PT BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 165/PDT/2017/PT BDG “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkaraperkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara: MAKMUR HERTANTO, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Juriman No. 180 RT 06 RW 04, Desa Battembat, Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ibnu Saechu, S.H., dan Khaeron, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Pengacara “Ibnu Khaeron dan Rekan”, beralamat di Komplek Perumahan Cempaka Wangi Regency Blok A No. 021 Cempaka, Talun, Kabupaten

Cirebon,

berdasrkan

Surat

Kuasa

Khusus

tertanggal 29 Maret 2017, selanjutnya disebut

sebagai

Pembanding semula Tergugat I; LAWAN 1. HERY HANURAWAN, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kebon Banteng Barat No. 91 RT 005 RW 003, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat; 2. PUGUH

WASITA, Bougenvile

pekerjaan

Wiraswasta,

beralamat

di

Jalan

No. 10 RT 004 RW 011, Kelurahan Kali Jaga,

Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II; 3. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. dI JAKARTA CQ PT BANK BRI KANTOR WILAYAH JAWA BARAT CQ BANK BRI CABANG CIREBON, Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 165/PDT/2017/PT BDG

beralamat di Jalan Kartini No. 1 Kecamatan

Kejaksan Kota

Cirebon, selanjunya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 31 Maret 2017 Nomor:165/PEN/PDT/2017/PT.BDG., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 26 April 2016 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2016/ PN.Sbr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1.

Bahwa, pada mulanya Tergugat I dan Tergugat II mengadakan kerja sama usaha pengadaan kain cusson untuk keperluan pembuatan sarung bantal busa kursi dan tempat tidur bagi pengrajin dan industri rotan di wilayah Kabupaten Cirebon, namun dengan semakin meningkatnya pesanan kain cusson dari pengrajin dan industri rotan di Kabupaten Cirebon, Tergugat I dan Tergugat II kewalahan dan membutuhkan kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki modal tambahan untuk memenuhi pesanan tersebut;

2.

Bahwa, kemudian pada awal tahun 2006 Tergugat I dan Tergugat II meminta Penggugat agar mau bergabung bekerja sama menanamkan modalnya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II yang akan mengelola kerja sama usaha tersebut;

3.

Bahwa, setelah Penggugat mempelajari prospektif usaha pengadaan kain cusson yang dijalankan Tergugat I dan Tergugat II serta kesungguhan Tergugat I dan Tergugat II dalam menjalankan usaha tersebut, baru pada bulan Juni 2006 Penggugat menyatakan setuju bekerja sama dan menanamkan modal dalam kerja sama tersebut;

4.

Bahwa, sebagai realisasi kerja sama tersebut tahap pertama (bulan Juni hingga bulan Desember 2006) Penggugat menanamkan modal secara simultan atau bertahap disesuaikan dengan pesanan hingga sebesar Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 165/PDT/2017/PT BDG

Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II dan ternyata benar kerja sama usaha tersebut dapat dijalankan dengan baik oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti kerja sama usahanya memberikan keuntungan; 5.

Bahwa,

demikian

pula

periode

selanjutnya

karena

dianggap

menguntungkan, Penggugat pun terus menambah modal kerja sama usaha kepadaTergugat I dan Tergugat II, dengan perincian: -

Bulan

Januari

hingga

bulan

Desember

2007

Penggugat

menanamkan modal kerja sama usaha sebesar Rp529.000.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah); -

Bulan

Januari

hingga

bulan

Desember

2008

Penggugat

menanamkan modal kerja sama usaha sebesar Rp3.280.853.000,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah); 6.

Bahwa, walaupun laporan keuangan dari Tergugat I selalu baik, namun Penggugat belum pernah menerima hasil keuntungan kerja sama usaha antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut hanya laporannya saja, sedangkan uangnya tidak diberikan kepada Penggugat selalu dengan alasan untuk tambahan modal kerja sama usaha lagi agar usahanya menjadi tambah besar karena pesanan terus bertambah;

7.

Bahwa, demikian pula kemudian atas kesepakatan bersama keuntungan kerja sama usaha tersebut dibelikan aset bersama berupa tanah seluas 123 m2 yang terletak di Jalan Juriman No.180, RT 06 RW 04, Desa Batembat, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, yang kemudian diatasnya didirikan bangunan sebagai tempat kerja sama usaha;

8.

Bahwa, selanjutnya dari keuntungan kerja sama usaha tersebut dengan alasan untuk memperluas tempat kerja sama usaha, tanah yang terletak dibelakang aset bersama tersebut seluas 235 m2, juga dibeli bersama oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai aset bersama;

9.

Bahwa, atas kesepakatan bersama pula kemudian untuk mempermudah administrasi kedua bidang tanah tersebut didaftarkan pensertipikatannya dengan menggunakan nama Tergugat I, sehingga kemudian terbitlah: a.

Sertipikat Hak Milik No. 350/Battembat seluas 123 m2 atas nama MAKMUR HARTANTO: Sebelah Utara dengan tanah kuburan; Sebelah Timur dengan tanah milik Risma; Sebelah Selatan dengan jalan/Koid/Hendi; Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 165/PDT/2017/PT BDG

Sebelah Barat dengan tanah milik SHM No. 351 atas nama MAKMUR HARTANTO; b.

Sertipikat Hak Milik dan No.351/Battembat seluas 235 m2 atas nama MAKMUR HARTANTO: Sebelah Utara dengan tanah kuburan; Sebelah Timur dengan tanah milik SHM No. 351 atas nama MAKMUR hARTANTO; Sebelah Selatan dengan jalan/Koid/Hendi; Sebelah Barat dengan Jalan Juriman;

10.

Bahwa, demikian juga untuk kelancaran mobilisasi kerja sama usaha Penggugat,

Tergugat

I

dan

Tergugat

II

sepakat

menggunakan

keuntungan kerja sama usaha untuk membeli kendaraan roda empat sebagai aset bersama, berupa sebuah mobil Merk Daihatsu Xenia No Pol E 1467 KO; 11.

Bahwa, kerja sama usaha antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II pun terus berjalan dengan lancar, namun permasalahan mulai timbul sejak bulan Juli 2009 ketika Penggugat menerima pembayaran dari para pemesan kain cusson yang mempergunakan bilyet giro dan cek yang tidak dapat dicairkan dengan alasan tidak tersedianya dana pada rekening bank yang bersangkutan hingga berjumlah Rp521.133.500,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

12.

Bahwa, kemudian Penggugat selaku pemilik modal menanyakan hal tersebut kepada Para Tergugat selaku pelaksana kerja sama usaha sekaligus meminta laporan pertanggung jawaban keuangan kerja sama usaha, namun Tergugat I pada tanggal 17 Januari 2009 hanya memberikan laporan rekapitulasi asset, dengan perincian: 1. Stock kain

Rp105.664.400,00

2. Tanah pekarangan

Rp 80.000.000,00

3. Gudang

Rp 125.000.000,00

4. Mobil kijang

Rp 40.000.000,00

5. Kontra bon

Rp 94.282.437,00

Jumlah

Rp444.946.837,00

1. Hutang kain

Rp 10.000.000,00

2. Hutang dana talangan

Rp250.000.000,00

3. Hutang Tanah Pekarangan

Rp 30.000.000,00

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 165/PDT/2017/PT BDG

13.

Jumlah

Rp299.000.000,00

Sisa asset

Rp145.946.857,00

Bahwa, Penggugat sangat tidak puas dengan laporan pertanggung jawaban keuangan Tergugat I yang demikian, namun ketika hendak dikonfirmasi oleh Penggugat tentang laporan pertanggung jawaban tersebut khususnya mengenai cek dan bilyet giro dari pemesan yang tidak

bisa

dicairkan

oleh

Bank

Penerbit

cek

dan

bilyet

giro

tersebut,Tergugat I tidak pernah menemui dan selalu menghindar serta tidak pernah memberikan klarifikasi atas laporan pertanggung jawaban keuangan yang diserahkanya, bahkan Tergugat II yang semula bekerja sama dengan Tergugat I pun ternyata sudah disingkirkan oleh Tergugat I; 14.

Bahwa, oleh karena Penggugat selaku pemilik modal dalam kerja sama usaha tersebut sudah tidak dapat bekerja sama dengan Tergugat I selaku pelaksana kerja sama usaha dengan baik, maka dengan diamdiam Penggugat melakukan penyelidikan kegiatan kerja sama usaha yang dilakukan oleh Tergugat I;

15.

Bahwa, begitu kecewanya Penggugat setelah mendapatkan fakta-fakta bahwa selama ini Penggugat menanamkan modal kerja sama usaha tersebut hanyalah untuk kepentingan usaha pribadi Tergugat I saja karena ternyata Tergugat I masih melanjutkan usaha penjualan kain cusson sendiri dengan menggunakan nama MH Tex, dimana Tergugat I adalah pemiliknya;

16.

Bahwa, selain itu ternyata aset bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Juriman No.180 RT 06 RW 04, Desa Batembat, Kecamatan

Plered,

Kabupaten

Cirebon,

yang

semula

hanya

diperuntukkan sebagai tempat kerja sama usaha, saat ini dipergunakan juga sebagai rumah tinggal pribadi Tergugat I dan keluarganya, sedangkan mobil Daihatsu Xenia No. Pol. E 1467 KO yang dipergunakan sebagai alat mobilisasi usaha telah diganti dengan mobil merk Daihatsu Agya Nopol E 1458 LC, yang menurut jenisnya tidak dapat dipakai sebagai kendaraan untuk usaha; 17.

Bahwa, dan yang lebih mengejutkan lagi ternyata Tergugat I telah menggunakan aset bersama kerja sama usaha berupa tanah-tanah tersebut pada angka 6 posita gugatan diatas dijadikan sebagai jaminan kredit Tergugat I kepada Turut Tergugat tanpa persetujuan Penggugat sebagai salah satu pemilik aset bersama tersebut;


18.

Bahwa, Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat I dan Tergugat II bermusyawarah untuk mencari jalan perdamaian, tetapi selalu ditolak oleh Tergugat I bahkan menantang Penggugat menggunakan jalur hukum;

19.

Bahwa, perbuatan Tergugat I yang menolak memberikan klarifikasi atas laporan pertanggung jawaban keuangan kerja sama usaha dan menjaminkan aset bersama kerja sama usaha kepada Turut Tergugat tanpa seijin Penggugat sebagai salah satu pemilik aset bersama tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

20.

Bahwa, perbuatan Para Tergugat tersebut menimbulkan kerugian kepada Penggugat, baik secara materil maupun iimateril, dengan perincian sebagai berikut: a. Kerugian Materiil: - Tergugat I telah menggunakan aset bersama sebagai jaminan Hak Tanggungan Tergugat I kepada Turut Tergugat tanpa seijin Penggugat selaku salah satu pemilik aset bersama dan telah menikmati uang kredit sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah); - Tindakan Para Tergugat yang tidak menunjukkan tanggung jawab untuk mengembalikan sisa modal pokok kepada Penggugat sebesar Rp521.133.500,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dengan perincian; 

Cek Bank BNI 1946 No. CM 248590 senilai Rp27.500.000,00 tanggal 15 Juli 2009;















Bilyet Giro Bank BNI 1946 No. BT 493687 senilai Rp27.500.000,00 tanggal 28 Juli 2009;



Bilyet Giro Bank BNI 1946 No. BT 493688 senilai Rp26.500.000,00 tanggal 29 Juli 2009;




Bilyet

Giro

Bank

BNI

1946

No.BT

495792

senilai

Rp27.500.000,00 tanggal 11 Agustus 2009; 

Bilyet Giro Bank BNI 1946 No. BT 495793 senilai Rp26.500.000,00 tanggal 12 Agustus 2009;



Cek Bank BNI 1946 No. CM 638170 senilai Rp20.000.000,00 tanggal 19 Agustus 2009;












Cek Bank BNI 1946 No. CM 638528 senilai Rp27.500.000,00 tanggal 15 September 2009;



Cek Bank BNI 1946 No. CM 638529 senilai Rp26.500.000,00 tanggal 16 September 2009;



Bilyet Giro Bank BJB No .BG HAA 01 137811 senilai Rp32.000.000,00 tanggal 21 Juli 2009;



Bilyet Giro Bank BJB No.139096 senilai Rp6.400.000,00 tanggal 30 Juli 2009;



Bilyet Giro Bank BJB No. BG HAA 01 139626 senilai Rp32.000.000,00 tanggal 5 Agustus 2009;















Bilyet Giro Bank BJB No.139094 senilai Rp32.000.000,00 tanggal 6 Oktober 2009;



Bilyet Giro Bank BJB No. 139095 senilai Rp32.000.000,00 tanggal 9 Oktober 2009;



Bilyet Giro Bank BJB No. BG HAA 01 137812 senilai Rp32.000.000,00 tanggal 28 Juli 2009;


- Kerugian berupa biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang keluarkan oleh Penggugat untuk mengurus perkara ini, biaya penagihan, honorarium Pengacara, biaya pendaftaran gugatan dan biaya operasional yang diperhitungkan sebesar dari Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah); - Selain itu tindakan Para Tergugat juga menimbulkan kerugian ekspektasi berupa lost opportunity income bagi Penggugat, karena uang Penggugat adalah uang untuk usaha, maka wajar apabila Para Tergugat dihukum membayar keuntungan sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari kewajiban pokok sebesar Rp521.133.500,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yaitu sebesar Rp15.634.005,00 (lima belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima rupiah), yang sedianya didapat Penggugat apabila Penggugat mengelola uang tersebut terhitung sejak bulan Juni 2009 sampai gugatan diajukan selama 82 (delapan puluh dua) bulan sebesar Rp1.281.988.410,00 (satu milyar delapan ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah); - Selanjutnya akibat tindakan Para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang telah menimbulkan kerugian sebagaimana tersebut di atas, selayaknya pula secara hokum Para Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar ganti kerugian berupa bunga kelalaian atau moratoireinteressen sebesar 6% (enam

persen)

pertahun

dari

kewajiban

pokok

sebesar

Rp521.133.500,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yaitu sebesar Rp31.268.010,00 (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu sepuluh rupiah) pertahun, terhitung sejak bulan Juni 2009 sampai gugatan diajukan selama 7 (tujuh) tahun yaitu sebesar Rp218.876.070,00 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh rupiah); b. Kerugian Immateriil: - Bahwa, selain itu Penggugat juga menderita kerugian immaterial karena dengan tidak dikembalikannya modal usaha dan telah dijaminkannya aset bersama kerja sama usaha tersebut telah membuat Penggugat merasa dipermalukan karena seringnya Bilyet Giro dan Cek tersebut yang akan dicairkan oleh Penggugat Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 165/PDT/2017/PT BDG

ditolak oleh Bank, sehingga nama baik dan kepercayaan Penggugat dimata relasi dan perbankan menjadi sangat buruk, sehingga mengganggu aktifitas perputaran usaha Penggugat; - Kerugian Immaterial tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun demi lengkapnya gugatan ini maka atas kerugian immaterial dimintakan ganti kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (limaratusjuta rupiah); 21.

Bahwa, oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan beritikad tidak baik, maka untuk menghindari agar Putusan Pengadilan Negeri Sumber nantinya tidak sia-sia serta adanya dugaan kuat Para Tergugat hendak memindahkan atau menjaminkan hartanya sehubungan dengan adanya gugatan ini, dengan ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan, terhadap: 1. Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Juriman No.180 RT 06 RW 04, Desa Batembat, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 350/ Battembat seluas 123 m2 atas nama MAKMUR HARTANTO: Sebelah Utara dengan tanah kuburan; Sebelah Timur dengan tanah milik Risma; Sebelah Selatan dengan jalan/ Koid/ Hendi; Sebelah Barat dengan tanah milik SHM No. 351/Batembat atas nama MAKMUR HARTANTO; 2. Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di JalanJuriman No.180 RT 06 RW 04, Desa Batembat, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, dikenal dengan Sertipikat Hak Milik dan No. 351/ Battembat seluas 235 m2 atas nama MAKMUR HARTANTO: Sebelah Utara dengan tanah kuburan; Sebelah Timur dengan tanah milik SHM 350/ Batembat atas nama MAKMUR HARTANTO; Sebelah Selatan dengan jalan/Koid/Hendi; Sebelah Barat dengan Jalan Juriman;

22.

Bahwa, agar Para Tergugat tunduk dan patuh terhadap isi Putusan ini secara sukarela, wajar apabila Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00,00 (lima ratusribu rupiah) Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 165/PDT/2017/PT BDG

perhari untuk setiap kali Para Tergugat lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan diucapkan hingga dilaksanakan; 23.

Bahwa, mengingat gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti dan dasar hukum alasan yang kuat, maka adalah wajar apabila Putusan perkaraini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding maupun kasasi; Maka berdasarkan hal-hal yang terurai pada duduk perkara di atas,

mohon kiranya Pengadilan dapat memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut: PRIMAIR 1.

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;

3.

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4.

Menyatakan: 1.

Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Juriman No. 180 RT 06 RW 04, Desa Batembat, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 350/Battembat seluas 123 m2 atas nama MAKMUR HARTANTO: Sebelah Utara dengan tanah kuburan; Sebelah Timur dengan tanah milik Risma; Sebelah Selatan dengan jalan/Koid/Hendi; Sebelah Barat dengan tanah SHM No. 351/Batembat atas nama MAKMUR HARTANTO;

2.

Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di JalanJuriman No.180, RT.06 RW.04, Desa Batembat, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, dikenal dengan Sertipikat Hak Milik dan No.351/Battembat seluas 235 m2 atas nama MAKMUR HARTANTO: Sebelah Utara dengan tanah kuburan; Sebelah Timur dengan tanah milik SHM 350/Batembat atas nama MAKMUR HARTANTO; Sebelah Selatan dengan jalan/Koid/Hendi; Sebelah Barat dengan Jalan Juriman; Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 165/PDT/2017/PT BDG

Merupakan aset bersama kerja sama usaha antara Penggugat dengan Para Tergugat; 5.

Menyatakan perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;

6.

Menyatakan mengembalikan: 1.

Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Juriman No.180 RT 06 RW 04, Desa Batembat, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 350/Battembat seluas 123 m2 atas nama MAKMUR HARTANTO: Sebelah Utara dengan tanah kuburan; Sebelah Timur dengan tanah milik Risma; Sebelah Selatan dengan Jalan/Koid/Hendi; Sebelah Barat dengan tanah milik SHM No. 351/Batembat atas nama MAKMUR HARTANTO;

2.

Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Juriman No.180 RT 06 RW 04, Desa Batembat, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, dikenal dengan Sertipikat Hak Milik dan No.351/Battembat seluas 235 m2 atas nama MAKMUR HARTANTO: Sebelah Utara dengan tanah kuburan; Sebelah Timur dengan tanah milik SHM 350/Batembat atas nama MAKMUR HARTANTO; Sebelah Selatan dengan Jalan/Koid/Hendi; Sebelah Barat dengan Jalan Juriman;

Sebagai aset bersama kerja sama usaha antara Penggugat dengan Para Tergugat; 7.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus serta tanpa ada beban apapun, berupa: a.

Kerugian Materiil: - Sisa modal pokok Para Tergugat sebesar Rp521.133.500,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah); - Biaya biaya dan ongkos-ongkos sebesar dari Rp25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah); - Kerugian

ekspektasi

berupa

lost

opportunity

income

bagi

Penggugat sebesar Rp1.219.452.390,00 (satu milyar dua ratus Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 165/PDT/2017/PT BDG

sembilan belas juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah); - Kerugian berupa bunga kelalaian atau moratoire interessen sebesar Rp187.608.060,00 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu enam puluh rupiah); b.

Kerugian Immateriil: Kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

8.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk setiap kali Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini secara baik;

9.

Menyatakan putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding maupun kasasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini; ATAU SUBSIDAIR: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat diputus yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II serta Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan Jawabannya, masing-masing tanggal 7 September

2016 yang

berbunyi sebagai berikut: JAWABAN TERGUGAT I Dalam Konpensi A. Dalam Eksepsi: Gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, atas alasan sebagai berikut: 1.

Bahwa, gugatan

Penggugat secara teoritis yuridis dapat dikualifisir

sebagai gugatan yang kabur

(Obscuur) mengingat, uraian dalil-dalil

gugatannya tidak jelas dan saling bertentangan satu sama lain, bukan hanya antara dalil-dalil dalam posita gugatannya, akan tetapi juga dalil posita gugatannya dengan petitumnya;


2.

Bahwa, didalilkan dalam posita gugatan No. 1, 2 dan 3 hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan II adalah “hubungan kerja sama Usaha”, dimana Penggugat merupakan “Pihak yang menanamkan modal” sedangkan Tergugat I dan II merupakan “Pihak Pengelola Usaha”nya;

3.

Bahwa, akan tetapi dari uraian dalil posita gugatannya No. 20, Tergugat I dan II memiliki kewajiban untuk mengembalikan sisa modal pokok kepada Penggugat, sehingga hubungan hukumnya lebih menyerupai “pinjammeminjam modal usaha”, yang secara prinsip berbeda hak dan kewajibannya dengan “Kerjasama usaha”, dimana uang yang diserahkan Penggugat untuk usaha yang dikelola Tergugat I dan II merupakan inbreng (penyertaan) usaha;

4.

Bahwa,

dalam dalil posita gugatan No. 11 juga disebutkan “Penggugat

menerima pembayaran dari para pemesan kain cusson” berupa cek dan giro yang kemudian tidak dapat dicairkan sejumlah Rp521.133.500,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) padahal sebagaimana dalilnya, Penggugat adalah pihak yang menanamkan modal (Pesero pasif) yang tidak ikut dalam pengelolaan usahanya; 5.

Bahwa, dalil gugatan Penggugatpun semakin membingungkan ketika, atas cek dan BG sejumlah Rp Rp521.133.500,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang diterima langsung oleh Penggugat dari Para Pembeli kain cusson dan kemudian tidak bisa dicairkan tersebut, tuntutan pembayarannya dibebankan kepada Tergugat I dan II sebagaimana dalam petitum gugatannya poin 7;

6.

Bahwa, disamping itu, dalam gugatan Penggugat terdapat dalil posita dan petitum gugatan Penggugat yang saling bertentangan. Pada dalil posita /gugatan No. 17, 18 dan 19 diuraikan bentuk tindakan “Tergugat I” yag dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan menjadi dasar diajukannya gugatan, yakni “telah menolak memberikan klarifikasi atas laporan kerja sama usaha dan menggunakan asset bersama sebagai jaminan kredit Tergugat I pada Turut Tergugat, dengan tanpa ijin dari Penggugat”;

7.

Bahwa, Tergugat II sama sekali tidak disebutkan ikut melakukan tindakan sebagaimana dilakukan oleh Tergugat I yang kemudian dikualifisir sebagai melawan hukum tersebut. Menurut Penggugat sendiri dalam dalil posita gugatan No. 13

dinyatakan, Tergugat II ternyata memang sudah


disingkirkan oleh Tergugat I, sehingga dengan demikian Tergugat II sesungguhnya juga merupakan pihak yang dirugikan; 8.

Bahwa, akan tetapi dalam petitumnya, Penggugat menuntut bukan hanya Tergugat I, akan tetapi juga Tergugat II untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi;

9.

Bahwa, tuntutan ganti ruginya pun dalam petitum gugatannya ternyata tidak hanya kerugian yang lahir sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, akan tetapi juga kerugian sebagai akibat tindakan

yang

dilakukan

para

pembeli

kain

cusson

sejumlah

Rp521.133.500,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah); 10. Bahwa, disamping itu, ada pula tuntutan ganti rugi berupa lost opportunity income, yang secara teoritis hanya dikenal dalam gugatan Wanprestasi yang bertujuan menempatkan Penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract been perfomed) sedangkan gugatan Penggugat merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang secara teoritis yuridis bentuk ganti ruginya berupa kerugian yang nyata, realince loss; 11. Bahwa, gugatan Penggugat juga telah kurang pihak (Plurium litis consortium) karena tidak menyertakan konsumen yang menggunakan cek atau biro gilyet sebagai pembayaran kepada Penggugat,

sejumlah

Rp521.133.500.,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang kemudian tidak dapat dicairkan; Berdasarkan uraian alasan eksepsi tersebut di atas, dengan ini Tergugat I mohon kehadapan Majelis Hakim yang terhormat, agar sebelum memeriksa pokok perkara, demi mendukung asas peradilan yang cepat ‘speedy administration of justice’ kiranya beralasan atas eksepsi tersebut diputus lebih dulu sebelum memeriksa pokok perkaranya, dengan menyatakan: 1. Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini; Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan ini ijinkanlah Tergugat I, bermaksud menyampaikan jawaban dalam pokok perkara, yakni sebagai berikut: Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 165/PDT/2017/PT BDG

A. Dalam Pokok Perkara 1. Bahwa, Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa-apa yang diakuinya secara tegas; 2. Bahwa,

tidak benar

hubungan hukum antara Penggugat dengan

Tergugat I kerja sama usaha, yang benar dan bisa dibuktikan kelak menurut hukum, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II adalah hubungan pinjam meminjam uang untuk modal usaha Tergugat I dan II; 3. Bahwa, karena demikian Penggugat sama sekali tidak berhak atas harta hasil usaha Tergugat I berupa 2 (dua) bidang tanah SHM No. 350/Desa Batembat dan SHM No. 351/Desa Batembat serta Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. E 1467 KO; 4. Bahwa, Cek/Biro Gilyet atas nama Sukron, Ika Kristanti dan H. Tohir yang keseluruhannya berjumlah senilai Rp521.133.500.,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan tidak dapat dicairkan, tidak berhubungan dengan usaha yang dijalankan Tergugat I; 5. Bahwa, atas Cek/Biro Gilyet tersebut, telah diselesaikan oleh Sukron, Ika Kristanti dan H. Tohir sebagai penerbitnya yang harus bertanggung jawab secara hukum; 6. Bahwa, dengan demikian Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya karena tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan atas segala alasan tersebut di atas, Tergugat I dengan segala kerendahan hati mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk memberikan putusan menolak gugatan dari

Penggugat seluruhnya dan menghukumnya untuk

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; JAWABAN TERGUGAT II 1.

Bahwa, memang benar pada mulanya Tergugat I dan Tergugat II-lah yang mengadakan kerja sama usaha pengadaan kain cusson, untuk keperluan pembuatan sarung bantal busa kursi dan tempat tidur bagi pengrajin dan industri rotan di wilayah Kabupaten Cirebon;

2.

Bahwa, Tergugat II tertarik bekerja sama dengan Tergugat I adalah karena walaupun semula Tergugat I hanyalah pedagang batik Pekalongan keliling, namun berdasarkan pengamatan Tergugat II, Tergugat I adalah seorang Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 165/PDT/2017/PT BDG

pekerja keras, santun dan sangat Islami, sehingga Tergugat II merasa bertemu dengan partner kerja yang cocok dan bisa diajak bekerja sama; 3.

Bahwa, terbukti kerja sama usaha yang dijalankan Tergugat II dengan Tergugat I berjalan dengan baik, namun karena dengan semakin meningkatnya pesanan, Tergugat I dan Tergugat II kewalahan dan membutuhkan kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki modal tambahan untuk memenuhi pesanan tersebut ;

4.

Bahwa, setelah Tergugat II bertemu Penggugat dan menceritakan bisnis pengadaan kain cusson yang Tergugat I dan Tergugat II jalani serta prospek kedepannya kemudian Penggugat mulai melibatkan diri kedalam usaha tersebut dan karena sudah yakin prospektif pada bulan Juni 2006 Penggugat mulai menanamkan modal secara bertahap hingga bulan Desember 2006 dalam kerja sama tersebut disesuaikan dengan pesanan hingga sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan karena memang sedang ramai-ramainya pesanan kain cusson maka kerja sama usaha tersebut berkembang pesat;

5.

Bahwa, antara Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat berkomitmen dan membuat kesepakatan bersama bahwa agar modal kerja sama usaha tersebut semakin besar maka dalam masa perintisan kerja sama tersebut, hasil keuntungan usaha tidak akan dibagi habis antara Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat, tetapi untuk Tergugat I yang mengelola langsung kerja sama usaha akan mendapatkan tunjangan operasional rumah tangga sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pertahun, tetapi keuntungan hak Tergugat II dan Penggugat dimasukkan sebagai modal kerja sama usaha milik Penggugat seterusnya, disamping modal berupa fresh money dari Penggugat, dengan perincian: -

Bulan Januari hingga bulan Desember 2007 Penggugat menanamkan modal kerja sama usaha sebesar Rp529.000.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

-

Bulan Januari hingga bulan Desember 2008 Penggugat menanamkan modal kerja sama usaha sebesar Rp3.280.853.000,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

6.

Bahwa, memang semula tempat usaha yang dipergunakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat hanyalah mengontrak sepetak rumah, namun karena kerja sama terus berkembang menuntut tempat yang lebih luas lagi, sehingga kemudian disepakati bersama dengan menggunakan keuntungan dari kerja sama usaha tersebut dibelikan aset bersama berupa Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 165/PDT/2017/PT BDG

sebidang tanah seluas 123 m2, yang kemudian diatasnya didirikan bangunan sebagai tempat kerja sama usaha dan sebidang tanah yang terletak dibelakang aset bersama tersebut seluas 235 m2, yang terletak di Jalan Juriman No.180 RT 06 RW 04, Desa Batembat, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, yang kemudian sekaligus dijadikan tempat tinggal oleh Tergugat I sekeluarga; 7.

Bahwa, semula atas aset bersama tersebut akan menggunakan nama Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, namun atas kesepakatan bersama pula akhirnya didaftarkan pensertipikatannya dengan menggunakan nama Tergugat I, sehingga kemudian terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 350/ Battembat dan No.351, kesemuanya atas nama Tergugat I;

8.

Bahwa, benar kemudian Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat membeli kendaraan roda empat sebagai kendaraan operasional yang sebagai aset bersama, yang dipergunakan oleh Tergugat I berupa semula mobil kijang bak telah dijual, mobil KIA Caren ditarik leassing karena angsurannya tidak dibayar Tergugat I, dan saat ini masih ada sebuah mobil merk Daihatsu Xenia Nopol E 1467 KO dan mobil Daihatsu Agya Nopol E 1458 LC;

9.

Bahwa, namun mulai bulan Juli 2009 Tergugat II sangat kecewa sekali kepada Tergugat I yang sudah mulai menunjukkan tidak kooperatif dan terkesan mau melepaskan diri dari kerja sama usaha dengan Tergugat II dan Penggugat dan berusaha bekerja sama usaha dengan pihak lain;

10. Bahwa, bahkan semula Tergugat I dan keluarganya yang selalu bersikap santun dan Islami saat menyambut Tergugat II datang ke tempat kerja sama usaha yang sekaligus dijadikan tempat tinggal Tergugat I, semakin sulit ditemui bahkan tidak mau ditemui sama sekali oleh Tergugat II selaku partner kerja sama usaha; 11. Bahwa, Tergugat II menyadari adanya perubahan sikap Tergugat I tersebut dan menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat yang memang lebih banyak tinggal di Jakarta, sehingga kemudian baik secara bersama-sama maupun sendiri, Tergugat II atau Penggugat, berusaha untuk mendatangi tempat kerja sama usaha untuk membicarakan kelangsungan kerja sama usaha, namun tidak juga dapat menemui Tergugat I, walaupun Tergugat I berada di dalam rumah; 12. Bahwa, namun berdasarkan penjelasan Penggugat ternyata bilyet girobilyet giro yang diberikan oleh Tergugat II kepada Penggugat pada saat rekapitulasi aset ternyata setelah dicek tidak dapat dicairkan dengan alasan tidak tersedianya dana pada rekening bank yang bersangkutan Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 165/PDT/2017/PT BDG

hingga berjumlah Rp521.133.500,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah); 13. Bahwa, memang benar Tergugat I pada tanggal 17 Januari 2009 hanya memberikan

laporan

rekapitulasi

asset,

karena

Tergugat

II

juga

mendapatkan laporannya, dengan perincian: Stock kain

Rp105.664.400,00

Tanah pekarangan

Rp 80.000.000,00

Gudang

Rp125.000.000,00

Mobil kijang

Rp 40.000.000,00

Kontra bon

Rp 94.282.437,00

Jumlah

Rp444.946.837,00

Hutang kain

Rp 10.000.000,00

Hutang dana talangan

Rp250.000.000,00

Hutang Tanah Pekarangan

Rp 30.000.000,00

Jumlah

Rp299.000.000,00

Sisa asset

Rp145.946.857,00

14. Bahwa, Tergugat II kemudian mendapat informasi dari Penggugat yang ternyata telah menyelidiki dan mendapatkan informasi bahwa selain Tergugat I juga sudah diketahui bekerja sama dengan pihak lain dan menyingkirkan Tergugat II dan Penggugat, ternyata aset bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Juriman No.180, RT 06 RW 04, Desa Batembat, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, yang semula hanya diperuntukkan sebagai tempat kerja sama usaha dan tempat tinggal Tergugat I, telah diagunkan sebagai jaminan kredit Tergugat I kepada Turut Tergugat tanpa persetujuan Tergugat II dan Penggugat sebagai salah satu pemilik aset bersama tersebut ; 15. Bahwa, semula Penggugat menuduh Tergugat II telah bekerja sama dengan Tergugat I untuk menyingkirkan Penggugat dari kerja sama usaha yang sudah maju tersebut dan tidak mau mempertanggung jawabkan modal milik Penggugat yang sudah dipakai oleh Tergugat I dan Tergugat II Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 165/PDT/2017/PT BDG

untuk kerja sama usaha, tidak mau bertanggung jawab terhadap bilyetbilyet giro kosong bahkan telah menjaminkan aset bersama; 16. Bahwa, Tergugat II sangat malu kepada Penggugat karena Tergugatlah yang telah mengajak Penggugat untuk bekerja sama dan mempromosikan kebaikan-kebaikan Tergugat I kepada Penggugat sehingga mau bekerja sama dengan Tergugat I dan Tergugat II; 17. Bahwa, Tergugat II juga sangat kecewa atas perbuatan Tergugat I tersebut karena sikap santun dan sangat Islaminya tersebut ternyata hanyalah kedok Tergugat I untuk menjaring Tergugat II dan Penggugat agar mau bekerja sama dan memberikan modal usaha kepada Tergugat I, namun setelah kerja sama usahanya maju Tergugat II dan Penggugat disingkirkan dengan cara-cara yang tidak mencerminkan cara-cara keIslamian yang selama ini ditunjukkan oleh Tergugat I; 18. Bahwa, bukan hanya Penggugat saja yang dirugikan oleh perbuatan Tergugat I tersebut, tetapi Tergugat II juga dirugikan, karena disamping selama ini belum menerima upah juga belum menikmati keuntungankeuntungannya yang seharusnya didapat oleh Tergugat II atas kerja sama usaha tersebut; 19. Bahwa, Tergugat II setuju dan sependapat dengan langkah Penggugat yang menjawab tantangan Tergugat I agar memperkarakan kasus ini dengan jalur hukum karena hanya dengan Pengadilanlah pihak yang dirugikan dapat menuntut keadilan dan orang seperti Tergugat I sebagai orang yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan beritikad tidak baik dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannnya; 20. Bahwa, Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana putusan yang patut dan adil;

JAWABAN TURUT TERGUGAT I.

Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel) 1.

Bahwa berdasarkan gugatan a quo, Penggugat didalam posita tidak secara tegas dan jelas menyatakan dasar gugatannya, karena ketidak sesuaian antara posita dan petitum gugatan Penggugat. Bahwa daiam posita

Penggugat

menjelaskan

bahwa

Penggugat

mempermasalahkan hubungan bisnis antara Penggugat dan Tegugat I dan juga Tergugat II. Tetapi dalam petitum angka 2, 3 dan 5 Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 165/PDT/2017/PT BDG

menyebutkan bahwa meminta agar ada Sita Jaminan, menyatakan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan meminta agar Perjanjian Kredit antara Tergugat I dan Turut Tergugat tidak sah dan bata! demi hukum. Dalil-dalil Penggugat tersebut sangat tidak mempunyai dasar hukum, atas dasar apa Turut Tergugat meiakukan Perbuatan Melawan Hukum? Karena jelas Turut Tergugat pada saat ini tidak mempunyai hubungan hukum dengan para pihak dalam gugatan perkara a quo dan Turut Tergugat bukanlah pihak yang berwenang dalam permasalahan hubungan bisnis Penggugat seperti apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya. Tidak jelas dan tidak konsisten apa yang Penggugat sampaikan dalam gugatannya, sehingga membuat ugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur; 2.

Bahwa Terhadap dalil posita Penggugat pada angka 21 yang menuntut meletakan Sita Jaminan terhadap jaminan dari kredit Tergugat I, maka perlu Penggugat ketahui bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agunq No. 1829 K/Pdt/1992 tanqqal 2 Juni 1994 bahwa terhadap baranq yang telah dijadikan agunan kredit tidak boleh diletakkan Sita Jaminan, karena pada barang tersebut telah lebih dahulu melekat Hak Agunan Bank diatasnya, begitu juga dengan Putusan Mahkamah Agung No. 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juni 1985 meneqaskan bahwa baranq yang sudah dijaminkan kredit kepada BRI tidak dapat dikenakan Sita Jaminan (consevatoir beslaq). Sehingga terhadap petitum dari gugatan Penggugat pada angka 21 tidak memiliki dasar hukum yang tepat untuk diletakkan Sita Jaminan terhadap agunan dari Tergugat I yang telah dijaminkan dan telah dilakukan pengikatan oleh Turut Tergugat;

3.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (Obscuur libel). Sehingga gugatan a quo harus ditolak dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap gugatan Penggugat yang demikian, baik karena gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel), maka demi tertibnya hukum beracara yang berlaku, sudah seharusnya gugatan Penggugat a quo dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya;


II.

Gugatan Penggugat salah alamat (Error In Pesona) 1.

Bahwa sesuai dengan eksepsi Turut Tergugat di atas, Turut Tergugat nyatakan kembali bahwa materi gugatan Penggugat tidak jelas, sehingga tidak jelas juga apa yang menjadi objek gugatan Penggugat; jika yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah permasalahan hubungan bisnis dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka sudah tentu Turut Tergugat sama sekali tidak terkait sebagai pihak dalam hubungan bisnis tersebut berdasarkan kesepakatan bersama;

2.

Bahwa sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1340 Kitab Undang-undang

Hukum

Perdata

yang

menyatakan

bahwa:

"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga seiain daiam ha! yang ditentukan dalam pasal 1317." 3.

Bahwa oleh karena itu, kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II hanya berlaku bagi para pihak yang mengikatkari diri dalam kesepakatan tersebut. Sehingga jelas bahwa Turut Tergugat sama sekali tidak terkait (tidak mempunyai hubungan hukum) sebagai pihak dalam hubungan bisnis tersebut, oleh karena itu Turut Tergugat sebagai pihak ketiga tidak dapat dirugikan dengan adanya kesepakatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

4.

Bahwa, sehingga terhadap gugatan yang salah alamat demikian harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

III.

Dalam Pokok Perkara 1. Bahwa Turut Tergugat dengan ini mengemukakan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut; 2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat; 3. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:


4. Bahwa Tergugat I yaitu MAKMUR HARTANTO merupakan Debitur dari Turut Tergugat yang mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan: a.

Akta Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 16 April 2013 dibuat oleh Notaris Lestari Widodo, Sarjana Hukum;

b.

Akta Addendum Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 89 tanggai 25 April 2014 dibuat oleh Notaris Lestari Widodo, Sarjana Hukum;

c.

Akta Addendum Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 14 April 2015 dibuat oleh Notaris Lestari Widodo, Sarjana Hukum;

d.

Akta Addendum Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 41 tanggal 14 April 2016 dibuat oleh Notaris Lestari Widodo Sarjana Hukum;

5. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit dimaksud, Tergugat I telah menyerahkan sebagai agunan dan Sertifikat Hak Milik tersebut telah dipasang Hak Tanggungan dan Fidusia, dengan rincian sebagai berikut: 1. SHM No. 350/Cirebon atas nama MAKMUR HARTANTO; 2. SHM No. 351/Cirebon atas nama MAKMUR HARTANTO; 3. Hak Tanggungan ke I dengan SHT No. 2373/2013 sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah); 4. Hak Tanggungan ke II dengan SHT No. 2906/2015 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 5. Jaminan Fidusia dengan nilai sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah); Dengan dijaminkannya SHM tersebut membawa akibat hukum bahwa SHM tersebut menjadi jaminan pelunasan kredit Tegugat I dan apabila ternyata Tegugat I tidak dapat melakukan kewajibannya/wanprestasi maka agunan tersebut akan dilelang sesuai dengan Akta Perjanjian kredit yang telah ditandatangani dan ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang Tegugat I tersebut; 6. Bahwa, sampai saat ini Tergugat I adalah Debitur yang beritikad baik yang selalu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran dengan tepat waktu kepada Turut Tergugat; 7. Bahwa, Turut Tergugat menolak dengan tegas posita angka 16, 17, 18, 19 dan 21 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 165/PDT/2017/PT BDG

Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat, dalil Penggugat yang demikian adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan kepada aturan hukum yang berlaku 8. Bahwa, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk dapat dinyatakannya seseorang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka haruslah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. harus ada perbuatan; b. perbuatan itu harus melawan hukum; c. ada kerugian; d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; e. ada kesalahan (schulo); 9. Bahwa namun demikian ternyata tidak satupun dalil-dalil yang Penggugat ajukan khususnya terhadap Turut Tergugat yang memuat unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata; 10. Bahwa, oleh karena apa yang dilakukan Turut Tergugat adalah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang, maka gugatan Penggugat merupakan dalil gugatan yang tidak benar dan tidakberdasar; 11. Bahwa, Tuntutan dwangsom dari Penggugat pada angka 22 dalam positanya merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak, dengan alasan: a. Tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat; b. Dwangsom hanya dapat dikenakan pada putusan yang bersifat kondemnatoir berupa hukuman pokok untuk melaksanakan prestasi lain, yang bukan berupa putusan untuk pembayaran sejumlah uang; (Mohon periksa Putusan MARI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 jo. Putusan MARI No. 3703 K/Sip/1986 yang menolak dwangsom atas pembayaran sejumlah uang); 12. Bahwa, berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan: "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 165/PDT/2017/PT BDG

orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu; 13. Bahwa" sehubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat adalah daiil-dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, maka sudah sepantasnya bahwa dalil gugatan dari Penggugat ditolak untuk seluruhnya, khususnya dalil yang ditujukan kepada Turut Tergugat; Maka berdasarkan jawaban Turut Tergugat diatas, mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber untuk memutus perkara Ini dengan Putusan sebagai berikut: Dalam Eksepsi

I.

1.

Menerima Eksepsi Dari Turut Tergugat;

2.

Menyatakan bahwa gugatan ditolak atau setidak-tidaknya Tidak Dapat Diterima.

II.

Dalam Pokok Perkara 1.

Menolak seluruh gugatan Penggugat:

2.

Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sumber telah menjatuhkan Putusan Nomor

28/Pdt.G/2016/PN.Sbr.,

tanggal 9 Januari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menyatakan: a. Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Juriman No.180, RT 06 RW 04, Desa Batembat, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 350/ Battembat seluas 123 m2 atas nama MAKMUR HARTANTO: i. Sebelah Utara dengan tanah kuburan; ii. Sebelah Timur dengan tanah milik Risma; Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 165/PDT/2017/PT BDG

iii. Sebelah Selatan dengan jalan/ Koid/Hendi; iv. Sebelah Barat dengan tanah SHM No. 351/Batembat atas nama MAKMUR HARTANTO; b. Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Juriman No.180, RT.06 RW 04, Desa Batembat, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, dikenal dengan Sertipikat Hak Milik dan No. 351/ Battembat seluas 235 m2 atas nama MAKMUR HARTANTO: i. Sebelah Utara dengan tanah kuburan; ii. Sebelah Timur dengan tanah milik SHM 350/Batembat atas nama MAKMUR HARTANTO; iii. Sebelah Selatan dengan jalan/Koid/Hendi; iv. Sebelah Barat dengan Jalan Juriman; Merupakan aset bersama kerja sama usaha antara Penggugat dengan Para Tergugat; 4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus serta tanpa ada beban apapun sisa modal pokok sebesar Rp521.133.500,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah); 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; 6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya

perkara yang timbul dalam persidangan ini

sebesar

Rp

1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Surat Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat I, telah menyatakan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Sbr., tanggal 9 Januari 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 7 Pebruari 2017; Membaca, Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor

28/Pdt.

G/2016/PN.Sbr., tanggal 27 April 2017 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 10 April 2017 , memori banding

mana

telah

diberitahukan

melalui

surat

Nomor:W11.U19/037/


HT.01.10/IV/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 28 April 2017; Membaca, Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Pembanding semula Tergugat I tanggal 17 Pebruari 2017, Terbanding semula Penggugat tanggal 1 Maret 2017, Turut Terbanding I semula Tergugat II tanggal 28 Pebruari 2017 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat tanggal 28 Pebruari 2017 masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon

Nomor:28/Pdt.G/2016/PN.Sbr Jo.

Nomor:

90/Pdt.Del/2017/ PN.Cbn., telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage)

selama 14 (empat belas hari), sebelum berkas perkara

tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa ditingkat Banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: Bahwa Pembanding tidak sependapat/keberatan terhadap pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Sumber dan memohon untuk diperiksa kembali petitum gugatan Terbanding semula Penggugat; Bahwa Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dituangkan dalan gugatannya, seharusnya Pengadilan Negeri Tingkat Pertama menolak gugatan seluruhnya; Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat I tidak terdapat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara benar, maka keberatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum,

pendapat

dan

kesimpulan

Pengadilan

Negeri

Sumber

dalam


putusannya Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Sbr., tanggal 9 Januari 2017 telah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Sbr., tanggal 9 Jauari 2017 haruslah dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan: 1.

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

2.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

3.

HIR;

4.

Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

5.

Dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan; M E N G A D I L I:

1.

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;

2.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 28/Pdt.G/2016/ PN.Sbr., tanggal 9 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

3.

Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 oleh Kami Tumpak Situmorang, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Firzal Arzy, S.H., M.H., dan Sulaiman, S.H., M.H., sebagai HakimHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, Nomor:165/PEN/PDT/2017/ PT.BDG., tanggal 31 Maret 2017, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis


dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh U. Yuniati, S.H., C.N., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd Firzal Arzy, S.H., M.H.

Ttd Tumpak Situmorang, S.H., M.H.

Ttd S u l a i m a n, S.H., M.H.

Panitera Pengganti, Ttd U. Yuniati, S.H., C.N.

Perincian biaya perkara: 1. Redaksi Putusan --------------------- Rp 5.000,00 2. Meterai Putusan ---------------------- Rp 6.000,00 3. Pemberkasan ------------------------- Rp139.000,00+ J u m l a h ----------------------------- Rp150.000,00


PT BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents