PUTUSAN NOMOR : 613/PDT/2016/PT. BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara; 1.
NY. WITARSIH KARDJUNDI, Bertempat tinggal di Jalan Supratman No. 52 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung;
2.
ANDRI YULIANDRI, Bertempat tinggal di Jalan Supratman No. 52 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung;
Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. DINDIN S. MAOLANI, S.H., 2. BARWATI MAYA UTAMI, S.H., dan 3. AIP MIFTAH, S.H., Advokat dan atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “DINDIN S. MAOLANI, SH, & PARTNERS” beralamat di Jl. Saledri No. 16, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2016 yang telah didaftarkan dalam Register khusus
di
Kepaniteraan
Pengadilan
Negeri
Bandung
Nomor
1655/SK/PDT/2016/PN.Bdg. tanggal 13 Oktober 2016, untuk selanjutnya disebut Para PEMBANDING semula TERGUGAT I dan TERGUGAT II ; LAWAN 1.
PT. PLN (Persero), Berkedudukan di Asia Afrika No. 63 Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. MAKKI YULIAWAN, S.H., M.Si, dan DANI, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Drs. MAKKI YULIAWAN, SH., M.Si, beralamat di Jalan Pratista Barat X Nomor 24, Antapani Bandung 40291, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2016, yang telah didaftarkan dalam Register khusus di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1951/SK/PDT/2016/PN.Bdg. tanggal 5 Desember 2016 selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT;
2.
TINES MILANTINA, SH., Bertempat tinggal di Jalan Supratman No. 52 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula TERGUGAT III;
Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg.
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Telah membaca : 1.
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 28 Desember 2016 Nomor 613/PEN/PDT/2016/PT.Bdg., tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2.
Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 136/Pdt.G/2016/PN.Bdg. tanggal 4 Oktober 2016, berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA :
Membaca surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding yang ditanda tangani kuasanya tanggal 08 April 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri
Bandung
tanggal
11
April
2016
dengan
perkara
Nomor
:
136/Pdt.G/2016/PN.BDG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah PT. PLN (Persero) yang dalam hal ini diwakili oleh General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, berdasarkan
Surat
Kuasa
Direktur
Utama
PT
PLN
(Persero)
0560.08.SKU/SDM.08.01/DIRUT/2015, tanggal 13 November 2015.
Nomor Selaku
pemegang Hak atas tanah seluas ± 826 m2, dan bangunan seluas ± 826 m2, di Jalan Supratman No. 52 Bandung, Propinsi Jawa Barat dengan Batas Depan Jalan Supratman diapit Kiri Jalan Supratman No. 50 dan Kanan Rumah Jalan Supratman No. 55 dan dalam data Penggugat nomor urut 31 ditempati oleh Para Ahli Waris Pemegang Surat Idzin Penempatan Rumah Dinas/Instansi PLN Nomor : SIP.011/DIII/74, tanggal 17 Desember 1974 atas nama Ir. Kardjundi Wirapradja yang sampai saat ini masih dikuasai oleh PARA TERGUGAT secara MELAWAN HUKUM. 2. Bahwa Ayah Para Tergugat yaitu Ir. Kardjundi Wirapradja (Alm), sejak Tanggal 01 Juli 1961 telah bekerja di PLN, selanjutnya pada tanggal 17 Desember 1974 berdasarkan Surat Idzin Penempatan Rumah Dinas/Instansi PLN Nomor : SIP.011/DIII/74 yang dikeluarkan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi III, bahwa ayah Para Tergugat diberi fasilitas berupa Rumah Dinas/Instansi PLN yang terletak di Jalan Supratman
No. 52
Bandung karena menjabat sebagai Kepala Urusan Teknik PLN Distribusi III pada Kesatuan Kantor PLN Distribusi III.
Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
3. Bahwa berdasarkan Surat Idzin Penempatan Rumah Dinas/Instansi PLN Nomor : SIP.011/DIII/74, 17 Desember 1974 yang diberikan oleh PLN kepada Ayah Para Tergugat dan telah ditandatangani tersebut adalah sangat jelas menerangkan dengan ketentuan sebagai berikut : Surat Idzin penempatan Rumah Dinas/Instansi ini hanya berlaku Selama penghuni bekerja dilingkungan PLN Distribusi Jawa Barat; Apabila Rumah Dinas/Instansi tersebut diperlukan oleh PLN , maka Penghuni harus meninggalkan / mengosongkan rumah tersebut di atas dan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada PLN dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ia diberitahukan oleh PLN tentang pengosongannya; Penghuni Rumah Dinas/Instansi harus meninggalkan / mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada PLN rumah tersebut di atas dalam waktu paling lambat 6 (enam) Bulan setelah ia pensiun, diberhentikan dari PLN atau meninggal dunia. Penghuni
Rumah
Dinas/Instansi
harus
mentaati
segala
Peraturan
Perumahan PLN; Penghuni Rumah Dinas/Instansi harus membayar uang sewa sebulan menurut Peraturan sewa-rumah dinas yang berlaku di PLN Distribusi Jawa Barat; Surat Idzin Penempatan Rumah Dinas/Instansi ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Desember 1974; Dengan dikeluarkannya Surat Idzin Penempatan Rumah Dinas/Instansi ini, maka surat idzin yang terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi; Surat Idzin Penempatan Rumah Dinas/Instansi ini dibuat dalam 3 rangkap, 1 helai untuk pemegang Surat Idzin Penempatan Rumah Dinas/Instansi, 1 helai untuk kantor Distribusi Jawa Barat dan 1 helai untuk kantor Unit yang bersangkutan. 4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor : P.0258/PST/’89 tanggal 08 Maret 1989 tentang Pemberhentian Ayah Para Tergugat yaitu Ir. Kardjundi Wirapradja Nomor Induk : 3161143-L Pegawai Utama Madya (Gol. IVC 23c), dengan hormat sebagai Pegawai PT. PLN (Persero) terhitung mulai Akhir Bulan Pebruari 1989, maka terhitung sejak tanggal 28 Pebruari 1989, Ayah Para Tergugat yaitu Ir. Kardjundi Wirapradja (Alm), telah Pensiun Bekerja dari PT PLN (Persero), dengan demikian maka berdasarkan poin 3 Surat Idzin Penempatan Rumah Dinas/Instansi PLN Nomor : SIP.011/DIII/74, 17 Desember 1974 tersebut seharusnya dilaksanakan dengan Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
penuh tanggung jawab oleh Ayah Para Tergugat, namun dalam kenyataannya sejak Ayah Para Tergugat Pensiun Bekerja dari PT PLN (Persero) hingga Ayah Para Tergugat tersebut meninggal Dunia obyek Rumah Dinas/Institusi beralamat di Jalan Supratman No. 52 Bandung sebagaimana diterangkan dalam
Surat
Idzin
Penempatan
Rumah
Dinas/Instansi
SIP.011/DIII/74, 17 Desember 1974 tersebut sampai dengan diserahkan atau
dikembalikan
PLN
Nomor
:
saat ini tidak
kepada Penggugat namun justru obyek
surat Idzin Penempatan Rumah Dinas/Instansi tersebut dikuasai oleh Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris Ir. Kardjundi Wirapradja (Alm) tanpa idzin dari Penggugat. 5. Bahwa tidaklah cukup alasan bagi Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku ahli waris Ir. Kardjundi Wirapradja (Alm) yang secara terang telah menguasai obyek Rumah Dinas/Institusi beralamat di Jalan Supratman Nomor 52 Bandung sebagaimana diterangkan dalam Surat Idzin Penempatan Rumah Dinas/Instansi PLN Nomor : SIP.011/DIII/74, 17 Desember 1974, hal ini dikarenakan hak yang melekat atas obyek Rumah Dinas/Institusi beralamat di Jalan Supratman
No. 52 Bandung tersebut hanyalah Idzin
menempati bagi Ayah Para Tergugat untuk menempati Rumah Dinas/Institusi sejak mulai berlakunya surat idzin Penempatan Rumah Dinas/Instansi yaitu sejak tanggal 30 Desember 1974 sampai dengan Ayah Para Tergugat Pensiun Bekerja di PT PLN (Persero) yaitu tanggal 28 Perbruari 1989. Dengan demikian maka sangatlah terang dan jelas bahwa Surat Idzin Penempatan Rumah Dinas/Instansi PLN Nomor : SIP.011/DIII/74, 17 Desember 1974 tersebut, TELAH BERAKHIR, maka secara otomatis Penghuninya harus segera meninggalkan/ mengosongkan serta menyerahkan secara sukarela dalam keadaan kosong kepada Penggugat rumah tersebut di atas dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah pemegang Surat Idzin Penempatan Rumah Dinas/Instansi PLN tersebut pensiun atau meninggal dunia, dimana aturan main menempati dan berakhirnya menempati Rumah Jabatan milik Penggugat, yang selama ini hanya digunakan untuk fasilitas Dinas Pejabat PT. PLN Distribusi Jawa Barat (dulu termasuk Banten) yang berlaku selama penghuni bekerja dilingkungan PLN Distribusi Jawa Barat, sebagaimana di atur Dalam Surat Idzin Penempatan Rumah Jabatan PT. PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten (Khususnya poin 1, poin 3 dan
poin 4 Surat Idzin Penempatan Rumah
Dinas/Instansi PLN tersebut) ;
Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
6. Bahwa dengan demikian maka perlu Penggugat sampaikan bahwa yang menjadi DASAR HUKUM bagi Penggugat terhadap perbuatan melawan hukum Para Tergugat adalah CUKUP JELAS. A. ATURAN MENGENAI LEGALISTAS PENGHUNI Sesuai dengan poin 1 Surat Idzin Penempatan Rumah Dinas/Instansi PLN Nomor : SIP.011/DIII/74, 17 Desember 1974 tersebut yang berbunyi : “Surat Idzin Penempatan Rumah Dinas/Instansi ini hanya berlaku selama penghuni bekerja dilingkungan PLN Distribusi III” B. ATURAN KENAPA PENGHUNI HARUS MENGOSONGKAN RUMAH JABATAN TERSEBUT, sesuai poin 3 yang berbunyi : “Penghuni Rumah Dinas/Instansi harus meninggalkan/mengosongkan dan menyerahkan
dalam keadaan kosong kepada PLN rumah
tersebut di atas dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ia pensiun, diberhentikan dari PLN atau meninggal dunia”; C. ATURAN KENAPA PENGHUNI HARUS MENYERAHKAN SECARA SUKARELA. Sesuai dengan poin 4 Surat Idzin Penempatan Rumah Dinas/Instansi PLN Nomor : SIP.011/DIII/74, 17 Desember 1974 tersebut yang berbunyi : “Penghuni Rumah Dinas/Instansi HARUS, mentaati segala Peraturan Perumahan PLN yang berlaku” ; D. Bahwa Peraturan yang berlaku mengenai Perumahan dilingkungan PT. PLN (Persero), adalah yang Sesuai poin 4 Surat Idzin Penempatan Rumah Dinas/Instansi PLN Nomor : SIP.011/DIII/74, 17 Desember 1974 tersebut yang berbunyi : a) Bahwa Penghuni Rumah Dinas/Instansi HARUS mentaati segala Peraturan Perumahan PLN yang berlaku di lingkungan PLN sampai saat ini ; Bahwa Peraturan Perumahan PLN yang berlaku di lingkungan PLN saat ini, adalah :
“ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 1234.K/DIR/2011, tanggal 5 Agustus 2011 Tentang Perumahan di Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
Lingkungan
PT.
PLN
(Persero)
sebagai
Pedoman
dalam
Penyediaan, Pengelolaan dan penataan adminstrasi perumahan di lingkungan PLN”; 7. Bahwa karena Rumah Jabatan PT. PLN (Persero) ini hanya bisa ditempati selama
menjabat
dan
Otomatis
Surat
Idzin
Penempatan
Rumah
Dinas/Instansi PLN : SIP No : 011/DIII/74, tanggal 17 Desember 1974, TELAH BERAKHIR dengan terbitnya Surat Keputusan Direksi Perusahaan umum Listrik Negara, 08 Maret 1989, Nomor. P.0258/PST/89 perihal Pemberhentian
dengan
Hormat
:
(Alm).
Sdr.
IR.
KARDJUNDI
WIRAPRADJA. NIP. 3161143-L sebagai Inspektur Bidang Umum pada Satuan Pengawasan Intern PLN dengan hak mendapat pensiun terhitung mulai tanggal 28 Februari 1989, maka Penghuninya dan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya segera meninggalkan/mengkosongkan serta menyerahkan secara sukarela dalam keadaan kosong kepada Penggugat rumah tersebut di atas dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ia pensiun, diberhentikan dari PLN atau meninggal dunia ; 8. Bahwa karena Pemegang SIP yang asli sudah meninggal dunia dan faktanya sampai dengan sekarang masih dikuasai dan dihuni oleh Para Ahli Warisnya (Para Tergugat) tanpa izin dan bahkan ada indikasi aset Negara ini telah disewakan kepada pihak ketiga tanpa izin dari Penggugat dan karena Rumah Jabatan ini adalah Rumah Dinas PT. PLN (Persero) yang hanya dapat digunakan karena Jabatannya serta tidak bisa diwariskan serta jelas-jelas bukan hak milik Ayah Para Tergugat, maka Ahli waris yang masih menguasai serta tidak mau menyerahkan secara sukarela kepada PT. PLN (Persero) menurut Hukum Perbuatan PARA TERGUGAT tersebut sudah termasuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM; 9. Bahwa Penggugat telah melakukan langkah persuasif/musyawarah, hal ini terlihat dari proses yang cukup panjang diantaranya melalui surat tapi tidak diindahkan oleh Para Tergugat, antara lain berdasarkan : A. Surat Nomor. 0169/060/DJBB/2010, Tanggal 04 Februari 2010, Perihal Kebijakan tentang Perumahan PT. PLN (Persero), pada intinya untuk Rumah Jabatan seperti yang dihuni Para Tergugat dalam Hal Biaya Pesanggon Pengosongan Rumah Jabatan tersebut akan dipergunakan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 285.K/DIR/ 2009, tanggal 07 Desember 2009.
Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
Untuk Kesempatan ini tidak diambil oleh Para Tergugat ; B. Surat Nomor. 0490/442/DJBB/2010, Tanggal 11 Agustus 2010, perihal Pemberitahuan bantuan biaya Pengsongan rumah jabatan PLN. Pada Intinya Biaya Pesangon Pengosongan Rumah Jabatan Para Tergugat yang mempergunakan
Surat
Keputusan
Direksi
PT.
PLN
(Persero)
No.
285.K/DIR/2009, tanggal 07 Desember 2009, setelah dihitung oleh Tim Pengosongan Rumah Dinas Yang telah ditetapkan menjadi Rumah Jabatan atau Rumah Instalalsi PT. PLN (Persero), tanggal 6 Agustus 2010, jumlah bantuan biaya pengosongan Para Tergugat berjumlah, Rp.115.000.000,dengan syarat : 1) Menandatangani Berita Acara Pengosongan rumah Jabatan PT. PLN (Persero); 2) Menandatangani kuitansi penerimaan uang 3 (tiga) rangkap bermaterai se cukupnya; 3) Menyerahkan dokumen asli SIP atau Surat Ijin tertulis lainnya yang sah; 4) Menyampaikan Nomor Rekening Bank dan NPWP pemegang sah SIP dan/atau Ahli Warisnya. Selanjutnya
syarat-syarat
tersebut
harus
sudah
diterima
penggugat
Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Untuk Kesempatan ini tidak diambil oleh Para Tergugat. C. Surat Nomor. 682/442/DJBB/2010, Tanggal 11 November 2010, perihal Pem- beritahuan kedua bantuan biaya pengosongan rumah jabatan PLN. Pada intinya : 1) Direksi PT. PLN (Persero) tetap berkomintmen mendukung penuh Unit Bisnis dalam melaksanakan pengosongan rumah jabatan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 285.K/DIR/2009, tanggal 07 Desember 2009;; 2) Dalam upaya pencegahan supaya tidak terjadi penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui surat itu Penggugat memohon bantuan dan pengertiannya sehingga pengembalian rumah jabatan milik Penggugat yang masih ditempati oleh Para Tergugat dapat terlaksana sebagaimana mestinya dan apabila sampai dengan bulan November 2010 ternyata tetap belum terealisir, maka penyelesaiannya akan Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
ditindaklanjuti dengan penindakan oleh KPK sebagaimana hasil advokasi dengn KPK pada tanggal 03 Nopemeber 2010 di Makasar; 3) Bahwa karena merealisasikan pengosongan/pengembalian rumah milik Penggugat yang masih ditempati oleh Para Tergugat terus dipantau tindaklanjutnya dan diminta laporannya oleh KPK, BPK dan Meneg BUMN, dan Penggugat juga sudah mengoreksi jumlah bantuan biaya pengosongan Para Tergugat berjumlah, menjadi Rp. 115.000.000,Untuk Kesempatan ini tidak diambil oleh Para Tergugat. D. Surat Nomor. 01382/065/KDIVMUM/2011, Tanggal 15 April 2011, perihal Pengosongan Rumah Jabatan/Rumah Instalasi Tahap II. Pada intinya PLN (Persero) Pusat, meminta: 1) Merekap kembali rumah-rumah Dinas yang berubah menjadi Rumah Jabatan yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 285.K/DIR/2009, tanggal 07 Desember 2009; 2) Agar segera mengajukan Alokasi Tunai guna pembayaran Biaya Pengososngan Rumah Jabatan Tahun 2011 Tahap II dan bagi rumah yang
belum
diajukan
ada
Tahun
2010
disertai
dengan
biaya
pengosongannya, paling lambat 27 April 2011. Untuk Kesempatan ini tidak diambil oleh Para Tergugat. E. Surat Nomor. 01860/065/DIT SDM/2011, Tanggal 23 Mei 2011, perihal Keputusan Direksi Nomor 285.K/DIR/2009, Inti dari surat PT. PLN Pusat kepada PT PLN DJBB/Penggugat isinya adalah : 1) Bahwa agar saudara segera melakukan pengambilalihan aset berupa Rumah Dinas yang berubah menjadi Rumah Jabatan atau Rumah Instalasi milik PT. PLN (Persero) tahap I dan Tahap II yang masih dikuasai oleh yang tidak berhak; 2) Dalam Pelaksanaannya agar saudara berkoordinasi dengan Pemerintah dan aparat keamanan setempat serta tetap dalam koridor hukum yang berlaku; 3) Direncanakan perubahan atas keputusan Direksi Nomor. 285 K/DIR/2009,
akan sangat mendasar dimana tidak ada lagi biaya
pengosongan;
Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
4) Melaporkan pelaksanaan surat ini kepada Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT. PLN (Persero) paling lambat tanggal 30 Juni 2011. Bahwa Sosialisasi akan ada Perubahan aturan yang signifikan, apabila kesempatan ini tidak diambil oleh Para Tergugat. Untuk Kesempatan ini juga tidak diambil oleh Para Tergugat. F. Surat Nomor. 183/442/DJBB/2011, Tanggal 15 Juni 2011, perihal Pengosongan rumah jabatan.
Pada Intinya adalah Sosialisasi akan ada
perubahan aturan Direksi yang signifikan/mendasar. Sehingga bila tidak diambil kesempatan ini, maka kemungkinan Para Tergugat tidak akan mendapat apa-apa terhadap bantuan biaya pengosongan tersebut. Untuk Kesempatan ini juga tidak diambil oleh Para Tergugat. G. Surat Nomor. 355/442/DJBB/2011, Tanggal 14 November 2011, perihal Ketentuan tentang Perumahan PLN. Pada Intinya Pemberlakuan dan Pencabutan bantuan biaya pengosongan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 285.K/ DIR/2009, tanggal 07 Desember 2009 dan selanjutnya akan berlaku ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 1234.K/ DIR/2011, tanggal 5 Agustus 2011 Tentang Perumahan di Lingkungan PT. PLN (Persero) sebagai Pedoman dalam Penyediaan, Pengelolaan dan penataan adminstrasi perumahan di lingkungan PLN. ; Bahwa karena faktanya sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung. Rumah Jabatan milik Penggugat masih saja dikuasai oleh Para Tergugat, dan sampai dengan Gugatan a quo diajukan di Pengadila Negeri Kelas 1A Bandung Para Tergugat masih tetap tidak mau dan / atau tidak ada itikad baik untuk menyerahkan secara sukarela dan menurut Hukum Perbuatan Para Tergugat tersebut sudah termasuk Perbuatan Melawan Hukum serta sudah tepat bila sekarang dijadikan Tergugat dalam perkara aquo;
10. Bahwa dengan tidak Kooperatifnya Para Tergugat dan selalu menolak untuk menyerahkan rumah jabatan secara sukarela kepada Penggugat dan tidak pernah mau mengikuti aturan yang berlaku, maka dengan terbitnya Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor. 1234.K/DIR/2011, tanggal 5 Agustus 2011 Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
Tentang Perumahan di Lingkungan PT. PLN (Persero) yang Nota bene adalah merupakan suatu konsekuensi logis yang harus diterima oleh Para Tergugat yang sebetulnya sudah merasakan manfaat ekonomis dengan menguasai dan menempati tanpa secara gratis selama ± 27 seharusnya sebagai warga Negara yang baik dan taat azas serta demi kepentingan Umum segera menyerahkan Rumah Jabatan tersebut secara sukarela bukannya ingin menguasai tanpa alas Hak yang nantinya akan behadapan dengan Penegakan Hukum. 11. Bahwa karena aset Penggugat ini sudah tercatat di aktiva asset Negara dan sejak Tahun 2009, aset-aset yang masih dikuasai oleh yang tidak berhak sudah disuverpisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diawasi oleh BPK RI dan faktanya dalam pencegahan ini Para Penghuni tanpa alas Hak ini masih juga pada bandel tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka mulai Tanggal 26 Januari 2016 sudah ada 2 (dua) Penghuni yang sudah dilaporkan kepada KPK dan pada tanggal 16 Februari 2016 sudah dapat jawaban yang positif dari KPK terhadap laporan tindakan pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang tentunya apabila yang bersangkutan masih juga membandel tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka tindakan Penegakan Hukum oleh KPK dapat dilakukan; 12. Bahwa Penggugat melalui Gugatan Perdata aquo, adalah sebagai upaya terakhir dibidang Perdata dan sekaligus mengetuk kesungguhan dan kerelaan dari Para Tergugat untuk segera menyerahkan Rumah Jabatan yang bukan Haknya kepada Penggugat secara sukarela, maka Penggugat tidak akan mempertimbangkan untuk menindaklanjuti kepada Penegakan Hukum dengan melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti yang sudah dilakukan upaya Pelaporan dan kini sedang diproses di KPK kepada ke 2 (dua) Penghuni yang tidak beritikad baik mengembalikan aset Negara tersebut. 13. Bahwa karena Rumah Jabatan yang masih diikuasai oleh Para Tergugat tersebut adalah termasuk Rumah Dinas/Jabatan milik Penggugat yang merupakan Barang Milik Negara, sehingga keberadaan dan pemeliharaannya pada saat ini menjadi sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, yang semuanya menyarankan agar Penggugat untuk segera mengambil alih aset tersebut dan untuk mengurangi kerugian bagi Perusahaan yang harus tetap membiayai pemeliharaan, pajak dan harus membiayai serta mencari alternatif kontrakan Rumah Jabatan Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
sebagai pengganti bagi Pegawai yang seharusnya menempati Rumah Jabatan yang masih dikuasai oleh Para Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas adalah sudah sangat tepat apabila Penggugat menggunakan Haknya mengambil Rumah Jabatan tersebut untuk keperluan Dinas melalui upaya Hukum, yaitu melakukan Gugatan secara Perdata kepada Para Tergugat melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung dan apabila masih juga tidak beritikad baik menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, maka akan dipertimbangankan untuk segera secara holistik bersamaan akan dilakukan upaya pelaporan Pidana melalui Komisi
Pemberantasan
Korupsi
sebagai
upaya
meningkatkan
upaya
Pencegahan kepada upaya penindakan oleh Institusi Penegak hukum yang berwenang. 14. Bahwa atas sikap dan perbuatan Para Tergugat tersebut di atas yang tidak mematuhi apa yang telah disepakati dan ditandatangani dalam SIP dan masih menguasai Rumah Dinas milik Penggugat selama selama ± 27 Tahun, tanpa alas hak yang sah adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum dan telah merugikan Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat yang terinci, sebagai berikut : A. Kerugian Materil : Bahwa karena Para Tergugat
yang masih menguasai asset di Jalan
Supratman No. 52 Bandung maka Penggugat mengalami Kerugian apabila terhadap tanah dan bangunan atas rumah dinas tersebut dikontrakkan maka kerugian yang diderita Penggugat selama Rumah Dinas / Instansi belum dikembalikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah senilai Rp 1.170.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan perhitungan diasumsikan : Bila dikontrak per/Tahun Rp. 45.000.000,- x 27 Tahun = Rp 1.215.000.000,(satu milyar dua ratus lima belas juta rupiah) B. Kerugian Immateriil : Bahwa karena perbuatan Para Tergugat maka jelas sangat mengganggu energi Penggugat baik fikiran dan bathin, serta menyita waktu dimana dan untuk mengurus pengosongan dan pengembalian Rumah Dinas milik Penggugat yang merupakan Barang Milik Negara, sehingga menjadi temuan dan pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. Maka yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian
Immateriil
kepada
masing-masing
Para
Tergugat
sebesar
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 15. Bahwa sesuai dengan uraian-uraian tersebut di atas, secara jelas dan terang serta bukan merupakan sengketa Hak atas tanah dan perbuatan Para Tergugat yang masih menguasai Rumah Dinas/Jabatan tanpa alas Hak telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata. 16. Bahwa kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) masingmasing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Para Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini. 17. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (Uit Veortbaar Bij Voorrad); Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa : A. Kerugian Materiil : Sejumlah Rp 45.000.000,-/Tahun x 27 Tahun = Rp 1. 1.215.000.000,(satu milyar dua ratus lima belas juta rupiah) B. Kerugian Immaterill : Terhadap masing-masing Para Tergugat sejumlah Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah). Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Para Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini; 5. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk menandatangani Berita Acara Pengosongan dan menyerahkan dokumen asli Surat Idzin Penghunian (SIP); 6. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, masih dikuasai oleh : Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III,
dan atau siapapun yang
mendapatkan hak dari padanya segera untuk mengosongkan dan menyerahkan Rumah Jabatan milik Penggugat yang yang masih dikuasai oleh : Para Tergugat yang terletak di Jalan Supratman No. 52 Bandung. Sekaligus seketika dan menyerahkan dokumen asli Surat Idzin Penghunian (SIP) secara sukarela kepada Penggugat dan secara fisiknya menyerahkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Putusan Hakim dibacakan; 7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad); 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono); Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : DALAM KONPENSI. I.
DALAM EKSEPSI. A. EKSEPSI SURAT KUASA TIDAK SAH. 1. Bahwa, Surat Kuasa Khusus No. 0007.SKU/SDM.08.01/DJB/2016 tanggal 22 Februari 2016 yang diberikan oleh IWAN PURWANA selaku General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten kepada Kantor Hukum DRS. MAKKI YULIAWAN, SH & PARTNERS adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar hukum, karena Surat Kuasa Khusus diberikan oleh pihak yang tidak berhak dan tidak berwenang untuk mewakili PT. PLN (Persero) selaku Penggugat dimuka persidangan.
Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
2. Bahwa, IWAN PURWANA selaku General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING untuk mewakili kepentingan PT. PLN (Perserto) dalam mengajukan gugatan perkara a quo karena berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa yang berhak dan bertanggung jawab dalam mengurus perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah DIREKSI selaku pengurus perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Jo. Pasal 82 Undang-undang Perseroan Terbatas yang bunyinya sebagai berikut : “Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.” 3. Bahwa, alasan lain yang menyatakan bahwa IWAN PURWANA selaku GENERAL MANAGER Distribusi Jawa Barat dan Banten tidak memeliki legal standing untuk mewakili PT. PLN (Persero) mengajukan gugatan di Pengadilan dalam perkara a quo adalah berdasarkanYurisprudensi No. 149/1972 yang menyebutkan sebagai berikut : “bahwa seorang manajer yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan surat kuasa Direksi PT tidak dapat mengajukan gugatan di Pengadilan, karena surat kuasa itu hanya bersifat umum untuk mengurus dan bertindak bagi kepentingan PT tersebut, bukan Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 123 HIR.” 4. Bahwa, dalam gugatan Penggugat halaman 1 alenia ke 2 dan butir 1 halaman 2 gugatannya menyebutkan bahwa Penggugat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh IWAN PURWANA selaku GENERAL MANAGER Distribusi Jawa Barat dan Banten bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persaro) berdasarkan Surat
Kuasa
Direktur
Utama
PLN
(Persero)
No.
0560.08.SKU/SDM.08.01/DIRUT/2015 tanggal 13 November 2015. Namun demikian secara hukum Surat Kuasa Direksi tersebut tidak bisa dipergunakan oleh Iwan Purwana selaku General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten untuk memberikan kuasa kepada Kantor Hukum DRS. MAKKI YULIAWAN, SH & PARTNERS dalam mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat di Pengadilan Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
Negeri Bandung dalam perkara a quo, KARENA nyatanya Surat Kuasa Direktur Utama PT. PLN (Persero) No. 0560.08.SKU/SDM. 08.01/ DIRUT/2015 tanggal 13 November 2015 tersebut adalah SURAT KUASA UMUM yang secara administratif diberikan oleh Direksi PT. PLN (Persero) kepada Iwan Purwana dalam jabatannya selaku General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten. 5. Bahwa, Surat Kuasa Khusus No. 0007.SKU/SDM.08.01/DJB/2016 tanggal 22 Februari 2016 yang dipergunakan Kantor Hukum Drs. Makki Yuliawan, S.H. M.Si. dan Rekan dalam mengajukan gugatan perkara a quo di Pengadilan Negeri Bandung adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar hukum, karena surat kuasa tersebut didasarkan pada Surat Kuasa Direktur Utama PT. PLN (Persero) Surat Kuasa Direktur Utama PT. PLN (Persero) No. 0560.08.SKU/SDM. 08.01/DIRUT/2015 tanggal 13 November 2015 yang nyata-nyata TIDAK memberikan wewenang kepada penerima kuasanya, in casu General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, untuk melakukan pelimpahan kuasa atau HAK SUBSTITUSI kepada pihak lain. 6. Bahwa, selain itu Surat Kuasa Penggugat TIDAK SAH dan tidak berdasar hukum, karena ternyata dengan berdasarkan pada Surat Kuasa
Direktur
Utama
PLN
(Persero)
No.
0560.08.SKU/SDM.08.01/DIRUT/2015 tanggal 13 November 2015 tersebut Iwan Purwana selaku General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten telah memberikan kuasa kepada Advokat yang sama untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung terhadap pihak-pihak lainnya dengan objek dan subjek hukum yang berbeda-beda, yaitu dalam perkara-perkara sebagai berikut : a. Perkara No. 135/PDT.G/2016/PN. BDG. antara PT. PLN (Persero) selaku Penggugat melawan Dra. Woeryatni, DKK. selaku Para Tergugat. b. Perkara No. 134/PDT.G/2016/PN. BDG. antara PT. PLN (Persero) selaku Penggugat melawan Ny. Ilyas Adjeng Siti Asijah, DKK. selaku Para Tergugat. c. Perkara No. 133/PDT.G/2016/PN. BDG. antara PT. PLN (Persero) selaku Penggugat melawan Yani Mulyani, DKK. selaku Para Tergugat. Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
d. Perkara No. 132/PDT.G/2016/PN. BDG. antara PT. PLN (Persero) selaku Penggugat melawan Ny. Cucu Wiarsih, DKK. selaku Para Tergugat. 7. Bahwa, oleh karena Iwan Purwana selaku General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten tidak memiliki legal standing untuk mewakili PT. PLN (Persero) dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo, DAN ternyata Surat Kuasa Direktur Utama PLN (Persero) No. 0560.08.SKU/ SDM.08.01/DIRUT/2015 tanggal 13 November 2015 yang dijadikan dasar pemberian kuasa kepada Kantor Hukum Drs. Maki Yuliawan, SH. Msi. dan Rekan tidak memenuhi syarat-syarat Pasal 123 HIR dan SEMA No 2 Tahun 1959 yang sekurang- kurangnya seharusnya memuat identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan kompetensi absolut dan relatif serta menerangkan secara ringkas pokok sengketa yang dimaksud, MAKA dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima. B. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL/GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS. 1. Objek gugatan tidak jelas alas hak dan batas-batas tanahnya. 1.1 Bahwa, Penggugat pada butir 1 posita gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat selaku pemilik dan pemegang Hak atas tanah seluas + 826 m2 diJalan Supratman No. 52 Bandung, namun pengakuan
Penggugat
tersebut
tidak
disertai
dengan
menyebutkan dasar alas hak yang sah atas tanah sebagai bukti bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat. Secara hukum setiap orang atau badan hukum yang mengaku sebagai pemilik atas
sebidang
tanah
harus
dapat
membuktikan
dasar
kepemilikannya yang sah yang diakui oleh negara, yaitu berupa sertipikat hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai dan hakhak lainnya sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Undangundang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960
Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
menyebutkan dengan tegas tentang hak-hak atas tanah yang dapat diliki oleh setiap orang atau badan hukum, yaitu : Pasal 4 “(1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macammacam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orangorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Pasal 16 (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah : a. hak milik, b. hak guna-usaha, c. hak guna-bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa, f. hak membuka tanah, g. hak memungut-hasil hutan, h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut
diatas
yang
Undang-undang
serta
akan
ditetapkan
hak-hak
yang
dengan sifatnya
sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.” Dengan
berdasarkan
pada
ketentuan
perundang-undangan
tersebut, maka sudah seharusnya Penggugat sebagai pihak yang mengaku pemilik atas tanah yang terletak di Jalan Supratman No. 52 Kota Bandung/objek sengketa dengan tegas menyebutkan dasar bukti kepemilikannya dengan alas hak yang sah yang sesuai dengan ketentuan tersebut diatas. Tanpa menyebutkan dasar kepemilikan dan alas hak atas objek sengketa, maka pengakuan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum.
Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
1.2 Bahwa,
selain
itu
Penggugat
dalam
gugatannya
tidak
menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa dengan jelas yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu batas barat, timur, utara dan selatan objek sengketa hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 8 RV menegaskan hal-hal sebagai berikut : “Bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (process doelmatigheid), salah satunya yaitu: tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkannya batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa
berbeda
Penggugat,
dengan
mengakibatkan
objek
gugatan
gugatan
Para
menjadi
kabur/tidak jelas.” 1.3 Bahwa, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak atas objek sengketa yang terletak di Jalan Supratman No. 52 Kota Bandung dan ditempati oleh ahli waris Ir. Kardjundi Wirapradjan. Sementara berdasarkan Surat Idzin Penempatan Rumah Dinas/Istansi PLN Nomor : SIP.011/DIII/74 tanggal 17 Desember 1974 atas nama Ir. Kardjundi Wirapradja adalah rumah yang terletak di Jalan Supratman No. 54, Bandung. Dengan penyebutan letak rumah yang keliru maka berakibat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur. 2. Identitas/alamat Tergugat salah dan keliru. 2.1 Bahwa, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur tidak memenuhi syarat formil gugatan, karena Penggugat salah dan keliru menyebutkan
alamat
domisili
hukum
Tergugat
III.
Dalam
gugatannya Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III beralamat tempat tinggal yang sama yaitu di Jalan Supratman No. 52 Bandung. Padahal Tergugat III TIDAK beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Supratman No. 52 Kota Bandung, MELAINKAN tempat tinggal dan alamat domisili hukum Tergugat III adalah di Jalan Barjad Komplek Pondok Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
Satria Jaya Blok D.01 RT. 26 RW. 009 Desa Lok Tabat, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Timur. 2.2 Bahwa, oleh karena penyebutan alamat tempat tinggal dan domisili Tergugat III dalam gugatan a quo Penggugat salah dan keliru, maka dengan berakibat gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR tentang syarat formil keabsahan gugatan. C. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (PIHAK YANG DIGUGAT OLEH PENGGUGAT TIDAK LENGKAP). Bahwa, gugatan Penggugat tidak lengkap dalam menarik pihak yang digugat, karena Penggugat tidak turut menggugat seluruh penghuni rumah yang terletak di Jalan Supratman No. 52 Kota Bandung. Dalam gugatannya Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang beralamat di Jalan Supratman No. 52, serta Tergugat III yang berdomisili dan bertempat tinggal di Jalan Barjad Komplek Pondok Satria Jaya Blok D.01 RT. 26 RW. 009 Desa Lok Tabat, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Timur, sementara ahli waris Ir. Karjdundi Wirapradja lainnya yaitu Hary Juliman yang jelas-jelas beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Supratman No. 52 Kota Bandung tidak turut digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.437.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, yang bunyinya sebagai berikut : “Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pembanding sendiri tetapi bersamasama
dengan
saudara
kandungnya,
seharusnya
gugatan
ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;” Dengan tidak ditaiknya Hary Juliman sebagai pihak dalam gugatan perkara a quo maka jelas jelas gugatan Penggugat tidak lengkap dan berakibat gugatan Penggugat sudah seharusnya oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima. Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar hukum, maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Bandung menolak gugatan Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ N.O. (neit onvankelijke verrklaarrd). II. DALAM POKOK PERKARA. 1. Bahwa, Para Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan Dalam Eksepsi tersebut di atas, secara mutatis mutandis dapat dianggap tertulis dan terbaca kembali selengkapnya dalam bagian Dalam Pokok Perkara ini ; 2. Bahwa, Para Tergugat dengan tegas menyangkal dan menolak seluruh dalildalil gugatan
Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh para Tergugat
dengan tegas dan bulat ; 3. Bahwa, Para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat pada butir 1 sampai dengan butir 8 gugatannya, karena tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan-alasan sebagaio berikut : 3.1 Bahwa, pengakuan Penggugat sebagai pemilik dan pemegang hak atas tanah dan bangunan yang tereletak di Jalan Supratman No. 52 Kota
Bandung
tersebut adalah
tidak
berdasar
hukum..
Dalil
Penggugat yang menyebutkan tanah Pengakuan kepemilikan tanah objek sengketa oleh Penggugat tidak disertai dengan dasar hukum yang jelas sebagai dasar kepemilikan yang sah atas objek sengketa dan rumah yang terletak di Jalan Supratman No. 52 Kota Bandung sebagai milik Penggugat dengan dasar pemberian Surat Idzin Penempatan Rumah Dinas/Istansi PLN Nomor : SIP.011/DIII/74 tanggal 17 Desember 1974 kepada Ir. Kardjundi Wirapradja selaku istri dan orang tua Para Penggugat bukan jelas–jelas surat izin penempatan
rumah
dinas
tersebut
bukan
meruapkan
bukti
kepemilikan dan bukan sebagai alas hak yang sah sebagai pemilik tanah dan bangunan tersebut. Secara hukum kepemilikan seseorang atau badan hukum atas tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasainya diatur dalam Undang-undang No. 5 Thun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
3.2 Seperti telah dijelaskan pada butir 2.2 pada bagian eksepsi diatas tentang hak-hak atas yang dapat diberikan kepada orang perorang maupun badan-badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 16
ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960.
Berdasarkan aturan tersebut Penggugat selaku badan hukum diperbolehkan untuk menguasai tanah dan diberikan hak berupa Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (dalam hal Kantor Pertanahan Kota Bandung). Berdasarkan ketentuan tersebut maka pengakuan Penggugat sebagai pemilik atas sengketa sudah seharusnya disertai pula dengan bukti alas hak kepemilikan tanah objek sengketa. Akan tetapi nyatanya dalam gugatan perkara ini Penggugat tidak bisa menyebutkan dasar kepemilikannya tersebut. Maka dengan demikian, tanpa Penggugat menyebutkan alas hak atas objek sengketa sebagai bukti kepemilikan Penggugat jelas-jelas menunjukan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan sehingga haruslah ditolak. 3.3 Bahwa, selanjutnya, atas penguasaan dan penghunian rumah dinas yang terletak di Jalan Supratman No. 52 Kota Bandung oleh Para Tergugat selama ini, baik pada saat Ir. Kardjundi Wirapradja masih hidup maupun sekarang dihuni oleh Ny. Witarsih Kardjundi dan Drs. Hary Juliman selaku istri dan salah seorang anak Alm. Ir. Kardjundi Wirapradja adalah bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana
didalilkan
oleh
Penggugat.
Penguasaan
dan
penghunian atas rumah yang terletak di Jalan Supratman No. 52 Kota Bandung oleh Para Tergugat adalah sah dengan berdasarkan pada Surat
Izin
Penempatan
Rumah
Dinas/Instansi
PLN
No.
SIP.011/DIII/74 tanggal 17 Desember 1974 yang diberikan oleh Penggugat kepada Ir. Kardjundi Wirapradja selaku pegawai PLN untuk dihuni dan ditempati bersama keluarganya, dan sebagai penghargaan kepada Ir. Kardjundi Wirapradja berdasarkan kedudukan pekerjaannya di PLN. 4. Bahwa, Para Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 9 gugatannya, karena tidak benar dan tidak berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut :
Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
4.1 Bahwa, Ir. Kardjundi Wirapradja pada saat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Instansi PLN (sekarang PT. PLN Persero) mendapat fasilitas rumah dinas yang terletak di Jalan Supratman No. 54 (sekarang No. 52) di Kota Bandung. Ir. Kardjundi Wirapradja menempati rumah tersebut berdasarkan Surat Idzin Penempatan Rumah Dinas/Instansi PLN No. SIP.011/DIII/74 tanggal 17 Desember 1974. Rumah dinas tersebut diberikan izin untuk ditempati Ir. Kardjundi Wirapradja dan keluarganya karena jabatannya dan berhak mendapat fasilitas rumah dinas dari instansi PLN. 4.2 Bahwa, sejak rumah di Jalan Supratman No. 54 (sekarang No. 52) Bandung ditempati oleh Ir. Kardjundi pada tahun 1974, perawatan dan pemeliharaan atas rumah dinas tersebut menjadi tanggung jawab Ir. Kardjundi Wirapradja, termasuk pula dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan kepada Negara. Kemudian setelah Ir. Kardjundi Wirapradja memasuki masa pensiun dari kedinasannya di PLN Distribusi III, Ir. Kardjundi Wirapradja mulai terpikir untuk dapat memilki rumah dinas tersebut dengan cara membelinya dari negara, karena itu Ir. Kardjundi Wirapradja belum memiliki tempat tinggal sendiri. 4.3 Bahwa, secara hukum dan aturan yang berlaku pembelian rumah dinas oleh penghuni yang telah memasuki masa pensiun tersebut dimungkinkan
dan
diperbolehkan
oleh
negara,
yaitu
dengan
berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1974 Jo. Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1974 dan Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dengan Menteri Keuangan No. 221/KPTS/1974 – KRP-1189/MK/IV/8/1974 tentang penjualan rumah dinas negeri kepada Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Veteran Pejuang Kemerdekaan dan lain-lain, serta adanya Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN. 4.4 Bahwa, berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas Ir. Kardjundi Wirapradja kemudian berusaha untuk membeli rumah dinas di Jalan Supratman No. 54 (sekarang No. 52) Bandung tersebut. Ir. Kardjundi
Wirapradja
secara
resmi
telah
mengajukan
surat
permohonan membeli rumah tertanggal 17 Nopember 1992 yang Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
ditujukan
kepada
Direktur
Jenderal
Listrik
dan
Energi
Baru
Departemen Pertambangan dan Energi di Jakarta. 4.5 Bahwa, setelah melalui proses yang cukup lama sejak Ir. Kardjundi Wirapradja mengirimkan surat permohonan pembelian rumah kepada instansi PLN, akhirnya Ir. Kardjundi Wirapradja memperoleh informasi yang positif dan sesuai dengan harapan dimana Ir. Kardjundi Wirapradja diperbolehkan membeli rumah dinas yang ditempatinya tersebut. Proses yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) adalah dengan membuat penetapan penggolongan rumah dinas yang dapat dibeli dan dimiliki oleh penghuni, yaitu dengan terbitnya Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 069.K/7850/1997 tanggal 18 Agustus 1997 tentang Penetapan Penggolongan Rumah Dinas PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Tahap II. 4.6 Bahwa, berdasarkan surat keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 069.K/7850/1997 tanggal 18 Agustus 1997 pada pokoknya menyatakan bahwa rumah dinas yang terletak di Jalan Supratman No. 54 Bandung yang ditempati oleh Ir. Kardjundi Wirapradja termasuk salah satu yang diperbolehkan untuk dibeli. Hal ini sebagaimanan disebutkan dalam Daftar Rumah Dinas Tahap II PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sebagai Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 069.K/7850/1997 tanggal 18 Agustus 1997. 4.7 Bahwa, dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 069.K/7850/1997 tanggal 18 Agustus 1997 kemudian Ir. Kardjundi Wirapradja mendapat surat dari Pimpinan PT. PLN
(Persero)
Distribusi
1051/7850/D.III/1997/M
Jawa
tertanggal
03
Barat Oktober
dengan 1997,
Nomor perihal
Kelengkapan Rumah Dinas dan berbunyi pada pokoknya menyatakan agar penghuni rumah PLN yang sudah termasuk dalam penggolongan rumah dinas tersebut untuk menandatangani 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan dengan dilengkapi : a. Photokopi Surat Ijin Penempatan Rumah/SIP. b. Photokopi PBB 1994-1995 ; 1995-1996 ; 1996-1997. c. Denah lokasi.
Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
4.8 Bahwa, 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dimaksud dalam surat Pimpinan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dengan Nomor 1051/7850/D.III/1997/M tertanggal 03 Oktober 1997 adalah : a. Surat Pernyataan yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa sampai saat ini belum pernah membeli rumah dari PT. PLN (Persero)/ Negara/BUMN/ABRI. b. Surat Pernyataan Bersedia Membeli/Tidak Membeli Rumah Dinas. Atas kedua surat pernyataan tersebut Ir. Kardjundi Wirapradja sudah menandatanganinya diatas meterai yang cukup, dan pada surat pernyataan kedua menyatakan bersedia untuk membeli rumah dinas PT. PLN (Persero) yang ditempatinya. Surat-surat pernyataan tersebut berserta lampiran-lampiran lainnya (photo copy PBB, denah lokasi dan photo copy Surat Ijin Penempatan Rumah/SIP) sudah diserahkan kepada Pimpinan PT. PLN (Persero) melalui PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat pada tanggal 19 Nopember 1997. 4.9 Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Ir. Kardjundi Wirapradja termasuk yang memenuhi kriteria dan telah pula menyerahkan berkas sebagai syarat-syarat untuk dapat membeli rumah dinas yang ditempati yang terletak di Jalan Supratman No. 54 Bandung dari PT. PLN (Persero), namun hingga saat ini ternyata tidak direalisasikan
oleh
PT. PLN (Persero) padahal
Ir.
Kardjundi
Wirapradja sudah menyatakan bersedia untuk membeli rumah dinas tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 069.K/7850/1997 tanggal 18 Agustus 1997. 4.10 Bahwa, dengan demikian, penghunian atas rumah di Jalan Supratman No. 52 Kota Bandung oleh Ir. Kardjundi Wirapradja setelah memasuki masa pensiun dan setelah meninggal dunia kemudian sekarang masih ditempati oleh istri dan salah seorang anaknya adalah sah dan berdasar hukum dan bukan perbuatan melawan hukum, melainkan dikarenakan hingga sekarang ini Ir. Kardjundi Wirapradja dan ahli warisnya masih menunggu direalisasikannya jual beli rumah dinas tersebut sebagaimana telah dijanjikan oleh PT. PLN (Persero) yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 069.K/7850/1997 tanggal 18 Agustus 1997 tentang
Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
Penetapan Penggolongan Rumah Dinas PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Tahap II. 4.11 Bahwa, belum dilaksanakannya proses jula beli atas tanah dan bangunan objek sengketa tersebut adalah karena kesalahan dari PT. PLN (Persero) sendiri yang berlarut-larut dan tidak ada kejelasan serta tidak transparan dalam proses jual beli tersebut. Karena dilain pihak nyatanya ada rumah-rumah dinas yang lain yang sama statusnya dengan rumah yang ditinggali Para Tergugat telah beralih hak
kepemilikannya
dari
PT.
PLN
(Persero)
kepada
pegawai/pensiunan PLN lainnya, sementara permohon pembelian rumah dari Ir. Kardjundi Wirapradja hingga sekarang ini tidak jelas kelanjutannya. 4.12 Bahwa, terhadap surat-surat yang diterbitkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut pada butir 9 huruf A sampai dengan huruf G, Para Tergugat bukan tidak diindahkan dan tidak ditanggapi, akan tetapi Para Tergugat perlakukan yang sama dan mengharap keadilan untuuk diberi kesempatan memiliki objek sengketa, seperti para pegawai PLN lainnya. Apalagi Alm. Ir. Kardjundi Wirapradja semasa hidupnya telah berupaya dan menyerahkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh objek sengketa dengan cara jula beli dengan Penggugat, tinggal menunggu janji dan realisasi dari Penggugat. 4.13 Bahwa, Keinginan almarhum untuk mewujudkan memperolah hak milik secara penuh atas rumah objek sengketa tersebut adalah sangat wajar, mengingat rumah-rumah dinas PLN yang berdampingan langsung dengan rumah yang dihuni Para Tergugat nyatanya telah beralih hak kepada para penghuninya yang nota bene sama-sama pegawai dan pensiunan PLN. Hal ini jelas jadi menggagu Ir. Kardjundi Wirapradja dan ahli warisnya secara psikologis, KARENA sementara para pegawai dan pensiunan lainnya telah dapat merealisasaikan memperolah hunian rumah dinas menjadi hak milik pribadinya, dilain pihak Ir. Kardjundi Wirapradja dan ahli warisnya dipersulit dan bahkan akan diusir begitu saja oleh Penggugat tanpa adanya ganti rugi. Hal ini jelas-jelas sangat bertentangn dengan rasa keadilan dan persamaan hak Para Tergugat untuk memperoleh hak yang sama seperti dengan pegawai dan pensiunan PLN lainnya yang Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
telah diperbolehkan membeli rumah dianas yang dihuninya menjadi hak milik sendiri. 5. Bahwa, Para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 10, karena tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut : 5.1 Bahwa, Para Tergugat keberatan dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 10, karena tendensus dan tidak berdasr hukum. Para Tergugat dan Alm. Ir. Kardjundi bukan tidak mau kooperatif atas langkah yang diambila oleh Penggugat, namun hal ini dilakukan untuk memperoleh keadilan yang sama dengan pensiunan dan pegawai PLN lainnya yang diperbolehkan untuk membeli rumah dan menjadi hak milik mutlak para pensiunan dan pegawai PLN lainnya. 5.2 Penggugat keliru dengan mengatakann bahwa “...dst...Para Tergugat yang
sebetulnya sudah merasakan
menguasai
dan
menemapti
tanpa
mafaat ekonomis dengan secara
gratis
selama
27
tahunj...dst...” Penyataan Penggugat tersebut keliru karena untuk biaya pemeliharaan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya adalah dibayar dari uang pribadi milik Ir. Karjdundi Wiraprajda sendiri, idak ada satu peserpun yang diterima dari Penggugat untuk biaya pemeliharaan dan biaya-biaya lainnya. Dan Penggugat tidak perlu menyatakan dengan ancaman-ancaman dan menyatakan nantinya akan berhadapan dengan penegakan hukum. Penggugat seharusnya dapat menghargai pegawainya dan para pensiunan yang telah mengelola dan membesarkan PT. PLN (Persero), yang selama bekerja tercurah untuk kepentingan PLN dan negara.” 6. Bahwa, Para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 11,12 dan 13, karena tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut : 6.1
Bahwa, sekali lagi Para Tergugat katakan bahwa Penggugat tidak perlu menyatakan dengan ancaman-ancaman tentang penegakan hukum dan melibatkan KPK. Pemindahan hak dan kepemilikan rumah dinas kepada para penghuni yang nota bene adalah para pensiunan PLN seharusnya dipenuhi dulu oleh Penggugat karen ada dasar hukumnya, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1974 Jo. Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1974 dan Surat Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dengan
Menteri
Keuangan
No.
221/KPTS/1974
–
KRP-
1189/MK/IV/8/1974 tentang penjualan rumah dinas negeri kepada Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Veteran Pejuang Kemerdekaan dan lain-lain, serta adanya Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN. 6.2
Bahwa, apalagi berdasarkan surat keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 069.K/7850/1997 tanggal 18 Agustus 1997 pada pokoknya menyatakan bahwa rumah dinas yang terletak di Jalan Supratman No. 54 Bandung yang ditempati oleh Ir. Kardjundi Wirapradja termasuk salah satu yang diperbolehkan untuk dibeli. Hal ini sebagaimanan disebutkan dalam Daftar Rumah Dinas Tahap II PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sebagai Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 069.K/7850/1997 tanggal 18 Agustus 1997.
6.3
Bahwa, dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 069.K/7850/1997 tanggal 18 Agustus 1997 kemudian Ir. Kardjundi Wirapradja mendapat surat dari Pimpinan PT. PLN
(Persero)
Distribusi
1051/7850/D.III/1997/M
Jawa
tertanggal
03
Barat
dengan
Oktober
1997,
Nomor perihal
Kelengkapan Rumah Dinas dan berbunyi pada pokoknya menyatakan agar penghuni rumah PLN yang sudah termasuk dalam penggolongan rumah dinas tersebut untuk menandatangani 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan dan sudah dipenuhi oleh Alm. Ir. Kardjundi Wirapradja yang nota bene suami dan istri dari Para Penggugat. 6.4
Bahwa, kemudian ternyata status rumah di Jalan Supratman No. 52 (dahulu No. 54) Kota Bandung tersebut masih belum beralih hak kepada Para Tergugat hal ini jelas-jelas bukan dikarenakan kesalahan dari pihak Para Tergugat, melaikan kelalaian dari Penggugat sendiri, padahal Alm. Ir. Kardjundi Wirapradja sudah memberikan persyaratapersyaratan yang diminta oleh Penggugat untuk pembelian rumah objek sengketa. Dan yang aneh serta menjadi pertanyaan Para Penggugat kenapa objek sengketa yang selama 27 tahun lebih dihuni oleh Ir. Kardjundi dan Para Tergugat belum juga beralih hak, sementara rumah-rumah dinas lainnya yang berdampingan sebelah Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
kiri dan kanan objek sengketa sudah selesai peralihan haknya kepada para pensiunan PLN juga. 6.5
Bahwa, Pengugat tidak perlu menakut-nakuti Para Penggugat dengan membawa-bawa instansi KPK dalam perkara ini. KPK tidak pernah melarang para pegawai instansi pemerintahan untuk menguasai dan membeli rumah dinas menjadi hak milik penguninya. Yang menjadi perhatian KPK adalah selama prosedur peralihan hak tersebut sesuai dengan pertauran yang mengatur pemindahan hak tersebut maka diperbolehkan. Aturan tersebut sudah ada seperti tersebut diatas, tinggal
sekarang
apakah
Penggugat
bersedia
melaksanakan
pemindahan hak tersebut dengan peraturan yang sudah ada seperti tersebut diatas. 6.6 Bahwa, Para Penggugat menuntut adanya keadilan yang sama dengan para pensiunan lainnya yang sudah diperbolehkan membeli rumah dinas dan menjadi hak milik para pensiunan. Dan sejak tahun 1992 Ir. Kardjundi sudah menyerahkan semua persyaratan yang diperlukan dan tinggal menunggu realisasi pembelian rumah dinas. Naum alih-alih permohonan pembelian rumah dinas oleh Ir. Kardjundi Wirapradja kepada PT. PLN (Persero) terlaksana, tiba-tiba PT. PLN (Persero) mengelurakan surat keputusan baru, yaitu Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 145.K/452/DIR/2000 tertanggal 28 Agustus 2000, Tentang Biaya Pesangon Pengosongan Rumah Jabatan dan Instalasi PT. PLN (Persero). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tersebut memutuskan bahwa PT. PLN (Persero) berkewajiban melakukan pengosongan atas obyek sengketa, Para Tergugat berhak mendapat pesangon sebesar 50 % (lima puluh persen) dari harga jual tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya. 6.7 Hal ini sebagaimanan ditegaskan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Nomor 145.K/452/DIR/2000, tanggal 28 Agustus 2000, yang isinya antara lain menyebutkan sebagai berikut :
Pasal 2 Penghuni
sah
yang
dapat
diberikan
biaya
pesangon
pengosongan rumah jabatan atau rumah instalasi adalah penghuni sah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
1. Pegawai PT.PLN (persero) yang tidak menduduki jabatan yang karena sifat jabatannya mewakili perusahaan atau tidak lagi sebagai pegawai yang sifat pekerjaannya langsung menangani
atau
langsung
mendukung
pengoperasian
instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3 Keputusan direksi PT.PLN (Persero) Nomor 005.K/7850/DIR/ 1995; 2. Pegawai/Pensiunan PT.PLN (Persero), Pegawai/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/BUMN/ABRI yang ditugaskaryakan di PT.PLN (Persero) yang belum pernah mendapatkan fasilitas membeli rumah negara/ rumah PT.PLN (Persero); 3. Keluarga penerima pensiun PT.PLN (Persero) yang sah; 4. Pegawai/Pensiunan
Pegawai
PT.PLN
(Persero),
Pegawai/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/BUMN/ABRI yang ditugaskaryakan di PT.PLN (Persero) yang belum pernah mendapatkan/menerima
uang
pesangon
pengosongan
rumah; Pasal 3 1. Besarnya biaya pesangon pengosongan rumah jabatan atau rumah instalasi adalah maksimum sebesar 50% dari harga jual tanah dan bangunan yang dihuni; 2. Harga jual tersebut pada ayat (1) keputusan ini adalah harga yang ditetapkan oleh panitia penaksir harga yang dibentuk oleh masing-masing satuan administrasi pada PT.PLN (Persero) atau atas kesepakatan bersama dapat ditetapkan oleh pihak ketiga (appraisal company); 3. Biaya yang ditimbulkan akibat penunjukan pihak ketiga (appraisal company) menjadi beban bersama, yakni 50% dibebankan PT.PLN (Persero) dan 50%kepada penghuni sah; 4. Pajak-pajak yang timbul akibat pemberian pesangon ini menjadi
beban
masing-masing
pihak
sesuai
dengan
ketentuan yang berlaku; Pasal 4 Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
Untuk pemberian biaya pesangon pengosongan rumah jabatan atau
rumah
instalasi,
masing-masing
Pemimpin
Satuan
Administrasi PT.PLN (Persero) harus mengusulkan kepada Direksi PT.PLN (Persero) melalui Direktur Sumberdaya Manusia dan Organisasi, sesuai contoh sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini untuk mendapatkan persetujuan; Pasal 5 Pembayaran biaya pesangon pengosongan rumah jabatan atau rumah instalasi kepada penghuni sah dilakukan oleh Satuan Administrasi PT.PLN (Persero) yang bersangkutan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Pembayaran pertama: Sebesar 50% dari besarnya biaya pesangon dibayarkan setelah surat perjanjian pengosongan rumah yang bersangkutan ditandatangani; 2. Pembayaran kedua: sebesar 50% dari besarnya biaya pesangon
dibayarkan
setelah
penghuni
mengosongkan/menyerahkan rumah jabatan/instalasi; 6.8 Bahwa, secara hukum Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 145.K/452/DIR/2000 tertanggal 28 Agustus 2000, Tentang Biaya Pesangon Pengosongan Rumah Jabatan dan Instalasi PT. PLN (Persero) adalah suatu janji atau gentleman aggrement dan PT. PLN (Persero) berkewajiban melaksankan keputusan tersebut kepada para penghuni dengan memberikan pesangon pengosongan rumah dinas sebesar 50% dari harga tanah dan bangunan, karena telah merawat dan memelihara rumah dinas yang dihuninya. 6.9 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 145.K/452/DIR/2000 tertanggal 28 Agustus 2000, Tentang Biaya Pesangon Pengosongan Rumah Jabatan dan Instalasi PT. PLN (Persero) pula maka Almarhum Ir. Kardjundi Wirapradja yang sudah menyerahkan berkas-berkas dan persyaratan yang diperlukan pada saat diberikan hak untuk membeli rumah dinas di yang dihuninya tersebut maka Ir. Kardjundi Wirapradja secara hukum minimal sudah berhak memperoleh 50% dari harga jual tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Supratman No. 52, Kelurahan Sukamaju,
Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat dari Penggugat/PT. PLN (Persero). 6.10 Bahwa, berdasarkan yang telah Para Tergugat uraikan diatas jelasjelas bahwa Para Tergugat secara hukum berhak untuk memperoleh dan memiliki tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Supratman No. 52 Kota Bandung dari PT. PLN (Persero) dengan cara dibeli berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 069.K/7850/1997 tanggal 18 Agustus 1997 Jo. Surat Pimpinan PT. PLN
(Persero)
Distribusi
1051/7850/D.III/1997/M
Jawa
tertanggal
Barat
03
dengan
Oktober
1997,
Nomor perihal
Kelengkapan Rumah Dinas, dan atau Para Tergugat berhak memperoleh manfaat sebesar 50% dari harga jual tanah dan bangunan tersebut sebagaimanan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 145.K/452/DIR/2000 tertanggal 28 Agustus 2000, Tentang Biaya Pesangon Pengosongan Rumah Jabatan dan Instalasi PT. PLN (Persero), namun nyatanya tidak ada satupun dari keputusan-keputusan direksi tersebut dapat terlaksana dan memberi hak kepada Para Tergugat untuk membeli dan memilki atau memperoleh bagain 50% dari harga jual objek sengketa. 6.11 Tindakan Penggugat yang menunda-nunda begitu lama dan tidak memberi kepastian kepada Para Tergugat untuk memperoleh manfaat atas objek sengketa tersebut jelas-jelas telah melukai rasa keadilan Para
Tergugat,
karena
nyatanya
dengan
berdasarkan
pada
keputusan-keputusan Direksi PT. PLN (Persero) tersebut terdapat para pensiunan yang sudah memperoleh rumah dinas yang ditempatinya dengan cara jual beli bahkan dengan cara dicicil, yang nota bene para pensiunan tersebut bersama-sama dengan Para Tergugat termasuk sebagai pensiunan yang ditetapkan dalam Penetapan Penggolongan Rumah Dinas PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Tahap II sebagaiamana tersebut dalam Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 069.K/7850/1997 tanggal 18 Agustus 1997 beserta lampirannya yang diperbolehkan membeli rumah dinas yang dihuninya. 6.12 Bahwa, perbuatan Penggugat kepada Para Tergugat tersebut jelasjelas melanggar asas kepastian hukum dan telah melakukan tindakan diskrimansi terhadap Para Tergugat yang seharusnya diperlakukan Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
sama dengan para pensiunan lainnya dan diberi kesempatan dapat membeli rumah dinas yang ditempatinya. Bahkan ketika Para Tergugat
dan
pensiuna
lainnya
diperintahkan
untuk
segera
mengosongkan rumah dinas yang dihuninya, sementara dilain pihak sebagian
pensiunan
lainnya
masih
diperbolehkan
melakukan
transaksi jual beli rumah dinas dengan Penggugat. 7. Bahwa, Para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 14. 15 dan 16gugatannya karena tidak benar dan tidak berdasar hukum. Mengenai tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil tersebut secara substansi tidak didukung dengan perincian kerugiannya. Disamping itu oleh karena para Tergugat nyatanya tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, maka dengan demikian tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan perkara ini harus ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan dengan mempertimbangkan putusan-putusan Mahkamah Agung, sebagai berikut :
Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Agustus 1974 No.78 K/Sip/1973 “Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, tuntutan ganti rugi harus dibuktikan.”
Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Januari 1972 dalam perkara No. 1197 K/Sip/1971 yang berbunyi : “Ganti kerugian materiil berdasarkan Pasal 1365 B.W., meliputi :
a)
Kerugian yang diderita (gedelen verlies) ;
b)
Kehilangan keuntungan (gederfde winst).”
Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1971 No.598 K/Sip/1971: “Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Pengugat harus ditolak oleh Pengadilan.”
8. Bahwa, Para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 17 karena tidak benar dan tidak berdasar hukum. Gugatan Penggugat yang menyatakan agar atas putusan perkara ini dapat diJalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya tidak didukung oleh adanya urgensi atas perkara ini, karenannya haruslah ditolak oleh pengadilan. Apalagi gugatan Penggugat ini tidak didasarkan pada Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
bukti-bukti otentik dan sesuai dengan Pasal 180 HIR dan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pasal 180 ayat (1) HIR dan bertentangan dengan SEMA RI No. 03 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 perihal putusan serta merta Jo. SEMA RI No. 04 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 perihal putusan serta merta Jo. SEMA RI No. 03 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 perihal Uitvoerbaar bij voorraad. DALAM REKONPENSI. 1. Bahwa, Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam bagian Dalam Konvensi tersebut di atas, secara mutatis mutandis dapat dianggap tertulis dan terbaca kembali selengkapnya dalam bagian Dalam Rekonvensi ini ; 2. Bahwa, Para Penggugat dalam Rekonvensi (DR)/Para Tergugat dalam Konpensi (DK) adalah selaku istri dan anak dari Almarhum Ir. Kardjundi Wirapadja yang semasa hidupnya bekerja sebagai pegawai PT. PLN dan telah pensiun sejak bulan Desember 1987 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Urusan Teknik PLN Distribusi III. 3. Bahwa, Para Penggugat DR sejak tahun 1974 telah menghuni dan bertempat tinggal di rumah dinas instansi PLN (atau sekarang disebut PT. PLN (Persero)), yang terletak di Jalan Supratman No. 52 Kota Bandung dengan berdasarkan Surat Izin Penempatan Rumah Dinas/Instansi PLN No. SIP.011/DIII/74 tanggal 17 Desember 1974 yang diterbitkan oleh Perusahaan Listrik Negara Distribusi III. 4. Bahwa, setelah Ir. Kardjundi Wirapradja memasuki masa pensiunan dari PLN pada Desember 1987, Ir. Kardjundi Wirapradja mengajukan permohonan untuk dapat membeli rumah dinas tersebut dari PLN, dan telah mengajukan Surat Permohonan Membeli Rumah tertanggal 17 Nopember 1992 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Listrik dan Energi Baru Departemen Pertambangan dan Energi di Jakarta. 5. Bahwa, kemudian setelah melalui proses yang cukup lama yaitu sejak Surat Permohonan Membeli Rumah diajukan kepada instansi PLN, akhirnya Ir. Kardjundi Wirapradja memperoleh informasi dan kejelasan bahwa rumah dinas di Jalan Supratman No. 54 Bandung yang ditempati dan dihuni oleh Ir. Kardjundi Wirapradja dan keluarganya termasuk salah satu rumah hunian yang ditetapkan dan digolongkan sebagai rumah dinas yang dapat dibeli dan dimiliki Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
oleh penghuninya, yaitu berdasarakan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 069.K/7850/1997 tanggal 18 Agustus 1997 tentang Penetapan Penggolongan Rumah Dinas PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Tahap II dan tercantum dalam Daftar Rumah Dinas Tahap II PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sebagai Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 069.K/7850/1997 tanggal 18 Agustus 1997. 6. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 069.K/7850/1997 tanggal 18 Agustus 1997 kemudian Ir. Kardjundi Wirapradja mendapat surat dari Pimpinan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dengan Nomor
1051/7850/D.III/1997/M
tertanggal
03
Oktober
1997,
perihal
Kelengkapan Rumah Dinas dan berbunyi pada pokoknya menyatakan agar penghuni rumah PLN yang sudah termasuk dalam penggolongan rumah dinas tersebut untuk menandatangani 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan dengan dilengkapi : a. Photokopi Surat Ijin Penempatan Rumah/SIP. b. Photokopi PBB 1994-1995 ; 1995-1996 ; 1996-1997. c. Denah lokasi. 7. Bahwa, 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dimaksud dalam surat Pimpinan PT.
PLN
(Persero)
Distribusi
Jawa
Barat
dengan
Nomor
1051/7850/D.III/1997/M tertanggal 03 Oktober 1997 adalah : a. Surat Pernyataan yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa sampai saat
ini
belum
pernah
membeli
rumah
dari
PT.
PLN
(Persero)/Negara/BUMN/ABRI. b. Surat Pernyataan Bersedia Membeli/Tidak Membeli Rumah Dinas. 8. Bahwa, setelah Ir. Kardjundi Wirapradja/Para Penggugat dK menyerahkan berkas persyaratan yang diperlukan untuk dapat membeli rumah dinas yang dihuni Penggugat dK, tiba-tiba Tergugat dR mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 145.K/452/DIR/2000 tertanggal 28 Agustus 2000, Tentang Biaya Pesangon Pengosongan Rumah Jabatan dan Instalasi PT. PLN (Persero). Dalam Pasal 3 Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) tersebut menegaskan hal-hal sebagai berikut : Pasal 3 1. Besarnya biaya pesangon pengosongan rumah jabatan atau rumah instalasi adalah maksimum sebesar 50% dari harga jual tanah dan bangunan yang dihuni; Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
2. Harga jual tersebut pada ayat (1) keputusan ini adalah harga yang ditetapkan oleh panitia penaksir harga yang dibentuk oleh masingmasing satuan administrasi pada PT.PLN (Persero) atau atas kesepakatan
bersama
dapatditetapkan
oleh
pihak
ketiga
(appraisal company); 3. Biaya yang ditimbulkan akibat penunjukan pihak ketiga (appraisal company) menjadi beban bersama, yakni 50% dibebankan PT.PLN (Persero) dan 50%kepada penghuni sah; 4. Pajak-pajak yang timbul akibat pemberian pesangon ini menjadi beban masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Dengan demikian, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 145.K/452/DIR/2000 tertanggal 28 Agustus 2000 tersebut maka secara hukum Almarhum Ir. Kardjundi Wirapradja yang nota bene sudah menyerahkan berkas-berkas dan persyaratan yang diperlukan pada saat diberikan hak membeli rumah dinas yang dihuninya tersebut, adalah penghuni rumah dinas yang berhak memperoleh pesangon pengosongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga jual tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Supratman No. 52, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat dari Tergugat DR/PT. PLN (Persero). 9. Bahwa, secara hukum Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 145.K/452/DIR/2000 tertanggal 28 Agustus 2000, Tentang Biaya Pesangon Pengosongan Rumah Jabatan dan Instalasi PT. PLN (Persero) harus dinilai sebagai janji atau gentleman aggrement yang yang harus dilakasnakan oleh PT. PLN (Persero) kepada Penggugat DR. Tergugat DR/PT. PLN (Persero) berkewajiban melaksankan keputusan tersebut kepada Penggugat DR memberikan pesangon pengosongan rumah dinas sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga tanah dan bangunan, karena telah merawat dan memeliraha rumah dinasa yang dihuninya. Apalagi Penggugat DR dalam hal ini sudah dijanjikan untuk dapat membeli rumah dinas tersebut sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 069.K/7850/1997 tanggal 18 Agustus 1997 tentang Penetapan Penggolongan Rumah Dinas PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Tahap II dan tercantum dalam Daftar Rumah Dinas Tahap II PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sebagai
Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
Lampiran
Surat
Keputusan
Direksi
PT.
PLN
(Persero)
Nomor
:
069.K/7850/1997 tanggal 18 Agustus 1997. 10. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 069.K/7850/1997 tanggal 18 Agustus 1997 tersebut kemudian Ir. Kardjundi Wirapradja mendapat surat dari Pimpinan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dengan Nomor 1051/7850/D.III/1997/M tertanggal 03 Oktober 1997 yang bunyinya pada pokoknya agar Ir. Kardjundi Wirapradja segera melengkapi persyaratakan pembelian rumah dinas dan sebagaimana telah disebutkan di atas Ir. Kardjundi Wirapradja telah melengkapi dan menyerahkan persyaratan tersebut. 11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas tidak ada alasan bagi Tergugat DR untuk tidak melaksanakan keputusan yang telah dibuatnya tersebut. Tergugat DR
sudah
seharusnya
merealisasikan
Surat
melakukan Keputusan
kewajibannya Direksi
PT.
melaksanakan PLN
(Persero)
dan No.
145.K/452/DIR/2000 tertanggal 28 Agustus 2000, Tentang Biaya Pesangon Pengosongan Rumah Jabatan dan Instalasi PT. PLN (Persero), dan segera membayar biaya pesangon pengosongan atas obyek sengketa sebesar 50 % (lima puluh persen) dari harga jual tanah dan bangunan rumah dinas tersebut kepada Para Penggugat DR. 12. Bahwa, untuk memperoleh harga jual yang layak atas rumah yang terletak di Jalan Supratman No. 52 Kota Bandung tersebut harus dilakukan penilaian harga tanah dan bangunan yang sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini untuk memberikan rasa keadilan bagi Para Penggugat DR selaku penghuni yang telah diberi harapan oleh Tergugat DR dan diberikan hak prioritas untuk dapat membeli rumah dinas tersebut. Maka dengan demikian Para Penggugat DR
dengan
memohon
kepada
Pengadilan
Negeri
Bandung
agar
memerintahkan kepada Tergugat DR untuk menunjuk jasa penilai publik independen (appraisal independent) untuk melakukan penilaian/appraisal dan menetapkan harga rumah di Jalan Supratman No. 52 Kota Bandung berdasarkan harga pasar yang berlaku setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap. 13. Bahwa, setelah dilakukan appraisal harga tanah dan bangunan tersebut Tergugat
DR
diwajibkan
segera
menyerahkan
pembayaran
pesangon
pengosongan rumah dinas yang terletak di Jalan Supratman No. 52 Kota Bandung kepada para Penggugat DR sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga jual tanah dan bangunan tersebut sesuai dengan harga pasar yang Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
ditetapkan oleh jasa penilai publik independen/appraisal independent tersebut sekaligus dan seketika. 14. Bahwa, adalah patut dan adil apabila ternyata Tergugat DR lalai dan tidak melaksanakan perintah pengadilan untuk menunjuk appraisal independent dan melakukan penilaian sesuai harga pasar yang berlaku atas rumah objek sengketa maka tidak berlebihan apabila atas objek sengketa tersebut dilelang dalam lelang yang terbuka untuk umum yang dilaksankan oleh Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung. Dan dari pelaksanaan lelang tersebut sebesar 50 % (lima puluh persen) nilai hasil lelangnya adalah nilai yang harus diserahkan kepada Penggugat DR. 15. Bahwa, untuk menjamin gugatan dalam rekonpensi dapat dilaksanakan dan tidak sia-sia (illusoir) maka dengan ini Para Penggugat DR mohon agar kiranya atas tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jalan Supratman No. 52 Kota Bandung diletakan sita jaminan (conservatoir beslag). 16. Bahwa, Para Penggugat dengan ini mohon agar Tergugat dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap keterlambatan melakasanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ; 17. Bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi didukung oleh bukti-bukti
yang
memenuhi
syarat-syarat
yang
telah
ditetapkan
dan
dimaksudkan oleh Pasal l80 HIR, maka dengan ini Para Penggugat DR mohon kepada Pengadilan untuk menetapkan putusan dalam perkara ini dapat diJalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Para Tergugat DK/Para Penggugat DR kiranya mohon kepada Majlis Hakim Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan dalam perkara ini, sebagai berikut : DALAM KONPENSI. A. DALAM EKSEPSI : 1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ; B. DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ; DALAM REKONPENSI. A. PRIMAIR : 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jalan Supratman No. 52, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat ; 3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap dan berakibat merugikan Penggugat dalam Rekonpensi ; 4. Menetapkan Tergugat dalam Rekonpensi berhak memperoleh bagian sebesar 50 % dari harga jual tanah yang terletak di Jalan Supratman No. 52, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan harga yang sesuai dengan harga pasaran pada saat putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ; 5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dalam Rekonpensi agar menunjuk jasa penilai publik independen (appraisal independent) untuk menghitung harga jual tanah bangunan yang terletak di Jalan Supratman No. 52, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat berdasarkan harga jual tanah dan bangunan yang berlaku pada saat putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, dan/atau apabila Tergugat dalam Rekonpensi tidak melaksanakan hal tersebut, maka Penggugat dalam Rekonpensi berhak untuk menunjuk penilai publik independen (appraisal independent) sendiri untuk menghitung harga jual tanah bangunan yang terletak di Jalan Supratman No. 52, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat tersebut ; 6. Menetapkan 50 % (lima puluh persen) harga pasar yang ditetapkan oleh jasa penilai publik independen (appraisal independent) adalah jumlah nilai yang harus diserahkan oleh Tergugat dalam Rekonpensi kepada Para Penggugat dalam Rekonpensi sebagai biaya pesangon pengosongan rumah dinas yang terletak di Jalan Supratman No. 52, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, seketika dan sekaligus ; 7. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk menyerahkan uang pesangon pengosongan rumah dinas sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga jual tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Supratman No. 52, Kelurahan Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat kepada Para Penggugat dalam Rekonpensi, seketika dan sekaligus; 8. Menetapkan : A. Apabila Tergugat dalam Rekonpensi lalai dan tidak membayar pesangon pengosongan rumah dinas kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga pasaran pada saat putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, MAKA atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Supratman No. 52 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat akan dilakukan pelelangan terbuka untuk umum oleh Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung atas permohonan Para Penggugat dalam Rekonpensi ; B. Dari hasil pelelangan atas tanah dan bangunan di Jalan Supratman No. 52 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat tersebut MAKA Para Penggugat dalam Rekonpensi berhak memperoleh bagian sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga jual lelang ; 9. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari sekaligus dan seketika untuk setiap keterlambatan melakasanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ; 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan (verzet), banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoorbar bij vooraad) ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.
Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
B. S U B S I D A I R : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
136/Pdt/G/2016/PN.Bdg, tanggal 4 Oktober 2016, yang amar selengkap berbunyi sebagai berikut: I. DALAM KONPENSI A. Dalam Eksepsi - Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya. B. Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang mendapatkan
hak
dari
padanya
segera
untuk
mengosongkan
dan
menyerahkan Rumah Jabatan milik Penggugat yang yang masih dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang terletak di
Jalan. Supratman
No.52 Bandung, sekaligus seketika dan menyerahkan dokumen asli Surat Idzin Penghunian (SIP) secara sukarela kepada Penggugat. 4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Para Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini. 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. II. DALAM REKONPENSI - Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Para Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya. III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI - Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi/Para Tergugat dalam Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan Konpensi dan Rekonpensi yang hingga kini sebesar Rp.3.371.000,00 (Tiga juta tigaratus tujuhpuluh satu ribu rupiah) Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Bandung No.136/Pdt.G/2016/PN. Bdg., Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal13 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
Bandung tanggal 04 Oktober 2016. Nomor 136/Pdt.G/2016/PN.Bdg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding tersebut ; Membaca
Risalah
pemberitahuan
pernyataan
banding
Nomor
136/Pdt.G/2016/PN.Bdg., yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2016, permohonan banding tersebut diberitahukan/ disampaikan secara sah dan saksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan tanggal 21 Oktober permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Turut terbanding semula Tergugat III tersebut ; Membaca Tanda Terima Memori banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 136/Pdt.G/2016/PN.Bdg., Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat I danTergugat II pada tanggal 02 Desember 2016 telah menyerahkan memori banding sehubungan dengan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 136/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 04 Oktober 2016 tersebut; Membaca Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah Memori banding Nomor 136/Pdt.G/2016/PN.Bdg., yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 Desember 2016 telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan tanggal 05 Desember 2016 diberitahukan kepada Turut terbanding semula Tergugat III tersebut; Membaca Tanda Terima Kontra Memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Nomor 136/Pdt.G/2016/PN.Bdg., Terbanding semula Penggugat pada tanggal 05 Desember 2016 telah menyerahkan Kontra memori banding sehubungan dengan memori banding dari para
Pembanding
semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut; Membaca Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Bandung Nomor 136/Pdt.G/2016/PN.Bdg., yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Desember 2016 telah memberitahukan dengan resmi kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta turut Terbanding semula Tergugat III bahwa Terbanding semula Penggugat
telah mengajukan Kontra Memori Banding sehubungan dengan
memori banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut; Membaca
Risalah
Pemberitahuan
Memeriksa
Berkas
Nomor
136/Pdt.G/2016/PN.Bdg. yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberi kesempatan kepada para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II
masing-masing pada tanggal 11 Nopember 2016, kepada Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
Terbanding semula Penggugat
dan tanggal 14 Nopember 2016 kepada turut
terbanding semula tergugat III untuk melihat dan membaca serta memeriksa berkas perkara perdata Nomor 136/Pdt.G/2016/PN.Bdg. tanggal 04 Oktober 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, terhitung setelah tanggal pemberitahuan tersebut diatas;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM; Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
para
Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II
mengajukan memori banding pada pokoknya menerangkan
sekedar mengenai tidak sependapat dan/atau keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama berikut: - Bahwa Eksepsi
No.0007.SKU/SDM.08.01/DJB/2016 tanggal 22 Februari
2016, yang diberikan Iwan Purnama selaku General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten kepada Kantor Hukum Drs. Makki Yuliawan. SH& Partners adalah tidak sah berdasarkan Surat Kuasa Khusus diberikan oleh pihak yang tidak mewakili PT.PLN (Persero) karena Iwan Purwana selaku General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten tidak memiliki Legal Standing untuk mewakili kepentingasn PLN (Persero) ; - Bahwa Eksepsi Obscuur Libel/Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas batasbatas tanahnya penggugat pada butir 1 posita gugatannya mendalilkan bahwa penggugat selaku pemilik dan pemegang Hak atas tanah seluas +826 m2 jalan Supratman No.52 Bandung pengakuan penggugat tidak disertai dasar atas hak yang sah sebagai bukti objek sengketa ; - Bahwa Eksepsi Plurium Litis Consortium (Pihak yang digugat oleh penggugat tidak lengkap) bahwa gugatan penggugat dalam menarik pihak yang dugugat karena penggugat tidak turut menggugat seluruh penghuni rumah yang terletak di jalan Supratman No,52 Bandung;
Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
- Bahwa telah salah menerapkan hukum tidak memberikan pertimbangan yang cukup sebagai dasar putusannya tidak cermat menilai dan mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ditemukan dalam persidangan berakibatkan putusan judex factie tidak cukup motivasinya tidak mencerminkan penegak hukum
yang bernilai kebenaran dan
keadilan telah merugikan
para
pembanding selaku penghuni rumah dan tanah objek sengketa yang lebih kurang 40 (empat puluh tahun) membiayai perawatan dan membayar pajak bumi dan bangunan dengan biaya sendiri ; - Bahwa para Pembanding dulu para Tergugat keberatan dan tidak sependat dengan pertimbangan hukum judex factie putusan hukum a quo pada halaman 71 alinea ke 2 dan alinea ke 3 yang menyatakan berdasarkan bukti P-1 berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah RTangga PT.PLN Persero meskipun bukti P-1 tersebut tetap dipertimbangkan sebagai berikut adalah tidak berdasarkan hukum dan keliru mengakibatkan kaidah-kaidah hukum dalam Yurisprudensi-Yudisprudensi
Mahkamah Agung khususnya dalam menilai
kekuatan bukti-bukti; , - Bahwa Pertimbangan hukum tersebut keliru dan tidak membaca keseluruhan dari bukti P-17 tersebut dalam Keputusan Direksi PT. PLN Nomor 1234 K/DIR/2011 tidak ada ganti rugi untuk pengosongan rumah jabatan dan rumah Instansi tersebut ; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat Tinggi
menguatkankan
Putusan
Pengadilan
II
dan mohon agar Pengadilan Negeri
Bandung
Nomor
136/Pdt.G/PN.Bdg, tanggal 04 Oktober 2016 ; Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak tidak terdapat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dalil-dalil tersebut haruslah dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita acara pemeriksaan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berpekara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 04 Oktober 2016, Nomor 136/Pdt/G/2016/PN.Bdg, memori banding dari Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, dimana pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 136/Pdt/G/2016/PN.Bdg, tanggal 04 Oktober 2016, haruslah dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang bahwa karena pihak para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II
tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar
semua biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan; Memperhatikan Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juga pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; M E N G A D I L I: 1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut ; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 04 Oktober 2016 Nomor 136/Pdt.G/2016/PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut; 3. Menghukum para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung , pada hari : R A B U tanggal 25 Januari 2017, oleh kami DR. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Tinggi Bandung, dengan MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H.,dan DR. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg, tanggal 28 Desember 2016. dan Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 31 Januari 2017 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ny. Hj. FARIDA, S.H., Panitera Pengganti, tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara;
HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,
Ttd
Ttd
MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H.
DR. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H,
Ttd DR. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI, Ttd Ny. Hj. F A R I D A, S.H.
Perincian Biaya : - Meterai .............................. - Redaksi Putusan ................ - Pemberkasan ...................... Jumlah ( Seratus lima puluh ribu rupiah
Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 139.000,Rp. 150.000,) ----------------------------------------------------
Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 613/Pdt/2016/PT.Bdg. .
