PT. BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR :109/PDT/2017/PT. BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq. Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung; Cq. SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE, beralamat di jalan Patmawati No.

Kecamatan

Jatigede Kabupaten Sumedang, yang dalam hal ini di wakili oleh kuasanya yang bernama :Endang Suratman,ST. Nindyo Purnomo,SH.MH dan Arif Ichwandoko,S.IP, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : HK.02.02/At4/104 tertanggal

25 Agustus 2016 yang selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING semula TERGUGAT II.; Lawan 1. CARTA Bin SUKATMA

Lahir di Sumedang, tanggal 4 Agustus 1962, Jenis

kelamin

Laki-laki,

pekerjaan

wiraswasta, Agama Islam, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Cipakujaya, RT. 001, Rw. 002, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai :TERBANDING semula PENGGUGAT ; 2. MIRTA

Lahir di Sumedang, tanggal 4 Agustus 1962, Jenis

kelamin

Laki-laki,

pekerjaan

Wiraswasta, agama Islam, pendidikan SD, Kawin, tempat tinggal di Dusun Cilembu,RT. 006,RT.002, Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Hal 1 putusan No.109/Pdt/2017/PT.Bdg

Jawa Barat

selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERBANDING semula TERGUGAT I; PENGADILAN TINGGI tersebut; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 27 Februari 2017, Nomor 109 / PEN.PDT / 2017 / PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; .

Telah membaca Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan

Negeri Sumedang tanggal

28 Desember 2016 Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.

Smd. serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARA Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal

15 Agustus

2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 18 Agustus 2016, dalam Register perkara Nomor 74/PDT.G/2016/PN.SMD, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 

Bahwa dahulu telah hidup berumah tangga pasangan suami isteri antara Bapak Sukatma Bin Alhani( Ayah Penggugat ) dengan Ibu Emeh Suamah Binti Sapta(Ibu Penggugat).



Bahwa dalam rumah tangganya Bapak Sukatma Bin Alhani dengan ibu Emeh Suamah Binti Sapta di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. KAEMAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Sumedang Tanggal 4 Juni 1952( Kakak Penggugat/Isteri Tergugat I ) ; 2. CARTA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sumedang Tanggal 6 Agustus 1962 ( Penggugat )



Bahwa Bapak Sukatma Bin Alhani dengan ibu Emeh Suamah Binti Sapta dengan memiliki rumah tinggal panggungyang ditempatinya sebagai tempat tinggal yang berdiri diatas tanah Milik , DII No. C 588. Persil 111 yang terletak diBlokCilembu I, Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat ;.



Bahwa Kaemah Binti Sukatma ( Kakak Penggugat ) menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MIRTA ( Tergugat I ) dan

dalam

rumah tangganya memiliki rumah tinggal panggung yang ditempatinya sebagai tempat tinggal yang berdiri diatas tanah Milik , Hal 2 putusan No.109/Pdt/2017/PT.Bdg

DII No. C

1137. Persil 111a yang terletak diBlok Cilembu I, Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat ; 

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 1980 Bapak Sukatma telah meninggal dunia di dusun Cilembu, desa Pakualam, kec. Darmaraja, Kabupaten Sumedang, karena sakit ;



Bahwa pada sekitar tahun 1981 rumah tinggal Bapak Sukatma Bin Alhani dengan Tergugat Iterdata dalam proyek Waduk Jati Gede oleh Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan Panitia sembilan pendataan

daerah

genangan Waduk Jati Gede ; 

Bahwa rumah tinggal milik Bapak Sukatma Bin Alhani dengan ibu Emeh Suamah Binti Sapta berupa bangunan Rumah Tinggal Panggung yangberdiri diatas tanah Milik, DII No. C 588. Persil 111 yang terletak di Blok Cilembu I, Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat,

terdaftar

dalam proyek waduk jati gede pada Lembar Peta Bidang 307 Nomor Urut 11 dengan nomor Peta 483 Tife Rumah Tinggal

Panggung

Darurat ( RTD ) terdata dalam proyek waduk Jati Gede atas nama Kaemah/Mirta bin Sukatma; 

Bahwa rumah tinggal milik Tergugat I, berupa bangunan Rumah Tinggal Panggung yang berdiri diatas tanah Milik, DII No. C 1137. Persil 111a yang terletak diBlok Cilembu I, Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, terdaftar dalam proyek waduk jati gede pada Lembar Peta Bidang 307 Nomor Urut 31 dengan nomor Peta 504 Tife Rumah Tinggal Panggung Darurat ( RTD ) terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede atas nama Kaemah/Mirta bin Sukatma;



Bahwa sekitar tahun 1984 rumah tinggal Bapak Sukatma Bin Alhani dengan ibu Emeh Suamah Binti Sapta dan rumah tinggal Tergugat I tersebut

dalam

data

proyek

Waduk

Jati

Gede

atas

nama

Kaemah/Mirta bin Sukatma , mendapat ganti rugi dari pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek jati Gede ; 

Bahwa rumah tinggal milik almarhum Bapak Sukatma Bin Alhani dengan ibu Emeh Suamah Binti Sapta yang terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede pada lembar Peta Bidang307, Nomor Urut 11 dengan nomor Peta 483 Tife Rumah Tinggal Panggung Darurat ( Hal 3 putusan No.109/Pdt/2017/PT.Bdg

RTD )

tersebut, mendapat ganti rugi sebesar

Rp. 921.098,-

(Sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan puluh delapan rupiah ) ; 

Bahwa rumah tinggal milik Tergugat I dengan Kemah ( Isteri Tergugat I/kakak Penggugat ) yang terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede pada lembar Peta Bidang307, Nomor Urut 31 dengan nomor Peta 504 Tife Rumah Tinggal Panggung Darurat ( RTD ) tersebut, mendapat ganti rugi sebesar

Rp. 745.207,-

(Tujuh ratus empat puluh lima

ribu dua ratus tujuh rupiah ) ; 

Bahwa ketika ada Pendataan Tanah, rumah tinggal yang akan tergenang waduk Jati Gede dari Panitia proyek WadukJati Gede waktu itu Pengugat belum menikah dan masih tinggal di rumah orang tua bersama Ibu Emeh Suamah ( Ibu kandung Penggugat dan Isteri tergugat I ), sehingga pada waktu itu yang mengurus pendataan rumah tinggal adalah tergugat I ;



Bahwa oleh karena Ibu Penggugat sudah berusia lanjut dan tidak mau pergi mengurus pendataan proyek ke Balai Desa dan akhirnya mengurus pendataan tersebut di lakukan oleh Tergugat I dan dalam data rumah tersebut dicatat atas nama Tergugat I ;



Bahwa walaupun dalam data proyek atas nama Tergugat I ( Kaemah/Mirta bin Sukatma ) akan tetapi uang ganti rugi atas rumah tinggal milik almarhum Bapak Sukatma Bin Alhani dengan ibu Emeh Suamah Binti Sapta yang terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede pada lembar Peta Bidang307, Nomor Urut 11 dengan nomor Peta 483 Tife Rumah Tinggal

Panggung

mendapat ganti rugi sebesar

Darurat ( RTD )

Rp. 921.098,-

tersebut yang

( Sembilan ratus dua

puluh satu ribu sembilan puluh delapan rupiah ) tersebut, oleh Tergugat I diserahkan kepada Ibu Emeh Suamah ( Ibu Kandung Penggugat ) ; 

Bahwa pada tanggal 7 Januari 1985ibu Emeh Suamah Binti Sapta ( ibu Penggugat ) telah meninggal dunia;



Bahwa dengan telah meninggal dunia kedua orang tua Penggugat ( almarhumBapak Sukatma Bin Alhani dengan almarhumah ibu Emeh Suamah Binti Sapta ) maka yang jadi ahli warisnya adalah Kaemah ( isteri Tergugat I/kakak Penggugat ) dan Penggugatsesuai dengan Penetapan ahli waris Nomor 213/Pdt.P/2016/PA.Smdg. tanggal Agustus 2016 ; Hal 4 putusan No.109/Pdt/2017/PT.Bdg

9



Bahwa waktu itu pihak proyek /pemerintah berjanji kepada warga daerah genangan waduk Jati Gede yang telah diganti rugi rumah tinggalnya akan direalokasikan tanah dan rumah tinggalnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 15 Tahun 1975 ;



Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 15 Tahun 1975 tersebut menjanjikan setiap rumah tinggal akan direalokasikan kembali sesuai kepemilikan masing-masing warga genangan;



Bahwa sampai sekarang apa yang dijanjikan dalam peraturan Meneteri Dalam Negeri RI. Nomor 15 Tahun 1975 tidak ada realisasi, akan tetapi Pemerintah malah memberikan pasilitas lain yaitu berupa uang santunan secara tunai dengan adanya Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri

Pekerjaan

Umum

dan

Perumahan

Rakyat

No.

258/KPTS/M/2015 ; 

Bahwa yang menangani pelaksanaan pemberian uang santunan dimaksud dilaksanakan oleh PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, Cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk

Cisadarung,

Cq.

SATUAN

KERJA

NON

VERTIKAL

TERTENTU PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE ( Tergugat II) ; 

Bahwa rumah tinggal milik almarhum Bapak Sukatma Bin Alhani dengan ibu Emeh Suamah Binti Sapta yang dahulu tahun 1984 mendapat uang ganti rugi dari proyek Jatigede

sebesar Rp.

921.098,-

( Sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan puluh

delapan

rupiah

)tersebut,

akan

mendapat

Uang

santunan/Kadeudeuh/uang karohiman berupa uang tunai masingmasing lebih kurang sebesar Rp. 122.591.200,- ( seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan

puluh satu dua ratus rupiah ) dari

SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE ( Tergugat II ) ; 

Bahwa Penggugat sebagai ahli waris almarhum Bapak Sukatma Bin Alhani dengan ibu Emeh Suamah Binti Sapta sampai sekarang tidak menerima Formulir Regitrasi yang ada nomor ID berwarna kuning untuk pengajuan uang santunan tersebut ;



Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 Penggugat mengajukan hak uang santunan atas rumah tinggal Almarhum Bapak Sukatma Bin Alhani dengan ibu Emeh Suamah Binti Sapta pada kantor SATUAN KERJA Hal 5 putusan No.109/Pdt/2017/PT.Bdg

NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE ( Tergugat II ) yang beralamat di terusan Jalan Serma Muchtar, Parigi Sumedang akan tetapi menolaknya karena tidak menunjukan formulir Registrasi tersebut dan memberikan informasi rumah tinggal orang tua Penggugat dimaksud dalam data proyek pada lembar Peta Bidang307, Nomor Urut 11 dengan nomor Peta 483 Tife Rumah Tinggal Panggung Darurat ( RTD ) dan lembar Peta Bidang 307, Nomor Urut 31 dengan nomor Peta 504 Tife Rumah Tinggal Panggung Darurat ( RTD ) keduanya

atas nama Kaemah/Mirta bin Sukatma jadi

Penggugat tidak berhak mendapat uang santunan rumah pengganti sebesar

Rp. 122.591.200,- ( seratus dua puluh dua juta lima ratus

Sembilan puluh satu dua ratus rupiah ) ; 

Bahwa Penggugat menjelaskan kepada Tergugat II rumah tinggal dalam data proyek pada lembar Peta Bidang307, Nomor Urut 11 dengan nomor Peta 483 Tife Rumah Tinggal Panggung Darurat ( RTD ) tersebut sebenarnya milik Almarhum Bapak Sukatma ( ayah Penggugat dan Isteri Tergugat I ) ;



Bahwa akibat perbuatan Tergugat I memberikan data pada Panitia Proyek waduk Jati Gede pada waktu itu tertulis dalam data peroyek Waduk Jati gede atas nama Kaemah / Mirta bin Sukatma mengakibatkan Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum bapak Sukatma bin Alhani dengan ibu Emeh Suamah binti Sapta tidak terdaftar oleh Tergugat II sebagai penerima uang santunanrumah pengganti sebesar

Rp. 122.591.200,- ( seratus dua puluh dua juta

lima ratus Sembilan puluh satu dua ratus rupiah ) dengan demikian Tergugat I secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ; 

Bahwa perbuatan tergugat II yang menolak pegajuan uang santunan sebesar Rp. 122.591.200,- ( seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah ) tersebut, mengakibatkan Penggugat tidak dapat membiayai memindahkan bekas bahan bangunan rumah dan perabotan rumah tangga dan makam/kuburan kedua

orang

tua

Penggugat

tersebut

yang

sekarang

sudah

terendam/tergenang air Waduk Jatigede, dengan demikian Tergugat II secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ; Hal 6 putusan No.109/Pdt/2017/PT.Bdg



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumedang / Majelis Hakim yang memeriksa untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut ; Berdasarkan Uraian-uraian diatas, Penggugat mohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumedang / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : PRIMAIRE : 1. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat ; 2. Menyatakan berupa Rumah Tinggal Panggung yang berdiri diatas tanah Milik, DII No. C 588. Persil 111 yang terletak di Blok Cilembu I, Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, terdaftar dalam proyek jati gede pada lembar Peta Bidang 307, Nomor Urut 11 dengan nomor Peta 483 Tife Rumah Tinggal Panggung Darurat ( RTD )yang dahulu mendapat ganti rugi sebesar Rp. 921.098,-

( Sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan puluh

delapan rupiah )tersebut, terdaftar dalam data Tergugat II atas nama Kaemah/Mirta Bin Sukatma adalah

hak Penggugat dan Kaemah

selaku ahli waris dari almarhum bapak Sukatma bin Alhani dengan almarhumah ibu Emeh saemah binti Sapta ; 3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II

telah melakukan perbuatan

melawan hukum .; 4. Menyatakan Penggugat dan Kaemah Binti Sukatma (isteri Tergugat I) berhak menerima uang santunan untuk rumah pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- ( seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah ) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 dimaksud ; 5. Menghukum Tergugat II

segera menyerahkan uang untuk rumah

pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- ( seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah ) secara tunai dan seketika kepada Penggugat ; 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng .

Hal 7 putusan No.109/Pdt/2017/PT.Bdg

SUBSIDAIR : - Apabila Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan

Tergugat II telah mengajukan jawaban masing-masing tertanggal 4

Oktober 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Jawaban Tergugat I : Yang Mulia Majelis Hakim, perkenankanlah KuasaTergugat I untuk dan atas nama memberikan sanggahan/Jawaban

atas gugatan

Penggugat yang menjadi prinsip efek hukum terhadap tergugat I ; Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa pada pokoknya tergugat I membenarkan apa yang menjadi alasan Penggugat yang didalilkannya dalam surat gugatnya tersebut, akan tetapi dalil dalam posita surat gugat halaman 4 point ke 1 yaitu “Bahwa Perbuatan Tergugat I yang tanpa hak telah merubah/mengganti nama Bapak Sukatma Bin Alhani ( Ayah

Penggugat ) dengan Ibu Emeh Suamah Binti Sapta

(Ibu

Penggugat), pada data proyek menjadi atas nama Kaemah/Mirta bin Sukatma(

Tergugat

I

),

maka

secara

hukum

Tergugat

I

dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum” Kaemah/Mirta bin Sukatma Kaemah/Mirta bin Sukatma tergugat I sangatlah keberatan ; Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum tergugat I mengemukan alasan keberatan tersebut diatas, tergugat I terlebih dahulu akan menerangkan apa yang menjadi alasan tergugat I mengganti data Penggugat dalam proyek menjadi data nama Tergugat I, secara nyata Penggugat ada hubungan keluarga dengan Tergugat I, karena Penggugat adik kandung KAEMAH (isteri Tergugat I ) ; Yang Mulia Majelis Hakim, pada waktu itu sekitar tahun 1981 ada pendataan tanah dan bangunan yang berada di daerah genagan proyek Jati Gede, ; Bahwa rumah tinggal milik Tergugat I berupa bangunan Rumah Tinggal Panggung yang berdiri diatas tanah Milik , DII No. C 1137. Persil 111a yang terletak di Blok Cilembu I, Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, terdaftar dalam proyek waduk jati gede pada Lembar Peta Bidang 307 Nomor Urut 31 dengan nomor Peta 504 Tife Rumah Tinggal Panggung Darurat ( RTD ) terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede atas nama Kaemah/Mirta bin Hal 8 putusan No.109/Pdt/2017/PT.Bdg

Sukatma tersebut, mendapat ganti rugi sebesar Rp. 745.207,- ( Tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah ) ; Bahwa rumah tinggal milik orang tua Penggugat

berupa

bangunan rumah tinggal panggung milik almarhum Bapak Sukatma Bin Alhani dengan ibu Emeh Suamah Binti Sapta yang berdiri diatas tanah Milik , DII No. C 588. Persil 111 yang terletak di Blok Cilembu I, Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat yang terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede pada lembar Peta Bidang 307, Nomor Urut 11 dengan nomor Peta 483 Tife Rumah Tinggal Panggung Darurat ( RTD ) tersebut, mendapat ganti rugi sebesar Rp. 921.098,-

( Sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan puluh delapan

rupiah ) ; Yang Mulia Majelis Hakim, rumah tinggal orang tua Penggugat dan tergugat I letak dan bidang tanah yang berbeda akan tetapi lokasinya dan jaraknya berdekatan ; Yang Mulia Majelis Hakim, pada saat pendataan Bapak sukatma ( ayah Penggugat/ayah mertua Tergugat I )sudah meninggal dunia, dan ketika itu juga Ibu Emeh ( Ibu kandung Penggugat/Ibu Mertua Tergugat I) karena sudah usia lanjut dan tidak mau mengurus sendiri kelengkapan data dan pada waktu itu Penggugat sendiri belum berumah tangga sehingga pihak Panitia Proyek dahulu Panitia Sembilan dalam hal ini sekarang Tergugat II mendapat kesulitan dalam pendataan tersebut ; Kemudian Tergugat I dan tergugat II ( pihak Proyek Waduk Jati Gede pada waktu itu ) dengan alasan untuk mempermudah pendataan, sehingga Rumah tinggal Penggugat dalam data proyek atas nama tergugat I dengan catatan bilamana mendapat uang ganti rugi atas rumah tersebut harus diberikan kepada orang tua Penggugat sebagai yang berhak atas rumah tinggal tersebut ; Yang Mulia Majelis Hakim, sekitar tahun 1984 tergugat I telah menerima uang ganti rugi hak Tergugat I atas bangunan rumah tinggal milik Tergugat I berupa bangunan Rumah Tinggal Panggung yang berdiri diatas tanah Milik ,

DII No. C 1137. Persil 111a yang terletak diBlok

Cilembu

Pakualam,

I,

Desa

Kecamatan

Darmaraja,

Kabupaten

Sumedang, Propinsi Jawa Barat, terdaftar dalam proyek waduk jati gede pada Lembar Peta Bidang 307 Nomor Urut 31 dengan nomor Peta 504 Tife Rumah Tinggal Panggung Darurat ( RTD ) terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede atas nama Kaemah/Mirta bin Sukatma tersebut, Hal 9 putusan No.109/Pdt/2017/PT.Bdg

mendapat ganti rugi sebesar Rp. 745.207,- ( Tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah ) dan atas bangunan rumah tinggal milik kedua orang tua Penggugat berupa bangunan rumah tinggal panggung milik almarhum Bapak Sukatma Bin Alhani dengan ibu Emeh Suamah Binti Sapta yang berdiri diatas tanah Milik , DII No. C 588. Persil 111 yang terletak di Blok Cilembu I, Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat yang terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede pada lembar Peta Bidang 307, Nomor Urut 11 dengan nomor Peta 483 Tife Rumah Tinggal

Panggung

Darurat ( RTD )

tersebut, mendapat ganti rugi sebesar Rp. 921.098,- ( Sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan puluh delapan rupiah ) ; Yang Mulia Majelis Hakim, sesuai dengan kesepakatan dan kesanggupan tergugat I pada waktu itu, setelah menerima uang ganti rugi hak milik kedua orang tua Penggugat sebesar Rp. 921.098,- ( Sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan puluh delapan rupiah )

tersebut,

tergugat I langsung memberikannya kepada Ibu Penggugat ( ibu Mertua Tergugat I ) ; Yang Mulia Majelis Hakim, pada waktu itu sekira tahun 1981ketika pendataan pemerintah dalam

hal ini yang dikenal dengan

Panitia Sembilan, menjajikan setiap rumah tinggal yang kena dampak genangan Waduk Jati Gede selain mendapatkan ganti rugi, akan diberi realokasi Tanah dan Rumah Tinggal, sesuai

dengan peraturan

pemerintah yaitu Kep Mendagri No. 15 Tahun 1975, itu pun tergugat ingat ketika waktu itu diberi pengarahan dari pihak Panitia Proyek/Pemerintah; Yang Mulia Majelis Hakim, Penggantian data Rumah Tinggal atas nama kedua orang tua Penggugat yang dirubah menjadi atas nama Kaemah ( isteri Tergugat I ) dan tergugat I, pada waktu itu tergugat I berpikir

hanyalah

untuk

mempermudah

proses

dan

tidak

akan

mengurangi ataupun menghilangkan hak-hak Orang tua Penggugat atas Rumah tinggalnya yang kena dampak genangan Waduk Jati Gede tersebut, karena setiap ada hak yang diberikan dari Proyek Pembangunan Waduk Jati Gede akan selalu diberikan kepada Penggugat ; Yang Mulia Majelis Hakim, sampai sekarang apa yang dijanjikan pemerintah tentang realokasi tanah dan rumah tinggal tidak terealisasi, akan tetapi yang ada dari pihak pemerintah ( tergugat II ) memberikan dana

konpensasi/

122.591.200,-

kerohiman

berupa

uang

tunai

Sebesar

Rp.

( seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh Hal 10 putusan No.109/Pdt/2017/PT.Bdg

satu dua ratus rupiah ) atas rumah tinggal yang berada dalam daerah genangan Waduk Jati Gede yang telah mendapatkan ganti rugi pada tahun 1984 sampai tahun 1986 ; Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 yang lalu tergugat I telah menerima uang santunan tunai pengganti rumah tinggal dari Tergugat II sebesar

Rp. 122.591.200,-

( seratus dua puluh dua juta lima ratus

sembilan puluh satu dua ratus rupiah )

atas bangunan rumah tinggal

panggung akan tetapi secara jelas Tergugat I tidak tahu uang yang diterima tersebut sebagai santunan rumah pengganti milik Tergugat I ataukah milik Orang tua Penggugat karena dalam data proyek Jati Gede ( Tergugat II ) kedua rumah tersebut atas nama KAEMAH/MIRTA Bin SUKATMA ( Tergugat I ) ; Yang Mulia Majelis Hakim, bangunan rumah tinggal panggung yang berdiri diatas tanah Milik , DII No. C 588. Persil 111 yang terletak di Blok Cilembu I, Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat yang terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede pada lembar Peta Bidang 307, Nomor Urut 11 dengan nomor Peta 483 Tife Rumah Tinggal Panggung Darurat ( RTD ) tersebut, mendapat ganti rugi sebesar Rp. 921.098,- ( Sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan puluh delapan rupiah ) tersebut, bukan milik tergugat I akan tetapi benar-benar milik almarhum Bapak Sukatma Bin Alhani dengan ibu Emeh Suamah Binti Sapta ( ayah dan Ibu Mertua Tergugat I adalah menjadi hak Penggugat /Kaemah ( isteri Tergugt I ) ; Yang

Mulia

Majelis

Hakim,

perbuatan

tergugat

II

tidak

memberikan uang konpensasi/uang Kerohiman atas bangunan rumah tinggal panggung milik almarhum Bapak Sukatma Bin Alhani dengan ibu Emeh Suamah Binti Sapta tersebut, tentu merugikan Penggugat ; Bahwa dahulu ketika pendataan, tidak ada yang dijanjikan pemerintah

/Panitia

Sembilan

(

tergugat

II

)

mengenai

uang

konpensasi/uang kerohiman seperti yang diatur dalam Pepres Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut, tapi yang dijanjikan pada waktu itu tentang realokasi tanah dan rumah tinggal, sehingga setiap rumah tinggal penduduk yang berada di daerah genangan Waduk Jati Gede akan mendapatkan rumah tinggal yang disediakan pemerintah sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 Tahun 1975 ;

Hal 11 putusan No.109/Pdt/2017/PT.Bdg

Yang Mulia Majelis Hakim, perbuatan perubahan data dalam proyek yang seharusnya atas nama orang tua Penggugat diganti atas nama tergugat I,

tidaklah dapat dikualipikasikan perbuatan melawan

hukum, karena perbuatan tergugat I tidak ada maksud untuk menguasai atau mengambil alih hak Penggugat, hal itu telah dibuktikan, ganti rugi pada tahun 1984 sebesar rugi sebesar Rp. 921.098,-

( Sembilan ratus

dua puluh satu ribu sembilan puluh delapan rupiah )

atas banguan

rumah tinggal panggung milik Kedua orang tua Penggugat ( Mertua Tergugat I ) yang berdiri diatas Tanah Milik, DII No. C 588. Persil 111 yang terletak diBlok Cilembu I, Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat yang terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede pada lembar Peta Bidang 307, Nomor Urut 11 dengan nomor Peta 483 Tife Rumah Tinggal

Panggung

Darurat ( RTD )

tersebut, mendapat ganti rugi sebesar Rp. 921.098,-( Sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan puluh delapan rupiah ) tersebut, tergugat I langsung serahkan kepada Ibu EMEH ( Ibu Kandung Penggugat waktu itu juga ; Yang Mulia Majelis Hakim, pada prinsipnya tergugat I, tidak keberatan dan membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat Gugatnya tersebut, dan tergugat I menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa, dan memberikan putusan yang seadil-adilnya ; Jawaban Tergugat II ; Bahwa Tergugat

menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang

dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan perkara a quo berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan dalam jawaban sebagai berikut : I.

DALAM EKSEPSI A. Eksepsi error in persona Bahwa Penggugat (Carta Bin Sukatma), tidak ada kaitan dengan obyek sengketa. Bahwa berdasarkan data / dokumen :Model C : Daftar Pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan :

1.

Nomor Peta : 483, Kampung Cilembu I, Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, diatas tanah milik Katma / Mirta, pemilik Sukatma / Mirta, berupa bangunan rumah tinggal diterima oleh

Hal 12 putusan No.109/Pdt/2017/PT.Bdg

pemiliknya yaitu Sukatma/Mirta sebesar Rp. 921.098,- ( sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan puluh delapan rupiah ). 2.

Nomor Peta :504, Kampung Cilembu I, Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, diatas tanah milik Mirta / Kaenah, pemilik Sukatma / Mirta, berupa bangunan rumah tinggal diterima oleh pemiliknya yaitu Sukatma/Mirta

sebesar Rp. 745.207,50 ( tujuh ratus

empat puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah dan lima puluh sen ). Bahwa berdasarkan data-data tersebut diatas, Penggugat (Catra Bin Sukatma), tidak ada kaitan dengan obyek sengketa. Berdasarkan dalil diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima. B. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Bahwa Penggugat terkesan mengada-ada dalam membuat dalil gugatan. Bahwa sejak pembayaran ganti rugi bangunan rumah tinggal 1984, di Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang tidak ada yang mempermasalahkan kepemilikan bangunan rumah tinggal tersebut. Bahwa berdasarkan dalil diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima. II.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara. 2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan diakui kebenarannya oleh Tergugat. 3. Bahwa berdasarkan data – data yaitu : Nomor Peta : 483, Kampung Cilembu I, Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, diatas tanah milik Katma / Mirta, pemilik Sukatma / Mirta, berupa bangunan rumah tinggal diterima oleh pemiliknya yaitu Sukatma/Mirta

sebesar Rp. 921.098,- ( sembilan ratus

dua puluh satu ribu sembilan puluh delapan rupiah ). Nomor Peta :504, Kampung Cilembu I, Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, diatas tanah milik Mirta / Kaenah, Hal 13 putusan No.109/Pdt/2017/PT.Bdg

pemilik Sukatma / Mirta, berupa bangunan rumah tinggal diterima oleh pemiliknya yaitu Sukatma/Mirta

sebesar Rp. 745.207,50 ( tujuh ratus

empat puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah dan lima puluh sen ). 4. Bahwa “Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal - Uang Relokasi” sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), hanya diberikan satu kali kepada (KK), dan uang itu sudah diterima, sudah dicairkan oleh Mirta. 5. Dengan demikian sebenarnya persoalan sudah selesai, Tergugat sudah memberikan “Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal - Uang Relokasi” sebesar

Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus

sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), kepada yang berhak, yaitu Mirta. 6. Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka kewajiban Pihak Tergugat atau Pemerintah sudah selesai. 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tidak ada hal-hal, atau perbuatan– perbuatan, atau unzur-unzur, atau elemen-elemen,

dari

Tergugat untuk perbuatan melawan hukum. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sumedang / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : PRIMAIRE : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa Tergugat sudah memberikan “Uang Tunai Pengganti

Rumah

Tinggal

Uang

Relokasi”

sebesar

Rp.

122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), kepada yang berhak . 3. Berkaitan dengan permohonan Nomor 2 tersebut diatas, tidak ada kewajiban

Tergugat untuk membayar

kembali

Uang Tunai

Pengganti Rumah Tinggal - Uang Relokasi sebesar

Rp.

122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah). 4. Menyatakan

bahwa

Tergugat

telah

melakukan

prosedur

pembebasan tanah atas obyek sengketa sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan syah secara hukum. 5. Menyatakan Tergugat

tidak ada unsur Perbuatan Melawan

Hukum. 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Hal 14 putusan No.109/Pdt/2017/PT.Bdg

SUBSIDAIR : Apabila Pengadilan Negeri Sumedang / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertanggal

11 Oktober 2016

dan atas replik dari Penggugat tersebut Tergugat I menyatakan tidak mengajukan duplik namun tetap pada jawaban yang telah diajukan sedangkan Tergugat II telah mengajukan duplik secara tertulis dipersidangan pada tanggal 24 Oktober 2016 ; Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 28 Desember 2016

No.74/Pdt.G/2016/PN.Smd. yang amar selengkapnya

sebagai berikut : Dalam Eksepsi : -

Menolak Eksepsi Tergugat II

Dalam Pokok Perkara 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2.

Menyatakan rumah tinggalyang berdiri diatas tanah milik DII No. C 588 persil 111 yang terletak

di Kampung Cilembu 1, Desa Pakualam,

Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat yang terdaftar dalam proyek waduk JatiGede, lembar peta bidang 307 nomor urut 11 dengan nomor peta 483, tipe rumah tinggal darurat (RTD) yang dahulu mendapat ganti rugi sebesar Rp. 921.098, yang terdaftar dalam data Tergugat II atasnama Kaemah/ Mirta bin Sukatma adalah hak Penggugat dan Kaemah selaku ahli waris dari Almarhum bapak Sukatma Bin Alhani dengan almarhumah Ibu Emeh Saemah Binti Sapta ; 3.

Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

4.

Menyatakan Penggugat berhak menerima uang tunai untuk rumah pengganti atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat sebesar Rp. 122.591.200.- ( Seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

5.

Memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan uang pengganti rumah tinggal kepada Penggugat

sebesar Rp. 122.591.200.- ( Seratus dua

puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

Hal 15 putusan No.109/Pdt/2017/PT.Bdg

6.

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.211.000.- ( satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah) secara tanggung renteng.;

7.

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; Menimbang, bahwa akta pernyataan permohonan banding yang

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumedang yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Januari 2017

Pembanding semula Tergugat II telah

mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.Smd. tanggal 28 Desember 2016 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sumedang yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada Pihak Terbanding semula Penggugat maupun kepada Turut Terbanding semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 26 Januari 2017 ; Mernimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan memori bandingnya tanggal 24 Januari 2017 dan diterima oleh Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 25 Januari 2017 dan diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat maupun kepada Turut Terbanding semula tergugat I masing-masing pada tanggal 26 Januari 2017 ; Menimbang, bahwa menanggapi Memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori bandingnya tanggal

29 Januari 2017 dan diterima oleh Panitera

Sumedang pada tanggal

pada

Pengadilan Negeri

30 Januari 2017 dan telah diberitahukan kepada

Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 31 Januari 2017 ; Menimbang, bahwa pemberitahuan perkara Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.Smd, Pengganti

pada

Pengadilan

kesempatan kepada

Negeri

pemeriksaan berkas (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Sumedang

telah

memberikan

Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 26

Januari 2017, sedangkan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat I

masing-masing pada tanggal 26 Januari

2017 ;

Hal 16 putusan No.109/Pdt/2017/PT.Bdg

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 74/Pdt.G/2016/PN.Smd diucapkan pada tanggal 28 Desember 2016 dengan di hadiri oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II yang selanjutnya Pembanding semula Tergugat II mengajukan banding pada tanggal 11 Januari 2017 berarti banding tersebut di ajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan, sehingga sesuai dengan tenggang waktu yang di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ; Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II dalam memori bandingnya tanggal 24 Januari 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : Bahwa Pembanding (dahulu Tergugat - II) sudah memberikan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar

Rp.

122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah). 1. Bahwa sangat jelas berdasarkan fakta Mirta/Kaenah Bin Sukatma memiliki 2 (dua) Unit Rumah Tinggal. 2. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015, yang pelaksanaannya di tindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 258/KPTS/M/2015, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 611.1/KEP.386 – BAPPEDA/2015 tanggal 20 Maret 2015, bahwa Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal

sebesar

Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), hanya diberikan satu kali saja, meskipun mempunyai rumah lebih dari 1 (satu) unit, dan diberikan kepada Kepala Keluarga. 3. Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi

sebesar Rp.

122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu Hal 17 putusan No.109/Pdt/2017/PT.Bdg

ribu dua ratus rupiah), sudah diberikan oleh Pemohon Banding kepada Mirta sebagai Kepala Keluarga pada tahun 2015. 4. Dan tidak ada pemberian lagi. Berdasarkan alasan – alasan dan fakta-fakta tersebut diatas maka pada kesempatan upaya hukum banding, yang diajukan oleh Pemohon Banding, dahulu Tergugat - II,

Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan

Bendungan, Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut : 1. Menolak

Putusan

Pengadilan

Negeri

Sumedang

Nomor

:

74/Pdt.G/2016/PN Smd, tanggal 18 Agustus 2016. 2. Menghukum Terbanding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul. MENGADILI SENDIRI : 1. Menyatakan menerima Permohonan Banding. 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 74/Pdt.G/2016/ PN.Smd tanggal 18 Agustus 2016,

yang diucapkan

pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016. 3. Menolak

Gugatan

Penggugat

(sekarang

Terbanding)

untuk

seluruhnya. 4. Menghukum Terbanding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, memberikan pertimbangan hukum, mengadili dan memberikan putusan hukum dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya sesuai dengan asaz Ex aequo et bono. Menimbang, mengajukan Kontra

bahwa

Terbanding

semula

Penggugat

memori banding tertanggal 29 Januari

dalam

2017 pada

pokoknya mengemukakan sebagai berikut : Bahwa pada pokoknya alasan keberatan Pemohon Banding terhadap putusan judex facti dalam memori / risalah Banding adalah sebagai berikut :

Hal 18 putusan No.109/Pdt/2017/PT.Bdg

Bahwa Pembanding (dahulu Tergugat-II) sudah memberikan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah). 1. Bahwa sangat jelas berdasarkan fakta Mirta/ Kaenah Bin Sukatma memiliki 2 (dua) Unit RumahTinggal. 2. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015, yang pelaksanaannya di tindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umumdan

Perumahan

Rakyat

Nomor

258/KPTS/M/2015, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 611.1/KEP.386-BAPPEDA/2015 tanggal 20 Maret 2015, bahwa Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp. 122.591.200,(seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu duaratus rupiah), hanya diberikan satu kali saja, meskipun mempunyai rumah lebih dari 1 (satu) unit, diberikan kepada Kepala Keluarga. 3. UangTunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu duaratus rupiah), sudah diberikan oleh Pemohon Banding kepada Mirta sebagai Kepala Keluarga pada tahun 2015. 4. Dan tidak ada pemberian lagi. Berdasarkan alaan-alasan dan fakta-fakta tersebut diatas maka pada kesempatan upaya hukum banding, yang diajukan oleh Pemohon Banding, dahulu Tergugat-II, Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan, Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberika putusan sebagai berikut : 1. Menolak

Putusan

Pengadilan

Negeri

Sumedang

Nomor

:

74/Pdt.G/2016/PN.Smd, tanggal 18 Agustus 2016. 2. Menghukum

Terbanding

(dahulu

Penggugat)

biayaperkara yang timbul. MENGADILI SENDIRI : 1. Menyatakan menerima Permohonan Banding.

Hal 19 putusan No.109/Pdt/2017/PT.Bdg

untuk

membayar

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 74/Pdt.G/2016/PN.Smd tanggal 18 Agustus 2016, yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016. 3. Menolak Gugatan Penggugat (sekarangTerbanding) untuk seluruhnya. 4. MenghukumTerbanding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Alasan keberatan Pemohon Banding ini tidaklah tepat, karena tidak menguraikan kekeliruannya dalam penerapan hokum acara atau hokum perdata materilnya serta tidak menyebutkan peraturan hokum apa yang telah dilanggar oleh Judex Factie. ; Bahwa dalam perkara ini sudah jelas duduk permasalahannya adalah adanya 2 (dua) bangunan rumah tinggal, yang satu milik Bapak Sukatma Bin alhani dan yang satunya lagi milik Tergugat I yaitu sebagai berikut : 

Bangunan rumah tinggal milik Bapak Sukatma Bin Alhani dengan ibu Emeh Suamah Binti Sapta ( Orang tua Termohon Banding/Penggugat ) berupa bangunan Rumah Tinggal Panggung

yang berdiri diatas

tanah Milik , DII No. C 588. Persil 111 yang terletak diBlok Cilembu I, Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, terdaftar dalam proyek waduk jati gede pada Lembar Peta Bidang 307 Nomor Urut 11 dengan nomor Peta 483 Tife Rumah Tinggal Panggung Darurat ( RTD ) terdata dalam

proyek

waduk Jati Gede atas nama Kaemah/Mirta bin Sukatma; 

Bahwa rumah tinggal milik Tergugat I, berupa bangunan Rumah Tinggal Panggung yang berdiri diatas tanah Milik , DII No. C 1137. Persil 111a yang terletak diBlok Cilembu I, Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, terdaftar dalam proyek waduk jati gede pada Lembar Peta Bidang 307 Nomor Urut 31 dengan nomor Peta 504 Tife Rumah Tinggal Panggung Darurat ( RTD ) terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede atas nama Kaemah/Mirta bin Sukatma ; Bahwa didalam jawabannya Tergugat I telah mengakuinya salah

saturumah tinggal tersebut adalah milik Bapak sukatma Bin Alhani dengan Ibu

Emeh Suamah Binti Sapta ( Orang tuaTermohon

Banding/Penggugat ) ;

Hal 20 putusan No.109/Pdt/2017/PT.Bdg

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, kalaulah menyimak uraian alasan keberatannya, Termohon Banding/Penggugat, berhak atas uang tunai rumah Pengganti sesuai dengan Pepres No. 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 ; Yang menjadi dasar Pemohon banding untuk memberikan hak atas uang tunai rumah pengganti adalah Pepres No. 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S.396/MK/02/2015 ; Bahwa Pepres No. 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 ada 2 ( dua ) macam yang berhak menerima bantuan uang tunai dari Pemohon Banding yaitu : 1. Uang Tunai Rumah Pengganti ; 2. Uang Santunan ; dibebaskantanahdan Bahwa yang diamksud “uangtunai Rumah Pengganti”

menurut

Pepres No. 1 Tahun 2015 Pasal 2 ayat 1 huruf a. adalah penduduk yang berada di area Waduk Jati Gede yang telah /atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jati Gede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata cara Pembebasan Tanah dan…yang dimaksud dangan “ Uang santunan” adalah penduduk lainnya yang berada di area Waduk Jati Gede yang tidak termasuk huruf a” ; Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, bahwa dalam putusan perkara ini Termohon Banding oleh Pengadilan negeritelah dinyatakan yang berhak menerima uang tunai rumah Pengganti, maka Keputusan

Menteri

Keuangan

No.

sesuai Surat

S.396/MK/02/2015

Termohon

Banding/Penggugat haruslah menerima uang Tunai Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- ( seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu dua ratus rupiah ) dari Pemohon Banding /Tergugat ; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang telah sependapat dengan

Termohon

Banding/

Penggugat

karena

Penggugat

persidangan perkara ini dapat membuktikan, baik bukti

Hal 21 putusan No.109/Pdt/2017/PT.Bdg

dalam

surat mupun

keterangan saksi-saksi yang semua mendukung apa yang didalilkan dalam surat gugat dari Termohon Banding/Penggugat ; Yang Mulia Majelis Hakim PengadilanTinggi Bandung, Menurut Termohon Banding, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sudah tepat dan benar serta memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan khususnya Termohon Banding/Penggugat sendiri ; Bahwa alasan Pemohon Banding keberatan atas putusan Pengadilan Negeri yang telah diuraikan tersebut diatas sangatlah keliru, sehingga. Untuk masalah ini Pemohon Banding/Tergugat yang tahu/pegangaturan tersebut sehingga Permohonan Banding dari Tergugat haruslah ditolak ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara, beserta turunan resmi

putusan

Pengadilan

Negeri

Sumedang

Nomor

74/Pdt.G/2016/PN.Smd, tanggal 28 Desember 2016 dan telah pula membaca dengan seksama Berita Acara persidangan serta Memori banding yang diajukan 0leh Pembanding semula Tergugat II dan juga Kontra Memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai fakta dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya yang mengabulkan sebagian gugatan Terbanding semula Penggugat dan Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan formalitas gugatan khususnya mengenai pihah-pihak yang seharusnya ikut sebagai Tergugat, oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : Menimbang,

bahwa

Pengadilan

Tinggi

sependapat

dengan

pertimbangan putusan Eksepsi Pengadilan Negeri Sumedang dengan pertimbangan sebagai berikut : 1. Eksepsi error in persona (Penggugat tidak ada kaitan dengan obyek sengketa) dengan alasan bahwa berdasarkan data/dokumen model C daftar pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan: Nomor peta 483

lembar peta : 307 Kampung Cilembu I desa Pakualam

Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang

diatas tanah milik

Kaemah / Mirta, pemilik Sukatma / Mirta berupa bangunan rumah

Hal 22 putusan No.109/Pdt/2017/PT.Bdg

tinggal diterima oleh pemiliknya yaitu : Sukatma / Mirta sebesar Rp. 921.098, dan nomor peta 504, lembar peta : 307 . Kampung Cilembu I desa Pakualam Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, diatas tanah milik Mirta / Kaemah, pemilik Sukatma / Mirta berupa bangunan rumah tinggal diterima oleh pemiliknya yaitu : Sukatma / Mirta sebesar Rp. 745.207.50, ; 2. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) dengan alasan : Bahwa Penggugat terkesan mengada-ada dalam membuat dalil gugatan; Bahwa sejak pembayaran ganti rugi bangunan rumah tinggal tahun 1984 di Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang,

tidak

ada

yang

mempermasalahkan

kepemilikan

bangunan rumah tinggal tersebut ; Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat II pada point 1 mengenai Eksepsi error in persona (Penggugat tidak ada kaitan dengan obyek sengketa) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah Penggugat mempunyai hubungan

atau ada kaitan dengan obyek sengketa tentunya

akan diketahui setelah Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, sehingga eksepsi dari Tergugat II pada point 1 haruslah di tolak ; Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat II pada point 2 mengenai Eksepsi gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah sejak pembayaran ganti rugi bangunan rumah tinggal tahun 1984 tidak

dipermasalahkan

sudah masuk dalam

lingkup pokok perkara sehingga

eksepsi dari Tergugat II pada point 2

haruslah di tolak ; Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi Tergugat II tersebut maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatannya sebagai berikut : 1.

Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat mengemukakan bahwa Bapak Sukatma Bin Alhani dengan ibu Emeh Suamah Binti Sapta di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu : -

KAEMAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Sumedang Tanggal 4 Juni 1952( Kakak Penggugat/Isteri Tergugat I ) ;

-

CARTA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sumedang Tanggal 6 Agustus 1962 ( Penggugat )

2.

Bahwa Bapak Sukatma Bin Alhani dengan ibu Emeh Suamah Binti Sapta memiliki rumah tinggal panggung yang ditempatinya sebagai tempat tinggal yang berdiri diatas tanah Milik , DII No. C 588. Persil 111 yang Hal 23 putusan No.109/Pdt/2017/PT.Bdg

terletak di Blok Cilembu I, Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat ; 3.

Bahwa sekitar tahun 1984 rumah tinggal Bapak Sukatma Bin Alhani dengan ibu Emeh Suamah Binti Sapta dan rumah tinggal Tergugat I tersebut dalam data proyek Waduk Jati Gede atas nama Kaemah/Mirta bin Sukatma , mendapat ganti rugi dari pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek jati Gede ;

4.

Bahwa oleh karena Ibu Penggugat sudah berusia lanjut dan tidak mau pergi mengurus pendataan proyek ke Balai Desa dan akhirnya mengurus pendataan tersebut di lakukan oleh Tergugat I dan dalam data rumah tersebut dicatat atas nama Tergugat I ;

5.

Bahwa walaupun dalam data proyek atas nama Tergugat I ( Kaemah/Mirta bin Sukatma ) akan tetapi uang ganti rugi atas rumah tinggal milik almarhum Bapak Sukatma Bin Alhani dengan ibu Emeh Suamah Binti Sapta yang terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede pada lembar Peta Bidang 307, Nomor Urut 11 dengan nomor Peta 483 Tife Rumah Tinggal Panggung Darurat ( RTD ) tersebut yang mendapat ganti rugi sebesar

Rp. 921.098,- ( Sembilan ratus dua puluh satu ribu

sembilan puluh delapan rupiah ) tersebut, oleh Tergugat I diserahkan kepada Ibu Emeh Suamah ( Ibu Kandung Penggugat ) ; 6.

Bahwa pada tanggal 7 Januari 1985 ibu Emeh Suamah Binti Sapta ( ibu Penggugat ) telah meninggal dunia;

7.

Bahwa dengan telah meninggal dunia kedua orang tua Penggugat ( almarhum Bapak Sukatma Bin Alhani dengan almarhumah ibu Emeh Suamah Binti Sapta ) maka yang jadi ahli warisnya adalah Kaemah ( isteri Tergugat I/kakak Penggugat ) dan Penggugat sesuai dengan Penetapan ahli waris Nomor 213/Pdt.P/2016/PA.Smdg. tanggal

9

Agustus 2016 ; Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut sudah jelas bahwa sewaktu ibu Penggugat (Emeh Suamah binti Sapta) masih hidup pengurusan ganti rugi atas tanah milik D II No.588 Persil 111 yang terletak di Blok Cilembu I, Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat diurus atas nama Kaemah/Mirta bin Sukatma dan mereka yang menerima ganti rugi dan ganti ruginya sudah diserahkan kepada ibunya Emeh Suamah binti Sapta dan hal tersebut tidak ada masalah ; Hal 24 putusan No.109/Pdt/2017/PT.Bdg

Menimbang, bahwa Kaemah adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Mirta adalah kakak ipar Penggugat dan sesuai surat-surat bukti baik yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan Tergugat II yang menerima ganti rugi dari Tergugat II adalah Kaemah/Mirta b Sukatma oleh karena itu gugatan ini seharusnya ditujukan kepada Kaemah/Mirta b Sukatma adalah dua orang sebagai suami istri, sedangkan dalam gugatan ini ternyata yang di gugat hanyalah Mirta saja sedangkan Kaemah (istri Tergugat I / Kakak Penggugat) tidak ikut digugat sedangkan yang terdaftar didalam penerimaan gantirugi adalah Kaemah/Mirta b Sukatma oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi Kaemah seharusnya ikut sebagai Tergugat dalam perkara ini oleh karena itu subyek gugatan dalam perkara ini tidak lengkap ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini kurang pihaknya maka secara formal tidak memenuhi syarat-syarat dalam mengajukan gugatan ini, oleh karena gugatan tidak memenuhi syarat maka gugatan Pokok Perkara Tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankeijk verklaard) ; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 74/Pdt.G/2016/PN.Smd tanggal 28 Desember 2016 haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka sudah sewajarnya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat, Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang banding dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ; MENGADILI -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;

-

Membatalkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Sumedang

No.74/Pdt.G/2016/PN.Smd. tanggal 28 Desember 2016 dimohonkan banding tersebut, dan MENGADILI SENDIRI Dalam Eksepsi : -

Menolak Eksepsi Tergugat II ; Hal 25 putusan No.109/Pdt/2017/PT.Bdg

yang

Dalam Pokok Perkara : -

Menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankeijk verklaard) ;

-

Menghukum Terbanding semula Penggugat biaya perkara

dalam kedua

untuk membayar

tingkat peradilan, yang ditingkat

banding sebesar Rp.150.000,00(seratus limapuluh ribu rupiah); Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim,pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 oleh kami DALIZATULO ZEGA, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan NELSON PASARIBU, S.H.,M.H. dan . AGUS HARIYADI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk

untuk memeriksa dan

mengadili perkara tersebut dalam Peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Februari 2017 Nomor 109 / Pen / Pdt / 2017 / PT.BDG. putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BAMBANG BELARDAYA, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

NELSON PASARIBU, S.H.,M.H.

DALIZATULO ZEGA, S.H.

TTD AGUS HARIYADI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti , TTD BAMBANG BELARDAYA, S.H.

Perincian Biaya : - Materai ............……. - Redaksi ..................... - Pemberkasan .................. Jumlah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 139.000,Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal 26 putusan No.109/Pdt/2017/PT.Bdg