PUTUSAN NOMOR 35/Pdt.G/2015/PTA. Smd
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara cerai gugat yang diajukan oleh: PEMBANDING, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Diploma 1, tempat kediaman di KEC. CIKARANG BARAT, semula disebut tergugat/pelawan, sekarang Pembanding; MELAWAN TERBANDING, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Diploma 1, tempat kediaman di KOTA BALIKPAPAN, selanjutnya disebut penggugat/ terlawan, sekarang Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; DUDUK PERKARA Bahwa, dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 320/Pdt.G/2014/PA Bpp, bertepatan tanggal
tanggal 31 Maret 2015 M
10 Jumadilakhir 1436 H, antara kedua belah pihak, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILI
Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh pelawan/tergugat asal dapat diterima;
Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 320/Pdt.G/2014/PA Bpp,
tanggal 26 Agustus 2014 tidak tepat dan tidak beralasan;
Menyatakan perlawanan yang diajukan pelawan/ tergugat adalah perlawanan yang tidak benar;
Mempertahankan putusan verstek tersebut;
Menghukum pelawan membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah); Bahwa putusan tersebut telah dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama
Balikpapan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Maret 2015 dengan dihadiri oleh Pelawan/Tergugat asal dan Terlawan/Pengugat asal; Bahwa
terhadap
putusan
Pengadilan
Agama
Balikpapan
tersebut
Pelawan/Tergugat asal menyampaikan rasa tidak puas dan keberatan dengan menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Panitera Pengadilan Agama Balikpapan sesuai Akta banding tanggal 8 April 2015, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan/Pengugat asal sebagai Terbanding pada tanggal 10 April 2015; Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 20 April 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 21 April 2015, memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terlawan/Pengugat asal sebagai Terbanding pada tanggal 23 April 2015 sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan
memori
banding
Nomor
320/Pdt.G/2014/PA
Bpp.
Sedang
pihak
Terlawan/Pengugat asal selaku Terbanding juga telah menyerahkan kontramemori banding pada tanggal 27 April 2015. Memori banding tersebut kepada
pihak
Pelawan/Tergugat
asal
sebagai
telah disampaikan
Pembanding
sesuai
relaas
pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 320/Pdt.G/2014/PA Bpp sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 320/Pdt.G/2014/PA Bpp tanggal 11 Juni 2015; Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding sama-sama telah diberitahukan untuk datang ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), namun Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas tersebut
sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 320/Pdt.G/2014/PA Bpp. tanggal 18 Agustus 2015; Bahwa berkas perkara banding tersebut telah diterima dan didaftarkan pada Pengadilan
tingkat
banding
Samarinda
dalam
register
perkara
Nomor
35/Pdt.G/2015/PTA. Smd. tanggal 15 Oktober 2015; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut pasal 199 R.Bg, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan tingkat banding; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding mengajukan beberapa keberatan sesuai memori bandingnya atas putusan verstek dan putusan verzet dari Pengadilan Agama Balikpapan tersebut, maka majlis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai yudex factie memandang perlu untuk menambahkan dan memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara putusan pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Balikpapan, baik putusan verstek maupun putusan verzet dan memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding, selanjutnya pengadilan tingkat banding yang dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, dan menjatuhkan talak bain shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) dipandang sudah tepat dan benar, karenanya dapat dikuatkan; Menimbang, bahwa walaupun demikian, pengadilan tingkat banding sependapat dengan diajukannya permohonan verzet atau perlawanan oleh Tergugat selaku Pembanding dalam perkara ini terhadap putusan verstek pengadilan tingkat pertama tersebut, dengan pertimbangan karena Pembanding merasa tidak pernah dipanggil secara patut. Pembanding selaku Tergugat sebagai Pelawan mengajukan verzet mengaku ber-KTP di Kp. Rawa Julang RT 01 RW 01 Desa Ganda Mekar Kecamatan
Cikarang Barat, namun dalam permohonan perkara verzetnya menggunakan alamat yang berbeda dengan KTP, yaitu Perum Metland Cibitung Cluster Sunda Kelapa Blok P5 Nomor 12 Kelurahan Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat. Memang kedua alamat itu berada dalam wilayah Pengadilan Agama Cikarang, sementara Pengadilan Agama Balikpapan pada awalnya telah memanggil Tergugat/Pembanding melalui Pengadilan Agama Bekasi. Oleh karena Tergugat/Pembanding tidak dikenal di Jalan Kp. Rawa Julang RT 01 RW 01 Desa Ganda Mekar, Kabupaten Bekasi yang kemudian dipanggil lewat mas media karena dianggap tidak diketahui alamatnya yang pasti (ghaib) sesuai dengan maksud pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dalam permohonan verzet yang telah dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama terhadap kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini, yakni antara Terbanding dan Pembanding telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, dengan Mediator Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. Hakim Pengadilan Agama Balikpapan; namun tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai. Oleh karena itu, berdasarkan laporan hasil mediasi dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil atau gagal; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam sidang pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim juga telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, dan bahkan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013. Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”; Oleh karena itu keberatan Pembanding terhadap putusan verzet Pengadilan Agama Balikpapan yang mempertahankan putusan verstek dengan
mengabulkan gugatan Terbanding tidak
dapat dipertimbangkan; Menimbang, bahwa mengenai keberatan lainnya terhadap putusan verstek Pengadilan Agama Balikpapan tersebut adalah karena adanya iktikad baik dari Pembanding untuk mempertahankan dan memperbaiki kehidupan rumah tangganya dengan Terbanding karena masih mencintainya dan sayang anak, namun ternyata upaya yang dilakukan oleh Pembanding selama ini tidak membuahkan hasil yang positif, dan Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai; Menimbang,
bahwa
khusus mengenai keberatan
Pembanding terhadap
keterangan saksi sebagaimana disebutkan pada poin (5) memori bandingnya tersebut juga tidak dapat dipertimbangkan, karena sekalipun saksi-saksi tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, namun para saksi
mengetahui bahwa antara
keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 yang lalu hingga saat sekarang ini. Dan saksi-saksi tersebut juga mengetahui bahwa setiap kali Pembanding datang ke Balikpapan menemui Terbanding selalu menginap di hotel, bukan menginap di rumah Terbanding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan verstek Pengadilan Agama Balikpapan dan mengambil alih serta menjadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, namun Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini; Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pembanding dan Terbanding tersebut, pengadilan tidak perlu meneliti siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi sumber/faktor penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga. Akan tetapi yang menjadi penilaian pengadilan adalah tentang ada atau tidak adanya dan sejauhmana
perselisihan
dan
pertengkaran
yang
menyebabkan
adanya
ketidak-harmonisan yang sesungguhnya telah terjadi, apakah antara kedua pihak atau suami istri tersebut masih dimungkinkan untuk rukun kembali atau tidak; Menimbang, bahwa walaupun demikian majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda sangat menghargai tentang adanya niat baik dari Pembanding yang berupaya untuk mempertahankan dan akan memperbaiki ketidak-harmonisan rumah tangganya yang terjadi saat ini. Untuk mewujudkan niat baik tersebut, Pembanding seyogianya berupaya sunguh-sungguh agar rumah tangganya kembali harmonis seperti semula. Namun ternyata upaya yang dilakukan Pembanding selama ini, tidak dapat mengembalikan
keharmonisan
rumah
tangganya
bersama
Terbanding
seperti
sebelumnya. Bahkan menurut keterangan para saksi, kalaupun Pembanding datang ke Balikpapan menemui Terbanding dan/atau anaknya, Pembanding selalu menginap di hotel, padahal seyogianya Pembanding menginap di rumah Terbanding yang masih dalam status sebagai istri Pembanding; Menimbang,
bahwa
disamping
apa
yang
dipertimbangkan
dalam
pertimbangan-pertimbangan di atas, Terbanding dalam kontramemori bandingnya menyatakan sudah tidak mencintai Pembanding sehingga mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Balikpapan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
berkeyakinan
bahwa
memang
benar
telah
ketidak-harmonisan yang serius dalam rumah tangga
terjadi
adanya
Pembanding dengan
Terbanding, yang pada gilirannya antara kedua belah pihak sudah tidak dimungkinkan untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang utuh; Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
sependapat
dengan
Pengadilan
Agama
Balikpapan
bahwa
mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia, dan bahkan akan menambah kemudharatan bagi kedua belah pihak. Maka dalam hal ini, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa dalam perkara ini sejalan dengan dalil fiqhiyah yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang tersebut dalam kitab al-Jami` al-Shagir jilid II halaman 203 sebagai berikut:
ضرار وال الضرر
()عبﺎس ابن عن مﺎجو وابن مسنده في أحمد رواه
Artinya: ”Tidak diperbolehkan berbuat sesuatu yang (bakal mendatangkan) mudharat bagi diri sendiri dan
yang (akan mendatangkan)
mudharat bagi orang
lain”(HR Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas ra); Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda juga berpendapat bahwa dalam perkara ini sependapat dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah, Jilid II, halaman 291
yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat majelis sebagai
berikut:
ﺍﺫﺍ ﺍﺩعﺖﺍﻟﺰﻭجﺔ ﺍﺿﺮﺍﺭﺍﻟﺰﻭﺝ بﻬﺎبمﺎﻻﻳسﺘﻄﺎﻉ مﻌو ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌسﺮﺓ بﻴنﺍمﺜﺎﻟﻬمﺎ ﻳﺠﻮﺯﻟﻬﺎ ﺍﻥﺗﻂﻠﺐ من ﺍﻟﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻭحﻴنﺌﺬ ﻳﻂﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻰﻁﻠﻘﺔ بﺎﺋنﺔ ﺍﺫﺍ
ﺛبﺖ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭعﺠﺰ عنﺍﻹﺻﻼﺡ بﻴنﻬمﺎ
Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya (karena ia) telah berbuat seuatu yang memudharatkannya, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bergaul (damai/rukun) antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim (pengadilan). Jika terbukti kemudharatan itu dan (antara kduanya) sulit untuk didamaikan, (maka) saat itu hakim (pengadilan) boleh menceraikannya dengan talak bain. Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam (fuqaha) DR. Mustofa Assiba’i dalam kitabnya Al mar`atu bainal fiqhi wal qanun halaman 100, yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat majelis sebagai berikut:
والخيرفى إجتماع بيه متباغضيه ومهما يكه اسباب هذا التراع خطيرا كان اوتافها فان مه الخير أن تنتهي العالقة الزوجية بيه هذيه الزوجيه Artinya : Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan keduan suami isteri tersebut diceraikan saja; Menimbang,
bahwa apabila pengadilan telah yakin perkawinan antara
tergugat dengan penggugat tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor
38
K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996; Menimbang, perselisihan
bahwa
terlepas
dari
dan percekcokan yang terjadi
permasalahan
antara
yang
menjadi
sumber
Pembanding dengan Terbanding yang
berdampak pada berpisahnya tempat tinggal dan tidak berkumpulnya antara kedua belah pihak sebagaimana layaknya suami istri adalah
merupakan
fakta
yang
cukup
alasan
bagi
pengadilan tingkat pertama mengabulkan gugatan Penggugat sebagai Terbanding dalam perkara ini, dipandang telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 237 K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pihak
“hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu tidak
berniat
meneruskan
kehidupan
bersama dengan
pihak
lain
adalah
merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 320/Pdt.G/2014/PA Bpp, tanggal 31 Maret 2015 tersebut, harus dikuatkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundangan-perundangan dan dalil-dalil syar’i yang berhubungan dengan perkara ini; MENGADILI -
Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 320/Pdt.G/2014/PA Bpp, tanggal 31 Maret 2015 bertepatan tanggal 10 Jumadilakhir 1436 Hijriah; -
Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding
sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1437 Hijriah, oleh kami Drs. H. Shofrowi, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahmud, SH., MH. dan Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi
Agama
Samarinda
tanggal
15
Oktober
2015
Nomor
35/Pdt.G/2015/PTA. Smd. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh H. Musthapa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;
Ketua Majelis, Hakim Anggota,
DRS. H. SHOFROWI, S.H., M.H. DRS. H. MAHMUD, S.H., MH.
Panitera Pengganti
DRS. H. ABDULLAH BERAHIM, M.H.I. H. MUSTHAPA, S.H.
Perincian biaya perkara:
Biaya pemberkasan
Redaksi
:
Rp. 139.000,:
Rp.
5.000,-
Materai
:
Rp.
6.000,-
Jumlah
:
Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah),-
