PTUN-SMD

PUTUSAN Nomor : 01/G/2015/PTUN-SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini dalam sengketa antara: ASPUL ANWAR, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan

Kemuning Gang. Sepakat No.16 RT.004 Kelurahan Loa Bakung kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda – Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-------------------------------------1. SUTRISNO, SH. ----------------------------------------------------------------2.AJI ASTRAWINATA, SH.-----------------------------------------------------3.IMRON, SH.-----------------------------------------------------------------------4.HERIANSYAH, SH. ------------------------------------------------------------Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH GEPAK Kalimantan Timur, Kesemuanya Berwarga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 52 Samarinda – Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2014.---------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- PENGGUGAT ;

Melawan

Halaman 1 dari 37 Halaman, Putusan Nomor : 01/G/2015/PTUN-SMD .....

CAMAT SUNGAI KUNJANG , berkedudukan di Jalan Jakarta No. 8 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Kalimantan Timur. Dengan ini memberi Kuasa kepada : 1.Drs.H.SURYAWAN ATMADJA.: Jabatan Asisten Pemerintahan dan Hukum Setda Kota Samarinda. 2.AKHMAD FYDAYEEN, SH.

:

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Samarinda.

3.SYARIFUDDIN, SH.

:

Kasubag.Bankum HAM dan BINA PPNS pada Bag. Hukum Setda Kota Samarinda.

4.ASRAN YUNISRAN, SE, SH.

:

Staf Bagian Hukum Setda Kota Samarinda.

5.TRISNA DEWI, SH.

:


6.DESY YUSNITA, SH.

:


7.ZULKIFLI DJEBAR, SH.

:


8.YULI KUSTIANINGSIH, SH. :


9.SELA VERAMARETI

:


Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia (WNI), beralamat/berkantor pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda Lantai II Gedung Balaikota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa no. 82 Kota Samarinda Kalimantan Timur Berdasarkan surat kuasa Nomor : 800/53/647206/III/2015, tanggal 03 Maret 2015.

Halaman 2 dari 37 Halaman, Putusan Nomor :01/G/2015/PTUN-SMD …..

Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- TERGUGAT ;

-------Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ; -----------------------------------

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 01/PEN/2015/PTUN.SMD tanggal 11 Februari 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; --------------------------

-

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Nomor :01/PEN.PP/2015/PTUN-SMD. tanggal 12 Februari

2015

tentang Pemeriksaan Persiapan ; ---------------------------------------------------------

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :

01/PEN-HS/2015/PTUN.SMD tanggal

24 Maret

2015

tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum perkara ini;----

Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut ; ----------

-

Telah mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat ;-------------

-

Telah mendengar keterangan saksi dari Penggugat dan Tergugat ;-----------------

--------------------- TENTANG DUDUK PERKARANYA -------------------------- Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 14 Januari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 10 Februari 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 24 Maret 2015 dengan Register Perkara Nomor : 01/G/2015/PTUN-SMD yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : ---------------------------------------------------


Dan yang menjadi obyek Gugatan adalah : DASAR DAN ALASAN GUGATAN 1. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat 9. Undang – Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata; Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Hartono.T.S.Sasonto yang telah terregister 593.21/109/III./2007 tertanggal 02 Maret 2007 Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkret, Individual dan final dan menimbulkan akibat Hukum bagi Hartono.T.S.Santoso. 2. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 undang-undang nomor 9 tahun 2004 perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara yang berbunyi : orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata usaha Negara yang di sengketakan itu di nyatakan Batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau rehabilitasi. Hal ini menjelaskan bahwa dalam perkara a quo telah merugikan kepentingan Hukum Penggugat sehingga pantas dan layak untuk di ajukan gugatan Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan nomor register 593.21/109/III./2007 tertanggal 02 Maret 2007 oleh Camat Sungai Kunjang.


3. Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Gugatan dapat di ajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkan Keputusan Badan Tata Usaha Negara. Berdasarkan informasi dari kecamatan Sungai Kunjang bahwa terkait adanya Surat Penyataan Penguasaan Tanah dari Staf Pemerintahan Camat Sungai Kunjang pada tanggal 15 Desember 2014, sehingga keterangan tersebut diatas masih terpenuhi tenggang waktu Sembilan puluh hari. 4. Bahwa Penggugat pada tahun 1982 memiliki atas nama yang diperoleh Hibah dari orang tua kandung yang bernama H. Sarman yang beralamatkan Jalan Loa Bakung RT.01 yang dilengkapi dengan surat Keterangan Hibah, sedangkan tanah tersebut seluas 19.272 M2 dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan dengan Hartono.T.S.Santoso, Sebelah Timur berbatasan dengan Felicia Chang, Sebelah selatan berbatasan dengan Hartono TS.Santoso, Tanah tersebut terletak di Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Kalimantan Timur. 5. Bahwa Penggugat mengetahui Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Hartono T.S pada waktu Penggugat hendak membuat surat pernyataan Penguasaan tanah di kantor kecamatan pada tanggal 15 Desember 2014. 6. Bahwa Hingga saat Gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan pengadilan tata Usaha Negara Samarinda, Penggugat tetap masih menguasai tanah tersebut walau di atasnya telah terdaftar Surat Penguasaan Tanah atas nama orang lain.


Terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang terdaftar dengan Nomor : 593.21/109/III./2007 tertanggal 02 Maret 2007 Luas Kurang Lebih 19.272 M2 atas nama Hartono T.S. Santoso. 7. Bahwa Foto Copy Surat pernyataan Penguasaan Tanah yang di jadikan objek gugatan dalam kasus ini oleh penggugat baru di ketahui dan di terima pada tanggal 15 Desember 2014 dari petugas kecamatan sungai kunjang yang bernama kusnandar sehingga dengan demikian, hingga didaftarkannya gugatan penggugat di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari. 8. Bahwa dalam Penerbitan Surat Penguasaan Tanah yang terdaftar dengan nomor 593.21/109/III./2007 tertanggal 2 Maret 2007 , Luas 19.272 M2 atas Nama Hartono T.S. Santoso adalah bertentangan dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian ha katas tanah, Khususnya Pasal 4 ayat 2 Jo Pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya, azas larangan bertindak sewenang-wenang yakni tindakan sewenang-wenang kurang memperhatikan kepentingan umum, dan secara kongkrit merugikan , TIDAK CERMAT /TIDAK TELITI sehingga tidak sesuai dengan azas kecermatan yakni Azas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung

legalitas

pengambilan

keputusan

sehingga

keputusan

yang

bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut di ambil atau diucapkan, Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 poin a dan b UndangUndang nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Poin a yang berbunyi :


Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Poin b berbunyi : Keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik.“

9. Bahwa terhadap tanah yang Penggugat kuasai hingga kini tidak pernah terjadi transaksi dalam bentuk apapun yang menyebabkan beralihnya hak kepemilikan sebagian tanah milik Penggugat kepada pihak siapapun atau pihak ketiga lainnya. 10. Bahwa Pihak-Pihak pemegang Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang objek tanahnya berada di sebagian bidang tanah milik Penggugat semula seluas 34.000 M2, yang secara fisik tanahnya dalam penguasaan Penggugat sepenuhnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat Memohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Untuk memeriksa , memutuskan serta menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat pernyataan Penguasaan Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang terdaftar dengan nomor 593.21/109/III./2007 tertanggal 02 Maret 2007, Luas 19.272 M2 atas nama Hartono T.S Santoso; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Penyataan Penguasaan Tanah yang terdaftar dengan nomor 593.21/109/III./2007 tertanggal 02 Maret 2007 Luas 19.272 M2 atas nama Hartono T.S. Santoso. 4. Menghukum tergugat Untuk membayar Biaya Perkara. ------ Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 April 2015, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut : ---------------------------------------------------------


DALAM EKSEPSI 1.Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Tidak Berwenang Secara Absoulut untuk Menerima, Memeriksa dan Memutus Gugatan Pihak Penggugat.

Dalam pengajuan gugatan ini salah satu tuntutan yang dimohonkan oleh Pihak Penggugat ialah untuk “Membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang terdaftar dengan Nomor : 593.21/109/III/2007 tertanggal 02 Maret 2007, Luas 19.272 M atas nama Hartono T.S. Santoso”. Secara sekilas permohonan pembatalan surat tersebut memang benar jika diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda karena Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang terdaftar dengan Nomor : 593.21/109/III/2007 tertanggal 02 Maret 2007 (selanjutnya disebut juga sebagai Objek Sengketa) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Final, Konkrit dan Individual yang dikeluarkan oleh Camat Sungai Kujang selaku Pejabat Tata Usaha Negara. Namun yang perlu diperhatikan lebih lanjujt oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ialah apa yang menjadi alasan dan penyebab dari diajukannya Permohonan Pembatalan tersebut oleh Pihak Penggugat. Jika alasan pembatalan Objek Sengketa dimaksud disebabkan karena penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan aturan Hukum dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara atau permohonan dari Pihak Penggugat tersebut. Tetapi jika alasan utama pembatalan surat tersebut disebabkan karena Pihak Penggugat merasa keberatan karena lahannya ingin diserobot oleh orang lain (Sdr. Hartono T.S. Santoso) secara tidak berhak melalui penerbitan Objek Sengketa dimaksud, maka sesungguhnya sengketa yang ada bukan lagi murni Sengketa Tata Usaha Negara melaikna Sengketa Kepemilikan Lahan (Sengketa Perdata) yang terjadi antara Pihak


Penggugat dengan Pihak Sdr. Hartono T.S. Santoso yang namanya disebutkan dalam Objek Sengketa dimaksud. Apabila Majelis Hakim mengabulkan tuntutan dari Pihak Penggugat tersebut dan selanjutnya membatalkan Objek Sengketa, maka secara tidak langsung Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Pemeriksa Perkara ini telah memutuskan bahwa Pihak Penggugat adalah Pemilik yang Sah secara Hukum dari tanah yang disebutkan dalam objek sengketa tersebut dan bukannya Pihak Sdr. Hartono T.S. Santoso. Sebaliknya jika Majelis Hakim menolak untuk mengabulkan tuntutan tersebut maka secara tidak langsung Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Pemeriksaan Perkara ini telah memutuskan bahwa Pihak Sdr. Hartono T.S. Santoso adalah Pemilik yang Sah secara Hukum dari tanah yang disebutkan dalam Objek Sengketa tersebut dan bukannya Pihak Penggugat. Dengan demikian maka apa pun bentuk pilihan putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Pemeriksaan Perkara ini pada akhirnya nanti tetap akan melanggar Batasan Kewenangan yang sesungguhnya dimiliki oleh Pengadilan Negeri (PN) Samarinda secara absolut dan relative untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa kepemilikan lahan yang terjadi anatara Pihak Penggugat dengan Pihak Sdr. Hartono T.S. Santoso. Termasuk dalam hal ini untuk menentukan siapakah pemilik yang sah terhadap tanah yang disebut dalam Objek Sengketa tersebut. 2.Pihak Penggugat Keliru Memohon Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Lahan Yang Terjadi Antara Pihak Penggugat Dengan Pihak Sdr. Hartono T.S. Santoso Ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Dalam keterangan yang termuat pada Dalil Posita Gugatan Uraian Angka 5, Pihak Penggugat menyatakan bahwa Pihak Penggugat baru mengetahui keberadaan dari Objek


Sengketa pada saat Pihak Penggugat hendak membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah di Kantor Kecamatan pada tanggal 15 Desember 2014. Karena Pihak Penggugat merasa keberatan dan dirugikan atas penerbitan Objek Sengketa tersebut, selanjutnya Pihak Penggugat memohon untuk pembatalan objek Sengketa dimaksud melalui pengajuan Tuntutan (Petitum) yang ada pada Gugatan ini. Tentunya Pihak Penggugat berharap dengan dibatalkannya Objek Sengketa yang ada, maka Pihak Penggugat dapat meneruskan pengajuan permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah berdasarkan atas dokumen yang Pihak Penggugat miliki (Surat Keterangan Hibah). Tindakan Pihak Penggugat ini pada dasarnya adalah tindakan yang keliru sebab walaupun Objek Sengketa dibatalkan oleh Pihak Tergugat namun hal itu tidak berarti Pihak Tergugat secara otomatis juga akan mengakui dokumen kepemilikan lahan yang dimiliki oleh Pihak Penggugat saat ini (Surat Keterangan Hibah) dan selanjutnya menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang baru an. Pihak Penggugat. Hal ini disebabkan karena baik Pihak Tergugat maupun Pihak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk menguji dan memutuskan sengketa perdata kepemilikan lahan yang terjadi antara Pihak Penggugat dengan Pihak Sdr. Hartono T.S. Santoso selaku pihak yang namanya tercantum dalam objek Sengketa. Dalam hal ini Pihak Tergugat maupun Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda sama sekali tidak berwenang untuk menentukan siapakah sebenarnya pemilik yang sah secara hukum terhadap tanah yang disebut dalam Objek Sengketa dimaksud. Seharusnya Pihak Penggugat mengajukan Gugatan kepada Pihak Sdr. Hartono T.S. Santoso melalui Jalur Pengadilan Negeri (PN) yang berwenang guna menguji sengketa perdata kepemilikan lahan yang terjadi diantara Pihak Penggugat dan Pihak Sdr. Hartono T.S. Santoso tersebut. Selanjutnya Pihak Tergugat siap tunduk dan menghormati apa pun bentuk putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri (PN) tersebut nantinya. Jika


Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) menyatakan bahwa tanah tersebut sebagai pemilik yang sah secara hukum dari Pihak Penggugat, maka Pihak Tergugat siap membatalkan Objek Sengketa yang ada saat ini berdasarkan atas isi Putusan Pengadilan Negeri (PN) tersebut dan selanjutnya Pihak Tergugat siap menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang baru an. Pihak Penggugat. Namun sebaliknya jika Pengadilan Negeri (PN) menyatakan bahwa Sdr. Hartono T.S. Santoso adalah pemilik yang sah secara hokum atas tanah sebagaimana yang disebutkan dalam objek Sengketa tersebut, maka Pihak Tergugat pun tidak akan mencabut Objek Sengketa yang ada saat ini.

DALAM POKOK PERKARA Bahwa Pihak Tergugat mohon uraian DALAM EKSEPSI di atas dianggap terulang dan termuat kembali secara utuh pada uraian DALAM POKOK PERKARA ini. Selanjutnya Pihak Tergugat tetap menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Pihak Penggugat, kecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Tergugat. Dalam dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat menyatakan bahwa Penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang terdaftar dengan Nomor : 593.21/109/III/2007 tertanggal 02 Maret 2007 (Objek Sengketa) patut untuk dibatalkan karena Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut bertentangan dengan ketentuan Hukum berupa : 1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ; dan 2.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dimaksud juga dinyatakan oleh Pihak Penggugat telah melanggar salah satu dari Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Azas Kecermatan.


Dalil-dalil dari Pihak Penggugat tersebut kiranya adalah dalil gugatan yang tidak tepat dan keliru berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : I. Mengenai Tidak Adanya Ketentuan Hukum Yang Dilanggar Oleh Pihak Tergugat 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan – Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak dapat dijadikan sebagai batu uji untuk menilai sah atau tidaknya Proses Penerbitan Objek Sengketa secara Hukum. 2. Hal ini disebabkan karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah sudah tidak berlaku lagi karena telah diganti dengan aturan hukum yang terbaru (Lihat Ketentuan Pasal 152 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan) sehingga terhadap penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oeh Pihak Tergugat pada Tahun 2007 tentu saja tidak dapat diuji dengan mengunakan peraturan lama yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Tahun 1999 pada saat Objek Sengketa itu diterbitkan sebagaimana dalil Posita Gugatan Angka 8. 3. Ada pun mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga tidak tepat digunakan sebagai batu uji karena secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Ketentuan Pasal 5 pada aturan tersebut bahwa “ Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”. Dengan demikan maka aturan tersebut diterbitkan pada dasarnya guna menagtur Prosedural Proses Pendaftaran Tanah yang ada di Badan Pertanahan Nasional, dan bukannya mengatur procedural administrasi pencatatan tanah yang ada di Kecamatan atau Kelurahan.


4. Sedangkan jika ditinjau dari hasil (produk) akhir yang dikeluarkan baik oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan – Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

ialah Bukti

Kepemilikan Hak Atas Tanah atau Sertifikat Hak Atas Tanah. Ada pun Objek Sengketa (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) pada dasarnya tidak dapat disamakan dengan Sertifikat Hak Atas Tanah dan/atau Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah. 5. Dengan demikian dalil gugatan Pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas terbukti adalah dalil gugatan yang keliru. II. Mengenai Tidak Adanya Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik Yang Dilanggar Oleh Tergugat 1. Dalam dalil posita gugatan yang disampaikan oleh Pihak Penggugat, dinyatakan bahwa Pihak Tergugat telah bertindak dengan tidak cermat atau tidak teliti pada saat menerbitkan Objek Sengketa karena Pihak Tergugat tidak memperhatikan semua informasi dan dokumen yang seharusnya dijadikan sebagai dasar putusan. 2. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar sebab sebelum menerbitkan Objek Sengketa, Pihak Tergugat telah menempuh sejumlah prosedur untuk menyikapi permohonan penerbitan Surat Pernyatan Penguasaan Tanah yang disampaikan oleh Pihak Sdr. Hartono TS.Santoso. 3. Ada pun prosedur tersebut sudah mencakup Kewajiban Pihak Tergugat untuk melakukan penelitian dokumen permohonan serta proses pemeriksaan di lapangan dengan melibatkan Unsur Pihak Kecamatan, Unsur Pihak Kelurahan, Unsur Ketua RT Wilayah setempat, serta Unsur Masyarakat yang menjadi Saksi Batas dari tanah yang dimohonkan suratnya tersebut guna memastikan tanah tidak dalam kondisi sengketa dengan pihak lain dan penguasaannya tidak tumpeng tindih. 4. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan melalui dokumen Objek Sengketa serta dokumen-dokumen berupa :


a.Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan tanggal 28 Februari 2007 ; b.Surat Pernyataan An.Hartono TS Sentosa tanggal 28 Februari 2007 ; dan c.Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Hartono TS Sentosa tanggal 28 Februari 2007. 5. Dalam dokumen-dokumen tersebut, terdapat tanda tangan dari Warga Masyarakat yang menjadi Saksi Batas, Unsur Ketua RT 52 (Wilayah Setempat), Unsur Lurah Loa Bakung, dan Unsur Petugas Kelurahan Loa Bakung beserta Unsur Kecamatan Sungai Kunjang yang telah melakukan pemeriksaan tanah perwatasan di lapangan. 6.

Dengan demikian maka tindakan Pihak Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa setelah melakukan semua prosedur yang diperlukan berupa pemeriksaan dokumen permohonan dan penelitian dilapangan tidak dapat dikatagorikan sebagai Perbuatan yang Melanggar Asas Kecermatan.

7.

Ada pun jika terdapat kesalahanyang melekat pada Objek Sengketa yang disebabkan karena data yang disampaikan oleh Pihak Pemohon adalah data palsu atau data yang tidak benar, maka alasan tersebut tidak dapat dijadikan oleh Pihak Ketiga yang dirugikan oleh penerbitan Objek Sengketa tersebut untuk menyatakan bahwa Pihak Tergugat telah melanggar Azas Kecermatan dalam bertindak sepanjang semua prosedur yang diperlukan telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Pihak Tergugat.

8.

Apabila terdapat Pihak Ketiga yang merasa keberatan atau merasa dirugikan atas penerbitan Objek Sengketa dimaksud dikarenakan sebab tersebut, maka langkah hokum yang seharusnya ditempuh oleh pihak tersebut ialah mengajukan gugatan hukum kepada Pihak Pemohon yang namanya tertera dalam Objek Sengketa tersebut melalui lembaga pengadilan yang berwenang (Pengadilan Negeri) guna dapat diputuskan siapakah sebenarnya pihak pemilik tanah yang sah secara hokum.

9.

Hal tersebut kiranya sejalan dan sesuai dengan makna yang tersirat dalam isi Dokumen Objek Sengketa maupun Dokumen-dokumen Surat Tanah lainnya yang masih terkait dengan Objek Sengketa yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :


-“Apabila dikemudian hari ada gugatan terhadap sebidang tanah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya yang membuat pernyataan ini (Kutipan Paragraf Ketiga dokumen Objek Sengketa) -“3.Apabila dikemudian hari ada gugatan dari pihak keluarga dan atau pihak lain maka saya menjamin dan membebaskan semua pihak lain termasuk pejabat-pejabat pemerintah dari semua tuntutan dan akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya yang membuat pernyataan ini”. (Kutipan Uraian Angka 3 dari dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. Hartono TS Sentoso tanggal 28 Februari 2007) -“4. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar sehingga terjadi gugatan dari pihak lain atas tanah tersebut, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya, oleh karenanya pemerintah dan atau instansi - instansi yang berhubungan dengan penerbitan surat Penguasan Hak Atas Tanah tersebut dibebaskan dari segala tuntutan”. (Kutipan Uraian Angka 4 dari dokumen Surat Pernyataan An. Hartono TS.Sentoso tanggal 28 Februari 2007) -“Apabila ternyata dikemudian hari keterangan ini tidak benar, sehingga terjadi gugatan dari pihak lain atas tanah perwatasan tersebut maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami yaitu pemilik tanah dan pihak yang bersepatan/seperbatasan. Sedangkan petugas yang turut memeriksa atas tanah tersebut dibebaskan dari segala tuntutan hukum”. (Kutipan Paragraf Ketiga Berita dari Dokumen Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan tanggal 28 Februari 2007) Berdasarkan Uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) Samarinda yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI 1.Mengabulkan Eksepsi Pihak Tergugat untuk seluruhnya ; 2.Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, menguji dan memutus gugatan ini ;


3.Menyatakan Gugatan Pihak Penggugat untuk Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA 1.Menolak Gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya ; 2.Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

------ Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 28 April 2015, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 5 Mei 2015, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; ----------------------------------------------------------

------ Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

melalui

kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi tanda P-1 dan P-2, bermatrai cukup, dan telah dicocokan dengan aslinya atau foto copynya dimuka dipersidangan, masing-masing sebagai berikut : ---------------------------------------Bukti P-1

:

fotocopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 593.21/109/ III/2007, tertanggal 02 Maret 2007 ;-----------------------------------------

Bukti P-2

:

fotocopi sesuai asli Surat Keterangan Hibah, tanggal 10 Maret 1982;

------ Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat

melalui

kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, bermatrai cukup, dan telah dicocokan dengan aslinya atau foto copynya dimuka dipersidangan, masing-masing sebagai berikut : -----------------------Bukti T -1

:

fotocopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 593.21/109/ III/2007, tanggal 02 Maret 2007 ;-----------------------------------------


Bukti T -2

:

fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan, tanggal 28 Februari 2007 ;------------------------------------------------------------------

Bukti T -3

:

fotocopi Surat Pernyataan atas nama Hartono T.S. Santoso, tanggal 28 Februari 2007 ;------------------------------------------------------------------

Bukti T -4

:

fotocopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Hartono T.S. Santoso, tanggal 28 Februari 2007 ;------------------------------------

Bukti T-5

:

fotocopi sesuai asli Buku Catatan Register Tanah ;------------------------

Bukti T-6

:

fotocopi Gambar Situasi/Peta Tanah Pembebasan Lahan yang diajukan oleh Sdr.Hartono TS.Santoso beserta Isteri dan Keluarganya ;-----------

Bukti T-7

:

fotocopi

sesuai

dengan

salinan

Peraturan

Menteri

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

Negara

9 Tahun 1999

Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ;-------------------------------------------------------Bukti T-8

:

fotocopi dari website Data Daftar Pencarian Orang (DPO) dari National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia ;---------------------------------

----- Menimbang, bahwa kuasa Tergugat telah pula menyampaikan lampiran bukti berupa Peraturan Perundang-undangan yaitu :

Lampiran T-1

: Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;---------

------ Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi,

yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya

sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------1.N am a

:

ROBEL

Tempat lahir/Tanggal lahir

:

Long Peso, 05 -01-1975

Jenis kelamin

:

Laki-laki


Agama

:

Kristen

Warganegara

:

Indonesia

Alamat

:

Jalan. KH. Samanhudi Gg. Mega No. 52 RT/RW : 001/-, Kecamatan Samarinda Ilir

Pekerjaan

:

Karyawan Swasta

- bahwa saksi kenal Penggugat -bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat -bahwa saksi tidak tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat -bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat -bahwa saksi pada hari ini sehat -bahwa saksi bekerja di PT Mutu Gading dan yang membebaskan lahan objek sengketa -bahwa PT. Mutu Gading benar di obyek sengketa -bahwa PT. Mutu Gading beroperasi sejak Tahun 2007 sampai dengan 2011 -bahwa saksi bekerja sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 -bahwa pada waktu pelepasan saksi mengurus sendiri, yang membayar kepada Penggugat -bahwa di lokasi tidak pernah ada gangguan dan hambatan -bahwa benar obyek sengketa milik Penggugat -bahwa tugas saksi ngurus izin pakai lahan Penggugat -bahwa tidak ada pihak-pihak yang ikut serta saksi yang mencari tanah lokasi -bahwa saksi tahu pinjam pakai -bahwa legalitas yang dibawa berupa segel -bahwa pada waktu pembayaran dengan HRD, di kantor dengan Aspul Anwar -bahwa proses pembayaran 1 (satu) bulan -bahwa selama proses tidak tidak ada yang mengakui aman-aman saja -bahwa tidak ada tindak lanjut dan kewajiban dari Penggugat -bahwa setelah selesai tidak ada penjelasan, saksi memberi keterangan secara lisan ke Penggugat


-bahwa pembayaran secara tertulis ada berupa kwitansi -bahwa saksi tidak tahu siapa yang memegang kwitansi sekarang -bahwa saksi mengolah tanah Penggugat tidak seluruhnya, yang ada batu saja dan kira-kira 60% -bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelolah lokasi yang ada pohon cempedak sedari dulu sudah ada -bahwa saksi mencari lahan dari masyarakat -bahwa di lokasi ini tidak ada orang lain hanya Aspul Anwar -bahwa selain tanah Penggugat yang pinjam pakai ada tanah Amat dan Sabidin -bahwa nama alias Sabidin saksi tidak tahu -bahwa bukti T-6 berupa Peta lokasi Transisi ini bukan peta transisi -bahwa tanah ini milik Sabidin, amat ini anak Sabidin, Sabri dan Amat kakak adik orang tua mereka Sabidin -bahwa surat yang dilihatkan segel -bahwa surat keterangan hibah, tanggal 10 Maret 1982 (bukti P-2) benar yang dimaksud surat segel -bahwa saksi belum pernah lihat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) -bahwa saksi tidak tinggal di objek sengketa

2.N am a

:

NUR HAJMI

Tempat lahir/Tanggal lahir :

Loa Buah, 08 -09-1979

Jenis kelamin

:

Laki-laki

Agama

:

Islam

Warganegara

:

Indonesia

Alamat

:

Jalan. Flamboyan RT.10 Loa Buah Samarinda

Pekerjaan

:

Karyawan Swasta


-bahwa saksi kenal Penggugat -bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat -bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat -bahwa saksi tidak tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat -bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat -bahwa saksi yang mengetahui lokasi objek sengketa -bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2010, dari saksi kerja di SPJ -bahwa saksi bekerja dibagian Humas dari tahun 2010 sampai dengan 2011 -bahwa saksi bekerja di bidang tambang -bahwa tanah Penggugat Hibah orang tua Penggugat H. Sarman -bahwa luasnya 3,4 hektar -bahwa tidak ada yang mengakui tanah ini -bahwa saksi yang membebaskan dan melaksanakan bebas pakai tanah ini -bahwa di lokasi tidak ada yang menghalangi -bahwa saksi selain bekerja, berkomunikasi dengan Penggugat -bahwa lokasi ini tidak ada orang yang mengklaim -bahwa saksi tidak tahu luas objek sengketa -bahwa tidak ada orang lain yang menguasai -bahwa lahan ini ditanami cempedak dan separuh lahan tambang -bahwa saksi tahu lahan PT. Hartati, karena tanah ini kakek saksi yang menjual sekitar 500 hektar, pada waktu saksi SMEA -bahwa yang menjual Husin bin samsuddin, Saher dan H. Udar -bahwa PT Celebes yang beli, Hartati Sub Kon -bahwa sebelah barat berbatasan dengan BBE -bahwa selatan berbatasan dengan Sarman -bahwa timur berbatasn dengan Azan -bahwa tanah ini sebagian sudah berubah


-bahwa tanaman kebun buah-buahan di lokasi, tahun 2007 masih hutan dan saksi berkebun pada waktu itu, saksi bekerja di PT. Kalamur -bahwa dri tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 berubah kebun, ada sudah tambang PT. Mutu Gading dan tiga (3) Bintang dan masih ada hutan -bahwa saksi pernah konfirmasi ke Kelurahan, Kecamatan Polisi dan masyarakat -bahwa yang mengeluarkan surat Kelurahan dan Kecamatan -bahwa saksi tidak tahu Kecamatan konfirmasi surat-surat yang di keluarkan -bahwa saksi tidak tahu tanah Penggugat tercatat di Kelurahan dan Kecamatan -bahwa tanah ini pemilik awal kakek saksi -bahwa saksi tidak tahu di sekitar tanah saksi milik Hartati -bahwa saksi tidak tahu pemberitahuan dari Kecamatan Sungai Kunjang mengenai tanah Penggugat -bahwa ada 59 lahan lain di pinjam pakai selain lahan Penggugat -bahwa bentuk sudar dasar kepemilikan surat hibah, surat pernyataan para pihak -bahwa saat melakukan pinjam pakai, Penggugat buat surat dan dibuat di Notaris -bahwa PT. Mutu Gading sudah tutup -bahwa yang mewakili dari perusahaan saksi -bahwa waktu pembayaran saksi tidak tahu -bahwa setelah pinjam pakai ada pengembalian tanah setelah selesai pekerjaan -bahwa PT KLBE berakhir operasi tahun 2014 dan tidak beroperasi di lahan Penggugat -bahwa tahun 2010 sampai 2014 PT SPJ di sebelah lahan Penggugat, sedangkan KLBE di tanah Pak Sahar -bahwa pada tahun 2010 pembebasan lahan yang 59 lahan, tidak termasuk punya Penggugat -bahwa saksi bekerja sebagai pengawas lokasi tanah -bahwa pohon cempedak tanaman pembatas antara Aspul Anwar dan Sahar -bahwa saksi tidak tahu ada pengukuran tanah dari pemerintah dan penjualan


-bahwa saksi tidak tahu tanah Azan anak Sahar dan saksi tidak pernah membebaskan tanah Sahar -bahwa lokasi ini masuk RT 72 -bahwa saksi tidak tahu RT nya sekarang, dan tahun 2010 RTnya Hidrak -bahwa tahun 2007 saksi tidak tahu RTnya -bahwa pada tahun 2010 saksi pernah ketemu RT -bahwa saksi tidak kenal ketua RT lama -bahwa saksi tahu batas-batas tanah dari PT.Transisi dan melihat titik kotdinat, yang membenarkan dari RT -bahwa Penggugat pernah ke lokasi -bahwa PT Transisi di bidang tambang, izinnya sudah mati dan tidak tahu Plot PT Transisi -bahwa luas lahan Hartati 127 Hektar -bahwa KPnya berdekatan, dan Hartati tidak di lokasi Penggugat dan Hartati yang menguasai PT. Lavina

3.N am a

:

SALMAN


Loa Bakung, 05 -06-1984

Jenis kelamin

:

Laki-laki

Agama

:

Islam

Warganegara

:

Indonesia

Alamat

:

Jalan. Kemuning RT/RW : 009/Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda

Pekerjaan

:

Karyawan Swasta

-bahwa saksi kenal Penggugat -bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat -bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat -bahwa saksi tidak tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat


-bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat -bahwa tanah saksi berbatasan dengan Penggugat -bahwa sebelah selatan batasannya -bahwa dilokasi tidak ada tanaman -bahwa lahan ini pernah digarap pertambangan -bahwa orang tua saksi meninggal tahun 2003, lahan diwariskan ke Kakak saksi (kakak saksi telah meninggal tahun 2011) -bahwa saksi kelokasi satu kali -bahwa nama orang tua saksi Sabidin -bahwa nama kakak saksi Sabri -bahwa luas tanah saksi 14.000 M2 (empat belas ribu meter persegi) -bahwa tanah saksi ada surat-suratnya, SPPT dari Camat -bahwa tanah saksi RT 48 -bahwa tanah milik orang tua saksi sebelah selatan -bahwa saksi lupa SPPTnya tahun berapa -bahwa sebelah timur milik Sahar -bahwa sebelah barat saksi tidak tahu -bahwa saksi tidak tahu tanah Penggugat, sekarang tahu Cuma bekas galian tambang

------ Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------------1.N am a

:

Drs.HAIRIL ANWAR, M.SI


Kutai, 17-04-1961

Jenis kelamin

:

Laki-laki

Agama

:

Islam


Warganegara

:

Indonesia

Alamat

:

Jalan. Jakarta Blok AV No. 07 RT/RW : 059 Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda

Pekerjaan

:

Pegawai Negeri Sipil

-bahwa saksi tidak kenal Penggugat -bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat -bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat -bahwa saksi kenal dengan Tergugat -bahwa saksi tidak tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat -bahwa saksi ada hubungan kerja dengan Tergugat -bahwa saksi mulai bekerja pada tahun 2005, sebelumnya sebagai Kasi Pemberdayaan dan sekarang Kasi Pemerintahan -bahwa saksi pernah menerbitkan surat atas nama Hartono sebanyak 20 (dua puluh) Permohonan -bahwa saksi pernah menerbitkan surat lain -bahwa saksi tahu surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan (bukti T-2) -bahwa Hartono pernah minta surat keterangan kebakaran -bahwa kondisi tanah dilapangan dulu masih hutan dan ditanamin pohon sengon -bahwa ada patok milik Hartono -bahwa tidak ada yang merawat tanah itu -bahwa pada saat permohonan Hartono, tidak ada pihak yang keberatan -bahwa Aspul Anwar tidak keberatan dengan permohonan Hartono -bahwa permohonan Hartono tahun 2007 -bahwa proses permohonan satu (1) minggu -bahwa pada saat permohonan tidak ada surat jual beli dari Penggugat ke Hartono -bahwa pada waktu kelapangan ada tujuh (7) orang -bahwa tidak ada orang Penggugat -bahwa dilokasi ada patok, saksi, Tergugat, Tim memeriksa dan mencek lokasi tanah Hartono -bahwa pada waktu di lokasi ada Lurah dan RT -bahwa yang menanam sengon Hartono


-bahwa tidak ada tanaman lain -bahwa saksi tahu yang menanam sengon dari anak buah Hartono -bahwa surat yang diurus Hartono ke Camat ada 40 surat, hanya 22 atau 23 yang diproses -bahwa ada surat-surat bukti lain, peta lokasi, surat keterangan kebakaran yang diajukan Hartono -bahwa bukti T-6 peta lokasi -bahwa lama proses SSPT pada waktu setelah peninjauan lokasi satu (1) minggu -bahwa laporan permohonan pembelian Hartono ke Aspul Anwar di sampaikan ke saksi, alasannya surat keterangan kebakaran dan bukti kwitansi jual beli -bahwa yang mengajukan permohonan anak buah Hartono -bahwa yang mengetik saksi tidak tahu -bahwa ada Tanya jawab pada lokasi saja -bahwa surat-surat permohonan satu bundle (satu kardus) hilang, bukan punya Hartono saja -bahwa saksi membaca surat keterangan kebakaran -bahwa penulisan surat keterangan kebakaran saja -bahwa mekanisme pengukuran pakai tali -bahwa tanah milik Hartono sudah lama -bahwa sebelah tanah Hartono diterbitkan SPPT bersamaan -bahwa saksi tidak tahu pasti surat ini atas nama Aspul Anwar (Penggugat) -bahwa hubungan Hartati ini nama perusahaan milik Hartono dan Aspul saksi tidak tahu -bahwa alur permohonan, ninjau lokasi bersama lurah, baru di proses -bahwa nomor surat ini belum ada waktu ke lokasi -bahwa ada surat lain selain peta, ninjau lokasi, yaitu surat keterangan kebakaran -bahwa surat ini bisa dibuat kalau ada keberatan tapi tetap di musyawarahkan -bahwa untu format permohonan ada di kecamatan -bahwa yang minta tandatangan surat ini pemohon -bahwa bisa di proses permohonan kalau tidak ada alas hak tapi ada syarat dari saksi kiri dan kanan tanah, sejak tahun 2009 di mulai syarat-syarat ini, ada protapnya -bahwa kalau kanan kiri batas tidak ada surat bisa buat surat pernyataan -bahwa saksi tahu surat keterangan hibah -bahwa belum ada surat tanah dilaporkan ke Kecamatan -bahwa saksi tidak melihat surat H.Salman -bahwa surat keterangan kebakaran isinya surat menyurat Hartono -bahwa saksi tidak melihat atas nama Penggugat


-bahwa ada surat keterangan asli jual beli -bahwa setiap pemeroses SPPT alas haknya sebagian ada asli dan sebagian tidak ada tapi tetap di proses -bahwa blanko permohonan setiap warga tidak bisa minta harus ada pengantar dari Kelurahan -bahwa melalui pengecekan lokasi nama-nama lokasi yang dipeta baru bisa di proses -bahwa pada waktu pemeriksaan lokasi tidak ada Hartono -bahwa yang menerbitkan surat keterangan kebakaran Polda (Kepolisian Daerah) -bahwa kebakaran terjadi tahun 2007 -bahwa objek sengketa Penggugat di RT 1 dan setahu saksi di loa bakung dulu RT itu sampai RT 2 -bahwa saksi lupa Kepala Desa Loa bakung -bahwa saksi tidak tahu surat kuasa dari Hartono dan hanya melaporkan KTP

2.N am a

:

AANG SUNANDAR


Samarinda, 25 -03-1981

Jenis kelamin

:

Laki-laki

Agama

:

Islam

Warganegara

:

Indonesia

Alamat

:

Jalan. Rapak Indah Perum Mandiri RT/RW : 036 Karang Asam Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda

Pekerjaan

:

Pegawai Negeri Sipil

-bahwa saksi tidak kenal Penggugat -bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat -bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat -bahwa saksi kenal dengan Tergugat -bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat -bahwa saksi ada hubungan kerja dengan Tergugat


-bahwa pada saat saksi bekerja tidak pernah Penggugat ke Kecamatan minta surat permohonan -bahwa ada anak buah membawa segel dan Kecamatan akan mengecek dulu dan setelah di cek atas nama Hartono sudah ada -bahwa permohonan tidak dilanjutkan -bahwa ada surat arsip Hartono, belum ketemu -bahwa saksi bekerja di Kecamatan tahun 2005 -bahwa blanko SPPT minta ke Kecamatan -bahwa pada saat berita acara dibuat saksi ada dilokasi ± tahun 2007 -bahwa pada saat di lokasi hadir -bahwa yang tandatangan Lilis, staf Hartono -bahwa sepengetahuan saksi hanya ada surat keterangan kebakaran dari Polda -bahwa saksi ikut kelokasi -bahwa di objek sengketa sudah digarap batu bara tahun 2010 -bahwa berdasarkan keterangan Lilis bahwa batas-batas tanah ini milik Felicia Ceng -bahwa ada surat-surat lain yang diterbitkan atas nama Hartati dan Felicia Ceng -bahwa surat-surat ini acuan penerbitan surat lain -bahwa ada banyak surat yang diterbitkan -bahwa Penggugat mengajukan permohonan tahun 2014, bulannya lupa -bahwa sebelum tahun 2014 tidak ada Penggugat mengajukan permohonan

------ Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, kuasa Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 16 Juni 2015 dan kuasa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulannya; ------------------------------------------------


------ Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -------------------------------

------ Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ; ---------------------------------------------------------------------------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas; Menimbang, bahwa obyek gugatan Penggugat dalam sengketa tata usaha negara ini adalah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang terdaftar dengan Nomor 593.21/109/III/2007 tertanggal 02 Maret 2007, luas 19.272 m² atas nama Hartono. T.S Santoso (vide bukti P-1 = T-1); Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya sebagaimana termuat dalam Surat Jawabannya tertanggal 14 April 2015; I. DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terhadap Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1. Bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan yaitu pada pokoknya menyebutkan dalam dalil Gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hak keperdataan menyangkut persoalan kepemilikan hak atas tanah antara Aspul Anwar


dan Hartono T.S Santoso; 2. Bahwa persoalan sengketa Hak Keperdataan mengenai sengketa kepemilikan Hak Atas Tanah bukanlah merupakan kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Untuk memeriksa dan mengadili; Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut, Tergugat memohon agar Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard); Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan alasan dan penyebab diajukan permohonan pembatalan tersebut oleh Penggugat karena penerbitan objek sengketa bertentangan dengan aturan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa tata usaha negara atau permohonan Penggugat karenanya dalam eksepsi memohon agar Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, terhadap kedua eksepsi tersebut adalah satu kesatuan yaitu mengenai eksepsi kewenangan absolut sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak terdapat eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, maka ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal ini bermakna pemutusan terhadap permasalahan kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok perkara; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat terkait


Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo; Menimbang bahwa terkait eksepsi absolut yang diajukan Tergugat, berdasarkan pengakuan para pihak dikaitkan dengan alat bukti lainnya ditemukan fakta sebagai berikut: - Bahwa objek sengketa (vide bukti P-1 = T-1) berbentuk Surat Pernyataan atas nama Hartono T.S Santoso, yang isinya pada pokoknya adalah pernyataan Hartono T.S Santoso terkait kepemilikan atau penguasaan tanah dengan luas 19.272 m2 terletak di wilayah RT.052, Kelurahan/Desa Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kujang, Samarinda; - Bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-1, diketahui bahwa pernyataan penguasaan/pemilikan tanah oleh Hartono T.S Santoso berdasarkan perjanjian jual beli antara Hartono T.S Santoso dengan Aspul; - Bahwa bukti jual beli antara Hartono T.S Santosa dengan Aspul tersebut terbakar, hal itu diketahui dari surat keterangan kebakaran yang dikeluarkan POLDA sebagaimana Keterangan Saksi Drs. Hairil Anwar, M.Si. (vide Berita Acara Sidang tanggal 10 Juni 2015) - Bahwa Hartono T.S Santosa menyatakan “apabila dikemudian hari ada gugatan terhadap sebidang tanah tersebut sepenuhnya tanggung jawab saya yang membuat pernyataan ini” (vide bukti P-1=T-1) - Bahwa Tergugat terhadap objek sengketa adalah pihak yang mengetahui atau membenarkan, dan melakukan fungsi pencatatan (vide bukti P-1=T-1); - Bahwa alas hak penguasaan tanah Penggugat adalah Surat Keterangan Hibah antara H. Sarman (Orang tua Penggugat) dengan Aspul Anwar (Penggugat) (vide bukti P-2) dan keterangan saksi Nur Hajmi (vide Berita Acara Sidang tanggal 1 Juni 2015) dimana penguasaan tanah tersebut diawali dengan cara membuka lahan sendiri pada tahun 1957 (vide bukti P-2); - Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengakui bahwa “terhadap tanah yang Penggugat kuasai hingga kini tidak pernah terjadi transaksi dalam bentuk apapun yang


menyebabkan beralihnya hak kepemilikan sebagian tanah Penggugat kepada pihak siapapun atau pihak ketiga lainnya”; - Bahwa tanah pengusaan/pemilikan Hartono T.S Santosa ( vide bukti P-1 = T-1) berada di dalam area tanah penguasaan/pemilikan Aspul Anwar (vide bukti P-2), yang dalam hal ini pada waktu

pemeriksaan setempat Penggugat maupun Tergugat tidak dapat

menunjuk dengan tegas dan jelas dimana letak tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa akan tetapi Penggugat dan Tergugat menunjuk pada area atau kawasan yang sama (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 19 Mei 2015) ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terdapat perbedaan fakta, yaitu: 1. Surat Pernyataan Hartono T.S Santoso (vide bukti P-1 = T-1) yakni fakta-fakta yang menunjukan bahwa tanah yang dimaksud dalam bukti. P-1 = T-1 adalah dalam penguasaan Hartono. T.S Santoso (Pihak yang dimaksud dalam objek sengketa) sedangkan pada fakta lainnya menunjukan bahwa tanah tersebut dikuasai atau dimiliki Penggugat (vide bukti P-2) dan keterangan saksi Nurhajmi (vide Berita Acara Sidang Tanggal 1 Juni 2015) ; 2. Berdasarkan bukti P-1 = T-1 diketahui bahwa terjadi jual beli antara Hartono T.S Santosa dengan Aspul, sedangkan Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa “terhadap tanah yang Penggugat kuasai hingga kini tidak pernah terjadi transaksi dalam bentuk apapun yang menyebabkan beralihnya hak kepemilikan sebagian tanah Penggugat kepada pihak siapapun atau pihak ketiga lainnya”. Menimbang bahwa dari perbedaan fakta di atas, nampak bahwa ada pertanyaan yang harus dijawab untuk menguji keabsahan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang terdaftar dengan Nomor 593.21/109/III/2007 tertanggal 02 Maret 2007, luas 19.272 M2 atas nama Hartono. T.S Santoso (vide bukti P-1= T.1 ) yaitu;


1. Siapa yang paling berhak secara hukum menguasai atau memiliki tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang terdaftar dengan Nomor 593.21/109/III/2007 tertanggal 02 Maret 2007, luas 19.272 M2 atas nama Hartono. T.S Santoso (vide bukti P-1= T-1)? 2. Apakah benar terjadi transaksi jual beli antara Hartono T.S Santoso dengan Aspul terkait tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang terdaftar dengan Nomor 593.21/109/III/2007 tertanggal 02 Maret 2007, luas 19.272 M2 atas nama Hartono. T.S Santoso (vide bukti P-1= T-1 ) Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat meskipun dalam sengketa ini yang dimohonkan oleh Penggugat adalah pengujian keabsahan objek sengketa untuk menyatakan objek sengketa batal atau tidak sah, namun pokok persoalan yang muncul sebagaimana terurai diatas, berpangkal dari sengketa kepemilikan baik dari asal hak dan siapa yang paling berhak; Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat permasalahan hukum menyangkut tentang sengketa hak kepemilikan atau dengan kata lain satu-satunya penentu Majelis Hakim dapat menguji keabsahan objek sengketa adalah substansi hak; Menimbang, bahwa dengan menyelaraskan pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung di bawah ini : 1. Perkara Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998. Yang kaidah Hukumnya menyatakan “Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru”;


2. Perkara Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang kaidah Hukumnya menyatakan “Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya"; 3. Perkara Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang kaidah Hukumnya menyatakan “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena sengketa yang timbul dalam sengketa a quo bukan dalam bidang tata usaha negara melainkan sengketa terkait kepemilikan, sehingga menjadi kewenangan hakim perdata/peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili pihak mana yang sebenarnya berhak atas sebagian bidang tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa dengan diselesaikannya terlebih dahulu mengenai siapa pemilik yang sah menurut hukum atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang terdaftar dengan Nomor 593.21/109/III/2007 tertanggal 02 Maret 2007, luas 19.272 m² atas nama Hartono. T.S Santoso (vide bukti P-1= T-1) oleh Hakim Perdata di Peradilan Umum, maka akan memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pemiliknya untuk menuntut pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan di atas tanah tersebut, sehingga kemungkinan adanya akibat hukum yang berbeda dari Putusan 2 (dua) lembaga Pengadilan yang berbeda atas suatu bidang tanah yang sama dapat dihindari; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh suatu kesimpulan hukum bahwa Sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak termasuk Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua


atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena esensi sifat sengketanya adalah terkait persoalan kepemilikan; Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo, sehingga sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima; II.

DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diterima maka terhadap

pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kompetensi mengadili telah diterima dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard); Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat-alat bukti yang


relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peratuan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perkara ini MENGADILI I.

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat ; II. Dalam Pokok Perkara : 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard) 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp. 1.551.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 oleh kami YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.HUM, dan MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang

terbuka

untuk

umum

pada

hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 oleh Majelis

Hakim tersebut dengan dibantu oleh LEZI FITRI S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat.


Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H.M.HUM.

YULIANT PRAJAGHUPTA,S.H.

Hakim Anggota II,

MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H.

Panitera Pengganti,

LEZI FITRI, S.H.


Rincian Biaya Perkara No. 01/G/2015/PTUN-SMD: 1. Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,2. ATK Rp. 100.000,3. Panggilan Rp. 105.000,4. Sumpah Rp. 25.000,5. Pemeriksaan setempat Rp.1.280.000,6. Meterai Putusan Rp. 6.000,8. Redaksi Putusan Rp. 5.000,- + J U M L A H Rp.1.551.000,- (Satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)


PTUN-SMD

Recommend Documents