PT. BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 451/PDT/2016/PT. BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : Drs. CIPTO SULISTIO, pekerjaan Swasta, beralamat di Pondok Kelapa Rt 004 RW 003, Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada SYARIF FADILLAH, S.H.,M.H., BERNARD TIFAONA, S.H., dan AGUS SALIM, S.H., Advokat, pada Kantor Advocate and Legal Consultant pada Law Office Syarif Fadillah & Partners beralamat

di Jalan Raya Jatiwaringin Nomor 12 Pondok Gede Kota

Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2016 dan telah

didaftar

di

Kepaniteraan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

Nomor

1369/SK/2016/PN.Bks. tanggal 26 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat; Lawan; RITMAN KOMARA, M.A, pekerjaan Karyawan, beralamat di Jalan Anggrek Nomor 16 Rt 009 Rw 005 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat; Pengadilan Tinggi tersebut : Setelah

membaca

berkas

perkara

tanggal

15

Agustus

2016

Nomor

634/Pdt.G/2015/PN.Bks dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 7 Desember 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 634 /Pdt.G/2015/PN.Bks yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : 1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2001, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Jual Beli tanah, dimana Penggugat selaku penjual menjual tanahnya kepada Tergugat seluas lebih kurang 141 M2 yang terletak di Jalan Kampung Kemang, Rt.005 Rw.004, Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi sesuai Akta Jual Beli Nomor 136/2001, tanggal 18 Juni 2001, yang ditandatangani di hadapan ALANG, SH, Notaris/PPAT di Bekasi, dengan harga jual beli tercantum dalam Akta Jual Beli tersebut, sebesar Rp. 22.560.000,- (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah); Halaman

1 dari 14 Putusan Nomor 451/Pdt/2016/PT.Bdg.

2. Bahwa memang harga jual beli tanah yang tercantum dalam Akta Jual Beli No.136/2001, tanggal 18 Juni 2001 sebesar Rp.22.560.000,- (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Tetapi dalam transaksi riilnya antara Penggugat dengan Tergugat harga jual beli permeter persegi adalah sebesar Rp.300.000,sehingga kalau ditotal dengan jumlah luas tanah seluruhnya 141 M2 x Rp.300.000 menjadi sebesar Rp.42.300.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah); 3. Bahwa dari nilai jual beli tanah tersebut dalam butir 2 diatas, Penggugat baru menerima pembayaran dari Tergugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Sehingga Tergugat belum membayar sisanya kepada Penggugat sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah); 4. Bahwa Penggugat telah mencoba untuk meminta sisa pembayaran tersebut dalam butir 3, namun sampai sekarang Tergugat belum melunasi sisa pembayarannya tersebut kepada Penggugat; 5. Bahwa semula Penggugat tidak lagi mempermasalahkan sisa pembayarannya sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) karena memang nilainya tidak terlalu besar. Tetapi karena Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Polres Kota Bekasi, maka Penggugat mengajukan gugatan PMH ini terhadap Tergugat; 6. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata (BW) yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat ini tersebut dalam butir 5 diatas, karena dengan adanya Laporan Polisi yang diajukan dan/atau dibuat oleh Tergugat dimaksud dalam butir 5, telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Bahwa Tergugat telah melakukan pencemaran nama baik Penggugat, yang dapat dituntut secara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP; 6. Bahwa kerugian Materiil dan immateriil yang dialami Penggugat adalah dapat dirinci sebagai berikut: Kerugian Materiil a. Penggugat belum menerima sisa pembayaran jual beli dimaksud dalam butir 1 dan butir 3 diatas, sebesar Rp. 7.300.000 ditambah bunga 3 % perbulan x 166 bulan = Rp.43.654.000,- (empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah); b. Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan jual beli tanah tersebut, dan biaya lainnya, kalau ditaksir sebesar lebih kurang Rp.15.000.000,(lima belas juta rupiah). c. Bayar pengacara untuk menangani perkara perdata ini dan perkara pidana di Polres Kota Bekasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); Sehingga total seluruhnya kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp.158.654.000,- (seratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah). Halaman

2 dari 14 Putusan Nomor 451/Pdt/2016/PT.Bdg.

Kerugian Immateriil Penggugat merasa dipermalukan dan/atau dicemarkan nama baiknya, karena adanya laporan polisi yang dilakukan oleh Tergugat, juga Penggugat merasa terganggu pekerjaannya, karena harus menghadiri pemeriksaan di Polres Bekasi. Sehingga kalau dinilai kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat adalah kira-kira sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); 7. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (ilosoir), Maka Penggugat dalam perkara ini mengajukan permohonan Sita Jaminan (CB) kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (CB) atas tanah dan bangunan rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan Anggrek Nomor 16 Rt.009 Rw.005 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi serta harta-harta tidak bergerak dan bergerak lainnya milik Tergugat; 8. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan alasan hukum yang jelas dan bukti-bukti yang otentik, untuk itu gugatan Penggugat sepatutnya dapat dikabulkan seluruhnya; Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut diatas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH); 3. Menghukum Tergugat mengganti kerugian yang dialami Penggugat, baik kerugian materiil maupun immateriil sebagai berikut: 3.1. Kerugian Materiil a. Penggugat belum menerima sisa pembayaran jual beli dimaksud dalam butir 1 dan butir 3 diatas sebesar Rp.7.300.000,- ditambah bunga 3% perbulan x 166 bulan = Rp. 43.654.000,- (empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah); b. Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan jual beli tanah tersebut, dan biaya-biaya lainnya, kalau ditaksir sebesar lebih kurang Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah); c. Bayar pengacara untuk menangani perkara perdata ini dan perkara pidana di Polres Kota Bekasi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); Sehingga total seluruhnya kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 158.654.000,- (seratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Halaman

3 dari 14 Putusan Nomor 451/Pdt/2016/PT.Bdg.

3.2. Kerugian Inmateriil Penggugat II juga Penggugat merasa tenggugat merasa dipermalukan dan/atau dicemarkan nama baiknya, karena adanya laporan polisi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, juga Penggugat merasa terganggu pekerjaannya, karena harus menghadiri pemeriksaan di Polres Bekasi. Sehingga kalau dinilai kerugian inmateriil yang dialami oleh Penggugat adalah kira-kira sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) 4. Menyatakan Sita Jaminan (CB) yang diajukan dan diletakkan sah dan berharga; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. ATAU, apabila Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 21 Maret 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatan aquo kecuali atas apa yang diakui secara tegas dalam jawaban ini; Gugatan Kurang Pihak; 1. Bahwa dalil Penggugat poin yang menyatakan “Akta Jual Beli Nomor 136/2001 Tanggal

18

Juni

yang

ditandatangani

dihadapan

“ALANG

Notaris/PPAT”

mempertegas bahwa Penggugat seyogianya menarik Notaris /PPAT”

ALANG

sebagai pihak dalam perkara aquo maka Gugatan Kurang Pihak. 2. Bahwa Penggugat dalam posita No.5 dan No.6 menyatakan “Tetapilam perkara karena Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Polresta Bekasi” maka seyogyanya POLRES Bekasi ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo agar perkara aquo menjadi terang. Oleh karenanya dengan tidak ditariknya POLRES Bekasi sebagai pihak dalam perkara aquo maka Gugatan Kurang Pihak dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak diterima; Gugatan Tidak Jelas; 3. Penggugat mendalilkan bahwa gugatan ini diajukan karena Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi. Apakah Laporan Polisi Dapat Digugat/Apakah Membuat Laporan Polisi merupakan Perbuatan Melawan Hukum; 3.1. Penggugat keliru memahami arti sebuah Laporan sebagai perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1 ayat 24 KUHAP” Laporan adalah pemberitahuan yang

disampaikan

oleh

seorang

karena

hak

atau

kewenangannya

berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana” Halaman

4 dari 14 Putusan Nomor 451/Pdt/2016/PT.Bdg.

3.2. Laporan Polisi Nomor: LP/1288/K/VII/2015/SPKT/Resta Bks Kota tanggal 29 Juli 2015 masih harus diproses melalui penyidikan untuk menemukan bukti permulaan. Dengan demikian perbuatan Penggugat menghitung/ menuntut kerugian maretiil/imateriil akibat laporan tersebut dan menjadikan sebagai dasar gugatannya berdasarkan Laporan Polisi tersebut merupakan dalil yang tidak jelas dan mengada-ada. Oleh karenanya gugatan aquo harus dinyatakan tidak diterima. DALAM POKOK PERKARA Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali atas apa yang dilakukan secara tegas dalam jawaban terhadap Pokok Perkara; Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsi didalilkan pula dalam pokok perkara, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara: 1. Bahwa dalil penggugat nomor 1 dan No.2 benar adanya dimana Penggugat sedah mengakui bahwa Penggugat menjual sebidang tanah seluas 141 M2 yang telah dibeli oleh Tergugat dengan harga yang disepakati harga riil yaitu Rp.36.660.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan Akta Pengikatan Jual Beli No 69 tanggal 18 April 2001, dan Akta Jual Beli No 136 tanggal 18 Juni 2001 seperti yang didalilkan Penggugat. Sedangkan sisa harga tanah Rp.3.666.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) akan dibayar tergugat pada saat sertifikat telas selesai dari Kantor Pertanahan; 2. Bahwa dalil Tergugat poin 4 dan 5 tidak benar; - Setelah Tergugat membayar harga tanah tersebut pada poin 1, ternyata janji-janji Penggugat untuk secepatnya mengurus Sertifikat atas tanah aquo tidak pernah ditepati oleh Penggugat; - Pada sekitar bulan Oktober 2010 Tergugat membaca sebuah surat kabar, yang memuat pengumuman bahwa tanah-tanah di lokasi yang telah dibeli oleh Tergugat akan dilelang di Kantor Lelang Negara Bekasi. Atas berita tersebut Tergugat dan beberapa rekan yang juga membeli kavling di lokasi aquo mengecek di Kantor Lelang Bekasi. - Berdasarkan informasi lisan dari Petugas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi (KPKNL) Kota Bekasi, bahwa salsh satu obyek tanah/kavling yang akan dilelang adalah sertifikat No.6244 luas tanah 141 M2. Tercatat atas nama RITMAN KOMARA/Tergugat, karenanya pada tanggal 11 November 2010 Penggugat membuat Surat Permohonan pembatalan sertifikat no 6244 kepada Kantor Pertanahan Kota Bekasi CC kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bekasi, agar lelang atas nama tanah aquo diblokir dan

Halaman

5 dari 14 Putusan Nomor 451/Pdt/2016/PT.Bdg.

sertifikat tersebut dibatalkan, namun tidak ada tanggapan, seandainya benar, sertifikat no 6244 telah diterbitkan atas nama Tergugat, maka Tergugat tegas mengatakan tidak pernah mengurus dan tidak pernah mengetahui keberadaan sertifikat tersebut. 3. Bahwa oleh karena sekian lama dan sudah berulang kali Tergugat menagih janji Penggugat untuk pengurusan sertifikat dan menyerahkan tanahnya, namun Penggugat selalu mengulur waktu tanpa alasan yang jelas. Oleh karenanya perbuatan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan tergugat; 4. Bahwa kerugian Tergugat secara materiil konkrit yaitu tanah kavling yang dibeli dari Penggugat pada tahun 2001 tidak dapat dinikmati oleh Tergugat sampai saat ini. Sementara harga tanah dilokasi kavling tersebut saat ini telah meningkat + Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per M2; 5. Bahwa pada taggal 29 Juli 2015 Tergugat telah melaporkan Penggugat kepada Kepolisian

Resort

Kota

Bekasi

karena

adanya

dugaan

kuat

terjadi

Penipuan/Penggelapan, laporan tersebut sedang dalam proses. 6. Bahwa untuk mendapatkan penjelasan mengenai benar/tidaknya sertifikat No.6244 tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah membuat surat kepada Kantor Pertanahan Kota Bekasi, namun sampai saat ini belum ada tanggapan. Tergugat beberapa kali telah menanyakan surat tersebut kepada petugas BPN Bekasi, namun jawaban petugas BPN tidak jelas bahkan bertele-tele; 7. Bahwa dalil Penggugat poin 6 yang mengatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum merujuk pasal 1365 KUHPerdata Jo Pasal 310 KUHP sangat tidak beralasan hukum, dalil tersebut telah dibantah dalam Eksepsi poin 3 oleh karenanya haruslah ditolak; 8. Bahwa dalil Penggugat poin 6 (7?) kerugian materiil dan imateriil yang didalilkan Penggugat tendensius mengada-ada serta tidak beralasan hukum; - Oleh karena tuntutan kerugian tersebut didasarkan pada Laporan Polisi tidak bisa digugat, karena secara institusi, kalau semua Laporan Polisi di seluruh kepolisian RI sampai pada tingkat Polsek digugat, maka Kepolisian kehabisan personil untuk melayani gugatan, dan tidak dapat melayani masyarakat yang melaporkan tindak pidana; - Laporan aquo belum dihentikan penyidikannya (SP3) oleh Kepolisian Resor Bekasi, dan diajukan berdasarkan Asas Praduga Tidak Bersalah; - Laporan aquo masih dalam proses penyidikan dan belum ada Putusan Pengadilan; - Pasal 108 ayat (1) KUHAP “Setiap orang yang mangalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk Halaman

6 dari 14 Putusan Nomor 451/Pdt/2016/PT.Bdg.

mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis” Berdasarkan alasan-alasan diatas, dalil Penggugat haruslah ditolak; 9. Bahwa dalil Penggugat poin 7 (8?) untuk memohon sita jaminan (CB) atas tanah milik Tergugat tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena dasar gugatan yang didalilkan oleh Penggugat adalah Laporan yang diajukan oleh Tergugat kepada Kepolisian Resor Bekasi. Oleh karenanya permohonan sita jaminan tersebut haruslah ditolak; DALAM REKONPENSI Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara didalilkan juga dalam gugatan rekonpensi, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan: 1. Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat atas diri Tergugat yang tidak didukung fakta-fakta hukum yang sah, maka Tergugat/Penggugat dalam rekonpensi sangat dirugikan, baik kerugian materiel maupun imateriel, karena gugatan aquo mengada-ada dan tidak beralasan hukum; 2. Bahwa perbuatan Penggugat yang telah dibantah dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, telah menimbulkan kerugian materiil yang nyata atas diri Tergugat; - Tergugat akan kehilangan tanah/kavling seluas + 141 M2 dilokasi aquo yang saat ini harganya sangat meningkat; - Tanah/ kavling di lokasi yang telah dibeli tahun 2001 dari Penggugat dahulu harga per M2 Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saat ini telah meningkat menjadi + Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per M2. Dengan demikian luas tanah 141 M2 x Rp.7.000.000,- = Rp. 987.000.000,- (sembilan ratus puluh

tujuh

juta

rupiah).

Disamping

kerugian

imateriil

yang

delapan dialami

Tergugat/Penggugat Rekonpensi yang seberapun besarnya tidak bisa dinilai; - Honor Pengacara yang harus dibayar Tergugat Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); - Transport selama persidangan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); Kerugian imateriil: Akibat

perbuatan

Penggugat/Tergugat

Rekonpensi,

Tergugat/Penggugat

Rekonpensi mengalami beban mental yang berat, karena selalu menjadi beban pikiran, dan selalu ditanya oleh keluarga, rekan, tetangga, bagaimana/mana tanah yang telah dibayar itu, sehingga terkadang ribut dalam rumah tangga. Kerugian imateriil pada prinsipnya tidak dapat dinilai seberapapun besarnya, namun Tergugat/Penggugat Rekonpensi menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah); Halaman

7 dari 14 Putusan Nomor 451/Pdt/2016/PT.Bdg.

Total kerugian---------------------------------------------------Rp.2.542.000.000,(dua milyar lima ratus empat puluh dua juta rupiah). 3. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonpensi mempunyai prasangka yang beralasan bahwa Penggugat/Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan hak atas tanah aquo kepada pihak lain, oleh karenanya untuk melindungi tuntutan kerugian dalam gugatan rekonpensi agar tidak nihil, mohon diletakkan sita jaminan atas tanah/kavling tersebut dan harta Penggugat yaitu: -

Tanah / kavling seluas 141 M2 yang telah dibeli secara sah oleh Tergugat/Penggugat

Rekonpensi

terletak

di

Kampung

Kemang

Rt.005/Rw.004 Pondok Gede Bekasi. -

Tanah / Bangunan milik Penggugat/Tergugat Rekonpensi yang terletak di Jalan Jatiwaringin Raya No.2 Pondok Gede Jakarta Timur/J-EAST Ofice & Apartement.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yth yang memeriksa perkara aquo, menjatuhkan putusan sebagai berikut: DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI - Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya; - Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard); DALAM POKOK PERKARA - Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya; - Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; DALAM REKONPENSI 1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi seluruhnya; 2. Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum; 3. Menghukum Penggugat/ Tergugat Rekonpensi membayar kerugian materiil/imateriil kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.2.542.000.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh dua juta rupiah). 4. Menyatakan tanah/kavling seluas 141 M2 terletak di Jl. Kampung Kemang Rt.005/Rw.004 Pondok Gede Bekasi adalah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi; 5. Menyatakan sita jaminan atas tanah/kavling yang telah dibeli Tergugat/Penggugat Rekonpensi seluas 141 M2 terletak di Jl. Kampung Kemang Rt.005/Rw.004 Pondok Gede Bekasi sah dan berharga; 6. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi dan siapapun yang memperoleh hak daripadanya agar mengosongkan tanah aquo, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan. Halaman

8 dari 14 Putusan Nomor 451/Pdt/2016/PT.Bdg.

7. Menyatakan sita jaminan atas tanah/bangunan milik Penggugat/Tergugat Rekonpensi yang terletak J-EAST Ofice di Jalan Jatiwaringin Raya No.2 Pondok Gede Jakarta Timur sah dan berharga; 8. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Subsidair : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Agustus 2016 Nomor 634/Pdt.G/2015/PN.Bks yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI Dalam eksepsi Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya; Dalam Pokok Perkara Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; DALAM REKONVENSI Dalam eksepsi Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi seluruhnya; Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi sebagian; 2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum; 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.337.000.000,-(tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah); 4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi yang lain dan selebihnya; DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI Menghukum

Tergugat

Rekonvensi

untuk

membayar

biaya

perkara

sebesar

Rp.1.861.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah); Menimbang,

bahwa

berdasarkan

Akta

Permohonan

Banding

Nomor

634/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 26 Agustus 2016, yang di buat oleh BEBET UBAEDILAH

AFFANDI,

S.H.,M.H.,

Panitera

Pengadilan

Negeri

Bekasi, yang

menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 634/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 15 Agustus 2016 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 September 2016; Halaman

9 dari 14 Putusan Nomor 451/Pdt/2016/PT.Bdg.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding dan Terbanding semula Tergugat juga tidak mengajukan kontra memori banding, atas keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 634/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 15 Agustus 2016; Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 2 September 2016 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama, berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 634/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 15 Agustus 2016, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan yang telah diambil oleh Pengadilan Negeri terhadap Eksepsi dari Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui terhadap pertimbangan-pertimbangan yang telah diambil oleh Pengadilan tingkat pertama karena dipandang telah tepat dan benar sehingga pertimbangan Pengadilan Negeri diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang menolak Eksepsi dapat dikuatkan ; DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan yang telah diambil oleh Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan mengenai petitum dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan yang telah diambil oleh Pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan mengenai pokok perkara karena telah dipandang telah tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan yang telah diambil oleh Pengadilan tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dan harus dikuatkan;

Halaman

10 dari 14 Putusan Nomor 451/Pdt/2016/PT.Bdg.

DALAM REKONPENSI Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding tidak menyetujui pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang telah mengabulkan petitum dari gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dengan pertimbangan sebagai berikut ; - Bahwa Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan tuntutan dalam gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang mana Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi telah mendalilkan bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melaporkan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi ke polisi yang kerugiannya dihitung dari diperkirakan Rp. 7.000.000 =

harga tanah seluas 141 M2 yang tiap Meternya Rp. 987.000.000,- dan ganti rugi immateril sebesar

Rp. 1.500.000.000,- dan ongkos penjualan Rp. 50.000.000,- sehingga jumlah totalnya Rp. 2.542.000.000 ; - Bahwa selain itu Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi telah pula menuntut bahwa Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi menuntut agar tanah seluas 141 M2 tersebut yang masih dikuasai Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi adalah milik dari Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi; - Bahwa seharusnya apabila Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi menuntut agar tanah adalah miliknya maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi seharusnya menggugat Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi telah melakukan wan prestasi karena tidak menyerahkan tanah yang telah dibelinya dan menggugat pula kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membatalkan sertifikat atas nama Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi; Menimbang, bahwa disamping Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi tidak menggugat Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi karena lalai menyerahkan tanah yang telah dibelinya dari Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi, tetapi tidak pula menggugat kantor Badan Pertanahan Nasional yaitu lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat untuk menerbitkan sertifikat atas nama Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi yang semula atas nama Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas maka gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dinilai kurang jelas, karena tidak menggugat kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak yang menerbitkan, maka gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Halaman

11 dari 14 Putusan Nomor 451/Pdt/2016/PT.Bdg.

terhadap petitum yang mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 634/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 15 Agustus 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan

Umum

dan

peraturan

perundang-undangan

lain

yang

bersangkutan; MENGADILI : -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI -

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 634/Pdt.G/2015/PN.Bks, tanggal 15 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA -

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 634/Pdt.G/2015/PN.Bks, tanggal 15 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM REKONPENSI -

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 634/Pdt.G/2015/PN.Bks, tanggal 15 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI :

-

Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Halaman

12 dari 14 Putusan Nomor 451/Pdt/2016/PT.Bdg.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016, oleh kami, Subaryanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy Pangaribuan, S.H.,M.H., dan Sugito, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan

Surat

Penetapan

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Jawa

Barat

Nomor

451/PEN/PDT/2016/PT.BDG. tanggal 4 Oktober 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Eddy Pangaribuan, S.H.,M.H.,

Subaryanto, S.H.,M.H.,

Ttd

Sugito, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H.,

Halaman

13 dari 14 Putusan Nomor 451/Pdt/2016/PT.Bdg.

Perincian Biaya : - Materai

............…….

Rp.

6.000,-

- Redaksi

.....................

Rp.

5.000,-

- Pemberkasan .................. Jumlah

Rp. 139.000,Rp. 150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman

14 dari 14 Putusan Nomor 451/Pdt/2016/PT.Bdg.