PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Nomor 294/PDT/2016/PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan

mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ------------------------------------------------------

PT BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk cq PT BRI (persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Daan Mogot, dalam hal ini diwakili oleh

FREDDY A. MANURUNG, SH. selaku Associate Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta 3 beralamat

di Jalan Daan Mogot No 17, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon

Jeruk, Jakarta Barat (11510), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2015 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Terlawan I; ------------------------------------------------------------------Lawan

BALUT MARBUN LB, Wiraswasta, beralamat di Kp. Pondok Benda, Jalan

Raya Pasar Rebo, Jati Rasa Rt. 005, Rw. 005 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut

Dan :

sebagai Terbanding semula Pelawan; -----------------------------------------

1. PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT Cq KANTOR

PELAYANA KEKAYAAN NEGERA DAN LELANG (KPKNL) Bekasi,

berlamat di Jalan Sersan Aswan No. 8.D, Margahayu, Bekasi Timur, Kota 2.

Bekasi,

Jawa

Barat,

selanjutnya

disebut

sebagai

Turut

Terbanding I semula Terlawan II; -------------------------------------------------

SUHERMAN, No KTP: 09.5003.210366.2118, dahulu beralamat di Jalan Intan 5 Blok D 4 / 9, RT 009 RW 002 Kelurahan Sumur Batu, Kemayoran,

Jakarta

Pusat,

sekarang

tidak

diketahui

lagi

keberadaannya baik di dalam maupun di luar negeri, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Terlawan III; -----------------

3. NINA INDAH SARI, No KTP : 09.5003.461270.2123, dahulu beralamat di Jalan Intan 5 Blok D 4 / 9, RT 009 RW 002 Kelurahan Sumur Batu, Halaman 1 dari 36 halaman putusan Nomor 294/PDT/2016/PT.BDG

Kemayoran,

Jakarta

keberadaannya baik

Pusat,

sekarang

tidak

diketahui

di dalam maupun di luar negeri,

lagi

selanjutnya

disebut sebagai Turut Terbanding III semula Terlawan IV; ---------------

4. SIAT ATNYOH, Pemilik Asli atas Tanah HM No 01653/Jatirasa, beralamat

di Kp Pondok Benda, Jalan Raya Pasar Rebo Jatirasa, RT. 005 RW. 005 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Terlawan V;

5. NOTARIS/PPAT Hj WIWIK ROHIWIYAH SUPARNO, SH., MKn, beralamat

di Ruko Bekasi Mas, Blok B-26, Jalan Jendral Ahmad Yani, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Terlawan VI; ------------------------------------------------------------------------------

6. NOTARIS/PPAT IDA MULYATIE, SH., beralamat di Ruko Graha Mas

Pemuda Blok AD/18, Jalan Pemuda, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur 13220, selanjutnya disebut

sebagai Turut

Terbanding VI semula Terlawan VII; ---------------------------------------------

7. NOTARIS/PPAT RADEN AYU YOLIANOVA, SH., MKn, beralamat di

Perumahan Titiyan Kencana Blok CC-2 No 16, Jalan Raden Fatah, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VII semula Terlawan VIII; ----------------------------------------------------------------------------

8. PEMERINTAH RI Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BEKASI,

beralamat di Jalan Chairil Anwar No 25, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VIII semula Terlawan IX; -------------

9. ARIS Binti SUPANDI, beralamat di Kp Pondok Benda, Jalan Raya Pasar

Rebo Jatirasa, RT. 005 RW. 005 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IX semula Terlawan X; -------------------------------------------------------------------

10. MULYANA binti SUPANDI, beralamat di Kp Pondok Benda, Jalan Raya

Pasar Rebo Jatirasa, RT. 005 RW. 005 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding X semula Terlawan XI; ------------------------------------------------------------------

11. APAY SUKARDI binti SUPANDI, beralamat di Kp Pondok Benda, Jalan Raya Pasar Rebo Jatirasa, RT 005 RW 005 Kelurahan Jatirasa,

Halaman 2 dari 36 halaman putusan Nomor 294/PDT/2016/PT.BDG

Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XI semula Terlawan XII; ---------------------------------------------

12. FITRI binti SUPANDI, beralamat di Kp Pondok Benda, Jalan Raya Pasar

Rebo Jatirasa, RT. 005 RW. 005 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XII semula Terlawan XIII; ------------------------------------------------------------

13. ANITA binti SUPANDI, beralamat di Kp Pondok Benda, Jalan Raya Pasar Rebo Jatirasa, RT. 005 RW. 005 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XIII semula Terlawan XIV; -----------------------------------------------------------

14. CHRISTINE SABARIA SINAGA, SH, Mantan Notaris/PPAT di Kota Bekasi,

beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No 220.F, Bekasi Timur, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XIV semula Turut Terlawan; ---------------------------------------------------------------------------------

Pengadilan Tinggi tersebut; ---------------------------------------------------------

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat

tanggal 22 Juni 2016 Nomor 294/PEN/PDT/2016/PT BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; ----------------------------Telah membaca berkas perkara dan surat-surat

yang berhubungan

dengan perkara ini; -------------------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dalam gugatannya tanggal 19 Maret 2015,

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 19

Maret 2015 dengan register Nomor : 144/Pdt.Plw/2015/PN.BKS, mengajukan gugatan perlawanan sebagai berikut : -------------------------------------------------------1.

Bahwa Pelawan, Balut Marbun LB, adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 102 m2 yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Akta Jual Beli

No: 1703/2008 tanggal 26 September 2008, yang dibuat dihadapan Christine Sabaria Sinaga, SH, dahulu PPAT di Kota Bekasi (Turut

Terlawan), dimana tanah milik Pelawan di maksud adalah berasal dari bagian pecahan tanah milik Siat Atnyoh (TerlawanV) dalam SHM No 01653/Jatirasa yang semula seluas 723 m2; Bahwa Akta Jual Beli No:

1703/2008 tanggal 26 September 2008, yang dibuat dihadapan Turut


Terlawan adalah sah dan mengikat. Bahwa diatas tanah milik Pelawan tersebut sudah dibangun rumah tinggal sejak tahun 2008; -----------------------

Bahwa setelah AJB No 1703/2008 tanggal 26 September 2008

tersebut, maka sisa tanah Terlawan V dalam SHM No 01653/Jatirasa

setelah dilakukan jual beli tanggal 26 September 2008 (AJB 1703/2008) tersebut adalah seluas 621 m2; -----------------------------------------------------------

Bahwa Pelawan memang belum membuat sertifikat baru untuk dan

atas nama Pelawan atau belum melakukan pemecahan sertifikat untuk

tanah seluas 102 m2 yang dibeli Pelawan dari Terlawan V yang berasal dari Sertifikat Hak Milik(SHM) No 01653/Jatirasa tersebut; -----------------------------

Bahwa sebidang tanah seluas 102 m2 yang diperoleh Pelawan

berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No: 1703/2008 tanggal 26 September 2008, yang dibuat dihadapan Turut Terlawan, adalah berasal dari bagian

tanah milik Siat Atnyoh (Terlawan V) dalam SHM No 01653/Jatirasa, yang setempat terletak di Kp Pondok Benda, Jalan Raya Pasar Rebo Jatirasa (setempat dikenal juga dengan Jalan Pekayon Jatasih), RT 005 RW 005

Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, dikenal dengan batas-batas : ------------------------------------------------------------------------

Sebelah Utara

Sebelah Timur

: Pecahannya.

Sebelah Barat

: Jalan.

Sebelah Selatan 2.

3.

: Pecahannya.

: Tanah milik Slamet.

Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah seluas 102 m2 yang

telah dibeli oleh Pelawan dari Terlawan V tersebut selalu lunas dibayar oleh Pelawan sejak dibeli pada tahun 2008 sampai dengan saat ini; -----------------

Bahwa dalam pertemuan antara Kuasa Pelawan dengan pihak Terlawan I di

Kantor Terlawan I di Grogol Jakarta Barat pada bulan September2013, dan

pertemuan Kuasa Pelawan dengan pihak Terlawan II di kantor KPKNL Bekasi juga pada bulan September 2013, didapatkan penjelasan bahwa tanah yang dikenal dengan SHM No 01653/Jatirasa seluas 723 m2 termasuk tanah milik Pelawan seluas 102 m2 tersebut telah diagunkan oleh Terlawan IV dengan persetujuan Terlawan III, dengan Hak Tanggungan

Peringkat I sebesar Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), dimana HT tersebut telah jatuh tempo dan

dilakukan lelang

eksekusi melalui Terlawan II (KPKNL Bekasi), dimana pada lelang eksekusi


pertama pada tanggal 20 Agustus 2013 tersebut tidak ada pembeli atau

Lelang tidak ada penawaran (vide: Perdirjen Kekayaan Negara No: 06/KN/2013 ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, pasal 32); ---------------

4. Bahwa beralihnya tanah SHM No 01653/Jatirasa seluas 723 m2, termasuk tanah seluas 102 m2 milik Pelawan, kepada Suherman (Terlawan III) adalah

berdasarkan Akta Jual Beli No 621/2010 tanggal 19 Agustus 2010 yang dibuat oleh Hj Wiwik Rohiwiyah Suparno, SH, MKn, Notaris/PPAT di Kota

Bekasi (Terlawan VI). Bahwa oleh Terlawan VI, dalam AJB 621/2010

dijelaskan ketika transaksi jual beli tahun 2010 di depan Terlawan VI,

disebutkan TerlawanV (Siat Atnyoh) datang kehadapan Terlawan VI dengan “disertai” oleh suaminya yang bernama Supandi (almarhum); --------------------

Mohon sebagai Akta agar AJB No 621/2010 tgl 19 Agustus 2010

tersebut, termasuk Kartu Keluarga, dan KTP yang diajukan ketika jual beli

tgl 19 Agustus 2010 tersebut diajukan oleh Terlawan I, II, III, IV, VI, dan IX 5.

ke persidangan sebagai Bukti dalam perkara ini; ------------------------------------

Bahwa menurut Siat Atnyoh (Terlawan V) menjelaskan kepada Pelawan, bahwa Terlawan V tidak pernah menjual tanah HM No 01653/Jatirasa

seluas 723 m2 miliknya tersebut kepada Terlawan III, kecuali menjual sebagian seluas 102 m2 kepada Pelawan; Bahwa nama Siat Atnyoh dalam

AJB No 621/2010 tanggal 19 Agustus 2010 yang dibuat Terlawan VI adalah “bukan Siat Atnyoh” sebagai pemilik yang sah dalam SHM No

01653/Jatirasa tersebut, atau yang hadir di depan Terlawan VI adalah 6.

“bukan Siat Atnyoh” yang sebenarnya; -------------------------------------------------

Bahwa menurut Terlawan V (Siat Atnyoh), SUAMI dari Terlawan V (Suami pertama dan kedua) sudah meninggal dunia, dimana suaminya yang kedua bernama Badad sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1996, jauh

sebelum dilakukannya jual beli dalam AJB No 621/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tersebut. Bahwa SUPANDI (yang meninggal bulan Agustus 2013),

yang bertindak “selaku suami” dari Siat Atnyoh (figur) dalam AJB No 621/2010 tersebut sebenarnya adalah ANAK dari SIAT ATNYOH (Terlawan

V), bukan suami Siat Atnyoh (Terlawan V). Bahwa SUPANDI juga telah

meninggal dunia pada bulan Agustus 2013, maka dalam perkara ini ditariklah anak-anak Supandi selaku Terlawan (Terlawan X s/d XIV), sebab Ny Murti selaku istri almarhum Supandi juga sudah meninggal dunia pada bulan Agustus 2004; -------------------------------------------------------------------------


7.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, ditemukan fakta bahwa Siat Atnyoh (Terlawan V) tidak pernah datang bersama Supandi untuk

melakukan jual beli tanah kepada Suherman (Terlawan III) sebagaimana

tertulis dalam Akta Jual Beli No 621/2010 tanggal 19 Agustus 2010, dan Siat Atnyoh sebagai pemilik sebidang tanah Hak Milik (SHM) No 01653/Jatirasa seluas 723 m2 tersebut, tidak kenal dengan Suherman

(Terlawan III) dan Notaris/PPAT Hj Wiwik Rohiwiyah Suparno, SH, MKn (Terlawan VI), dan SUPANDI bukanlah suami Siat Atnyoh (Terlawan V),

SUPANDI adalah anak dari Siat Atnyoh (Terlawan V). Sedangkan suami pertama dan kedua Siat Atnyoh sudah lama meninggal dunia, sedangkan

Terlawan III masuk dalam pencarian Polisi sehubungan dengan Laporan

Terlawan V di Polres Metro Bekasi Kota berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/1300/K/V/2013/Resta Bekasi Kota tanggal 14 Mei 2013, dengan Pelapor adalah Siat Atnyoh (Terlawan V); --------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti perbuatan atau

transaksi jual beli tanah SHM No 01653/Jatirasa seluas 723 m2, atau

setidak-tidaknya tanah seluas 102 m2 pecahan dari SHM No 01653/Jatirasa milik Pelawan, yang dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB) No 621/2010

tanggal 19 Agustus 2010 yang dibuat Hj Wiwik Rohiwiyah Suparno, SH, MKn, Notaris/PPAT di Kota Bekasi (Terlawan VI) adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian AJB 621/2010 tanggal 19

Agustus 2010 tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat dan harus batal demi hukum, karena tanpa

hak dan dilakukan oleh orang yang tidak berhak, dan juga telah turut menjual hak milik orang lain yaitu tanah milik Pelawan seluas 102 m2; --------

Bahwa Terlawan VI selaku PPATjuga tidak cermat dalam meneliti

bukti kepemilikan, identitas, surat nikah, keaslian KTP dan Kartu Keluarga yang dipergunakan SUPANDI (almarhum) dan Terlawan III dalam jual beli

tanah SHM No 01653/Jatirasa seluas 723 m2 dalam AJB No 621/2010 8.

tersebut; ----------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa berhubung AJB No 621/2010 yang dibuat Terlawan VI untuk melakukan transaksi jual beli tanah SHM No 01653/Jatirasa seluas 723 m2

(termasuk 102 m2 tanah milik Pelawan) yang dibeli Suherman (Terlawan III) adalah sudah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka balik nama SHM No 01653/Jatirasa seluas 723 m2

yang dilakukan oleh Terlawan IX (Kantor Pertanahan Kota Bekasi) menjadi Halaman 6 dari 36 halaman putusan Nomor 294/PDT/2016/PT.BDG

atas nama Suherman (Terlawan III) adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum juga.

Berhubung karena perbuatan jual beli tanah dalam AJB No 621/2010

tanggal 19 Agustus 2010 tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat, maka baliknama yang

dilakukan Terlawan IX untuk atas nama Terlawan III adalah cacat hukum,

tidak sah dan tidak memikiki kekuatan hukum mengikat juga serta batal demi hukum; -----------------------------------------------------------------------------------

Bahwa berhubung jual beli dalam AJB No 621/2010 dan balik nama

SHM No 01653/Jatirasa seluas 723 m2 menjadi atas nama Terlawan III

adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka Akta Persetujuan Membuka Kredit No: 05, tanggal 6 September 2010, dan

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

(SKMHT) No: 07/2010 tanggal 23 November 2010, dibuat oleh Ida Mulyatie,

SH (Terlawan VII) yang mengagunkan tanah SHM No 01653/Jatirasa seluas 723 m2 atas nama Terlawan III (termasuk tanah seluas 102 m2 milik Pelawan) menjadi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No 10754/2010 sebesar Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) berdasarkan APHT No 46/2010 tanggal 17 Desember 2010 adalah cacat

hukum, tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan batal demi 9.

hukum juga; ------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa kemudian atas objek tanah SHM 01653/Jatirasa (seluas 723 M2,

termasuk milik Pelawan seluas 102 m2) tersebut oleh Nina Indah Sari (Terlawan IV) dengan persetujuan Suherman (Terlawan III) telah diagunkan

kepada PT BRI (persero) Tbk kantor cabang Jakarta Daan Mogot (Terlawan

I), dimana berdasarkan Akta Persetujuan Membuka Kredit No: 05, tanggal 6 September 2010, dan dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No: 07/2010 tanggal 23 November 2010, dibuat oleh Terlawan VII, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No 46/2010 tanggal 17

Desember 2010 dibuat oleh Terlawan VIII, Notaris/PPAT di Bekasi, kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan

Peringkat I No:

10754/2010 sebesar Rp 1.800.000.000 (satu milyar dalapan ratus juta rupiah) oleh Terlawan IX; -------------------------------------------------------------------

Bahwa Pelawan, Terlawan V, Supandi (almarhum), Terlawan X, XI,

XII, XIII,dan XIV, nyata-nyata telah tinggal secara terus menerus di lokasi objek sengketa, jauh sebelum transaksi jual beli AJB 621/2010 dan proses Halaman 7 dari 36 halaman putusan Nomor 294/PDT/2016/PT.BDG

kredit dan agunan pada tahun 2010, tidak pernah mendengar ataupun

melihat adanya pihak Terlawan I atau pihak tertentu datang dalam melakukan survey atas objek Hak Tanggungan yang kini menjadi objek sengketa sebelum mengabulkan pemberian pinjaman atau kredit kepada Terlawan IV dan III tahun 2010 sebagaimana Akta Persetujuan Membuka

Kredit No: 05, tanggal 6 September 2010, SKMHT No: 07/2010 tanggal 23 November 2010, dan

APHT No 46/2010 tanggal 17 Desember 2010.

Bahwa Terlawan I tidak pernah melakukan pengukuran dan verifikasi terhadap objek Hak Tanggungan apakah benar sah kepemilikannya oleh

Terlawan III dan IV. Terlawan I tidak pernah mensurvei atau memverifikasi kebenaran alamat, KTP, KK, dan identitas Terlawan III dan IV sebagai Debitur dan Penjamin dalam pengajuan Kredit kepada Terlawan I. Karena

nama, identitas, KTP, KK, maupun alamat Terlawan III dan IV tidak dikenal di alamat Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat tersebut; ----------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa akhirnya Terlawan III dan IV tidak membayar dan tidak

melunasi kewajiban pinjamannya kepada Terlawan I (selaku Kreditur) adalah kelalaian Terlawan I juga karena tidak mengenal Nasabahnya (Debiturnya). Terlawan I telah melanggar UU Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia tentang Mengenal Nasabah dan Prinsip Kehati-hatian

Perbankan. Bahwa kemudian, Terlawan I mengajukan Permohonan Lelang

Eksekusi atas objek agunan Hak Tanggungan kepada KPKNL Bekasi (Terlawan II), dimana objek yang akan dilelang oleh Terlawan II adalah termasuk tanah dan bangunan milik Pelawan, maka sebagai Pelawan yang baik dan benar(allgoed opposant) wajib mempertahankan hak miliknya dari

lelang eksekusi yang salah alamat dilakukan terhadap tanah dan bangunan milik Pelawan seluas 102 m2; -------------------------------------------------------------

Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi tgl 20 Agustus 2013 yang

dilakukan Terlawan II tersebut tidak ada pembeli (vide: Risalah Lelang No

403/2013 tgl 20 Agustus 2013); Mohon sebagai akta agar Terlawan II dan I diperintahkan untuk menghadirkan bukti Risalah Lelang No 403/2013 tgl 20 Agustus 2013 tersebut; ---------------------------------------------------------------------

10. Bahwa berhubung lelang eksekusi pertama oleh Terlawan II pada tanggal 20 Agustus 2013 tersebut tidak ada pembelinya, maka sesuai ketentuan

Petunjuk Pelaksanaan Lelang dalam Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) No

93/PMK.06/2010

sebagaimana

diubah

dengan

PMK

No


106/PMK.06/2013, ada peluang akan dilakukan lelang eksekusi kedua, dan

seterusnya oleh Terlawan I melalui Terlawan II (KPKNL Kota Bekasi). Bahwa agar tidak semakin merugikan Pelawan, sangatlah berdasar

diajukan gugatan Perlawanan Pihak Ketiga ini dan sekaligus diajukan tuntutan Provisi, agar lelang eksekusi kedua dan seterusnya atas objek Hak Tanggungan atau setidak-tidaknya atas tanah milik Pelawan seluas 102 m2 tersebut dihentikan atau dibatalkan, sesuai ketentuan pasal 13 jo 27 Petunjuk Pelaksanaan Lelang dalam PMK No 93/2010jo PMK No 106/2013.

11. Bahwa berhubung jual beli dalam AJB No 621/2010 tanggal 19 Agustus 2010 yang dibuat didepan Terlawan V adalah cacat hukum dan tidak sah

dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka balik nama SHM No

01653/Jatirasa seluas 723 m2 atau setidak-tidaknya atas tanah seluas 102

m2 milik Pelawan dari pecahan tanah SHM 01653/Jatirasa tersebut, menjadi

atas nama Terlawan III yang dilakukan Terlawan IX (Kantor Pertanahan Kota Bekasi) adalah menjadi cacad hukum dan tidak sah dan karenanya batal demi hukum; ----------------------------------------------------------------------------

12. Bahwa berhubung balik nama SHM 01653/Jatirasa seluas 723 m2 atau

setidak-tidaknya atas tanah seluas 102 m2 milik Pelawan dari pecahan tanah SHM No 01653/Jatirasa menjadi atas nama Terlawan III adalah cacat

hukum dan tidak sah, maka SHM No 01653/Jatirasa seluas 102 m2 yang

diagunkan oleh Terlawan IV dengan persetujuan Terlawan III kepada

Terlawan I dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) adalah cacat hukum,tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum; -----------------------------------------------

13. Bahwa

berhubung

pembebanan

Hak

Tanggungan

atas

SHM

No

01653/Jatirasa seluas 723 m2 yang termasuk didalamnya tanah milik Pelawan seluas 102 m2 dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp

1.800.000.000 kepada Terlawan I adalah merupakan perbuatan melawan

hukum, cacat hukum dan tidak sah, maka lelang eksekusi (parate eksekusi) yang dimohonkan Terlawan I kepada Terlawan II atas objek Hak

Tanggungan berupa SHM No 01653/Jatirasa seluas 723 m2 termasuk didalamnya tanah dan bangunan milik Pelawan seluas 102 m2 tersebut adalah perbuatan yang tidan benar, cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum; ------------------------------------------------------------------------------------------


Dengan

demikian

sangatlah

berdasar

untuk

membatalkan

Pelaksanaan lelang eksekusi atas Jaminan Hak Tanggungan SHM No

01653/Jatirasa seluas 723 m2 atau setidak-tidak atas tanah dan bangunan milik Pelawan seluas 102 m2 dari pecahan tanah SHM No 01653/Jatirasa tersebut; ----------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Pelawan sebagai pelawan yang beritikad baik dan benar

(allgoed opposant), berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor: 697K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 dan Putusan MA RI

Nomor: 786K/Pdt/1988 menyatakan bahwa gugatan perlawanan dilakukan sebelum penjualan lelang dijalankan (lelang kedua dan seterusnya), dan perlawanan pihak ketiga atas eksekusi berdasarkan alasan sebagai pemilik dibenarkan; ------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 Petunjuk Pelaksanaan

Lelang dalam Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) No 93/PMK.06/2010 jo PMK No 106/PMK.06/2013 dimungkinkan perlawanan dari pemilik (pihak ketiga); ------------------------------------------------------------------------------------------

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perbuatan dari Terlawan I, III,

IV dan VI terbukti merupakan perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian di pihak Pelawan; ------------------------------------------

Bahwa Kerugian tersebut adalah hilangnya hak milik Pelawan atas

tanah seluas 102 m2 pecahan tanah SHM No 01653/Jatirasa yang dibeli Pelawan berdasarkan AJB No 1703/2008 tanggal 26 September 2008, dahulu dibuat dihadapan Turut Terlawan, dimana tanah seluas 102 m2

pecahantanah SHM No 01653/Jatirasa tersebut telah dibalik-nama kepada Terlawan III dan diagunkan oleh Terlawan IV dengan persetujuan Terlawan III kepada Terlawan I tersebut; -----------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangatlah berdasar pula

untuk menghukum Terlawan IX untuk membatalkan balik nama Sertifikat

Hak Milik (SHM) No 01653/Jatirasa seluas 723 m2 atas nama Terlawan III setidak-tidaknya untuk tanah seluas 102 m2 milik Pelawan dari pecahan

SHM No 01653/Jatirasa sebagaimana jual beli dalam AJB No 1703/2008

tanggal 26 September 2008, dan menghukum Terlawan IX untuk melakukan pemecahan, pengukuran dan balik nama serta menerbitkan sertifikat

hak

milik

atas

tanah

pecahan

Sertifikat

Hak

Milik

No


01653/Jatirasa seluas 102 m2 berdasarkan AJB No 1703/2008 tanggal 26 September 2008 tersebut untuk dan atas nama Pelawan; ------------------------

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangatlah berdasar

bilamana

Terlawan II (KPKNL Bekasi) dihukum untuk membatalkan

pelaksanaan lelang eksekusi atas objek Jaminan Hak Tanggungan SHM No

01653/Jatirasa seluas 723 m2 tersebut atau setidak-tidaknya eksekusi lelang atas tanah milik Pelawan seluas 102 m2dari pecahan tanah SHM No 01653/Jatirasa tersebut; --------------------------------------------------------------------

15. Bahwa

berdasarkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

Nomor

526/Pdt.G/2013/PN.Bks tanggal 14 Januari 2015, dalam pertimbangan

hukumnya majelis hakim, menegaskan agar perkara ini secara formal digugat melalui Perlawanan dengan alasan sebagai pihak ketiga yang

berkepentingan atas pelaksanaan lelang eksekusi tersebut. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi No

526/Pdt.G/2013/PN.Bks tanggal 14 Januari 2015 tersebut juga menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan Perlawanan Pihak Ketiga ini; ---------

16. Bahwa pelaksanaan eksekusi (parate eksekusi) tersebut yang dilakukan Terlawan I dengan melaksanakan eksekusi lelang melalui Terlawan II saat

ini sedang diajukan gugatan oleh “pihak lain” atau pihak ketiga, maka

berdasarkan pasal 13 jo 27 PMK No: 93/2010 jo PMK No: 106/2013 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka pelaksanaan lelang (parate eksekusi) tidak dapat lagi diteruskan. Pelaksanaan Eksekusi Lelang harus melalui Fiat

Eksekusi melalui Ketua Pengadilan Negeri. Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor: 93/PMK.06/2010 sebagaimana diubah dengan PMK No:

106/PMK.06/2013, pasal 13 ayat (1) “Dalam hal terdapat gugatan terhadap

objek lelang hak tanggungan dari “pihak lain” selain Debitur/tereksekusi, suami atau istri debitur/tereksekusi yang terkait kepemilikan, pelaksanaan lelang

dilakukan

berdasarkan

title

eksekutorial

dari

sertifikat

hak

tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi”. Pasa 13 ayat (2)“Permohonan

atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh Pengadilan”. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 27 PMK No 93/2010 jo PMK No 106/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dimaksud, maka lelang harus dihentikan bila sudah ada gugatan aquo; ------

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) dan pasal 27 PMK

93/2010 jo 106/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tersebut dan


fakta bukti dengan adanya gugatan aquo, maka pelaksanaan lelang melalui Terlawan II tersebut harus dihentikan atau dibatalkan; ------------------------------

Bahwa menindaklanjuti gugatan aquo, maka pelaksanaan lelang

secara parate eksekusi harus dihentikan, dan eksekusi lelang hanya dapat dilakukan dengan cara fiat eksekusi melalui Ketua Pengadilan Negeri; --------

17. Dalam Provisi (Dalam Putusan Sela); --------------------------------------------------Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, untuk menghindari kerugian yang lebih

besar bagi Pelawan, sangatlah berdasar bilamana Ketua Pengadilan Negeri Bekasi atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk

mengabulkan tuntutan Provisi dalam perkara ini dalam putusan sela, yaitu:

- Menghentikan atau menangguhkan pelaksanaan Lelang Eksekusi Kedua dan seterusnya dan menangguhkan perbuatan hukum lainnya terhadap

tanah dan bangunan SHM No 01653/Jatirasa atau setidak-tidaknya atas

tanah dan bangunan seluas 102 m2 milik Pelawan, yang setempat dikenal

terletak di Kp Pondok Benda, Jalan Raya Pasar Rebo Jatirasa (atau setempat dikenal juga dengan Jalan Pekayon Jatiasih), RT 005 RW 005

Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan batas-batas : ---------------------------------------------------------------------

Sebelah Utara

: Pecahannya;

Sebelah Timur

: Pecahannya;

Sebelah Barat

: Jalan,

Sebelah Selatan

: Tanah milik Slamet;

selama proses perkara ini berlangsung dan putusan belum berkekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewijsde); -----------------------------------

18. Tentang Dwangsom : ------------------------------------------------------------------------

Bahwa dalam perkara ini sangatlah berdasar bilamana terhadap Terlawan I,

III, IV, V, VI, X, XI, XII, XIII, dan XIV, dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp 5.000.000,-

(lima juta rupiah)

perhari bilamana Terlawan I, III, IV, V, VI, X, XI, XII, XIII, dan XIV, lalai atau tidak melaksanakan putusan perkara ini; ----------------------------------------------

19. Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atau Sita Revindicatoir : -------------------

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Perlawanan ini tidak menjadi sia-sia nantinya, dan dapat dieksekusi, maka sangatlah berdasar untuk meletakkan sita jaminan (corservatoir beslag) atau sita revindicatoir terhadap : -------------


1. Sebidang Tanah dan Bangunan beserta segala benda yang ada diatasnya milik Pelawan seluas 102 m2 dari pecahan tanah SHM

01653/Jatirasa yang dibeli Pelawan dari Terlawan V berdasarkan AJB No

1703/2008 tanggal 26 September 2008, yang telah turut dibalik nama

oleh Terlawan IX secara cacat hukum menjadi atas nama Terlawan III, setempat dikenal dengan Kp Pondok Benda, Jalan Raya Pasar Rebo (atau setempat dikenal juga dengan Jalan Pekayon Jatiasih), RT 005 RW

005 Kel- Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan batas-batas : ------------------------------------------------------------------------------Sebelah Utara

: Pecahannya;

Sebelah Timur

: Pecahannya;

Sebelah Barat

: Jalan.

Sebelah Selatan


2. Sebidang tanah dan bangunan kantor beserta perlengkapannya milik Terlawan I yang terletak di Jalan Daan Mogot No 17, Kelurahan Duri

Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta (11510); --------------------------------------------------------------------------------------

20. Bahwa Supandi sudah meninggal dunia pada bulan Agustus 2013 lalu dan

istri Supandi (NY Murti) sudah lebih dahulu meninggal dunia pada bulan Agustus 2004 lalu. Bahwa diketahui, Supandi meninggalkan ahli waris

sebanyak 5(lima) orang, yaitu Terlawan X s/d XIV, sedangkan Terlawan X s/d XIV adalah anak-anak dari Supandi (almarhum); --------------------------------

Bahwa sesuai dengan praktek dan ketentuan hukum acara perdata

ataupun jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI atau Buku II Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, berhubung Supandi sudah

meninggal dunia, maka ahli warisnya wajib ikut digugat menggantikan almarhum. Bahwa ahli waris dari almarhum Supandi ditarik sebagai

Terlawan X s/d XIV adalah karena sebagai ahli waris dari almarhum Supandi. Sebagai Ahli waris dari Supandi (almarhum), maka Terlawan X s/d

XIV ditarik sebagai menggantikan posisi almarhum Supandi untuk bersamasama Terlawan I, III, IV, dan VI bertanggungjawab mengganti kerugian

Pelawan atau menyerahkan tanah milik Pelawan seluas 102 m2 dari

pecahan tanah SHM No 01653/Jatirasa, yang diperoleh Pelawan dari Terlawan V berdasarkan jual beli dengan Akta Jual Beli No: 1703/2008

tanggal 26 September 2008, yang dibuat oleh Christine Sabaria Sinaga, SH, (Turut Terlawan); ------------------------------------------------------------------------------


Berdasarkan hal-hal diatas, Pelawan dengan ini memohon kepada Ketua

Pengadilan Negeri Bekasi atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut : -----------------------------------------------

I. DALAM PROVISI; -----------------------------------------------------------------------------

Menetapkan menghentikan atau menangguhkan pelaksanaan Lelang Eksekusi Kedua dan seterusnya dan menangguhkan perbuatan hukum lainnya terhadap tanah dan bangunan SHM No 01653/Jatirasa atau setidak-tidaknya atas tanah dan bangunan seluas 102 m2 milik Pelawan,

yang setempat dikenal terletak di Kp Pondok Benda, Jalan Raya Pasar

Rebo Jatirasa (atau setempat dikenal juga dengan Jalan Pekayon

Jatiasih), RT 005 RW 005 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, juga dikenal dengan batas-batas : ------------------------

Sebelah Utara

: Pecahannya;

Sebelah Timur

: Pecahannya;

Sebelah Barat

: Jalan,

Sebelah Selatan


selama proses perkara ini berlangsung dan putusan belum berkekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewijsde); -----------------------------------

II. DALAM SITA JAMINAN; --------------------------------------------------------------------Menetapkan dan meletakkan sita jaminan dan sita revindicatoir terhadap : ---

1. Sebidang Tanah dan Bangunan serta segala benda yang ada diatasnya milik Pelawan seluas 102 m2 dari pecahan tanah SHM 01653/Jatirasa

yang dibeli Pelawan berdasarkan AJB No 1703/2008 tanggal 26

September 2008, yang telah dibalik-nama secara cacat hukum menjadi atas nama Terlawan III, setempat dikenal dengan Kp Pondok Benda,

Jalan Raya Pasar Rebo Jatirasa (atau setempat dikenal jugan Jalan Pekayon Jatiasih), RT 005 RW 005 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan batas-batas : ---------------------Sebelah Utara

: Pecahannya;

Sebelah Timur

: Pecahannya;

Sebelah Barat

: Jalan.

Sebelah Selatan


2. Sebidang tanah dan bangunan kantor beserta perlengkapannya milik Tergugat I yang terletak di Jalan Daan Mogot No 17, Kelurahan Duri


Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta (11510); --------------------------------------------------------------------------------------

III. DALAM POKOK PERKARA; ---------------------------------------------------------------

1. Mengabulkan gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya; ------2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar; ----

3. Menyatakan Akta Jual Beli No: 1703/2008 tanggal 26 September 2008,

yang dibuat dihadapan Christine Sabaria Sinaga, SH, (Turut Terlawan) adalah sah dan mengikat; --------------------------------------------------------------

4. Menyatakan Akta Jual Beli No 621/2010 tanggal 19 Agustus 2010 yang

dibuat Terlawan VI adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum atas setidak-tidaknya sepanjang mengenai tanah milik Pelawan seluas 102 m2 yang diperoleh berdasarkan AJB No 1703/2008 tanggal 26 September 2008; --------------

5. Menyatakan Balik Nama Sertifikat Hak Milik No 01653/Jatirasa seluas

723 m2yang didalamnya termasuk tanah milik Pelawan seluas 102 m2

menjadi atas nama Suherman (Terlawan III) adalah tidak sah, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum; ----------------

6. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No 46/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang dibuat Terlawan VIII dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No: 10754/2010 senilai Rp 1.800.000.000 (satu

milyar delapan ratus juta rupiah), sepanjang mengenai tanah seluas 102

m2 milik Pelawan dari pecahan tanah SHM No 01653/Jatirasa adalah tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum; -------------------------------------------------------------------------------

7. Menyatakan membatalkan pelaksanaan lelang eksekusi atas tanah dan

bangunan objek Hak Tanggungan SHM No 01653/Jatirasa seluas 723 m2 atau setidak-tidaknya atas tanah dan bangunan milik Pelawan seluas 102 m2 dari pecahan tanah SHM No 01653/Jatirasa tersebut; ---------------

8. Menghukum Terlawan II (KPKNL Bekasi) untuk menghentikan atau

membatalkan pelaksanaan lelang eksekusi atas objek Jaminan Hak Tanggungan SHM No 01653/Jatirasa seluas 723 m2

atau setidak-

tidaknya menghentikan lelang eksekusi atas tanah milik Pelawan seluas 102 m2 dari pecahan tanah SHM No 01653/Jatirasa tersebut; ---------------


9. Menghukum Terlawan I, III, IV, V, VI, IX, dan Terlawan X, XI, XII, XIII, XIV atau siapapun yang menguasai tanah seluas 102 m2 pecahan tanah

SHM 01653/Jatirasa yang dibeli Pelawan berdasarkan AJB No 1703/2008 tgl 26 September 2008 tersebut, untuk mengembalikan atau menyerahkannya kepada Pelawan tanpa syarat apapun; ---------------------

10. Menghukum Terlawan IX (Kantor Pertanahan Kota Bekasi) untuk membatalkan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No 01653/Jatirasa atas nama Suherman (Terlawan II); -------------------------------------------------

11. Menghukum Terlawan IX (Kantor Pertanahan Kota Bekasi) untuk melakukan pemecahan, pengukuran dan balik nama serta menerbitkan

sertifikat hak milik atas tanah pecahan Sertifikat Hak Milik No 01653/Jatirasa seluas 102 m2 untuk dan atas nama Pelawan sesuai dengan AJB No 1703/2008 tanggal 26 September 2008; ---------------------

12. Menghukum Terlawan I, III, IV, V, VI, X, XI, XII, XIII, dan XIV untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp

5.000.000 (lima juta rupiah) per hari, bilamana lalai atau tidak melaksanakan putusan ini; ------------------------------------------------------------

13. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dan Sita Revindicatoir yang diletakkan dalam perkara ini; ----------------------------------------------------------

14. Menghukum Terlawan I, III, IV, V, VI, X, XI, XII, XIII, dan XIV secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang muncul dalam perkara ini; ---------------------------------------------------------------------------------

15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bijvoorraad) walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Terlawan; ------------------------Atau: Apabila Pengadilan Negeri Bekasi atau Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) : -----------------------

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan tersebut, para Terlawan

memberi Jawaban sebagai berikut : ----------------------------------------------------------

Jawaban Terlawan I : ----------------------------------------------------------------------------

A. DALAM EKSEPSI : --------------------------------------------------------------------------I. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)


1. Bahwa Salah satu sebab dianggapnya suatu gugatan sebagai gugatan yang

obscuur libel adalah gugatan yang tidak didasarkan pada dasar hukum yang benar dan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi; ----

2. Bahwa Berdasarkan posita yang diuraikan oleh Pelawan, maka terlihat jelas bahwa yang menjadi dasar gugatan Pelawan adalah mengenai

transaksi jual beli yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 1703/2008 tanggal 26 September 2008 terhadap tanah seluas 102 m2 dari Sertifikat Induknya yaitu SHM No. 01653/Jatirasa seluas 723 m2,

yang menurut Pelawan adalah sah dan mengikat, atas dasar itu

Pelawan menyatakan bahwa dirinya adalah pemilik sah atas sebidang tanah tersebut; ----------------------------------------------------------

3. Bahwa Pernyataan Pelawan tersebut adalah tidak berdasarkan hukum yang benar, karena Akta Jual Beli hanya dapat membuktikan terjadinya Transaksi Jual Beli tanah saja, karena Bukti Kepemilikan Hak atas Suatu Bidang Tanah dibuktikan hanya dengan adanya Sertifikat Tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah, yang berlaku

sebagai alat pembuktian yang kuat (Pasal 19 ayat (2) huruf C UU No.

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

(“UUPA”) Jo. Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----------------------------------------------------------------

Dan faktanya, sampai saat ini SHM No. 01653/Jatirasa a.n Suherman masih

seluas

723

m2

dan

belum

pernah

dilakukan

4. Bahwa pendaftaran/pemecahan sertifikat sama sekali; -----------------------------

Sekalipun memang benar adanya transaksi jual beli yang tertuang

dalam AJB No. 1703/2008 tersebut, maka transaksi jual beli tersebut

tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Bahwa berdasarkan amanat dari PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 40 (ayat 1 dan 2) jelas mewajibkan

Pendaftaran untuk akta (termasuk AJB No. 1703/2008) selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang

bersangkutan.

Sehingga,

jelas

ternyata

pelaksanaan

pendaftaran/pemecahan SHM No. 01653/Jatirasa atas adanya AJB

No. 1703/2008 adalah kewajiban pihak pembeli (dalam hal ini adalah Pelawan) yang tidak dilakukan (secara sadar). Oleh sebab itu

Pelawan harus menyadari dan menerima konsekuensi hukum,

5. Bahwa apabila AJB No. 1703/2008 tersebut bukanlah merupakan alat bukti


yang kuat mengenai kepemilikan yang sah atas hak atas tanah; -----

Dalam Petitum gugatannya, Pelawan menyatakan Terlawan I telah

melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Padahal Terlawan I sama sekali tidak mengetahui adanya transaksi Jual Beli yang tertuang

dalam AJB No. 1703/2008 tanggal 26 September 2008. Hal ini

dikarenakan Pelawan tidak melakukan pendaftaran akta jual beli dimaksud ke BPN setempat, yang merupakan kelalaian Pelawan sendiri; ----------------------------------------------------------------------------------

Terlawan I telah menerima SHM No. 01653/Jatirasa sebagai agunan kredit atas debitur Nina Indah Sari yang pada saat diajukan secara sah tertulis dalam SHM adalah atasnama Suherman (Terlawan III/Suami Nina Indah Sari alias Terlawan IV); --------------------------------

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terlawan I beranggapan bahwa

gugatan perlawanan a quo telah cukup beralasan untuk dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (obscuur libel); -------------------

II. GUGATAN PELAWAN TIDAK TEPAT ATAU SALAH ALAMAT; ---------------1. Bahwa Setelah Terlawan I mempelajari Gugatan Perlawanan Pelawan lebih dalam, posita yang menjadi dasar Petitum Pelawan adalah mengenai

pelaksanaan transaksi Jual Beli yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 1703/2008 tanggal 26 September 2008 antara Pelawan dengan Terlawan V (Siat Atnyoh); ---------------------------------------------------------

2. Bahwa Dalam transaksi Jual Beli yang tertuang dalam Akta Jual Beli

No. 1703/2008 tanggal 26 September 2008 tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pihak Terlawan I. Terlawan I bukan

merupakan salah satu pihak atau para pihak yang melakukan Perjanjian Jual Beli tersebut; -----------------------------------------------------

3. Bahwa Berdasarkan KUHPerdata Pasal 1340, yang berbunyi : -----------------“Suatu Perjanjian hanya berlaku

antara

pihak–pihak

yang

membuatnya. Suatu Perjanjian tidak membawa rugi kepada pihakpihak ketiga”; -------------------------------------------------------------------------

Oleh karena itu, dimasukkannya PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero), Tbk Kantor Cabang Daan Mogot sebagai Pihak Terlawan I tidaklah tepat, karena bukan merupakan “pihak” yang terdapat dalam perjanjian yang menjadi permasalahan dalam gugatan a quo;

4. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terlawan I beranggapan bahwa


gugatan a quo sebagai gugatan yang tidak tepat atau salah alamat;

Untuk itu, maka terhadap gugatan tidak tepat atau salah alamat

yang diajukan oleh Pelawan, maka Pengadilan harus menyatakan gugatan perlawanan pihak ketiga a quo ditolak atau setidak-tidaknya Maka :

tidak dapat diterima; ----------------------------------------------------------------

Berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, maka terhadap gugatan

perlawanan Pihak Ketiga (Pelawan) yang mengandung cacat formal, yaitu karena gugatan kabur (obscuur libel) dan karena tidak tepat atau karena salah alamat, maka Terlawan I memohon kepada

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Menolak gugatan perlawanan dari pelawan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -------

B. DALAM POKOK PERKARA : -------------------------------------------------------------1. Bahwa Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Terlawan I dengan ini mengajukan Jawaban sebagai berikut; --------------------

2. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara; --------------------------

3. Bahwa Terlawan I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan kecuali yang secara tegas diakui oleh Terlawan I; ----------

4. Bahwa Untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang

kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Terlawan I terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut : ---------

5. Bahwa Terlawan I menyetujui permohonan kredit yang diajukan dari Nina

Indah Sari (Terlawan IV) dengan mengirimkan Surat Penawaran Putusan Kredit No. B.4428/KC/V/SPPK/ADK/09/2010 tanggal 3

September 2010, yang isinya telah disetujui dan ditandatangani oleh Nina Indah Sari (Terlawan IV) dan Suherman (Terlawan III) sebagai suami isteri (hoofdelijk); ---------------------------------------------

6. Bahwa Pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja dengan Maksimum Co Tetap tersebut dituangkan dalam Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 05 tanggal 6 September 2010, yang kemudian

diperpanjang dengan Akta Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 02 tanggal 2 Juli 2012; ----------------------------------


7. Bahwa Jaminan atas fasilitas kredit yang diterima tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01653/Jatirasa atas nama Suherman (Terlawan III); --

8. Bahwa Terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 01653/Jatirasa atas nama

Suherman tersebut telah dilakukan verifikasi ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk selanjutnya dilakukan Pengikatan

dengan Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Sertifikat Hak

Tanggungan No. 10754/2010 dengan nilai Pengikatan sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah); ----------

9. Bahwa Selanjutnya perlu Terlawan I sampaikan kepada Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bekasi, bahwa jaminan kredit berupa hak atas tanah

tersebut

diatas

sudah

dibebani

Hak

Tanggungan

berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan dan sesuai ketentuan pasal 6 Jo. Pasal 20 ayat (1)

UUHT. Sehingga, Terlawan I sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang beritikad baik, mempunyai hak untuk

menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui

pelelangan umum serta mengambil pelunasan hutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila debitur cidera janji (wanprestasi);

10 Bahwa Karena belum memenuhi kewajibannya, dan fasilitas kredit yang diterima oleh Nina Indah Sari telah jatuh tempo sejak 6 September 2012, maka Terlawan I mengirimkan Surat Peringatan I kepada

Nina Indah Sari dengan Nomor B.5172.KC/XV/ADK/10/2012

tanggal 4 Oktober 2012, yang isinya memperingatkan agar debitur

segera memenuhi kewajibannya sebelum tanggal 15 Oktober 2012; --------------------------------------------------------------------------------

11. Bahwa Setelah batas waktu yang ditentukan dalam Surat Peringatan I, namun Nina Indah Sari masih belum memenuhi kewajibannya,

maka pada tanggal 17 Oktober Terlawan I mengirimkan Surat

Peringatan II kepada Nina Indah Sari dengan Surat Nomor B.5493.KC/XV/ADK/10/2012 tertanggal 17 Oktober 2012; -----------

12. Bahwa Terlawan I telah mengirimkan Surat Peringatan I dan Surat

Peringatan II, namun Nina Indah Sari masih belum melunasi kewajibannya, sehingga Terlawan I mengirimkan Surat Peringatan

Terakhir (Ketiga) dengan nomor B.5584.KC/XV/ADK/10/2012 yang isinya

memperingatkan

debitur

untuk

segera

melunasi


kewajibannya sebelum tanggal 29 Oktober 2012, dan jika debitur tidak melunasi kewajibannya maka Terlawan I akan segera melakukan proses Lelang; -----------------------------------------------------

13. Bahwa Dikirimkannya Surat Peringatan I, II dan III oleh Terlawan I kepada

Debitur (Terlawan III) merupakan prosedur yang harus dilakukan sebelum pengajuan permohonan pelaksanaan Lelang; --------------

14. Bahwa Dengan Surat Nomor B.2517/KC-XV/ADK/05/2013 tertanggal 21

Mei 2013 Terlawan I mengajukan Permohonan Parate Eksekusi

Hak Tanggungan (permohonan lelang) a.n Nina Indah Sari (debitur) kepada Kepala KPKNL Bekasi; ----------------------------------

15. Bahwa Melalui Surat Nomor S.Pen-281/WKN.08/KNL.02/2013 tertanggal

2 Juli 2013, KPKNL Bekasi menginformasikan kepada Terlawan I mengenai Penetapan Jadwal Lelang yaitu pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013 bertempat di Kantor KPKNL Bekasi; ------

16. Bahwa Terlawan I mengirimkan Surat Pemberitahuan Jadwal Lelang Agunan Nomor B.59.KC/XV/ADK/07/2013 tertanggal 12 Juli 2013 kepada Nina Indah Sari (debitur) yang isinya menginformasikan Jadwal dan Tempat

Pelaksanaan Lelang, serta memberikan

kesempatan kepada debitur untuk turut serta menjadi peserta lelang; -------------------------------------------------------------------------------

17. Bahwa Lelang agunan atas nama debitur Nina Indah Sari telah dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2013, namun pada lelang

tersebut belum terdapat pembeli lelang yang berminat terhadap penawaran lelang tersebut, sehingga hasil lelang adalah TAP (Tanpa Ada Penawaran); ------------------------------------------------------

18. Bahwa Pelawan didalam posita Gugatannya nomor (9) menyatakan : ------

“Bahwa Pelawan, Terlawan V, Supandi (almarhum), Terlawan X, XI, XII, XIII dan XIV nyata-nyata telah tinggal secara terus

menerus di lokasi objek sengketa, jauh sebelum transaksi jual beli AJB 621/2010 dan proses kredit dan agunan pada tahun 2010,

tidak pernah mendengar ataupun melihat adanya pihak Terlawan I atau pihak tertentu datang dalam melakukan survey atas objek Hak Tanggungan yang kini menjadi objek sengketa sebelum mengabulkan pemberian pinjaman…… dst”…

Pernyataan Pelawan tersebut sangatlah tidak berdasar hukum,

karena Faktanya, sesuai dengan dokumen Terlawan I yakni,


Laporan Penilaian Jaminan No. B. 86/SKPP/08/10 tanggal 12

Agustus 2010, menunjukkan bahwa Terlawan I telah melakukan

Kunjungan/Survey untuk verifikasi dan penilaian jaminan di lokasi

SHM Nomor 01653/Jatirasa dan Pihak Terlawan I bertemu

langsung dan mendapatkan persetujuan dari Pemilik Agunan itu sendiri (Pemilik SHM No. 01653/Jatirasa); --------------------------------

19. Bahwa Perlu Terlawan I tegaskan bahwa proses sejak dari pengajuan kredit sampai terjadinya Persetujuan Membuka Kredit No. 05

tanggal 6 September 2010, timbulnya Hak Tanggungan Nomor 07/2010 dan pelaksanaan lelang eksekusi (vide Risalah Lelang No. 403/2013 tanggal 20 Agustus 2013) telah melalui proses dan

sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan mengikat Terlawan I sebagai Institusi Perbankan yang kredibel,

sehingga pernyataan Pelawan dalam posita gugatan Nomor (9) yang menyatakan “Terlawan I telah melanggar UU Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia tentang Mengenal Nasabah dan Prinsip Kehati-hatian Perbankan” adalah tidak berdasar dan mengada-

ada, sehingga sudah seharusnya ditolak. Oleh karena seluruh proses kredit sampai dengan pengajuan lelang yang dilakukan

oleh Terlawan I telah sesuai aturan dan prosedur yang benar, maka Terlawan I dengan tegas menolak seluruh dalil dan petitum

Pelawan dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Pelawan I

telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan mengakibatkan kerugian di pihak Pelawan serta menuntut pengembalian/

penyerahan kepada Pelawan sebidang tanah/pecahan atas AJB

No. 1703/2008 berikut membayar seluruh biaya yang muncul dalam perkara ini secara tanggung renteng; ------------------------------

20. Bahwa Hal yang sangat perlu untuk ditegaskan kembali oleh Terlawan I adalah

bahwa

AJB

No.

1703/2008

bukanlah

merupakan

pembuktian yang kuat untuk kepemilikan hak atas tanah.

Berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

yang mewajibkan pendaftaran akta (AJB) kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja

sejak ditanda tanganinya akta dimaksud. Sehingga berdasarkan

ketentuan tersebut, apabila Pelawan tidak mendaftarkan AJB No. 1703/2008 untuk dilakukan pemecahan SHM No. 01653/Jatirasa


dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka hal tersebut menjadi

resiko dan tanggung jawab dari Pelawan sendiri. Untuk itu, sudah

seharusnya Pelawan tidak membawa Terlawan I dalam perkara a

quo karena Terlawan I bukanlah pihak yang terkait dengan Akta Jual Beli No. 1703/2008 dan sama sekali tidak mengetahui adanya AJB tersebut; ----------------------------------------------------------------------

21. Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 7

Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar

Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Bidang Perdata Hasil Pleno

Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012 angka VIII disebutkan dengan tegas bahwa : ----------------------------------------------------------

“Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus

dilindungi, sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak”; ----------------------

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 7

tahun 2012 tersebut di atas, maka Terlawan I sebagai Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik yang telah melakukan semua prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan

diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan No. 10754/2010 dalam perkara a quo harus dilindungi hak-haknya; ------------------------------

22. Bahwa Lebih lanjut berdasarkan Angka IX Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Bidang Perdata Hasil Pleno Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012 angka VIII disebutkan dengan tegas bahwa : ---------------------

“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak. Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak.”; ----------------------

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 7

tahun 2012 tersebut di atas, apabila terdapat hak-hak dari Pelawan yang tidak terpenuhi akibat dari kesalahan Pelawan

sendiri yang tidak mendaftarkan AJB No. 1703/2008 kepada instansi yang berwenang, maka sudah seharusnya Pelawan


meminta ganti rugi kepada pihak yang terkait dengan transaksi jual

beli tersebut, yaitu pihak penjual/ Terlawan V bukan kepada pihak lain yaitu Terlawan I maupun pembeli yang beritikad baik (Terlawan III) yang sama sekali tidak berkaitan atas peristiwa jual beli tersebut; -----------------------------------------------------------------------

23. Bahwa Oleh karena perbuatan yang telah dilakukan Terlawan I sebagai

pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, maka tindakan Terlawan I adalah sah secara hukum. Sehingga petitum Pelawan dalam pokok perkara pada butir 6, 7, 9, 12, dan 14 maupun

petitum lainnya yang berkaitan dengan Terlawan I sudah Maka

seharusnya ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan; ------------------

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas dapat

dibuktikan bahwa gugatan Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan

oleh Pelawan adalah tidak berdasarkan hukum, dan mengada-

ada. Maka, Terlawan I mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk memutus perkara

ini

dengan

putusan

PERLAWANAN PIHAK KETIGA

MENOLAK

GUGATAN

atau SETIDAK-TIDAKNYA

TIDAK DAPAT DITERIMA; ---------------------------------------------------

Jawaban Terlawan II : ---------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Terlawan II menyatakan menolak seluruh dalil dalam Perlawanan Pelawan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya; ------------------------

2. Eksepsi Dilatoir : ------------------------------------------------------------------------------

Bahwa gugatan yang diajukan Pelawan masih prematur mengingat

sepanjang seluruh dalil yang dikait-kaitkan terhadap Turut Terlawan II,

Pelawan tidak menunjukkan secara tegas perbuatan melawan hukum

manakah dari Terlawan II yang menjadi dasar bagi Pelawan untuk

melibatkan Terlawan II sebagai pihak dalam perkara aquo. Benar bahwa

Terlawan II memiliki tugas pokok dan fungsi dalam hal pelayanan lelang,

namun demikian sepanjang dikaitkan dengan perkara ini Terlawan II sampai dengan jawaban ini dibuat tidak/belum memiliki hubungan hukum dengan Pelawan dalam perkara ini. Sehingga jelas bahwa gugatan/perlawanan


Pelawan sepanjang dikaitkan pada Terlawan II tidak tepat waktunya untuk diajukan; ----------------------------------------------------------------------------------------

3. Eksepsi Obscuur Libel : ------------------------------------------------------------------

Bahwa dengan tidak terdapatnya perbuatan hukum (perbuatan melawan

hukum) dari Terlawan II yang layak dijadikan dasar dari Pelawan untuk

menjadikannya sebagai pihak dalam perkara ini membuat apa yang

didalilkan Pelawan dalam positanya sepanjang dikaitkan dengan Terlawan II menjadi tidak jelas/kabur, sehingga menjadi tidak jelas pula petitum yang

diajukan menyangkut perintah putusan manakah nantinya dari perkara ini yang harus dipatuhi oleh Terlawan II; ---------------------------------------------------

4. Eksepsi Koneksitas dan Nebis in Idem : -----------------------------------------------Bahwa perkara

a qou masih berhubungan dengan perkara Nomor

526/Pdt.G/2013/PN.Bks. Dimana posisi Pelawan (perkara aquo) menjadi Pelawan

dalam

perkara

Nomor

526/Pdt.G/2013/PN.Bks

jo.

03/Bdg/2015/PN.Bks melawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cq.

PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Daan Mogot, dkk telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan amar putusan bahwa Perlawanan Pelawan (dalam perkara aquo) tidak dapat diterima. Nebis in idem. Selain

itu bahwa perlawanan dari Pelawan dalam perkara aquo merupakan nebis

in idem karena perkara telah diputus dengan perkara perdata Nomor 526/Pdt.G/2013/PN.Bks dengan Putusan dinyatakan Tidak Diterima (Niet

Ontvanklijk Verklaard) dan karena perkara aquo yang telah diputus dengan permasalahan yang sama dan obyek yang sama maka perkara nebis in idem; ---------------------------------------------------------------------------------------------

Berkaitan dengan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka perlawanan

Pelawan terkait dengan Terlawan II sepantasnya ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan Tidak Diterima (Niet Ontvanklijk Verklaard); ---------------

DALAM POKOK PERKARA : -------------------------------------------------------------------

1. Bahwa yang termuat dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara; ------------------------------------------

2. Bahwa Terlawan II menyatakan menolak seluruh dalil dalam perlawanan Pelawan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya; -----------------------

3. Bahwa apa yang telah Terlawan II kemukakan dalam Eksepsi mohon juga dianggap sebagai jawaban dalam pokok perkara; -----------------------------------


4. Bahwa yang menjadi obyek sengketa a quo adalah sebagai berikut : ----------

Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, SHM Nomor 01653/Jatirasa atas nama Suherman, luas 723 m2, yang terletak di Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatirasa, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat; ---------------------------

5. Bahwa Terlawan II sampaikan bahwa pelaksanaan lelang terakhir terhadap

perkara a quo pada tanggal 20 Agustus 2013 yang tertuang dalam Risalah Lelang Nomor 403/2013 adalah Tidak Ada Peminat (TAP); -----------------------

6. Berkaitan dengan angka 4 di atas, Pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Terlawan II adalah guna memenuhi permohonan dari Terlawan I (PT

BRI Tbk Cabang Daan Mogot) dengan surat Nomor : B.2512/KCXV/ADK/05/2013 tanggal 21 Mei 2013. Kemudian Terlawan II membalas surat Terlawan I dengan surat Nomor SPen-281/WKN.08/KNL.02/2015 tanggal 02 Juli 2015 hal Penetapan Jadwal Lelang. Selanjutnya Terlawan II

telah melaksanakan lelang sesuai Peraturan Lelang (Vendu Reglement)

yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1908 jo. Tahun 1940 No.56 jo. PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Karena Pemohon lelang (Terlawan I) telah melengkapi dokumen dan syaratsyarat untuk melaksanakan lelang obyek perkara aquo maka sesuai Pasal

12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dinyatakan : “Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II

tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya

sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.”; Oleh karena itu, permohonan

lelang yang diajukan oleh Terlawan I kepada Terlawan II terhadap obyek lelang aquo tidak dapat ditolak; -----------------------------------------------------------

7. Bahwa Tergugat I tidak tepat dimasukkan sebagai pihak dalam perkara aquo

mengingat

tidak

ada

perbuatan

melawan

hukum

yang

melatarbelakangi adanya perlawanan seperti yang disebutkan dalam materi Pelawan; ----------------------------------------------------------------------------------------

8. Dalam perlawanannya Pelawan pada halaman 8 angka 16 pada pokoknya Pelawan menerjemahkan Pasal 13 jo. 27 Peraturan Menteri Keuangan

No.93/2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan No.106/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa lelang harus dihentikan bila sudah ada gugatan aquo. Dengan Terlawan II berpendapat bahwa Pelawan telah KELIRU

menerjemahkan pasal tersebut. Karena pasal tersebut terkait konteks hubungan debitor (Terlawan III dan Terlawan IV) yang dibebani Hak


Tanggungan sehingga secara filosofi yang dimaksud dengan pihak lain

tersebut adalah pihak yang terkait langsung dengan kepemilikan objek yang akan dilelang, selain debitor/tereksekusi. Dengan demikian tidak semua gugatan dari pihak ketiga dapat menunda lelang Hak Tanggungan. Oleh

karena itu, karena Pelawan TIDAK MEMPUNYAI BUKTI KEPEMILIKAN maka tidak termasuk dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2013 dimaksud. Karena Pelawan hanya mempunyai Akta Jual

Beli Nomor 1703/2008 tanggal 26 September 2008, yang merupakan sebagai bukti jual-beli dan bukan bukti kepemilikan hak atas tanah; -----------

Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa “Sertipikat merupakan surat tanda

bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data

fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”; ----------------------------------------------------

9. Bahwa Terlawan II, yakni Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi tidak tepat dimasukkan sebagai pihak dalam perkara aquo mengingat tidak ada perbuatan/tindakan hukum yang melatarbelakangi

adanya gugatan/perlawanan seperti yang disebutkan dalam materi gugatan.

Untuk itu mohon majelis hakim mengeluarkan Terlawan II sebagai pihak dalam perkara aquo; -------------------------------------------------------------------------

10. Bahwa Terlawan II secara tegas menolak dalil-dalil pelawan dengan alasan

hukum yang jelas tentang perbuatan hukum manakah dari Terlawan II yang

menurut Pelawan bertentangan dengan hukum, mengingat Terlawan II

tidak/belum melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan materi gugatan/perlawanan

Pelawan

aquo.

Sehingga

Gugatan/perlawanan

Pelawan sepanjang mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terlawan II sudah sepantasnya ditolak; ------------------------------------------------

11. Bahwa oleh karena objek perkara a quo telah menjadi jaminan dan

diperjanjikan dalam akta-akta perjanjian kredit antara Terlawan I dengan Terlawan III maka sepatutnya segala hal perbuatan hukum yang dilakukan

Terlawan III menyangkut objek perkara a quo harus tunduk pada ketentuanketentuan dalam akta perjanjian kredit tersebut, hal ini sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata : “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan

undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan


kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”.

Kemudian, perjanjian yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I telah memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan “ Supaya

terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu 1.

kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk

membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang.” Berdasarkan bunyi pasal 1320 tersebut, perjanjian yang telah dilakukan Penggugat dengan Tergugat I telah memenuhi syarat subyektif (Syarat No.1 dan No.2) karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian dan juga telah memenuhi syarat

obyektif (syarat No.3 dan No.4) karena mengenai obyek dari suatu perjanjian; ---------------------------------------------------------------------------------------

DALAM PROVISI : --------------------------------------------------------------------------------

1. Bahwa Terlawan II dengan tegas menyatakan menolak dalil Pelawan mengenai tuntutan agar meletakkan Sita Jaminan / Revindicatoir terhadap

objek perkara aquo. Hal ini karena sesuai dengan Pasal 227 ayat (1) HIR, penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa

perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Dalam hal ini

Pelawan tidak ada kaitannya dengan utang piutang yang melakukan wanprestasi dengan pihak Terlawan I. Karena yang tidak memenuhi

kwajiabnnya adalah Terlawan III kepada Terlawan I, sehingga sangat tidak

beralasan jika Pelawan mengajukan tuntutan sita jaminan, karena proses lelang yang dilakukan sebelumnya oleh Terlawan II adalah diperuntukkan untuk melunasi pembayaran hutang atas wanprestasi Terlawan III kepada Terlawan I; --------------------------------------------------------------------------------------

2. Bahwa Terlawan II dengan tegas menyatakan menolak dalil Pelawan

mengenai tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet),

banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya, karena sesuai dengan pasal

180 HIR jo. SEMA R.I. No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil, tuntutan

Uitvoerbaar Bij Vooraad tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat; -----------------------------------------------


Berkaitan dengan pokok perkara tersebut di atas, maka perlawanan

Pelawan terkait dengan dengan Terlawan II sepantasnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Diterima (Niet Ontvanklijk Verklaard); ---

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Terlawan I mohon kepada Majelis

Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------A. DALAM EKSEPSI 

Mengabulkan seluruh permohonan Terlawan II dalam eksepsi; --------------

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan/perlawanan Pelawan; ------------------------------------

2. Menyatakan bahwa Terlawan II tidak melakukan Perbuatan melawan hukum dalam perkara ini; -----------------------------------------------------------------------------

3. Menyatakan bahwa Terlawan II tidak layak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini; -----------------------------------------------------------------------------

4. Mengeluarkan Telawan II sebagai pihak berperkara dan membebaskannya dari segala tuntutan hukum yang berkaitan dengan perkara ini; -----------------

5. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul; ------------

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono); --------------------------------Jawaban Terlawan IX : ---------------------------------------------------------------------------

1. Bahwa Sertpikat Hak Milik Nomor 1653 / Jatirasa Surat Ukur Nomor 1828 /

Jatirasa / 2000 tanggal 21 Januari 2000 atas nama SIAT ATNYOH berasal dari Pengakuan Hak; ------------------------------------------------------------------------

2. Bahwa pada tanggal 02 September 2010 Sertipikat Hak Milik Nomor 1653 / Jatirasa Surat ukur Nomor 1828/Jatirasa/ 2000 tanggal 21 Januari 2000 luas

723 M2, beralih haknya ke atas nama SUHERMAN Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Agustus 2010 Nomor. 621/2010 dibuat dihadapan Wiwik Rowiyah Suparno, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Kota Bekasi; -----

3. Bahwa tanggal 17 Desember 2010 Sertipikat Hak Milik Nomor 1653 / Jatirasa Surat Ukur Nomor 1828 / Jatirasa / 2000 tanggal 21 Januari 2000

luas 723 M2 atas nama SUHERMAN dipasang Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan tanggal 17 Desember 2010 Nomor 46 / 2010 dibuat dihadapan Raden Ayu Yulianova, SH, Mkn

Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Kota Bekasi dan pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berkedudukan di Jakarta; ----------------------------------------------


4. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memeriksa dan memutus perkara dengan seadil-adilnya; ----------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Nomor 144/Pdt.Plw/2015/PN.Bks. tanggal 16 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut : --------------------------------------------------------

DALAM PROVISI : --------------------------------------------------------------------------------

Menolak Provisi Pelawan; ------------------------------------------------------------------

-

Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II; -----------------------------------------

DALAM EKSEPSI : --------------------------------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA : -------------------------------------------------------------------

1. Mengabulkan gugatan Perlawanan Pelawan untuk sebagian; -------------------2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikat baik dan benar; ---------

3. Menyatakan Akta Jual Beli No.1703/2008 tanggal 26 September 2008 yang dibuat dihadapan Christine Sabaria Sinaga , SH (Turut Terlawan ) adalah sah dan mengikat; ----------------------------------------------------------------------------

4. Menyatakan Akta Jual Beli No.621/2010 tanggal 19 Agustus 2010 yang dibuat Terlawan VI adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat serta batal demi hukum atau setidak-tidaknya sepanjang

mengenai tanah milik Pelawan seluas 102 M2 yang diperoleh berdasarkan AJB No. 1703 / 2008 tanggal 26 September 2008; ----------------------------------

5. Menyatakan Balik Nama Setifikat Hak Milik No.01653 / Jatirasa seluas 723

M2 yang didalamnya termasuk tanah milik Pelawan seluas 102 M2 menjadi atas nama Suherman (Terlawan III) adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum; --------------------------------

6. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggapan (APHT) No. 46 / 2010 tanggal

17 Desember 2010 yang dibuat Terlawan VIII dan Sertfikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 10754 / 2010 senilai Rp. 1.800.000.000,- (satu

milyar delapan ratus juta rupiah ), sepanjang mengenai tanah seluas 102

M2 milik Pelawan dari pecahan tanah SHM No. 01653 / Jatirasa adalah

tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum; -------------------------------------------------------------------------------------------


7. Menyatakan membatalkan pelaksanaan lelang eksekusi atas tanah dan

bangunan objek Hak Tanggungan SHM No. 01653 / Jatirasa seluas 723 M2 atau setidak-tidaknya atas tanah dan bangunan milik Pelawan seluas 102 M2 dari pecahan tanah SHM No. 01653 / Jatirasa tersebut; ----------------------

8. Menghukum Terlawan II (KPKNL) Bekasi untuk menghentikan atau

membatalkan pelaksanaan lelang eksekusi atas objek jaminan Hak

Tanggungan SHM No. 01653 / Jatirasa seluas 723 M2 atau setidak-tidaknya

menghentikan lelang eksekusi atas tanah milik Pelawan seluas 102 M2 dari pecahan SHM No. 01653 / Jatirasa tersebut; -----------------------------------------

9. Menghukum Terlawan I, III, IV, V, VI, IX dan Terlawan X, XI, XII, XIII, XIV

atau siapapun yang menguasai tanah seluas 102 M2 pecahan tanah SHM 01653 / Jatirasa yang dibeli Pelawan berdasarkan AJB No. 1703 / 2008 tanggal

26

September

2008

tersebut

untuk

mengembalikan

atau

menyerahkannya kepada Pelawan tanpa syarat apapun; -------------------------

10. Menghukum Terlawan IX (Kantor Pertanahan Kota Bekasi ) untuk membatalkan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01653 / Jatirasa atas nama Suherman (Terlawan III); ----------------------------------------------------

11. Menghukum Terlawan IX (Kantor Pertanahan Kota Bekasi ) untuk melakukan pemecahan, pengukuran dan balik nama serta menerbitkan

Sertifikat Hak Milik atas tanah pecahan Sertifikat Hak Milik No. 01653 / Jatirasa seluas 102 M2 untuk dan atas nama Pelawan sesuai dengan AJB No. 1703 / 2008 tanggal 26 September 2008; ----------------------------------------

12. Menolak gugatan Perlawanan Pelawan selain dan selebihnya; ------------------

13. Menghukum Terlawan I, III, IV, V, VI, X, XI, XII, XIII dan XIV secara tanggung Renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 6.306.000,- ( enam juta tiga ratus enam ribu rupiah ); ------------

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terlawan I melalui

perantaraan kuasanya telah menyatakan banding pada hari Senin tanggal 21

Desember

2015

sebagaimana

Akta

Pernyataan

Banding

Nomor

144/Pdt.Plw/2015/PN.Bks. jo. No. 81/Bdg/2015/PN.Bks. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal

18 Januari 2016, kepada Turut Terbanding I, II, III, V, dan VIII semula Terlawan II, III, IV, VI dan IX masing-masing pada tanggal 14 Januari 2016, kepada Turut Terbanding IV, IX, X, XI, XII, dan XIII semula Terlawan V, X, XI, XII, XIII dan Halaman 31 dari 36 halaman putusan Nomor 294/PDT/2016/PT.BDG

XIV masing-masing pada tanggal 18 Januari 2016, kepada Turut Terbanding VI

semula Terlawan VII melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 3 Februari 2016, kepada Turut Terbanding VII dan XIV semula Terlawan VIII dan Turut Terlawan masing-masing pada tanggal 19 Januari 2016; -----------------------

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut, kuasa

Hukum Pembanding semula Terlawan I telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 29 Maret 2016, dan telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula

Pelawan pada tanggal 12 April 2016, kepada Turut Terbanding I, II, III, VIII semula Terlawan II, III, IV dan IX masing-masing pada tanggal 7 April 2016,

kepada Turut Terbanding IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV semula Terlawan V, VI, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV dan Turut Terlawan masing-masing pada tanggal

12 April 2016, kepada Turut Terbanding VI semula Terlawan VII melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20 April 2016; ------------------------

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding

tersebut, Terbanding semula Pelawan telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 April 2016 dan telah diberitahukan secara seksama kepada kuasa Hukum Pembanding semula Terlawan I pada tanggal 18 Mei 2016; ---------------------------

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah

diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) sebelum berkas

tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding masing-masing kepada Pembanding semula Terlawan I pada tanggal 8 Maret 2016, kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal

2 Maret 2016, kepada Turut Terbanding I, II, III, dan VIII semula Terlawan II, III, IV dan IX masing-masing pada tanggal 24 Februari 2016, kepada Turut

Terbanding IV, V, VII, IX, X, XI, XII dan XIII semula Terlawan V, VI, VIII, X, XI, XII, XIII dan XIV masing-masing pada tanggal 2 Maret 2016, kepada Turut

Terbanding VI semula Terlawan VII melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 8 Maret 2016 dan kepada Turut Terbanding XIV semula Turut Terlawan pada tanggal 7 Maret 2016; -------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Terlawan I diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang


ditentukan oleh Undang-undang, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; --------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Pembanding didalam memori bandingnya pada

pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut : ----------------------------------

Bahwa Pembanding / dahulu Terlawan I telah menerangkan bahwa dalam

perkara a quo Terlawan I sama sekali tidak mengenal Pelawan dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Terbanding / dahulu Pelawan. Namun

secara tiba-tiba tanpa ada dasar fakta dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Perlawanan menyatakan keberatan pelelangan yang dilakukan Terlawan II atas permohonan Pembanding / dahulu Terlawan I; ----------------

Bahwa dengan demikian, maka tanpa adanya hubungan hukum diantara

Terbanding / Pelawan dengan Pembanding / Terlawan I, maka Terbanding / dahulu Pelawan telah mengajukan Perlawanan tanpa didasari adanya -

sengketa dengan Pembanding / Terlawan I; ------------------------------------------

Bahwa Terbanding / dahulu Pelawan telah mendalilkan bahwa Terbanding/

dahulu Pelawan adalah Pemilik sah atas sebidang tanah seluas 102 M2

yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Akta Jual Beli No. 1703/2008 tanggal 26 September 2008, yang dibuat Christine Sabaria Sinaga, SH.; -----

Selain itu, Terbanding / dahulu Pelawan juga mendalilkan adanya Akta Jual Beli No. 621/2010 tanggal 19 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Hj. -

Wiwik Rohwiyah Suparno, SH, MKn (dahulu Terlawan VI);------------------------

Pasal 19 ayat 2 huruf c UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 Jo. Pasal 1

angka 20 PP Pendaftaran Tanah No. 24 tahun 1997, menyatakan bahwa

bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah hanya dibuktikan dengan

Sertifikat Tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku -

sebagai alat pembuktian yang kuat; -----------------------------------------------------

Bahwa atas alas hukum pengajuan Perlawanan yang diajukan oleh

Terbanding / dahulu Pelawan, Majelis Hakim Tingkat Pertama, sama sekali

tidak memeriksa, tidak memberikan pertimbangan, dasar hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (ketentuan perundang-undangan / doktrin hukum /

hukum kebiasaan maupun yurisprudensi), namun mengadili dan memutus bahwa Akta Akta Jual Beli No. 1703/2008 tanggal 26 September 2008,

yang dibuat di hadapan dibuat Christine Sabaria Sinaga, SH (dahulu Turut Terlawan) adalah sah dan mengikat; ----------------------------------------------------


-

Dengan adanya 2 (dua) buah bukti yang keduanya memiliki kekuatan bukti

yang sama, yang membuktikan 2 (dua) hal yang berbeda mengenai kepemilikan atas SHM No. 01653/Jatirasa yang tercantum atas nama Suherman –baik sebagian maupun seluruhnya–, maka tentulah kedua bukti

tersebut harus diperiksa, dibuktikan dan diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam pemeriksaan perkara yang berbeda sebelum dilakukan

pemeriksaan dan pembuktian atas perkara Perlawanan yang diajukan Pelawan a quo, oleh karenanya, maka Perlawanan Terbanding /dahulu -

Pelawan tidak didasarkan alas hak yang jelas atas objek perkara; -------------

Bahwa mengingat adanya 2 (dua) buah bukti yang keduanya memiliki

kekuatan bukti yang sama, yang membuktikan 2 (dua) hal yang berbeda

mengenai kepemilikan atas SHM No. 01653/Jatirasa, dan tidak pernah

dibuktikan sebelumnya (dalam pemeriksaan perkara yang berbeda), maka Majelis Hakim Tingkat Pertama demi hukum seharusnya tidak dapat

mendudukan Terbading / dahulu Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar sebelum kejadian / peristiwa hukum atas peralihan Sertifikat Hak Milik

No. 01653 / Jatirasa yang telah dilaporkan sebagai perbuatan pidana

diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap; ---------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan terhadap memori

banding dari Pembanding tersebut telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pembanding semula Terlawan I dan

mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 144/Pdt.Plw/2015/PN.Bks tanggal 16 Desember 2015; -----------------------Menimbang, bahwa

mempelajari

dengan

setelah Pengadilan Tinggi membaca dan

seksama

berkas

perkaranya,

baik

dari

gugatan

Perlawanan Pelawan, jawaban Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan IX, alat-

alat bukti yang diajukan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar dan

alasan putusan Pengadilan Negeri, memori banding dari Pembanding semula Terlawan I dan kontra memori banding dari Terbanding semula Pelawan Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut; ------------------------------------------

Menimbang, bahwa pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri

dalam putusannya yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Perlawanan Pelawan untuk sebagian adalah telah tepat dan benar menurut hukum, dan oleh


karenanya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding; ------------------

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding semula

Terlawan I sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tersebut menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan

Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena merupakan pengulangan dari jawaban yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertma. Oleh karenanya memori banding dari Pembanding semula Terlawan I tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; ------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut

diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Desember 2015

Nomor 144/Pdt.Plw/2015/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; --------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Terlawan I, dalam

perkara ini tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos

perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding akan dicantumkan dalam diktum putusan ini; ------------------------------------------------------

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pemeriksaan

Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum; ----------------------------------------------------------------------------------

-

Menerima

MENGADILI

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula

Terlawan I; -------------------------------------------------------------------------

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16

Desember

2015

Nomor

144/Pdt.Plw/2015/PN.Bks.

yang

dimohonkan banding tersebut; ------------------------------------------------

Menghukum Pembanding semula Terlawan I untuk membayar

ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); ------------------------------------------------------------------------------

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Jum’at tanggal 19 Agustus 2016, oleh


kami DR. H. Lexsy Mamonto, S.H., M.H.

sebagai Hakim Ketua Majelis,

H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H. dan DR. Ridwan Ramli, S.H., M.H.

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 oleh Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dihadiri oleh Abdul Fattah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. -----------------------------------------------Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H. Ttd

Ttd DR. H. Lexsy Mamonto, S.H., M.H.

DR. Ridwan Ramli, S.H., M.H. Panitera Pengganti Ttd

Abdul Fattah, S.H. Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai ..............……… Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan …….

Rp.

Jumlah ………………………...

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

3. Biaya Pemberkasan ……….

5.000,-

Rp. 139.000,-


PT BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents