Aida Greenbury MD Sustainability & Stakeholder Engagement Asia Pulp and Paper Group (APP)
[email protected] Sinar Mas Land Plaza JI.MH Thamrin 51 Jakarta – Indonesia Yth. Para Pemangku Kepentingan,
Pada bulan Februari 2013, APP meluncurkan Kebijakan Konservasi Hutan (FCP), di perusahaan berkomitmen untuk menghentikan semua aktivitas penebangan hutan Moratorium ini diberlakukan sementara kami melakukan serangkaian penilaian menentukan bagian mana dari konsesi pemasok kami yang memiliki Nilai Konservasi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS), yang semuanya akan dilindungi.
mana alam. untuk Tinggi
Luas area konsesi pemasok APP di Indonesia mencapai lebih dari 2,6 juta hektar. Untuk memastikan bahwa berbagai komitmen FCP diimplementasikan dengan baik di area seluas itu bukanlah merupakan tugas yang mudah. Ketika kami memulai kebijakan Tidak Ada Deforestasi ini, kami sadar bahwa kami akan menghadapi banyak tantangan dan masalah dalam pelaksanaannya. Kami percaya akan pentingnya untuk bersikap transparan terhadap tantangantantangan yang muncul, agar kami dapat mengundang para pemangku kepentingan untuk membantu kami mengatasinya. Menindaklanjuti keluhan yang diajukan oleh Eyes on the Forest pada bulan Mei, TFT dan APP merilis laporan mengenai 70 hektar hutan alam yang dibuka oleh PT. Riau Indo Agropalma (RIA) di Riau, yang melanggar kebijakan moratorium APP. Hal ini terjadi karena RIA pada dua tahun sebelumnya telah menandatangani perjanjian dengan masyarakat setempat untuk membangun area tersebut - sebuah kewajiban bagi pemilik konsesi. Tim implementasi FCP telah melakukan kesalahan dalam menyimpulkan bahwa area tersebut masuk dalam area yang boleh dibangun. Akibat kejadian ini, TFT dan APP melakukan audit terhadap semua konsesinya untuk memastikan apakah ada kasus lain seperti yang terjadi di RIA, di mana terdapat komitmen yang telah dibuat sebelumnya dengan masyarakat. Beberapa audit yang menjadi perhatian kami: PT. Sekato Pratama Makmur (SPM) dan PT. Bina Duta Laksana (BDL), Riau Dua area teridentifikasi memiliki permasalahan yang mirip dengan kasus “hutan rakyat” di PT RIA: Pada SPM, penyelidikan menunjukkan bahwa tidak ada pengerjaan hutan alam yang dilakukan dan karena itu, tidak terdapat pelanggaran terhadap moratorium. Pada BDL, terdapat area seluas 27,8 hektar telah dibuka setelah tanggal 1 Pebruari 2013. Tidak memungkinkan untuk menentukan apakah area tersebut termasuk area stok karbon
tinggi (HCS). Daerah yang dibuka berada pada lahan gambut, sehingga merupakan pelanggaran terhadap kebijakan FCP APP perihal pembangunan pada lahan gambut. Seperti halnya dengan kasus RIA, keputusan untuk menyetujui kegiatan pembukaan lahan ini diambil oleh Tim Implementasi FCP di lapangan dan tidak meminta persetujuan kepada Tim Manajemen Senior dalam APP dan TFT. Selain audit khusus yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari kasus RIA, FCP juga kemudian mengharuskan APP dan TFT untuk melakukan pemantauan terus menerus terhadap pelaksanaan FCP, khususnya dalam pemantauan penebangan hutan alam. Pemantauan ini berhasil mengungkapkan adanya pelanggaran moratorium di Sumatera Selatan: PT. Bumi Andalas Permai (BAP), PT. Sebangun Bumi Andalas (SBA), dan PT. Bumi Mekar Hijau (BMH), South Sumatra Penyelidikan menunjukkan bahwa BMH, BAP dan SBA telah secara salah membuka area dengan Stok Karbon Tinggi (HCS) seluas 69,45 hektar setelah tanggal 1 Februari 2013 (mayoritas area HCS yang dibuka terdapat di BMH). Hal ini terjadi di daerah yang dikategorikan sebagai zona "terlarang (No Go)", sambil menunggu penilaian penuh terhadap area HCS, HCV dan lahan gambut. Ini merupakan pelanggaran terhadap moratorium pembukaan hutan alam dan FCP yang tidak dapat diterima, dan disebabkan oleh proses persetujuan dan proses supervisi perusahaan yang tidak memadai. Lebih jauh lagi, sebanyak 69,45 hektar area HCS yang dibuka merupakan bagian dari area seluas 431 hektar yang telah dikembangkan sejak 1 Februari 2013 dalam zona "No Go", yang didirikan sebagai bagian dari proses pra-penilaian. APP meminta agar pra-penilaian dilakukan di Sumatera Selatan untuk mengidentifikasi daerah 'berisiko rendah' untuk pembangunan HTI agar dapat memenuhi perkiraan produksi. Tidak ada aktivitas pembangunan lahan lainnya di seluruh area pemasok APP. Penyelidikan menunjukkan bahwa masalah ini bisa dihindari jika tim operasional: • Telah dilengkapi dengan checklist yang lengkap tentang pekerjaan dan dokumen yang membutuhkan persetujuan formal, • Menerapkan pengawasan dan proses pengawasan yang lebih ketat sebelum pengembangan lahan dilakukan. Sebagai tindak lanjut dari kasus ini, prosedur baru telah diperkenalkan oleh APP / TFT untuk mencegah terulang kembalinya masalah serupa. Saat ini kami tidak hanya menangani permasalahan seperti ini, tetapi kami juga menggunakan temuan penyelidikan untuk terus memperbaiki cara kami menerapkan FCP. Kami tetap berkomitmen terhadap kebijakan ‘Tidak Ada Deforestasi’ kami dan terus menerapkannya di seluruh area pemasok kami. Bekerja sama dengan mitra kami, kami memastikan bahwa kami akan terus maju mencapai tujuan bersama dalam mengatasi isu-isu kompleks yang ada dalam melindungi hutan alam, dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat.
Kami menyambut setiap pemikiran, masukan atau pertanyaan yang Anda miliki tentang surat ini dan laporan yang menyertainya.
Dengan hormat,
Aida Greenbury MD Sustainability & Stakeholder Engagement
LAPORAN VERIFIKASI ATAS POTENSI PELANGGARAN TERHADAP MORATORIUM PENEBANGAN HUTAN ALAM APP DI AREAL KONSESI PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR DAN PT. BINA DUTA LAKSANA
RIAU, JULI 2013
1. LATAR BELAKANG Pada tanggal 15 Mei 2013, Eyes on the Forests (EoF) menerbitkan sebuah laporan dengan tuduhan terjadinya suatu pelanggaran terhadap komitmen moratorium APP oleh PT. Riau Indo Agropalma (RIA), salah satu pemasok APP. Investigasi yang dilakukan oleh tim pelaksana dari manajemen senior APP/TFT dan Forest Conservation Policy (FCP) mengkonfirmasi adanya pembukaan lahan seluas 70 Ha dari hutan alam di RIA. Pelanggaran tersebut dinyatakan sebagai hasil kegagalan proses berkaitan dengan persetujuan pembukaan lahan hutan yang dialokasikan untuk masyarakat melalui program yang ditetapkan pemerintah sebgai mata pencaharian masyarakat (Tanaman Kehidupan/TK). Rincian lengkap dari investigasi beserta rekomendasinya dapat ditlihat di dalam Laporan Verifikasi RIA dari TFT (26.06.2013). Sebagai hasil dari kasus RIA, seluruh staf Tim Pelaksana FCP telah ditarik kembali ke Kantor Pusat APP untuk suatu pengarahan kembali. APP segera mengirimkan pemberitahuan secara lisan dan disusul surat resmi tertanggal 30 Mei 2013 kepada para pemasoknya untuk memastikan bahwa pembukaan lahan untuk pengembangan TK tidak boleh dilakukan di areal konsesi manapun. Sebuah prosedur tambahan telah diperkenalkan untuk menangani kegagalan proses yang diidentifikasi di dalam kasus RIA dan sebuah pemeriksaan mendesak telah diperintahkan oleh Joint Steering Committee1 (JSC) dari APP untuk menentukan apakah terjadi kasus yang sama, yang dapat mengancam moratorium atau pelaksanaan dari FCPnya. Laporan ini merinci temuan dari pemeriksaan tersebut.
2. TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH TIM PELAKSANA FCP Sebagai hasil dari proses pemeriksaan, dua pemasok HTI dari APP, yaitu PT. Sekato Pratama Makmur (SPM) dan PT. Bina Duta Laksana (BDL) di Riau telah 1
Joint Steering Committee (JSC) dari APP terdiri atas CEO Sinarmas Forestry, Sustainability MD dari APP dan Direktur Pelaksana TFT. Committee tersebut dibentuk untuk secara langsung menangani isu-‐isu tingkat tinggi yang berkaitan dengan moratorium dan pelaksanaan FCP.
diidentifikasi mempunyai kasus TK yang sama dengan kasus di RIA. Langkahlangkah berikut telah diambil: a. Pada tanggal 25 Juni 2013, JSC meminta agar Tim Pelaksana FCP menilai situasi di kedua pemasok yang ditandai tersebut. b. Suatu Tim Verifikasi Lapangan yang terdiri dari gabungan antara staf TFT dan APP telah dibentuk dan dikirim ke SPM dan BDL. c. Pada tanggal 9 Juli 2013, Tim Verifikasi Lapangan memulai kegiatan verifikasi dan pengumpulan data, termasuk: Ø Verifikasi dokumen Ø Wawancara dengan pihak-pihak terkait Ø Verifikasi lapangan Ø Verifikasi pelaporan 3. KESIMPULAN DARI TIM VERIFIKASI LAPANGAN Berdasarkan hasil dari verifikasi lapangan dan data lapangan yang disusun (rincian hasil verifikasi dapat dilihat di Lampiran 01), maka Tim Verifikasi Lapangan menyimpulkan bahwa: a. SPM Ø Tidak
terdapat
pelanggaran
terhadap
moratorium.
Tidak
terjadi
pembukaan lahan di SPM. Surat pemberitahuan yang dikirim ke para pemasok APP untuk memastikan bahwa tidak terjadi pembukaan lahan untuk pengembangan TK telah tiba sebelum SPM mulai bekerja di areal TKnya. b. BDL Ø Areal seluas 27,8 hektar telah dibuka di areal TK di dalam konsesi BDL setelah tanggal 1 Pebruari 2013. Situasinya tidak memungkinkan untuk menentukan apakah areal tersebut awalnya adalah HCS, dan oleh karenanya apakah pembukaannya setelah itu merupakan suatu pelanggaran terhadap moratorium. Ø Areal yang dibuka berada di atas lahan gambut, yang merupakan pelanggaran terhadap kebijakan FCP dari APP tentang pembangunan lahan gambut baru.
Ø Pembukaan lahan 27,8 hektar tersebut dimulai pada tanggal 5 Maret 2013 sampai 17 Maret 2013. Pembukaan di areal TK telah terjadi sebelum surat pemberitahuan diterima oleh BDL pada tanggal 30 Mei 2013. Ø Lahan 27,8 Ha telah dibuka karena pada tanggal 2 Maret 2013 tim pelaksana
APP/TFT
telah
salah
menyetujui
kelanjutan
dari
pembangunan areal TK di lapangan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan JSC. Keputusan ini dibuat karena adanya kesepakatan sebelumnya dengan masyarakat untuk mengembangkan areal tersebut. Lingkup kesepakatan TK telah disetujui oleh masyarakat pada tanggal 24 Nopember 2012 dan perjanjian resmi antara pemasok APP yaitu BDL dengan masyarakat akhirnya ditandatangani pada tanggal 18 Pebruari 2013. Ø Sebagaimana kasus RIA, Tim Pelaksana FCP telah salah berasumsi bahwa bilamana seluruh kriteria untuk pembangunan TK telah dipenuhi, termasuk kewajiban hukum untuk membangun areal tersebut, maka areal tersebut dapat dibuka. Ø 195,39 m3 kayu hutan alam telah diproduksi dari pembukaan lahan setelah tanggal 1 Pebruari 2013 di areal TK tersebut. Dengan diberikannya persetujuan untuk membuka areal ini, maka volume kayu ini telah dimasukkan ke dalam sistem SO (stok opname) dan oleh karenanya dikirim ke pabrik IKPP Perawang pada tanggal 26 Maret 2013. Ø Penilaian HCS dan HCV sedang berlangsung di areal ini, dan oleh karenanya pada saat verifikasi tidak memungkinkan untuk menentukan apakah HCS telah dibuka. Namun, mengingat bahwa 195,39 m3 kayu telah diproduksi dari suatu areal seluas 27,8 ha, maka dapat diasumsi bahwa rata-rata per Ha menghasilkan hanya 7m3/Ha. Oleh karenanya, tidaklah mungkin bahwa areal ini adalah HCS.
4. REKOMENDASI SPM a. Tim Pelaksana FCP dan JSC harus berkonsultasi dengan para pihak terkait, termasuk masyarakat, pemerintah dan LSM untuk menangani kewajiban hukum SPM untuk membangun areal TK bagi manfaat masyarakat lokal terhadap komitmennya kepada FCP dari APP. BDL b. APP agar melibatkan BDL, masyarakat, pemerintah dan LSM-LSM terkait dalam menangani realisasi kewajiban hukum BDL pada saat ini dan di masa depan untuk membangun areal TK agar bermanfaat bagi masyarakat lokal dan APP FCP.”
LAMPIRAN 01 – KETERANGAN TERPERINCI TIM PELAKSANA ATAS INVESTIGASI INTERNAL, VERIFIKASI LAPANGAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMENTASI DI SPM DAN BDL A. PROSES VERIFIKASI 1. TANGGAL DAN ANGGOTA TIM Verifikasi lapangan telah dilakukan antara tanggal 9 Juli 2013 dan 12 Juli 2013 untuk SPM dan BDL. Tim Pelaksana terdiri atas: -‐ Boby Bayu Prakoso (TFT) -‐ Abidin Lakadimu (TFT) -‐ Widya Purnama (SMF) -‐ Agung Roestiyanto (SMF) 2. VERIFIKASI DOKUMEN a. SPM Dokumen-dokumen yang terkait dengan pembukaan lahan di areal TK yang telah diverifikasi mencakup: v RKU RKUPHHK – HTI PT. Sekato Pratama Makmur untuk jangka waktu 2011 – 2020 telah disahkan sesuai dengan Keputusan Nomor: SK.168/VIBPHT/2010 tertanggal 21 Desember 2010. Rencana kegiatan di dalam dokumen ini mencakup: 1. Rincian penanaman: -‐ Jenis utama: Acacia crassicarpa : 26.404 Ha/siklus -‐ Tanaman unggulan: Meranti; Bintangur, Geronggang & Kedondong: 4.643 Ha/siklus -‐ Jenis TK: Nangka, Durian, Ambacang, Acacia sp: 2.280,27 Ha/siklus 2. Pemanenan: -‐ Tanaman Utama: 26.404 Ha/siklus -‐ Tanaman Unggulan: 4.643 Ha/siklus v RKT RKT
2013
telah
disahkan
sesuai
dengan
Keputusan
Nomor:
SK.01/SPM/XII/2012, yang berlaku dari tanggal 22 Desember 2012 sampai
dengan 21 Desember 2013. Rencana penanaman di dalam dokumen RKT ini mencakup rincian berikut: -‐ Tanaman Utama: 4.558 ha (Distrik Humus) + 877 Ha (Distrik Hampar) -‐ TK: 836.20 ha (Distrik Hampar) à lahan terbuka. v MOU perusahaan dengan masyarakat/koperasi Ada sebuah MOU (Perjanjian Kerjasama) dengan Koperasi Petani Hutan Tuah Sekato di Desa Temiang, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis tentang pembangunan areal TK di SPM sesuai dengan Perjanjian Nomor: 001/TK/SPM/XI/2010, yang ditandatangani pada tanggal 19 Nopember 2010. Perjanjian kerjasama ini mencakup pembangunan areal TK seluas 1.102 Ha. v Pemberitahuan Verifikasi TK oleh Tim Stock Opname (SO) Pada tanggal 1 Maret 2013 Tim SO (sebuah sub-unit dari Tim Pelaksana FCP) melakukan verifikasi terhadap TK di SPM. Kriteria untuk pembangunan TK mencakup: (a) TK sudah harus ditetapkan di dalam dokumen RKU yang disetujui, (b) TK sudah harus ditetapkan di dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disetujui, (c) ada MoU yang sah antara pemegang konsesi dan masyarakat untuk TK, dan (d) ada suatu deliniasi yang jelas dari areal TK di lapangan. Hasil verifikasi mengkonfirmasi bahwa SPM telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana dinyatakan di dalam Berita Acara Verifikasi Areal TK No: 01/TFT-APP/SPM/MC.BA-VER.TK/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013. b. BDL Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembukaan lahan di areal TK yang telah diverifikasi mencakup:
v RKU Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk periode 2008 – 2017 telah disahkan melalui Keputusan Nomor: 207/Menhut-II/2006 tertanggal 8 Juni 2016 di lahan seluas 28.890 Ha.
v RKT Dokumen Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2012 telah disahkan sesuai dengan Instruksi Nomor 01/BDL/III/2012. Dokumen RKT ini berlaku dari 22 Maret 2012 sampai dengan 22 Maret 2013. Untuk RKT 2012, 51,4 Ha telah dialokasi untuk penggunaan TK. v Berita Acara Verifikasi TK Tim SO telah melakukan verifikasi terhadap persyaratan pembangunan TK. Hal tersebut termasuk (a) legalitas, yang mencakup persetujuan RKU dan RKT, (b) MOU dengan Kelompok Tani Setia Amanah, Desa Sungai Empat, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, (c) penandaan perbatasan di lapangan. Hasil verifikasi berkesimpulan bahwa SPM telah melengkapi seluruh persyaratan sebagaimana dinyatakan di dalam Berita Acara Verifikasi Areal TK No 01/TFT-APP/BDL/MC.BA-Ver.TK/III/2013 tertanggal 02 Maret 2013. v Rincian Berita Acara tentang Tata Batas TK di BDL tertanggal 11 Pebruari 2013 mencakup: a. Panjang batas antara TK dan areal hutan alam: 1.769 meter b. Jumlah petak: 2 petak (Petak 9005 dan Petak 9038) c. Jumlah Patok: 19 Patok d. MOU/perjanjian dengan masyarakat/koperasi. MOU mencakup Perjanjian Kerjasama TK Nomor 014/TK/BDL/II/2013 yang ditandatangani oleh Chief Director BDL dengan Ketua Kelompok Tani Setia Amanah pada tanggal 18 Pebruari 2013. Lokasi TK di dalam MoU berada di wilayah Desa Rambian, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Lingkup kerjasama mencakup 51,4 Ha. MOU tersebut berdasarkan sebuah kesepakatan sebelumnya oleh masyarakat tentang lingkup TK, yang dinyatakan di dalam suatu Risalah Rapat yang ditandatangani para pihak pada tanggal 24 Nopember 2012.
Gambar 1. Peta lokasi TK di BDL
Areal TK sesuai MOU 50 Ha
v Pembukaan 27,8 hektar dimulai pada tanggal 5 Maret 2013 sampai dengan 17 Maret 2013. Pembukaan ini terjadi di petak 9005 (11 Ha) dan petak 9038 (16,8 Ha) sebagaimana disajikan di dalam gambar di bawah. Gambar 2. Peta lokasi TK yang dibuka di BDL
Realisasi yang dibuka TK 27,8Ha
Deliniasi
batas
lapangan
untuk
rencana
pengelolaan
TK
telah
diselesaikan baru untuk 27,8 Ha dari total areal di dalam MoU seluas 50,4
Ha. Terdapat 22,2 Ha yang tidak dibuka yang terletak di lahan gambut yang berisi campuran antara sisa pohon-pohon hutan alam, semak belukar dan perkebunan kelapa sawit pada lahan ini. Penilaian lengkap dari HCV/Gambut dan HCS di BDL sedang berlangsung pada saat ini.
Peralatan berat berikut telah digunakan dalam kegiatan pembukaan lahan antara tanggal 5 Maret 2013 sampai dengan 17 Maret 2013 di dalam Areal TK di BDL: Tabel 1. Daftar Peralatan yang digunakan untuk pembukaan lahan setelah tanggal 1 Pebruari 2013
No.
Alat
Jenis Alat
Kode Alat
Kegiatan Pembukaan
1 Excavator
Kobelco SK-200-8
WK.188
Lahan Pembukaan
2 Excavator
Kobelco SK-200-8
WK.187
Lahan
3 Excavator
Kobelco SK-200-8
WK.181
Penggalian Parit
Kegiatan penanaman di dalam areal TK di Petak 9005 dan Petak 9038 dimulai pada tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan 21 Maret 2013 dan total areal yang ditanami adalah 27,5 Ha. Gambar 3. Peta lokasi dari TK yang ditanam di BDL
v Dokumen Tata Usaha Kayu (TUK), penebangan dan pengangkutan kayu hutan alam dari areal TK.
Realisasi Tanam TK 27.5 Ha
Volume kayu yang diproduksi dari pembukaan lahan adalah 195,40 M3, dengan perincian sebagai berikut: Tabel 2. Kayu hutan alam yang diproduksi dari pembukaan TK di BDL
Pengukuran Tumpukan No.
Petak
Volume
L (M) X T
Panjang
Jumlah
(M)
(M)
Tumpukan
Jenis
(M3) 7
1
2
3
4
5
6
1.
9005
2.50 X 2.20
20.80
662
KBK
72.072
2.
9005
2.50 X 2.70
29.00
663
KBK
123.323
3.
9038
0
0
0
Total
0 195.395
Kayu hutan alam yang diproduksi dari pembukaan areal TK telah diukur pada tanggal 17 Maret 2013 dan dimasukkan ke dalam LHP KBK (No: 000043 tertanggal 18 Maret 2013). Kayu hutan alam yang diproduksi dari pembukaan areal TK telah diangkut dari TPn (tempat penumpukan kayu sementara) ke TPK (Tempat Penumpukan Kayu) dengan menggunakan sampan baja pada tanggal 21 April 2013 menggunakan dokumen Delivery Order Nomor 017436. Total volume yang diangkut adalah 195,395 M3 (petak kode 9005). Rincian data pengangkutan kayu dari TK ke TPK Antara Belantaraya adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Pengangkutan kayu hutan alam yang ditebang dari TK di BDL
No
Tanggal Pengangkutan
Alat
Nomor
Nomor
Tipe
Vol
Nomor
Angkut
Angkutan
FAKB
Kayu
M3
DKBK
4
5
6
7
8
1
2
3
1.
21/04/2013
Truk
BM8065CU
A.016193
KBK
18.90
00001
2.
21/04/2013
Truk
BM8081CU
A.016194
KBK
18.90
00002
3.
21/04/2013
Truk
BM8078CU
A.016195
KBK
18.90
00003
4.
21/04/2013
BM8239ZU
A.016196
KBK
18.90
00004
5.
21/04/2013
BM8254CU
A.016197
KBK
18.90
00005
6.
21/04/2013
BM8241ZU
A.016198
KBK
20.16
00006
7.
21/04/2013
BM8239ZU
A.016199
KBK
18.90
00007
8.
21/04/2013
BM9821CU
A.016200
KBK
18.90
00008
9.
21/04/2013
BM8091CU
A.016201
KBK
21.42
00009
10.
21/04/2013
BM8111CU
A.016202
KBK
20.16
00010
Truk Truk Truk Truk Truk Truk Truk
Total
194.04
Pengangkutan kayu hutan alam yang berasal dari areal TK BDL dari TPK Antara Belantaraya ke PT. IKPP – Perawang telah dilaksanakan pada tanggal 26 April 2013 dengan menggunakan Tug Boat TB.SB II dan tongkang TK.ISM III. Dokumen-dokumen yang menyertai kayu tersebut termasuk: (a) Invoice untuk Pengangkutan Kayu Bulat (FA-KB) dengan nomor seri ‘PT. IKPP. A 067256’, (b) DKBK nomor 0067 dan (c) Surat Penyerahan Nomor Seri B.003458 (dengan tanda stempel SO). 3. VERIFIKASI LAPANGAN a. SPM Verifikasi lapangan telah dilakukan pada titik-titik koordinat berikut: o Koordinat batas areal TK patok HM 33,01° 28’ 38” U; dan 101° 39’ 20”T. o Koordinat batas areal TK Patok HM 29,01° 28’ 09” U; dan 101° 39’ 21”T. o Koordinat batas areal TK Patok HM 30, dengan koordinat 01° 28’ 09” U; dan 101° 39’ 36” T v Hasil dari verifikasi lapangan mengkonfirmasikan bahwa tidak ada persiapan lahan di areal TK di SPM setelah tanggal 1 Pebruari 2013. Seluruh persiapan
lahan dan penanaman Acacia Crassicarpa di dalam areal TK ini dilakukan hanya dalam tahun 2012 (14,1 Ha dari total 1.102 ha areal TK). v Kondisi areal TK di SPM secara visual dikonfirmasikan sebagai lahan gambut terbuka dan lahan gambut yang ditutupi rumput cogon, pakis dan jenis Acacia liar sporadis, sebagaimana tamapk pada gambar di bawah. Penilaian HCV/Gambut dan HCS di SPM sedang berlangsung saat ini. Gambar 4. Pemandangan visual dari batas TK di BDL
Patok HM 29
Patok HM 33
b. BDL Hasil verifikasi lapangan di areal TK di BDL mengkonfirmasikan sebagai berikut: v Dari rencana pengelolaan TK seluas 50,4 Ha, sebagaimana dinyatakan di dalam MOU antara BDL dan Kelompok Tani Setia Amanah: -‐ 27,8 Ha telah dibuka dari tanggal 5 Maret 2013 sampai dengan 17 Maret 2013. -‐ 27,5 Ha dari areal yang dibuka telah ditanami Acacia Crassicarpa sampai dengan 21 Maret 2013. Lihat gambar-gambar di bawah
Gambar lempeng 5.TK yang ditanami Acacia crassicarpa di BDL
Gambar 6. Peta lokasi TK yang telah dibuka dan telah ditanami di BDL
Realisasi Tanam TK 27,5 Ha
Realisasi Bukaan TK 27,8 Ha Areal MOU TK 50 Ha
v Selama verifikasi dikonfirmasikan bahwa seluruh kayu hutan alam yang dihasilkan dari pembukaan lahan di areal TK telah dimasukkan ke dalam sistem SO (stok opname) dan oleh karenanya telah diangkut ke pabrik PT. IKPP Perawang tanpa menyisakan apapun di lokasi TK. Penandaan batas di areal TK masih terlihat (berupa pita merah). v Kondisi dari sisa 22,2 Ha dapat digambarkan sebagai lahan gambut terbuka dengan sisa pohon-pohon hutan alam, semak belukar dan perkebunan kelapa sawit, sebagaimana diperlihatkan di gambar di bawah. Penilaian HCV/Gambut dan HCS di BDL sedang berlangsung.
Sisa TK di BDL terdiri atas tegakan hutan alam, semak belukar dan perkebunan kelapa sawit
