PUTUSAN Nomor 64/Pdt/2017/PT BDG “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkaraperkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara: H. DENNY M. SYAIFULLAH bin KUSNADI ABDUL HAFID, beralamat di Jalan Waringin Permai Blok H No. 9 RT. 009 RW. 007 Kelurahan Cipinang Melayu Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hadi Sunaryo, S.H. dan Mahardi Andrianata, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Heriansyah, Mahardi & Partner”, beralamat di Jalan Jatimulya Raya Blok D No. 8 Bekasi Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat; L A W A N: 1. MUNDAKIR, M.M., beralamat di PTI Blok B-6 No. 7 RT. 02 RW. 06 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sugiharto, S.H. dan Gunardi Suhestian, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara “Sugiharto, S.H. & Rekan”, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 213 Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I; 2.
H. SOLICHIN TRIJONO bin H. KUSNADI ABDUL HAFID, beralamat di Jalan Cipinang Cempedak IV No. 10 RT. 007 RW. 006 Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Supandi, S.H., dan Sunardi, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari “Kantor Advokat Supandi & Assotiates”, beralamat di Jalan Tomang Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BDG
Raya No. 12D Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2015,
selanjutnya disebut sebagai
Terbanding II semula Tergugat II; 3.
BADAN
PERTANAHAN
NASIONAL
KABUPATEN
BEKASI,
beralamat di Komplek Lippo Cikarang Jalan Daha Blok B-4 Kabupaten Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Daryoto, S.H., Sri Haria Maniati, S.H., M.H., Dindin Saripudin, S.H., Labi Ranggina, S.H., dan Surachman, S.H., kelimanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III; 4.
MING MIRYANI, S.H., NOTARIS/PPAT, beralamat di Jalan Raya Jatimulya
No.
3
Tambun
Selatan
Kabupaten
Bekasi,
selanjutnua disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV; 5. Para Akhli Waris Almarhum H. KUSNADI ABDUL HAFID, antara lain: a. H. ABRAHAM EFFENDI bin H. KUSNADI ABDUL HAFID, b. Ny. TINA MELATI binti H. KUSNADI ABDUL HAFID, c. JAYA MULYANA KUSNADI bin H. KUSNADI ABDUL HAFID, d. H. HERRY SEPTIADI bin H. KUSNADI ABDUL HAFID, Kesemuanya beralamat di Jalan Cipinang Cempedak IV No. 10 RT. 07 RW. 06 Kelurahan Cipinang Cempedak Jakarta Timmur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Supandi, S.H., dan Sunardi, S.H., Advokat dan Penasehat Hukumdari “Kantor Supandi & Assotiates”, beralamat di Jalan Tomang Raya No. 12D Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2015; e. Ny. HETTY DJUNIATI binti H. KUSNADI ABDUL HAFID, f. BENNY DJUNAEDI, S.T., bin H. KUSNADI ABDUL HAFID, Kesemuanya beralamat di Jalan Cipinang Cempedak IV No. 10 RT. 07 RW. 06 Kelurahan Cipinang Cempedak Jakarta Timur;
Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BDG
Selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terbanding semula Para TurutTergugat; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal
8
Pebruari
2017
Nomor:64/PEN/PDT/2017/PT.BDG.,
tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA: Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Pebruari
2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bekasi pada tanggal 13 Pebruari 2015 dalam Register Nomor 82/Pdt.G/2015/PN.Bks., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat adalah anak dari Almarhum H. Kusnadi Abdul Hafid yang terdiri dari: a. H. ABRAHAM EFFENDI bin H. KUSNADI ABDUL HAFID; b. H. SOLICHIN TRIJONO KUSNADI bin H. KUSNADI ABDUL HAFID /Tergugat II; c. NY. TINA MELATI binti H. KUSNADI ABDUL HAFID; d. JAYA MULYANA KUSNADI bin H. KUSNADI ABDUL HAFID; e. NY. HETTY DJUNIATI binti H. KUSNADI ABDUL HAFID; f. H. HERRY SAPTADI bin H. KUSNADI ABDUL HAFID; g. H. DENNY M. SYAIFULLAH, S.H. bin H. KUSNADI ABDUL HAFID/Penggugat; h. H. BENNY DJUNAIDI. S.T. bin H. KUSNADI ABDUL HAFID; 2.
Bahwa Almarhum H. Kusnadi Abdul Hafid, memiliki sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2, Gambar Situasi No. 319/1979 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 17 April 1979 yang terdaftar atas nama anaknya yang bernama: SOLICHIN TRIJONO/Tergugat II, yang terletak di Desa Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas: - Sebelah Utara:Tanah sawah Sadiyan, Nisan, Sanim dan Disa, - Sebelah Timur:Tanah sawah Tolang dan Tanah Sertipikat Hak Milik No. 279, Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BDG
- Sebelah Selatan;Tanah sawah Djawanih dan Djaelanih, - Sebelah Barat :Tanah sawah Talang Sari, Selanjutnya disebut tanah milik peninggalan/warisan dari Almarhum H. Kusnadi Abdul Hafid disebut tanah a quo;
3. Bahwa objek tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2, Gambar Situasi No. 319/1979 yang diterbitkan Tergugat III, pada tanggal 17 April 1979 (ex tanah milik adat Girik C No. 482 Persil 40 S-I seluas 19.575 M2 atas nama M. Sidik) tersebut dimiliki Almarhum H. Kusnadi Abdul Hafid selama hidupnya atas dasar membeli dari para ahli waris Almarhum M. Sidik (Ny. Rohimah binti M. Sidik dkk) namun didalam Akta Jual Beli diatasnamakan Tergugat II, sebagaimana dimaksud Akta Jual Beli No. 56/DT/I/1978 tanggal 20 Oktober 1978 yang dibuat dihadapan PPAT Camat Kecamatan Tarumajaya; 4. Bahwa Almarhum H. Kusnadi Abdul Hafid sebelum membeli tanah tersebut terlebih dahulu mempertanyakan kebenaran dan status atas hak surat bukti kepemilikan atas objek tanah milik adat (obyek Jual Beli) kepada Kepala Desa Segera Jaya, dimana kepala Desa Segera Jaya telah menyatakan dan menerangkan bahwa obyek tanah milik adat Girik C No. 482 Persil 40 S-I seluas 19.575 M2 tanah a quo benar milik adat Almarhum M.Sidik (Ny. Rohimah binti M. Sidik dkk) dan tercatat/terdaftar dibuku Letter C Desa Segera Jaya, tidak dalam status sengketa, sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Kepala Desa Segera Jaya No. 206/12/1977 tanggal 7 Oktober 1977, dengan demikian Almarhum H. Kusnadi Abdul Hafid adalah permbeli yang beritikad baik. karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum; 5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Kusnadi Abdul Hafid telah mempercayakan menyerahkan obyek tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 tersebut untuk diurus dan dijaga secara baik oleh Tergugat II, namun pada tahun 1983/1984 Sertifikat Hak Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2, Gambar Situasi No. 319/1979 atas nama Tergugat II telah hilang, maka Tergugat II telah memohon sertifikat pengganti pada tanggal 3 Desember 1984 kepada Tergugat III dan telah terbit sertifikat penggantinya; 6.
Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 Tergugat II telah meminjam uang kepada Tergugat I secara bertahap dengan total peminjaman sebesar Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dimana pada tahun 2009 Tergugat I telah meminta jaminan atas pinjaman uang tersebut berupa Sertifikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BDG
Segera Jaya seluas 19.575 M2 atas nama Tergugat II, sebagaimana dimaksud Perikatan Pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 17 Juli 2009 dan Akta Kuasa menjual No. 8 tanggal 17 Juli 2009 yang dibuat oleh Tergugat IV; 7. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat II bermaksud untuk mengembalikan pinjaman uang kepada Tergugat I sebesar Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) akan tetapi Tergugat I tidak mau menerima pembayaran dari Tergugat II karena menurut Tergugat I bahwa obyek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 (tanah sengketa) adalah sudah milik Tergugat I dengan bukti Akta Pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 17 Juli 2009 dan Akta Kuasa Menjual No. 8 tanggal 17 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Tergugat IV; 8. Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 17 Juli 2009 dan Akta Kuasa Menjual No. 8 tanggal 17 Juli 2009 antara Tergugat I dengan Tergugat II, dilakukan dengan itikad tidak baik dikarenakan tanah objek tanah tersebut adalah tanah milik peninggalan/warisan dari Almarhum H. Kusnadi Abdul Hafid; 9. Bahwa akibat perbuatan dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, tersebut Penggugat dan Para Turut Tergugat
selaku anak-anak/ahli waris dari
Almarhum H. Kusnadi Abdul Hafid telah mengalami kerugian baik secara materil maupun in materil Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut: a. Kerugian materil, dimana Penggugat dan Para Turut
Tergugat
tidak
dapat mengalihkan hak atas obyek tanah tersebut diatas dan bilamana dijual dengan harga per meter Rp500.000,00 x 19.575 M2 senilai Rp9.787.500.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); b. Kerugian immateril sebesar Rp212.500.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah); 10. Bahwa secara fakta hukum Tergugat I akan meningkatkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 17 Juli 2009 dan Akta Kuasa Menjual No. 8 tanggal 17 Juli 2009 menjadi Akta Jual Beli pada Tergugat IV dan melakukan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 atas nama Tergugat II menjadi atas nama Tergugat I kepada Tergugat III; 11. Bahwa untuk menjamin dan melindungi agar tuntutan Penggugat terpenuhi dan tidak menjadi sia-sia, maka adalah wajar apabila Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BDG
Pengadilan
Negeri Bekasi berkenan meletakan Sita Jaminan terhadap
barang tidak bergerak (ex. Pasal 227 HIR) yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2, Gambar Situasi No. 319/1979 atas nama SOLICHIN TRIJONO/Tergugat II yang terletak di Desa Segera Jaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, dengan batasbatas: - Sebelah Utara:Tanah sawah Sadiyan, Nisan, Sanim dan Disa, - Sebelah Timur:Tanah sawah Tolang dan tanah Sertipikat Hak Milik No. 279, - Sebelah Selatan:Tanah sawah Djawanih dan Djaelanih, - Sebelah Barat:Tanah sawah Talang Sari; 12. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan pada alasan dan bukti-bukti serta dasar hukum yang sangat kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia agar Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voorbar bij Vooraad) dengan kata lain Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Para Tergugat; P E T I T U M: Berdasarkan alasan dan bukti-bukti serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan kiranya memberikan Amar Putusan sebagai berikut: M E N G A D I L I: DALAM POKOK PERKARA: P R I M E I R: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan perbuatan
Tergugat I dan Tergugat II, Perbuatan Melawan
Hukum; 3. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 17 Juli 2009 dan Akta Kuasa Menjual No. 8 tanggal 17 Juli 2009 antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum; 4. Menyatakan Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah pemilik sah atas bidang tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2, Gambar Situasi No. 319/1979 atas nama SOLICHIN TRIJONO/Tergugat II yang terletak di Desa Segera Jaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas: Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BDG
- Sebelah Utara:Tanah sawah Sadiyan, Nisan, Sanim dan Disa, - Sebelah Timur:Tanah sawah Tolang dan tanah Sertipikat Hak Milik No. 279, - Sebelah Selatan:Tanah sawah Djawanih dan Djaelanih, - Sebelah Barat:Tanah sawah Talang Sari; 5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV untuk tidak melaksanakan peningkatan Akta Pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 17 Juli 2009 dan Akta Kuasa Menjual No. 8 tanggal 17 Juli 2009 menjadi Akta Jual Beli dan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 atas nama Tergugat II menjadi atas nama Tergugat I; 6. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita atas barang-barang tidak bergerak milik Tergugat II, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas19.575 M2, Gambar Situasi No. 319/1979 atas nama SOLICHIN TRIJONO/Tergugat II yang terletak di Desa Segera Jaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas: - Sebelah Utara:Tanah sawah Sadiyan, Nisan, Sanim dan Disa, - Sebelah Timur:Tanah sawah Tolang dan tanah Sertipikat Hak Milik No. 279, - Sebelah Selatan:Tanah sawah Djawanih dan Djaelanih, - Sebelah Barat:Tanah sawah Talang Sari; 7. Menyatakan menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi isi Putusan dalam perkara ini; 8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voorbaar bij vooraad), walaupun ada upaya hukum baik Verzet, Banding maupun Kasasi; 9. Menyatakan Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. S U B S I D A I R: Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami selaku pencari keadilan mohon mendapatka Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang baik (ex aequo ef bono); Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat a sampai dengan e, dan Terugat III memberikan Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BDG
jawaban (Tergugat IV dan Para Turut Tergugat e dan f tidak mengajukan jawaban), yang pada pokoknya sebagai berikut: Jawaban Tergugat I: Dalam Eksepsi: 1. Kompetensi Absolut Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berhak, tidak berwenang memeriksa, mengadili perkara ini, yang berhak memeriksa adalah Pengadilan Agama Jakarta Timur, karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat sebagai mana posita Nomor 1 dan 2 bahwa Penggugat, Tergugat II dan Para Turut Tergugat adalah anak-anak/ahli waris dari Almarhum. H Kusnadi Abdul Hafid dan obyek tanah sengketa (sebidang tanah sawah Sertipikat Hak Milik No. 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 atas nama Tergugat II yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 17 April 1979) adalah tanah milik peniggalan/warisan dari Almarhum. H Kusnadi Abdul Hafid, dengan demikian untuk membuktikan apakah Pengugat, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah Ahli Waris dari Almarhum H Kusnadi Abdul Hafid dan apakah benar obyek tanah sengketa adalah tanah milik peniggalan/warisan dari Almarhum H Kusnadi Abdul Hafid adalah kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; 2.
Gugatan Penggugat kurang pihak Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah kurang pihak, seharusnya istri dari Almarhum H Kusnadi Abdul Hafid (lbu dari Penggugat, Tergugat II dan Para Turut Tergugat) harus diarik/diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3.
Gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah kabur, tidak jelas karena: a.
Didalam Surat gugatan Penggugat tidak diuraikan secara tegas dan jelas kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, apakah sebagai peribadi .... ? atau selaku anak ahli waris dari Almarhum H Kusnadi Abdul Hafid ... ?
b.
Didalam surat gugatan Penggugat tidak diuraikan secara tegas dan jelas siapa Istri dari Almarhum H Kusnadi Abdul Hafid ... ? sehingga Penggugat menyimpulkan dan menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat adalah anak/para ahli waris dari Almarhum H Kusnadi Abdul Hafid dan apakah Istri dari H Kusnadi Abdul Hafid tersebut masih hidup... ? atau sud ah meninggal dunia .... ?
c.
Dalil gugatan Penggugat saling kontra versi dan membingungkan, karena disatu sisi Penggugat menyatakan dan mengakui bahwa obyek tanah sengketa (sebidang tanah Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BDG
Sawah Sertipikat Hak Milik No: 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 atas nama Tergugat II yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 17 April 1979) adalah tanah milik peniggalan/warisan dari Almarhum. H Kusnadi Abdul Hafid tanpa menjelaskan alas haknya, disatu sisi Penggugat menyatakan bahwa obyek tanah sengketa adalah milik dari Tergugat II dengan demikian patut dipertanyakan siapa pemilik tanah sengketa yang sesungguhnya .... ? dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
Dalam Pokok Perkara: 1.
Bahwa hal-hal yang diuraikan didalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2.
Bahwa Tergugat I membantah/menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo kecuali terhadap dalil/hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
3.
Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Perkara a quo adalah gugatan yang kurang pihak dan gugatan yang kabur, tidak jelas: a. Istri dari Almarhum H Kusnadi Abdul Hafid (lbu dari Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat) tidak ditarik/dikutsertaka sebagai pihak dalam perkara ini; b. Didalam surat gugatan Penggugat tidak diuraikan secara tegas dan jelas: = Kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, apakah sebagai peribadi .... ? atau selaku anak ahli waris dari Almarhum H Kusnadi Abdul Hafid.... ? = Siapa Istri dari Almarhum H Kusnadi Abdul Hafid...... ?
sehingga
Penggugat
menyimpulkan dan menyatakan bahwa Penggugat,Tergugat II dan Turut Tergugat adalah anak/para ahli waris dari Almarhum H Kusnadi Abdul Hafid dan apakah Istri dari H Kusnadi Abdul Hafid tersebut masih hidup ... ? atau sudah meninggal dunia ....? c. Gugatan Penggugat saling kontra versi dan membingungkan, karena disatu sisi Penggugat menyatakan dan mengakui bahwa obyek tanah sengketa (sebidang tanah sawah Sertipikat Hak Milik No. 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 atas nama Tergugat II yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 17 April 1979) adalah tanah milik peniggalan/warisan dari Almarhum. H Kusnadi Abdul Hafid disatu sisi Penggugat menyatakan bahwa obyek tanah sengketa adalah milik dari Tergugat II, dengan, demikian patut dipertanyakan siapa pemilik tanah sengketa yang sesungguhnya…..? Dengan demikian gugatan Penggugat Harus dinyatakan tidak dapat diterima; 4.
Bahwa Tergugat I membantah secara tegas dalil gugatan Penggugat pada posita Nomor 1 yang menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah anak-anak/para ahli waris dari Almarhum. H Kusnadi Abdul Hafid, karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas didalam gugatannya Surat Keterangan Waris No .... tanggal ....? dari Kelurahan Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BDG
mana ...? dan Penetapan Waris dari Pengadilan Agama yang mana ....? yang menyatakan/menerangkan Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah anak-anak/ Para Ahli Waris dari Almarhum. H Kusnadi Abdul Hafid...?, Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat pada posita Nomor 1 tersebut adalah gugatan yang kabur, tidak jelas karena Penggugat tidak menguraikan, tidak menjelaskan sejak kapan H Kusnadi Abdul Hafid meninggal dunia .... ? dan tidak diuraikan semasa hidupnya H Kusnadi Abdul Hafid menikah dengan siapa .... ? sehingga Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat lahir .... ? dan apakah Istri dari Almarhum. H Kusnadi Abdul Hafid tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia ... ? kalau sudah meninggal dunia, pada tahun berapa ....? Dengan demikian Gugatan Penggugat harus ditolak, setidak-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima; 5.
Bahwa Tergugat I membantah secara tegas dalil gugatan Penggugat pada posita Nomor :2, 3 dan 4 karena: a. Bahwa obyek tanah sawah Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2, Gambar Situasi No. 319/1979 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 17 April 1979 adalah milik dari Tergugat II SOLICHIN TRIJONO, bukan milik/harta peninggalan dari Almarhum H. Kusnadi Abdul Hafid; Karena. berdasarkan Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas :19.575 M2 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 17 April 1979 adalah atas nama Tergugat II/SOLICHIN TRIJONO, bukan atas nama H Kusnadi Abdul Hafid dan berdasarkan keterangan/pengakuan dari Turut Tergugat. Bahwa obyek tanah sawah Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 (tanah sengketa) adalah milik Tergugat II sebagaimana surat Pemyataan Para Turut Tergugat Tanggal 26 Juni 2014; Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24/1997 telah ditetapkan Sertifikat Hak Milik merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat; b Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 56/DT/I/1978 tanggal 20 Oktober 1978 yang dibuat dihadapan PPAT Camat Kecamatan Tarumajaya obyek tanah sawah Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 (Ex tanah milik adat Girik C No. 482 Persil 40 S-I seluas 19.575 M2 atas nama M. Sidik) tersebut diperoleh Tergugat II atas dasar membeli dari para ahli waris Almarhum M. SidikI (Ny Rohimah binti M Sidik, dkk) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak ditandatanganinya Akta Jual Beli atas tanah dihadapan PPAT, maka hak atas tanah yang diperjual belikan telah beralih kepada pihak pembeli; Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada posita Nomor 2, 3 dan 4 harus ditolak, setidak-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima; Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BDG
6.
Bahwa semasa hidupnya Almarhum H Kusnadi Abdul Hafid, dimana H Kusnadi Abdul Hafid dan Penggugat tidak pemah keberatan tentang kepemilikan, penguasaan Tergugat II atas obyek tanah sawah Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 tersebut dan mengenai adanya kehilangan Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 dan Tergugat II telah memohon sertipikat pengganti karena hilang kepada Tergugat III/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi karenanya pada tanggal 3 Desember 1984 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi telah menerbitkan sertipikat penggantinya. dengan demikian berdasarkan dalil gugatan Pengugat pada posita Nomor 5 tersebut telah terbukti secara jelas bahwa Tergugat II adalah benar sebagai pemilik atas obyek tanah sawah Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 tersebut;
7.
Bahwa Tergugat I membantah secara tegas dalil gugatan Penggugat pada posita Nomor 6 karena: Penggugat tidak memahami secara tepat dan benar hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II atas obyek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 tersebut bahwa Akta Pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 17 Juli 2009 dan Akta Kuasa Menjual No .8 tanggal 17 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris MING MIRYANI, S.H./Tergugat IV. antara Tergugat I dengan Tergugat II atas obyek tanah Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 tersebut adalah sudah tepat dan benar, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 1320,1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) karena: a. Pada saat dibuat Akta Pengikatan Jual Beli No: 7 dan Akta Kuasa Menjual No. 8 tanggal 17 Juli 2009 tersebut adalah atas dasar kesepakatan bersama antara Tergugat I dengan Tergugat II, tidak ada paksaan dari pihak manapun; b. Bahwa sebelum dilangsungkannya transaksi/pengikatan Jual Beli No: 7 dan Akta Kuasa Menjual No. 8 tanggal 17 Juli 2009 status obyek tanah Sertipikat Hak Milik Milik Nomor: 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 atas nama Tergugat II tersebut, adalah status barang jaminan atas hutang kepada Bank BRI Cabang Jakarta Tanah Abang, dimana pada tanggal 18 Nopember 2008 Tergugat II melalui Kuasanya Sdr. H. Abizar Zakaria telah membayar lunas atas kewajibannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang OKI Jakarta, karenanya Pada tanggal 24 Nopember 2008 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta II telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 17 April 1979 atas nama Tergugat II tersebut kepada Tergugat II/Kuasanya; Bahwa selanjutnya perlu Tergugat I tegaskan dan jelaskan bahwa sebelum dilangsungkannya transaksi/pengikatan Jual Beli No: 7 dan Akta Kuasa Menjual No. 8 tanggal 17 Juli 2009 tersebut bahwa Tergugat II telah mempergunakan Sertipikat Hak Milik Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BDG
Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 17 April 1979 a quo untuk meminjam uang di Bank BRI Cabang Cikarang sebagaimana mana persetujuan pasilitas Kredit Bank BRI Cikarang tanggal 22 Februari 2009 Nomor: B-95-XIV/KC/ADK/02/2009 sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) namun tidak terlaksana karenanya pada tanggal 17 Juli 2009 antara Tergugat I dengan Tergugat II telah sepakat untuk melakukan transaksi Pengikatan Jual Beli No. 7 atas obyek tanah Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 tersebut dengan harga sebesar Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuhpuluh dua juta rupiah) dimana terhadap harga atas tanah a quo sebesar Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) telah diterima oleh Tergugat II; 8.
Bahwa Tergugat I membantah secara tegas dalil gugatan Penggugat pada posita Nomor 7 karena: sejak tahun 1999 sampai dengan saat sekarang ini (2015) Tergugat II tidak pernah menyatakan kepada Tergugat I untuk membatalkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 17 Juli 2009 dan Akta Kuasa Menjual No. 8 tanggal 17 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris MING MIRYANI, S.H./Tergugat IV dan menyatakan akan mengembalikan uang Tergugat I sebesar Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) tersebut justru sebaliknya pada akhir tahun 2009/2010 antara Tergugat I dengan Tergugat II bermaksud untuk menerbitkan Akta Jual Beli atas obyek tanah Sertipikat Hak Milik Milik Nomor: 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 tersebut, dimana menurut PPAT/MING MIRYANI, S.H. (Tergugat IV) disyaratkan adanya pengecekan Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/ Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 tersebut kepada Tergugat III/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, ternyata setelah Tergugat I melakukan pengecekan diperoleh keterangan: berdasarkan data/catatan pada Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi terhadap Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 17 April 1979 telah terbit Sertipikat Pengganti karena hilang, dan pada tanggal 3 Desember 1984 Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi telah menerbitkan pengganti atas Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 atas nama Tergugat II tersebut, pada hal Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan Sdr. H. SOLICHIN TRIJONO KUSNADI telah mengetahui bahwa Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 17 April 1979 tidak hilang tetapi dijaminankan atas hutang Tergugat II kepada Bank BRI Cabang Jakarta Tanah Abang, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan Sdr. H. SOLICHIN TRIJONO KUSNADI adalah Perbuatan Melawan Hukum karenanya Sertipikat Hak Milik Milik pengganti Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 atas nama SOLICHIN TRIJONO KUSNADI yang diterbitkan Kantor Pertanahan Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BDG
Kabupaten Bekasi pada tanggal 3 Desember 1984 tersebut adalah cacat Hukum; 9.
Bahwa Tergugat I membantah secara tegas dalil gugatan Penggugat pada posita Nomor 8 karena Akta Pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 17 Juli 2009 dan Akta Kuasa Menjual No. 8 tanggal 17 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris MING MIRYANi, S.H./Tergugat IV dilakukan Tergugat I dengani itikad baik karena: a. Berdasarkan data/Buku Tanah di Kantor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi obyek tanah Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 adalah Milik Tergugat II, bukan milik H Kusnadi Abdul Hafid; b. Bahwa sebelum dilangsungkannya transaksi/pengikatan Jual Beli No: 7 dan Akta Kuasa Menjual No. 8 tanggal 17 Juli 2009 atas obyek tanah Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 tersebut dimana status obyek tanah Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 adalah status barang jaminan atas hutang Tergugat II kepada Bank BRI Cabang Jakarta Tanah Abang, dimana pada tanggal 18 Nopember 2008 Tergugat II melalui Kuasanya Sdr. H. Abizar Zakaria telah membayar lunas atas kewajibannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta ,karenanya pada tanggal 24 Nopember 2008 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 17 April 1979 atas nama Tergugat II tersebut kepada Tergugat II/Kuasanya; c. Bahwa setelah Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 17 April 1979 atas nama Tergugat II tersebut ada pada Tergugat II barulah dilakukan transaksi Pengikatan Jual Beli No. 7 dan Akta Kuasa Menjual No. 8 tanggal 17 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris MING MIRYANTI, S.H./Tergugat IV;
10. Bahwa Tergugat I membantah secara tegas dalil gugatan Penggugat pada posita Nomor 9 karena Akta Pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 17 Juli 2009 dan Akta Kuasa Menjual No. 8 tanggal 17 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris MING MIRYANIi, S.H./Tergugat IV dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II, tidak merugikan Pengugat dan Para Turut Tergugat, karena: a. Berdasarkan data/Buku Tanah di Kantor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi obyek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 adalah milik Tergugat II, bukan milik H. Kusnadi Abdul Hafid; b. Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Para Turut Tergugat (sebagian dari anak/Ahli Waris dari Almarhum H Kusnadi Abdul Hafid bahwa obyek tanah Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 adalah milik Tergugat II sebagaimana surat Pernyataan Para Turut Tergugat tanggal 26 Juni 2014; Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BDG
Bahwa selanjutnya perlu dipertanyakan maksud dari Penggugat yang menyatakan bahwa obyek tanah Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 adalah milik dari Almarhum. H Kusnadi Abdul Hafid, mengapa pada saat H Kusnadi Abdul Hafid masih hidup, Penggugat dan atau H Kusnadi Abdul Hafid tidak mengajukan keberatan kepada Bank BRI Cabang Jakarta Tanah Abang pada saat Tergugat II menjaminkan obyek tanah Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 atas nama Tergugat II tersebut .....??? 11. Bahwa sepanjang Akta Pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 17 Juli 2009 dan Akta Kuasa Menjual No. 8 tanggal 17 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris MING MIRYANI, S.H./ Tergugat IV belum dinyatakan sebagai Akta yang cacat hukum oleh Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum yang tetap dan pasti maka Tergugat I patut dan berdasar hukum untuk mempergunakannya; 12. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada posita Nomor 10, 11 dan 12 karena dalil gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum; Dalam Rekonvensi 1.
Hal hal yang telah diuraikan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi ini;.
2.
Bahwa pada tanggal 17 Juli 2009 antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dengan Tergugat II Konvensi (H. SOLICHIN TRIJONO KUSNADI) telah sepakat untuk melakukan transaksi Pengikatan Jual Beli atas sebidang obyek tanah sawah Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 atas nama Tergugat II Konvensi yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 17 April 1979 yang terletak di Desa Segera Jaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dengan harga sebesar Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana dimaksud Akta Pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 17 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT MING MIRYANI, S.H./Tergugat IV. Dalam Konvensi selain Akta Pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 17 Juli 2009 tersebut Tergugat II Dalam Konvensi telah memberikan Surat Kuasa Menjual atas obyek tanah sawah Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi sebagaimana dimaksud Akta Kuasa Menjual No. 8 tanggal 17 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT MING MIYANIi, S.H./Tergugat IV Dalam Konvensi;
3.
Bahwa adapun alasan dibuat Akta Pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 17 Juli 2009 dan Akta Kuasa Menjual No. 8 tanggal 17 Juli 2009 antara Pengugat Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dengan Tergugat II Dalam Konvensi dihadapan Notaris/PPAT MING MIRYANI, S.H./Tergugat IV Dalam Konvensi atas obyek tanah sawah Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 tersebut (tdak dibuat secara langsung Akta Jual Beli), karena surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan penerbitan Akta Jual Beli Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BDG
belum selesai (masih dalam proses pengurusan), dengan demikian sesuai dengan ketentuan hukurn yanq berlaku transaksi pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 17 Juli 2009 dan Akta Kuasa Menjual No. 8 tanggal 17 Juli 2009 antara Pengugat Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dengan Tergugat II Dalam Konvensi yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT MING MIRYANI, S.H./Tergugat IV Konvensi atas obyek tanah sawah Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 tersebut adalah sah dan mengikat (Pasal 1320, 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata); 4.
Bahwa sebelum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi membeli obyek tanah sawah Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 atas nama Tergugat II Dalam Konvensi aquo dari pihak Tergugat II Dalam Konvensi (sebelum diterbitkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 17 Juli 2009 Dan Akta Kuasa Menjual No. 8 tanggal 17 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris MING MIRYANI, S.H.) dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi terlebih dahulu memperhatikan secara seksama lokasi tanah dan surat-suratnya serta mempertanyakan status hak dan surat bukti kepemilikan dari pihak Penjual/Tergugat II dalam Konvensi atas obyek Jual Beli, dimana berdasarkan keterangan dan penjelasan Tergugat II dalam Konvensi dan surat-surat/alas yang diperlihatkan Kepada Penggugat Rekonvensi bahwa objek Jual Beli tersebut benar milik pihak Penjual dan tidak dalam status sengketa, dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi adalah Pembeli yang beritikad baik karenanya harus mendapat perlindungan hukum;
5.
Bahwa pada tahun 2010 berdasarkan hak dan kewenangan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Dalam Konvensi sebagaimana dimaksud Akta Pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 17 Juli 2009 dan Akta Kuasa Menjual No. 8 tanggal 17 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris MING MIRYANI, S.H., dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi bermaksud untuk menerbitkan Akta Jual Beli atas obyek tanah Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 tersebut, dimana menurut PPAT/Tergugat IV Dalam Konvensi disyaratkan adanya pengecekan Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ternyata setelah dilakukan pengecekan diperoleh keterangan bahwa Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 17 April 1979 telah terbit Sertipikat Pengganti karena hilang, dan pada tanggal 3 Desember 1984 Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi telah menerbitkan pengganti atas Sertipikat Hak Milik Milik Nomor: 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 tersebut, pada hal Kepala Kantor Pertanahan Kabuaten Bekasi dan Tergugat II Dalam Konvensi/Sdr. H. SOLICHIN TRIJONO KUSNADI telah mengetahui bahwa Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 17 Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BDG
April 1979 tidak hilang, tetapi dijamikan atas hutang Tergugat II Dalam Konvensi kepada Bank BRI Cabang Jakarta Tanah Abang dengan demikian perbuatan yang dilakukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan Tergugat II Dalam Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum karenanya Sertipikat Hak Milik Milik Pengganti Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 atas nama SOLICHIN TRIJONO KUSNADI yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 3 Desember 1984 tersebut adalah Cacat Hukum; 6.
Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2014 Tergugat II Dalam Konvensi telah mengajukan permohonan Sertipikat pengganti kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi .karena menurut pengakuan dari Tergugat II Dalam Konvensi bahwa Sertipikat Hak Milik Milik Pengganti Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 atas nama Tergugat II Dalam Konvensi yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 3 Desember 1984 tersebut telah hilang sehubungan dengan permohonan untuk diterbitkan Sertipikat pengganti dari Tergugat II Konvensi tersebut telah diajukan keberatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi sebagaimana Surat Keberatan No 017.LBH-AMIB/llI/2014 tanggal 10 Maret 2014 kepada Tergugat III Dalam Konvensi/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Tergugat II Dalam Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7.
Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II Dalam Konvensi tersebut selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2014 Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Dalam Konvensi telah melaporkan Tergugat II Dalam Konvensi sebagai Terlapor dalam perkara tindak pidana Penipuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud Laporan Polisi Nomor: LP/177/II/2014/Reskrim Di Mabes Polri;
8.
Bahwa setelah Tergugat II Dalam Konvensi diperiksa oleh pihak Penyidik Polri sebagaimana dimaksud Laporan Polisi Nomor:LP/177/II/2014/Reskrim tanggal 18 Februari 2014 di Mabes Polri atas Laporan Polisi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi tersebut dimana pada tanggal 18 Juni 2014 antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Dalam Konvensi dengan Tergugat II Dalam Konvensi telah sepakat untuk membuat perjanjian perdamaian atas transaksi Jual Beli obyek tanah Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 dan Sertipikat Penggantinya secara kekeluargaan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: a. Bahwa pihak Pertama/Tergugat II Dalam Konvensi dan Pphak kedua/Penggugat Rekonvens/Tergugat I Dalam Konvensi sepakat untuk melakukan pengurusan bersama penerbitan Sertipikat Pengganti atas obyek tanah Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 atas nama pihak pertama/Tergugat II Dalam Konvensi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan apabila Sertipikat telah diterbitkan kembali maka para pihak sepakat untuk menyerahkan/menitipkan kepada Notaris yang Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BDG
ditunjuk bersama; b. Jika bidang tanah Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 atas nama pihak pertama/Tergugat II Dalam Konvensi tersebut laku terjual kepada pihak lain, maka pihak pertama mendapatkan bagian sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); c. Penjualan bidang tanah Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 atas nama pihak pertama/Tergugat II Dalam Konvensi dilakukan melalui pihak kedua (II) atau dilakukan secara bersama-sama antara pihak pertama dengan pihak Kedua; d. Bahwa pihak kedua (II) akan mencabut laporan Polisi Nomor LP/177/II/2014/Reskrim tanggal 18 Februari 2014 di Mabes Polri yang telah diajukan/dilaporkannya tersebut jika penjualan obyek tanah Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 telah terjadi sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak pertama dengan pihak kedua; Dengan demikian kesepakatan perdamaian tanggal 18 Juni 2014 antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dengan Tergugat II Dalam Konvensi adalah sah dan mengikat; 9.
Bahwa sehubungan dengan Kesepakatan Perdamaian tanggal 18 Juni 2014 antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dengan Tergugat II Dalam Konvensi tersebut, dimana pada tanggal 12 Agustus 2014 Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi telah mencabut laporan Polisi Nomor : LP/177/II/2014/Reskrim tanggal 18 Februari 2014 di Mabes Polri tersebut, dengan demikian pencabutan laporan polisi tanggal 12 Agustus 2014 yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi adalah sah dan mengikat;
10. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Konvensi telah secara bersama-sama melakukan pengurusan penerbitan Sertipikat pengganti atas obyek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 atas nama pihak pertama/Tergugat II Dalam Konvensi tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, karenanya pada tanggal 13 Agustus 2014 Kepala Kantor Pertanhan Kabupaten Bekasi telah menerbitkan Sertipikat Pengganti atas Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 atas nama SOLIHIN TRIJONO (Tergugat II Dalam Konvensi), Surat Ukur No. 001/Segerajaya/2012 tanggal 24 Februari 2014, dimana Pengugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Tergugat II Dalam Konvensi telah mengambil dan menyerahkan kepada Notaris/PPAT yang telah disepakati bersama dan selanjutnya telah sepakat untuk mengalihkan haknya kepada pihak lain; 11. Bahwa ternyata terhadap kesepakatan perdamain tanggal 18 Juni 2014 antara Penggugat Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BDG
Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dengan Tergugat II Dalam Konvensi tersebut telah mendapat keberatan dari Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Dalam Konvensi dimana menurut Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Dalam Konvensi bahwa obyek tanah sawah Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2, Gambar situasi No 319/1979 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten .Bekasi atas nama Tergugat II Dalam Konvensi/SOLIHIN TRIJONO yang terletak di Desa Segera Jaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, adalah tanah milik peninggalan/warisan dari Almarhum H Kusnadi Abdul Hafid, tanpa mengajukan alas hak/surat bukti kepemilikan dan bahkan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Dalam Konvensi telah dengan sengaja melakukan pemblokiran Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Dalam Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum; 12. Bahwa akibat Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi yang telah dengan sengaja mengakui bahwa obyek tanah sawah Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 tersebut adalah tanah milik peninggalan/warisan dari Almarhum H Kusnadi Abdul Hafid, telah mengakibatkan kerugian materil dan ln materil dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dan khususnya Tergugat II Dalam Konvensi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut: a. Kerugian materil, dimana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II dalam Konvensi tidak dapat mengalihkan hak atas objek tanah sengketa dimana apabila dijual dengan harga Rp9.787.500.000,00 (harga per meter Rp:500.000,00 x luas tanah = 19.575 M2); b. Kerugian in materil sebesar Rp212.500.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah); 13. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi tersebut secara hukum Penggugat Rekonvensi berhak menuntut/menggugat Ganti Rugi kepada Tergugat Rekonvensi (Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata); 14. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tidak siasia dibelakang hari, karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta/aset (tanah berikut bangunan) milik Tergugat. Rekonvensi yang terletak di JaIan Waringin Permai Blok H No. 9 RT. 009/07 Kelurahan Cipinang Melayu Jakarta Timur; 15. Bahwa mengingat gugatan Penggugat Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik, mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim memberikan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi; Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BDG
Rekonvensi mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan: DALAM KONVENSI:
Dalam Eksepsi - Menerima eksepsi yang diajukan Tergugat I seluruhnya; - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Dalam Pokok Perkara - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; DALAM REKONVENSI: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat II Dalam Konvensi adalah pemilik yang sah atas obyek tanah sawah Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2; 3. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 17 Juli 2009 antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dengan Tergugat II Dalam Konvensi atas obyek tanah sawah Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2 adalah sah dan mengikat; 4. Menyatakan Akta Kuasa Menjual No. 8 tanggal 17 Juli 2009 antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi dengan Tergugat II Dalam Konvensi atas obyek tanah sawah Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Desa Segera Jaya Seluas 19.575 M2 adalah sah dan mengikat; 5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi adalah pihak yang beritikad baik; 6. Menyatakan sah Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 18 Juni 2014 antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dengan Tergugat II Dalam Konvensi; 7. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi materil maupun in materil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan seketika dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti; 9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp1000.000,00/hari atas kelalaiannya tidak melaksanakan isi putusan ini; 10. Menyatakan sah dan berharganya sita Jaminan yang dimohonkan; DALAM KONVENSI/REKONVENSI. - Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini. Dan apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat rekonvensi mohon putusan yang seadil adilnya; Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BDG
Jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat a sampai dengan e: DALAM EKSEPSI: 1. Kompentensi Absolut: Bahwa memperhatikan posita No. 2 dan petitum No. 4 gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan adanya Sertipikat Hak Milik No. 310/Desa Segara Jaya seluas 19.975 M2 , Gambar Situasi No. 319/1979 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 17 April 1979 atas nama SOLICHIN TRIYONO (Tergugat II) yang dimintakan terjadinya peralihan hak dari nama Tergugat II menjadi nama Penggugat dan Para Turut Tergugat, maka dengan demikian menjadi jelas yang menjadi obyek sengketa intinya adalah tentang Buku Sertipikat Tanah Hak Milik No. 310/Desa Segara Jaya atas nama Tergugat lI, secara hukum tidak ada dasar bagi Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk memerintahkan Tergugat III
yaitu Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Bekasi (Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi) untuk mencoret dan atau mengalihkan nama Tergugat II menjadi nama Penggugat dan Turut Tergugat terhadap Sertipikat Hak Milik No. 310/Desa Segara Jaya dan yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat untuk memenuhi masalah pencoretan/pengalihan Sertipikat Hak Milik No. 310/Desa Segara Jaya, terlebih dahulu wajib melakukan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 310/Desa Segara Jaya tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan setelah Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan membatalkan dan mencoret nama Tergugat II terhadap Sertipikat Hak Milik No. 310/Desa Segera Jaya, maka barulah selanjutnya Penggugat dan Turut Tergugat mengajukan peralihan hak dan nama terhadap Sertipikat Hak Milik No. 310/Desa Segera Jaya kepada Tergugat III. maka berdasarkan adanya petitum Penggugat No. 4 tersebut dalam surat gugatannya, maka yang berwenang mengadili perkara a quo adalah bukan Pengadilan Negeri Bekasi, melainkan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka oleh karenanya Hakim Pengadilan Negeri Bekasi wajib menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo; 2. Gugatan Penggugat Obscuur Libel/kabur: Bahwa Posita Point 1 Penggugat telah menjelaskan kedudukan Tergugat II adalah anak/ahli waris dari Almarhum H. Kusnadi Abdul Hafid dan Penggugat beranggapan bahwa tanah Sertipikat Hak Milik No. 310/Desa Segara Jaya adalah harta warisan dari Almarhum H. Kusnadi Abdul Hafid, Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BDG
tetapi dalam Petitum Penggugat No. 4, meminta dinyatakan Pemilik yang sah bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 310/Desa Segara Jaya adalah Penggugat dan Para Turut Tergugat saja yang menjadi ahli waris dari Almarhum H. Kusnadi Abdul Hafid, sedangkan Tergugat II selaku ahli waris Almarhum H. Kusnadi Abdul Hafid tidak ikut disertakan sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik No. 310/Segara Jaya, maka dengan demikian terlihat bahwa antara posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat saling bertentangan, kabur dan tidak jelas serta membingungkan, maka dengan demikian terbukti gugatan Penggugat telah melanggar syarat formil suatu gugatan, sehingga sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; 3. Subyek gugatan Error in Persona:
Bahwa dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara a quo terbukti telah terjadi kesalahan legal standing dari Tergugat III, dimana yang dijadikan subyek gugatan adalah Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi,
bahwa apabila yang dimaksudkan Instansi Pertanahan Kabupaten Bekasi, seharusnya Penggugat menuliskan subyek gugatan Tergugat III adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan terus terang tidak ada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, di Kabupaten Bekasi, sehingga tidak jelas subyek yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai Tergugat III, apakah Badan Pertanahan Nasional (Tingkat Pusat), sehingga sangat sulit dipahami subyek Aparat Menteri Pertanahan yang dijadikan Tergugat III oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 4. Penggugat tidak memiliki Legalstanding: Bahwa Penggugat tidak berkualitas dan tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II dalam perkara a quo, mengingat berdasarkan Akta Jual Beli No. 56/DT/I/1978 tanggal 20 Oktober 1998 yang dibuat dihadapan Camat Taruma Jaya selaku PPAT pembelinya adalah pribadi Tergugat II begitu pula Sertipikat Tanah No. 310/Desa Segara Jaya adalah tercantum atas nama Tergugat lI,maka dimana kaitan hukumnya Penggugat selaku ahli waris Almarhum H. Kusnadi Abdul Hafid mengajukan gugatan terhadap obyek tanah milik Penggugat pribadi, sedangkan dalam Penetapan Pengadilan Agama belum ada dinyatakan Sertipikat Hak Milik No. 310/Desa Segara Jaya sebagai budel waris dari Almarhum H. Kusnadi Abdul Hafid, maka dengan tidak adanya legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam erkara a quo, maka Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BDG
sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA: - Bahwa apa yang diuraikan dalil-dalil dalam eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat a,b.c,d,e tersebut diatas, mohon diberlakukan secara mutatis dan mutandis serta terulang kembali dalam bagian pokok perkara; - Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat a,b,c,d,e selaku ahli waris Almarhum H. Kusnadi Abdul Hafid, menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara, terkecuali dalil dalil Penggugat yang diakui secara tegas tegas oleh Tergugat II dan Turut Tergugat dan menguntungkan bagi Tergugat II dan Para Tergugat; 1. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat a,b,c,d,e mengakui bahwa benar adalah anak-anak kandung dari Almarhum H. Kusnadi Abdul Hafid; 2. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat a,b,c,d,e menolak posita Penggugat poin 2 yang telah mendalilkan Almarhum H. Kusnadi Abdul Hafid memiliki sebidang tanah sawah sesuai Sertipikat Hak Milik No. 310/Desa Segera Jaya seluas 19.575 M2, Gambar Situasi No. 319/1979, yang benar sesuai bukti formal dan yuridis bidang tanah seluas 19.575 M2 sesuai Sertipikat Hak Milik No. 310 Desa Segera Jaya tersebut tertulis atas nama Tergugat II SOLICHIN TRIYONO KUSNADI, maka berdasarkan fakta tersebut maka Pemilik yang sah atas tanah tersebut pemiliknya adalah Tergugat II; 3. Bahwa dalil posita No. 3 gugatan Penggugat,haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena sesungguhnya yang benar Almarhum H. Kusnadi Abdul Hafid telah memberikan uang kepada Tergugat II untuk membeli tanah tersebut dari Ny.Rohimah binti M. Sidik dkk, sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor
56/DT/I/1978
tanggal 20 Oktober 1978 yang dibuat dihadapan PPAT Camat Kecamatan Taruma Jaya antara Ny. Rohimah binti M. Sidik dkk selaku Penjual dan SOLICHIN TRIYONO KUSNADI selaku Pembeli, maka atas dasar Akta Jual Beli tersebut, maka jelas menurut hukum pembeli tanah tersebut adalah Tergugat II dan bukan Almarhum H. Kusnadi Abdul Hafid serta bukan merupakan harta warisan dari Almarhum H. Kusnadi Abdul Hafid; 4. Bahwa dalil posita No. 4 gugatan Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan,sebab berdasarkan Akta Jual Beli No. 56/DT/I/1978 Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BDG
tanggal 20 Oktober 1978 dihadapan Camat Taruma Jaya selaku PPAT yang melakukan transaksi Jual Beli tanah tersebut terjadi antara Tergugat II selaku Pembeli dengan Ny. Rohimah binti M. Sidik selaku Penjual atau pemilik tanah Girik C-No.482 Persil 40 S-I, sehingga perlu dipertanyakan dari mana dasar hukum Penggugat dapat menyatakan Almarhum H. Kusnadi Abdul Hafid selaku pembeli tanah tersebut, mengingat berdasarkan Akta Jual Beli tersebut maka jelas secara hukum Tergugat II lah selaku pembeli yang beritikad baik serta harus mendapatkan perlindungan hukum; 5. Bahwa
dalil
posita
Penggugat
No.
5
harus
ditolak
dan
dikesampingkan, sebab secara otomatis kewajiban Tergugat II yang harus mengurus dan menjaga tanahnya, karena berdasarkan Akta Jual Beli dan Sertipikat tanah No. 310/Desa Segara Jaya, memang terbukti secara hukum tanah tersebut adalah atas nama pribadi dan milik Tergugat II, maka sewaktu Buku Sertipikat Hak Milik No. 310/Desa Segera Jaya hilang, maka wajarlah Tergugat II memohon Sertipikat Pengganti kepada Tergugat III; 6. Bahwa
dalil
posita
Penggugat
No.
6
harus
ditolak
dan
dikesampingkan, sebab tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum bilamana Tergugat II telah meminjam uang kepada Tergugat I dengan menjaminkan tanah sertipikat Hak Milik No. 310/Desa Segara Jaya serta bertindak melakukan Pengikatan Jual Beli dengan Tergugat I, sebab Buku Sertipikat yang dijaminkan adalah atas nama Tergugat II sendiri dan tanah yang dijaminkan oleh Tergugat II adalah tanah miliknya sendiri yang sah menurut hukum; 7. Bahwa dalil-dalil posita Penggugat pada No. 7 adalah harus ditolak dan dikesampingkan, mengingat apa relavansi hubungan hukum Penggugat, yang bukan pihak dalam Akta Pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 17 Juli 2009 dan Akta Kuasa Menjual No. 8 tanggal 17 Juli 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV, untuk mengajukan keberatan sebab para pihak dalam kedua Akta tersebut adalah antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Penggugat bukan siapa siapa dalam kedua Akta tersebut; 8. Bahwa tidak benar perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dengan Tergugat I dalam membuat Akta Pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 17Juli 2009 dan Akta Kuasa Menjual No. 8 Tanggal 17 Juli 2009, telah dilakukan dengan itikad tidak baik, pertanyaan dimana Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BDG
letaknya para pihak menurut Penggugat Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik ?, karena ternyata Sertipikat tanah tersebut adalah atas nama dan milik Tergugat II dan bukan atas nama Almarhum H. Kusnadi Abdul Hafid, maka oleh karena itu secara hukum tanah tersebut adalah bukan tanah harta warisan dari Almarhum H. Kusnadi Abdul Hafid; 9. Bahwa dalil-dali posita Penggugat No. 9 adalah harus ditolak dan dikesampingkan sebab tidak benar Tergugat II dan Para Turut Tergugat a,b,c,d,e, selaku anak-anak/ahli waris dari Almarhum Kusnadi Abdul Hafid telah mengalami kerugian, mengingat tanah tersebut secara Yuridis Formal adalah tanah milik dari Tergugat II secara pribadi dan bukan merupakan harta peninggalan dari Almarhum H. Kusnadi Abdul Hafid, mungkin hanya Penggugat sendiri saja yang merasa dirugikan dengan tanpa dasar hukum yang jelas telah mengajukan gugatan a quo terhadap tanah milik abang kandungnya sendiri, maka oleh karena ternyata tidak dapat dibuktikan bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan Penggugat, maka tuntutan kerugian yang diajukan oleh Penggugat secara materil dan moriil adalah tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak; 10. Bahwa dalil-dalil posita Penggugat No.10 adalah harus ditolak dan di kesampingkan, mengingat adalah merupakan hak pribadi dari Tergugat II atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 310/Desa Segera Jaya, mau dijadikan jaminan hutang, mau dijual kepada pihak lain, sebab secara yuridis formal Sertipikat tanah tersebut atas nama Tergugat II dan bukan sebagai harta warisan dari Almarhum H. Kusnadi AbduI Hafid; 11. Bahwa karena tidak ada bukti-bukti kuat yang didalilkan dalam posita Penggugat bahwa obyek tanah sengketa dalam perkara a quo sebagai harta peninggalan milik Almarhum H. Kusnadi bin Abdul Hafid serta mengingat legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatan hanya bertindak selaku pribadi, maka permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan ditolak; 12. Bahwa mengingat dalam posita gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak ada bukti atau akta-akta authentik yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik dari para ahli waris Almarhum H. Kusnadi Abdul Hafid, maka permohonan Penggugat untuk meminta Putusan Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BDG
Serta Merta (Uit Voorbaar bij Voorad) adalah harus ditolak dan tidak perlu dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ; Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat II dan Para Turut Tergugat a, b, c, e, memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a qu , untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: - Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Para Turut Tergugat a, b,c, e untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA:
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; Dan apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya;
Jawaban Tergugat III: DALAM POKOK PERKARA 1. 2. Bahwa kami dari Tergugat III menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat III; 3. Bahwa yang menjadi obyek perkara adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Segera Jaya, luas 19.575 M2 atas nama SOLIHIN TRIJONO dimana tanah a quo telah dilakukan pengikatan Jual Beli tanggal 17 Juli 2009 Nomor 07 dan Akta Kuasa Menjual tanggal 17 Juli 2009 Nomor 8 dengan Tergugat I yang dilakukan dihadapan Tergugat IV; 4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami dari Tergugat IV mohon agar tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini dimana tidak ada perbuatan hukum yang dillakukan oleh Tergugat III terhadap objek sengketa yang berakibat hukum bagi pihak Penggugat ataupun pihak-pihak lain dalam perkara ini; 5. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Segara Jaya atas nama SOLIHIN TRIJONO telah menjadi objek perkara perdata pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan Register Perkara Nomor 158/Pdt.G/2010 tanggal 20 April 2010 antara Drs. MUNDAKIR, M.M., sebagai Penggugat lawan Kepala Kantor Pertanahan Bekasi sebagai Tergugat I dan SOLIHIN TRIJONO sebagai Tergugat II dan terhadap perkara tersebut telah mendapat Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 8 Desember 2010 Jo. Putusan Banding dari
Pengadilan
Tinggi
Bandung
tanggal
22
Juni
2011
Nomor
Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BDG
130/Pdt/2011/PT.Bdg Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 2013 Nomor 2162K/Pdt/2012 yang amar Putusannya menyatakan “Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Drs. MUNDAKIR, M.M. tersebut”; 6. Bahwa terhadap tanah a quo telah diterbitkan Sertipkat Pengganti karena hilang yang dilaporkan oleh Tergugat II pada Tergugat III dan guna memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka terhadap permohonan tersebut
telah
ditindak
lanjuti
diantaranya
dengan
melaksanakan
pengumuman melalui surat kabar harian Rakyat Merdeka edisi 2013 tanggal 25 Pebruari 2014; 7. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Pengganti, maka Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Segara Jaya atas nama SOLIHIN TRIJONO yang telah diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memutus: Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; Membebankan seluruh biaya pekara yang timbul dalam perkara ini pada Penggugat; Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri
Kelas
IA
Khusus
Bekasi
telah
menjatuhkan
Putusan
Nomor
82/Pdt.G/2015/PN.Bks., tanggal 15 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM KONPENSI: DALAM EKSEPSI : -
Menyatakan Eksepsi Kuasa Tergugat I Konpensi dan Kuasa Tergugat II Konpensi tidak dapat diterima;
DALAM POKOK PERKARA: -
Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima;
-
Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.746.000.00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
DALAM REKONPENSI :
Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BDG
-
Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tidak dapat diterima;
-
Menghukum Penggugat Rekonpensi /Tergugat I Konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil; Membaca Surat Permohonan Pernyataan Banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi tanggal 29 Juni 2016 yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi
Nomor 82/Pdt.G/2015/PN.Bks. tanggal 15 Juni
2016, permohonan
banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 Januari 2017, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 5 Januari 2017, Terbanding III semula Tergugat II pada tanggal 31 Oktober 2016, Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 31 Oktober 2016 dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 5 Januari 2017; Membaca
Tanda
Terima
Memori
Banding
Nomor
82/Pdt.G/2015/PN.Bks Jo. No. 59/Bdg/2016/PN.Bks., tanggal 5 Oktober 2016 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi, Memori Banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 Januari 2017, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 5 Januari 2017, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 18 Januari 2017, Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 18 Januari 2017 dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 5 Januari 2017; Membaca
Tanda
Terima
Kontra
Memori
Banding
Nomor
:
82/Pdt.G/2015/PN.Bks Jo No. 59/Bdg/2016/PN.Bks tanggal 2 Pebruari 2017 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A khusus Bekasi, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Pebruari 2017; Membaca Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BDG
No. 82/Pdt.G/2014/PN.Bks Jo No. 59/BDG/2016/PN.Bks., yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2016, Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 Januari 201, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 5 Januari 2017, Terbanding III semula Tergugat III tanggal 10 Oktober 2016, Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 31 Oktober 2016
dan Para Turut Terbanding semula ParaTurut
Tergugat, masing-masing
pada tanggal 5 Januari 2017, telah diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage)
selama 14 (empat
belas hari), sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa ditingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM: Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: 1. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah mempertimbangkan, dimana keberadaan ibu Pembanding semula Penggugat yang tidak didalilkan apa masih hidup atau meninggal dunia dan tidak adanya Surat Keterangan Akhli Waris akan tetapi Pembanding semula Penggugat tetap mempunyai hak dan kepentingan hukum; 2. Bahwa Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat adalah akhli waris dari H. Kusnadi Abdul Hafid yang memiliki tanah sengketa sebagai warisan akan tetapi Terbanding II semula Tergugat II tidak diikut sertakan sebagai pemilik
tanah
sengketa,
seharusnya
Pengadilan
Tingkat
Pertama
mempergunakan pertimbangan ex officio; 3. Bahwa tentang penyebutan instansi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung telah diakui karena yang bersangkutan telah hadir di persidangan; 4. Petitum gugatan angka 2 tidak diuraikan dalam posita adalah pertimbangan yang sangat sempit; Berdasarkan hal tersebut di atas Pembanding semula Penggugat memohon untuk
membatalkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Bekasi
Nomor
82/Pdt/G/2015/PN.Bks., tanggal 15 Juni 2016;
Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BDG
Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: 1. Bahwa Terbanding I semula Tergugat I menolak secara tegas semua keberatan-keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya; 2. Bahwa Terbanding I semula Tergugat I sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam Putusannya, serta Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi dalam putusannya Nomor 82/Pdt.G/2015/PN.Bks. tanggal 15 Juni 2016 telah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding; Menimbang, bahwa tentang Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak tidak terdapat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara benar, maka dalildalil tersebut haruslah dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi Nomor 82/Pdt.G/2015/PN.Bks., tanggal 15 Juni 2016 haruslah dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan; Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Undangundang Nomor 49 Tahun 2009 dan ketentuan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini; M E N G A D I L I: 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BDG
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bekasi Nomor 82/Pdt.G/2015/PN.Bks., tanggal 15 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut; 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 oleh Kami DR. Ridwan Ramli, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan DR. H. Lexsy Mamonto, S.H., M.H., dan Muchtadi Rivaie, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh U. Yuniati, S.H., C.N., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.
Hakim Anggota,
Hakim Ketua,
Ttd DR. H. Lexsy Mamonto, S.H., M.H.
Ttd DR. Ridwan Ramli,, S.H., M.H.
Ttd Muchtadi Rivaie, S.H., M.H.
Panitera Pengganti, Ttd U. Yuniati, S.H., C.N.
Perincian biaya perkara: 1. Redaksi Putusan --------------------- Rp 5.000,00 2. Meterai Putusan ---------------------- Rp 6.000,00 3. Pemberkasan ------------------------- Rp139.000,00+ J u m l a h ----------------------------- Rp150.000,00
Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BDG
