasan-batasan peruntukan tidak secara detail dan setelah lengkap dan persyarat sudah lengkap baru bisa diterbitkan IMB. Bahwa bangunan objek sengketa ini melalui Tim 18 ini sebagai fasilitas umum dan tidak ada dasar dari saksi untuk pencabutan dan belum ada protes masyarakat dan saksi bekerja secara objektif saja. Dasar saksi mencabut berdasarkan dari BPN. Kesimpulan BPN akan mencabut IMB tersebut ; - Bahwa pembuatan RT/RW bukan tugas saksi, berada pada bagian Tata Ruang ; - Bahwa program wilayah eks kebakaran ada kawasan khusus untuk lokasi kebakaran ; - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang di Konsolidasi ; - Bahwa semua wilayah eks Konsolidasi ini kawasan jasa perdagangan ; - Bahwa selama saksi bekerja tahun 2011 kawasan ini sudah terbentuk ; - Bahwa saksi tidak tahu SK Walikota yang khusus SK untuk lokasi eks kebakaran ; - Bahwa data yang di Konsolidasi Tim 18 ini terkait penguasaan tanah ;


- Bahwa setelah Konsolidasi tanah ini di kembalikan ke pribadi dan ada sebagian diberikan, saksi tidak mengetahui detail dan ini ada kesepakatan dengan pemilik ; - Bahwa setelah Konsolidasi lahan ini ada IMB ; - Bahwa saksi pernah mencabut IMB karena tidak memenuhi syarat ; - Bahwa pengurusan IMB yang tidak memenuhi syarat tidak akan di terbitkan ;

2. H. ABDUL LATIEF, Tempat tanggal lahir Sindenreng RPG, 08-08-1947, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan.Indrakila No.4 RT/RW : 25/-, Kelurahan/Desa Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang ;-----------------------

- Bahwa saksi kenal Penggugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ; - Bahwa saksi kenal Tergugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ; - Bahwa saksi masuk Tim 18 sebagai Wakil Ketua tahun 2000 ; - Bahwa sampai Ketua Tim 18 meninggal saksi masih menjabat Wakil Ketua ; - Bahwa yang menunjuk Tim 18 masyarakat korban kebakaran ; - Bahwa yang membentuk Tim 18 , adalah terdiri 18 RT yang masuk dalam wilayah kebakaran ; - Bahwa yang memerintahkan membentuk Tim 18 adalah BPN, dan pada Tahun 1992 setelah terjadi kebakaran, mensyaratkan Pandan Sari eks kebakaran tidak bisa membangun lagi, pada waktu itu Ketua DPR Hasan Karim memfasilitasi untuk dan atas permohonan warga dengan syarat di Konsolidasi supaya tidak kumuh ; - Bahwa Konsolidasi penyambung antara BPN kepada masyarakat ; - Bahwa tugas Tim 18 membantu BPN (sambung lidah masyarakat ke BPN)


- Bahwa Tim 18 bermusyawarah dengan BPN dan boleh membangun namun harus di Konsolidasi tanpa kecuali ; - Bahwa tanah diganti pemerintah di Ringroad ; - Bahwa setelah mendapat pengantian di Ringroad, boleh membangun di lokasi objek sengketa itu yang di Konsolidasi ; - Bahwa ada surat pencabutan sertipikat lama dan diganti sertipikat baru, saksi tidak tahu sertipikatnya ; - Bahwa BPN sudah memberikan sertipikat yang baru setelah konsolidasi ; - Bahwa saksi lupa tahun berapa pencabutan sertipikat yang lama ; - Bahwa masyarakat tahu semua surat pencabutan ini ; - Bahwa saksi tahu surat Badan Pertanahan Nasional Nomor : 226/64.71/400.7/III/2015, tanggal 5 Maret 2015, Perihal : Penegasan Tidak Berlaku Lagi atas Bidang tanah sertipikat Hak Milik Nomor 267 /Baru Ilir dan semua bidang tanah sertipikat yang berada diatas tanah lokasi eks kebakaran Pandan Sari yang sudah di Konsolidasi (bukti T-4) ; - Bahwa saksi tahu tanah Buhari dilimpahkan ke orang lain, Penggugat pernah menghadap ke saksi sebelum membangun, dan saksi jelaskan bahwa ini lokasi Penggugat fasilitas umum ; - Bahwa saksi masih ada menyimpan SK Tim 18 ; - Bahwa Tim 18 wakil dari masyarakat ; - Bahwa anggota Tim ini sebagian saja RT dan lebihnya bukan RT ; - Bahwa penampungan sementara masih ada tapi tidak di pergunakan - Bahwa bantuannya tanahnya gratis namun untuk bangunannya bayar termasuk yang menyewa dilahan eks kebakaran juga dikasi tanah ; - Bahwa bangunan saksi yang terbakar Ruko luasnya 120 (serratus dua puluh) meter persegi; - Bahwa setelah konsolidasi luasnya 75 (tujuh puluh lima ) meter persegi ; - Bahwa setelah konsolidasi sudah ada sertipikat ;


- Bahwa tanah saksi masih ada di lokasi eks kebakaran milik saksi dan di Ringroad dapat juga, dan dikurangi 30% tanah ; - Bahwa sertipikat saksi tahun 2001; - Bahwa persil di Konsolidasi eks kebakaran saksi masih menguasai ; - Bahwa penampungan sementara selesai tahun 2008 dan dua (2) tahap ; - Bahwa saksi tidak mewakili RT ; - Bahwa Buhari satu RT dengan saksi ; - Bahwa mungkin tanah Buhari di tempati Asmulyadi sekarang ; - Bahwa tidak ada keberatan dengan Tim 18 ; - Bahwa pengurusan tanah setelah Konsolidasi mengurus sendiri-sendiri di BPN ; - Bahwa saksi tidak tahu pasti lokasi Penggugat ada di lokasi Buhari ; - Bahwa Konsolidasi tahun 2000 ; - Bahwa Buhari pasti tanda tangan tahun 2000 ; - Bahwa tanah Penggugat termasuk Konsolidasi ; - Bahwa fasilitas umum tidak boleh di bangun bangunan ; - Bahwa saksi pernah menjelaskan kepada Penggugat lokasi fasilitas umum ; - Bahwa nama-nama Tim 18 tetap anggotanya, Ketua H.Andi Baso (Almarhum), Wakil H. Abdu Latiefl (Saksi), Sekertaris m. Yusuf, Bendahara H. Sanusi ; - Bahwa sertipikat itu belum dicabut dan di kembalikan kepada ahli waris ;

3. H. M. ALKAH, S., Tempat tanggal lahir Sengkang, 01-Oktober -1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. Pandan Wangi No.35 RT/RW : 28/-, Kelurahan/Desa Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang ;--------------------------------------

- Bahwa saksi kenal Penggugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;


- Bahwa saksi kenal Tergugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ; - Bahwa saksi tinggal di RT 28 lokasi eks kebakaran ; - Bahwa saksi menjabat sebagai RT dua periode ; - Bahwa H. Buhari warga saksi, sebelum kebakaran RT. 9 ; - Bahwa pekerjaannya buhari jualan sayuran ; - Bahwa RT. 9 setelah kebakaran jadi RT. 28, RT.9 habis kebakaran, jadi sampai sekarang RT. 28 ; - Bahwa saksi hanya membantu Tim 18 ; - Bahwa lahan di Ringroad sudah saksi jual ; - Bahwa tanah Konsolidasi yang ada fasilitas umum tidak boleh dibangun, karena sudah dapat jatah setelah ada pengurangan 5 (lima) meter tanah warga untuk jalan fasilitas umum ; - Bahwa Buhari tahu tanahnya di potong, waktu itu hadir ; - Bahwa setelah Konsolidasi warga setuju semua ; - Bahwa saksi tidak tahu semua apa sudah setor sertipikat ke BPN semua ;

4. AHMAD SYAFRUDDIN, Tempat tanggal lahir Tenggarong, 04 Mei 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Komp. BDS II Blok L-8 RT : 25/-, Kelurahan/Desa Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;-------

- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kuasanya Penggugat ; - Bahwa saksi kenal Tergugat ; - Bahwa saksi kenal kuasa Tergugat ;


- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan kuasanya ; - Bahwa tahun 1991 saksi bekerja jadi staf di BPN ; - Bahwa saksi tidak tahu karena baru masuk ke Kanwil BPN ; - Bahwa saksi ke BPN tahun 1998, masih sebagai staf ; - Bahwa saksi pernah mendengar dalam rapat dengar pendapat DPR dengan masalah Sertipikat tanah eks kebakaran ; - Bahwa masalah tanah ini di tata,

menerangkan 1. menginstruksi pengukuran tanah

menata kembali, 2.tanah persil, tanah Negara, 3. Mendisain tanah Konsolidasi dan mengantikan ; - Bahwa Sertipikat no.267 atas nama Buhari luasnya 167 bidang di batalkan ; - Bahwa bentuk Konsolidasi oleh BPN sudah ada kuasa pelepasan Ketua Tim 18 (Andi Baso) ; - Bahwa ada dokumen data-data lokasi Konsolidasi, data-data ada di BPN untuk surat Nomor : 262/64.71/400.7/III/2015 tanggal 5 Maret 2015 sudah disampaikan ke ahli waris Buhari ; - Bahwa muncul surat ini karena ada surat dari DPR tanggal 5 Februari 2015 ; - Bahwa di dengar pendapat dengan DPR yang hadir Tim 18, dan BPN tidak hadir ; - Bahwa hasil dengar pendapat DPR saksi tidak mengikuti ; - Bahwa kalau melihat surat ini berarti Tim 18 ini masih ada ; - Bahwa sertipikat ini wajib ditarik atau dicabut sejak ada surat dari Kanwil BPN Tahun 2000 maka sertipikat ini tidak berlaku lagi ; - Bahwa jumlah sertipikat di cabut 197 sertipikat ; - Bahwa saksi pernah lihat Peta (bukti T-9) ; - Bahwa Komisi III yang rapat di DPR ; - Bahwa hasil pertemuan Komisi III memang objek sengketa ini masuk dalam Konsolidasi dan ini masuk fasilitas umum ; - Bahwa Tim Konsolidasi dan BPN ada kordinasi dengan DPR ;


- Bahwa saksi belum lihat surat dari Konsolidasi atas sertipikat Buhari ; - Bahwa seharusnya tindak lanjut BPN terhadap sertipikat dicabut, dicatat dan Kepala BPN mengetahuinya ; - Bahwa sampai saat ini terhadap Buku Tanah tidak pernah di beri tanda, catatan maupun coretan oleh BPN ; - Bahwa untuk mengecek ada dibagian Pendaftaran Hak dan Informasi ; - Bahwa saksi belum mengecek sertipikat di kenakan Hak Tanggungan ; - Bahwa sertipikat yang bermasalah ada Satu sertipikat ; - Bahwa data hak tanggungan Hj. Aminah setelah rapat DPR tahun 2014 belum dicek ; - Bahwa tidak ada data dan laporan sertipikat ini ; - Bahwa saksi tidak hadir rapat di Kantor Tata Kota ; - Bahwa ada stempel karena ada pengecekan dari Notaris ;

5. FIRMAN, Tempat tanggal lahir Wajo, 27-08-1976, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Pandan Harum No.42 RT/RW : 028/-, Kelurahan/Desa Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta ;----------------------------------------------

- Bahwa saksi kenal Penggugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ; - Bahwa saksi tidak kenal kuasanya Penggugat ; - Bahwa saksi kenal Tergugat ; - Bahwa saksi kenal kuasa Tergugat ; - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan kuasanya ; - Bahwa saksi menjabat RT di lokasi eks Kebakaran Pandan Sari ; - Bahwa saksi tinggal di sekitar lokasi, pada tahun 1989 ; - Bahwa saksi bekerja pengantar mobil ke pelabuhan ;


- Bahwa saksi sudah tiga kali jadi RT dan berakhir tahun 2017 ; - Bahwa dulu tidak ada RT waktu lahan ini kebakaran, saksi di kasih peta oleh Tim 18 dan pada saat Penggugat minta saksi tidak memberi, ini tahun 2012 ; - Bahwa yang meminta peta Hj. Aminah dan Anwar disuruh Buhari saksi pernah ada pertemuan di Kelurahan ada Tim 18 (a/Latief), kuasa Ahli Waris dan Tata Kota ; - Bahwa Tahun 2012 saksi dipanggil oleh Kantor Tata Kota dan di kasih tahu untuk memberi pengantar untuk membuat IMB ( yang memberi tahu Pak Mul staf Kantor Tata Kota) ; - Bahwa saksi ada Konsolidasi dengan Tim 18 menyatakan ini fasilitas umum ; - Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa IMB terbit ; - Bahwa pada waktu kebakaran saksi belum menjadi RT, pak Alka jadi RT pada saat itu ; - Bahwa tidak ada pihak yang menanyai dan komfirmasi masalah ini ; - Bahwa tanah saksi tidak ikut terbakar ; - Bahwa ada tanah Buhari dilokasi 2 (dua) lokasi satu punya H. Amin dan satu punya Buhari ; - Bahwa lokasi Penggugat di dekat jalan dan lokasi Buhari dan H. Amin (menantu Buhari) beda ; - Bahwa peta ini dari Tim 18 dan BPN sekitar tahun 2009 ;

6. ANDI WALINONO PERMATA, ST, Tempat tanggal lahir Pare-pare, 21-09- 1972, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. May Jend. Sutoyo No.19 RT/RW : 006/-, Kelurahan/Desa Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Lainnya (Anggota DPR Kota Balikpapan) ;------------------------------------------------

- Bahwa saksi kenal Penggugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;


- Bahwa saksi kenal kuasa Penggugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kuasanya Penggugat ; - Bahwa saksi kenal Tergugat ; - Bahwa saksi kenal kuasa Tergugat ; - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan kuasanya ; - Bahwa saksi tingal di lokasi eks kebakaran sejak saksi berumur 2 tahun ; - Bahwa usia saksi waktu kebakaran 21 tahun ; - Bahwa saksi kenal Buhari ; - Bahwa saksi dengan Buhari beda RT dan lain gang ; - Bahwa saudara Buhari banyak ; - Bahwa saksi tidak tahu peralihan tanah Buhari ; - Bahwa saksi Dapil lokasi kebakaran dan saksi Komisi II Bidang Ekonomi, saksi menerima surat tahun 2014, masyarakat keberatan ada warga membangun diatas fasilitas umum (fasum), waktu rapat ada BPN, Pemda, Penggugat dan Tim 18, saksi tahu dari Andi Baso dan saksi proses penerbitan janggal, Buhari satu sertipikat 3 lahan ; - Bahwa waktu protes-protes sudah ada bangunan ; - Bahwa penghentian bangunan ada keberatan dan ada surat Tata Kota ; - Bahwa ada rapat lagi BPN yang mengundang ; - Bahwa di Ringroad Buhari ada lahan dapat subsidi ; - Bahwa saksi tahu ahli waris Buhari mengkomersilkan dan menyewakan karena saksi pengurus pasar tahun 2006-2008 ; - Bahwa tindakan saksi meninjau lokasi saja ; - Bahwa di lokasi bangunan ada bangunan fasilitas umum ; - Bahwa saksi tahu itu lahan dibagi 5 x 5 meter ditata, dulu gang itu kumuh dan lahan warga itu dikurangi untuk fasum ; - Bahwa hak-hak warga di lokasi masih ada haknya dimanfaatkan dan disewakan, baik di sebelah lahan oleh warga eks kebakaran ;


- Bahwa Tim 18 ada payung hukum SK Walikota Tahun 2000,Tim 18 ini Ketuanya Andi Baso, Tim 18 ini spontanitas saja dari masyarakat ; - Bahwa yang menempati rumah di Ringroad korban kebakaran dan penyewa ; - Bahwa keluarga saksi korban kebakaran ; - Bahwa warga diluar kebakaran tidak boleh ambil rumah di Ringroad ; - Bahwa rekomendasi saksi kewarga untuk mengembalikan sertipikat ke BPN ;

------ Bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 30 Maret 2016 dan Tergugat melalui bagian Umum kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyampaikan kesimpulannya tertanggal 30 Maret 2016 ; ------------------------------------------------------------- Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; ----------------------------------------- Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Hakim Ketua Majelis

akan

mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ; --------------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas; Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa in casu yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor.188.45-367/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 0473/DTKP /BB/MGS An. Asmulyadi (vide bukti P-1= T-VI);


Menimbang bahwa Majelis Hakim sebelum melakukan Pengujian terhadap Eksepsi dan Pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Majelis Hakim adalah hal-hal berikut: 1.

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa a quo

2.

Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;

3.

Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang bahwa terhadap hal pada angka 1 (satu) tersebut di atas, yaitu terkait kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa a quo Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut; Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, “pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”; Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, bahwa yang dimaksud dengan; “sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.” Menimbang bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara yang objek sengketanya adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yang menjadi

obyek sengketa

adalah Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor.188.45-367/2015 tanggal 5 Agustus


2015 Tentang Pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 0473/DTKP /BB/MGS An. Asmulyadi (vide bukti P-1= T-VI); Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah obyek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa (vide bukti P-1= T-VI), Majelis Hakim menyimpulkan bahwa obyek sengketa adalah suatu penetapan tertulis karena berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Walikota Balikpapan yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan jo Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang bersifat konkrit yaitu berbentuk Keputusan, individual dikarenakan jelas ditujukan kepada Asmulyadi, dan final karena tidak memerlukan persetujuan dari pejabat atau badan Tata Usaha Negara lain, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009;


Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa objek sengketa a quo termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a, b, c, d, e, f dan g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 huruf a dan b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta tidak pula termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administrasi terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terkait aspek formal mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa in litis, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, dan dengan demikian pula Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo; Menimbang bahwa terhadap hal pada angka 2 (dua) tersebut di atas yaitu terkait Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu penerbitan objek sengketa merugikan Penggugat, dikarenakan dengan penerbitan objek sengketa (vide bukti P-1= TVI) telah mencabut Ijin Mendirikan Bangunan Nomor: 0473/DTKP/BB/MGS atas nama Asmulyadi (vide bukti P-5=T-III) sehingga Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang No. 9 Tahun 2004;


Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan in litis ; Menimbang bahwa terhadap hal pada angka 3 tersebut di atas yaitu terkait mengenai tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat adalah pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa, dimana objek sengketa tersebut tertanggal 5 Agustus 2015 (vide bukti P-1=T-VI) kemudian Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 19 Oktober 2015, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari; Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan tentang Pokok perkara Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat lebih dahulu; DALAM EKSEPSI Menimbang bahwa pada surat jawaban Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Gugatan Penggugat kurang pihak, yang seharusnya melibatkan Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan yang memiliki peran sehingga IMB: 0473/DTKP/BB/MGS atas nama Asmulyadi dicabut; 2. Posita tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak tepat mengajukan gugatan kepada Tergugat;


Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi No.1 (satu) tentang gugatan kurang pihak Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan yang menjadi objek sengketa (vide bukti P-1=T-VI) adalah Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor.188.45-367/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 0473/DTKP /BB/MGS An. Asmulyadi

yang diterbitkan oleh Walikota Balikpapan dan bersifat final

karena tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, maka gugatan sudah benar bahwa dalam perkara ini cukup bahwa Walikota Balikpapan sebagai tergugat dalam perkara ini; Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan telah menunjuk secara jelas dan tegas Pihak yang menerbitkan objek sengketa sebagai Tergugat maka gugatan telah cukup pihak sehingga eksepsi Tergugat no.1 (satu) tentang gugatan kurang pihak layak secara hukum dinyatakan tidak diterima; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat no. 2 (dua) tentang posita tidak memiliki landasan hukum yang kuat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi adalah tangkisan atau keberatan terkait formal gugatan di luar pokok perkara, sedangkan eksepsi Terguggat pada no.2 tersebut telah masuk dalam pokok perkara sehingga layak secara hukum dinyatakan tidak diterima; Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima dan gugatan telah memenuhi semua syarat formal gugatan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara; DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa dalam pokok sengketa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa (vide bukti: P-1=T-VI) oleh Tergugat


bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; Menimbang bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa (vide bukti: P.-1=T-VI) telah sesuai dengan peraturan PerundangUndangan yang berlaku, dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; Menimbang bahwa berdasarkan jawab jinawab para pihak, bukti yang diajukan dan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan dari segi hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dan diuji adalah: Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) baik dari aspek kewenangan, Prosedural dan Substansi?; Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan dari segi hukum administrasi, yaitu Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo dalam aspek kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?; Menimbang, bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor.188.45-367/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 0473/DTKP /BB/MGS An. Asmulyadi yang diterbitkan oleh Walikota Balikpapan : (vide bukti P-1= T-VI); Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat yaitu Walikota Balikpapan; Menimbang, bahwa pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2012 tentang izin mendirikan bangunan mengatur bahwa “ Pencabutan IMB ditetapkan oleh Walikota dengan disertai alasan Pencabutan”. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan 67 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan tersebut maka


Walikota Balikpapan berwenang dalam menerbitkan objek sengketa (vide bukti P-1=TVI); Menimbang bahwa dikarenakan Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa (vide bukti P-1=T-VI) selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan dari segi hukum administrasi, yaitu Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo dalam aspek prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dari pengakuan para pihak maupun alat bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak telah terungkap fakta hukum yang relevan terkait prosedur dan substansi dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan IMB Nomor: 0473/DTKP/BB/MGS atas nama Asmulyadi (vide bukti P-5=T-III) diperoleh fakta hukum, yaitu; -

Bahwa

IMB Nomor: 0473/DTKP/BB/MGS atas nama Asmulyadi diterbitkan

karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, hal ini lebih diperkuat dengan Surat Kepala Dinas Tata

Kota dan Perumahan Kota Balikpapan

Nomor:180/857/DTKP, Perihal Klarifikasi IMB a/n Asmulyadi tertanggal 28 November 2014 (vide bukti P.8) pada poin nomor 3 yang menyatakan bahwa IMB Nomor 0473/DTKP/BB/MGS tanggal 27 Maret 2014 atas nama Asmulyadi Proses penerbitannya sudah sesuai peraturan yang berlaku dan belum pernah dilakukan pencabutan ; -

Bahwa IMB Nomor: 0473/DTKP/BB/MGS atas nama Asmulyadi didasarkan atas Surat Bukti Penguasaan Tanah SHM No.267 tgl 30 Desember 1981;

-

Bahwa dalam poin nomor 10 dalam klausul pernyataan khusus dinyatakan bahwa: “apabila keterangan yang diberikan sebagai dasar penerbitan IMB ternyata tidak benar maka dengan sendirinya IMB ini dinyatakan batal;


-

Bahwa IMB Nomor: 0473/DTKP/BB/MGS atas nama Asmulyadi diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2014 Menimbang,

bahwa

berdasarkan

Surat

Keputusan

Walikota

Balikpapan

Nomor.188.45-367/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 0473/DTKP /BB/MGS An. Asmulyadi (vide bukti P-1= T-VI) diperoleh fakta hukum sebagai berikut; -

Konsideran menimbang huruf a pada pokoknya menyatakan “bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor . 267/Baru Ilir an. H. Buhari termasuk salah satu peserta konsolidasi tanah yang sudah mendapat pembagian bidang tanah hasil konsolidasi”;

-

Konsideran huruf b pada pokoknya menyatakan “ dokumen IMB 0473/DTKP/BB /MGS tanggal 27 Maret atas nama Asmulyadi berdasarkan Surat Bukti Penguasaan Tanah SHM No 267 tanggal 30 Desember 1981 an. Buhari”;

-

Konsideran Menimbang huruf c menyatakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Izin mendirikan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 huruf

d dimana disebutkan Pencabutan IMB dilakukan apabila

persyaratan dan keterangan yang diberikan oleh pemohon sebagai dasar diterbitkan IMB terbukti tidak benar atau palsu atau dipalsukan sebagian atau keseluruhan dan klausul pernyataan khusus pada dokumen IMB nomor 10 bahwa apabila keterangan yang diberikan sebagai dasar diterbitkannya IMB ini ternyata tidak benar maka dengan sendirinya menjadi batal ; -

Diktum kedua Memutuskan menyatakan “Pencabutan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilaksanakan karena IMB berdiri di atas tanah sertifikat Hak Milik Nomor 267/Baru Ilir di lokasi eks kebakaran Pandan Sari yang sudah di konsolidasi atas nama Buhari;

-

Objek sengketa diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2015;


Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 420/47/BPN/2000 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Konsolidasi Tanah Secara Swadaya tertanggal 28 Agustus 2000 (vide bukti T-VII) diperoleh fakta hukum, yaitu: -

Bahwa Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur pernah menginstruksikan kepada kepala kantor Pertanahan Kotamadya Balikpapan untuk: Mencoret dari Daftar Umum/Daftar Buku Tanah Kantor Pertanahan kotamadya Balikpapan atas persil-persil pada lokasi tersebut yang sudah terdaftar hak atas tanahnya dan mencatat sebagai tanah yang dikuasasi langsung oleh Negara;

-

Bahwa Keputusan tersebut telah ditembuskan kepada Walikota Madya Balikpapan (vide bukti T-VII) ; Menimbang, bahwa dari Sertipikat Hak Milik No 267 /Baru Ilir tanggal 30

Desember 1981 atas nama Buhari (Bukti P-2) jo Buku Tanah No 267 /Baru Ilir tanggal 30 Desember 1981 atas nama Buhari (Bukti T-XIV) jo. Surat Keterangan Pendaftaran tanah Nomor 570/2014 tanggal 02 Juni 2014 dan berdasarkan keterangan saksi Tergugat yaitu Ahmad Syafruddin diperoleh fakta hukum, yaitu: -

Bahwa sampai saat belum ada pencatatan dalam sertipikat maupun buku tanah tersebut yang menyatakan atau menandakan tanah telah dikonsolidasi atau telah dikuasai langsung oleh Negara atau hal-hal lainnya yang menerangkan pencatatan peralihan hak maupun Penghapusan dan perubahannya; Menimbang,bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan kota Balikpapan

Nomor: 226/64.71/400.7/III/2015, perihal : Penegasan Tidak berlaku lagi atas bidang tanah sertipikat yang berada diatas tanah lokasi eks kebakaran pandan sari yang sudah dikonsolidasi tertanggal 5 Maret 2015 (bukti T- IV) diperoleh fakta hukum; -

Bahwa diharapkan dan dihimbau kepada ahli waris Buhari pemegang Sertipikat Hak Milik No. 267/ Baru Ilir dan masyarakat pemegang sertipikat bidang tanah eks


lokasi kebakaran pandan sari yang sudah dikonsolidasi yang belum menyerahkan sertipikatnya, agar segera menyerahkan sertipikat tersebut ke kantor pertanahan kota Balikpapan karena sertipikat tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, berikut Majelis Hakim menguraikan rangkaian fakta hukum dalam suatu kronologis peristiwa untuk mengetahui apakah tindakan Tergugat dalam prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik; Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 telah terbit IMB Nomor: 0473/DTKP/BB/MGS atas nama Penggugat (vide bukti P-5=T-III), dan pada tanggal 28 November 2014 telah mendapat penegasan kembali melalui Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan

Nomor:180/857/DTKP, Perihal Klarifikasi IMB a/n

Asmulyadi bahwa Proses penerbitannya sudah sesuai peraturan yang berlaku (vide bukti P-8) ; Menimbang bahwa pada tanggal 5 Maret 2015 Kepala Kantor Pertanahan kota Balikpapan menerbitkan surat Nomor: 226/64.71/400.7/III/2015, perihal: Penegasan Tidak berlaku lagi atas bidang tanah sertipikat yang berada diatas tanah lokasi eks kebakaran pandan sari yang sudah dikonsolidasi (vide bukti T- IV) kemudian pada tanggal 5 Agustus 2015 diterbitkan objek sengketa (vide bukti P-1= T-VI) dikarenakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 267/Baru Ilir an. H. Buhari yang menjadi dasar penerbitan IMB Nomor 0473/DTKP/BB/MGS atas nama Asmulyadi, termasuk salah satu peserta konsolidasi tanah yang sudah mendapat pembagian bidang tanah hasil konsolidasi sehingga IMB Nomor 0473/DTKP/BB/MGS atas nama Asmulyadi harus dicabut karena

persyaratan dan

keterangan yang diberikan oleh pemohon sebagai dasar diterbitkan IMB terbukti tidak benar atau palsu atau dipalsukan sebagian atau keseluruhan, hal ini didasarkan pada pasal 66 huruf d Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Izin mendirikan Bangunan jo. klausul


peryataan khusus pada dokumen IMB 0473/DTKP/BB/MGS nomor 10 (vide bukti P-5=TIII) ; Menimbang, bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik No 267 /Baru Ilir tanggal 30 Desember 1981 atas nama Buhari (Bukti P-2) jo. Buku Tanah No 267 /Baru Ilir tanggal 30 Desember 1981 atas nama Buhari (Bukti T-XIV) jo. Surat Keterangan Pendaftaran tanah Nomor 570/2014 tanggal 02 Juni 2014 dan berdasarkan keterangan saksi Tergugat yaitu Ahmad Syafruddin hingga saat ini belum ada pencatatan dalam sertipikat maupun buku tanah tersebut yang menyatakan atau menandakan tanah telah dikonsolidasi atau telah dikuasai langsung oleh Negara atau hal-hal lainnya yang menerangkan pencatatan peralihan hak maupun penghapusan dan perubahannya, meskipun sejak

tanggal 28

Agustus 2000, Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur melalui keputusan Nomor: 420/47/BPN/2000 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Konsolidasi Tanah Secara Swadaya yang telah pula ditembuskan kepada walikota Balikpapan telah menginstruksikan kepada kepala kantor Pertanahan Kotamadya Balikpapan untuk mencoret dari Daftar Umum/Daftar Buku Tanah Kantor Pertanahan kotamadya Balikpapan atas persil-persil pada lokasi tersebut yang sudah terdaftar hak atas tanahnya dan mencatat sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (vide bukti TVII = T-XIV dan Berita Acara Persidangan tanggal 16 Maret 2016); Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa fakta hukum di atas menunjukan kesalahan Tergugat karena ada koordinasi yang tidak baik antara Tergugat dengan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur maupun Kepala Kantor Pertanahan kotamadya Balikpapan yang mengakibatkan Tergugat tidak memperoleh informasi aktual atau terkini tentang status tanah yang hendak diterbitkan IMB Nomor: 0473/DTKP/BB/MGS atas nama Asmulyadi tertanggal 27 Maret 2014 (vide bukti P-5=T-III), sedangkan dari internal Tergugat terdapat sistem pengadministrasian yang tidak baik yang menghambat Tergugat untuk mengetahui status tanah dengan cermat, cepat dan tepat dalam menerbitkan IMB;


Menimbang, bahwa selain terdapat kekurangan koordinasi dan kekurangan pengadministrasian yang dilakukan oleh Tergugat, Tergugat juga melakukan kesalahan karena kurang cermat dalam menerbitkan IMB Nomor: 0473/DTKP/BB/MGS atas nama Asmulyadi tertanggal 27 Maret 2014 (vide bukti P-5=T-III) dengan tidak menjadikan Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 420/47/BPN/2000 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Konsolidasi Tanah Secara Swadaya (vide bukti T-VII) sebagai salah satu pertimbangan penerbitan IMB atas nama Asmulyadi (vide bukti P-5=T-III) dimana Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan timur tersebut telah ditembuskan kepada Walikota Balikpapan ; Menimbang, bahwa tidak adanya koordinasi dan sistem pengadministrasian yang baik serta kurangnya kecermatan yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan Tergugat menerbitkan IMB Nomor: 0473/DTKP/BB/MGS atas nama Asmulyadi

tertanggal 27

Maret 2014 (vide bukti P-5=T-III) kemudian harus mencabut IMB yang telah diterbitkan tersebut dengan menerbitkan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor.188.45-367/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 0473/DTKP /BB/MGS An. Asmulyadi (vide bukti P-1= T-VI); Menimbang, bahwa adanya koordinasi dan sistem pengadministrasian yang tidak baik menunjukkan bahwa proses penerbitan objek sengketa dilakukan dengan tidak adanya keserasian dengan instansi lain terkait dan tidak adanya keteraturan dalam sistem pengadministrasian data maupun informasi terkait sehingga Tergugat terbukti telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu

asas yang menjadi landasan

keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelengara Negara; Menimbang, bahwa

kurang cermatnya Tergugat

dengan tidak menjadikan

Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 420/47/BPN/2000 Tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Konsolidasi Tanah Secara Swadaya (vide bukti T-VII) sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam


menerbitkan IMB Nomor: 0473/DTKP/BB/MGS atas nama Asmulyadi

tertanggal 27

Maret 2014 (vide bukti P-5=T-III) menunjukan bahwa Tergugat terbukti melanggar asas kecermatan yaitu asas yang menghendaki agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat; Menimbang, bahwa IMB yang diterbitkan Oleh Walikota Balikpapan pada tanggal 27 Maret 2014 dan oleh karena telah memiliki IMB tersebut, Penggugat memulai Pembangunan Ruko yang kemudian timbul sengketa Perdata yang telah diselesaikan dalam taraf Mediasi di Pengadilan Negeri Balikpapan yang pada selanjutnya Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Balikpapan menerbitkan Surat Klarifikasi IMB a/n Asmulyadi tertanggal 28 Nopember 2014 yang pada point 3 menyatakan : Bahwa IMB Nomor : 0473/DTKP/BB/MGS tanggal 27 Maret 2014 atas nama : Asmulyadi ; proses penerbitannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan belum pernah dilakukan pencabutan (vide Bukti P.8) ; Menimbang, bahwa atas dasar hasil Mediasi dan Surat Klarifikasi dari Dinas Tata Kota tersebut, Penggugat melanjutkan Pembangunan ruko sampai dengan Pembangunan selesai dan kemudian terbit Surat Pembatalan IMB yang menjadi Obyek Sengketa. Disini dapat di cermati bahwa akibat ketidak cermatan Tergugat dapat mengakibatkan dan menimbulkan Kerugian yang sangat besar bagi Penggugat karena mengeluarkan Surat Keputusan Obyek Sengketa 1,5 tahun berikutnya tepatnya pada tanggal 5 Agustus 2015 ; Menimbang, bahwa fakta hukum tentang Tergugat menerbitkan IMB Nomor: 0473/DTKP/BB/MGS atas nama Asmulyadi tertanggal 27 Maret 2014 (vide bukti P-5=TIII) kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor.188.45-367/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 0473/DTKP/BB/MGS An. Asmulyadi (vide bukti P-1= TVI) jelas menunjukan bahwa Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum yang bersifat material yang terkait erat dengan asas kepercayaan karena asas ini menghalangi


Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan, hal ini dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh merugikan masyarakat; Menimbang, bahwa selain pelanggaran prosedur yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat secara substansi mendasarkan penerbitan objek sengketa pada pasal 66 huruf d Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Izin mendirikan Bangunan

jo.

klausul

peryataan

khusus

pada

dokumen

IMB

Nomor

:

0473/DTKP/BB/MGS nomor 10 (vide bukti P-5=T-III) yaitu “Pencabutan IMB dilakukan apabila Persyaratan dan keterangan yang diberikan oleh pemohon sebagai dasar diterbitkan IMB terbukti tidak benar atau palsu atau dipalsukan sebagian atau seluruhnya.” Menimbang, bahwa terhadap Pasal 66 huruf d Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Izin mendirikan Bangunan jo. klausul peryataan khusus pada dokumen IMB Nomor : 0473/DTKP/BB/MGS nomor 10 yang mengatur bahwa “Pencabutan IMB dilakukan apabila Persyaratan dan keterangan yang diberikan oleh pemohon sebagai dasar diterbitkan IMB terbukti tidak benar...” Majelis Hakim berpendapat bahwa norma tersebut memiliki kaedah hukum bahwa

Pencabutan IMB dilakukan apabila

Penggugat/masyarakat memberikan keterangan yang tidak benar, bukan dikarenakan adanya keterangan yang tidak benar karena ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat./Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan dengan melakukan koordinasi yang tidak baik, pengadministrasian yang tidak baik serta kurang cermat dalam bertindak sehingga


menerbitkan IMB Nomor: 0473/DTKP/BB/MGS atas nama Asmulyadi

tertanggal 27

Maret 2014 (vide bukti P-5=T-III) menunjukan bahwa adanya keterangan yang tidak benar tentang status Sertipikat Hak Milik No 267 /Baru Ilir tanggal 30 Desember 1981 atas nama Buhari (Bukti P-2) dikarenakan kesalahan Tergugat bukan Penggugat, sehingga dalam konteks ini ketentuan Pasal 66 huruf d Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Izin mendirikan Bangunan jo. klausul peryataan khusus pada dokumen IMB Nomor : 0473/DTKP/BB/MGS nomor 10 tidak dapat diterapkan untuk Penggugat karena tidak sesuai dengan kaedah hukumnya; Menimbang. bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat penerbitan IMB Nomor: 0473/DTKP/BB/MGS atas nama Asmulyadi tertanggal 27 Maret 2014 (vide bukti P-5=TIII) hingga saat ini belum ada pencatatan dalam Sertipikat Hak Milik No 267 /Baru Ilir tanggal 30 Desember 1981 atas nama Buhari (vide bukti P-2) jo Buku Tanah No 267 /Baru Ilir tanggal 30 Desember 1981 atas nama Buhari (vide bukti T-XIV) yang menyatakan atau menandakan tanah telah dikonsolidasi atau telah dikuasai langsung oleh Negara atau halhal lainnya yang menerangkan pencatatan peralihan hak maupun Penghapusan dan perubahannya sehingga Penggugat pada waktu mengajukan permohonan IMB Nomor: 0473/DTKP/BB/MGS atas nama Asmulyadi tertanggal 27 Maret 2014 (vide bukti P-5=TIII) hingga saat ini telah memberikan informasi apa adanya dan sesuai dengan apa yang Penggugat ketahui; Menimbang, bahwa dikarenakan penerapan Pasal 66 huruf d Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Izin mendirikan Bangunan jo. klausul peryataan khusus pada dokumen IMB Nomor : 0473/DTKP/BB/MGS nomor 10 tidak sesuai kaedah hukumnya maka Tergugat telah melanggar substansi penerbitan objek sengketa; Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat dalam prosedur penerbitan

objek

sengketa telah melanggar asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepastian hukum yang


bersifat material dan asas kecermatan serta dalam sebstansi penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan kaedah hukum pasal 66 huruf d Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Izin mendirikan Bangunan jo. klausul pernyataan khusus pada dokumen IMB Nomor : 0473/DTKP/BB/MGS nomor 10 (vide bukti P-5=T-III) maka Majelis Hakim menyatakan batal objek sengketa yaitu berupa Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor.188.45-367/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 0473/DTKP /BB/MGS An. Asmulyadi (vide bukti P-1= T-VI) ; Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini telah dinyatakan batal maka patut kiranya secara hukum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya; Menimbang, bahwa dikabulkan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 97 ayat 9 huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dibebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian


pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perkara ini;

MENGADIL I DALAM EKSEPSI -

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima

DALAM POKOK PERKARA 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2.

Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-367/2015 tanggal, 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 0473/DTKP/BB/MGS Atas Nama Asmulyadi;

3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-367/2015 tanggal, 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 0473/DTKP/BB/MGS Atas Nama Asmulyadi;

4.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 346.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Senin tanggal 11 April 2016 oleh kami TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

dan TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.,


masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam

persidangan

yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 13 April 2016 oleh Hakim

tersebut

dengan

Majelis

dibantu oleh LEZI FITRI S.H. sebagai Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat:

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

YULIANT PRAJAGHUPTA, SH

TRI JOKO SUTIKNO , S.Sos,S.H.MH

Hakim Anggota II,

TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

LEZI FITRI, S.H.


PTUN-SMD

Recommend Documents